BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1 Latar Belakang Terbentuknya Pancasila Sila Ketiga
Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, dan etnis yang sangat besar. Hal ini sudah nampak dan dirasakan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Para perumus Pancasila menilai bahwa di tengah arus globalisasi yang cepat kelak, dibutuhkan suatu maklumat yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang besar ini. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan Pancasila dari Muh. Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, terbentuklah sila ke-3 Pancasila yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Harapannya, dengan adanya sila Persatuan Indonesia ini, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju tanpa melupakan rasa persatuan dan kesatuan. Sehingga bangsa Indonesia tetap utuh mulai dari proklamasi kemerdekaan sampai selama-lamanya. Seiring dengan kemajuan zaman, semakin banyak keragaman yang harus kita sikapi dengan baik. Akhir-akhir ini sering kita temui berbagai kasus yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, toleransi antara suku, agama, dan ras juga merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh mengingat bangsa kita yang sangat beragam. Konflik antar suku dan agama juga sering menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Nasionalisme baru terlihat t erlihat ketika ada klaim budaya oleh bangsa asing, klaim wilayah oleh negara tetangga, disaat wakil Indonesia bertanding di kancah pertandingan olahraga internasional. Selebihnya bangsa Indonesia Indonesia kerap kerap mengutamakan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri , sila ketiga Pancasila belum melekat kuat di dalam jiwa bangsa Indonesia. Ini bukanlah suatu masalah kecil. Masalah seperti ini harus segera diatasi agar tidak menjadi penyakit yang semakin besar. Dengan demikian, falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. 2.2 Bunyi Pancasila Sila Ketiga
Berikut adalah bunyi Pancasila sila ketiga yang telah mengalami proses yang panjang dalam pengusulan, perumusan, pengesahan, serta penetapannya. “Persatuan Indonesia”.
1
2.3 Makna Pancasila Sila Ketiga
Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asalusul maupun agama. Sila Persatuan Indonesia, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Otonomi daerah yang tampaknya lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membelah wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah. Dapat dikatakan bahwa sila Persatuan Indonesia merupakan penerapan dari nasionalisme, bukan kebangsaan yang menyendiri maupun kecenderungan untuk setia secara ekstrim pada suatu pihak atau keyakinan tanpa pertimbangan yang jelas. Nasionalisme merupakan awal untuk mencapai sebuah kekeluargaan bangsa-bangsa dan persatuan dunia sehingga nasionalisme dan internasionalisme kerap digabungkan menjadi satu terminologi, yaitu sosio nasionalisme. Dalam sila Persatuan Indonesia tersirat nilai bahwa Negara merupakan aliansi dari diantara elemen-elemen yang mewujudkan terbentuknya Negara, antara lain suku, ras, agama, kelompok, maupun golongan. Perbedaan yang ada dalam elemen-elemen yang membangun Negara tersebut merupakan bawaan dari kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas dari masingmasing elemen. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, Negara ingin tetap menjadi satu kesatuan yang kemudian dilukiskan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sila Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang dapat diartikan bahwa Negara Indonesia dicita-citakan mampu menaungi dan menjangkau seluruh rakyat Negara yang berbeda-beda untuk menjadi satukesatuan yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia bermaksudkan untuk memelihara ketertiban dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan Negara ketimbang
2
kepentingan golongan pribadi. Hal ini diperuntukkan untuk mencintai Tanah Air dan bangga mengharumkan nama Bangsa melalui persatuan rakyat yang berdasarkan dari kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila ketiga pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang merupakan dasar filsafat negara kita, telah diketahui bahwa biarpun didalam susunannya rakyat dan tanah air tumpah darah kita terdiri atas bagian – bagian yang mengandung unsur – unsur perbedaan dan pertentangan, namun bagian – bagiannya itu hanya dalam hubungan kesatuan sebagai bangsa dan wilayah negara sehingga dapat memperoleh bentuk sifat penjelmaan dirinya yang selengkap – lengkapnya. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah negara kita sesuai dengan yang disebut hakekat satu, dan oleh karena itu kesatuan sifatnya mutlak tidak dapat terbagi dan terpisah dari bangsa dan wilayah negara – negara lain atas dasar kesatuan rakyat Indonesia dengan tanah air tumpah darahnya yang merupakan satu – satunya pokok dasar bagi terwujudnya kepribadian bangsa Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang begitu kuatnya, maka dari padanya timbul rasa cinta bangsa dan tanah air. Akan tetapi perlu diketahui bahwa rasa cinta bangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada chauvinisme, yaitu rasa yang mengagungkan bangsa sendiri, dengan merendahkan bangsa lain. Jika hal ini terjadi, maka bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun ditulis cinta bangsa dan tanah air, tidak dimaksudkan untuk chauvimisme. Dengan demikian jelaslah bahwa konsekuensi lebih lanjut dari kedua hal tadi adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhir – akhir ini justru menunjukkan gejala disintegrasi bangsa. Hal ini sejalan dengan pengertian persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu hal – hal yang sifatnya tidak sejalan dengan persatuan dan kesatuan, misalnya penonjolan kekuasaan, penonjolan keturunan, harus diusahakan agar tidak terwujud sebagai suatu prinsip dalam masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa ikatan kekeluargaan, kebersamaan di Indonesia sejak dulu sampai sekarang lebih di hormati daripada kepentingan pribad. Namun, tentunya semangat ini bagi bangsa Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Kadang menjadi kuat, tapi pada suatu saat akan melemah. Pada saat ini justru nasionalisme bangsa Indonesia, ditantang dan dalam kondisi yang agak rapuh, karena banyak dari ele men bangsa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, fenomena disintegrasi, unculnya gejala primordialisme dan separatisme.
3
2.4 Pancasila Sila Ketiga sebagai Dasar Hukum
Dalam implementasinya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada karena Pancasila adalah sebagai pandangan, pedoman, dan ideologi dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan dalam pembuatan dan pengimplementasi peraturan yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak boleh menyimpang sedikitpun dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sila ketiga memiliki nilai-nilai yang wajib diketahui, dipahami, dan diimplementasikan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, jika dalam implementasinya menemukan suatu permasalahan atau kasus yang membutuhkan keputusan, semuanya dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila sila ketiga tersebut. Berikut adalah beberapa contoh implementasi Pancasila sila ketiga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.
2.
Pembukaan UUD 1945 Alinea Kedua "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Alinea keempat "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ……..” Pasal-pasal UUD 1945 yaitu : Pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 25 A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hakhaknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 3) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, memberikan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan sila “Persatuan Indonesia. 2.5 Implementasi, Contoh Kasus, dan Solusi Pancasila Sila Ketiga di Berbagai Bidang 2.5.1 Bidang Ekonomi
Sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Ekonomi Pancasila pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar sosial dari seorang individu. Seseorang tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun, manusia juga memiliki kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan untuk turut ikut campur. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan (Kaelan, 1996: 193). Hal ini menyebabkan pelaku ekonomi di Indonesia tidak melakukan persaingan bebas yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya. Meskipun sebagian dari mereka mendapat keuntungan yang lebih besar, namun pelaku – pelaku ekonomi di Indonesia tidak bertujuan untuk saling menjatuhkan.
5
Rasa persatuan Indonesia yang ada pada sila ketiga Pancasila yang tertanam kuat pada diri masyarakat Indonesia akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Perekonomian di Indonesia akan berjalan dengan baik apabila antar pelaku ekonomi saling mendukung dan membantu. Tujuan mereka bukanlah untuk menjadi unggul sendiri, untuk menguasai perekonomian Indonesia, dan saling menjatuhkan, tetapi tujuan mereka adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Usaha – usaha kecil yang saling mendukung akan berkembang dan akan membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat. 2.5.2 Bidang Pendidikan
Pendidikan pada sekarang ini haruslah berfokus pada pembangunan karakter dari setiap pelajarnya, karakter karakter yang akan dibangun harus merujuk pada nilai nilai yang diimplementasikan dari Pancasila. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menjadi warga negara yang baik. Pendidikan karakter mengajarkan cara berpikir serta bagaimana berperilaku agar bisa menjadi warga negara yang bisa hidup bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Selain untuk kebaikan bangsa, pendidikan karakter juga mengajarkan warga negara untuk bisa berpikir cerdas dan memiliki kemampuan untuk berbaur dengan warga negara lain tanpa menghilangkan identitas serta budaya bangsa sendiri. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia akan menjadikan nilai nilai dalam Pancasila menjadi landasan pokok dalam berpikir dan berbuat. Hal ini membuat bangsa Indonesia berperilaku dan bersikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan langkah yang tepat, hasil dari pendidikan karakter berbasis nilai-nilai luhur Pancasila akan menjadikan Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila, bukan hanya menjadikan Pancasila sebagai ucapan-ucapan tanpa makna. Persatuan seolah-olah mulai runtuh di dunia pendidikan. Paradigma adanya kausalitas antara kebutuhan pribadi dan pemenuhan kebutuhan mengakibatkan pandangan idividualistis. Di dalam dunia pendidikan hal demikian akan membuat tenaga pendidik maupun peserta didik lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan banyak orang. Indonesia yang kaya akan budaya dan berbagai perbedaan (ras, suku, dan agama) semestinya berfokus kepada persatuan Indonesia. Jika dimuat di dalam pendidikan implementasi pendidikan berbasis pancasila sila ke-3, yang berbunyi: Persatuan Indonesia, akan melahirkan sebuah konsep pemersatu bangsa dalam kemajemukan bangsa ini. Argumen tersebut dilandasi oleh multikultural yang ada di Indonesia.
6
2.5.3 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Iptek harus memenuhi etika ilmiah. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilainilai Pancasila sila ketiga apabila dirinci dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut (T. Jacob, 1996: 195): 1. Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. 2. Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya. 3. Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur darma ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dan pengamalannya. Penemuan – penemuan baru yang membantu kegiatan manusia dan mempermudah pekerjaan manusia adalah untuk satu tujuan yakni guna kemajuan Negara Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan temuan-temuannya melaju pesat, mendasar, spektakuler. Iptek tidak lagi hanya sebagai sarana kehidupan tetapi sekaligus sebagai kebutuhan kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan sikap bijaksana, yaitu kesediaan untuk membuka diri terhadap tuntutan zaman, sekaligus waspada terhadap nilai-nilai sosial budaya dari luar. Hanya nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian kita yang kita serap. Hubungan antara pancasila dengan Iptek tidak dapat lagi ditempatkan secara dikotomi saling bertentangan, Pancasila tanpa disertai sikap kritis ilmu pengetahuan, akan menjadikan Pancasila itu sebagai suatu yang represif dan kontra produktif. Sebaliknya ilmu pengetahuan tanpa didasari dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila akan kehilangan arah konstruktifnya dan terdistori menjadi suatu yang akan melahirkan akibat-akibat fatal bagi kehidupan manusia. Sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia di dunia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan
7
iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan Istilah indegenisasi ilmu (mempribumian ilmu). Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilainilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikanmerupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. 2.5.4 Bidang Pertahanan dan Keamanan
Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran diatas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar-dasar kemanusiaan bukan kekuasaan,
8
dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Implementasi sila ke tiga dalam Pancasila yang merupakan Persatuan Indonesia adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Butir ini menghendaki setiap warga negara rela memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara ini dapat dilakukan dengan menjadi militer sukarela, menjaga keamanan lingkungan, menegakkan disiplin, dan sebagian besar warga negara dilakukan dengan bekerja keras dan taat membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. 2.5.5 Bidang Sosial Budaya
Sistem sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata perilaku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada. Indonesia memiliki bangsa dengan berbagai macam latar belakang sosial budaya. Elemen-elemen tersebut berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun agama. Seringkali, perbedaan-perbedaan ini memicu konflik diantara masyarakat Indonesia yang plural. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman akan tingkah laku individu tersebut. Selain itu, masih ada juga kelompok tertentu yang menganggap bahwa etnisnya lebih baik daripada yang lain atau
9
biasa disebut dengan etnosentrisme. Seringkali hal tersebut dikarenakan antar kelompok tidak memahami satu sama lain. Kita dapat melihat suatu contoh kasus yang terjadi di Sampit, Kalimantan tengah pada 18 Februari 2001. Konflik ini melibatkan antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik ini disebabkan karena adanya rasa ketidaksenangan masyarakat Dayak terhadap suku Madura karena para transmigran yang berasal dari suku Madura membentuk sekitar 21% populasi di Kalimantan Tengah. Sehingga apabila populasi ini banyak didiami oleh penduduk suku Madura, maka hukum-hukum baru akan berlaku dan suku Dayak merasa terdesak akan hal itu. Akibatnya, etnis Dayak melakukan pembunuhan terhadap etnis Madura dan etnis Madura membalas perbuatan yang sudah dilakukan oleh etnis Dayak dengan saling membunuh. Kurang lebih 1000 orang tewas dalam konflik tersebut. Dari pemaparan kasus tersebut, maka sikap yang perlu dilakukan adalah memahami sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Perbedaan atau kebhinekaan adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu interaksi yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, perlu adanya dialog budaya. Dialog budaya yaitu bagaimana kita memaknai persatuan dalam keberagaman sesuai dengan identitas kita masingmasing. Identitas ini meliputi latar belakang kebudayaan masingmasing individu. Sehingga kita tidak perlu meleburkan semua kebudayaan menjadi satu, tetapi Masyarakat majemuk itu tetap pada kemajemukan masing-masing. Mereka dapat hidup serasi, berdampingan, seperti tulisan yang terdapat dalam Lambang Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi merupakan kesatuan. Kebhinekaan yang kita miliki harus dijaga sebaik mungkin. Kebhinekaan yang kita inginkan adalah kebhinekaan yang bermartabat, yang berdiri tegak di atas moral dan etika bangsa kita sesuai dengan keragaman budaya kita sendiri. Untuk menjaga kebhinekaan yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang mengancam kebhinekaan mesti ditolak, pada saat yang sama segala sesuatu yang mengancam moral kebhinekaan mesti diberantas. Karena kebhinekaan yang bermatabat di atas moral bangsa yang kuat pastilah menjunjung eksistensi dan martabat manusia itu sendiri.
10
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dapat dikatakan bahwa sila Persatuan Indonesia merupakan penerapan dari nasionalisme, bukan kebangsaan yang menyendiri maupun kecenderungan untuk setia secara ekstrim pada suatu pihak atau keyakinan tanpa pertimbangan yang jelas.
Sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi, pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang begitu kuatnya, maka dari padanya timbul rasa cinta bangsa dan tanah air. Akan tetapi perlu diketahui bahwa rasa cinta bangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada chauvinisme, yaitu rasa yang mengagungkan bangsa sendiri, dengan merendahkan bangsa lain. Jika hal ini terjadi, maka bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun ditulis cinta bangsa dan tanah air, tidak dimaksudkan untuk chauvimisme. Dengan demikian jelaslah bahwa konsekuensi lebih lanjut dari kedua hal tadi adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhir – akhir ini justru menunjukkan gejala disintegrasi bangsa. Hal ini sejalan dengan pengertian persatuan dan kesatuan. 3.2 Saran Indonesia adalah negara majemuk. Dengan kondisi demikian, banyak sekali hal-hal dan kasus-kasus yang dapat menjadi pemersatu atau bahkan masalah terhadap persatuan dan kesatuan negeri ini. Kasus-kasus yang memiliki dampak baik kecil maupun besar selama Indonesia resmi merdeka. Dalam perkembangannya, Indonesia masih rawan akan masalah disintegrasi bangsa. Hal tersebut juga terbukti dari Timor Timur yang telah keluar dari Indonesia dan memilih untuk menjadi negara sendiri. Tidak berhenti sampai di sana, masalah disintegrasi masih terus berkembang bahkan dari berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, perkembangan
11
ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Dari pemaparan masalah di atas, seharusnya pemahaman, pendalaman, dan pengamalan Pancasila terutama sila ketiga wajib dilaksanakan seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut sangatlah penting mengingat seluruh warga Indonesia lah yang merasakan, melaksanakan, dan menerima dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, perlunya peningkatan peraturan dan program-program dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Program atau peraturan peraturan yang ada bertujuan untuk membuat seluruh warga negara semakin sadar dan bertindak untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia karena hal tersebut adalah poin krusial suatu bangsa.
12
DAFTAR PUSTAKA
https://udiesp.wordpress.com/2012/06/02/implementasi-nilai-nilai-luhur-pancasila/
http://www.klikpengertian.com/2017/02/pengertian-bhineka-tunggal-ikadalam-buku-sutasoma.html
http://bakhrul-25-rizky.blogspot.co.id/2012/03/analisis-pancasilasila-ketiga.html http://mettasetiani.blogspot.co.id/2013/03/pancasila-sebagaiparadigma_5047.html/
https://www.academia.edu/9438724/Pancasila_sebagai_Pembangunan_IPTE K
http://www.sumbbu.com/2016/03/implementasi-pancasila-di-bidangekonomi.html http://vita24.web.unej.ac.id/2015/12/15/tugas-konflik-budaya-analisiskonflik-sampit-etnis-dayak-dan-etnis-madura/ http://artikel-az.com/pengertian-sosial-budaya/e
13
