Analisis Kasus Perburuhan: Stephen Michael Young Melawan PT. Siemens Indonesia
Pesangon Tak Dibayar, Eks Pegawai PT. Siemens Menggugat Senin, 18 Juni 2012 – 18.54 WIBRizka Diputra - Okezone JAKARTA - Stephen Michael Young, mantan karyawan PT Siemens Indonesia,mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Pusat, terhadap bekas perusahaan tempatnya bekerja, lantaran haknya berupauang pesangon belum dibayar.Sidang perkara beregister No: 85/PHI.G/2012/PN. JKT.PST tertanggal 14 Mei 2012yang dipimpin majelis hakim pimpinan Dwi Sugiarto, SH, MH sudah memasukitahap pembacaan jawaban tergugat (PT Siemens Indonesia) atas gugatan penggugat(Stephen Michael Young).Dalam gugatan Stephen yang dibacakan Sapriyanto Refa dan M Nazarudin Salam,disebutkan, sejak penggugat diberhentikan sebagai Manager Power Transmission andDistribution (PTD) Service pada Oktober 2011 hingga hari ini, uang pesangon senilaiEuro 347,602 ditambah bonus tahun 2011 sebesar Rp80,659 juta dan sebesar Euro11,118, serta gaji yang menjadi hak penggugat belum diberikan oleh tergugat.Penggugat merasa kecewa diperlakukan tidak adil oleh tergugat, yakni di PHK tanpakesalahan, tidak ada pemberitahuan, serta tanpa izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI). Yang lebih melanggar hu kum lagi, hak-haknya selama bekerja 13 tahun tidak dipenuhi oleh tergugat. “Penyebab tergugat “Penyebab tergugat mem-PHK, hanya karena penggugat tidak menyetujui draf perjanjian baru tentang perpanjangan kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) yang disodorkan pihak PT Siemen Indonesia. Menurut penggugat, draft baru itu sangatmerugikan dirinya sebagai karyawan, sebab isinya apabila KKWT berakhir, atau putus perjanjian kerja, penggugat tidak mendapat pesangon atau hakhak lainnya.Berbeda dengan isi perjanjian KKWT sebelumnya, yakni mendapat lainnya,” papar Refa dalam keterangannya di Jakarta, Senin pesangon dan lainnya,” papar (18/6/2012).
Stephen, katanya lagi, di PHK oleh PT Siemens Indonesia pada Oktober 2011 tanpakesalahan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa izin dari ( LPPHI), maka konsekwesinya perusahaan itu harus membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantianhak-hak yg blm dibayar dan hak2 lain yang menjadi hak Penggugat/Steven menurutUU No 13/2003.Sementara itu, menurut jawaban kuasa hukum PT Siemens Indonesia, Kantor HukumAdnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), pihak
tergugat menolak dalil yangdisampai penggugat yang dinilai tidak logis dan keliru.Dalam jawaban disebutkan, bahwa dalil tentang selama masa kerja penggugat ditergugat telah melewati batas 3 tahun, kemudian oleh penggugat dianggap sebagaikaryawan tetap, adalah sesuatu yang keliru. Sebab, meski hubungan kerja antara penggugat dan tergugat menggunakan PKWT, bukan berarti harus tunduk pada ketentuan PKWT sebagaimana diatur dalam UUKetenagaker jaan. Hal itu, mengingat perjanjian dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Indonesia.Oleh karena itu, menurut dalil tergugat, berdasarkan perjanjian kerja dan peraturanUU Ketenagakerjaan, maka PT Siemens Indonesia (tergugat) tidak pernah memilikikewajiban hukum apapun. Baik untuk pemberitahuan, peringatan/teguran, uang pesangon, uang penghargaan maupun uang penggantian hak sebagaimana dituntutStephen Michael Young. Analisis kasus :
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangundangan, dan dibayarkan atas dasari suatu perjanjian kerja antara pengusaha termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Stephen Michael Young adalah seorang pekerja di Perusahaan PT. Siemens Indonesiayang hak-hak pekerjanya telah dilanggar oleh perusahaan di mana dia bekerja.Stepehen diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan alasan yang jelas. Menurut Pasal 151 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan didahului dengan perundingan dengna serikat pekerja atau dengan pekerjayang akan diputus hubungan kerjanya. Kemudian jika tidak ada persetujuan tentang pemutusan hubungan kerja tersebut, PT. Siemens Indonesia dapat mengajukan pen etapan PHK kepada Lembaga Pernyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialsebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
Stephen Young juga tidak mendapatkan hak-haknya berupa pesangon sebesar Euro347,602 ditambah bonus tahun 2011 sebesar Rp80,659 juta dan sebesar Euro 11,118,serta gaji yang belum dibayarkan kepadanya. Kejadian ini tidak boleh terjadi karenaUU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 156 ayat (1) diatur bahwa pesangon harus dibayarkan dalam hal pemutusan hubungan kerja dan bonus Stephena dalah uang penghargaan masa kerja yang diatur dalam Pasal 156 ayat (3) UU K etenagakerjaan.
Selain itu, tidak dibayarnya upah Stephen oleh PT. Siemens Indonesia melanggar ketentuan dalam Pasal 88 UU No. 13/2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenaitu, setiap pekerjaan harus dinilai dengan upah dan harus dibayar berdasarkan asas nowork no pay.
Alasan Pemutusan Hubungan Kerja atas Stephen Young juga sangat tidak mendasar,yaitu dikarenakan Stephen Young tidak menyetujui draf Perjanjian Kerja WaktuTertentu yang diajukan oleh PT. Siemens Indonesia. Draf perpanjangan PerjanjianKerja Waktu Tertentu tersebut dinilai sangat merugikan karena isinya menyatakan bahwa pekerja dapat diputus hubungan kerjanya sewaktuwaktu dan tidakmendapatkan pesangon pada saat pemutusan hubungan kerja yang sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.Mengenai kewarganegaraan Stephen Young yang merupakan Warga Negara Asing,UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa Stephen seharusnya dapat bekerja denganwaktu tertentu dan paling lama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila akandiperpanjang, perjanjian kerja harus diperbaharui dengan ketentuan jeda waktu pembaharuan selama 30 hari. Akan tetapi, PT. Siemens Indonesia mengindahkankete ntuan tersebut dengan mempekerjakan Stephen secara kontinu selama 13 tahunseakanakan Stephen adalah karyawan tetap PT. Siemens yang berkewarganegaraanIndonesia. Hal inilah yang juga menjadi kelalaian Stephen Young karena tidakmemperhatikan ketentuan yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengaturtentang Warga Negara Asing.Warga Negara Asing sebagaimana dijelaskan di atas memiliki pengaturan khusus.Dalam hal ini Stephen tidak memperhatikannya dan akan menimbulkan kerugian bagidirinya sendiri sebagai pekerja. Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus tunduk padaBab VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diatur dalam Pasal 42
–
49UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Memang inilah yang menjadi kesalahanStephen Young dalam kasus ini. Stephen seharusnya tahu hak dan kewajiban diasebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang diatur dalam UUKetenagakerjaan tersebut.PT. Siemens Indonesia mendasarkan perjanjian kerja dengan Stephen hanya padakesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengenai perjanjian kerja tidak bolehdilakukan apabila bertentangan dengan perundang-undangan Republik Indonesia,
dalam hal ini UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 51 ayat (2)mengatur bahwa perjanjian kerja yang disyaratkan tertulis harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam kasus ini, apabila draf perjanjiankerja waktu tertentu yang disodorkan oleh PT. Siemens Indonesia tidakmencantumkan ketentuan mengenai hak berupa pesangon bagi pekerja, maka perjanjian tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13/2003da n harus dinyatakan batal demi hukum. Hal itu menjadi wajar apabila Stephen tidakmau menandatangani perpanjangan perjanjian tersebut karena di samping bertentangan dengan peraturan yang berlaku, juga sangat merugikan dirinya.Selanjutnya, dengan alasan tersebut Stephen Michael Young mengajukan gugatanterhadap PT. Siemens Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusatdengan register perkara No: 85/PHI.G/2012/PN. JKT.PST tertanggal 14 Mei 2012.Pengadilan Hubungan Industrial menurut Pasal 55 UU No. 2/2004 merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Hukum acara ya ng berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali diatur secara khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57UU No. 2/2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial. Langkahnyauntuk menggugat PT. Siemens Indonesia merupakan hal yang tepat mengenaikompetensi absolut. Akan tetapi, sebelum mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial, antara Stephen Young dan PT. Siemens Indonesia harusdiusahakan penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan (non ajudication)
terlebih dahulu melalui tahap mediasi dan konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal3 dan 4 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan HubunganIndustrial. Apabila mediasi dan konsiliasi tidak juga mencapai kesepakatan, sesuaidengan Pasal 5 UU No. 2/2004, baru kemudian dapat diajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial
