1. Laporan keuangan perusahaan harus disajikan terpisah antara piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan piutang usaha pihak ketiga untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak akibat adanya hubungan istimewa. 2. Wesel tagih adalah bentuk piutang usaha yang dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial. 3. Penyajian piutang dalam laporan keuangan biasanya nilai piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang neto. Piutang neto yang dicantumkan dalam neraca fiscal dan komersial berbeda. Saldo piutang neto pada neraca fiscal selain usaha: a. Bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang b. Usaha asuransi termasuk badan penyelenggara jaminan social c. Lembaga penjamin simpanan d. Usaha pertambangan e. Usaha pengolahan limbah industry Saldo piutang dikurangi dengan piutang yang tidak dapat ditagih sedangkan saldo piutang neto sedangkan menurut akuntansi komersial ialah saldo piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Metode penghapusan piutang yang diperkenankan dalam perpajakan diluar enam usaha yang diatur dalam PMK-81/PMK.03/2009 adalah metode langsung. 4. Dalam akuntansi diperbolehkan dibentuknya penyisihan piutang tak tertagih karena berbeda dengan peraturan perpajakan yang lebih menekankan pada keadaan senyatanya dan bukan bersifat antisipatif dengan penyisihan tersebut. Dalam akuntansi komersial, hal ini dianggap lazim terhadap piutang yang diragukan tingkat koletibilitasnya sehingga perusahaan dapat menghapus dan membebankannya pada cadangan yang dimaksud. 5. Syarat – syarat penghapusan piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih menurut UU PPH no. 36 th. 2008 pasal 6 ayat 1 sbb: a. Telah dibebankan sebagai biasa dalam laporan laba rugi komersial b. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidka dapat ditagih kepada dirjen pajak c. Telah diserahkan perkara pengadilannya kepada pengadilan negri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis tentang penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan dari jumlah tertentu
1
d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka tiga, tidka berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil 6. Sesuai dengan ketentuan perpajakan UU PPH no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf c, memperkenankan adanya permebtnukan penyisihan untuk jenis usaha tertentu seperti: a. Usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan ak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan social (BPJS) c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan d. Cadangan biaya reklamasi untuk usah pertambangan e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan f.
Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan industry untuk usaha pengolahan limbah industry
7. a)
Piutang Usaha
Rp 25.000.000,00
Penjualan b)
Piutang Usaha
Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00
PPN Keluaran
Rp 2.500.000,00
Penjualan
Rp 25.000.000,00
8. PT Anugerah: Piutang Usaha
Rp 33.000.000,00
PPN Keluaran
Rp 3.000.000,00
Penjualan
Rp 30.000.000,00
Piutang Usaha
Rp 22.000.000,00
PPN Keluaran
Rp 2.000.000,00
Penjualan
Rp 20.000.000,00
Piutang Usaha
Rp 11.000.000,00
PPN Keluaran
Rp 1.000.000,00
Penjualan
Rp 10.000.000,00
PT Budi: Pembelian
Rp 30.000.000,00
PPN Masukan
Rp 3.000.000,00
2
Utang Usaha
Rp 33.000.000,00
PT Cika: Pembelian
Rp 20.000.000,00
PPN Masukan
Rp 2.000.000,00
Utang Usaha
Rp 22.000.000,00
Dandi: Pembelian
Rp 10.000.000,00
PPN Masukan
Rp 1.000.000,00
Utang Usaha
Rp 11.000.000,00
9. Ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung. Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut UU PPh Nomor 36 Pasal 6 ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.
3
Akan tetapi, pembentukan atau pemupukan dana cadangan diperbolehkan untuk jenis usaha tertentu, yaitu: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf c jo. PMK81/PMK.03/2009.
10. Cadangan maksimal piutang tak tertagih yang dapat dibentuk PT Dion Leasing untuk tahun pajak 2011 adalah: {(Rp 500.000.000,00 + Rp 750.000.000,00) : 2} x 0.5% = Rp 3.125.000,00.
11.
PT NOEL Skedul Umur Piutang Usaha Per 31 Desember 2012
(dalam Rupiah)
Umur Piutang (Hari) No
Nama Debitur
Total Belum jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-90 hari
>90 hari
1
PT Apple
60.000.000
60.000.000
2
PT Cherry
40.000.000
40.000.000
3
PT Cappucino
20.000.000
20.000.000
4
PT Espresso
31.000.000
5
PT Monica
15.000.000
51.000.000
82.000.000 15.000.000
4
6
PT Queen Total
60.000.000
Persentase Estimasi Piutang Tak Tertagih
5%
5.000.000
0 15%
0 25%
0
0
14.000.000
14.000.000
46.000.000
125.000.000
231.000.000
35%
45%
16.100.000
56.250.000
77.350.000
Jurnal: Cadangan Piutang Tak Tertagih
Rp 49.850.000,00
Piutang Usaha Beban Piutang Tak Tertagih
Rp 49.850.000,00 Rp 77.350.000,00
Cadangan Piutang Tak Tertagih
Rp 77.350.000,00
12. Cadangan klaim asuransi yang dapat dijadikan biaya pada tahun 2010: Rp 15.000.000.000,00
5
