KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia akal budi serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah “Piutang” dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk pengajuan tugas mata kuliah Akuntansi Pajak di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak sekali bantuan yang di terima baik berupa bimbingan, maupun dorongan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada : 1. Allah SWT 2. Ibu Aviani Widyastuti., S.E., Ak., CA., selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Pajak 3. Orang tua kami selaku pemberi motivasi 4. Teman-teman selaku pemberi semangat
Dalam pembuatan makalah ini kami banyak menemukan kendala. Salah satunya saat mencari literature yang sesuai. Selain itu, mengatur waktu saat mengerjakan makalah bersama. Kami menyadari bahwa makalah ini belum pada tingkat kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu di benahi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Kami juga berharap agar makalah ini dapat menambah wacana baru bagi pembaca dan bermanfaat bagi tugas kami selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan arahan dari semua pihak.
Malang, 09 Maret 2016
Penyusun,
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
1
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
2
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................
3
BAB II PENJELASAN.................................................................................................
4
2.1 Definisi Piutang.........................................................................................
4
2.2 Piutang Usaha ..........................................................................................
4
2.3 Piutang dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa...................
8
2.4 Nilai Piutang dalam Neraca ......................................................................
8
2.5 Piutang di Luar Usaha ..............................................................................
10
2.6 Penghapusan Piutang Pajak.....................................................................
10
BAB III ANALISIS KASUS Akt. Perpajakan (PIUTANG) .............................................
14
3.1 Penerapan Akuntansi Perpajakan (PIUTANG) pada PT. Gudang Garam ..................................................................................
14
BAB IV PENUTUP .....................................................................................................
15
4.1 Kesimpulan ...............................................................................................
15
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................
16
2
BAB I PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah akuntansi dan pajak melalui media massa seperti buku,koran,televise,radio maupun melalui orang-orang di sekitar kita.Biasanya akutansi dan pajak digunakan dalam berbagai bidang mulai dari kegiatan usaha,pemerintah,maupun pendidikan.Yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak ( penghasilan yang di gunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak
untuk dipakai
sebagai dasar
penetapan beban/pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Salah satu akun yang sering dicatat dalam akuntansi,ialah piutang.Ketika perusahaan memperoleh piutang dari customer , maka piutang tersebut dapat ditagih sehingga
memperoleh
pendapatan.Dan
pendapatan
itulah
yang
akan
dikenakan
perhitungan pajak. Piutang ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar, sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada asset lain-lain. Dalam SAK- ETAP yang di atur dalam IAI (2009:52). piutang dagang adalaha perkiraan aktiva lancar yang terbesar selain persediaan. Secara bersama-sama dengan persediaan jenis aktiva ini mencakup hampir 80% dari aktiva lancar dan lebih dari 30% total aktiva untuk semua industri manufaktur. Manajemen dan kebijakan kredit yaitu dasar untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. Keputusan itu melibatkan standar kredit, syarat-syarat kredit, dan penentuan siapa yang akan menerima kredit. Dari pembahasan di atas, maka dari itu kami membuat makalah mengenai Piutang Dagang dan Persediaan Barang Dagang.
3
BAB II PEMBAHASAN 2.1 DEFINISI PIUTANG Definisi Piutang Menurut Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut “Receivables are claims held against customers and others for money, goods, or services.” (Kumpulan Ilmu, 2012) Dalam pendapat yang lain, piutang juga didefinisikan dengan pengertian ”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya” (Warren Reeve dan Fess, 2005 : 404). Seomarso berpendapat, bahwa Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk mempernolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan (Soemarso, 2004 : 338). Sedangkan menurut buku Akuntansi Perpajakan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2011 : 24).
2.2 PIUTANG USAHA Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Adakalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial yaitu wesel tagih. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar, sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada asset lain-lain. WP yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dikakukannya.
Dalam akuntansi komersial, Wild dan Kwok (2011: 154-161) sering terjadi pemberian potongan perniagaan ( trade discount -> potongan yang diberikan pada saat terjadi transaksi penjualan dengan mengurangi harga jual yang berlaku) dan potongan tunai ( cash discount > potongan yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan agar pelanggan segera melakukan pembayaran tagihan). Selain itu, sering terjadi retur penjualan. Praktik akuntanasi komersial membukukan potongan tersebut dengan ketentuan perpajakan. Namun, pembukuan penyisihan (allowance) untuk potongan tunai dan retur penjualan tidak diperkenankan untuk tujuan perpajakan karena ketentuan perpajakan lebih menekankan pada keadaan senyatanya dan bukan bersifat antisipatif dengan penyisihan tersebut. 4
Dalam praktik akuntansi komersial, pembentukan penyisihan (cadangan) berguna untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih merupakan hal yang lazim. Menurut weygent. Kimmel dan kieso (2011: 353-355) pembentukan estimasi penyisihan piutang tak tertagih di dasarkan pada: (1) persentase penjualan -> income statement approach; atau (2) presentase piutang usaha -> balance sheet approach. Selain itu perusahaan dapat membuat analisa umur piutang ( againg schedule of account receivable) yang menerapkan persentase yang berbeda untuk berbagai kategori umur piutang.
Keterangan
Direct written-off
Allowance method
method Estimasi jumlah piutang tak
Tidak perlukan
tertagih
Beban piutang tak tertagih
xx
Cadangan piutang tak tertagih - xx Penghapusan piutang usaha
Beban piutang tak
Cadangan piutang tak
tertagih
tertagih xxx
xxx Piutang usaha
Piutang usaha yang telah dihapus
Piutang usaha
xxx
xxx
Piutang usaha
Piutang usaha
xxx
xxx Beban
piutang tak tertagih
Cadangan piutang tak tertagih xxx
xxx Kas Kas
xxx
xxx
Piutang usaha Piutang
xxx
usaha xxx
Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf (h) adalah sebagai berikut (h.) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
5
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memberlakukan metode pengahpusan langsung (direct wriyyen-of method). Akan tetapi, pembentukan cadangan/ pemupukan dana cadangan untuk jenis usaha tertentu seperti: 1. Usaha bank dan badan usaha lain yang meyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jamina Sosial (BPJS) 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan; 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan\ 6. Cadanagn biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industry. Memperkenankan adanya pembentukan penyisihan (cadangan) sesuai dengan ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf c jo. PMK81/PMK.03/2009
Contoh: a.
PT Abadi menjual barang dagang secara kredit kepada PT Zap sebesar Rp.5.500.000 (sudah termasuk PPN 10%) pada tanggal 10 Febuari 2012. PT Abadi telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 maret 2006. System pencatatan persediaan yang digunakan
6
oleh PT Abadi adalah system perpetual, di mana Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah sebesar Rp.3.500.000 Jawab: jurnal Tanggal 10- feb-2012
Keterangan
Debit
Piutang usaha
Kredit 5.500.00
Pajak keluaran
500.000
Penjualan
5.000.000
Harga pokok penjualan
3.500.000
Persediaan
3.500.000
Apabila pencatatan persediaan menggunakan system periodic sebagai berikut. Tanggal 10- feb-2012
Keterangan
Debit
Piutang usaha
Kredit
5.500.000
Pajak keluaran
500.000
Penjualan
5.000.000
Jurnal menggunakan system perpetual tapi tidak dikenakan PPN Tanggal 10-feb-2012
Keterangan
Debit
Piutang usaha
Kredit
5.000.000
Penjualan
5.000.000
Harga pokok penjualan
3.500.000
Persediaan
b.
3.500.000
Pada tanggal 14 febuari 2012, PT Zap mengembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 10 febuari 2012 dari PT Abadi senilai Rp. 2.000.000. harga pokok barang tersebut sebesar Rp. 500.000. PT Abadi mencatat transaksi retur penjualan sebagai berikut : Tanggal 14-feb-2012
Keterangan
Debit
Retur penjualan
Kredit
2.000.000
Pajak keluaran
200.000
Piutang usaha
2.200.000
Harga pokok penjualan
500.000
Persediaan
500.000
Apabila menggunakan system periodic maka jurnal sebagai berikut: Tanggal 14-feb-2012
Keterangan
Debit
Retur penjualan
2.000.000
PPN keluaran
200.000 7
Kredit
Piutang usaha
c.
2.200.000
Pada tanggal 26 febuari PT Abadi menghapus piutang usaha terhadap salah satu debiturnya, karena PT Bola telah mengalami pailit. Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih telah memenuhi ketentuan perpajakan. Piutang yang dihapuskan tersebut sebesar Rp. 1.000.000 Jawab: jurnal menggunakan direct written of method Tanggal 26-feb-2012
Keterangan Beban piutang tak tetagih
Debit
Kredit
1.000.000
Piutang usaha
1.000.000
2.3 PIUTANG DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti ; 1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh WP kepada pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lain-lain; penjualan harta tetap seperti mesin di mana pengeluaran atau pembebanan tersebut akan ditagih lagi kepada pihak tersebut 2. Peminjaman dana 3. Transaksi penyerahan barang atau penyerahan jas Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4, (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau 3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
8
Apabila ada hubungan istimewa di antara WP maka akan menimbulkan dampak terhadap aspek perpajakan masing-masing pihak yang memiliki hungana istimewa tersebut. Dampak tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (3), (3a), (3b), (3c), dan (3d).
3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
9
2.4 NILAI PIUTANG DALAM NERACA Saldo piutang neto pada neraca menurut akuntansi komersial adalah saldo piutang di kurangi penyisihan piutang tak tertagih. Metode penghapusan piutang yang di perkenankan dalam perpajakan di luar 6 usaha yang di atur dalam PMK-81/PMK.03/2009, metode langsung sedangkan dalam akuntansi diperbolehkan memilih metode langsung atau metode pencadangan. 1. Usaha bank dan badan usaha lain yang meyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jamina Sosial (BPJS); 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan; 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadanagn biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industry. 2.5 PIUTANG DI LUAR USAHA Timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klaim asuransi, retitusi pajak, royalty, dll. Apabila dapat ditagih pada waktu singkat dapat di golongkan sebagai asset lancar. Apabila penagihannya di lakukan lebih dari 1 tahun, maka di golongkan sebagi aset lain – lain.
2.6 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 565/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 539/KMK.03/2002 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK. 03/2012 Daluwarsa Penagihan Berdasarkan rumusan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa hak Direktorat Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melakukan penagihan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Adapun yang menjadi tujuan dari pengaturan hak Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi, sehingga UU KUP mengatur mengenai daluwarsa penagihan pajak. Dalam hal Utang Pajak telah memasuki tanggal daluwarsa penagihan, hak negara untuk melakukan penagihan utang pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak tidak lagi dapat dilakukan. 10
Pengertian Penghapusan Piutang Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Keuangan No. 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Piutang Pajak mengatur tentang Piutang Pajak yang dapat dihapuskan. Dirjen Pajak memberikan kebijaksanaan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang masih memiliki kewajiban pajak yang masih terhutang namun dapat dihapuskan sebagaimana dalam ketentuan tersebut. 1. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam: a. Surat Tagihan Pajak (STP); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); e. Surat Ketetapan Pajak (SKP); f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT); g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena : a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau e. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena : a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; 11
b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau d. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Syarat-syarat Penghapusan Piutang Pajak Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam hal hak menagih Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui jangka waktu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, Direktorat Jenderal Pajak wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sehingga diusulkan untuk dihapus. Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Usulan Penghapusan Piutang Pajak setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Direktur Jenderal Pajak. Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 625/PJ./2001 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak dijelaskan yang dimaksud dengan penelitian setempat dan penelitian administrasi. Penelitian setempat dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena :
Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak
12
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang;
Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; Berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, penelitian administrasi adalah penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena Wajib Pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 22 UU KUP dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
13
BAB III ANALISIS KASUS AKUNTANSI PEPRAJAKAN (PIUTANG) 3.1 Penerapan akuntansi perpajakan (piutang) pada PT. Gudang Garam Pada laporan keuangan milik PT. Gudang Garam terdapat “ pinjaman yang diberikan dan piutang ” pada awal pengakuan diukur berdasarkan nilai wajar, ditambah biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai, bila diperlukan. Penyisihan penurunan nilai diakui saat terdapat bukti yang cukup bahwa perseroan dan entitas anak tidak mampu menagih sesuai dengan ketentuan awal. PT. Gudang Garam menggunakan metode analisis umur piutang dalam menaksir tingkat kerugian piutangnya. Pada penyampaian laporan keuangan, tidak terdapat akun cadangan kerugian piutang pada neraca ataupu laba/rugi. PT Gudang Garam di pastikan menggunakan metode penghapusan langsung ( directet write off method ) terkait kerugian atas piutang. Metode tersebut adalah metode yang di perbolehkan dalam perpajakan. Bentuk pengandalian PT. Gudang Garam (Perseroan) dan entitas anak meminimalisir risiko kredit dari piutang dengan menetapkan uang jaminan dan batasan jumlah piutang yang dapat diberikan. Resiko ini juga di jaga dengan pengawasan berkesinambungan atas jumlah dan stastus ketertagihan piutang tersebut. PT. Gudang Garam juga memiliki kepemilikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak, hal tersebut bisa disebut sebagai hubungan istimewa. Karena penyertaan kepemilikannya sekitar 60%-100%, melebihi 25% dari ketentuan perpajakan. Meskipun tidak di jabarkan terkait transaksi piutang pada laporan keuangannyan. Ketika terjadi transaksi khususnya piutang ataupun yang lainnya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, akan berlaku Pasal 18 ayat (3 a-d) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
14
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN Demikianlah makalah tentang akuntansi perpajakan mengenai piutang yang kelompok kami buat,semoga dapat bermanfaat bagi pembelajaran kita selanjutnya dan dapat berguna bagi kita di masa depan. Piutang ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar, sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada asset lain-lain. Dalam praktik akuntansi komersial, pembentukan penyisihan (cadangan) berguna untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih merupakan hal yang lazim.
Ketentuan
perpajakan
lebih
melihat
realitas
pengahapusan langsung (direct wriyyen-of method).
15
dan
memberlakukan
metode
Daftar Pustaka
Agoes,sukrisno dan Estralita trisnawati.edisi 3.Akuntansi Perpajakan,Jakarta : Salemba Empat.
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15244&hlm=.
http://michael-bernandus.blogspot.com/2009/11/makala-akuntansiperpajakan.html?m=1
16
