2018 - BAB II STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (TIDAK DAPAT DILAMPAUI)

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

BAB II STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (TIDAK DAPAT DILAMPAUI)

SBU 2018

2-1


A. PENGADAAN BARANG/JASA 1. Honorarium

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK),

dan

Pejabat

Pengadaan untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan cara pengadaan langsung Tabel 2.1 Jabatan No.

Pejabat Pengadaan

PPK

Nilai Paket Pekerjaan

Orang/Paket (Rp) 1.

50 s/d 100 Juta

2.

Diatas 100 s/d 200 Juta

700.000

500.000

1.000.000

800.000

2. Honorarium Pejabat Pemesan dengan cara E Purchasing Tabel 2.2 Pejabat Pemesan No.


Orang/Paket (Rp)

1.

50 s/d 100 juta

500.000

2.

Di atas 100 s/d 200 juta

800.000

3.


1.100.000

4.

Di atas 400 juta s/d 1 Milyar

1.400.000

5.

Di atas 1 Milyar s/d 3 Milyar

1.700.000

6.

Di atas 3 Milyar

2.000.000

3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dan Kelompok Kerja

(Pokja) untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,dengan cara E Tendering dan Penunjukan langsung. Tabel 2.3

No.


PPK

Jabatan Kelompok kerja Ketua Sekretaris Anggota Orang/paket (Rp)

1.


2.600.000

2.400.000

2.200.000

2.000.000

2.


3.600.000

3.400.000

3.200.000

3.000.000

SBU 2018

2-2

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Jabatan Kelompok kerja Ketua Sekretaris Anggota Orang/paket (Rp)

No.


3.


4.000.000

3.800.000

3.600.000

3.400.000

4.

Di atas 3 Milyar

4.600.000

4.400.000

4.200.000

4.000.000

PPK

4. Honorarium PPK Untuk Pekerjaan Konstruksi Tabel 2.4 No.

Nilai (Rp)/Bulan


1.


1.000.000

2.


1.500.000

3.


2.000.000

4.


2.500.000

5.


3.000.000

6.


4.000.000

7.


5.000.000

8.


6.000.000

9.

Di atas 100 Milyar

7.500.000

Keterangan : Dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

5. Honorarium

pejabat

penerima

hasil

pekerjaan

untuk

paket

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan cara pengadaan langsung dan E Purchasing. Tabel 2.5 No.

SBU 2018


Pejabat penerima hasil pekerjaan Orang/paket (Rp)

1.

50 s/d 100 juta

300.000

2.

Di atas 100 juta s/d 200 juta

500.000

3.


800.000

4.

Di atas 400 juta s/d 1 milyar

1.100.000

5.

Di atas 1 Milyar s/d 3 milyar

1.400.000

6.

Di atas 3 Milyar

1.700.000

2-3


6. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,dengan cara E-Tendering dan penunjukan langsung. Tabel 2.6 Jabatan No.

Nilai Paket Pekerjaan (Rp)

Ketua

Sekretaris

Anggota

Orang/paket (Rp) 1.


1.300.000

1.000.000

850.000

2.


1.450.000

1.150.000

1.000.000

3.


1.600.000

1.300.000

1.150.000

4.

Di atas 3 Milyar

1.750.000

1.450.000

1.300.000

7. Honorarium personil organisasi Pengadaan untuk paket pekerjaan jasa konsultansi a. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan jasa konsultansi 1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,Tabel 2.7 Jabatan No.

PPK

Nilai paket pekeraan

Pejabat Pengadaan Orang/paket (Rp)

1.

s/d 50 juta

800.000

600.000

2) Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,Tabel 2.8

No 1. 2. 3.

SBU 2018

Nilai Paket Pekerjaan Di atas 50 juta s/d 200 juta Di atas 200 juta s/d 1 Milyar Di atas 1 Milyar

PPK

Jabatan Ketua Sekretaris Orang/paket (Rp)

Anggota

2.900.000

2.700.000

2.500.000

2.250.000

3.800.000

3.600.000

3.400.000

3.200.000

4.800.000

4.600.000

4.400.000

4.200.000

2-4


b. Panitia/pejabat

penerima

hasil

pekerjaan

pengadaan

jasa

konsultansi 1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,Tabel 2.9

No.

Nilai Paket pekerjaan (Rp)

Jabatan Pejabat penerima hasil pekerjaan Orang/paket (Rp)

1.

s/d 50 juta

400.000

2) Nilai paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,Tabel 2.10

No.

Nilai Paket Pekerjaan (Rp)

Jabatan Sekretaris Anggota Orang/paket (Rp)

Ketua

1.


2.100.000

1.600.000

1.350.000

2.


3.100.000

2.600.000

2.100.000

3.

Di atas 1 Milyar

4.100.000

3.600.000

3.100.000

B. PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Tabel 2.11 Honorarium Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik daerah

No.

Nilai Aset (Rp)

Ketua

Jabatan Sekretaris Orang/paket (Rp)

Anggota

1.

Di atas 1 Milyar-200 Milyar

2.100.000

1.600.000

1.350.000

2.

Di atas 200 Milyar-500 Milyar

2.600.000

2.300.000

2.000.000

3.

Di atas 500 Milyar

2.900.000

2.600.000

2.300.000

SBU 2018

2-5


Keterangan : Panitia

Pemilihan

Mitra

ditetapkan

oleh

Pengelola

Barang/Pengguna Barang untuk melaksanakan Tender Pemanfaatan Barang Milik Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkemampuan dengan golongan paling rendah II/b, berasal dari unsur Pengelola Barang maupun Pengguna Barang, berjumlah gasal sesuai kebutuhan, minimal berjumlah 5 (lima) orang (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ). C. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dimana biaya operasional dan biaya pendukung dipergunakan untuk membiayai : - Kegiatan pada tahapan Perencanaan; - Kegiatan pada tahapan Persiapan; - Kegiatan pada tahapan Pelaksanaan; dan - Kegiatan pada tahapan Penyerahan Hasil. a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil. Biaya Operasional dan Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan

dan

penyerahan

hasil

ditentukan

berdasarkan

perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi tanah sampai dengan atau setara dengan Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentasi menurun sebagai berikut : Tabel 2.12 s.d. Rp. 10 miliar

= (4% x Rp.10 miliar)

= Paling tinggi Rp.400 juta

Diatas miliar

Rp.

10 = (biaya s.d Rp. 10 miliar = Paling tinggi sebelumnya) + (3% x Rp.5 Rp.450 juta miliar) s.d. Rp. 15 miliar Diatas Rp. 15 = (biaya s.d Rp. 15 miliar miliar s.d. Rp. 30 sebelumnya) + (2% x Rp.15 miliar miliar)

SBU 2018

= Paling tinggi Rp.850 juta

2-6


Diatas Rp. 30 miliar s.d. Rp. 55 miliar

= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp.25 miliar)

= Paling tinggi Rp.1,100 miliar

Diatas Rp. 55 = (biaya s.d Rp. 55 miliar miliar s.d. Rp. 105 sebelum-nya) + (0.50% x miliar Rp.50 miliar)

= Paling tinggi

Diatas Rp. 105 miliar

= Paling tinggi

Rp.1,350 miliar

= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelum-nya) + (0,25% x Rp.100 miliar)

Rp.1,600 miliar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak dan stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang, yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. b. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas. Tabel 2.13

SBU 2018

Satuan

Besaran (Rp)

A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota 4. Sekretariat

OB/Paket OB/Paket OB/Paket OB/Paket

1.600.000 1.300.000 1.100.000 800.000

B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 Miliar 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota 4. Sekretariat


2.400.000 1.900.000 1.600.000 900.000

C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota 4. Sekretariat


3.700.000 2.900.000 2.400.000 1.000.000

No.

Uraian

I

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH

2-7


No. II

III

Uraian

Satuan

TIM KAJIAN 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota SATUAN TUGAS

Per Hasil Kajian

Besaran (Rp) 1.100.000 800.000 750.000

Mengacu pada ketentuan dalam : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional

D. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN LEMBUR Satuan Biaya Makanan dan Minuman Lembur merupakan satuan biaya yang digunakan

untuk perencanaan

kebutuhan

biaya

pengadaan

makanan dan minuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Lembur diberikan sebesar maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari

SBU 2018

2-8


E. JASA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, ROHANIWAN, DAN PEMBACA DO’A. Diberikan kepada PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Non PNS yang melaksanakan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.14 No. 1.

Jabatan

Besaran (Rp)

Narasumber/Pembahas a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan

2.

Satuan

OJ

1.700.000

OJ

1.400.000

OJ

1.000.000

OJ

900.000

e. Asisten narasumber

OJ

400.000

Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus) Maksimal 3 Jam

OJ

900.000-1.700.000

3.

Moderator

Org/kegiatan

700.000

4.

Pembawa Acara

Org/kegiatan

500.000

5.

Rohaniwan

Org/kegiatan

500.000

6.

Pembaca Do’a

Org/kegiatan

500.000

- Pembaca Do’a pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi

Org/kegiatan

1.500.000

- Pendamping Pembaca Do’a pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi

Org/ Kegiatan

500.000

- Pembaca Do’a pada kegiatan Rapat / Pertemuan/Upacara Seremonial lainnya

SBU 2018

2-9


Keterangan : 1) Pemberian honorarium jasa Narasumber/Pembahas dapat diberikan kepada PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan seminar / rapat koordinasi/ sosialisasi / diseminasi/ bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan / symposium / lokakarya / Focus Group Discussion /kegiatan sejenisnya

(apabila

narasumber/pembahas

yang

diundang

diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili). 2) Pemberian

honorarium

(pakar/praktisi/pembicara

jasa

narasumber

Non

PNS

khusus) yang mempunyai keahlian/

pengalaman tertentu dalam ilmu /bidang tertentu untuk kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi /diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenisnya dapat dibayarkan sesuai riil cost dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Pemberian honorarium jasa Moderator diberikan kepada Non PNS dan PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/ TNI/ POLRI yang

melaksanakan

tugas

sebagai

moderator

pada

kegiatan

seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ Focus Group Discussion / kegiatan sejenisnya. 4) Pemberian honorarium jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non PNS dan PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/ TNI/ POLRI

yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan

seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ Focus Group Discussion/ kegiatan sejenis, dengan peserta minimal peserta minimal 300 (tiga ratus) orang. 5) Pemberian honorarium jasa Rohaniwan diberikan kepada seseorang (PNS

Non

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Jawa

Barat)

sebagai

rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport. 6) Pembaca do’a diberikan kepada Non PNS dan PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/ TNI/ POLRI yang melaksanakan tugas sebagai pembaca do’a.

SBU 2018

2 - 10


7) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/ koordinasi

/

sosialisasi

/

diseminasi

/

bimbingan

rapat teknis/

workshop/rapat kerja/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ Focus Group Discussion/ kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 8) Untuk Jasa Narasumber yang berdomisili di luar kota maupun dalam kota sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.14 pada angka 1 dan angka 2 disamping diberikan honorarium dapat diberikan penggantian uang transport

sebagaimana diatur pada Tabel 2.15

dan dapat disediakan akomodasi penginapan sesuai dengan standar jabatannya. Besaran Penggantian Uang Transport Untuk Jasa Narasumber diatur sebagai berikut : Tabel 2.15 Besaran Uang Transport Narasumber Berdasarkan Asal Domisili Kantor Narasumber Luar Daerah Provinsi Selain Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

Dalam Daerah Provinsi

Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Besaran (Rp) Riil cost

Keterangan : Besaran uang kewajaran

750.000 -1.000.000

transport

Narasumber

500.000 - 700.000

disesuaikan

250.000 - 400.000

dengan

kepatutan

dan

F. HONORARIUM KEGIATAN UNTUK PNS NON PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN NON PNS. Tabel 2.16 No.

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Eselon I

Orang/Kegiatan

3.500.000

2.

Eselon II A

Orang/Kegiatan

3.000.000

3.

Eselon II B

Orang/Kegiatan

2.750.000

4.

Eselon III A

Orang/Kegiatan

2.500.000

SBU 2018

2 - 11


No.

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

5.

Eselon III B

Orang/Kegiatan

2.250.000

6.

Eselon IV

Orang/Kegiatan

2.000.000

7.

Fungsional tertentu Gol.IV

Orang/Kegiatan

2.750.000

8.

Fungsional tertentu Gol.III

Orang/Kegiatan

2.400.000

9.

Fungsional tertentu Gol.II

Orang/Kegiatan

2.000.000

10.

Pelaksana Gol. IV

Orang/Kegiatan

1.750.000

11.

Pelaksana Gol. III

Orang/Kegiatan

1.500.000

12.

Pelaksana Gol. II

Orang/Kegiatan

1.000.000

13.

Pelaksana Gol. I

Orang/Kegiatan

900.000

14.

Profesor/S.3

Orang/Kegiatan

3.000.000

15.

S1/S.2

Orang/Kegiatan

2.500.000

16.

D.3/SMA

Orang/Kegiatan

1.000.000

17.

SMP/SD

Orang/Kegiatan

750.000

Keterangan : 1. Honorarium

kegiatan

hanya

diberikan

kepada

personil

yang

dilibatkan secara selektif, memiliki peran aktif serta kontribusi yang terukur dalam menunjang kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh satu unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2. Kegiatan

yang

dilaksanakan

merupakan

tindak

lanjut

dari

Kerjasama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

SBU 2018

2 - 12


G. HONORARIUM TENAGA TEKNIS NON PNS Tabel 2.17

No.

Uraian

Satuan

Besaran Honorarium (diluar Iuran Jaminan BPJS) (Rp)

1.

Tenaga Teknis S1/S2

Org/bln

3.200.000

2.

Tenaga Teknis D3/D4

Org/bln

3.100.000

3.

Tenaga Teknis SLTA

Org/bln

3.000.000

4.

Tenaga Teknis SD/SLTP

Org/bln

2.600.000

4.1 Koordinator Juru Masak Pimpinan (Pejabat Negara)

Org/bln

7.500.000

4.2 Juru Masak Pimpinan (Pejabat Negara)

Org/bln

2.600.000

Front Office Setda

Org/bln

3.100.000

5.

6.

Keterangan : a. Tenaga Teknis Non PNS adalah Tenaga yang membantu PNS dalam hal jenis pekerjaan tertentu. b. Pengadaan Tenaga Teknis Non PNS dilakukan melalui seleksi oleh Perangkat Daerah yang memerlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Jenis-jenis pekerjaan Tenaga Teknis Non PNS adalah dari

pekerjaan

yang

tidak

berkaitan

dengan

terdiri

keuangan,

pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan jaringan telepon, teknologi informasi, listrik, AC dan air, pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan saluran air, saluran irigasi dan saluran jalan, pekerjaan yang operasional dan pemeliharaannya memerlukan pekerjaan

partisipasi yang

langsung

dilakukan

secara

masyarakat

setempat,

berulang-ulang

dan

memerlukan upaya fisik ekstra, pekerjaan yang meiliki tingkat resiko tinggi dan tanggung jawab yang besar serta pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan pimpinan dan pelayanan pengguna informasi.

SBU 2018

2 - 13


d. Kriteria Pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Non PNS adalah Brigade Proteksi Tanaman, Pramu Kantor, Teknisi Listrik, Teknisi Alat Berat, Pengelola IT, Operator Telepon,

Petugas

Rumah

Tangga,

Petugas

Pendaftaran

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Petugas Jaringan Komputer, Operator Multimedia, Petugas Rawat Inap, Petugas Ruang Perawatan Intensif, Petugas Instalasi Gawat Daerurat,

Petugas

Laundry,

Informasi

Managemen

Opertaor

Rumah

Sakit,

Komputer Petugas

Sistem Layanan

Informasi, Penerimaan Pendaftaran Pasen, Operator Komputer XRay, Petugas Dapur, Penjaga Pintu Air, Penjaga Operasi, Pembimbing, Petugas Data Entry, Reporter, Programer, Petugas Jaringan Sistem Aplikasi, Teknisi Perikanan, Teknisi Mesin, Pengelola Web, Penyuluh Wisata,

Petugas Limbah Ternak,

Petugas Pencuci Laboratorium, Penyiapan Media, Pemelihara Kandang Ternak, Tenaga Bantu POPT, Pemandu Museum, Pengurus Persemaian, Petugas Mesjid, Penceramah, Petugas Foto, Petugas Sound System, Pemelihara Taman, Pengelola Jaringan Internet, Pengelola Publikasi Dokumentasi, Petugas Pemelihara Produk Perkebunan, Tenaga Massage, Pelatih, Petugas Jasa pendukung Pelaporan Amdal dan UKL-UPL, Tenaga Pendukung Jasa pengelola Data Teknologi Lingkungan, Tenaga pendukung Propeda Pengelola Limbah B3, Tenaga Pendukung Propeda Pengelola Pencemaran Air, Tenaga Teknis Pengelola Data Base Pencemaran Udara, Tenaga Pendukung Properda Tenaga Pendukung Database Keanekaragaman Hayati, JurnalisWarta Ecovillage, Tenaga Teknis Ecovillage, Tenaga Teknis

Database

Penanganan

Kasus

Sanksi

Pidana

dan

Perdata, Petugas Bibit Ternak, Petugas Mutu Pakan, Teknisi Kolam Induk, Larva dan Benih, Petugas Konservasi Penyu, Petugas Pelabuhan, ABK kapal, Petugas Pengawas Perikanan, Pengelola Barang Bukti, Petugas laboratorium,Petugas Sistem dan Jaringan, serta Perancang Kemasan. e. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium senilai 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

SBU 2018

2 - 14


H. UPAH HARIAN KEGIATAN NON PNS Tabel 2.18 No.

Daerah

Satuan

6 Hari Kerja Dalam 1 Minggu (7 jam/hari) (Rp)

5 Hari Kerja Dalam 1 Minggu (8 jam/hari) (Rp)

1.

Kota Bandung

OH

123.325

146.815

2.

Kab. Bandung

OH

106.840

127.185

3.

Kab. Bandung Barat

OH

107.045

127.435

4.

Kab. Sumedang

OH

106.840

127.185

5.

Kota Cimahi

OH

106.840

127.185

6.

Kota Bekasi

OH

156.200

185.950

7.

Kab. Bekasi

OH

153.110

182.270

8.

Kab. Karawang

OH

156.335

186.135

9.

Kab. Purwakarta

OH

137.460

163.640

10.

Kab. Subang

OH

106.050

114.140

11.

Kota Depok

OH

150.270

161.740

12.

Kab. Bogor

OH

146.035

157.180

13.

Kota Bogor

OH

149.115

160.495

14.

Kab. Sukabumi

OH

108.305

116.570

15.

Kota Sukabumi

OH

86.110

102.510

16.

Kab. Cianjur

OH

86.265

102.695

17.

Kab. Majalengka

OH

66.165

78.770

18.

Kota Cirebon

OH

75.535

89.920

19.

Kab. Cirebon

OH

74.750

88.985

20.

Kab. Indramayu

OH

78.200

93.100

21.

Kab. Kuningan

OH

64.070

76.275

22.

Kab. Garut

OH

66.740

79.450

23.

Kab. Tasikmalaya

OH

76.630

91.230

24.

Kota Tasikmalaya

OH

77.050

91.730

25.

Kab. Ciamis

OH

64.000

76.195

26.

Kab. Pangandaran

OH

62.185

74.030

27.

Kota Banjar

OH

62.340

74.220

SBU 2018

2 - 15


Keterangan : 1. Untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam per hari), Upah dibayar secara harian, dibayarkan sesuai jumlah hari yang terealisasi. 2. Untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam per hari), Upah dibayar secara harian, dibayarkan sesuai jumlah hari yang terealisasi. 3. Tenaga Harian Non PNS antara lain pengurus perikanan, penjaga sekolah, pembabat rumput, mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga

kebun,

juru

masak,

kelautan/perikanan/peternakan

(nahkoda, motoris, anak buah kapal/ABK, operator docking), bidang kebencanaan dan petugas pengangkut berkas arsip . 4. Iuran program BPJS ketenagakerjaan dan program BPJS kesehatan dilakukan secara mandiri. 5. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Keputusan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan yang berlaku. I. HONORARIUM HARIAN/KEGIATAN/PERTEMUAN NON PNS Tabel 2.19 No. 1.

Jabatan Penjaga Stand Pameran (bukan tenaga teknis )

Satuan

Besaran (Rp)

Org/hari

500.000

(bukan tenaga pengamanan yang diangkat menjadi pegawai out sourching maupun yang telah dikontrak perorangan )

Org/hari

400.000

3.

Instruktur olahraga

Org/hari

450.000

4.

Instruktur/Pelatih Kesenian/Vokal

Org/hari

450.000

5.

Juru Ukur

Org/hari

250.000

6.

Juru Gambar

Org/hari

200.000

2.

Tenaga Keamanan Stand

7.

Pencatat Meter Air

Org/Hari

Besarnya Honor mengacu pada upah harian Tenaga Teknis non PNS sesuai Tabel 2.17

8.

Penceramah/Da’i

Org/kegiatan

750.000 - 5.000.000

SBU 2018

2 - 16


Satuan

Besaran (Rp)

Guru Ngaji

Org/Pertemuan

600.000

10.

Khatib

Org/pertemuan

300.000 - 1.000.000

11.

Muadzin ( untuk acara Hari Besar Keagamaan )

Org/kegiatan

12.

Juri

Org/Kegiatan

750.000 - 7.500.000

13.

Penulis Artikel

Org/Artikel

200.000 - 750.000

No. 9.

Jabatan

300.000

Keterangan : Pemberian honorarium Penceramah/Da’i dapat dibayarkan sesuai

riil cost

dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. HONORARIUM

SATPAM,

PENGEMUDI,

PETUGAS

KEBERSIHAN,

PRAMUBAKTI, DAN FRONT OFFICE Honorarium SATPAM, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan Front Office yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

berdasarkan

ketiga/diborongkan/perorangan

perjanjian

dengan

kerja

Pejabat

dengan pihak

yang

berwenang.

Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. Honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, dan front office berpedoman pada UMK yang berlaku di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan belum termasuk Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Keputusan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan yang berlaku.

a. Dilakukan melalui Kontrak Perorangan i. Tenaga Satpam, Pengemudi, dan Front Office

SBU 2018

2 - 17


Tabel 2.20

No.

Daerah

Satuan


1.

Kota Bandung

OB

3.083.100

2.

Kab. Bandung

OB

2.670.900

3.

Kab. Bandung Barat

OB

2.676.120

4.

Kab. Sumedang

OB

2.670.950

5.

Kota Cimahi

OB

2.670.950

6.

Kota Bekasi

OB

3.904.910

7.

Kab. Bekasi

OB

3.827.700

8.

Kab. Karawang

OB

3.908.835

9.

Kab. Purwakarta

OB

3.436.425

10.

Kab. Subang

OB

2.523.010

11.

Kota Depok

OB

3.575.140

12.

Kab. Bogor

OB

3.474.375

13.

Kota Bogor

OB

3.547.660

14.

Kab. Sukabumi

OB

2.576.665

15.

Kota Sukabumi

OB

2.152.670

16.

Kab. Cianjur

OB

2.156.600

17.

Kab. Majalengka

OB

1.654.090

18.

Kota Cirebon

OB

1.888.330

19.

Kab. Cirebon

OB

1.868.700

20.

Kab. Indramayu

OB

1.955.070

21.

Kab. Kuningan

OB

1.601.745

22.

Kab. Garut

OB

1.668.485

23.

Kab. Tasikmalaya

OB

1.915.810

24.

Kota Tasikmalaya

OB

1.926.280

25.

Kab. Ciamis

OB

1.600.055

26.

Kab. Pangandaran

OB

1.554.635

27.

Kota Banjar

OB

1.558.565

ii. Tenaga Kebersihan dan Pramubakti Tabel. 2.21

SBU 2018

2 - 18


No.

Daerah

Satuan


1.

Kota Bandung

OB

2.774.790

2.

Kab. Bandung

OB

2.403.810

3.

Kab. Bandung Barat

OB

2.408.510

4.

Kab. Sumedang

OB

2.403.810

5.

Kota Cimahi

OB

2.403.810

6.

Kota Bekasi

OB

3.514.420

7.

Kab. Bekasi

OB

3.444.930

8.

Kab. Karawang

OB

3.517.950

9.

Kab. Purwakarta

OB

3.092.780

10.

Kab. Subang

OB

2.270.710

11.

Kota Depok

OB

3.217.630

12.

Kab. Bogor

OB

3.126.940

13.

Kota Bogor

OB

3.192.895

14.

Kab. Sukabumi

OB

2.319.000

15.

Kota Sukabumi

OB

1.937.400

16.

Kab. Cianjur

OB

1.940.940

17.

Kab. Majalengka

OB

1.488.685

18.

Kota Cirebon

OB

1.699.500

19.

Kab. Cirebon

OB

1.681.830

20.

Kab. Indramayu

OB

1.759.565

21.

Kab. Kuningan

OB

1.441.570

22.

Kab. Garut

OB

1.501.640

23.

Kab. Tasikmalaya

OB

1.724.230

24.

Kota Tasikmalaya

OB

1.733.650

25.

Kab. Ciamis

OB

1.440.050

26.

Kab. Pangandaran

OB

1.399.170

27.

Kota Banjar

OB

1.402.710

Keterangan : a) Jasa Satpam, pengemudi, Front Office, petugas kebersihan, dan pramubakti dilakukan berdasarkan kontrak kerja perorangan

SBU 2018

2 - 19


per tahun dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku.

Pelaksanaan

Perjanjian

kerja

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b) Besaran Honorarium Tenaga Teknis dihitung berdasarkan besaran UMK yang berlaku di Daerah Provinsi Jawa Barat. c) Besaran Honorarium

belum termasuk iuran Program BPJS

Ketenagakerjaan dan Program BPJS Kesehatan. d) Untuk petugas kebersihan Dihimbau agar dapat menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1 (satu) orang. e) Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium senilai 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan. f) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Keputusan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan yang berlaku. g) Front office hanya untuk di Perangkat Daerah Induk dan UPTD Lingkup Dinas Pendapatan Daerah serta pada Perangkat Daerah

atau

UPTD/UPTB

langsung dengan

yang

melaksanakan

pelayanan

jumlah maksimal 2 (dua) orang melalui

kontrak kerja perorangan. h) Pengemudi

hanya

diperuntukkan

bagi

Pimpinan

(Pejabat

Negara, Eselon I, Eselon II, Pimpinan Dewan ) dan kendaraan operasional pada Perangkat Daerah, kendaraan operasional pada

UPTD/UPTB

diantaranya

serta

kendaraan

kendaraan

roda

6

operasional

(enam)

atau

lainnya

lebih,

kendaraan berat dan mobil ambulan .

b. Dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga i.

Tenaga SATPAM dan Pengemudi dan Front Office Tabel 2.22

SBU 2018

2 - 20

alat


No.

ii.

Daerah

Satuan


1.

Kota Bandung

OB

3.083.100

2.

Kab. Bandung

OB

2.670.900

3.

Kab. Bandung Barat

OB

2.676.120

4.

Kab. Sumedang

OB

2.670.950

5.

Kota Cimahi

OB

2.670.950

6.

Kota Bekasi

OB

3.904.910

7.

Kab. Bekasi

OB

3.827.700

8.

Kab. Karawang

OB

3.908.835

9.

Kab. Purwakarta

OB

3.436.425

10.

Kab. Subang

OB

2.523.010

11.

Kota Depok

OB

3.575.140

12.

Kab. Bogor

OB

3.474.375

13.

Kota Bogor

OB

3.547.660

14.

Kab. Sukabumi

OB

2.576.665

15.

Kota Sukabumi

OB

2.152.670

16.

Kab. Cianjur

OB

2.156.600

17.

Kab. Majalengka

OB

1.654.090

18.

Kota Cirebon

OB

1.888.330

19.

Kab. Cirebon

OB

1.868.700

20.

Kab. Indramayu

OB

1.955.070

21.

Kab. Kuningan

OB

1.601.745

22.

Kab. Garut

OB

1.668.485

23.

Kab. Tasikmalaya

OB

1.915.810

24.

Kota Tasikmalaya

OB

1.926.280

25.

Kab. Ciamis

OB

1.600.055

26.

Kab. Pangandaran

OB

1.554.635

27.

Kota Banjar

OB

1.558.565

Tenaga Kebersihan dan Pramubakti Tabel 2.23

SBU 2018

2 - 21


No.

Daerah

Satuan


1.

Kota Bandung

OB

2.774.790

2.

Kab. Bandung

OB

2.403.810

3.

Kab. Bandung Barat

OB

2.408.510

4.

Kab. Sumedang

OB

2.403.810

5.

Kota Cimahi

OB

2.403.810

6.

Kota Bekasi

OB

3.514.420

7.

Kab. Bekasi

OB

3.444.930

8.

Kab. Karawang

OB

3.517.950

9.

Kab. Purwakarta

OB

3.092.780

10.

Kab. Subang

OB

2.270.710

11.

Kota Depok

OB

3.217.630

12.

Kab. Bogor

OB

3.126.940

13.

Kota Bogor

OB

3.192.895

14.

Kab. Sukabumi

OB

2.319.000

15.

Kota Sukabumi

OB

1.937.400

16.

Kab. Cianjur

OB

1.940.940

17.

Kab. Majalengka

OB

1.488.685

18.

Kota Cirebon

OB

1.699.500

19.

Kab. Cirebon

OB

1.681.830

20.

Kab. Indramayu

OB

1.759.565

21.

Kab. Kuningan

OB

1.441.570

22.

Kab. Garut

OB

1.501.640

23.

Kab. Tasikmalaya

OB

1.724.230

24.

Kota Tasikmalaya

OB

1.733.650

25.

Kab. Ciamis

OB

1.440.050

26.

Kab. Pangandaran

OB

1.399.170

27.

Kota Banjar

OB

1.402.710

Keterangan : a. Jasa Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan melalui jasa pihak

SBU 2018

2 - 22


ketiga/diborongkan per tahun dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak 15 % dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Pelaksanaan Perjanjian

kerja

berpedoman

perundang-undangan

di

pada

bidang

ketentuan

Pengadaan

Peraturan

Barang/Jasa

Pemerintah. b. Untuk petugas kebersihan Dihimbau agar dapat menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1 (satu) orang. c. Pengemudi hanya diperuntukkan bagi Pimpinan (Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II, Pimpinan Dewan ) dan kendaraan operasional pada Perangkat Daerah, UPTD/UPTB serta kendaraan operasional lainnya

diantaranya

kendaraan

roda

6

(enam)

atau

lebih,

kendaraan berat dan mobil ambulance. d. Dalam

satu

tahun

anggaran

dapat

dialokasikan

tambahan

honorarium senilai 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan. K. HONORARIUM

JASA

PENGAWALAN

GUBERNUR/WAKIL

GUBERNUR/KETUA DPRD. Tabel 2.24 Satuan

Besaran (Rp)

Golongan III

Orang/Bulan

7.200.000

Golongan II

Orang/Bulan

5.400.000

Golongan Pengawalan

L. SATUAN

BIAYA

UANG

SAKU

RAPAT

DAN

BANTUAN

BIAYA

TRANSPORTASI Uang saku dan bantuan biaya transportasi diberikan kepada Non PNS dan PNS Non Provinsi Jawa Barat yang mengikuti kegiatan penataran/ pelatihan/ seminar/ kursus/ diseminasi/ sosialisasi/ rapat kerja/ kegiatan sejenisnya. a. Besaran Uang Saku Tabel 2.25 Satuan

SBU 2018

Besaran (Rp)

2 - 23


Orang/hari

Rp. 250.000

b. Penggantian uang transport untuk PNS non Provinsi dan non PNS yang mengikuti kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 300.000,-/kegiatan. M. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack termasuk minuman untuk rapat/pertemuan, rapat koordinasi maupun rapat biasa. Jamuan makan minum dapat dilakukan di luar kantor. Rapat/Pertemuan, Rapat Koordinasi dan rapat biasa yang dilakukan pada bulan Ramadhan selama rapat tersebut dilaksanakan pada pagi, siang dan sore hari sebelum buka puasa, maka biaya konsumsi tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan. Tabel 2.26 No. 1.

2.

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

Org/box

60.000

Org/box

50.000

Org/box

25.000

Org/box

20.000

Makan -

Daerah Kabupaten/Kota Bogor dan Kota Depok

-

Daerah lainnya

Snack -

Daerah Kabupaten/Kota Bogor dan Kota Depok

-

Daerah lainnya

4.

Jamuan makan buffet/prasmanan

Org

175.000

5.

Jamuan makan buffet/prasmanan VVIP (khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)

Org

250.000

6.

Aneka Stand makanan/buah-buahan

Org

30.000

7.

Snack VIP

Org

30.000

N. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diselenggarakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan dapat

SBU 2018

2 - 24


dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lain/masyarakat. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, sebagai berikut : Tabel 2.27 Halfday (Rp)

Fullday (Rp)

Fullboard (Rp)

No.

Jabatan

Satuan

1.

Menteri/Setingkat Menteri Pejabat Eselon I dan II

OP

468.000

639.000

1.914.000

OP

426.000

530.000

1.110.000

Pejabat Eselon III ke bawah

OP

331.000

398.000

822.000

2. 3.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis : 1) Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang

diselenggarakan

di

luar

kantor

sehari

penuh

dan

bermalam/menginap. 2) Paket Fullday Satuan

biaya

paket

fullday

disediakan

untuk

kegiatan

rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

3) Paket Halfday

SBU 2018

2 - 25


Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Catatan : 1) Dalam hal rapat/pertemuan

di luar kantor dilakukan

secara

bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat menggunakan hotel yang sama atau di luar hotel yang sama. 2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : a. Pejabat eselon II ke atas

: 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang

b. Pejabat eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang 3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya tersebut diatas. 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dan dengan mengutamakan penggunaan fasilitas kantor sendiri. 5) Menggunakan fasilitas ruangan milik Desa/Kecamatan dianggarkan dana

untuk

fasilitasi

ruangan

maksimal

sebesar

Rp. 1.000.000,-/hari. 6) Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di perdesaan untuk penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000,-/orang/hari. O. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN Tabel 2.28 No.

Jenis kendaraan

Satuan

Besaran (Rp)

Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil a.

Roda Enam/Bus Besar

Unit/hari

3.000.000

b.

Roda Enam/Bus Sedang

unit/hari

2.000.000

c.

Roda Empat

Unit/hari

850.000

d.

Angkutan udara/laut/sungai, dsb.

Unit/hari atau Unit/jam

Sesuai tarif yang berlaku

Keterangan :

SBU 2018

2 - 26


1. Satuan Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan

satuan

biaya

yang

digunakan

untuk

perencanaan

kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil. 2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi : a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan b. Pelaksanaan berskala

kegiatan

besar,

dan

yang tidak

membutuhkan tersedia

mobilitas

kendaraan

tinggi,

dinas

serta

dilakukan secara selektif dan efisien. (Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) 3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

P. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR, BIAYA PELUMASAN DAN BIAYA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DINAS Biaya Kendaraan Dinas Biaya kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, biaya pelumasan dan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan ketentuan: a. Biaya

kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja yang membidangi

tugas pengelolaan kendaraan dinas. b. Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah Tangga Setda dan Rumah Tangga Pimpinan yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM berpedoman pada analisa kebutuhan.

1. Satuan Biaya Bahan Bakar

SBU 2018

2 - 27


Tabel 2.29 Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang aktif No.

Jenis kendaraan

Maksimum BBM Ltr/bln

1.

Bus Besar

500

2.

Truck/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran

400

3.

Jeep/Sedan

150

4.

Minibus/PickUp

150

5.

Sepeda Motor

40

6.

Sepeda Motor Pengawalan

75

Keterangan : BBM kendaraan operasional bersifat penyediaan, dan pemanfaatannya sesuai pemakaian. Penyediaan BBM bukan berdasarkan jumlah kendaraan.

2. Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas Tabel 2.30 Satuan Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas No.

Jenis kendaraan

Pelumas (Rp/Bln)

1.

Bus Besar

500.000

2.

Truck/Mikro Bus

450.000

3.

Jeep/Sedan

400.000

4.

Mini Bus/Pick Up

350.000

5.

Sepeda Motor

6.

Sepeda Motor Pengawalan

50.000 200.000

3. Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Untuk pembayaran pajak kendaraan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak kendaraan serta tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Q. BIAYA PENGAMANAN DAN RUANG TUNGGU DALAM RANGKA KEGIATAN PIMPINAN

SBU 2018

2 - 28


Tabel 2.31 No.

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Biaya Koordinasi Pengamanan Kegiatan Pimpinan di luar Provinsi

OH

1.500.000 – 2.500.000

2.

Biaya Fasilitasi Ruang Tunggu /Kunjungan VIP Bandara/Stasiun Kereta Api/Pelabuhan Laut

1.000.000 – 5.000.000

R. PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan,

pertanggungjawaban

biaya

perjalanan

dinas

dan

Pembatalan dalam perjalanan dinas jabatan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4

Tahun 2014.

Uang harian perjalanan dinas

dibayarkan secara lumpsum, sedangkan untuk biaya transportasi dibayarkan secara riil cost sesuai pengeluaran.

1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SBU 2018

2 - 29


a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Uang Harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku. Satuan

biaya

uang

harian

perjalanan

dinas

dalam

daerah

merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah. Uang harian

dibayarkan secara lumpsum, sedangkan biaya

transpor dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dibayarkan secara riil cost. 1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Daerah Kabupaten/Kota asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 4 km s.d 30 km sebagai berikut : Tabel. 2.32 Golongan

Satuan

Jumlah Uang Harian (Rp)

IV

Orang/Hari

360.000

III

Orang/Hari

350.000

II

Orang/Hari

340.000

I

Orang/Hari

330.000

2) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Daerah Kabupaten/Kota asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 31 km s.d 100 km sebagai berikut : Tabel. 2.33

SBU 2018

Golongan

Satuan


IV

Orang/Hari

500.000

III

Orang/Hari

475.000

II

Orang/Hari

450.000

I

Orang/Hari

425.000

2 - 30


3) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Daerah Kabupaten/Kota asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 101 km s.d 150 km sebagai berikut : Tabel. 2.34 Golongan

Satuan


IV

Orang/Hari

600.000

III

Orang/Hari

575.000

II

Orang/Hari

550.000

I

Orang/Hari

525.000

4) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Daerah Kabupaten/Kota asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak lebih dari 151 km sebagai berikut : Tabel. 2.35

SBU 2018


Golongan

Satuan

IV

Orang/Hari

750.000

III

Orang/Hari

700.000

II

Orang/Hari

650.000

I

Orang/Hari

600.000

2 - 31


Tabel 2.36 Jarak Antar Ibukota Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon

Kab. Cirebon

Kab. Majalengka

Kab. Kuningan

Kab. Indramayu

Kab. Subang

Kab. Purwakarta

Kab. Karawang

Kota Bekasi

Kab. Bekasi

Kota Bandung

Kab. Bandung

Kota Cimahi

KBB

Kab. Sumedang

Kab. Garut

Kota Tasikmalaya

Kab.Tasiklaa

Kab. Ciamis

Kota Banjar

Kab. Pangandaran

DKI Jakarta

61 88 104

88 105 118 59

74 91 104 32 91

259 242 255 226 285

269 252 299 236 295

220 237 250 187 246

194 211 224 261 320

313 296 309 280 339

186 169 216 154 213

163 146 159 136 195

96 112 125 172 217

87 70 83 148 175

101 84 97 162 189

129 146 159 96 155

157 174 187 124 183

121 138 151 88 147

117 134 147 84 143

174 191 204 141 200

192 209 222 159 218

235 252 265 202 261

252 269 282 176 278

250 267 280 217 276

274 291 280 245 300

344 361 350 315 370

58 65 29 132 119 122 222 212 278 293 205 161 113 71 29 48 187 178 146 140 232

1 2 3 4 5

Kota Bogor Kab. Bogor Kota Depok Kota Sukabumi Kab. Sukabumi

17 30 61 88

13 88 105

104 118

59

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kab. Cianjur Kota Cirebon Kab. Cirebon Kab Majalengka Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kota Bekasi Kab. Bekasi Kota Bandung Kab. Bandung Kota Cimahi KBB Kab. Sumedang

74 259 269 220 194 313 186 163 96 87 101 129 157 121 117 174

91 242 252 237 211 296 169 146 112 70 84 146 174 138 134 191

104 255 299 250 224 309 216 159 125 83 97 159 187 151 147 204

32 226 236 187 261 280 154 136 172 148 162 96 124 88 84 141

91 285 295 246 320 339 213 195 217 175 189 155 183 147 143 200

195 205 156 230 249 39 99 147 151 165 65 93 57 53 110

10 61 35 54 156 200 184 229 215 190 208 138 142 85

71 45 64 166 210 194 239 225 205 208 148 152 95

51 82 149 161 203 239 225 91 119 99 103 46

89 191 235 219 261 247 165 193 173 177 120

102 130 34 176 162 184 212 192 196 139

48 90 132 118 58 86 64 60 61

42 84 70 70 98 78 74 115

42 28 112 140 120 124 157

14 132 182 149 150 199

120 159 132 136 185

28 8 12 45

36 40 73

4 53

57

22 23 24 25 26 27 28

Kab. Garut Kota Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kota Banjar Kab. Pangandaran DKI Jakarta

192 235 252 250 274 344 58

209 252 269 267 291 361 65

222 265 282 280 280 350 29

159 202 179 217 241 315 132

218 261 278 276 300 370 119

128 171 123 186 210 280 122

157 120 137 103 127 197 222

167 130 147 113 137 207 212

118 101 118 84 108 178 278

192 185 100 68 92 162 293

211 174 191 157 181 251 205

121 164 181 179 200 270 161

133 176 193 191 215 285 113

175 218 235 233 257 327 71

217 260 277 279 303 373 29

194 246 246 265 289 359 48

63 106 123 121 145 215 187

91 134 133 149 173 243 178

71 114 131 129 153 223 146

75 118 135 133 157 227 140

SBU 2018

30 13

Kab. Cianjur

17

Kab. Sukabumi

Ke

Kota Sukabumi

Kota Depok

Kab. Bogor

Kota Bogor

Dari NO

195

205 10

156 61 71

230 35 45 51

249 54 64 82 89

39 156 166 149 191 102

99 200 210 161 235 130 48

147 184 194 203 219 134 90 42

151 229 239 239 261 176 132 84 42

165 215 225 225 247 162 118 70 28 14

65 190 205 91 165 184 58 70 112 132 120

93 208 208 119 193 212 86 98 140 182 159 28

57 138 148 99 173 192 64 78 120 146 132 8 36

53 142 152 103 177 196 60 74 124 150 136 12 40 4

110 85 95 46 120 139 61 115 157 199 185 45 73 53 57

128 157 167 118 192 211 121 133 175 217 194 63 91 71 75 72

171 120 130 101 185 174 164 176 218 260 246 106 134 114 118 115

123 137 147 118 100 191 181 193 235 277 246 123 133 131 135 132

186 103 113 84 68 157 179 191 233 279 265 121 149 129 133 130

210 127 137 108 92 181 200 215 257 303 286 145 173 153 157 154

280 197 207 178 162 251 270 285 327 373 359 215 243 223 227 224

57

42 17

74 17 34

98 41 58 24

168 111 128 94 70

2 - 32

72 115 132 130 154 224 232

57 42 74 98 168 250

17 17 41 111 262

34 58 128 293

24 94 308

70 294

338

250 262 293 308 294 338


Keterangan : a. Visum/penandatangan tempat

yang

perjalanan

dituju/yang

dinas

dikunjungi

dilakukan di (misalnya

ke

PD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan). b. Terdapat

undangan

kegiatan

bimtek/pelatihan/

seminar/rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian. c. Penghitungan biaya perjalanan dinas berdasarkan jarak, hanya

untuk

penghitungan

Kabupaten/Kota,

bukan

dari/ke

penghitungan

ibu

jarak

kota

eksisting,

adapun kelebihan jarak digantikan dengan penambahan biaya BBM. d. Misal Perjalanan Dinas : 1) Dari Kota Cirebon ke Kabupaten Cirebon, sesuai Tabel 2.36 berjarak

10 Km, maka uang Hariannya sesuai

dengan Tabel 2.32 2)

Dari

Kabupaten

Karawang

Tabel 2.36 berjarak 42

ke Kota

Bekasi, sesuai

Km, maka Uang Hariannya

sesuai dengan Tabel 2.33 3) Dari

Kabupaten Majalengka ke Kabupaten Subang,

sesuai Tabel

2.36 berjarak 149 Km, maka uang

hariannya sesuai dengan Tabel 2.34 4) Dari Kota bandung ke Kabupaten Sukabumi sesuai Tabel 2.36

berjarak 155 Km, maka Uang hariannya

sesuai Tabel 2.35; adapun apabila eksisting jarak yang ditempuh melebihi jarak tersebut maka besaran Uang Hariannya tetap, tetapi Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa melampaui besaran pada Tabel 2.37 (sesuai riil cost

dengan

bukti

pembelian

BBM

di

daerah

Kabupaten/Kota tujuan ).

SBU 2018

2 - 33


5) Satuan Bahan Bakar Minyak Tabel 2.37 Daftar Penggunaan BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas dari/ke DKI Jakarta 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Kab. Cianjur

Kab. Cirebon

Kab. Garut

Kab. Indramayu

Kab. Karawang

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab.Pangandarn

Kab. Purwakarta

Kab. Subang

Kab. Sukabumi

Kab. Sumedang

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Cimahi

Kota Cirebon

Kota Depok

Kota Sukabumi

DKI Jakarta

Kab. Ciamis

Kota Tasikmalaya

Kab. Bogor

6-15

25-40

25-45

32-50

18-25

30-45

18-30

32-42

20-30

30-40

20-30

34-50

12-20

15-25

20-40

18-25

30-40

6-18

30-40

25-30

30-35

5-15

25-30

30-35

20-25

30-35

25-40

6-15

N

20-25

25-37

28-42

15-22

30-45

31-47

21-32

15-21

25-40

27-40

36-50

5-10

14-20

30-40

28-35

25-35

10-25

30-40

25-35

25-35

5-10

30-40

30-40

25-35

25-30

20-25

3

Kab. Bekasi

25-40

20-25

N

13-20

30-40

28-35

35-45

25-35

30-45

18-30

31-46

30-40

55-65

20-35

20-35

30-40

25-45

30-50

33-37

30-40

25-35

25-35

25-40

20-35

20-45

20-35

30-50

20-25

4

Kab. Bogor

25-45

25-37

13-20

N

25-40

20-30

35-45

30-50

35-50

20-30

25-30

30-40

60-70

20-35

25-40

20-35

25-56

35-55

34-43

55-65

25-35

25-35

30-45

35-55

21-40

20-35

30-55

15-25

5

Kab. Ciamis

32-50

28-42

30-40

25-40

N

30-40

20-35

15-25

30-40

35-50

20-30

20-35

15-20

30-45

30-45

35-55

21-40

6-15

37-56

30-40

25-35

25-35

25-40

20-40

30-50

30-45

10-25

55-60

6

Kab. Cianjur

18-25

15-22

28-35

20-30

30-40

N

25-45

30-40

30-40

20-30

35-50

30-40

43-50

23-35

25-40

15-25

29-50

20-40

17-56

25-40

20-35

25-56

32-50

30-45

25-45

7-16

25-45

25-45

7

Kab. Cirebon

30-45

30-45

35-45

35-45

20-35

25-45

N

30-40

10-20

35-50

10-20

15-20

30-40

30-40

32-50

30-45

25-45

29-35

31-50

30-45

35-55

21-40

30-45

15-35

30-45

30-53

25-45

35-55

8

Kab. Garut

18-30

31-47

25-35

25-35

15-25

30-40

30-40

N

30-36

25-35

25-35

20-38

25-40

20-35

30-45

25-56

20-35

15-20

20-42

25-40

8-15

29-50

20-35

25-50

25-40

25-56

25-45

25-45

9

Kab. Indramayu

32-42

21-32

30-45

35-50

30-40

30-40

10-20

30-36

N

30-35

15-25

13-20

35-40

31-45

20-35

35-61

20-40

10-20

40-51

32-50

30-45

25-45

25-40

8-15

29-50

35-67

25-45

30-45

10

Kab. Karawang

20-30

15-21

18-30

20-30

35-50

20-30

35-50

25-35

30-35

N

30-40

35-45

48-50

10-20

20-35

25-41

25-40

35-50

23-38

30-45

25-56

20-35

25-40

30-45

25-40

25-39

25-45

20-35

11

Kab. Kuningan

30-40

25-40

31-46

25-30

20-30

35-50

10-20

25-35

15-25

30-40

N

15-20

20-35

35-50

32-45

35-59

35-55

35-50

32-46

20-35

35-61

20-40

35-55

15-35

35-50

10-20

15-20

32-46

12

Kab. Majalengka

20-30

27-40

30-40

30-40

20-35

30-40

15-20

20-38

13-20

35-45

15-20

N

25-40

35-50

20-35

25-47

25-41

35-50

30-40

25-41

25-40

35-50

32-45

20-45

35-50

20-30

20-35

30-40

13

Kab. Pangandaran

34-50

36-50

55-65

60-70

15-20

43-50

30-40

25-40

35-40

48-50

20-35

25-40

N

42-50

45-55

70-85

30-40

17-25

34-70

10-15

50-65

55-65

35-45

26-35

35-65

48-55

16-25

55-65

14

Kab. Purwakarta

12-20

5-10

20-35

20-35

30-45

23-35

30-40

20-35

31-45

10-20

35-50

35-50

42-50

N

15-25

20-35

25-40

20-30

15-25

25-56

20-35

31-45

20-35

35-61

20-30

31-46

30-40

20-35

15

Kab. Subang

15-25

14-20

20-35

25-40

30-45

25-40

32-50

30-45

20-35

20-35

32-45

20-35

45-55

15-25

N

25-40

25-35

20-30

18-30

35-61

20-40

10-20

20-35

25-41

20-30

25-30

20-35

20-35

16

Kab. Sukabumi

20-40

30-40

30-40

20-35

35-55

15-25

30-45

25-56

35-61

25-41

35-59

25-47

70-85

20-35

25-40

N

30-40

25-35

30-70

25-41

25-40

35-50

32-45

35-59

35-50

20-30

30-55

25-35

17

Kab. Sumedang

18-25

28-35

25-45

25-56

21-40

29-50

25-45

20-35

20-40

25-40

35-55

25-41

30-40

25-40

25-35

30-40

N

20-25

18-28

35-59

35-55

35-50

20-35

25-47

20-30

35-50

20-35

25-45

18

Kab. Tasikmalaya

30-40

25-35

30-50

25-45

6-15

20-40

29-35

15-20

10-20

35-50

35-50

35-50

17-25

20-30

20-30

25-35

20-25

N

28-55

25-47

25-41

42-50

35-55

30-50

35-50

10-20

5-15

35-45

19

Kota Bandung

6-18

10-25

33-37

34-43

37-56

17-56

31-50

20-42

40-51

23-38

32-46

30-40

34-70

15-25

18-30

30-70

18-28

28-55

N

35-47

30-35

32-45

5-18

35-50

38-45

25-45

25-45

33-40

20

Kota Banjar

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

25-40

30-45

25-40

32-50

30-45

20-35

25-41

10-15

25-56

35-61

25-41

35-59

25-47

35-47

N

35-55

35-50

20-35

25-47

20-30

35-50

15-25

40-50

21

Kota Bekasi

25-30

25-35

25-35

25-35

25-35

20-35

35-55

8-15

30-45

25-56

35-61

25-40

50-65

20-35

20-40

25-40

35-55

25-41

30-35

35-55

N

35-55

35-50

30-40

25-47

20-30

30-50

20-35

22

Kota Bogor

30-35

25-35

25-35

25-35

25-35

25-56

21-40

29-50

25-45

20-35

20-40

35-50

55-65

31-45

10-20

35-50

35-50

42-50

32-45

35-50

35-55

N

35-50

30-45

25-47

20-30

30-40

20-35

23

Kota Cimahi

5-15

5-10

25-40

30-45

25-40

32-50

30-45

20-35

25-40

25-40

35-55

32-45

35-45

20-35

20-35

32-45

20-35

35-55

5-18

20-35

35-50

35-50

N

25-47

20-30

35-50

25-35

25-35

24

Kota Cirebon

25-30

30-40

20-35

35-55

20-40

30-45

15-35

25-50

8-15

30-45

15-35

20-45

26-35

35-61

25-41

35-59

25-47

30-50

35-50

25-47

30-40

30-45

25-47

N

35-50

35-50

15-25

35-55

25

Kota Depok

30-35

30-40

20-45

21-40

30-50

25-45

30-45

25-40

29-50

25-40

35-50

35-50

35-65

20-30

20-30

35-50

20-30

35-50

38-45

20-30

25-47

25-47

20-30

35-50

N

35-55

30-50

20-30

26

Kota Sukabumi

20-25

25-35

20-35

20-35

30-45

7-16

30-53

25-56

35-67

25-39

10-20

20-30

48-55

31-46

25-30

20-30

35-50

10-20

25-45

35-50

20-30

20-30

35-50

35-50

35-55

N

30-35

20-35

27

Kota Tasikmalaya

30-35

25-30

30-50

30-55

10-25

25-45

25-45

25-45

25-45

25-45

15-20

20-35

16-25

30-40

20-35

30-55

20-35

5-15

25-45

15-25

30-50

30-40

25-35

15-25

30-50

30-35

N

30-40

28

DKI Jakarta

25-40

20-25

20-25

15-25

55-60

25-45

35-55

25-45

30-45

20-35

32-46

30-40

55-65

20-35

20-35

25-35

25-45

35-45

33-40

40-50

20-35

20-35

25-35

35-55

20-30

20-35

30-40

N

2 - 34

Kab. Tasikmalaya

Kab. Bekasi

N

Kab. Bandung Barat

SBU 2018

Kab. Bandung Barat

Kab. Bandung

2

Ke

Kab. Bandung

1

Dari


6) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten /Kota lebih dari 8 (delapan) jam : Tabel. 2.38 Golongan

Satuan

Besaran Uang Harian (Rp)

IV

OH

300.000

III

OH

275.000

II

OH

250.000

I

OH

200.000

Keterangan : Bagi perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten/Kota lebih dari 8 jam dan apabila melebihi 20 km dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai riil cost. 7) Uang saku yang melekat pada perjalanan dinas dapat diberikan untuk mengikuti kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Seminar/ Rapat, di luar kota maupun di luar Provinsi apabila akomodasi dan konsumsi difasilitasi panitia penyelenggara. Tabel. 2.39 Besaran Uang Saku (Rp)

Satuan

OH

Gol. IV

Gol. III

Gol. II

Gol. I

250.000

200.000

150.000

100.000

b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi. 1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta. Tabel 2.40 Satuan


- Golongan IV

OH

680.000

- Golongan III

OH

630.000

No. 1.

SBU 2018

Uraian Dari Wilayah Jawa Provinsi DKI Jakarta :

Barat

ke

2 - 35


- Golongan II

OH

Besaran Uang Harian (Rp) 580.000

- Golongan I

OH

530.000

- Golongan IV

OH

270.000

- Golongan III

OH

250.000

- Golongan II

OH

230.000

- Golongan I

OH

210.000

No.

2.

Uraian

Satuan

Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta Lebih dari 8 (delapan) jam

2) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi selain DKI Jakarta. Tabel 2.41 Provinsi

Satuan

1.

Nanggro Aceh Darusalam

OH

Besaran Uang Harian (Rp) Gol IV Gol III Gol II Gol I 540.000 480.000 420.000 360.000

2.

Sumatera Utara

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

3.

Riau

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

4.

Kepulauan Riau

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

5.

Jambi

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

6.

Sumatera Barat

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

7.

Sumatera Selatan

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

8.

Lampung

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

9.

Bengkulu

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

10.

Bangka Belitung

OH

560.000

510.000

460.000

410.000

11.

Banten

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

12.

Jawa Tengah

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

13.

D.I. Yogyakarta

OH

570.000

520.000

470.000

420.000

14.

Jawa Timur

OH

560.000

510.000

460.000

410.000

15.

Bali

OH

720.000

640.000

560.000

480.000

No.

SBU 2018

2 - 36


16.

Nusa Tenggara Barat

OH

Besaran Uang Harian (Rp) Gol IV Gol III Gol II Gol I 590.000 540.000 490.000 440.000

17.

Nusa Tenggara Timur

OH

580.000

530.000

480.000

430.000

18.

Kalimantan Barat

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

19.

Kalimantan Tengah

OH

540.000

480.000

420.000

360.000

20.

Kalimantan Selatan

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

21.

Kalimantan Timur

OH

580.000

530.000

480.000

430.000

22.

Kalimantan Utara

OH

580.000

530.000

480.000

430.000

23.

Sulawesi Utara

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

24.

Gorontalo

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

25.

Sulawesi Barat

OH

560.000

510.000

460.000

410.000

26.

Sulawesi Selatan

OH

580.000

530.000

480.000

430.000

27.

Sulawesi Tengah

OH

580.000

510.000

440.000

370.000

28.

Sulawesi Tenggara

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

29.

Maluku

OH

620.000

540.000

460.000

380.000

30.

Maluku Utara

OH

580.000

530.000

480.000

430.000

31.

Papua

OH

820.000

740.000

660.000

580.000

32.

Papua Barat

OH

720.000

640.000

560.000

480.000

No.

Provinsi

Satuan

Keterangan : a) Visum/penandatangan

perjalanan

dinas

dilakukan di

tempat yang dituju/yang dikunjungi. b) Terdapat undangan kegiatan bimtek/pelatihan/ seminar/rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian.

SBU 2018

2 - 37


c. Uang

Harian

perjalanan

dinas

untuk

Gubernur,

Wakil

Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Tabel 2.42 No. 1. 2.

3.

Daerah Tujuan

Satuan


Kab/Kota dalam Provinsi

OH

1.250.000

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

OH

1.500.000

OH

2.000.000

Provinsi selain Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

d. Uang Representasi Tabel 2.43 Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Luar Kota/Luar Provinsi/Provinsi DKI Jakarta/ Provinsi Banten

No.

Uraian

Satuan

1.

Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah

OH

1.500.000

2.

Wakil ketua DPRD

OH

1.000.000

3.

Anggota DPRD

OH

500.000

Tabel 2.44 Pejabat Eselon II

SBU 2018

Uraian

Satuan

Pejabat Eselon II

OH

Luar Kota/ Luar Provinsi 200.000

Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam 100.000

2 - 38


e. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Tabel 2.45 No.

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara (PP)

Orang/kali

500.000

2.

Transportasi dari Bandara tujuan ke tempat yang dituju(PP)

Orang/kali

500.000

2. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, transpor lokal, uang saku. Sedangkan biaya Penginapan dan visa dibayar sesuai dengan pengeluaran riil Negara setempat (Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri). Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan

Dinas

Luar

Negeri

Bagi

Aparatur

Sipil

Negara

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan

Wakil

Kepala

Daerah,

Pimpinan

dan

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan. Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

SBU 2018

2 - 39


Tabel 2.46 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri No.

Negara

Golongan (dalam US $) A

B

C

D

1. Amerika Serikat

578

513

440

382

2. Kanada

447

404

368

307

3. Argentina

534

402

351

349

4. Venezuela

557

388

344

343

5. Brazil

436

341

291

241

6. Chili

415

316

270

222

7. Columbia

436

323

276

254

8. Peru

459

347

320

276

9. Suriname

398

295

252

207

385

273

242

241

11. Mexico

493

366

324

323

12. Kuba

406

305

261

221

13. Panama

414

342

306

271

14. Austria

504

453

318

317

15. Belgia

466

419

282

281

16. Perancis

512

464

382

381

17. Rep. Federasi Jerman

447

415

285

285

18. Belanda

463

416

272

271

19. Swiss

636

570

403

401

20. Denmark

567

491

343

301

21. Finlandia

453

409

354

313

22. Norwegia

621

559

389

386

23. Swedia

466

436

342

341

24. Kerajaan Inggris

792

774

583

582

25. Bosnia Herzegovina

456

420

334

333

26. Kroasia

555

506

4.6

405

27. Spanyol

457

413

287

286

28. Yunani

422

379

242

241

29. Italia

702

637

446

427

30. Portugal

425

382

242

241

31. Serbia

417

375

326

288

406

367

320

284

Amerika Serikat

Amerika Selatan

10. Ekuador Amerika Tengah

Eropa Barat

Eropa Utara

Eropa Selatan

Eropa Timur 32. Bulgaria

SBU 2018

2 - 40


No.

Negara


B

C

D

33. Ceko

618

526

447

367

34. Hongaria

485

438

390

345

35. Polandia

461

415

360

319

36. Rumania

416

381

313

277

37. Rusia

556

512

407

406

38. Slovakia

437

394

341

303

39. Ukraina

485

436

375

331

40. Nigeria

361

313

292

291

41. Senegal

384

317

237

231

42. Ethiopia

358

295

221

193

43. Kenya

384

317

237

225

44. Madagaskar

296

244

182

181

45. Tanzania

350

290

244

218

46. Zimbabe

328

281

248

247

47. Mozambique

399

329

265

264

48. Namibia

405

334

268

233

49. Afrika Selatan

380

313

253

251

50. Aljazair

342

308

287

286

51. Mesir

409

303

235

211

52. Maroko

304

251

192

191

53. Tunisia

293

241

187

186

54. Sudan

342

282

210

184

55. Libia

308

254

189

165

56. Azerbaijan

498

459

365

364

57. Bahrain

416

294

228

214

58. Irak

447

325

253

231

59. Yordania

406

292

236

225

60. Kuwait

456

325

296

294

61. Libanon

357

267

207

186

62. Qatar

386

276

215

196

63. Arab Suriah

358

257

200

196

64. Turki

456

364

283

253

65. Pst. Arab Emirat

459

323

302

301

66. Yaman

353

241

197

196

67. Saudi Arabia

450

331

269

251

68. Kesultanan Oman

413

292

247

249

Afrika Barat

Afrika Timur

Afrika Selatan

Afrika Utara

Asia Barat

SBU 2018

2 - 41


No.

Negara


B

C

D

69. Rep. rakyat Cina

378

238

207

206

70. Hongkong

472

320

287

286

71. Jepang

519

303

262

261

72. Korea Selatan

421

326

297

296

73. Korea Utara

494

321

300

278

74. Afghanistan

385

226

173

172

75. Bangladesh

339

196

167

166

76. India

422

329

327

325

77. Pakistan

343

203

182

181

78. Srilanka

380

242

209

199

79. Iran

421

312

243

217

80. Uzbekistan

392

352

287

254

81. Kazakhstan

456

420

334

333

82. Philipina

412

278

222

221

83. Singapura

530

363

279

276

84. Malaysia

394

262

219

218

85. Thailand

392

275

211

201

86. Myanmar

368

250

197

196

87. Laos

380

262

202

196

88. Vietnam

383

265

204

196

89. Brunai Darusalam

374

256

197

196

90. Kamboja

296

223

197

196

91. Timor Leste

392

354

229

196

92. Australia

636

585

394

393

93. Selandia Baru

451

308

278

276

94. Kaledonia Baru

425

387

276

224

95. Papua Nugini

520

476

319

259

96. Fiji

363

329

221

179

Asia Timur

Asia Selatan

Asia Tengah

Asia Tenggara

Asia Fasifik

SBU 2018

2 - 42


3. KLASIFIKASI FASILITAS PERJALANAN DINAS a. Pengelompokan berdasarkan Golongan : Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan dalam 4 Golongan, sebagai berikut : Tabel 2.47 Pengelompokan Fasilitas Berdasarkan Golongan 1) Golongan A

: Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Golongan B

: Duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus presiden (special envoy) dan pejabat lainnya yang setara.

3) Golongan C

: Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/POLRI.

4) Golongan D

: Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud angka 2) dan angka 3) .

b. Klasifikasi Fasilitas Transport Fasilitas Transport Bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Keluarga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

SBU 2018

2 - 43


Tabel 2.48 Klasifikasi Fasilitas Transport

No 1

Pejabat Negara/Eselon, Pangkat/Gol Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang disetarakan

Moda Transportasi Pesawat Kapal Kereta Udara Laut Api/Bus Bisnis

VIP/

Spesial/

Kelas IA

Eksekutif

Lainnya Riil Cost

2

Pejabat Negara lainnya, Ekonomi Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang disetarakan

Kelas IB

Eksekutf

Riil Cost

3.

Pejabat Eselon III/PNS Ekonomi Golongan IV, Pejabat EselonIV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I

Kelas IIA

Eksekutif

Riil Cost

4. PERJALANAN DINAS PINDAH a. Biaya transportasi pindah pegawai dan/atau keluarga yang sah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. b. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan pindah (sebagaimana diatur dalam

Peraturan Gubernur Jawa Barat

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. c. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas pindah Luar Daerah. Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang dipindah tugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

SBU 2018

2 - 44


Tabel 2.49 Biaya Pindah Pengangkutan Barang No. 1.

2.

Angkutan Kereta Api

Truk

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan

m³

75.000

km/m³

Sesuai tarif berlaku

m³

60.000

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan

3.

Angkutan laut/Sungai

km/m³

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan c. Angkutan laut/sungai

400

m³

60.000

km³/m³ m³

400 Sesuai tarif berlaku

S. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS 1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tabel 2.50 Satuan Biaya Penginapan (Rp) No.

Kabupaten /Kota

Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekda

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III/ PNS Gol.IV

Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III

PNS Gol. II/ PNS Gol. I/ (D3 kebawah)

1.

Kota Bandung

3.664.000

1.753.000

949.000

515.000

463.000

2.

Kota Cimahi

2.000.000

1.200.000

750.000

450.000

350.000

3.

Kab. Bandung

2.000.000

1.000.000

800.000

450.000

350.000

4.

Kab. Bandung Barat

2,500,000

1,000,000

800,000

450,000

350.000

5.

Kab. Sumedang

1,500,000

900,000

700,000

400,000

300.000

6.

Kab. Subang

2,500,000

850,000

750,000

400,000

350.000

7.

Kab. Purwakarta

2,000,000

950,000

750,000

450,000

350.000

8.

Kab. Majalengka

1.600.000

850.000

750.000

500.000

350.000

9.

Kab. Karawang

2.800.000

950.000

650.000

500.000

350.000

10.

Kab. Cianjur

2.500.000

1.000.000

750.000

450.000

300.000

11.

Kab. Garut

2.600.000

950.000

700.000

450.000

350.000

12.

Kab. Bekasi

2.400.000

1.000.000

700.000

450.000

350.000

SBU 2018

2 - 45

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Satuan Biaya Penginapan (Rp) No.

Kabupaten /Kota


Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III/ PNS Gol.IV

Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III

PNS Gol. II/ PNS Gol. I/ (D3 kebawah)

13.

Kota Bekasi

2.600.000

1.000.000

750.000

500.000

350.000

14.

Kota Bogor

3.100.000

1.000.000

800.000

500.000

350.000

15.

Kota Sukabumi

2.900.000

850.000

800.000

400.000

350.000

16.

Kab. Bogor

3.150.000

1.000.000

700.000

450.000

350.000

17.

Kab. Kuningan

2.500.000

900.000

850.000

400.000

350.000

18.

Kab. Cirebon

2.400.000

950.000

800.000

500.000

350.000

19.

Kota Cirebon

2.600.000

950.000

800.000

500.000

350.000

20.

Kab. Ciamis

1.500.000

850.000

700.000

500.000

300.000

21.

Kota Banjar

1.200.000

1.000.000

700.000

450.000

350.000

22.

Kab. Indramayu

1.500.000

850.000

650.000

400.000

300.000

23.

Kab. Sukabumi

2.600.000

900.000

800.000

500.000

350.000

24.

Kab. Tasikmalaya

2.600.000

850.000

750.000

450.000

300.000

25.

Kota Tasikmalaya

2.800.000

900.000

800.000

500.000

300.000

26.

Kota Depok

2.700.000

1.000.000

800.000

500.000

350.000

27.

Kab. Pangandaran

2.500.000

1.100.000

800.000

500.000

350.000

Keterangan : a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil b. Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas

tidak

penginapan,

menggunakan kepada

yang

fasilitas

hotel

bersangkutan

atau

diberikan

tempat biaya

penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. c.

Biaya penginapan dapat diberikan untuk yang melakukan perjalanan dalam kabupaten/kota lebih dari 1 hari.

SBU 2018

2 - 46


2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Tabel 2.51 Satuan Biaya Penginapan (Rp) No

Provinsi


Pejabat Eselon II

Pejabat Pejabat PNS Gol. II/ Eselon III/ Eselon IV/ PNS Gol. I/ PNS Gol.IV PNS Gol. III (D3 kebawah)

1

Nangro Aceh Darusalam

4.420.000

1.625.000

1.063.000

546.000

546.000

2

Sumatera Utara

4.960.000

1.518.000

879.000

510.000

510.000

3

Riau

3.820.000

1.500.000

1.085.000

450.000

450.000

4

Kepulauan Riau

4.275.000

1.625.000

813.000

638.000

638.000

5

Jambi

4.000.000

1.500.000

925.000

500.000

500.000

6

Sumatera Barat

5.236.000

1.330.000

1.113.000

520.000

520.000

7

Sumatera Selatan

4.680.000

1.563.000

788.000

700.000

700.000

8

Lampung

3.960.000

1.625.000

875.000

400.000

400.000

9

Bengkulu

1.300.000

988.000

900.000

560.000

560.000

10

Bangka Belitung

3.335.000

1.688.000

1.063.000

400.000

400.000

11

Banten

4.763.000

1.788.000

1.000.000

718.000

718.000

12

DKI Jakarta

8.720.000

1.490.000

992.000

610.000

610.000

13

Jawa Tengah

4.150.000

1.480.000

949.000

450.000

450.000

14

D.I. Yogyakarta

4.700.000

1.688.000

1.013.000

788.000

788.000

15

Jawa Timur

4.400.000

1.370.000

1.063.000

563.000

563.000

16

Bali

4.890.000

1.810.000

990.000

910.000

660.000

17

Nusa Tenggara Barat

3.500.000

1.760.000

800.000

580.000

360.000

18

Nusa Tenggara Timur

3.000.000

1.050.000

750.000

550.000

300.000

19

Kalimantan Barat

2.400.000

1.230.000

900.000

430.000

350.000

20

Kalimatan Tengah

3.000.000

1.560.000

750.000

560.000

350.000

21

Kalimantan Selatan

4.250.000

1.680.000

820.000

540.000

390.000

22

Kalimantan Timur

4.000.000

1.750.000

950.000

550.000

450.000

23

Kalimantan Utara

4.000.000

1.750.000

620.000

400.000

350.000

24

Sulawesi Utara

3.200.000

1.560.000

690.000

550.000

370.000

25

Gorontalo

1.320.000

1.150.000

550.000

400.000

260.000

26

Sulawesi Barat

1.260.000

1.030.000

860.000

400.000

360.000

27

Sulawesi Selatan

4.820.000

1.550.000

810.000

580.000

390.000

SBU 2018

2 - 47

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Satuan Biaya Penginapan (Rp) Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekda

Pejabat Eselon II

Pejabat Pejabat PNS Gol. II/ Eselon III/ Eselon IV/ PNS Gol. I/ PNS Gol.IV PNS Gol. III (D3 kebawah)

No

Provinsi

28

Sulawesi Tengah

2.030.000

1.300.000

900.000

520.000

390.000

29

Sulawesi Tenggara

1.850.000

1.100.000

600.000

450.000

420.000

30

Maluku

3.000.000

1.030.000

740.000

580.000

410.000

31

Maluku Utara

3.110.000

1.520.000

600.000

480.000

380.000

32

Papua

2.850.000

1.670.000

760.000

460.000

410.000

33

Papua Barat

2.750.000

1.490.000

760.000

500.000

370.000

Keterangan : a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. b. Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. c. Biaya penginapan dapat diberikan untuk yang melakukan perjalanan lebih dari 1 hari. d. Biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya. Dalam

pelaksanaannya,

mekanisme

pertanggungjawaban

disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

SBU 2018

2 - 48


T. AKOMODASI Fasilitasi

akomodasi

Tamu

Negara,

Pejabat

Negara

dan

Tamu

Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh OPD yang bersangkutan. Tabel 2.52 Fasilitas Hotel

Tarif (Rp)

Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara

Bintang Lima

Sesuai dengan harga satuan (riil cost)

2.

Pejabat Negara/Kepala Kepala Daerah

Bintang Empat


3.

Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya

Bintang Tiga


No.

Uraian

1.

Daerah/

Wk.

U. PERJALANAN DINAS NON PNS Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non

PNS

diperhitungkan

dalam

perjalanan

dinas,

tata

cara

penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan.

Perjalanan Dinas Non PNS

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, kecuali untuk mengikuti kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan. Tabel 2.53 Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Non PNS

Uraian Tenaga Teknis/ Pengemudi

Pendidikan

Profesor / S3

PNS Non Provinsi dan Non PNS

S1 / S2 D3 / SMA SMP / SD

SBU 2018

Besaran Uang Harian orang/hari (Rp)

Akomodasi disetarakan dengan

Dalam Provinsi

340.000

Golongan II

Luar Provinsi (Jakarta, Banten)

420.000

Golongan II

Gol IV

Gol IV

Gol III

Gol III

Gol II

Gol II

Gol I

Gol I

Tujuan

Dalam Provinsi Dan Luar Provinsi (Jakarta, Banten)

2 - 49


Keterangan : 1. Pengemudi

yang

melakukan

perjalanan

dinas

dalam

rangka

mengikuti pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon II) dan melakukan perjalanan dinas atas dasar perintah pimpinan (pengemudi mobil ambulance, bis dan truk). 2. Tenaga Teknis yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka membantu tugas PNS dapat diberikan Uang Harian sesuai dengan Tabel 2.53 3. Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Non PNS dan PNS Non Provinsi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan

Daerah,

diatur

pendidikan/kepatutan/tugas

sesuai yang

sesuai

dengan

bersangkutan

tingkat

(Peraturan

Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ), yaitu diatur dengan Tabel 2.53

V. PENYETARAAN TNI DAN POLRI Penyetaraan untuk Anggota TNI dan POLRI Tabel 2.54 No.

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

1.

Golongan I

Tamtama : Tamtama : - Prajurit Dua / Kelasi Dua - Bhayangkara Dua - Prajurit Satu / Kelasi satu - Bhayangkara Satu - Prajurit Kepala / Kelasi - Bhayangkara Kepala Kepala - Ajun Brigadir Polisi - Kopral Dua Dua - Kopral Satu - Ajun Brigadir Polisi - Kopral Kepala Satu - Ajun Brigadir Polisi Kepala

2.

Golongan II

Bintara : - Sersan Dua - Sersan Satu - Sersan Kepala - Sersan Mayor - Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu

SBU 2018

Bintara : - Brigadir Polisi Dua - Brigadir Polisi Satu - Brigadir Polisi - Brigadir Polisi Kepala - Ajun Inspektur Polisi Dua - Ajun Inspektur Polisi Satu

2 - 50


No.

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

3.

Golongan III Perwira Pertama : - Letnan Dua - Letnan Satu - Kapten

Perwira Pertama : - Inspektur Polisi Dua - Inspektur Polisi Satu - Ajun Komisaris Polisi

4.

Golongan IV Perwira Menengah : - Mayor - Letnan Kolonel - Kolonel

Perwira Menengah : - Komisaris Polisi - Ajun Komisaris Besar Polisi - Komisaris Besar Polisi

Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama - Mayor Jenderal/ Laksamana Muda/ Marsekal Muda - Letnan Jenderal/ Laksamana Madya/ Marsekal Madya - Jenderal/Laksamana/ Marsekal

Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal polisi - Inspektur Jenderal Polisi - Komisaris Jenderal Polisi - Jenderal Polisi

Keterangan: a. Dasar Penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. b. Dasar Penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

W. EVENT ORGANIZER (EO). Event Organizer (EO) adalah lembaga swasta yang menjadi penyelenggara kegiatan yang dilaksanakan di Dalam Negeri berskala Regional, Nasional maupun Internasional. Event Organizer (EO) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah berikut

perubahannya.

SBU 2018

2 - 51


Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Event Organizer (EO) adalah kegiatan yang sifatnya penyelenggaraan, di luar pelaksanaan pengadaan

barang/jasa,

pengadaan

hadiah

dan

pemberian

honorarium/uang saku serta perjalanan dinas. Kegiatan yang diselenggarakan di Luar Negeri dan memerlukan jasa Event Organizer, dapat dilaksanakan sesuai peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. X. SATUAN BIAYA PAKAIAN Tabel 2.55 Jenis Pakaian

Satuan

Harga (Rp)

Bahan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, PDH Warna Putih dan Celana /Rok warna Hitam atau gelap

/meter

200.000 – 300.000

Kelengkapan Pakaian Dinas (Tanda pangkat, Tanda Jabatan, Lambang Korpri, Papan Nama, Topi, ikat pinggang )

/set

No. 1.

2.

300.000 – 450.000

Tabel 2.56 No.

Jenis Pakaian

Satuan

Harga (Rp)

1.

PDH/PDL/PDU SatPol PP, PDH Dishub, BPBD beserta kelengkapannya.

Stel

1.500.000

2.

Pakaian Batik/Bordir

/pcs

750.000

3.

Pakaian Adat

Stel

1.500.000

4.

Pakaian Korpri

Stel

750.000

Keterangan : a. Tidak

diperkenankan

untuk

mengadakan

pakaian

batik

ataupun pakaian olah raga/Tshirt pada setiap kegiatan/acara. b. Pengadaan pakaian batik ataupun pakaian olah raga/Tshirt hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

SBU 2018

2 - 52


c. Harga satuan pakaian olah raga/Tshirt mengacu kepada satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Tabel 2.57 Standar Pakaian Kerja No. 1. 2. 3. 4.

Y.

Jenis Pakaian

Harga (Rp)

Satuan

Pakaian Kerja Dokter

Stel

Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Pakaian Kerja Satpam dan kelengkapannya

Stel

500.000 400.000

Stel 340.000 Stel 1.500.000

KESEJAHTERAAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Untuk pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa dalam bentuk pembinaan dan Outbond disetiap OPD/Biro dengan alokasi anggaran maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang setiap tahun.

Z.

SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH Satuan

biaya

makanan

penambah

daya

tahan

tubuh

yang

digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi

yang

dapat

menambah

atau

meningkatkan

atau

mempertahankan daya tahan tubuh pegawai yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Tabel 2.58

SBU 2018

Satuan

Biaya (Rp)

Orang/hari

19.000

2 - 53


AA. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ISO 9001 – 2000 Tabel 2.59 No.

Billing Rate / Bulan (Rp)

Kelompok Ahli

1.

Assesor

2.

Lead Assesor

3.

Tenaga Ahli

750.000

-

2.500.000

1.000.000

-

3.000.000

500.000

-

2.000.000

BB. PEKERJAAN KONSULTANSI NON SERTIFIKAT Besaran Biaya Langsung Personil (Remunerasi) untuk Tenaga Ahli Berpendidikan (S1, S2, S3 ) Non Sertifikat.

Tabel 2.60 Tenaga Ahli Non Sertifikat

Pendidikan S1

S2

S3

SBU 2018

Tahun Pengalaman Profesional 1–4

Satuan

Billing Rate (Rp)

OB

5.932.488 -

7.422.624

5–8

OB

7.928.712 -

9.418.860

9 – 12

OB

9.924.948 - 11.415.096

13 – 16

OB

11.919.984 - 13.411.332

17 – 20

OB

13.899.420 - 15.407.568

1–4

OB

9.128.712 - 10.617.660

5–8

OB

11.724.948 - 13.215.096

9 – 12

OB

13.721.184 - 15.211.332

13 – 16

OB

16.917.420 - 17.207.568

1–4

OB

14.124.948 - 15.615.096

5–8

OB

16.121.184 - 17.611.332

9 – 12

OB

18.117.700 - 19.607.568

2 - 54


Keterangan : 1. Tenaga Ahli Non Sertifikat adalah Tenaga

Ahli diberbagai bidang

keilmuan. 2. Harga tersebut merupakan satuan biaya untuk penyusunan HPS. 3. Tenaga Ahli Perorangan atau yang berasal dari Lembaga yang mempunyai keahlian harus melengkapi dokumen persyaratan berupa Ijazah dan Pengalaman Kerja (CV) yang dibuktikan dengan portofolio 4. Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

SBU 2018

2 - 55

2018 - BAB II STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (TIDAK DAPAT DILAMPAUI)

Recommend Documents