(AUDIT) CONTOH KERTAS KERJA

CONTOH KERTAS KERJA AUDIT
APRIL 1, 2013ASNAMAULIDA UNCATEGORIZED LEAVE A COMMENT
Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)

KERTAS KERJA AUDIT
Auditee : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku : 2012
Dibuat oleh : Asna Maulida Rizky
Direview oleh : Moch. Bara Ampera
PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT

Tujuan
Memahami DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah-langkah
1. Wawancara dengan manajemen dan staf kunci.
2. Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen.
3. Review laporaan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja dan prioritasnya.
4. Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas.
5. Telusuri sistem dan prosedur pengendalian.
6. Analisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan hasilnya.
7. Identifikasi risiko entitas.
8. Review laporan-laporan audit dan studi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.
Hasil
1. Gambaran Umum Entitas
2. Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas
3. Informasi Lainnya
=========================================================================
TIM AUDIT KINERJA

KERTAS KERJA AUDIT
Tahun Buku : 2012
GAMBARAN UMUM ENTITAS
1. PROFIL ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
2. VISI
"Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien"
3. MISI
1. Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
3. Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.
4. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
5. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
6. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
7. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
8. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.
STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktorat Transformasi Perbendaharaan;
5. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
6. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Direktorat Sistem Perbendaharaan.
RENCANA STRATEGIS
Organisasi
Pelayanan prima
Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara
Pengembangan organisasi yang modern
Pengelolaan anggaran yang optimal
Peningkatan Kualitas SDM
Reformasi Birokrasi
Fungsi Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan belanja negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi Pengelolan Kas Negara
Pengelolaan Kas Negara yang optimal
Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien
Fungsi Sistem Manajemen Investasi
Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil
Optimalisasi penyaluran dana investasi
Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar
Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda
Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya
Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman
Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program
Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan
Fungsi Badan Layanan Umum
Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif
Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik
Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum
Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Transparansi pengelolaan keuangan negara
Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum
Fungsi Sistem Perbendaharaan
Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas
Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara
Fungsi Transformasi Perbendaharaan
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi
Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
=========================================================================
TIM AUDIT KINERJA

KERTAS KERJA AUDIT
Tahun Buku : 2012
IDENTIFIKASI AREA KUNCI

Tujuan
Menentukan area kunci.
Langkah-langkah
1. Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada empat tugas utama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), yaitu:
1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut:
1. risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
2. Signifikansi, yaitu dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Disini tim audit berfokus pada visibilitasnya
3. Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsur efektivitas, peningkatan perencanaaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini peningkatan pengendalian dan pengelolaan dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit melakukan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Keuangan.
4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar profesional.
analisis untuk menentukan area kunci berdasarkan area dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut.
1. Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen tidak tercapainya '3E' (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).
2. Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain Materialitas keuangan, Batas kritis keberhasilan, Visibilitas.
3. Dampak hasil pemeriksaan, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang bertugas menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam "dampak hasil pemeriksaan" adalah apakah tugas Jenderal Perbendaharaan (DJPB) tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya audit kinerja ini.
4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional.
Hasil
1. Area Audit Profesional
Dari kelima area audit potensional yang ada, area audit yang dipilih adalah 'penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara'.
2. Area kunci
Area kunci yang akan dinilai oleh tim audit berdasarkan hasil analisis dalam pelaksanaan audit di lapangan, yaitu:
penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.
=========================================================================
TIM AUDIT KINERJA

KERTAS KERJA AUDIT
Tahun Buku : 2012
PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT
Tujuan
Menetapkan tujuan audit tetap (firm audit objective) dan lingkup audit.
Langkah-langkah
1. Tentukan tujuan audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Tentukan lingkup audit dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya
2. Sesuaikan lingkup audit
3. Gunakan pertimbangan profesional
4. Pertimbangkan karakteristik objek audit
Hasil
1. Tujuan Audit Tetap
Dari lima area potensial yang ada, tim audit melihat area 'penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara' adalah yang terpenting untuk dilakukan audit karena betapa besar dampak area tersebut. Bersasarkan pertimbangan di atas, tim audit akan lebih berfokus pada penilaian atas efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF dengan harapan bahwa audit ini akan mengoptimalkan pelaksanaan belanja negara. Dengan demikian perumusan audit tetap adalah
" menilai efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF."
Untuk memenuhi tujuan di atas, audit akan menilai:
1. Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan tekah mendukung penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF?
2. Apakah proses penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan?
3. Apakah penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA dan penilaian kinerja DJPB telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?
2. Lingkup audit
1. Tahun anggaran yang diaudit adalah 2011 dan 2012.
2. Lingkup kegiatan yang diperiksa dalam audit meliputi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara.
3. Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan are kunci yang sudah dilakukan mencakup satu area kunci, yaitu area penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.
4. Lokasi audit di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
5. Audit pada instansi-instansi Eselon 1 lain di bawah Kementerian Keuangan hanya bersifat konfirmasi.

PDF

PEMERIKSAAN KAS DAN SETARA KAS

17 Pages


UPLOADED BY

Ahmad Ihsan

CONNECT TO DOWNLOAD
GET PDF

DOWNLOAD

14
KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDOsaldo awal 450.000.000PT.Kimia Farma 121.000.000 571.000.000Apotik Flora 12.300.000 583.300.000Setoran Tunai 5.000.000 588.300.000PT. Roche Indonesia 45.000.000 543.300.000HSBC 25.000.000 518.300.000PT. Dos Ni 35.200.000 553.500.000Jasa Giro 2.278.383 555.778.383Biaya Administrasi 3.000 555.775.383PT. Schering 36.750.000 519.025.383Apotik Mustika 27.250.000 546.275.383HSBC 65.000.000 481.275.383PT. Dos Ni 35.200.000 516.475.383Jasa Giro 2.124.113 518.599.496Biaya Administrasi 3.000 518.596.496PT. Roche Indonesia 41.225.000 477.371.496HSBC 50.000.000 427.371.496PT.Kimia Farma 98.600.000 525.971.496PT. Schering 101.100.000 424.871.496Jasa Giro 1.742.430 426.613.926Biaya Administrasi 3.000 426.610.926PT. Boston Pasific 25.125.000 401.485.926PT. Indofarma 42.500.000 443.985.926HSBC 30.000.000 413.985.926Apotik Mustika 17.250.000 431.235.926Jasa Giro 1.768.949 433.004.875Biaya Administrasi 3.000 433.001.875PT.Kimia Farma 101.750.000 534.751.875HSBC 35.000.000 499.751.875PT.Dancos 47.250.000 452.501.875PT. Schering 37.500.000 415.001.875Jasa Giro 1.701.307 416.703.182Biaya Administrasi 3.000 416.700.182PT. Dos Ni 38.500.000 455.200.182
Note : Untuk pencatatan saldo jasa giro dan biaya administrasi ditulis terbalik dengan yang adapada rekening koran karena pencatatan pada rekening koran menggunakan pencatan akuntansibank dimana saldo bertambah di Kredit dan berkurang di Debit. Sehingga auditor dalampemeriksaan harus merubah posisi tersebut sesuai akuntansi yang berlaku bagi perusahaan.Setelah dilakukan penulisan kembali maka langkah berikutnya ialah mengurutkan dataagar memudahkan dalam perhitungan total saldo.

15
KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDOsaldo awal 450.000.000Apotik Flora 12.300.000 462.300.000Apotik Mustika 27.250.000 489.550.000Apotik Mustika 17.250.000 506.800.000Biaya Administrasi 3.000 506.797.000Biaya Administrasi 3.000 506.794.000Biaya Administrasi 3.000 506.791.000Biaya Administrasi 3.000 506.788.000Biaya Administrasi 3.000 506.785.000HSBC 25.000.000 481.785.000HSBC 65.000.000 416.785.000HSBC 50.000.000 366.785.000HSBC 30.000.000 336.785.000HSBC 35.000.000 301.785.000Jasa Giro 2.278.383 304.063.383Jasa Giro 2.124.113 306.187.496Jasa Giro 1.742.430 307.929.926Jasa Giro 1.768.949 309.698.875Jasa Giro 1.701.307 311.400.182PT. Boston Pasific 25.125.000 286.275.182PT. Dos Ni 35.200.000 321.475.182PT. Dos Ni 35.200.000 356.675.182PT. Dos Ni 38.500.000 395.175.182PT. Indofarma 42.500.000 437.675.182PT. Roche Indonesia 45.000.000 392.675.182PT. Roche Indonesia 41.225.000 351.450.182PT. Schering 36.750.000 314.700.182PT. Schering 101.100.000 213.600.182PT. Schering 37.500.000 176.100.182PT.Dancos 47.250.000 128.850.182PT.Kimia Farma 121.000.000 249.850.182PT.Kimia Farma 98.600.000 348.450.182PT.Kimia Farma 101.750.000 450.200.182Setoran Tunai 5.000.000 455.200.182
Hitunglah total dari masing
–
masing transaksi berdasarkan objek (perusahaan). Setelah selesaikemudian buatlah supporting schedule dengan menganalisa bahwa transaksi yang berada dikolom debit adalah transaksi penambah saldo, dan transaksi yang berada dikolom kredit adalahtransaksi pengurang saldo.

16
PT. Labamen Healthcare IndonesiaSupporting Schedule - Labamen BankPeriode Januari - Desember 20XX
Saldo Menurut Rekening Koran Bank 31-12-20XX Rp 450.000.000Ditambah :- Hasil tagihan Apotik Flora Rp 12.300.000- Hasil tagihan dari PT. Dos Ni Rp 108.900.000- Hasil tagihan dari PT. Indofarma Rp 42.500.000- Hasil tagihan dari PT. Kimia Farma Rp 321.350.000- Hasil tagihan dari Apotik Mustika Rp 44.500.000- Setoran tunai dari kas besar Rp 5.000.000- Jasa Giro Rp 9.615.182Rp 544.615.182Dikurangi :- Pembayaran hutang PT. Boston Pasific Rp 25.125.000- Pembayaran hutang PT. Dankos Rp 47.250.000- Pembayaran hutang PT. Schering Rp 175.350.000- Pembayaran hutang PT. Roche Indonesia Rp 86.255.000- Transfer ke HSBC Rp 205.000.000- Biaya Administrasi Rp 15.000Rp 538.965.000Total Saldo menurut Audit Rp 455.200.182Saldo Menurut Buku Besar Bank 31-12-20XX Rp 445.600.000Selisih Rp 9.600.182Dibuat Oleh : Direview Oleh : Client : Periode : Index KKP :
C 3
Tanggal : Tanggal : Schedule :

17Selanjutnya adalah membuat Top Schedule seperti di bawah ini:

READ PAPER

(AUDIT) CONTOH KERTAS KERJA

Recommend Documents