PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH BANGSA INDONESIA
DISUSUN OLEH KELOMPOK 3 NAMA ANGGOTA : 1. Mira Sintia 2. Nuriska Cahyanti 3. Palupi Bantari 4. Siti Septiana Marini 5. Yolanda Julianti 6. Zulfa Trullyana
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2014-2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan
rahmat
dan
karunia-Nya
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan pembuatan makalah yang berjudul “ Pancasila dalam Konteks Sejarah Bangsa Indonesia” tepat pada waktunya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang di bombing oleh bapak Wendy Anugrah Octavian dan ibu Puspa Dianti jurusan D III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Dalam pembuatan makalah ini penulis dapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Wendy Anugrah Octavian dan Ibu Puspa Dianti yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis terima agar lebih baik untuk makalah selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
Palembang,
September 2014
(……………….)
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………...i Daftar Isi ……………………………………………………….ii
BAB I : Pendahuluan ………………………………………….1 1.1 Latar Belakang ……………………………………..1 1.2 Rumusan Masalah ………………………………….2 1.3 Tujuan ………………………………………………2 1.4 Manfaat ……………………………………………..2 BAB II : Pembahasan ………………………………………….3 2.1 Pengertian Pancasila ………………………………..3 2.2 Pancasila Pra Kemerdekan ………………………….4 a. Pancasila Era Kemerdekaan …………………...7 2.3 Pancasila Pasca Kemerdekaan ……………………...9 1. Pembentukan Negara RIS dan NKRI ………. 10 2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 …………………...11 a. Orde Baru……………………………….12 BAB III : Penutup ……………………………………………..14 3.1 Kesimpulan …………………………………………14 3.2 Saran ………………………………………………..14
Daftar Pustaka
ii
BAB 1 PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang
Pancasila sebelum disyahkan sebagai dasar negara ternyata nilai-nilai yang terkandung didalamnya sudah ada sejak dulu makanya bangsa indonesia disebut sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah tercermin pada masa-masa kerajaan di Indonesia seperti pada masa kerajaan Sriwijaya yang mempunyai cita-cita marvuat vanua Criwijaya siddhayatra subhiksa yang artinya suatu
cita-cita
Negara
yang
adil
dan
makmur.
Pada masa kerajaan majapahit dikenal istilah Bhineka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu yang merupakan tulisan dibawah lambing burung garuda pancasila. Pada masa penjajahan muncul perlawanan terhadap penjajah yang ingin merusak persatuan bangsa. Namun, sering gagal karena rasa persatuan dan kesatuan
mereka
masih
kurang.
Pada masa kebangkitan nasional rasa persatuan dan kesatuan muncul diiringi berdirinya Budi Utomo, Indisce Partij, PNI dan sebagainya. Sampai akhirnya pancasila
dicantumkan
di
pembukaan
UUD
1945.
Perjuangan mewujudkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 dilanjutkan oleh orde baru sampai sekarang. Pancasila adalah nilai dasar yang ada pada masyarakat Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Sejarah pembentukan pancasila yang tidak lepas dari pemikiran tokoh terkemuka. Kejadian masa lampau yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya pancasila dan proses kemerdekaan Republik Indonesia. Semua itu berkaitan dengan kehidupan kita sekarang, untuk dijadikan pelajaran agar dikehidupan yang akan datang tidak terjadi hal seperti itu. Dalam sebuah negara hal yang terpenting adalah dasar negara. Bayangkan jika sebuah rumah tidak ada dasar atau fondasi, tentunya rumah tersebut tidak akan kuat diterpa badai. Begitupun negara, jika tidak mempunyai dasar maka tidak akan lama tegak berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia juga dibangun di atas 1
fondasi atau landasan dasar yaitu pancasila. Pancasila yang dijadikan dasar harus mencakup semua elemen kehidupan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan negara harus bersumber pada pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kegiatan apapun tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Oleh sebab itu pancasila harus di ketahui asalnya siapa tokoh pendirinya dan peran pancasila bagi bangsa Indonesia.
I.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pancasila ? 2. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada era pra kemerdekaan ? 3. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada era pasca kemerdekaan ?
I.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui apa pengertian dari pancasila 2. Untuk mengetahui keadaan bangsa indonesia pada era pra kemerdekaan 3. Untuk mengetahui keadaan bangsa indonesia pada era pasca kemerdekaan
I.4 Manfaat
1. Agar kita sebagai mahasiswa mengetahui dan lebih memahami sejarah pancasila di Indonesia 2.kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
2
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pancasila
Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia memiliki banyak arti. Berikut beberapa pengertian pancasila dari beberapa tokoh : 1. Notonegoro menurut notonegoro pancasila adalah dasar falsafah negara indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 2. Muhammad Yamin Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. dengan demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 3.
Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa indonesia yang turun temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. dengan demikian, pancasila tidak saja falsafah negara. t etapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.
3
2.2 Pancasila Pra Kemerdekaan
Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidanguntuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4). Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan dan 5. Kesejahteraan Rakyat Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori
Negara,yaitu: 1. Teori negara perseorangan (individualis) 2. Paham negara kelas dan 3.
Paham negara integralistik.
Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar
negara yang terdiri dari: 1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (peri kemanusiaan) 3. Mufakat (demokrasi) 4. Kesejahteraan sosial dan
4
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan)
Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia,karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut: 1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakanpembuka zaman sejarah Indonesiauntuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2000: 29). 2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. MuhammadYamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilaiPancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai keTuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yangterentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeriseberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno, 1993: 20-21).
3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja PrabhuHayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktorfaktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaanterutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah (Suwarno, 1993: 23-24). Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca 5
dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta),juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu:
Tidak boleh melakukan kekerasan Tidak boleh mencuri
Tidak boleh berjiwa dengki
Tidak boleh berbohong
Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978: 6).
Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun olehpenjajahan Belanda. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsaterjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila.
6
Tri Sila meliputi: socio-nationalisme, sociodemocratie dan ke-Tuhanan. Eka Sila yangdijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu “Gotong Royong” karena
menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-19). Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadiperdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untukmenyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “…dengan kewajiban menjalankan
syariat
Islam
bagi
pemeluk- pemeluknya”
diganti
menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Anshari, 198 1; Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu (Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010: 37). Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakatidasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka.
a. Pancasila Era Kemerdekaan
Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan dikota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 7
Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks pr oklamasi itu adalah Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garisgaris pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (Yamin, 1954: 16). Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7 (tujuh) kata dari kalimat
“Ketuhanan
dengan
kewajiban
menjalankan
syariat
Islam
bagi
pemelukpemeluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlahtokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang
menempatkan
Pancasila
sebagai
sebuah
kompromi
politik.
Dasar
argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam(Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara. 8
2.3 Pancasila Pasca kemerdekaan
Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya untuk menguasai Indonesia kembali terutama bangsa Belanda. Salah satu upaya Belanda yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah NICA ( Netherlands Indies Civil Administration ). Setelah itu Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda pada dunia internasional, pemerintah mengeluarkan 3 buah maklumat : 1.
Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet SemiPresidensiel atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer agar dianggap lebih demokratis.
2.
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai poltik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia menilai bahwa negara prolamasi sebagai negara demokratis.
3.
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang isinya Maklumat ini mengubah system Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer berdasarkan asar Demokrasi Liberal.
Keadaan yang demikan ini telah membawa ketidakstabilan di bidang poltik. Berlakunya system demokrasi liberal adalah jelas-jelas merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap UUD 1945, serta secara ideologis terhadap pancasila. Akibbat penerapan sisitem parlementer maka pemerintahan 9
Negara Indonesia mengalami jatuh bangun sehingga membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap kedaulatan negara Indonesia saat itu. 1. Pembentukan Negara RIS dan NKRI Republik Indonesia serikat adalah sebuah Negara yang berdaulat atas dasar kesepakatan dua Negara yaitu Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Dengan menyepakati hasil – hasil Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag Belanda, RIS berusaha menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan oleh KMB. Konstitusi
RIS
menentukan
sifat
pemerintahan
berdasarkan
atas
Demokrasi Liberal, dimana menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan kepada parlemen. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan jiwa dan semangat maupun isi Pembukan UUD 1945. Selain mengubah system pemerintahan konstitusi RIS juga membawa negara Indonesia menganut faham federal, yaitu faham yang dipaksakan oleh Belanda kepada RI. Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak Negara-negara bagian satu per satu menggabungkan diri dengan Negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RI. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh Negara-negaa bagian lainnya ynag cenderung untu menghapuskan Negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam RI. Pada akhir Maret 1950, hanya tersisa empat Negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Pada akhir April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS (Historia66's Blog, 1 Maret 2010) Penggabungan Negara-negara bagian ke dalam RI menimbulkan persoalan baru khususnya dalam hubungan luar negeri. Hal ini karena RI hanya Negara bagian RIS, hubungan luar negeri yang berlangsung selama ini dilakukan oleh RIS. Sehingga peleburan Negara RIS ke dalam RI harus dihindari untuk menjamin kedaulatan negara.
10
Solusinya
adalah
RIS
harus
menjelma
menjadi
RI.
Setelah diadakan konferensi antara Pemerintah RIS dan RI untuk membahas penyatuan negara, pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan pembentukan Negara kesatuan. Pokok dari isi piagam tersebut adalah kedua belah pihak dalam waktu yang sesingkatsingkatnya melaksanakan pembentukan Negara kesatuan berdasar Proklamasi 17 Agustus 1945. Rapat-rapat antara pemerintah RIS dan RI mengenai Negara kesatuan semakin sering dilakukan. Setelah rapat mengenai Pembagian daerah yang akan merupakan wilayah NKRI, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat RIS di mana dalam rapat ini akan dibicarakan “piagam pernyataan” terbentuknya NKRI oleh Presiden Soekarno. Setelah pembacaan piagam pernyataan terbentuknya NKRI, maka dengan demikian maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan diproklamirkan oleh Soekarno dan berlakulah Undang – Undang dasar baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ide Anak agung Gde Agung,1983:334).
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dekrit adalah suatu putusan dari organ tetinggi yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hokum dekrit adalah “hukum darurat” yang dibedakan menjadi dua macam yaitu hokum tatanegara darurat subjektif dan hokum tatanegara daruratatt objektif. Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. 11
Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yg harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD. Adapun isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959 yaitu 1.
Membubarkan badan Konstituante
2.
Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3.
Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Berdasarkan dekrit presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesiahingga saat ini (Mardojoyo, 1978:192)
a. Orde Baru 1.
Latar belakang lahirnya orde baru
Lahirnya rde baru tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa G 30 S/PKI 1965. Gerakan 30 S/PKi 1965 yang telah mengakibatkan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dianggap sebagai penyimpangan terhadap UUD ’45 dan Pancasila. Oleh karena itu, munculah keinginan untuk menempatkan UUD ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen. Keinginan tersebut Nampak dari maraknya demo-demo dari kesatuan aksi dari maraknya demo-demo dari kesatuan-kesatuan aksi seperti KAPI, KAPPI, dan juga KASI.kesatuan-kesatuan aksi tersebut kemudian menggabungkan diri dalam front pancasila yang nantinya kita kenal dengan angkatan 66. Dan salah satu aksinya yaitu pada tanggal 12 januari 1966 yang mngeluarkan tritura yang isinya: 12
a)
Pembubaran PKI beserta massanya
b)
Pembersihan cabinet dwikora
c)
Penurunan harga-harga barang. Karena orde Lama akhirnya tidak mampu lagi menguasai pimpinan
negara, maka Presiden/Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto, yaitu dalam “Surat Perintah11 Maret1966” (supersemar). Tugas pemegang Super Semar cukup berat, yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan PKI beserta ormas-ormasnya, membubarkan PKI dan ormas-ormasnya serta mengamankan 15 menteri yang memiliki indikasi terlibat G 30 S PKI. Siding MPRS IV/1966, menerima dan memperkuat Super Semar dengan dituangkan dalam Tap no. IX/MPRS/1966. Hal ini berarti semenjak itu Super Semar tidak lagi bersumberkan Hukum Tatanegara Darurat akan tetapi bersumber pada kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pemerintah orde baru kemudian melaksanakan pemilu pada tahun 1973 dan terbentuknya MPR tahun 1973. Adapun misi yang harus diemban berdasarkan Tap. No X/MPR/1973 meliputi : 1. Melanjutkan
pembangunan
lima
tahun
dan
menyusun
serta
melaksanakan Rencana Lima tahun II dalam rangka GBHN. 2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila. 3. Melaksanakan Politik luar
negeri yang bebas dan aktif dengan
orientasi pada kepentingan nasional.
Demikianlah
Orde
Baru
berangsur-angsur
melaksanakan
program-
programnya dalam upaya untuk merealisasikan pembanguna nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
13
BAB 3 PENUTUP 3.1
Kesimpulan
Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, bahkan sebelum penjajahan masuk ke Indonesia. Sejarah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Dengan adanya sejarah masa lampau, maka bisa diambil pelajaran agar di kehidupan mendatang lebih baik lagi. Sejarah yang mencatat peristiwa yang terjadi memberikan gambaran bagaimana kehidupan pejuang demi merebut kemerdekaan.
3.2
Saran
Pendidikan tentang pancasila hendaknya wajib diberikan kepada seluruh pelajar, supaya mereka mengingat dan merenungkan bagaimana perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan agar mereka lebih menghargai serta mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif.
14
DAFTAR PUSTAKA
1. http://mshaleh.dosen.narotama.ac.id/files/2013/09/Buku-Modul-KuliahPancasila.pdf 2. http://manusiapinggiran.blogspot.com/2012/02/maklumat-wakil-presidennomer-x-tanggal.html#ixzz3DGXTL1xg 3. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta
