Pendahuluan
1.1.
1 - 1
LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
menjabarkan seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan
siklus
menyebabkan
hasil-hasil
yang
diperoleh
dari
proses
perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Oleh karena itu, setiap proses perumusan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan sampai dengan pelaksanaannya yang memerlukan alokasi kegiatan di suatu lokasi atau kawasan tertentu akan senantiasa mengandung kepentingan
pelestarian
lingkungan
hidup.
Dalam
konteks
mekanisme
implementasi strategi pembangunan, perhatian pada lingkungan hidup ini seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya. Akhir-akhir ini kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 2
berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-program pembangunan. Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH), KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu (time-frame) yang bisa dicakup aturan tersebut. Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala rinci/kawasan lebih banyak memuat kumpulan program Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya. KLHS
adalah
sebuah
bentuk
tindakan
stratejik
dalam
menuntun,
mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 3
dipertimbangkan
dalam
KRP
tata
ruang.
Posisinya
berada
pada
relung
pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai
instrumen
metodologis
pelengkap
(komplementer ) atau tambahan
( suplementer ) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun nilai-nilai yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS di Indonesia adalah : (interdependency ); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS
•
dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik. (equilibrium); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS
•
dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi
dengan
kepentingan
lingkungan
hidup,
keseimbangan
antara
kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forumforum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS. •
( justice); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber- sumber alam atau modal atau pengetahuan.
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 4
Kegiatan penyusunan KLHS di Indonesia mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan KLHS serta adanya Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan MenLH No. 660/5113/SJ dan No.04/MENLH/12/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Metode Cepat (Quick Appraisal) Untuk RTRW Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan dalam rangka memandu penyelenggaraan KLHS bagi RTRW yang berada pada kondisi dimana Raperda RTRW Kabupaten/Kota sedang dalam proses penetapan. Atas dasar tersebut sehingga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros pada Tahun Anggaran 2011 berinisiasi melakukan penyusunan KLHS untuk dapat mengintegrasikan
pertimbangan
lingkungan
hidup
dan
prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS untuk Raperda RTRW Kabupaten Maros Tahun 2011-2031, dengan merujuk pada Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan MenLH No. 660/5113/SJ dan No.04/MENLH/12/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
(KLHS)
Metode
Cepat
( Quick
Appraisal)
Untuk
RTRW
Kabupaten/Kota.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan penyusunan KLHS untuk RTRW Kabupaten Maros
adalah diperolehnya hasil kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam Raperda RTRW terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Maros. Selain menyusun rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program Raperda RTRW yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan tujuan yang diharapkan dari kegiatan penyusunan KLHS Raperda RTRW Kabupaten Maros secara umum adalah menjamin terwujudnya pembangunan
yang
produktif
dan
berwawasan
lingkungan
hidup
dalam
mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, selain untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 5
berkelanjutan pada RTRW Kabupaten Maros telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Maros melalui kebijakan, rencana, dan/atau program.
1.3.
PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT Pemangku kepentingan terkait dalam KLHS Raperda RTRW Kabupaten
Maros berdasarkan amanat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain adalah : 1.
DPRD Kabupaten Maros
2.
Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;
3.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros;
4.
Bappeda Kabupaten Maros;
5.
Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Maros;
6.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros;
7.
Dinas Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Maros;
8.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros;
9.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros;
10. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Maros; 11. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros; 13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros; 14. Akademisi dan Perencana Lingkungan; 15. CSR (Industri Semen dan Pertambangan Marmer); 16. Camat, Kades, Kadus dan Tokoh Masyarakat dimana lokasi pengembangan berada; 17. LSM dan Pemerhati Lingkungan;
1.4.
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN Dasar hukum dan kebijakan yang mendasari penyusunan KLHS antara lain
adalah : 1.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria
2.
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
3.
1 - 6
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4.
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan
5.
UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
6.
UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7.
UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
8.
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan di Daerah
9.
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 11. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 12. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 13. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 14. UU No. 10 Tahun 2009 tenteng Kepariwisataan; 15. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; 16. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 17. UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 18. Kepres. No. 32 Tahun 1990 Tentang Pegelolaan Kawasan Lindung; 19. PP No. 68 Tahun 2010 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Penyusunan Tata Ruang 20. PP No. 8 Tahun 2007 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan (Musrenbang) 21. PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 22. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang; 23. Kepmenkimpraswil No. 327/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kawasan Perkotaan; 24. Edaran Mendagri No. 050/1240/II/BANGDA/2001, tanggal 21 Juni 2001, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota; 25. Permen No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 7
26. Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan MenLH No. 660/5113/SJ dan No.04/MENLH/12/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Metode Cepat Untuk RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota 27. RTRW dan RPJMD Kabupaten Maros. 28. Raperda RTRW Kabupaten Maros.
1.5.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Jenis-jenis pendekatan KLHS dalam penataan ruang dibentuk oleh kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu : 1)
KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe) KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL, baik dari segi langkah-langkah prosedur bekerjanya, maupun metodologi berpikirnya, yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW atau KRP tata ruang terhadap lingkungan hidup.
2)
KLHS
sebagai
Kajian
Penilaian
Keberlanjutan
Lingkungan
Hidup
(Environmental Appraisal ) KLHS yang memiliki pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup. 3)
KLHS
sebagai
Kajian
Terpadu/Penilaian
Keberlanjutan
Assessment/ Sustainability Appraisal)
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
(Integrated
Pendahuluan
1 - 8
Pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai bagian dari uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. 4)
KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management ) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management ) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan
sebagai
bagian
yang
tidak
terlepas
dari
hirarki
sistem
perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbanganpertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW atau KRP tata ruang, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW atau KRP tata ruang sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam. KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah strategi yang cenderung bersifat ”persuasif” dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka pendekatan ini, 6 (enam) prinsip KLHS seyogyanya dianut, sebagaimana dijelaskan berikut ini : Prinsip 1: Penilaian Diri (Self Assessment) Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan
evaluasi
kebijakan,
memperhatikan
rencana
prinsip-prinsip
mempertimbangkan
dan/atau
program
pembangunan
prinsip-prinsip
tersebut
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
agar
lebih
berkelanjutan
dan
dalam
setiap
Pendahuluan
1 - 9
keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip 2 : Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau program (Improvement
of the Policy, Plan, and/or Program) Prinsip
ini
menekankan
pada
upaya
untuk
penyempurnaan
pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program
di
Indonesia
selama
ini
belum
mempertimbangkan
pembangunan berkelanjutan secara optimal dan KLHS dapat memicu perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program bersangkutan. Prinsip 3 : Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial ( Social Learning and
Capacity Building ) Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar
bersama
khususnya
tentang
isu-isu
pembangunan
berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana
dan/atau
program
untuk
meningkatkan
kapasitasnya
mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS, dapat dicapai masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan yang lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 10
Prinsip 4 : Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (Influencing Decision
Making ) Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau
program
yang
lebih
menjamin
pembangunan
yang
berkelanjutan. Prinsip 5 : Akuntabel ( Accountable) Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka
dan
bertanggungjawab,
jawabkan pada publik secara
sehingga
dapat
dipertanggung-
luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan
dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program
itu
sendiri,
sebagai
bagian
dari
prinsip-prinsip
tata
pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak. KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak, karena lingkup KLHS terbatas, sedangkan tuntutan dapat berdimensi luas. Prinsip 6 : Partisipatif Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup,
dan
harus
diwadahi
dalam
penyelenggaraan KLHS. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik. KLHS dalam kategori ini memiliki dua model, yaitu : 1. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW;
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 11
2. Model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam. Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka
hukum
RTRW
yang
dihasilkan/ditelaah,
kapasitas
institusi
dan
sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW. Tabel 1.1. Pengaruh KLHS dalam RTRW
Tipe RTRW
RTRW berskala luas, memuat kebijakan dasar dan norma acuan bagi daerah (mis: RTRW Nasional atau Pulau) RTRW yang memuat substansi khusus wilayah tertentu, harus memadukan kepentingan antar wilayah dan stakeholder, termasuk masyarakat (mis: RTRW Propinsi atau Kawasan tertentu setingkat Nasional atau Propinsi) RTRW untuk cakupan luas terkecil, berisi arahan operasional atau programatik yang sangat kental dengan kekhasan daerah tertentu dan dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat setempat. Misal RDTR
Pengaruh KLHS
Tujuan KLHS dalam Penataan Ruang
Instrumental
Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan· Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi Rencana Tata Ruang Wilayah.
Transformatif
(1) Memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW (2) Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi
Substantif
(1) Meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW - jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah (2) Melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh-jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat (3)memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem
Lingkup wilayah dari pekerjaan ini meliputi wilayah pengamatan dan wilayah perencanaan secara substansi tertuang Dalam Dokumen Perencanaan Tata Ruang RTRW, yang akan dikaji KRP-nya secara strategis berdasarkan Surat Edaran Bersama
(SEB)
Mendagri
dan
MenLH
No.
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
660/5113/SJ
dan
Pendahuluan
1 - 12
No.04/MENLH/12/2010,
tanggal
29
Desember
2010
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Metode Cepat Untuk RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan dimensi waktu Implementasi hasil Kegiatan Penyusunan KLHS akan mengikuti dimensi waktu rencana tata ruang, atau dimungkinkan 20 (duapuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
1.6.
STRUKTUR LAPORAN AKHIR (Final Report)
BAB 1
PENDAHULUAN
Bab ini berisi Latar Belakang yang membicarakan tentang diperlukannya penyusunan suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ; Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup Pekerjaan yang terdiri dari lingkup materi, lingkup wilayah dan dimensi waktu rencana, serta Struktur Laporan Pendahuluan.
BAB 2 LANDASAN KONSEPSIONAL Memberikan penjelasan berbagai pengertian dan definisi-definisi yang digunakan dalam relung kegiatan KLHS, serta prosedur dan metode dalam pelaksanaan KLHS.
BAB 3 TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN MAROS Pada bab ini menguraikan secara umum kondisi wilayah Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk narasi deskripsi dilengkapi tabulasi dan diagram serta gambar, dan merupakan Rona Awal dalam mendeskripsikan wilayah perencanaan KLHS.
BAB 4 RUANG LINGKUP KLHS KABUPATEN MAROS Bab ini menguraikan lingkup kajian kegiatan penyusunan KLHS dengan Metode Cepat (Quick Appraisal) melalui identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang disepakati pada tahap penjaringan dengan stakeholder terkait, dan mengidentifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang tertuang dalam materi teknis dan Raperda RTRW Kabupaten Maros 2011-2031.
BAB 5 KAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Bab ini menjelaskan tentang pengkajian pengaruh kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap pembangunan berkelanjutan, yang diisi dengan deskripsi Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros
Pendahuluan
1 - 13
mengenai intensitas, persebaran, atau lama berlangsungnya pengaruh serta akumulasi dampak yang timbul berdasarkan hasil kegiatan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam matriks identifikasi isu dan kajian pengaruh serta alternatif mitigasi dan rekomendasi.
BAB 6 ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA, dan/atau PROGRAM Bab ini menjelaskan tentang alternatif mitigasi hasil kajian pengaruh dampak positif dan negatif terhadap KRP dalam Raperda RTRW Kabupaten Maros 2011-2030 berdasarkan hasil kegiatan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam upaya untuk mencegah, mengendalikan dan memitigasi dampak serta upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
BAB 7
REKOMENDASI
Bab ini menguraikan rekomendasi tentang alternatif mitigasi dari hasil kajian pengaruh dampak positif dan negatif terhadap KRP dalam Raperda RTRW Kabupaten Maros 2011-2030 yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya dintegrasikan ke dalam materi teknis dan raperda RTRW Kabupaten Maros.
Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW Kabupaten Maros