TABEL UUD 1945
Pasal Ayat
BAB I Bentuk dan Kedaulatan 1
- Negara berbentuk 1
2
Republik
BAB II MPR 2
3
- Terdiri atas anggota DPR dan DPD
- Kedaulatan di tangan
- Bersidang min. 1x
rakyat dilaksanakan mnurut UUD - Indonesia negara hukum
dlm 5 thn di ibukota negara - Keputusan ditetapkan dgn suara terbanyak
3
4
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara 6
5
- Berwenang
- Pres mmegang
- Berhak
mengubah & menetapkan UUD - Melantik Presiden/ Wapres
kekuasaan pemerintahan - Pres dibantu Wapres
mengajukan RUU kpd DPR - Menetapkan PP utk menjalankan UU
- Capres/Cawapres harus WNI sejak kelahirannya (2) DLL DUU
mmberhentikan Pres/Wapres mnurut UUD
4 5
Pasal Ayat
7
- Pres/Wapres mnjabat 5 thn - Dpt dipilih kembali utk 1x masa jabatan
7A
7B
- Pres/Wapres dpt
- Pres tdk dpt
diberhentikan oleh MPR atas usul DPR
mmbekukan/ mmbubarkan DPR
- Usul pemberhentian dpt diajukan 1
DPR setelah meminta MK utk memeriksa, mengadili, & memutuskan ajuan DPR - Pendapat DPR ini dlm rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR.
2
- Ajuan ini dpt dilakukan dgn 3
4 5 6 7
dukungan min. 2/3 dri jlh anggota DPR yg hadir dlm sidang Paripurna yg dihadiri min. 2/3 jlh anggota DPR. - MK wajib mmeriksa, mengadili & mmutuskan max. 90 hari setelah permintaan DPR - Jika terbukti, mk DPR mnyelenggarakan sidang Paripurna - MPR mnyelenggarakan sidang utk memutuskan usul DPR max 30 hari sejak usul diterima (7) Dihadiri ¾ jumlah anggota dan disetujui 2/3 jumlah yg hadir
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara
- Pres/Wapres dipilih dlm 1 pasangan scr langsung oleh rakyat.
- Pasangan Capres/ Cawapres diusulkan oleh parpol/ gabungan bbrapa parpol - Pasangan yg mndapat : Suara > 50% dri jlh suara Pemilu Min. 20% tiap provinsi yg jlhnya > ½ jlh provinsi di Indonesia - Mk dilantik menjadi Pres/Wapres - Jika tdk memenuhi ayat 3, maka Pilpres putaran ke – 2. 2. (5) DLL DUU
- Hanya dpt
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara 7C
6A
8
9
- Jika Pres mangkat/ berhenti, ia digantikan oleh Wapres sampai habis masa jabatannya
- Paling lambat 60 hari, MPR mnyelenggarakan sidang mmilih Wapres dri 2 calon usul Pres
- Jika Pres & Wapres mangkat/berhenti, mk tugas kepresidenan dilaksanakan Menlu, Mendagri & Mentri Pertahanan - Paling lambat 30 hari MPR menyelenggarakan sidang mmilih Pres/Wapres
- Sebelum mnjabat, Pres & Wapres bersumpah & berjanji dihadapan MPR/DPR - Jika tdk dpt mngadakan sidang, Pres & Wapres brsumpah & brjanji dihadapan pimpinan MPR dgn disaksikan pimp. MA
Pasal Ayat
10
11
- Pres mmegang
12
3 4 5 6 7
BAB IV DPA Pasal Ayat
pertimbangan yg brtugas mmberikan nasihat/ prtimbangan kpd Pres
& Rehabilitasi dgn prtimbangan MA
- Utk duta, Pres
- Pres mmberikan
mmperhatikan prtimbangan DPR
Amnesti & Abolisi dgn prtimbangan DPR
BAB VI Pemerintahan Daerah 18 A
18
- Pres mmbentuk suatu dewan
- Pres mmberikan Grasi
duta & konsul
BAB V Kementerian Negara 17
16
tanda jasa, dll tanda khormatan
- Pres mngangkat
mnyatakan perang, mmbuat perdamaian & perjanjian dgn negara lain - Pres mmbuat prjanjian internasional dgn persetujuan DPR (3) DLL DUU
15
- Pres mmberi gelar,
keadaan bahaya, syarat & akibat nya diatur UU.
- Pres dgn prsetujuan DPR
2
14
- Pres mnyatakan
kkuasaan tertinggi AD, AL & AU
1
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara 13
18 B
Dihapus
- Pres dibantu Menteri2 1
Pemda
- Diangkat & diberhentikan Pres
4 5 6 7
- Pemda mngatur dan mngurus sndiri urusan pmerintah mnurut asas otonomi & tugas pembantuan
2
3
- Tiap prov., kab., kota mmpunyai
- Tiap mentri mmbidangi urusan
- Tiap Pemda mmiliki DPRD
trtentu dlm pmrintahan (4) DLL DUU
- Gubernur, Bupati, Walikota sbg kepala Pemda dipilih scr demokratis - Pemda mnjalankan otonomi seluas2nya - Pemda berhak mnetapkan Perda (7) DLL DUU
BAB VII DPR
- Hubungan wewenang Pem. Pusat &
- Negara mengakui & menghormati
Pemda diatur UU dgn mmperhatikan kkhususan & keragaman daerah - Hubungan keuangan, pelayanan umum, SDA, SD lain antara Pem. Pusat & Pemda diatur scr adil & selaras
satuan2 pemda yg bersifat khusus/istimewa - Negara mengakui & menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat bserta hak2 tradisionalnya slama sesuai dgn NKRI
BAB VII DPR Pasal Ayat
19
20
20 A
21
22
22 A
- Anggota DPR berhak
- Ketentuan lebih
mengajukan usul RUU
- Anggota DPR dipilih 1
- Susunan DPR diatur 2
UU
- DPR sidang min. 1x 3
- Mmegang kkuasaan
mlalui Pemilu
stahun
membentuk UU
- RUU dibahas DPR &
- DPR mmpunyai hak interplasi,
Presiden utk disetujui brsama - Jika tdk disetujui brsama, mk tdk boleh diajukan lagi pd masa DPR itu
hak angket dan menyatakan pendapat. - Setiap anggota DPR mmpunyai hak mengajukan pertanyaan, mnyampaikan usul/pendapat, & hak imunitas. (4) DLL DUU
- Anggota DPR dpt
lanjut diatur UU
diberhentikan dgn syarat & tata cara diatur UU.
- Dlm hal kegentingan
anggaran & pengawasan
- Pres mengesahkan RUU
4
- DPR mmiliki fungsi legislasi,
22 B
yg memaksa, Pres berhak menetapkan PP sbg pngganti UU - PP itu harus disetujui DPR
- Jika tdk disetujui, mk PP itu harus dicabut
yg telah disetujui
- Jika tdk disahkan Pres, 5
mk dlm wktu 30 hari otomatis sah mnjadi UU.
BAB VII A DPD Pasal Ayat
22 C
22 D
BAB VII B PEMILU 22 E
23
23 A
BAB VIII Hal Keuangan 23 B
- Pajak/pungutan lain yg memaksa diatur UU
- Anggota DPD dipilih dari tiap Prov. mlalui Pemilu
DPD nya sama - Jlh sluruh anggota DPD tdk > 1/3 jlh anggota DPR
- Brsidang min. 1x stahun
- DPD dpt melakukan pengawasan atas
- Peserta Pemilu
pelaksanaan UU mengenai hal terkait pd ayat 1 & 2, serta mnyampaikan hasil pengawasan kpd DPR - Anggota DPD dpt diberhentikan ssuai UU.
utk anggota DPR/DPRD adalah Parpol - Peserta Pemilu utk anggota DPD adalah perseorangan - Pemilu diselenggarakan KPU yg brsifat nasional, tetap & mandiri (6)
- Tiap Prov. Jlh anggota
3 (4) DLL DUU 4
5
6
- Pemilu
DPRD yg brkaitan : Otonomi Daerah Daerah Hubungan Pusat – Daerah Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan Daerah Pengelolaan SDA SDE lainnya Perimbangan keuangan Pusat Daerah - DPD ikut mmbahas RUU yg berkaitan dgn hal di atas serta memberikan pertimbangan kpd DPR atas RUU yg berkaitan pajak, pendidikan & Agama
1
2
- DPD dpt mngajukan RUU kpd
dilaksanakan scr LUBER dan JURDIL
- APBN dilaksanakan scr terbuka & bertanggung jawab utk sebesar2nya kemakmuran rakyat
- Pemilu memilih
- RUU APBN diajukan
anggota DPR, DPD, Pres/ Wapres, & DPRD
oleh Pres utk dibahas bersama DPR dgn pertimbangan DPD
- Apabila DPR tdk setuju, mk Pemerintah menggunakan APBN thn lalu.
- Macam & Harga mata uang dittpkan UU
23 C
- Hal2 lain diatur UU
23 D
- Negara mmiliki Bank Sentral
Pasal Ayat
23 E
BAB VIII A BPK 23 F
23 G
24
24 A
BAB IX Kekuasaan Kehakiman 24 B
24 C
24 D Syarat2 HK ditetapkan UU
- Utk memeriksa 1
pengelolaan keuangan diadakan BPK yg bebas & mandiri
- Hasil 2
pemeriksaan diserahkan kpd DPR, DPD & DPRD ssuai kwenangannya
- Anggota BPK dipilih DPR dgn pertimbangan DPD & diresmikan Pres
- Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota
- Hasil tsb 3
ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan
- BPK brada di ibukota negara & mmiliki perwakilan di tiap prov. (2) DLL DUU
- Mrpkn kkuasaan yg
- MA mngadili tk
merdeka utk mnyelenggarakan peradilan
Kasasi, menguji peraturan perUUan di bwh UU terhdp UU
- Dilakukan oleh MA & badan peradilan dibawahnya : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, & MK - Badan2 lain ttg kehakiman diatur UU
4
- HA harus mmiliki integritas, tdk tercela, adil, profesional, & brpengalaman
- Calon HA diusulkan KY kpd DPR utk disetujui & ditetapkn oleh Pres - Ketua/Waka MA dipilih dari/oleh HA (5) DLL DUU
- KY bersifat mandiri,
- MK mngadili tk pertama & trakhir
mengusulkan HA, menjaga & menegakkan kehormatan serta prilaku hakim
yg putusannya brsifat final utk : Menguji UU trhadap UUD Memutus sengketa kewenangan lembaga negara Memutus pembubaran Parpol Memutus sengketa Pemilu - MK wajib mmberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Pres/Wapres
- Anggota KY brpengalaman, integritas, tdk tercela
- Anggota KY
- MK mempunyai 9 org anggota HK
diangkat/ diberhentikan Pres dgn persetujuan DPR (4) DLL DUU
yg ditetapkan Pres, yg diajukan 3 org oleh MA, 3 org oleh DPR, & 3 org oleh Pres - Ketua/Waka MK dipilih dari/oleh HK - HK mmiliki integritas, adil, tdk tercela, tdk mrangkap sbg pejabat negara (6) DLL DUU
5 6
Pasal Ayat
BAB IX A Wilayah Negara 25
26
BAB X WN & Penduduk 27
NKRI negara kepulauan yg berciri Nusantara dgn wilayah, batas2, & hak2nya dittpkan UU
1
2
3 4
BAB X A HAM 28
- Kemerdekaan berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan & tulisan
- WN ialah org2
- Segala WN bersamaan
bangsa indonesia asli & org2 bangsa lain yg disahkan UU sbg WN - Penduduk ialah WNI & org asing yg brtempat tinggal di Indonesia
kedudukannya didlm hukum & pemerintahan & wajib menjunjungnya tanpa ada kecualinya. - Tiap WN brhak atas pekerjaan & penghidupan yg layak
(3) DLL DUU
- Tiap WN berhak & wajib ikut serta dlm pembelaan negara
28 A
28 B
28 C
28 D
- Hak utk hidup & mmpertahankan nya
- Hak mmbentuk kluarga & melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah
- Tiap anak berhak atas : Kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang Perlindungan dari kekerasan & diskriminasi
- Hak mengembangkan diri - Mendapat pendidikan - Memperoleh manfaat IPTEK, seni budaya
- Hak memajukan diri dlm memperjuangkan haknya scr kolektif
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yg adil, & perlakuan yg sama dihadapan hukum
- Hak utk bekerja & mendapat imbalan
- Perlakuan yg adil & layak dlm hub. kerja
- Hak memperoleh kesempatan yg sama dlm pemerintahan - Hak atas status kewarganegaraan
BAB XA HAM Pasal Ayat
28 E
28 F
28 G
28 H
28 I
28 J
- Hak berkomunikasi & memperoleh informasi dgn menggunakan segala jenis saluran yg trsedia
1
2
- Hak memeluk agama &
- Hak atas perlindungan diri
beribadat sesuai agamanya - Memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal - Hak bebas meyakini kepercayaan - Menyatakan pikiran & sikap ssuai hati nurani
pribadi, keluarga, kehormatan, hartanya - Hak atas rasa aman & perlindungan dari ancaman - Hak bebas dri penyiksaan/perlakuan merendahkan martabat - Hak memperoleh suaka politik dari negara lain
- Hak hidup sejahtera,
- Hak kebebasan berserikat, 3
- HAM yg tdk dpt dikurangi dlm
lingkungan yg baik, memperoleh pelayanan kesehatan
keadaan apapun, spt : Hak hidup, kemerdekaan pikiran/ hati nurani, beragama, dll
- Hak mendapatkan
5
BAB
XI
Agama Pasal Ayat
29
BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30
- Negara brdasarkan Ketuhanan - Tiap WN berhak & wajib 1
YME
- Negara menjamin 2
3
4
5
kemerdekaan tiap2 penduduk utk memeluk agamanya masing2 & beribadat mnurut agamanya itu
BAB
- Setiap WN berhak
ikut serta dlm usaha pertahanan & keamanan negara - Usaha ini dilakukan oleh TNI & Polri sbg kekuatan utama & rakyat sbg kekuatan pendukung
- WN wajib mengikuti
- TNI trdiri atas AD, AL, &
- Pemerintah
AU yg bertugas mempertahankan, melindungi & memelihara keutuhan & kedaulatan Negara - Polri menjaga keamanan & ketertiban masyarakat yg brtugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (5) DLL DUU
mendapat pendidikan
pendidikan Dasar & pemerintah wajib membiayainya
menyelenggarakan 1 sistem pendidikan nasional
- Negara memprioritaskan anggaran pendidikan min. 20% dari APBN & APBD
- Pemerintah memajukan IPTEK dgn menunjang tinggi nilai2 agama & persatuan bangsa
masyarakat tradisional dihormati - Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, trutama Pemerintah - HAM dijamin, diatur, dituangkan dlm peraturan perUUan
XIII
BAB
Pendidikan & Kebudayaan 31
kpd pembatasan yg ditetapkan dgn UU
- Identitas budaya & hak
- Hak milik pribadi & tdk boleh diambil scr sewenang2 oleh siapapun
32
- Negara memajukan kebudayaan nasional dgn menjamin kebebasan masyarakat dlm memelihara & mengembangkan nilai2 budayanya - Negara menghormati & memelihara bahasa daerah sbg kekayaan budaya nasional
- Wajib tunduk
diskriminatif
berkumpul & mengeluarkan pendapat
4
menghormati HAM org lain
- Bebas dari perlakuan
kemudahan / perlakuan khusus utk memperoleh kesempatan, guna mncapai persamaan & keadilan - Hak atas jaminan sosial
- Wajib
XIV
Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial 33
- Perekonomian disusun sbg usaha bersama brdasar atas asas kekeluargaan
- Cabang2 produksi yg penting bagi negara & hajat org byk dikuasai negara
- Bumi, Air & yg terkandung didlmnya dikuasai oleh negara & dipergunakan utk sebesar2 kemakmuran rakyat
- Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dgn prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian (5) DLL DUU
34
- Fakir miskin & anak2 terlantar dipelihara oleh negara - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat - Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan & umum yg layak (4) DLL DUU
Pasal Ayat
35
- Bendera : Sang Merah Putih
BAB XV Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan 36 36 A
- Bahasa Negara : Bahasa Indonesia
- Lambang Negara : Garuda Pancasila dgn semboyan Bhineka Tunggal Ika
36 B
36 C
- Lagu kebangsaan
- Ketentuan lebih lanjut
: Indonesia Raya
BAB XVI Perubahan UUD 37
diatur dgn UU
- Usul perubahan pasal2 UUD dpt diagendakan 1 2 3
-
4 5
-
dlm sidang MPR apabila diajukan min. 1/3 dri jlh anggota MPR Segala usul diajukan scr tertulis beserta alasannya Utk mengubah, sidang min. dihadiri 2/3 dri jlh anggota MPR Putusan perubahan dilakukan dgn persetujuan min. 50% + 1 org anggota dri seluruh anggota MPR Khusus mengenai bentuk NKRI tdk dpt dilakukan perubahan
