Analisis Pengaruh Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Keuangan dan Rasio Belanja Daerah
Disusun oleh : Nama : Hero Birawan Birawan NIM: A1C115041 A1C115041
Abstrak : data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) tahun anggaran 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran analisis keuangan dan belanja pemerintah terhadap keuangan pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) dan bagaimana kinerja pemerintah dalam memgelola dana tersebut dilihat menggunakan dua analisis diatas. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah dan menduung pelaksanaan otono mi daerah dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja d aerah tahun anggaran 2015 dan 2016. Teknik atau perhitungan perhitungan yang digunakan menggunakan lebih khususnya menggunakan beberapa analisis keuangan yaitu : rasio lancar, rasio kas, rasio solvabilitas, dan rasio utang terhadap eku itas) dan analisis belanja pemerintah yaitu : ( analisis varians belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja). Hasil penelitian yang diperoleh dari rasio efisiensi belanja misalnya memperoleh hasil rpada tahun 2015 sebesar 94,46% dan pada tahun 2016 sebesar 95,39% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kedua tahun diatas pemerintah
daerah telah menggunakan dana APBD yang diberikan secara efisien dan pada tahun 2016 pemerintah lebih efisien lagi karena penggunaan dana daerahnya mengalami peningkatan. Kata-kata kunci :
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar belakang Pemerintah merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pemberian layanan yang layak kepada masyarakat. Dalam menjalankan wewenang dan tugas untuk mengatur pemerintahan dan peningkatan perekonomian tersebut diperlukan pembiayaan dari Negara, pembiayaan tersebut diperoleh dengan cara memungut berbagai macam jenis pendapatan dari masyarakat dan disusun dalam bentuk dana APBN dan APBD, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan guna penyelegggaraan dan belanja pemerintah agar dapat terpenuhinya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut akan membentuk beberapa dapartemen atau dinas yang menjalankan dan melaksanakan program atau kegiatan tersebut. Kinerja keuangan dapartemen atau dinas tersebut dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode dan ternik, diantaranya : 1. Analisis Keuangan 2. Analisis Pendapatan 3. Analisis Belanja
1.2.
Rumusan masalah Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah “Analisis keuangan pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) menggunakan rasio keuangan dan rasio belanja daerah”.
1.3.
Tujuan Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui a nalisis keuangan pemerintah daerah(UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat NTB) menggunakan rasio keuangan dan rasio belanja daerah.
BAB II PEMBAHASAN 2.1.Pengertian dan Fungsi Akuntansi
Secara sederhana kegiatan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dapat disebut akuntansi. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang berusaha memberikan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Akuntansi telah banyak dipelajari dan telah banyak dibahas dalam buku-buku bacaan yang ada. Pendekatan akuntansi juga dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu, dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau peruahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang diebut sebagai laporan keuangan. Data yang ada dalam akuntansi keuangan digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan sektor privat memberikan informasi keuangan kepada manajemen, para pemilik modal dan para investor atau kreditur. Sedangkan dilihat dari segi fungsinya, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed Belkaoui (1991) : “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternative tindakan”. Berdasarkan dua pengertian dari segi prosesnya da n dari segi fungsinya diatas, maka Revrisond Baswir: (2000), menyatakan bahwa informasi akuntansi, oleh para pemakainya ternyata diharapkan untuk dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternative tindakan. Kegiatan yang dilakukan dalam akuntansi meliputi kegiatan : 1. Identifikasi suatu transaksi. 2. Pengukuran suatu transaksi. 3. Pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi. 4. Pelaporan transaksi-transaksi. 5. Analisis terhadap laporan-laporan yang ada. 2.2.Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Dalam waktu yang relative singkat akuntansi rector public atau akuntansi pemerintahan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah, dan berbagai organisasi public lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencangkup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan, sitem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implementasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perkembangan pada sektor publik/pemerintahan dewasa ini menuntut dilaksanakannya pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu : hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam rangka memberikan informasi dan
pengungkapan atas aktivitas kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas public. Govermental Accounting Standar Board (GASB) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintahan, dimana laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, social, dan politik (Mardiasmo, 2007:7). 2.3. Sifat dan K arakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk menc apai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor public meliputi faktorekonomi, politik, kultur, dan demografi. Sifat lembaga pemerintahan berbeda dari perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba, adalah salah satu factor yang menyebabkan dibedakannya akuntansi pemerintahan dari akuntansi perusahaan. Sifat khas lembaga pemerintahan menurut Edward S. Lyn (1994) adalah sebagai berikut : a. Keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatannya. b. Ia tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh warga Negara, dan pemilikan ini tidak dibutikan oleh adanya pemilikan saham yang dapat diejualbelikan. c. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diterima masyarakat dari pemerintah. Demikian pula sebaliknya.
Walaupun demikian, yaitu sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, namun tidak berarti bahwa kegiatan akuntansi pemerintahan sama sekali berbeda dari kegiatan akuntansi perusahaan. Sebagaimana halnya akuntansi perusahaan, kegiatan akuntansi pemerintahan juga meliputi pencatatan, penggolong-golongan, peringkasan, pelaporan, dan penafsiran transaksi-transaksi keuangan suatu lembaga pemerintahan. Sehingga tidak mengherankan bila berbagai prinsip akuntansi, terminology, dan bentuk laporan akuntansi perusahaan yang bertujuan mencari laba, ditemu juga dalam akuntansi pemerintahan. Beberapa karakteristik dari akuntansi pemerintahan, diantaranya seba gai berikut : a. Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan. b. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaiman ahalnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. c. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu Negara sangat dipen garuhi oleh sistem pemerintahan Negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu Negara dengan Negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahannya. d. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolonggolongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu Negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap Negara atau daerah.
2.4.Tujuan Akuntansi Sektor P ublik
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor public untuk :
memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana public. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
2.5.Pengertian Laporan K euangan
Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi. Sebagai hasil akhir dari suatu siklus akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik berbagai pihak, semisal para pemilik perusahaan dan kreditor. 2.6.Pengertian Laporan K euangan Sektor Publik
Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor public untuk memberikan informasi kepada public, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meksipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk
melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. 2.7.Tujuan Laporan K euangan
Tujuan Laporan Keuangan dapat ditinjau dari perspektif informasi dan perspektif pertanggungjawaban. IAI menggunakan dua perspektif tersebut sebagaimana dinyatakan dalam SAK ETAP (2009, par.2.1). paragraph tersebut menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan dari perspektif informasi adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Sementara dari perspektif pertanggungjawaban, tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dari segi ini laporan keuangan adalah alat pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan. 2.8.Unsur / Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan pemerintahan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CALK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas (Laporan Realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran). Laporan finansial terdiri atas (neraca, laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas). CALK ini merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2.9.Teknik Analisa Laporan Keuangan
Beberapa teknik analisa laporan keuangan : 1. Analisa Rasio Keuangan Rasio keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Misalnya pos penjualan dengan biaya penjualan memiliki hubungan signifikan. Tetapi antara bembelian dengan sewa kantor bisa saja dihubungkan tetapi tidak signifikan. Rasio keuangan hanya menyederhanakan hubungan antar pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memberikan penilaian. Adapun rasio keuangan yang popular adalah : 1. Rasio Likuiditas Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan semua kebutuhan jangka pendek. Rasio likuiditas ini terdiri atas : a. Rasio Lancar (current ratio) Rasio lancar merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. b. Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas, dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. c. Rasio Cepat (Quick Ratio) Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik. Karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. d. Rasio Modal Kerja terhadao Total Aset Adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto.
2. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Rasio Utang (leverage ratio) Rasio utang sangat penting bagi kreditur dan calon kreditur potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditur untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya, rasio utang terdiri dari : a. Rasio Utang terhadap Modal (total debt to equity ratio) Rasio ini digunakan untuk mengetahui mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. 4. Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun pada umumn ya pertumbuhan belanja memiliki kecendrungan untuk naik. Alasannya, kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, Perubahan nilai mata uang, dan penyesuaian factor makro ekonomi (Mahmudi : 2006). Analisis pertumbuhan belanja ini terbagi atas : a. Analisis Varians Belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisis antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran den gan realisasinya
yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja opersasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. c. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total reallisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang besifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. d. Rasio Efisiensi Belanja Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasikan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang
dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.
HASIL PENELITIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN 2015 – 2016
URAIAN
RE F
2015
%
ANGGARAN
REALISASI
Rp19,493,102,00
Rp24,132,525,10
0
3
Rp575,572,100
Rp781,609,589
2016
%
ANGGARAN
REALISASI
Rp26,293,098,00
Rp29,693,494,86
0
7
Rp904,516,600
Rp1,151,187,264
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli
123.8 0 135.8 0
112.9 3 127.2 7
Daerah Yang Sah Jumlah
Rp20,068,674,10
Rp24,914,134,69
0
2
Pendapatan Asli
124.1
Rp27,197,614,60
Rp30,844,682,13
113.4
4
0
1
-
Rp284,080,000
Rp264,890,000
93.24
1
Daerah BELANJA BELANJA
OPERASI
Belanja
-
-
Pegawai Belanja
Rp958,159,660
Rp905,485,047
94.50
Rp840,987,410
Rp811,466,246
96.49
Rp958,159,660
Rp905,485,047
94.50
Rp1,125,067,410
Rp1,076,356,246
95.67
Rp172,450,000
Rp158,857,400
92.12
Rp734,889,400
Rp705,672,400
96.02
Rp100,000,000
Rp98,095,000
98.10
Rp164,150,000
Rp148,700,000
90.59
Barang Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL
Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan
OPERASI
Belanja
-
-
-
Rp284,080,000
Rp264,890,000
93.24
Pegawai Belanja
Rp958,159,660
Rp905,485,047
94.50
Rp840,987,410
Rp811,466,246
96.49
Rp958,159,660
Rp905,485,047
94.50
Rp1,125,067,410
Rp1,076,356,246
95.67
Rp172,450,000
Rp158,857,400
92.12
Rp734,889,400
Rp705,672,400
96.02
Rp100,000,000
Rp98,095,000
98.10
Rp164,150,000
Rp148,700,000
90.59
Rp272,450,000
Rp256,952,400
94.31
Rp899,039,400
Rp854,372,400
95.03
Rp1,230,609,660
Rp1,162,437,447
94.46
Rp2,024,106,810
Rp1,930,728,646
95.39
Rp18,838,064,44
Rp23,751,697,24
126.0
Rp25,173,507,79
Rp28,913,953,48
114.8
0
5
0
5
Rp18,838,064,44
Rp23,751,424,24
Rp25,173,507,79
Rp28,913,953,48
0
5
0
5
Barang Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL
Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja
SURPLUS /
8
6
(DEFISIT) SISA LEBIH
126.0 8
PEMBIAYAAN ANGGARAN
NERACA UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUMBAWA BARAT URAIAN ASET
CAT
2015
2016
114.8 6
Rp18,838,064,44
Rp23,751,697,24
0
5
Rp18,838,064,44
Rp23,751,424,24
0
5
SURPLUS /
126.0 8
Rp25,173,507,79
Rp28,913,953,48
0
5
Rp25,173,507,79
Rp28,913,953,48
0
5
114.8 6
(DEFISIT) SISA LEBIH
126.0 8
PEMBIAYAAN ANGGARAN
NERACA UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUMBAWA BARAT URAIAN
CAT
2015
2016
Rp57,105.00
Rp0.00
Persediaan
Rp24,165,309.50
Rp25,653,073.10
JUMLAH ASET
Rp24,222,414.50
Rp25,653,073.10
ASET ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah Kas di Bendehara Pengeluaran Kas di Bendahara
Penerimaan Kas di BLUD Investasi Jangka Panjang Piutang Pajak Piutang Retribusi Beban Dibayar Dimuka Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang
114.8 6
Penerimaan Kas di BLUD Investasi Jangka Panjang Piutang Pajak Piutang Retribusi Beban Dibayar Dimuka Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Persediaan
Rp24,165,309.50
Rp25,653,073.10
JUMLAH ASET
Rp24,222,414.50
Rp25,653,073.10
Rp2,180,606,732. 43
Rp2,762,267,396.35
Rp5,000,000.00
Rp5,297,000.00
Rp2,209,829,146. 93
Rp2,793,217,469.45
Rp670,500.00
Rp265,000.00
Rp2,209,158,646. 93
Rp3,066,414,135.13
LANCAR
JUMLAH ASET TETAP
JUMLAH ASET
LAINNYA
TOTAL ASET
UTANG JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (UTANG LANCAR) EKUITAS
LAINNYA
TOTAL ASET
Rp2,209,829,146. 93
Rp2,793,217,469.45
Rp670,500.00
Rp265,000.00
Rp2,209,158,646. 93
Rp3,066,414,135.13
UTANG JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (UTANG LANCAR) EKUITAS
ANALISIS RASIO ANALISIS
RUMUS
RASIO
HASIL PERHITUNGAN 2015
RASIO (%)
2016
2015
2016
ANALISIS RASIO KEUANGAN
RASIO
Aktiva Lancar /
LANCAR
Utang Lancar
36,1259
96,8040
3612,59%
9680,40%
0,0852
0,0000
8,52%
0,00%
0,085167785
0
8.52%
0.00%
Rp3.295,7929
Rp10.540,4433
329579,29%
1054044,33%
Rp0.000304
Rp0.000086
0,03%
0,01%
(Kas+Efek) / RASIO KAS
Utang Lancar (Aset LancarPersediaan)/Utang
RASIO CEPAT
Lancar
RASIO
Total Aktiva /
SOLVABILITAS Total Utang RASIO UTANG
Total Utang /
TERDADAP
Jumlah Ekuitas
EKUITAS
Dana
ANALISIS RASIO BELANJA
RASIO
Aktiva Lancar /
LANCAR
Utang Lancar
36,1259
96,8040
3612,59%
9680,40%
0,0852
0,0000
8,52%
0,00%
0,085167785
0
8.52%
0.00%
Rp3.295,7929
Rp10.540,4433
329579,29%
1054044,33%
Rp0.000304
Rp0.000086
0,03%
0,01%
6817221300,00%
9337816400,00%
(Kas+Efek) / RASIO KAS
Utang Lancar (Aset LancarPersediaan)/Utang
RASIO CEPAT
Lancar
RASIO
Total Aktiva /
SOLVABILITAS Total Utang RASIO UTANG
Total Utang /
TERDADAP
Jumlah Ekuitas
EKUITAS
Dana
ANALISIS RASIO BELANJA
ANALISIS VARIANS
Anggaran -
BELANJA
Realisasi
RASIO
Realisasi Belanja
BELANJA
Operasi / Total
OPERASI
Belanja Daerah
RASIO
Realisasi Belanja
BELANJA
Modal / Total
MODAL
Belanja Daerah
RASIO
(Realisasi Belanja
EFISIENSI
/ Anggaran
BELANJA
Belanja) x 100
Rp68.172.213
Rp93.378.164
0.7790
0.5575
77,90%
55,75%
0.2210
0.4425
22,10%
44,25%
0.9446
0.9539
94,46%
95,39%
OPERASI
Belanja Daerah
RASIO
Realisasi Belanja
BELANJA
Modal / Total
MODAL
Belanja Daerah
RASIO
(Realisasi Belanja
EFISIENSI
/ Anggaran
BELANJA
Belanja) x 100
0.2210
0.4425
22,10%
44,25%
0.9446
0.9539
94,46%
95,39%
Penjelasan : A. Analisis Rasio Keuangan
1. Rasio Lancar : Dari data di atas pada kolom rasio lancar dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 memperoleh hasil Rp. 36,1259 dan memiliki rasio sebesar 3612,59% yang dimana jumlah ini lebih kecil dari yang diperoleh tada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 96,8040 dan memiliki rasio sebesar 9680,40% atau dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami kenaikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya sebesar 6067,81%, ini berarti bahwa kemampuan pemerintah
Penjelasan : A. Analisis Rasio Keuangan
1. Rasio Lancar : Dari data di atas pada kolom rasio lancar dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 memperoleh hasil Rp. 36,1259 dan memiliki rasio sebesar 3612,59% yang dimana jumlah ini lebih kecil dari yang diperoleh tada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 96,8040 dan memiliki rasio sebesar 9680,40% atau dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami kenaikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya sebesar 6067,81%, ini berarti bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utang lancar nya semakin lama semakin baik dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Maka, ini memiliki arti bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah sudah baik atau mampu dalam melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya atau asset lancarnya dapat menutupi utang lancarnya dan pada tahun 2016 kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya atau utang lancarnya berkembang ke arah yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban atau utang lancarnya meningkat yaitu sebesar 9680,40% ini berarti asset lancar dap at menutupi sebagian besar utang lancar pemerintah daerah. 2.
Rasio Kas : Dari data diatas yang ada pada kolom rasio kas, menjelaskan
bahwa pebandingan antara kas yang ada di dalam pemerintah daerah (UPTD PPDRD Sumbawa Besar) dan total kewajiban jangka pendek atau utang lancar nya. Pada data diatas menunjukan penurunan kas pemerintah daerah dalam menutupi utang lancarnya selama 2 tahun terakhir dimana pada tahun 2015 rasio kas sebesar 8,52% hasil ini lebih besar dari yang dipeoleh tahun 2016 yang rasionya sebesar 0,00% ini berarti mengalami penurunan dalam melunasi utang lancarnya.
3. Rasio Cepat : seperti yang terlihat pada data diatas hasil perhitungannya, nilai rasio cepat Pemerintah daerah NTB (UPTD P PDRD Sumbawa Barat) pada tahun 2015 sebesar 8,52% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0% Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan tersebut memperlihatkan nilai yang baik atau sehat pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 pengalami penurunan hingga 0% . Hal ini berarti pemerintah daerah (UPTD PPDRD Sumbawa Barat ) pada tahun 2015 di atas memiliki asset yang cukup untuk membayar utangnya sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan ini berarti pada tahun 2016 ini pemerintah daerah (UPTD PPDRD Sumbawa Barat ) tidak memiliki asset yang cukup untuk membayar utangnya seperti pada tahun 2015 . 4. Rasio Solvabilitas : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio solvabilitas pada Pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) tahun 2015 sebesar 329579,29% dan pada tahun 2016 sebesar 1054044,33%. Dari nilai-nilai rasio solvabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun pada k asus diatas tetap mengalami peningkatan tiap tahunya namun harus tetap dipertahankan dan di waspadai jika mengalami penurunan. 5. Rasio Utang Terhadap Ekuitas : Dari data yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio menunjukan bahwa pada tahun 2015 rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0.000304 atau sebesar 0,03% dan untuk tahun 2016 sebesar 0.000086 atau sebesar 0,01%..
B. Analisis Rasio Belanja 1. Analisis Varians Belanja : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa
analisis varians ini sangat sederhana, walaupun analisis varians ini sederhana
namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti, pada tahun anggaran 2015 menunjukan anggaran sebesar Rp1.230.609.660 (terlihat pada lap. Realisasi anggaran) dan realisasi anggarannya sebesar Rp1.162.437.447 atau sebesar 94,46% sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp68.172.213 atau sebesar 5,54% yang tidak terealisasi dari total APBD. Jumlah angg aran yang tidak terealisasi dilihat dari persentasinya jumlahnya relative kecil sehingga Pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) memiliki kinerja yang baik pada tahun 2015. Pada tahun 2016 anggarannya menunjukan angka sebesar Rp2.024.106.810 dan realisasi anggarannya sebesar Rp1.930.728.646 atau sebesar 95,38% sehingga ini menimbulkan selisih Rp93.378.164 atau sebesar 4,62% yang tidak terealisasi dari total APBD. Jumlah anggaran yang tidak terealisasi dilihat dari persentasinya jumlahnya relative kecil. Sehingga Pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) memiliki kinerja yang semakin baik dalam pengelolaan dana daerah pada tahun 2016 tersebut. 2. Rasio Belanja Operasi dan Modal Terhadap Belanja : berdasarkan tabel
atau data diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) tahun anggaran 2015 sampai 2016 lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi dari pada belanja modal. Ini terlihat dari persentase realisasi anggran untuk belanja op erasi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 77,90% dan 55,75% dan realisasi anggaran pada belanja modal pada tahun 2015 dan 2016 seb esar 22,10% dan 44,25%. Sehingga pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) perlu menekan besarnya alokasi dana untuk belanja operasi guna dialokasikan untuk belanja modal agar dapat tersedianya sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat. 3. Rasio Efisiensi Belanja : Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah
daerah dalam hal ini ialah pemerintah daerah NTB (UPTD PPDRD Sumbawa Barat) pada tahun 2016 relatif lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2015.
Karena tingkat efisiensi pada tahun 2015 sebesar 94,46% angka ini lebih rendah dari tahun 2015 yaitu sebesar 95,39% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kedua tahun diatas pemerintah daerah telah menggunakan d ana APBD tersebut secara efisien. Namun, pada tahun 2016 pemerintah lebih efisien lagi dalam penggunaan dana tersebut.
BAB III PENUTUP 3.1.Kesimpulan Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis rasio belanja pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) tahun anggaran 2015 dan 2016. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan dari kedua analisis yang digunak an diatas, rata-rata kinerja pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) selama tahun 2015 hingga 2016 dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Karena mampu mengalokasikan dana sesuai dengan porsi dan kebutuhan dan tidak ada terjadinya pemborosan dalam penggunaan dana. Misalnya diliat dari rasio efisiensi belanja yang sudah digunakan secara efisien karena pengalokasian dana untuk kepentingan bersama khususnya masyarakat hamper mencapai 100%. 3.2.Saran Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpu lan yang diberikan oleh penulis, maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran, sebagai berikut : 1. Pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) sebaiknya dapat mengetahui potensi yang ada di daerah tersebut sehingga mampu memanfaatkan potensi tersebut guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 2. Sebaiknya pemerintah daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Barat-NTB) meningkatkan sarana dan prasarana khususnya pada pelayanan publik yang ada di daerah tersebut guna merangsang masyarakat agar terangsang untuk
memajukan daerahnya dengan rutin dan tertib membayar pajak dan retribusi daerah.
DAFTAR PUSTAKA
