Analisis Kasus Susu Formula Dan Perlindungan Konsumen

ANALISIS KASUS SUSU FORMULA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KASUS

Di Indonesia, nasib perlindungan konsumen masih berjalan tertatih-tatih. Hal-hal ini menyangkut kepentingan konsumen memang masih sangat miskin perhatian. Setelah setahun menunggu, Kementerian Kesehatan akhirnya mengumumkan hasil survei 47 merk susu ormula  bayi untuk usia !-" bulan. Hasil survei menyimpulkan, tidak ditemukan bakteri Enterobacter  bakteri Enterobacter  Sakazakii. Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Institut #ertanian $ogor, yang menyebutkan, %%,7&' susu ormula (dari %% sampel), dan 4!' makanan bayi (dari *+ sampel) yang dipasarkan pril hingga uni %!!" terkontaminasi E. terkontaminasi E. Sakazakii S akazakii.. pa pun perbedaan perbedaan yang tersaji tersaji dari kedua survei survei terseb tersebut, ut, yang yang jelas jelas kasus kasus susu susu ormul ormulaa ini telah mengua menguak k akta akta laten laten dan manie maniess menyangkut perlindungan konsumen. Ini membuktikan baha hal-hal menyangkut kepentingan (hukum) konsumen rupanya memang masih miskin perhatian dalam tata hukum kita, apalagi  peran konsumen dalam pembangunan ekonomi.

Tanggung Tanggung Jawab J awab Produk 

Dalam perlindungan konsumen sesungguhnya ada doktrin yang disebut stri/t produ/t liability liability,, yakni tanggung jaab produk yang bertujuan bertujuan untuk memberikan perlindungan perlindungan kepada konsumen. Ini dapat kita lihat dalam #asal %% 0ndang-0ndang 1omor 2 3ahun * tentang #erli #erlindun ndungan gan Konsum Konsumen, en, yang mengat mengatur ur baha baha pembukt pembuktian ian terhada terhadap p ada tidakny tidaknyaa unsur  unsur  kesalahan menjadi beban dan tanggung jaab pelaku usaha. Dokt Doktri rin n ters tersebu ebutt sela selara rass denga dengan n doktr doktrin in perb perbua uata tan n mela melaa an n hukum hukum (pas (pasal al *&"+ *&"+ K0H#erdata) yang menyatakan, 53iap perbuatan melanggar hukum yang membaa kerugian  bagi orang lain, meajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.6 0ntu 0ntuk k dapat dapat dikat dikataka akan n seba sebagai gai perb perbuat uatan an mela melaa an n hukum hukum berd berdas asar ar pasal pasal *&"+ *&"+ K0H#erdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur, seperti adanya perbuatan melaan huku hukum, m, adan adany ya unsu unsurr kesa kesala laha han, n, keru kerugi gian an,, dan dan adan adany ya hubu hubung ngan an seba sebabb-ak akib ibat at yang ang

menunjukkan

adanya

kerugian

yang

disebabkan

oleh

kesalahan

seseorang.

0nsur-unsur ini pada dasarnya bersiat alternati. rtinya, untuk memenuhi baha suatu  perbuatan melaan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsure tersebut. ika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai  perbuatan melaan hukum. Doktrin strict product liability masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Doktrin tersebut selayaknya dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melaan hukum (tort ) sebagaimana diatur dalam pasal *&"+ Kitab 0ndang-0ndang Hukum #erdata. Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat  pihak yang menimbulkan kerugian. #ihak di sini bisa berarti produsenpabrik, supplier, pedagang  besar, pedagang e/eranpenjual ataupun pihak yang memasarkan produk. Ini tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selama ini, kualiikasi gugatan yang masih digunakan di Indonesia adalah anprestasi (deault). pabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pengusaha, kualiikasi gugatannya adalah anprestasi. ika gugatan konsumen menggunakan kualiikasi perbuatan melaan hukum (tort), hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. $ila tidak, konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur seperti adanya perbuatan melaan hukum. adi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian berat, karena harus membuktikan unsur  melaan hukum. Hal inilah yang dirasakan tidak adil oleh konsumen, karena yang tahu proses produksinya adalah pelaku usahanya. #elaku usahalah yang harus membuktikan baha ia tidak lalai dalam  proses produksinya. 0ntuk membuktikan unsur 8tidak lalai8 perlu ada kriteria berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara tentang 83ata 9ara #roduksi :ang $aik8 yang dikeluarkan instansi atau departemen yang berenang. Kedigdayaan Produen .

$erdasarkan prinsip kesejajaran kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, hal itu mestinya tidak dengan sendirinya membaa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur perbuatan melaan hukum. ;leh karena itu, terhadap doktrin perbuatan melaan hukum dalam perkara konsumen, seyogiannya dilakukan 8deregulasi8 dengan menerapkan doktrin stri/t  produ/t liability ke dalam donktrin perbuatan melaan hukum. Hal ini dapat dijumpai landasan

hukumnya dalam pasal *+!4 Kitab 0ndang-0ndang Hukum #erdata yang menegaskan baha  penjual bertanggung jaab adanya 8/a/at tersembunyi8 pada produk yang dijual.
kelalaian

 berenanglah

yang

kesalahan6

terhadap

sebuah

harus membuktikan apakah

produk.

betul ada

#adahal,

pihak-pihak 

kesalahankelalaian

dalam

 produknya tersebut.

ANALISIS

$erdasarkan studi kasus diatas, perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini terlihat ketika Kementerian Kesehatan baru mengumumkan setelah setahun lamanya para konsumen susu ormula bayi ingin mengetahui akta baha susu ormula bayi untuk usia !-"  bulan tersebut apakah mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii atau tidak.  1amun akta yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan hasil  penelitian dari temuan peneliti Institut #ertanian $ogor, yang menyebutkan %%,7&' susu ormula (dari %% sampel), dan 4!' makanan bayi (dari *+ sampel) yang dipasarkan pril hingga uni %!!" terkontaminasi E. Sakazakii. pa pun perbedaan yang tersaji dari kedua survei tersebut, yang jelas kasus susu ormula ini telah menguak akta laten dan manies menyangkut  perlindungan konsumen. Ini membuktikan baha hal-hal menyangkut kepentingan (hukum)

konsumen rupanya memang masih miskin perhatian dalam tata hukum kita, apalagi peran konsumen dalam pembangunan ekonomi. Dalam perlindungan konsumen sesungguhnya ada doktrin yang disebut stri/t produ/t liability, yakni tanggung jaab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini dapat kita lihat dalam #asal %% 0ndang-0ndang 1omor 2 3ahun * tentang #erlindungan Konsumen, yang mengatur baha pembuktian terhadap ada tidaknya unsur  kesalahan menjadi beban dan tanggung jaab pelaku usaha. Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. #ihak di sini bisa berarti produsenpabrik, supplier, pedagang besar, pedagang e/eranpenjual ataupun pihak yang memasarkan produk. Ini tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.