ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. BANK DKI) Indira Puspita Saraswati, Kartika Dewi Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Phone (+6221) 53696969
[email protected] ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze and evaluate the results of the implementation of Good Corporate Governance or hereinafter referred to corporate governance at PT. Bank DKI. The method used in this research is descriptive qualitative method to describe the actual research object. Object of the research is PT. Bank DKI at the Head Office of PT. Bank DKI, which is located at Jl. Ir. Juanda III No. 7-9 Centr al Jakarta and Branches officeof PT. Bank DKI for t he group Compliance and Legal and Risk Management Group, which is located at Jl. Matraman Raya No. 8-9 East Jakarta. Primary data collection techniques are performed in this research were questionnaires and secondary data collection were obtained from the literature, books, papers and other resources related to this research. Results of analysis and evaluation is to determine the implementation of corporate governance that are in accordance with the Bank Indonesia Regulation no. 8/14 / PBI / 2006. According to result of analysis, it is known that the application of corporate governance is implemented has aligned with applicable regulations. Through the implementation of the results, it can be seen that the implementation of corporate governance in PT. Bank DKI got the qualification results quality "good" with a second selfassessment, clearly the result of these achievements have not reached a perfect score. Keyword : Good Corporate Governance, Bank Indonesia Regulation, Assessment ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil penerapan Good Corporate Governance atau yang selanjutnya disebut dengan tata kelola parusahaan di PT. Bank DKI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu metode yang dapat menggambarkan objek penelitian sebenarnya. Objek penelitian yang dilakukan pada PT. Bank DKI bertempat di Kantor Pusat PT. Bank DKI untuk grup sumber daya manusia, yang beralamat di Jl. Ir. Juanda III No. 7-9 Jakarta Pusat dan kantor cabang PT. Bank DKI untuk grup kepatuhan & hukum dan grup manajemen risiko, yang beralamat di Jl. Matraman Raya No. 8-9 Jakarta Timur.Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kuesioner dan pengumpulan data sekunder yang di dapat dari literatur, buku, makalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis dan evaluasi adalah untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola perusahaan yang sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor. 8/14/PBI/2006. Menurut hasil analisis, diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui hasil implementasi tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan di PT. Bank DKI mendapat hasil kualifikasi kualitas “baik” dengan peringkat kedua self assesment, jelas hasil pencapaian tersebut belum mencapai nilai yang sempurna. Kata Kunci : Good Corporate Governance , Peraturan Bank Indonesia, Assessment
PENDAHULUAN Tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal Good Coporate Governance (GCG) merupakan istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. GCG mulai mendapat perhatian lebih oleh publik Asia sejak terjadinya krisis finansial Asia yang menyebabkan banyak perusahaan harus gulung tikar. Para peneliti berpendapat bahwa kejadian krisis finansial Asia ini merupakan dampak dari kegagalan sistematis dalam penerapan GCG yang ditandai oleh lemahnya sistem hukum, buruknya kepatuhan dalam standar akuntansi dan pengauditan, supervisi dewan komisaris yang buruk, penyelenggaraan perbankan yang amburadul dan pencideraan atas hak-hak pemegang saham,sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan corporate governance dihampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimili ki pemerintah maupun yang dimiliki pihak swasta. Oleh karena itu, GCG mulai digalakkan penerapannya untuk memperbaiki keadaan tata kelola perusahaan yang buruk ini.Hasil survey yang dilakukan oleh Mc Kinsey & Co. (2002) dalam Sayidah (2007) mengatakan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam Corporate Governance. Perhatian yang diberian investor terhadap GCG sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan.Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan praktek GCG telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan.Oleh sebab itu tujuan Corporate Governance bukan hanya diterapkan praktek-praktek GCG tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan. Isu Good Coporate Governance sebenarnya sudah muncul sejak terjadinya krisis ekonomi yang hebat di Amerika Serikat pada tahun 1929.Tuntutan untuk menerapkan corporate governance semakin kuat dengan munculnya skandal-skandal dari perusahaan publik di Amerika dan Eropa yaitu skandal Enron, Worldcom, Maxwell, London & Commonwealth dan lain-lain. Kegagalan penerapan corporate governance di Amerika Serikat dan di Inggris disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan dari dewan direksi dan ketidakpedulian investor terhadap perusahaan. Oleh karena itu untuk mencegah agar krisis seperti ini tidak terjadi lagi maka dikembangkan sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) menunjukkan rendahnya mutu praktik GCG di negara kita.Sebut saja contoh kasus insider trading di PT Bank Central Asia atau kasus penggelembungan laba bersih tahunan PT Kimia Farma.Hal-hal ini yang sekiranya menunjukkan bahwa GCG dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan serta menjadi kunci sukses perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Goncangan yang terjadi pada satu bank tentu saja juga akan menimbulkan goncangan lebih besar pada sistem perbankan secara umum, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, sejak 2006 Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan melaksanakan GCG tersebut, sehingga bisnis perbankan bisa sehat. Mulai tahun 2012 lalu, penilaian tingkat kesehatan perbankan mulai dijalankan berdasarkan empat pilar, yakni profil resiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Bukan lagi CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management quality, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to market risks) seperti dulu. Hal itu termaktub dalam PBI 8/4/2006 untuk pelaksanaan Good Corporate Governance bagi ban k umum guna meningkatkan compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilainilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Hal ini juga karena BI menyadari bahwa dulu pengelolaan industri perbankan itu buruk, menyusul adanya liberalisasi tanpa peraturan dan pengawasan ketat. GCG telah pula dikukuhkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai pilar keempat dengan landasan berpikir bahwa aplikasi GCG akan memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka diadakan penelitian atas penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan perbankan dan studi kasus pada PT. Bank DKI. Maka dari itu penelitian ini dibuat dengan judul, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Perbankan di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank DKI )”.
Penelitian Terdahulu :
1.
2.
Violetta Jingga Tadikapury (2011) berjudul “Penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank X Tbk Kanwil X”.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada pada perusahaan, dimana dengan penerapan prinsip GCG maka diyakini akan menolong perusahaan secara umum dan perekonomian negara secara khususnya. Rian Ikmal Darmawan (2013) berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ”.
3.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2005) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan dianalisis dengan deskriptif yaitu mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Angrum Pratiwi (2013) berjudul ”Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2007-2012)”.
4.
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang menampilkan Ikhtisar Keuangan dan Laporan Tahunan GCG yang dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Amirul Khoirudin (2013) berjudul “Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen Good Corporate Governance
5.
terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Elemen Good Corporate Governance yang digunakan yaitu ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan metode content analysis. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan indeks Islamic Social Reporting pada tahun 2011. Rata-rata pengungkapan Islamic social reporting yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah sebesar 55,20%. Ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Nur Hasanah (2013) berjudul “Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan manajerial) terhadap kinerja perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel 12 perusahaan perbankan go publik yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 20072011. Metode pemilihan sampel mengunakan purposive sampling. Metode yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme Good Corporate Governance (dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. 6.
Ajala Oladayo Ayorinde (2012), “Evaluating the Effects of Corporate Governance on the Performance Of Nigerian Banking Sector”.
This research examined the effects of corporate governance on the performance of Nigerian banking sector. The secondary source of data was sought from published annual reports of the
quoted banks. In examining the level of corporate governance disclosure of the sampled banks, a disclosure index was developed and guided by the Central Bank of Nigeria code of governance. The Person Correlation and the regression analysis were used to find out whether there is a relationship between the corporate governance variables and firms performance. The study revealed that a negative but significant relationship exists between board size and the financial performance of these banks while a positive and significant relationship was also observed between directors’ equity interest, level of corporate governance disclosure index and performance of the sampled banks. The study recommends that efforts to improve corporate governance should focus on the value of the stock ownership of board members and that steps should be taken for mandatory. 7.
R. B. Aulia (2013), “The Effect of Good Corporate Governance Practices on Bank Financial Performances”. The purpose of this research is to find empirical evidence on Good Corporate Governance
(GCG) effect on the financial performance of banks in Indonesia. Financial performance expected by Return on Assets (ROA), Operational Costs per Operating Income (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Non-Performing Loan (NPL). Samples were 21 registered banks in 2005, 21 banks were registered in 2007, and 20 banks registered in 2008. All banks operating in Indonesia. By using the regression method, the results show that Good Corporate Governance is not the main factor affecting financial performance and no significant effect of the implementation of GCG in ROA, ROA, CAR, and the NPL ratio.
METODE PENELITIAN Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan relevan, oleh karena itu data amat menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan jenis explanatory yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, mengapa hal itu terjadi, apa akibatnya, serta bagaimana alternative solusi yang dapat dilakukan. Metode – metode pengumpulan data yang dilakukan penulis, antara lain : 1. Penelitian Literatur ( Literature Research) Melalui penelitian ini, dikumpulkan data – data yang berhubungan dengan topik bahasan dari buku – buku, jurnal, dan makalah serta sumber – sumber dari internet sebagai bahan referensi atau landasan teoritis dalam membahas setiap hal yang ditemui untuk dilakukan analisis data. 2. Penelitian Lapangan ( Field Research) Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian berupa tinjauan langsung yang dilakukan di PT. Bank DKI guna memperoleh data – data yang dibutuhkan dengan cara: a. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank DKI. Data yang dikumpulkan berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan tahunan perusahaan, atau data – data lain yang sifatnya materiil serta mendukung proses penelitian. b. Observasi Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank DKI. Hasil observasi kemudian akan dibandingkan dengan kriteria untuk menemukan permasalahan yang ada, sebab, akibat, serta memberikan rekomendasi. c. Kuesioner Penulis akan memberikan seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis yang akan dijawab oleh pimpinan maupun karyawan PT. Bank DKI mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan tersebut.
HASIL DAN BAHASAN Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank DKI dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006
Pada dasarnya PT. Bank DKI menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar BUMD. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan perbankan milik Pemerintah, Direksi menyusun GCG manual yang memuat board manual , manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (Code of Conduct ). Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Kesesuaian Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank DKI dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006
Sesuai
Pasal 1 : Ketentuan Umum
√
Definisi Bank,Komisaris,Direksi,Komisaris Independen,Pihak Independen,Stakeholder,Pejabat Eksekutif,dan Good Corporate Governance
√
Bank DKI sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan organisasi.
√
Dalam ketentuan ini mengatur fungsi,jumlah, komposisi, kriteria,independensi Dewan Komisaris, rapat dewan komisaris, penilaian dewan komisaris, informasi untuk dewan komisaris, larangan mengambil keuntungan pribadi, aspek tansparansi Dewan Komisaris serta organ pendukung dewan komisaris yaitu Komite Audit,Komite Pemantau Risiko,Komite Remunerasi dan Nominasi.Bank DKI sangat memperhatikan ketentuan Dewan Komisaris dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Serta, paling kurang 50% dari Dewan Komisaris Bank DKI merupakan Dewan Komisaris Independen.
Pasal 2 & 3 : Prinsip Good Corporate Governance
Pasal 4 - 18 : Dewan Komisaris
Tidak Sesuai
Keterangan
Pasal 19 - 37 : Direksi
Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi Direksi Bank DKI, tugas dan tanggung jawab Direksi, rapat Direksi,aspek transparansi Direksi Bank DKI sudah terlaksana dan sesuai peraturan yang berlaku.
√
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006
Sesuai
Pasal 38 - 48 : Komite-Komite
√
Pasal 49 - 52 : Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern
√
Pasal 53 : Penerapan Manajemen Risiko
√
Pasal 54 - 55 : Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
√
Pasal 56 : Rencana Strategis Bank Pasal 58 : Aspek Transparansi
√ √
Tidak Sesuai
Keterangan
Struktur dan keanggotaan Komite, jabatan rangkap ketua komite, tugas dan tanggung jawab komite , rapat Komite.
Bank DKI telah menerapkan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bank DKI telah menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) pada Bank DKI dalam penyediaan dana.
Penyusunan dan penyampaian rencana korporasi dan rencana bisnis. Bank DKI telah melaksanakan
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006
Sesuai
Bank
Pasal 59 - 60 : Pelaporan Internal Dan Benturan Kepentingan
Pasal 61 - 66 : Laporan dan Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance
Tidak Sesuai
Keterangan
transparansi kondisi keuangan, non keuangan serta transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank.
√
Bank DKI telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan adanya penanganan benturan kepentingan.
√
Penyusunan, penyampaian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan melakukan penilaian atas pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai peraturan yang berlaku.
Penerapan Good Corporate Governance di PT. Bank DKI Sesuai Dengan Kebijakan Perusahaan
Untuk membantu melancarkan kegiatan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank DKI maka para Direksi membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau sering dikenal dengan Whistleblowing System. Sebagai wujud dari Implementasi Good Corporate Governance dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih, PT. Bank DKI menerapkan sistem pelaporan pelanggaran. Sistem ini dapat mendeteksi tingkat kecurangan dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan cara lain, dan proses konfirmasi terhadap kebenaran laporan dapat dilakukan di internal PT. Bank DKI. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) mengatur budaya untuk melaporkan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Sebagai langkah untuk efektivitas pelaksanaan sistem pelaporan dan meningkatkan awareness terhadap budaya ini PT. Bank DKI melakukan upayaupaya sosialisasi tentang pemahaman mekanisme sistem ini dan komitmen perusahaan untuk memberikan jaminan sesuai Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan pada BPP GCG yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 65 tanggal 7 Mei 2008.Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. Bank DKI dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Selama tahun 2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan PT. Bank DKI. Dalam ketentuan Direksi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006, diatur pula ketentuan unit kerja yang dapat membantu kinerja Direksi antara lain Satuan Kerja Audit Intern,Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. 1. Satuan Kerja Audit Intern
Melalui perencanaan audit berbasis risiko yang telah mendapatkan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, fungsi audit intern telah secara efektif mencakup aspek/area dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan PT. Bank DKI dan masyarakat. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai indikator Bank Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan Buku Pedoman Perusahaan Audit sebagai panduan dalam pelaksanaan audit maupun pemantauan, serta telah mempertimbangkan tingkat risiko masing-masing unit kerja serta tetap menjaga independensi dalam pelaksanaannya. 2. Manajemen Risiko Pelaksanaan program Manajemen Risiko berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 28, tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum, dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penilaian secara berkala dan memberi rekomendasi tentang pengelolaan risiko perusahaan. Dalam rangka penerapan GCG terhadap manajemen risiko, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, antara lain peningkatan risk awareness dalam penerapan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan PT. Bank DKI dalam setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan, serta penyempurnaan metodologi dan infrastruktur manajemen risiko. PT. Bank DKI memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Bank senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (risk awareness) kepada seluruh unit kerja dan cabang.Sebagai bagian dari pelaksanaan Enterprise Risk Management (ERM), kegiatan sosialisasi tersebut telah dilakukan secara menyeluruh.Sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh karyawan dan karyawati PT. Bank DKI pada segenap tingkatan termasuk tenaga outsourcing. Dengan tujuan dapat mencapai visi dan misi PT. Bank DKI maka diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan melaksanakan manajemen risiko korporasi secara efektif, proaktif dan berkesinambungan di setiap aspek kegiatan perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran atas risiko-risiko yang harus dikelola adalah dengan cara menyusun profil risiko korporasi. Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, maka semua hal yang berakibat pada pencapaian sasaran perusahaan telah diidentifikasikan sebelumnya dan langkah perlakuan terhadap hal tersebut juga telah diantisipasi. Dengan pengembangan implementasi ERM di PT. Bank DKI diharapkan dapat membentuk risk culture yang menjadi jiwa bagi kegiatan usaha PT. Bank DKI sehingga mampu meningkatkan kinerja PT. Bank DKI dimasa yang akan datang. 3. Fungsi Kepatuhan PT. Bank DKI melakukan penyempurnaan terhadap BPP Kepatuhan sesuai dengan ketentuan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.25 tanggal 21 Februari 2012 tentang Perubahan BPP Kepatuhan. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan, serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih forward looking dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank. Satuan Kerja Kepatuhan PT. Bank DKI selanjutnya disebut Grup Kepatuhan dan Hukum sesuai dengan Keputusan Direksi No. 289 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Bank DKI dan Keputusan Direksi No. 337 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Struktur Organisasi Grup Kepatuhan dan Hukum PT. Bank DKI, merupakan satuan kerja independen di bawah supervisi Direktur Kepatuhan. Hasil survey Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Hasil pencapaian selanjutnya adalah hasil survey Corporate Governance Perception Index (CGPI) oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tema Good Corporate Governance dalam perspektif Organisasi Pembelajar, yang dimana diselenggarakan pada tahun 2013 dengan skor 81,93 dengan kualifikasi “Terpercaya” atau “T rusted Company” .
Tabel 6 Survey Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Survey yang dilakukan CGPI dengan metode studi dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi. Penilaian survey yang diselenggarakan oleh CGPI tahun 2011, menggunakan bobot yang berbeda-beda, yaitu indikator self-assessment berbobot 25%, indikator kelengkapan dokumen berbobot 23%, indikator makalah berbobot 17% dan indikator observasi berbobot 35%. Selain pencapaian yang telah disebutkan diatas, PT. Bank DKI juga telah menyesuaikan dan menindaklanjuti beberapa parameter yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas penerapanprinsip–prinsip Good Corporate yang dilakukan pada salah satu perusahaan perbankan milik Pemerintah yaitu PT. Bank DKImaka dapat disimpulkan PT. Bank DKI telah menerapkan Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Kualitas GCG PT. Bank DKI dapat dilihat dari hasil penilaian (assessment) maupun analisis penerapan GCG yang telah dilakukan pada setiap tahunnya.Dengan adanya hasil penilaian penerapan GCG di PT. Bank DKI selama tiga tahun terakhir, terjadi secara terus menerus peningkatan atas nilai akhir pencapaian penilaian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikesimpulkan bahwa PT. Bank DKI secara keseluruhan telah mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) dengan kualitas “baik” sesuai self assesment PT. Bank DKI tahun 2014 dan didukung dengan sejumlah penghargaan yang diraih PT. Bank DKI di bidang tata kelola perusahaan di sepanjang tahun 2014 yang menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan sudah berjalan menuju Good Corporate Governance Excellence. Penghargaan yang diraih yaitu untuk kali ketujuh berturut-turut yang diraih PT. Bank DKI sebagai Peusahaan “Terpercaya” berdasarkan Corporate Governance Perception Index dengan aspek penilaiannya yaitu penerapan Tata Kelola Perusahaan di PT. Bank DKI. Hal ini menunjukkan adanya persepsi positif terhadap konsistensi penerapan GCG di PT. Bank DKI. PT. Bank DKI juga mendapatkan peringkat pertama dalam kategori BUMD listed dalam Annual Report Awards 2013 dengan aspek penilaian Keterbukaan informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan PT. Bank DKI Tahun 2013 Governance
Saran
Dari hasil penerapan tata kelola perusahaan tahun terakhir yang telah dilakukan oleh PT. Bank DKI, dapat diketahui hasil nilai self-assessment pada tahun 2013 menunjukan skor sebesar 81,93%. Hasil pencapaian tersebut menunjukan klasifikasi kualitas penerapan tata kelola perusahaan di PT. Bank DKI “baik”, akan tetapi hasil penilaian ini belum menunjukan hasil yang sempurna. Dengan ini penulis merasa perlu memberikan saran demi kesempurnaan hasil nilai assessment yang akan dilakukan oleh PT. Bank DKI tahun berikutnya. Saran yang diberikan penulis kepada perusahaan adalah agar cepat menanggapi dalam menindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya yang diberikan oleh penilai independen atau independent
assessor yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Karena masih ada beberapa rekomendasi yang belum tuntas dan masih dalam proses. Rekomendasi yang telah diberikan menunjukan masih adanya kelemahan yang ditemukan dalam penerapan tata kelola perusahaan, sehingga hal tersebut menimbulkan kekurangan yang berakibat pada ketidaksempurnaan hasil assessment. Serta tidak lupa untuk tetap memperhatikan secara detail dari indikator-indikator yang dapat mempengaruhi penilaian hasil pencapaian atas penerapan tata kelola perusahaan tersebut.
REFERENSI Annual Report PT. Bank DKI (2014) Baird, M.(2000). “The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries”, Paper. Cadbury.(2000) Global Corporate Governance Forum - World Bank. Laporan Good Corporate GovernancePT. Bank DKI tahun 2014 Marsha Mochran. (2013) Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT.Jamsostek.Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Nur Hasanah. (2013) Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan .Skripsi.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).Principles of Corporate Governance.(2004) Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 15 15Tentang Pelaksanaan Good Corporate GovernanceBagi Bank Umum Sutedi, Adrian.(2011) Good Corporate Governance 1st edition,Sinar Grafika. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Violetta Jingga T.(2011) Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank X TBK Kanwil X. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Website : ���������������������� ������� ������� 28 Desember 2014 ������������������������� ������� ������� �� �������� ���� �������������������� ������� ������� � ������� ���� ������������������������������� ������� �� �������� ���� ������������������������� ������� ������� �� �������� ���� �������������������� ������� ������� � ����� ���� ���������������������� ������� ������� ������ ���� ����������������������������� ������� ������� � ����� ���� �������������������������� ������� ������� � ����� ���� �������������������� ������� ������� � ����� ����
RIWAYAT HIDUP Indira Puspita Saraswati lahir
di Jakarta pada 3 September 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2015.
