Dalam menjalankan kebijakan perpajakkannya, perusahaan harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perpajakan khususnya UU PPh. Selain itu, perusahaan harus mengetahui hak dan ke...Full description
Makalah Manajemen Perpajakan Kelompok 4 (Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21)
perencanaan pajakDeskripsi lengkap
etika pajakFull description
Full description
Deskripsi lengkap
makalah perencanaan pajak
Tugas matakuliah perencanaan pajakFull description
Bebrapa alternatif pembiayaan tersedia sebagai pilihan perusahaan, baik melalui pinjaman atau dari modal perusahaan dengan segala konsekuensi perpajakannyaFull description
pph 21Full description
vjgfxgfjhkbFull description
Perencanaan Pajak Dengan Pemanfaatan Beragam Fasilitas Perpajakan
Fasilitas PPh dibagi atas : 1. Fasilitas Fasilitas PPh PPh untuk untuk WP Badan Yang ang Berlaku Berlaku Umum Umum Berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 UndangUndang PPh. !. Fasi Fasili lita tass PPh PPh untuk untuk WP Badan Badan "ang "ang berl berlak aku u khus khusus us untu untuk k k#ndi k#ndisi si$$ ila" ila"ah$ ah$ dan&a dan&ata tau u industri tertentu. a. Fasilitas Fasilitas penguranga pengurangan n tarif tarif 5% lebih lebih rendah dari dari tariff tariff umum PPh PPh Pasal 17 a"at a"at '1( b UU PPh untuk WP Badan dalam negeri "ang berbentuk perser#an terbuka "ang paling sedikit )0% dari *umlah keseluruhan saham "ang diset#r diperdagangkan di bursa efek di +nd#nesia dan memenuhi pers"aratan tertentu lainn"a. b. Fasilitas ,1 - UndangUndang PPh diberikan kepada : Wa*ib Pa*ak Pa*ak "ang "ang melakuk melakukan an penanam penanaman an m#dal m#dal di bidang bidangbid bidang ang usaha usaha tertent tertentu u dan&at dan&atau au di daerahd daerahdaer aerah ah terten tertentu tu "ang mendapa mendapatt pri#ri pri#ritas tas tinggi tinggi dalam dalam skala skala nasi#nal dapat diberikan fasilitas perpa*akan. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal ,1 - UU PPh adalah : Peraturan Pemerintah #. 1 tahun !007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah #. 5! tahun !011. /alam Peraturan Pemerintah ini diatur halhal sebagai berikut: Pasal 1 Penanaman Penanaman m#dal adalah inestasi inestasi berupa aktia aktia tetap beru*ud termasuk termasuk tanah o
o
"ang digunakan untuk kegiatan utama usaha$ baik untuk penanaman m#dal baru maupun perluasan dari usaha "ang telah ada. -ktia tetap beru*ud adalah aktia beru*ud "ang mempun"ai masa manfaat
o
lebih dari 1 'satu( tahun "ang diper#leh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu$ "ang digunakan dalam #perasi perusahaan$ tidak dimaksudkan untuk diper*ualbelikan atau dipindahtangankan. Perluasan dari usaha "ang telah ada suatu kegiatan dalam rangka peningkatan
o
kuantitas&k kuantitas&kualit ualitas as pr#duk$ pr#duk$ diersifi diersifikasi kasi pr#duk$ pr#duk$ atau perluasan perluasan ila"ah ila"ah #perasi #perasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan pr#duksi perusahaan. Bidang bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sekt#r kegiatan ek#n#mi
o
"ang mendapat pri#ritas tinggi dalam skala nasi#nal. /aerahdaerah tertentu adalah daerah "ang se2ara ek#n#mis mempun"ai p#tensi
"ang la"ak dikembangkan. Pasal 2 Ayat (1) 3epada 3epada Wa*ib Pa*ak Pa*ak badan badan dalam dalam negeri negeri berbent berbentuk uk perser perser#an #an terbat terbatas as dan o k#perasi "ang melakukan penanaman m#dal.
Pasal 2 Ayat (2)
o
Pengurangan penghasilan net# sebesar ,0% 'tiga puluh persen( dari *umlah
o
penanaman m#dal$ dibebankan selama 4 'enam( tahun masingmasing sebesar 5% per tahun. Pen"usutan dan am#rtisasi "ang diper2epat. Pengenaan pa*ak penghasilan atas diiden "ang diba"arkan kepada sub*ek pa*ak
o
luar negeri sebesar 10%. 3#mpensasi kerugian "ang lebih lama dari 5 'lima( tahun tetapi tidak lebih dari 10
o
tahun. Pasal 2 Ayat (2a) & (3) Fasilitas Pa*ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada a"at '1( dapat dimanfaatkan setelah a*ib pa*ak merealisasikan ren2ana penanaman m#dal paling sedikit 0%. Pasal 3 Wa*ib Pa*ak "ang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! a"at '!($ sebelum leat *angka aktu 4 'enam( tahun se*ak tanggal pemberian fasilitas tidak b#leh : 6enggunakan aktia tetap "ang mendapatkan fasilitas untuk tu*uan selain "ang o o
diberikan fasilitas. 6engalihkan sebagian atau seluruh aktia tetap "ang mendapatkan fasilitas
o
ke2uali aktia tetap "ang dialihkan tersebut diganti dengan aktia tetap baru. Fasilitas Pembebasan atau pengurangan PPh Badan dalam rangka Penanaman 6#dal berdasarkan ! PP ) 8ahun !010 untuk WP Badan "ang melakukan penanaman m#dal baru "ang merupakan industr" pi#nir$ "ang tidak mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,1- UndangUndang Pa*ak Penghasilan Pasal ! a"at '1( dan '!( PP ) tahun !010 men"atakan : 3epada Wa*ib Pa*ak "ang melakukan penanaman m#dal baru "ang merupakan industr" pi#nir "ang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,1UndangUndang Pa*ak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pa*ak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a"at '5( UndangUndang #m#r !5 8ahun !007 tentang penanaman m#dal.
Fasilitas PPN 3epada Pengusaha di kaasan berikat$ untuk selan*utn"a disebut P/3B$ di dalam ila"ah 3-P98 dapat diberikan fasilitas perpa*akan berupa PPB6 tidak dipungut atas a. +mp#r barang m#dal atau peralatan #leh P/3B "ang berhubungan langsung dengan kegiatan pr#duksi. b. +mp#r barang dan atau bahan untuk di#lah di P/3B. 2. Pemasukan barang kena pa*ak dari daerah pabean +nd#nesia lainn"a$ untuk selan*utn"a disebut /P+$ ke P/3B untuk di#lah lebih lan*ut. d. Pengiriman barang hasil pr#duksi P/3B ke P/3B lainn"a untuk di#lah lebih lan*ut.
e. Pengeluaran barang dan atau bahan dari P/3B ke perusahaan industri di /P+ atau P/3B lainn"a dalam rangka sub k#ntrak. f. Pen"erahan kembali barang kena pa*ak hasil peker*aan sub k#ntrak #leh pengusaha kena pa*ak di /P+ atau P/3B lainn"a kepada pengusaha kena pa*ak P/3B asal. g. Pemin*aman mesin atau peralatan pabrik dalam rangka sub k#ntrak dari P/3B kepada perusahaan industr" di /P+ atau P/3B lainn"a dan pengembaliann"a ke P/3B asal. 8ata2ara memper#leh falisitas PPh dan PP di kaasan 3-P98 a. ;urat penun*ukan pelaksanaan pr#"ek dari badan pengel#la 3-P98. b. ;urat keterangan persetu*uan berusaha di kaasan berikat dari pen"elenggara kaasan berikat khusus untuk P/3B. 2. /aftar barang "ang dibeli atau diper#leh "ang telah diketahui #leh badan pengel#la 3-P98. d. -tas perm#h#nan tersebut /irektur
1. Fasilitas pembebasan PPn atau B3P tertentu bersifat strategis "ang imp#r dan pen"erahann"a mendapatkan pembebasan PP. !. Fasilitas pembebasan PP untuk B3P dan atau <3P tertentu "ang imp#r dan pen"erahannn"a mendapat pembabesan PP. ,. Fasilitas untuk B3P tertentu "ang imp#rn"a mendapat pembebasan bea masuk dan atas PPn n"a mendapat fasilitas tidak dipungut sesuai dengan 3eputusan 6enteri 3euangan #m#r !,1&363.0,&!001 "ang terakhir diubah dengan peraturan 6enteri 3euangan #m#r 70&P63.011&!01,. ). Fasilitas PPn dan 3epabeanan untuk kaasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan PP #m#r 10 tahun !01!. 5. Fasilitas PP tidak dipungut dan kepabeanan untuk pengusaha di kaasan berikat dan pengusaha berikat.