BISNIS INTERNASIONAL (EKU 414 A2) KERJA SAMA INTERNASIONAL ANTAR NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH Dosen Pengampu : Gede Bayu Rahanatha, S.E., M.M.
Oleh : KELOMPOK 6 Ni Wayan Desi Riani
(1506305059 / Absen 02)
I Dewa Ayu Diah Nirmala Dewi
(1506305073 / Absen 07)
Ni Made Fikiyaya Anjani Dewantari
(1506305137 / Absen 22)
Deviana Sijabat
(1506305156 / Absen 26)
PROGRAM REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017
PEMBAHASAN
6.1 Peran Pemerintah Dalam Perdagangan Internasional Peran Pemerintah dalam perdagangan internasional adalah sebagai fasilitator yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan agar suatu negara dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam sistem perekonomian internasional. Selain itu tujuan dari ditetapkannya kebijakan yakni meningkatkan keuntungan negara dan setelah itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi dua: kebijakan pendukung dan kebijakan membatasi. Kebijakan mendukung terdiri dari subsidi, pembiayaan ekspor (Export Financing), Zona perdagangan Asing (Foreign Trade Zone) dan juga agensi khusus pemerintah (Special Government Agency). Sedangkan kebijakan membatasi yakni berupa tarif (dan non-tarif), kuota, tarif-kuota, embargo, pemenuhan kebutuhan lokal, penundaan administrasi, dan kontrol mata uang.
6.2 Motif Pemerintah Dalam Perdagangan Internasional Sistem ekspor dan impor yang terjadi dengan ketidakadanya hambatan perdagangan disebut dengan perdagangan bebas. Kendati adanya keuntungan dari keterbukaan serta perdagangan bebas antar negara, pemerintah telah lama melakukan intervensi dalam perdagangan barang dan jasa. Lalu, mengapa pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap perdagangan bebas?. Pada umumnya, mereka melakukannya untuk alasan politik, ekonomi, atau budaya atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Negara sering melakukan intervensi dalam perdagangan dengan mendukung kuat kegiatan ekspor perusahaan domestik mereka. Namun intervensi akan semakin terasa menjadi lebih emosional ketika perekonomian negara tersebut memburuk. Pada masa ekonomi yang sulit, bisnis dan juga pekerja sering melobi pemerintah untuk melindungi mereka dari impor yang dapat menghilangkan pekerjaan di pasar domestik.
1. Motif Politik (Political Motives) Pejabat pemerintah seringkali membuat keputusan yang terkait dengan perdagangan berdasarkan motif politik, karena karir politisi dapat bergantung kepada
1
pemilih yang puas akan kebijakan-kebijakan yang ia buat sehingga dia dapat terpilih kembali. Namun, kebijakan perdagangan yang murni berdasarkan motif politik jarang dilaksanakan dengan bijak dalam jangka panjang. Motif politik yang utama di balik intervensi pemerintah dalam perdagangan yakni termasuk melindungi pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktik perdagangan yang tidak adil oleh negara-negara lain, serta mendapatkan pengaruh atas negara lain.
a. Protect Jobs (Melindungi Para Pekerja) Tidak ada yang dapat menggulingkan pemerintahan lebih cepat dari tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan demikian, hampir semua pemerintah terlibat ketika perdagangan bebas menciptakan pengangguran. Contohnya, Ohio yang kehilangan sekitar 215.000 pekerjaan manufaktur selama 14-tahun belakangan ini. Keputusasaan para pekerja yang menganggur dan peran penting dari Ohio dalam pemilihan presiden memikat para politisi, yang berjanji untuk menerapkan pajak penghasilan rendah, memperluas pelatihan bagi pekerja, dan investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur negara. Namun upaya politisi untuk melindungi para pekerja dapat mengalihkan perhatian dari manfaat nyata perdagangan bebas ini. General Electric (GE) mengirimkan banyak lapangan pekerjaan dari Amerika
Serikat
ke
Meksiko
selama
bertahun-tahun.GE
sekarang
mempekerjakan 30.000 orang Meksiko di 35 pabrik yang memproduksi segala macam peralatan dan barang-barang lainnya.Tapi GE juga menjual perusahaan Meksiko sebesar $ 350.000.000 senilai turbin yang dibuat di Texas, 100 lokomotif yang dibuat di Pennsylvania, dan puluhan mesin pesawat yang dibuat oleh AS. Meksiko ahli dalam membuat produk yang membutuhkan tenaga kerja yang murah, dan Amerika Serikat ahli dalam memproduksi barang-barang yang memerlukan teknologi canggih dan investasi modal yang besar.
2
b. Memelihara Keamanan Nasional Manusia, ekonomi, dan keamanan lingkungan berkaitan erat dengan keamanan nasional. Globalisasi pasar dan produksi menciptakan resiko keamanan yang baru untuk perusahaan.
Keamanan Nasional dan Impor Impor tertentu sering dibatasi atas nama menjaga keamanan nasional. Pada masa peperangan, pemerintah harus memiliki akses terhadap pasokan domestik atas barang tertentu seperti senjata, bahan bakar, dan transportasi udara, darat, dan laut dalam hal ketersediaan mereka yang dibatasi. Banyak negara terus mencari minyak di dalam daerah perbatasan mereka pada masa peperangan sehingga hal ini dapat mengganggu aliran dari sumber luar. Alasan keamanan nasional yang sah untuk intervensi sangatlah sulit untuk dibantah, terutama ketika mereka memiliki dukungan dari sebagian besar masyarakat. Beberapa negara mengklaim bahwa keamanan nasional adalah alasan untuk perlindungan yang sengit pada sektor pertanian mereka, karena keamanan pangan sangatlah penting pada masa peperangan. Perancis telah dikritik oleh banyak negara karena pemerintahnya sangatlah berapi-api dalam melindungi sektor pertanian mereka. Subsidi pertanian Perancis dimaksudkan untuk memberikan keuntungan finansial yang adil bagi petani Perancis, yang secara tradisional beroperasi pada skala kecil dan karena itu sektor ini memiliki biaya produksi yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah. Namun banyak negara maju yang mengekspos agribisnis untuk kekuatan pasar dan mendorong para petani mereka untuk menemukan cara-cara baru dalam mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi. Petani yang inovatif melakukan percobaan dengan manajemen lahan yang lebih intensif, teknologi tinggi untuk pertanian dan penggunaan bioteknologi yang lebih besar. Namun, perlindungan dari persaingan impor memang memiliki kekurangan. Terutama adalah biaya tambahan untuk terus menghasilkan produk yang lebih baik ataupun menyediakan layanan
3
dalam negeri yang bisa memasok lebih efisien dari luar negeri. Dan juga, kebijakan perlindungan di suatu tempat mungkin bisa berlangsung lebih lama dari yang diperlukan setelah diadopsi. Dengan demikian, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan apakah masalah tersebut benar-benar adalah hal yang menyangkut keamanan nasional sebelum mengintervensi dalam perdagangan.
Keamanan Nasional dan Ekspor Pemerintah juga memiliki motif di bidang keamanan nasional untuk melarang barang-barang tertentu yang berhubungan dengan bidang pertahanan dari ekspor ke negara-negara lain. Sebagian besar negaranegara industri memiliki lembaga yang meninjau permintaan untuk mengekspor teknologi atau produk yang dikatakan memiliki manfaat ganda atau dual-uses yang berarti produk tersebut dapat diaplikasikan di bidang industri dan militer. Produk yang didesain sebagai dual-uses membutuhkan persetujuan khusus dari pemerintah sebelum dapat diekspor. Daftar produk dual-uses dari sebagian besar negara diantaranya bahan nuklir, peralatan teknologi, bahan kimia tertentu dan racun, beberapa sensor dan laser, dan perangkat tertentu yang berkaitan dengan senjata, navigasi, aerospace, dan tenaga penggerak. Larangan ekspor produk dual-uses yang ketat dimulai sejak masa Perang Dingin antara negara Barat dan bekas negara Uni Soviet. Sebaliknya, banyak negara memandang dengan santai atas diberlakukannya kendali ini dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terus menerus dari terorisme dan ketakutan akan senjata pemusnah massal yang akhirnya memperbaharui dukungan untuk larangan tersebut. Negara juga menempatkan perusahaan dan organisasi tertentu di negara-negara lain pada daftar entitas yang dibatasi dalam menerima ekspor mereka. Contohnya, pemilik sebuah perusahaan elektronik mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi ekspor illegal atas produk dual-uses dari Amerika Serikat untuk India yang kemungkinan akan
4
digunakan di dalam rudal balistik, kendaraan ruang angkasa, dan jet tempur. Parthasarathy Sudarshan mengakui bahwa ia disediakan komponen untuk badan pemerintah di India, termasuk dua perusahaan di AS. Departemen Perdagangan AS menjatuhkan Sudarshan atas hukuman 35 bulan penjara dan denda $ 60,000.
c. Merespon Perdagangan Yang Tidak Adil Banyak pengamat berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah masuk akal apabila satu negara mengijinkan perdagangan bebas jika negara-negara lain aktif melindungi industri mereka sendiri. Pemerintah sering mengancam untuk menutup pelabuhan kepada kapal negara lain atau untuk menerapkan tarif yang sangat tinggi pada barang tersebut jika negara lain itu tidak mengakui adanya masalah perdagangan yang dipandang tidak adil. Dengan kata lain, jika salah satu pemerintah berpikir bangsa lain tidak "bermain adil," hal tersebut akan sering mengancam akan adanya pembalasan kecuali dibuatkannya konsesi tertentu.
d. Mendapatkan Pengaruh Pemerintah negara terbesar di dunia bisa saja terlibat dalam perdagangan untuk mendapatkan pengaruh atas negara-negara kecil. Amerika Serikat bersusah payah untuk mendapatkan dan mempertahankan kontrol atas peristiwa di seluruh negara bagian Tengah, Utara, dan Amerika Selatan, serta daerah kepulauan Karibia. Amerika Serikat telah melarang semua perdagangan dan investasi dengan Kuba sejak tahun 1962 dengan harapan untuk mengerahkan pengaruh politik terhadap para pemimpin komunis. Dirancang untuk menekan pemerintah Kuba untuk berubah, kebijakan tersebut telah menyebabkan penderitaan pada masyarakat Kuba. Banyak masyarakat Kuba tewas karena mencoba pergi ke Amerika Serikat dengan rakit buatan sendiri. Namun, akhirnya perubahan terjadi di Kuba. Sejak tahun 2008, orang-orang sudah bisa membeli DVD player, tinggal di hotel, dan juga menggunakan ponsel.
5
2. Motif Ekonomi (Economic Motives) Alasan ekonomi yang paling umum adalah agar negara mampu mempengaruhi perdagangan internasional dimana untuk melindungi perusahaan baru dari kompetisi dan promosi kebijakan perdagangan strategis. a. Melindungi Industri Baru Menurut argumen ini, industri yang sedang berkembang di suatu negara membutuhkan perlindungan dari kompetisi internasional selama fase perkembangan mereka sampai mereka menjadi cukup kompetitif secara internasional. Argumen ini didasarkan pada gagasan bahwa industri baru membutuhkan perlindungan karena pengetahuan mereka yang masih kurang. Meskipun argumen ini secara konseptual menarik, namun tentunya argumen ini memiliki beberapa masalah. Pertama, argumen yang menuntut pemerintah untuk membedakan antara industri yang layak dilindungi dan yang tidak. Hal ini sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk melakukan. Selama bertahun-tahun, Jepang telah menargetkan industri baru untuk dilindungi, diberi pinjaman bunga rendah, dan manfaat lainnya. Kinerjanya untuk membantu industri ini sangat baik di awal 1980-an, tetapi tidak terlalu berhasil setelah itu. Hingga di masa depan pemerintah mampu mencapai kesuksesan dalam mengidentifikasi dan menargetkan industri, untuk sekarang, mendukung kebijakan ini masih dipertanyakan. Kedua, perlindungan dari kompetisi internasional dapat menyebabkan perusahaan domestik untuk puas terhadap inovasi. Hal ini dapat membatasi insentif perusahaan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kompetitif. Contoh yang paling ekstrim yakni pada industri pada negara yang sebelumnya komunis. Ketika perlindungan komunis mereka runtuh, hampir semua perusahaan yang dijalankan oleh negara berada jauh dibelakang pesaing mereka yakni dari negara-negara kapitalis. Untuk bertahan hidup, banyak bisnis milik pemerintah memerlukan bantuan keuangan dalam bentuk infus modal atau pembelian langsung. Ketiga, perlindungan ini bisa berdampak buruk terhadap ekonomi. Konsumen seringkali berakhir membayar lebih untuk suatu produk karena
6
kurangnya kompetisi yang biasanya menciptakan lebih sedikit insentif untuk memotong biaya produksi atau untuk meningkatkan kualitas. Sementara itu, perusahaan menjadi
kurang kompetitif dan
lebih bergantung pada
perlindungan. Perlindungan di Jepang menciptakan dua lapisan ekonomi di mana, pada lapisan satu, persaingan yang tinggi dari perusahaan multinasional dalam menghadapi rivalnya di pasar luar negeri dan mereka belajar untuk menjadi pesaing yang kuat. Dan pada lapisan lain, industri dalam negeri dibuat tidak kompetitif melalui perlindungan pasar, upah tinggi, dan hambatan untuk impor. Keempat, argumen industri baru ini juga mengatakan bahwa tidak selalu perusahaan kecil yang menjanjikan untuk mendapatkan pendanaan di pasar modal, sehingga mereka membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah mereka. Namun, pasar modal internasional saat ini jauh lebih canggih daripada di masa lalu, dan usaha bisnis yang menjanjikan biasanya dapat memperoleh dana dari sumber-sumber swasta. b. Kebijakan Perdagangan Strategis Pada bab sebelumnya sudah dibahas mengenai teori perdagangan baru yang percaya bahwa intervensi pemerintah dapat membantu perusahaan mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan menjadi penggerak pertama dalam industri mereka. Keuntungan dari penggerak pertama (first-mover advantages) timbul karena skala ekonomi dalam produksi membatasi jumlah perusahaan yang industri dapat pertahankan.
Manfaat Kebijakan Perdagangan Strategis Pendukung kebijakan perdagangan strategis berpendapat bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang baik apabila mereka memperoleh keuntungan
penggerak
pertama
(first-mover
advantages)
dan
memantapkan posisi pada pasar mereka di seluruh dunia. Para pendukung mengklaim bahwa kebijakan perdagangan strategis membantu Korea Selatan dalam membangun konglomerat global (disebut chaebol). Selama bertahun-tahun, pembuat kapal di Korea
7
Selatan menerima berbagai subsidi dari pemerintah, termasuk pembiayaan yang murah Chaebol membantu Korea Selatan muncul dengan kuat dari krisis ekonomi global karena kekuatan pasar mereka dan berbagai industri di mana mereka bersaing.
Kelemahan Kebijakan Perdagangan Strategis Meskipun kedengarannya seolah-olah kebijakan perdagangan strategis hanya memiliki manfaat saja, namun kebijakan ini tentunya memiliki kelemahan. Bantuan pemerintah Lavish untuk perusahaan domestik di masa lalu menyebabkan inefisiensi dan biaya tinggi untuk perusahaan di Korea Selatan dan Jepang. Serikat buruh lokal meminta pemerintah untuk menaikkan upah dan memaksa chaebol Korea untuk menerima margin keuntungan yang rendah. Selain itu, ketika pemerintah memutuskan untuk mendukung industri tertentu, pilihan mereka sering menuju pada lobi politik yang dilakukan oleh kelompok yang mencari bantuan pemerintah. Ada kemungkinan bahwa kelompok kepentingan tertentu bisa memeperoleh semua keuntungan dari bantuan yang tidak memberikan manfaat bagi konsumen. Jika ini terjadi, konsumen bisa membayar lebih untuk barang-barang berkualitas rendah dari yang seharusnya mereka dapatkan.
3. Motif Budaya (Cultural Motives) Seringkali suatu bangsa membatasi perdagangan barang dan jasa untuk mencapai tujuan budaya, yang paling umum adalah perlindungan terhadap identitas nasional. Budaya dan perdagangan saling terkait dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Budaya dari suatu negara secara perlahan diubah oleh paparan dari orang-orang dan produk budaya lainnya. Pengaruh budaya yang tidak diinginkan dalam suatu bangsa dapat menyebabkan bencana yang besar dan mendesak pemerintah untuk memblokir impor yang berbahaya. Undang-Undang di Perancis melarang pemakaian kata-kata asing hampir pada semua bidang bisnis dan komunikasi, radio dan TV siaran, pengumuman publik, dan pesan iklan, setidaknya saat alternatif Bahasa Perancis yang cocok tersedia. Anda tidak
8
dapat memasang iklan "best-seller"; itu seharusnya "succès de librairie ". Anda tidak bisa menjual popcorn di le cinéma; penonton bioskop di Perancis harus memakan mais soufflé. Dewan Tertinggi dari bahasa Prancis melawan penggunaan frasa Franglais seperti le marketing, le cash flow, dan le brainstorming dalam perdagangan dan area lain dari budaya Perancis. Tidak mau kalah dengan negara tetangga, birokrat Jerman berencana untuk menukar penggunaan Bahasa Inggris oleh Pemerintah menjadi Bahasa Jerman misalnya, mengganti brainstorming dengan ideensammlung dan meeting points dengan treffpukte. Kanada juga mencoba untuk mengurangi pengaruh budaya dari produk hiburan yang diimpor dari Amerika Serikat. Kanada membutuhkan setidaknya 35% dari musik yang diputar melalui radio Kanada dimainkan oleh seniman Kanada. Bahkan, banyak negara sedang mempertimbangkan undang-undang untuk melindungi pemrograman media mereka untuk alasan budaya. Kelemahan dari pembatasan tersebut adalah mereka mengurangi pilihan produk yang tersedia untuk dinikmati oleh konsumen.
Pengaruh Budaya Dari Amerika Serikat Perdagangan internasional adalah sebuah lokomotif dimana Bahasa Inggris dapat dengan cepat menyusup ke budaya bangsa lain. Perdagangan internasional dengan segala macam barang dan jasa yang ditawarkan, mengekspos seluruh orang di seluruh dunia untuk kata-kata baru, ide-ide, produk, dan gaya hidup. Namun, dengan terus berkembangnya perdagangan internasional, banyak pemerintah mencoba untuk membatasi dampak yang tidak menguntungkan dalam bidang budaya dan ekonomi mereka. Amerika Serikat dipandang oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai ancaman terhadap budaya lokal. Alasannya adalah kekuatan global dari Amerika Serikat itu sendiri pada aspek hiburan dan media (seperti film, majalah, dan musik) dan barangbarang konsumsi. Produk-produk ini sangat terlihat jelas di mata konsumen dan menyebabkan kelompok tertentu untuk melobi pejabat pemerintah untuk perlindungan dari pengaruh budaya tersebut. Produsen dalam negeri merasa mudah untuk bergabung dalam panggilan ini karena retorika proteksionisme sering menerima dukungan publik
9
yang luas. Anehnya, banyak usaha kecil yang mampu mengekspor belum mulai melakukan hal tersebut. Berdasarkan perkiraan sebagian kalangan, hanya 10% dari perusahaan AS dengan ekspor kurang dari 100 karyawan. Untuk mendorong kegiatan ekspor yang lebih besar, hal ini mungkin membutuhkan perusahaan AS untuk menjalani pergeseran budaya dalam mindset mereka. Meskipun kurangnya modal investasi dapat menjadi hambatan nyata dalam kegiatan ekspor untuk usaha kecil, beberapa mitos umum dalam budaya bisnis dapat menciptakan hambatan buatan.
6.3 Strategi Peningkatan Perdagangan Internasional Strategi
yang
digunakan
pemerintah
untuk
meningkatkan
perdagangan
internasional yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung diantaranya: 1. Subsidi Subsidi adalah dukungan keuangan dalam bentuk pembayaran tunai, pinjaman bunga rendah, menghentikan pajak (tax breaks), dukungan harga barang, atau bentukbentuk lainnya. Tanpa memperhatikan bentuknya, namun yang jelas kegiatan tersebut sebagai usaha untuk membantu perusahaan domestik dari kompetitor-kompetitor global agar usaha yang dibuka mampu bersaing dalam hal ekspor. 2. Pembiayaan Ekspor (Eksport Financing) Kebijakan pembiayaan ekspor seperti pemerintah membiayai perusahaan domestik, memberikan mereka pinjaman dengan bunga rendah, memberikan jaminan pinjaman bila perusahaan gagal dalam pengembalian pinjaman juga asuransi kepada inverstor. Contoh agen tersebut adalah Export-Import Bank di Amerika Serikat. Eksportir yang terhubung dengan Ex-Im adalah perusahaan yang baru berdiri dan berskala kecilmenengah seperti industri telekomunikasi, perangkat lunak dan manajemen kesehatan. Di Indonesia terdapat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia Exim Bank (IEB) yang sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
10
3. Zona perdagangan Bersama Zona perdagangan bersama berarti wilayah tersebut di setting agar barang-barang diizinkan untuk lewat dengan pajak rendah atau prosedur yang tidak terlalu rumit. Tujuannya adalah meningkatkan perdagangan sekaligus meningkatkan jumlah tenaga kerja. Misalnya, perusahaan mobil di Indiana, Kenttucky, Ohio, dan Tennessee yang mengimpor suku cadang dari negara lain, kemudian memasangkan dan dipasarkan di Amerika Serikat.
6.4 Pembiayaan Kegiatan Ekonomi Internasional Dalam kegiatan ekonomi internasional, terdapat 2 agen yang saling mendukung dalam hal pembiayaan, yakni : 1. Agen Pemerintah Pemerintah selalu memiliki cara untuk melindungi kedaulatan negara agar tetap utuh. Dalam hal perekonomian internasional khususnya perdagangan internasional, pemerintah dalam beberapa situasi melakukan intervensi dengan tujuan melindungi pasar domestiknya. Daniels (2007) dalam artikelnya Business-Government Trade Relations menyebutkan terdapat tiga alasan mengapa pemerintah mengintervensi pasar, yaitu alasan politik, ekonomi, dan budaya. Alasan politik dibalik intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional antara lain memproteksi lapangan kerja, melindungi keamanan nasional, sebagai respon terhadap perilaku dagang negara lain yang dianggap tidak adil, dan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara lain (Daniels et al, 2007:172). Hal yang ditakutkan pemerintah dan juga masyarakat adalah ketika produkproduk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasaran, yang berakibat pada pengangguran karena perusahaan lokal yang merugi, yang lebih jauh akan berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dari segi ekonomi pemerintah mengintervensi pasar sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ekonomi ini. Misalnya adalah sulit untuk menentukan industri kecil-menengah seperti apa yang patut mendapatkan perlindungan, proteksi dari
11
kompetisi internasional membuat para pengusaha cepat puas dan menjadi kurang kompetitif sehingga kurang adanya poerbaikan kualitas dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Dalam bidang kultural, jelas yang dipertahankan adalah identitas nasional (Daniels et al, 2007:176). Budaya secara umum suatu negara dapat terpengaruh dari adanya keterbukaan dari pertukaran manusia dan produk-produk dari budaya lain, karena keduanya saling berinteraksi dan berkaitan. Ketika suatu bentuk kebudayaan tidak diinginkan maka pemerintah dapat melakukan pencegahan dengan cara menghalangi masuknya produk impor. Sementara itu diperlukan beberapa instrumen dalam rangka ikut serta dalam interaksi perdagangan. Daniels (2007) menyebutkan dua metode, yaitu metode promosi dan metode pembatasan. Metode promosi berarti pemerintah turut mendukung perdagangan lintas negara melalui beberapa hal seperti subsidi, pembiayaan ekspor, zona perdagangan bersama dan agen khusus pemerintah. Subsidi merupakan bantuan keuangan yang dapat berupa bantuan tunai, pinjaman bungan rendah, potongan pajak dan lain sebagainya yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu perusahaan lokal untuk dapat bersaing dengan pesaing internasional melalui biaya produksi yang rendah. Pembiayaan ekspor hampir sama dengan subsidi, hanya saja perusahaan menerima bantuan supaya dapat mengekspor produknya. Zona perdagangan bersama berarti terdapat beberapa negara yang menggabungkan diri dalam sebuah zona regional geografis dimana di dalamnya terdapat negara-negara yang anggotanya dapat saling menjual-beli produk tanpa dibatasi oleh pajak. Kemudian terdapat pula agen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mempromosikan produkproduk yang akan diekspor ke negara lain. Sebaliknya, metode pembatasan justru pemerintah membatasi terjadinya perdagangan lintas negara, seperti tarif, kuota, embargo, penundaan administratif, kontrol nilai mata uang, dan prasyarat lokal (Daniels et al, 2007:177). Metode ini digunakan dengan maksud untuk melindungi industri lokal. Batasan tarif berarti pemerintah menetapkan sejumlah tarif untuk setiap barang impor yang masuk. Kuota berarti pemerintah memberikan batasan berapa banyak jumlah barang tertentu yang boleh diimpor atau masuk ke dalam negara. Embargo berarti pemerintah menetapkan larangan untuk jual-beli suatu barang maupun seluruh jenis produksi dengan suatu negara akibat kondisi politik tertentu. Penundaan administratif bertujuan untuk
12
mendiskriminasi produk tertentu dengan cara seperti mensyaratkan lisensi khusus atau inspeksi terhadap bahaya produk dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu cukup lama hingga produk tersebut dapat masuk. Kontrol nilai mata uang berarti mempersulit proses konvertibilitas mata uang melalui persyaratan pembayaran yang harus dipenuhi. Prasyarat lokal berarti produk harus sedikitnya mengandung faktor-faktor lokal seperti sumber daya alam maupun tenaga kerja dalam proses produksinya. 2. Agen Swasta Dalam pembiayaan kegiatan ekonomi internasional tidak hanya pemerintah tetapi agen swasta juga turut ikut serta. Agen swasta memberikan pembiayaan (modal kerja dan/atau investasi) kepada badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan. Melalui pemberian modal kerja atau investasi dari agen swasta maka dapat mendorong kegiatan ekonomi internasional baik itu kegiatan impor maupun ekspor. Kini telah banyak agen swasta yang memberikan dana investasi yang bisa pemerintah gunakan untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi internasional sehingga dapat memperluas pasar di luar negeri.
6.5 Strategi Pengendalian Perdagangan Internasional Pada bagian ini kita dapat membahas mengenai strategi pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan perdangan internasional. Di sini terdapat dua kategori hambata dari pemerintah, yaitu hambatan tarif dan nontarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap suatu barang karena memasuki atau meninggalkan suatu Negara. Tarif dapat meningkatkan harga produk impor barang sehingga mengurangi daya tarik pembeli. Nontarif merupakan sebuah hambatan dimana ini akan membatasi ketersediaan produk impor sehingga mengurangi daya tarik pembeli. 1. Tarif Tarif adalah pajak pemerintah dikenakan pada produk karena memasuki atau meninggalkan negara. Tarif dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu : a. Tarif ekspor adalah yang dipungut pemerintah suatu negara karena suatu produk yang terekspor atau meninggalkan negara. Negara dapat menggukan tarif ini apabila tariff ini lebih rendah dari yang seharusnya. Negara-negara yang
13
berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sering memungut tarif ekspor. b. Tarif angkut adalah tarif yang dipungut apabila melewati perjaanan ke tujuan akhir. Tarif ini hampir dihilangkan di dunia dalam perjanjian perdagangan internasional. c. Tarif impor adalah tarif yang dipungut oleh pemerinah suatu negara karena negara tersebut sedang mengimpot produk. Tarif ini adalah tarif yang paling umum digunakan pemerintah saat ini. Di sini kita dapat memecah tariff impor berdasarkan tiga kategori berdasarkan cara dimana tarif tersebut dihitung : -
Tarif Ad Valoren : dikenakan dari presentase harga dari barang impor
-
Tarif Spesific : dikenakan untuk setiap unit (berdasarkan jumlah, berat, dll) dari barang impor
-
Tarif compound : dikenakan karena dihitung dari presentasi harga dari barang impor dan biaya spesifik tiap unit. Tarif ini adalah gabungan dari tarif Ad Valoren dan tarif Spesific.
Terdapat dua alasan mengapa tarif negara teretribusi yaitu yang pertama karena untuk melindungi produk domestik. Yang dimana negara dapat menggunakan tarif untuk melindungi produsen dalam negeri. Sebagai contoh, tarif impor meningkatkan harga barang dari barang yang diimpor dan meningkatkan daya tarik barang dalam negeri. Dengan begitu produsen dalam negeri mendapat perlingungan dari adanya tarif impor ini. Meskipun produsen yang menerima proteksi tarif mendapatkan keuntungan, dalam jangka panjangnya dapat melindungi mereka dari peningkatan efisiensi. Contoh nyatanya yaitu Mexico mulai mengurangi tafir proteksi di pertengahan tahun 1980-an sebagai awal untuk negosiasi NAFTA dan dalam hal ini banyak produsen yang bangkrut walaupun berusaha ntuk meningkatkan efisiensi agar tumbuh lebih cepat. Dan alasan kedua yaitu untuk menghasilkan pendapatan dimana sebagian besar negara-negara berkembang menggunakan tarif sebagai sumber pendapatan pemerintah. Alasan utama negara kurang berkembang karena mereka cenderung memiliki ekonomi dalam negeri yang kurang resmi sehinga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merekam transaksi dalam negeri secara akurat. Kurangnya keakuratan dalam membuat para fiskus dalam negeri mengalami kesulitan. Negara memecahkan masalah hanya
14
dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui tarif impor dan ekspor. Negara berkembang cenderung menghasilakan porsi yang lebih besar dari pendapatan mereka atas pajak pengahasilan, keuntungan modal, dan faktor ekonomi lainnya. Di sini tampak bahwa pemerintah dan produsen dalam negeri sama-sama menguntungkan dan di sini juga dapat dilihat bahwa kenaikan tarif produk karena impor, biasanya mendapat harga yang lebih tinggi untuk memulikan biaya pajak tambahan ini. Dan juga di sini konsumen tentunya tidak akan merasa diuntungkan. Tarif ini membuat produsen dalam negeri tidak efisien karena adanya pengahpusan tariff perlindungan impor. Di sini kita cukup membahas bahwa tarif cenderung merupakan harga yang sebenarnya di suatu Negara karena mengurangi kentungan dari perdagangan yang terdapat di dalam neraga. 2. Kuota Kuota adalah suatu pembatasan jumlah (diukur dalam satuan atau berat) dari yang baik yang dapat memasuki atau meninggalkan suatu negara selama periode waktu tertentu. Pemerintah mengatur sistem kuota dengan memberikan izin kuota kepada perusahaan negara lain atau pemerintah (kuota pemerintah) dan produsen dalam negeri (kuota ekspor) 1. Alasan kuota untuk impor Melindungi produsen dalam negeri dengan menempatkan batas pada jumlah barang yang masuk negara. Hal ini membantu produsen dalam negeri mempertahankan pangsa pasar dan harga dengan pelatihan kembali kompetisi.Produsen dalam negeri menang karena perlindungan pasar, namun konsumen kalah karena harga yang lebih tinggi dan seleksi terbatas. 2. Alasan untuk kuota ekspor Terdapat dua alas an mengapa sebuah negara memberlakukan kuota ekspor pada produsen dalam negeri yaitu yang pertama negara mungkin ingin menjaga pasokan dipasar dalam negeri. Hal ini biasa terjadi bagi negara-negara yang mengekspor sumber daya alam yang dibutuhkan di pasar domestik. Dan yang kedua yaitu suatu negara dapat membatasi pasokan di pasar dunia untuk meningkatkan harga internasional. Salah satu contohnya yaitu cara dibalik pembentukan dan kegiatan
15
OPEC. Di sini negara dari Timur Tengah dan Amerika Latin mambatasi pemasokan minyak mentah agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebuah ekspor menahan diri sukarela adalah versi unik dari kuota ekspor suatu bangsa membebankan pada ekspor biasanya atas permintaan bangsa pengimpor. 3. Tarif kuota Tarif kuota adalah sebuah bentuk pencangkokan dari pembaasan pedagangan. Tarif yang lebih rendah untuk jumlah impor tertentu dan harga kuota yang tinggi untuk jumlah yang melebihi. Tarif kuota lebih ekstensif digunakan dalam perdagangan produk pertanian. Dan pada tahun 1995 banyak negara yang menggunakan sistem tarif kuota ini 3. Embargo Embargo adalah larangan lengkap tentang perdagangan (impor atau ekspor) dalam satu atau lebih produk dengan negara tertentu. Ini dapat ditempatkan pada satu atau beberapa barang atau sepenuhnya melarang perdagangan semua barang. Ini adalah hambatan perdagangan non-tarif paling ketat dan sering memiliki tujuan politik. Embargo dapat ditetapkan oleh negara-negara individu atau oleh organisasi supranasional seperti PBB. Contoh dari embargo ini adalah adanya pelarangan total perdagangan antara Amerika Serikat dengan Kuba walaupun kini akhirnya obat-obatan dan makanan dari Amerika Serikat dapat masuk ke negara Kuba.
6.6 Regulasi Negara Tuan Rumah (Host Country)
1. Penundaan Administrasi Penundaan administrasi merupakan ketentuan pengendali atau peraturan birokratik yang dirancang untuk menghambat arus impor yang deras ke dalam suatu negara. Penghalang
nontarif
ini
mencakup
berbagai
tindakan
pemerintah,
seperti
membutuhkan maskapai penerbangan internasional mendarat di bandara nyaman, membutuhkan inspeksi produk yang merusak produk itu sendiri, kesengajaan dalam kurangnya tenaga kerja di kantor bea cukai menyebabkan penundaan waktu yang tidak biasa, dan membutuhkan izin khusus yang mengambil panjang waktu untuk
16
mendapatkan. Tujuan dari semua keterlambatan administrasi tersebut untuk suatu negara adalah untuk mendiskriminasi produk impor tersebut atau proteksionisme.. 2. Pengendalian Mata Uang Pengendalian mata uang merupakan pembatasan daya konversi suatu mata uang ke dalam mata uang lainnya atau menetapkan nilai tukar yang tidak menguntungkan bagi pengimpor. Sebuah perusahaan yang ingin mengimpor barang pada umumnya harus membayar untuk barang-barang yang biasa, mata uang dapat diterima secara internasional seperti dolar AS, Uni Eropa euro, atau yen Jepang. Umumnya, hal itu juga harus menghasilakan mata uang dari sistem perbankan dari Negara tersebut. Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan yang menginginkan mata uang tersebut untuk mengajukan permohonan ijin untuk mendapatkannya. Dengan demikian, pemerintah suatu negara dapat mencegah impor dengan membatasi siapa yang diizinkan untuk mengkonversi mata uang negara ke mata uang diterima secara internasional. Cara lain pemerintah menerapkan kontrol mata uang untuk mengurangi impor adalah dengan menetapkan nilai tukar yang tidak menguntungkan bagi importir yang berpotensi. Karena nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat memaksa biaya barang impor ke tingkat praktis, banyak importir yang berpotensi hanya menyerah pada sebuah rencana. Sementara itu, negara akan sering mengizinkan eksportir untuk bertukar mata uang mereka dengan untuk mata uang internasional dengan harga yang menguntungkan untuk mendorong ekspor. 3. Sistem Perdagangan Internasional Sistem Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pengertian kedua, merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa, atas dasar suka rela dan saling menguntungkan.
6.7 Perjanjian Umum Tarif Dan Perdagangan (General Agreement On Tarif And Trade/GATT) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss. Pada waktu
17
didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu: 1. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. 2. Prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu. 3. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain. Tujuan terbentuknya GATT Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT: 1. meningkatkan taraf hidup umat manusia; 2. meningkatkan kesempatan kerja; 3. meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan 4. meningkatkan produksi dan tukar menukar barang. Fungsi GATT:
Pertama, suatu perangkat ketentuan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan.
Kedua, sebagai suatu forum perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu
Ketiga, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.
18
6.8 World Trade Organization (WTO) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah organisasi internasional global yang dibentuk untuk menetapkan dan membantu menjalankan peraturan perdagangan antar Negara. Dalam usaha membangun ketentuan yang adil untuk perdagangan, ada tiga tujuan aktivitas yang dilakukan oleh WTO, yakni: 1. Menegosiasikan perjanjian-perjanjian pokok yang ditandatangani dan disahkan oleh seluruh anggotanya; 2. Membentuk peraturan perdagangan; 3. Membantu menyelesaikan sengketa perdagangan Para anggota telah membuat lima prinsip dasar sebagai norma-norma bagi sistem perdagangan global, yaitu: 1. Perdagangan tanpa diskriminasi Menurut prinsip ini semua anggota WTO diberlakukan secara sama. Misalnya jika suatu negara memberikan kesepakatan perdagangan istimewa kepada negara lain, maka kesepakatan tersebut harus diberlakukan pada seluruh anggota WTO. 2. Perdagangan yang lebih bebas, secara bertahap, melalui perundingan Penurunan hambatan perdagangan, baik yang terlihat nyata seperti tarif impor maupun yang kurang terlihat seperti birokrasi dapat mendorong pertumbuhan perdagangan negara-negara berkembang diberi waktu lebih panjang untuk menyesuaikan diri. 3. Prediktabilitas melalui ikatan dan transparansi Prediktabilitas membantu perusahaan untuk mengetahui berapa biaya yang sesungguhnya terjadi. WTO mengoperasikan dengan tarif “mengikat” atau kesepakatan untuk tidak menaikkan tarif tertentu selama waktu yang ditentukan. Transparansi membuat peraturan perdagangan dapat diakses dengan sangat jelas, juga membantu pelaku bisnis mengantisipasi kestabilan di masa depan.
19
4. Mempromosikan kompetisi yang adil. Banyak kesepakatan WTO yang mendorong kompetisi yang adil baik itu dalam bidang pertanian, dan jasa. 5. Mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi Tiga perempat dari anggota WTO adalah negara dengan ekonomi berkembang dan dalam masa transisi menjadi ekonomi pasar. Dalam hal ini negara-negara maju memberi akses pasar untuk barang-barang dari negara-negara berkembang dan meningkatkan bantuan teknis untuk mereka. Negara-negara maju telah mengizinkan impor bebas bea masuk dan bebas kuota untuk banyak produk dari negara-negara berkembang. WTO adalah suatu lembaga informal yang otoritasnya bergantung pada dasar moral yang diciptakan oleh negosiasi pemufakatan. WTO bergantung pada itikad baik anggotaanggotanya untuk melaksanakan keputusannya. Salah satu perundingan yang sulit untuk dilaksanakan oleh anggota-anggota WTO adalah trade related intellectual property rights (TRIPS). kebijakan ini menyatakan bahwa setiap negara memberikan hak patennya untuk periode 20 tahun dan hak cipta selama 50 tahun. Artinya setiap negara menomor duakan hak kekayaan intelektualnya demi kepentingan bersama terkhususnya dalam hal farmasi dan pertanian. WTO juga membangun sistem wajib lisensi yang memandatkan bahwa pemegang copyright melisensi produsen di negara-negara berkembang.
20
KESIMPULAN
Peran Pemerintah dalam perdagangan internasional adalah sebagai fasilitator yang menetapkan kebijakan-kebijakan agar suatu negara dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam sistem perekonomian internasional. Pada umumnya ada 3 motif Pemerintah dalam perdagangan internasional, yaitu motif politik, ekonomi, & budaya. Strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perdagangan internasional yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung diantaranya subsidi, pembiayaan ekspor, & zona perdagangan bersama. Dalam kegiatan ekonomi internasional, terdapat 2 agen yang saling mendukung dalam hal pembiayaan, yakni agen pemerintah dan agen swasta. Strategi yang dapat Pemerintah lakukan dalam mengendalikan perdagangan internasional yaitu dengan pengenaan tarif, pembatasan kuota, serta embargo. Regulasi yang dilakukan negara tuan rumah, seperti penundaan administrasi, pengendalian mata uang, serta sistem perdagangan internasional. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah organisasi internasional global yang dibentuk untuk menetapkan dan membantu menjalankan peraturan perdagangan antar Negara.
21
DAFTAR PUSTAKA
Wild, John. J dan Kenneth L. Wild. 2012. International Business : The Challenges of Globalization - 6th Edition. Prentice Hall. New Jersey.
22
