BAB 4 KLHS

Ruang Lingkup KLHS Kabupaten Maros 4 - 1

4.1.

IDENTIFIKASI ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder terkait dalam menjaring isu-

isu pembangunan berkelanjutan pada tataran kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RTRW Kabupaten Maros 2011-2031, sebagai berikut : 1. Perubahan pemanfaatan lahan; 2. Degradasi dan alih fungsi kawasan hutan; 3. Meningkatnya tekanan pada ekosistem kars; 4. Meningkatnya tekanan pada wilayah pesisir dan laut; 5. Konversi/alih fungsi lahan pertanian produktif; 6. Kualitas sumber mata air dan sungai-sungai utama; 7. Potensi banjir di dataran rendah; 8. Meningkatnya pencemaran udara, air dan tanah; 9. Migrasi penduduk; 10.Peran 10. Peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.2.

TINJAUAN KRP RAPERDA RTRW KABUPATEN MAROS 2011-2031

Berdasarkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Maros yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, yaitu Bersama Masyarakat Mewujudkan Maros Yang

Maju, Mapan dan Mandiri Dalam Nuansa Iman dan Taqwa Dengan Arah Pengembangan dan Perubahan Yang Berkelanjutan

Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk RTRW Kabupaten Maros


Sejalan dengan visi pembangunan dimaksud, perkembangan wilayah akan mengalami perkembangan yang lebih terarah dan berkesinambungan melalui program-program yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Mengingat pentingnya suatu produk rencana sebagai alat pengendali pembangunan maka diupayakan agar muatan dalam rencana tata ruang tetap valid untuk digunakan. Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 Bab II Asas dan Tujuan

yang

tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 mengamanahkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Selanjutnya pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3 UU penataan Ruang tersebut dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, sejak dari perencanaan makro sampai pada perencanaan mikro,

rencana

tata

ruang

merupakan

matra

spasial

dari

perencanaan

pembangunan yang sinkron dan harmonis. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanahkan

bahwa

struktur

perencanaan

pembangunan

di

Indonesia

didasarkan pada hirarki dimensi yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang dan mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang. Sebagaimana ditetapkan dalam UU No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan termasuk menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten.



Adapun tujuan yang terkandung dalam muatan RTRW Kabupaten Maros tahun 2011-2031, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman. Serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 1)

pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;

2)

pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki;

3)

peningkatan fungsi kawasan lindung;

4)

peningkatan sumber daya hutan produksi;

5)

peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;

6)

pengembangan potensi pariwisata;

7)

pengembangan potensi pertambangan;

8)

pengembangan potensi industri;

9)

pengembangan potensi perdagangan;

10) pengembangan potensi pendidikan; 11) pengembangan potensi permukiman; dan 12) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.



Strategi kebijakan

penataan

penataan

ruang

ruang

wilayah

wilayah

kabupaten

kabupaten

ke

merupakan dalam

penjabaran

langkah-langkah

operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu : (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata meliputi: a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKN, PKLp, PPK yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan PPL, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya; b. meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKN, PKLp, PPK dan PPL; c. mendorong

percepatan

pembangunan

Kawasan

Metropolitan

Mamminasata sebagai PKN di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastuktur secara terpadu dalam Kawasan Metropolitan Mamminasata; d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil termasuk mempromosikan kota-kota satelit penyangga Kota inti Kawasan Metropolitan Mamminasata; e. mempromosikan dan mendorong percepatan pembangunan PKLp untuk memenuhi kriteria suatu PKL; f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya; g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan, bantaran sungai dan pantai; h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya. Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk RTRW Kabupaten Maros


(2) Strategi pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki meliputi: a. meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata di kawasan Metropolitan Mamminasata; b. meningkatkan

kualitas

dan

mengembangkan

jangkauan

pelayanan

jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air secara berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata PKN, PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten; c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas system jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara di kawasan Metropolitan Mamminasata; d. mengembangkan

akses

jaringan

jalan

menuju

kawasan

pertanian,

perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang masih terisolir; e. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir; f.

meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi inter dan antar wilayah;

g. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; h. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; i.

meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;

j.

meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;



k. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu melalui penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi; l.

Mengarahkan

system

pengelolaan

akhir

sampah

dengan

teknologi

pengolahan sampah ramah lingkungan yang handal; dan m. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung, meliputi:

a. pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional;

b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun

akibat

mewujudkan

pengembangan

dan

memelihara

kegiatan

budidaya,

keseimbangan

dalam

ekosistem

rangka wilayah,

khususnya DAS kritis;

c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;

d. mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DAS;

e. menyediakan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

f.

melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

g. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan

h. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung

menimbulkan

perubahan

sifat

fisik

lingkungan

yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.



(4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi, meliputi:

a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; b. mengembangkan agro forestry di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;

c. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi; dan

d. mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan. (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan, dan perikanan, meliputi: a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan; b. meningkatkan kualitas lahan pertanian holtikultura terutama di daerah perbukitan dataran tinggi; c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan di daerah perdesaan di kabupaten secara selektif; d. meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya; e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar dan perikanan laut; f.

mengembangkan

budidaya

perikanan

yang

terpadu

dengan

pengembangan minapolitan; g. mengembangkan

komoditas

perikanan

dilakukan

secara

luas

oleh

masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat; dan h. mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah. (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata, meliputi: a. mengembangkan

Taman

Wisata

Alam

Bantimurung

lingkungan; b. mengembangkan potensi wisata pantai di Kabupaten Maros;


yang

ramah


c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; d. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap ragam nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur; e. mempertahankan

dan

melestarikan

kawasan

situs

budaya

dan

mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada; f.

mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya atau Meeting, Intensive,

Convension and Exhibition (MICE) di kawasan agrowisata Bantimurung dan agrowisata Tanralili; g. meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objekobjek wisata di wilayah Kabupaten Maros ; dan h. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global. (7) Strategi pengembangan potensi pertambangan, meliputi: a. melakukan kajian, ekplorasi sampai ke eksploitasi potensi tambang dengan meminimalkan kemungkinan rusaknya lingkungan hidup; b. mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; c. menata penambangan batuan di Sungai Maros maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; d. penyiapan konsep subdisi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru; e. mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; f.

mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan, serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dengan menerapkan praktek penambangan sesuai prosedur dan ramah lingkungan;

g. pengendalian perizinan penambangan skala kecil berdasarkan kriteria tertentu dan mempertimbangkan daya dukung kawasan pertambangan. h. penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal; dan i.

menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pertambangan;



(8) Strategi pengembangan potensi industri, meliputi: a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan industri; b. mengembangkan kawasan industri di Maros terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; c. mengembangkan Kawasan Industri Maros

yang terintegrasi dengan

Kawasan Industri di PKN Mamminasata; d. mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di PKLp dan PPK; e. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan f.

mengelola dampak negatif kegiatan industri agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup.

(9) Strategi pengembangan potensi perdagangan, meliputi: a. mengembangkan

pusat

perdagangan

skala

regional

di

kawasan

perdagangan pasar modern Maros; b. merevitalisasi pasar-pasar tradisional dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. c. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan kawasan industri Maros; d. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat perdagangan; e. mengembangkan kawasan perdagangan di pusat-pusat PKLp dan PPK. f.

mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan kawasan industri di Maros; dan

g. meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar. (10) Strategi pengembangan potensi pendidikan, meliputi:

a. Mengembangkan dan meningkatkan akselerasi pengembangan Perguruan Tinggi di Kabupaten Maros;



b. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di Kabupaten Maros melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni;

c. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung

pengembangan

pertanian,

perkebunan,

peternakan,

perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan; dan

d. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas pendidikan dan sekolah unggulan baik di tingkat Sekolah Taman Kanak Kanak (STK), pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKN, PKLp, PPK dan PPL. (11) Strategi pengembangan potensi permukiman, meliputi: a. mencegah

pembangunan

perumahan

di

kawasan

Taman

Nasional

Bantimurung-Bulusaraung; b. mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen, bantaran sungai dan pesisir pantai; c. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, abrasi dan tsunami; d. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKLp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan e. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung. (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara; b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;



c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Maros meliputi arahan rencana pusat-pusat kegiatan, arahan sistem jaringan prasarana utama dan arahan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Maros, terdiri atas : Kabupaten Maros masuk dalam wilayah

1)

PKN bersama dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar, Wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam PKN Mamminasata adalah kawasan Metropolitan Mamminasata yang meliputi KecamatanKecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros Baru, Moncongloe, Simbang, Tanra’lili, Tompobulu, dan Turikale; Kawasan Perkotaan

2)

Barandasi Kecamatan Lau 3)

meliputi : •

Kawasan Perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba; dan

•

Kawasan Perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.

4)

merupakan pusat pelayanan kegiatan dilingkungan permukiman yang ada di desa/kelurahan meliputi : •

Pusat permukiman perdesaan Cenrana Kecamatan Camba;

•

Pusat Permukiman perdesaan Benteng Kecamatan Camba;

•

Pusat Permukiman perdesaan Sawaru Kecamatan Camba;

•

Pusat Permukiman perdesaan Padaelo Kecamatan Mallawa;

•

Pusat Permukiman perdesaan Sabila Kecamatan Mallawa;

•

Pusat Permukiman perdesaan Ulu Daya Kecamatan Mallawa;

•

Pusat Permukiman perdesaan Batu Putih Kecamatan Mallawa;

•

Pusat Permukiman perdesaan Matampapole Kecamatan Mallawa; dan

•

Pusat Permukiman perdesaan Tallupanue Kecamatan Mallawa;



Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas : 1)

meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu : a) Jaringan jalan •

•

Jaringan jalan bebas hambatan meliputi;

-

ruas Maros-Mandai-Makassar;

-

ruas Pangkajene-Maros; dan

-

ruas Maros-Watampone.

Jaringan jalan arteri primer, yang meliputi:

-

ruas batas Kota Maros-batas Kabupaten Bone sepanjang 62,218 (enam puluh dua koma dua satu delapan) kilometer;

-

ruas jalan Lanto Dg. Pasewang sepanjang 0,401(nol koma empat nol satu) kilometer;

-

ruas jalan Ahmat Yani sepanjang 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) kilometer;

-

ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,521 (nol koma lima dua satu) kilometer;

-

ruas jalan Daeng Sitakka sepanjang 2,351 (dua koma tiga lima satu) kilometer;

-

rencana ruas jaringan Jalan Bypass Mamminasata-perbatasan Kabupaten Gowa;

-

rencana

ruas

jaringan

jalan

bypass

Mamminasata-Kimas-

Pelabuhan peti kemas; •

Jaringan jalan arteri sekunder, meliputi;

- jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan kawasan perkotaan baru Gowa-Maros; dan

- jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan pusat kawasan perkotaan Maros. •

Jaringan jalan kolektor primer yang meliputi;

-

peningkatan jaringan jalan menghubungkan Kota Maros-CambaMallawa-Perbatasan Kabupaten Bone;



-

peningkatan Camba-Bontocani Kabupaten Bone;

-

peningkatan Ladonge-Malawa-Balloci Kabupaten Pangkep;

-

peningkatan

Jenetaesa-

Bontobalang-

Leangleang-Balloci

Kabupaten Pangkep; •

Jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi;

-

peningkatan ruang jalan kolektor sekunder lingkar timur meliputi; Batubassi - Sabantang - Ama’rang – Carangki - Benteng GajaPananjingan (belakang BTP);

-

peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder lingkar barat meliputi; Pate’ne – Kuri – Matana – Bontobiraeng – Kampala Data-Kassi/Kota Maros;

-

peningkatan ruas jalan kolektor sekunder Belangbelang-BontoPajjukukang;

-

rencana Jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi; rencana pembangunan jalan lingkar tengah;

-

rencana pembangunan ruas jalan pantai Utara Mamminasata;

-

rencana pembangunan ruas Jalan KIWA-KIMA;

-

peningkatan ruas jalan Benteng Gaja – Parangloe Gowa; Moncongloe – Antang; Moncongloe – BTP Makassar;

•

Rencana ruas jalan khusus, meliputi ruas jalan khusus dari lokasi industri pengolahan semen Bosowa ke pelabuhan khusus Bosowa

•

Jaringan jalan lokal primer yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan; dan

•

jalan lokal sekunder meliputi seluruh jaringan yang penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer ke pusat-pusat permukiman di wilayah Kabupaten Maros.

b) Jaringan prasarana lalu lintas •

terminal penumpang tipe B di Kota Maros; dan

•

terminal penumpang tipe C terdapat pada masing-masing kawasan perkotaan kecamatan, yang meliputi;

-

Kawasan Perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai;

-

Kawasan Perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe;

-

Kawasan Perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;



•

-

Kawasan Perkotaan Patene di Kecamatan Marusu;

-

Kawasan Perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau;

-

Kawasan Perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa;

-

Kawasan Perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung;

-

Kawasan Perkotaan Bantimurung di Kecamatan Simbang;

-

Kawasan Perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili;

-

Kawasan Perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu;

-

Kawasan Perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba;

-

Kawasan Perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana; dan

-

Kawasan Perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.

terminal barang di Kabupaten Maros meliputi;

-

terminal barang di kawasan potensi pengembangan ekonomi Mamabalabo Kabupaten Maros di Kecamatan Marusu; dan

-

terminal barang Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA) di Kecamatan Marusu

c) Jaringan layanan lalu lintas •

Jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas: -

trayek angkutan barang dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Maros menuju ke Kawasan Industri Maros; dan

-

trayek angkutan barang dari Kawasan Industri Maros-KIMAPelabuhan Sukarno Hatta.

•

trayek angkutan penumpang, terdiri atas: -

Terminal Maros-Lau-Bontoa-Pangkep;

-

Terminal Maros-Bantimurung-Simbang-Cenrana-Camba-MallawaKab. Bone;

-

Terminal Maros-Lau-Bontoa;

-

Terminal Maros-Mandai-Marusu;

-

Terminal Maros-kawasan potensi ekonomi Mamabalabo;

-

Terminal Maros-Bantimurung-Simbang-Cenrana-Mallawa;

-

Terminal Maros-Mandai-Moncongloe (kota baru)-Tanralili;

-

Terminal Mandai-Tanralili-Tompobulu-Cenrana-Camba-Mallawa;

-

Terminal Tumpu Bulu-Malino Kabupaten Gowa;

-

Terminal Mallawa-Ladange Kabupaten Pangkep;



-

Terminal Bantimurung-Ballocci Kabupaten Pangkep;

-

Terminal Moncongloe-Antang Kota Makassar; dan

-

Terminal Moncongloe-BTP Kota Makassar.

2) a) Sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Maros meliputi: •

alur pelayaran sungai dan penyeberangan; dan

•

pelabuhan sungai dan penyeberangan.

b) Alur pelayaran sungai dan penyeberangan di Kabupaten Maros memanfaatkan Sungai Maros, Sungai Pate dan Sungai Kalumpang, terdiri atas : •

alur

pelayaran

menghubungkan

Perkotaan

Maros-Tabang-

Tekolambea-Borimasunggu-Paotere-Popsa Kota Makassar; •

alur pelayaran Soreang-Marannu-Paotere-Popsa Kota Makassar; dan

•

alur pelayaran Perkotaan Maros-Tabang-Tanete-Paotere-Popsa Kota Makassar.

c) Pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Maros meliputi dermaga Kassi, Sungai Pute di dermaga Patene dan Sungai Kalumpang di dermaga Kalumpang. 3)

meliputi : a) Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Maros terdiri atas: •

•

jaringan jalur perkeretaapian; dan stasiun perkeretaapian.

b) jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jalur perkeretaapian nasional lintas utama Provinsi meliputi Makassar-Parepare prioritas tinggi perbatasan Kabupaten Pangkep-Maros-perbatasan Makassar melintas di Kecamatan MarusuKecamatan Maros Baru-Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa. c) jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jaringan jalur perkeretaapian kawasan perkotaan Metropolitan Mamminasata meliputi Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar. d) Stasiun perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



e) Simpul jaringan perkeretaapian nasional lintas utama dan KSN Perkotaan Mamminasata terdapat di Kecamatan Marusu yang terpadu dengan rencana KEK. 4)

meliputi; a) sistem jaringan monorel di Kabupaten Maros terdiri atas: •

•

jaringan jalur monorel; dan stasiun/halte monorel.

b) jaringan jalur monorel Kabupaten Maros yaitu rencana pembukaan akses yang menghubungkan simpul-simpul kota di Kawasan perkotaan Mamminasata yang melintas di Kecamatan Moncongloe-Kecamatan Mandai-Kecamatan Turikale dan Kecamatan Marusu. c) stasiun/halte monorel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi simpul monorel di kawasan perkotaan satelit Moncongloekawasan perkotaan Baru Mandai-kawasan perkotaan Maros-rencana potensi ekonomi yang diusulkan menjadi KEK di Kabupaten Maros. 5)

meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. a) Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Maros, meliputi: •

tatanan kepelabuhanan; dan

•

alur pelayaran.

b) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Maros meliputi: •

Pembangunan

pelabuhan

pengumpan

Pajukukang

Kecamatan

Bontoa; •

Pembangunan terminal petikemas di Tanetea Kecamatan Marusu yang terpadu dengan kawasan industri dan pergudangan serta terintegarasi dengan Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar; dan

•

Pengembangan terminal khusus Bosowa di Pantai Kuri Kecamatan Marusu.

c) Alur pelayaran di Kabupaten Maros

ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 6)

meliputi : a) Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Maros, meliputi: •

tatanan kebandarudaraan; dan



•

ruang udara untuk penerbangan.

b) Sistem tatanan kebandaraan Kabupaten Maros meliputi Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan hirarki pengumpul skala primer. c) Ruang udara untuk penerbangan di Kabupaten Maros meliputi KKOP dan jalur penerbangan yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. d) Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas: •

ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;

•

ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan

•

ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

e) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. f)

Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas : 1) a) Sistem jaringan energi di Kabupaten Maros, meliputi : •

pembangkit tenaga listrik;

•

jaringan pipa minyak dan gas bumi dan;

•

jaringan transmisi tenaga listrik.

b) Pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Maros, terdiri atas: •

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 3,29 (tiga koma

dua

puluh

sembilan)

mega

watt

di

Perkotaan

Maros

Kecamatan Turikale; •

PLTD 13,4 (tiga belas koma empat) megawatt di Desa Baruga, kecamatan Bantimurung;

•

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;



•

Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Mallawa 5 (lima) megawatt, PLTHM Sungai Lekopaccing 10 (sepuluh) megawatt; PLTMH berkapasitas 30 (tiga puluh) kilowatt di Desa Patanyamang yang menggunakan mata air Bulu Kaleleng;

•

rencana pembangkit listrik tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 X 65 (dua kali enam puluh lima) watt di Kecamatan Bontoa;

•

Rencana pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang meliputi:

-

PLTS Desa Bentenge kec. Camba 120 (seratus dua puluh) unit, kapasitas 6.000 (enam ribu) watt;

-

PLTS Desa Cenrana, Kecamatan Camba 100 (seratus) unit, kapasitas 5.000 (lima ribu) watt;

-

PLTS Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu 50 (lima puluh) unit, kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) watt;

-

PLTS Desa Bonto Matinggi Kecamatan Tompobulu 50 (lima puluh) unit, kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) watt; dan

-

PLTS Desa Cenrana Kecamatan Camba 75 (tujuh puluh lima) unit kapasitas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) watt; PLTS Kecamatan Mallawa 75 (tujuh puluh lima) unit kapasitas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) watt.

c) Jaringan pipa dan gas bumi di Kabupaten Maros, meliputi: •

fasilitas penyimpanan berupa depo minyak dan gas bumi ditetapkan di Depo BBM dan Gas di kawasan potensi pengembangan KEK di Kabupaten Maros.

•

jaringan pipa minyak dan gas bumi Makassar-Sengkang yang melintas di Kabupaten Maros.

d) Jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Maros, terdiri atas : •

Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT);

•

Sebaran gardu induk (GI);

e) SUTT di Kabupaten Maros, bertegangan 160 (seratus enam puluh) kilo volt melintas di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Bantimurung,

Kecamatan

Turikale,

Kecamatan

Simbang,

dan

Kecamatan Mandai; f) Sebaran GI di Kabupaten Maros, berada di Kabupaten Gowa meliputi:



•

GI Mandai di Kelurahan Mandai Kecamatan Mandai; dan

•

GI Bosowa di Desa Baruga Kecamatan Maros Baru.

a) Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Maros terdiri atas: •

jaringan teresterial; dan

•

jaringan satelit.

b) Jaringan teresterial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Jaringan satelit yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Selain jaringan teresterial dan satelit di Kabupaten Maros, sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e) Sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh Stasiun Telepon Otomat (STO) yang ditetapkan di STO lokal di Kota Maros berkapasitas 1.400 (seribu empat ratus) Satuan Saluran Telepon (SST). f)

Sistem

telekomunikasi

berbasis

radio,

dimanfaatkan

untuk

telekomunikasi antarwilayah kabupaten dan provinsi. g) Pengembangan kawasan

prasarana

perdesaan

telekomunikasi

yang

belum

dilakukan

terjangkau

sarana

hingga

ke

prasarana

telekomunikasi. h) Lokasi

menara

Base

Transceiver

Station

(BTS)

dikembangkan

penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan. 3)

: a) Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Maros, terdiri atas : •

wilayah Sungai (WS) strategis nasional;

•

Cekungan Air Tanah (CAT)

•

jaringan irigasi;

•

Daerah Rawa (DR);

•

Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA);



•

sistem pengendalian banjir, eros; dan

•

Sistem pengamanan abrasi pantai.

b) WS yang ada di Kabupaten Maros meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros yang termasuk dalam WS Jeneberang. c) Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada pada Kabupaten Maros adalah CAT Pangkajene. d) jaringan irigasi di Kabupaten Maros, meliputi: •

untuk mendukung kegiatan pertanian meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier.

•

DI kewenangan Nasional meliputi DI Lekopaccing dengan luas pelayanan kurang lebih 3.626 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) hektar dan DI Bantimurung dengan luas pelayanan kurang lebih 6.513 (enam ribu lima ratus tiga belas) hektar.

•

DI Kewenangan Provinsi meliputi DI Cambajawaya dengan luas pelayanan kurang lebih 1.000 (seribu) hektar dan DI Laiya dengan luas pelayanan kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.

•

DI Kewenangan Kabupaten terdiri atas 105 DI dengan luas total pelayanan kurang lebih 12.308 (dua belas ribu tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Bontoa.

•

Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada:

•

Pengembangan DI pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;

•

Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya;

e) DR di Kabupaten Maros, adalah daerah rawa di Kecamatan

Maros

Baru seluas kurang lebih 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) hektar; f)

Jaringan air baku untuk air minum di Kabupaten Maros, terdiri atas : •

rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:



-

Sungai Lekopaccing, sungai Maros dan beberapa anak sungai lainnya.

•

Danau / bendung Battimurung, Carangki, bending Bontosunggu.

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) meliputi:

-

IPA Bantimurung dengan kapasitas debit air 500 (lima ratus) liter/detik;

-

IPA Bendungan Carangki dengan kapasitas debit air 50 (lima puluh) liter/detik;

-

Rencana IPA Bendungan Bontosunggu dengan kapasitas debit air 205 (dua ratus lima)liter/detik hingga 500 (lima ratus) liter/detik;

g) Sistem di Kabupaten Maros, terdiri atas: •

rencana waduk meliputi waduk Lekopaccing di Kecamatan Tanralili;

•

rencana Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;

•

Bendungan Bantimurung di Kecamatan Bantimurung;

•

Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili;

•

normalisasi dan pembuatan waduk tunggu pada hulu sungai di Kabupaten Maros; dan

•

pembangunan

pemecah

ombak

dan

peningkatan

area

hutan

mangrove di daerah pesisir Kabupaten Maros terutama pada pantai rawan abrasi di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa. •

Sistem pengendali banjir, erosi dan longsor di Kabupaten Maros f dilakukan dengan :

-

sistem

vegetative

melalui

pengembangan

vegetasi

pantai/mangrove

-

sipil teknis melalui: 

rencana waduk meliputi Waduk Lekopacing;



rencana Bendungan Bontosunggu;



Bendungan Bantimurung;



Bendungan Carangki;



normalisai dan pembuatan waduk tunggu pada hulu sungai di Kabupaten Maros



h) Sistem pengamanan abrasi pantai dilakukan di daerah pesisir Kabupaten Maros, di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa dengan:

-

sistem

vegetatif/konservasi

sempadan

pantai

melalui

pengembangan vegetasi pantai/mangrove yang mampu menahan gelombang pasang;

-

sipil teknis melalui pembuatan bangunan pengaman pantai seperti pemba





Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas : 1) a) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros, ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. b) Sistem pengelolaan persampahan terdiri atas: •

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;

•

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan

•

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

c) Lokasi TPS di Kabupaten Maros meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik di kawasan perkotaan PKN, PKLp, PPK dan PPL serta di setiap unit lingkungan permukiman. d) Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, khususnya TPS, kontainer dan truk. e) Lokasi TPST rencara diarahkan ke Kecamatan Bontoramba (ke bekas TPA Bontoramba) setelah TPA Regional Mamminasata di fungsikan. f)

Rencana TPA di Kabupaten Maros adalah menggunakan Industri Pengelolaan Sampah Regional KSN Perkotaan Mamminasata seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar.

g) TPA Sampah di Bontoramba di Kecamatan Mandai akan dikembangkan menjadi Stasiun Pengalihan Antara (SPA)/transfer depo seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar untuk mendukung industri pengelolaan sampah regional KSN Perkotaan Mamminasata. h) Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, khususnya TPS, kontainer dan truk. i)

Mengembangkan

kemitraan

dengan

swasta

berkaitan

untuk

pengelolaan sampah dan penyediaan TPA. j)

Rencana pengolahan sampah di Kabupaten Maros adalah rencana pengolahan sampah organis menjadi kompos skala kecil yang tersebar di lingkungan permukiman.



2) a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Maros, ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. b) SPAM terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. c) SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Maros. d) SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) SPAM di Kabupaten Maros dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. f)

SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Maros, meliputi: •

unit air baku yang bersumber dari Sungai Lekopaccing, sumber air Pattontongan

di

Kecamatan

Tanralili,

bendungan

Carangki

di

Kecamatan Tanralili, dan Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Turikale; •

unit produksi air minum meliputi:

-

IPA Bantimurung untuk melayani Kawasan Bandara Sultan Hasanuddin; dan

-

IPA Maros melayani seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Maros.

3) a) Sistem jaringan air limbah di Kabupaten Maros, ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Sistem jaringan air limbah wilayah kabupaten Maros meliputi: •

sistem pembuangan air limbah setempat; dan

•

sistem pembuangan air limbah terpusat.



c) Sistem pembuangan air limbah terpusat di Kabupaten Maros meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. d) Sistem

pembuangan

air

limbah

terpusat

di

Kabupaten

Maros

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga; e) Sistem pembuangan air limbah terpusat di Kabupaten Maros meliputi: •

sistem pembuangan air limbah

terpusat Kawasan Industri Maros

dilayani IPAL Maros; dan •

sistem pembuangan limbah terpusat Kawasan Industri Maros (KIMAS).

f)

Rencana IPAL limbah industri se di Kabupaten Maros ditempatkan tidak jauh dari kawasan-kawasan agroindustri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah.

g) Sistem

pembuangan

air

limbah

terpusat

ditentukan

dengan

memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga. h) Rencana IPAL limbah domestik Kabupaten Maros diarahkan dengan sistem klaster yang berada di kawasan Perkotaan di Kabupaten. i)

Rencana sistem perpipaan air limbah kabupaten diarahkan sistem komunal yang berada di Perkotaan Maros dan ibukota kecamatan lainnya.

a) Sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 di Kabupaten Maros, diarahkan untuk meminimalkan pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran sumber daya air serta meningkatkan kualitas lingkungan. b) Penataan sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 harus memperhatikan tersedianya prasarana dan sarana pengolahan limbah yang terpasang. c) Pengelolaan B3 serta limbah B3 dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 4) a) Sistem jaringan drainase di Kabupaten Maros, ditetapkan dalam rangka mengurangi

genangan

air

dan

mendukung


pengendalian

banjir,


terutama

di

kawasan

permukiman,

kawasan

industri,

kawasan

perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dan jalan. b) Sistem jaringan drainase yang berupa saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Maros, Sungai Pate dan Sungai Kalumpang. c) Sistem jaringan drainase primer di Kabupaten Maros dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir. d) Sistem jaringan drainase sekunder meliputi anak sungai lainnya yang terintegrasi dengan sistem jaringan primer. e) Pembangunan dan peningkatan drainase sekunder yang dilakukan melalui normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Maros, Sungai Pate dan Sungai Kalumpang, Sungai Lekopaccing dan anak sungai lainnya. f)

Sistem jaringan drainase sekunder terintegrasi dengan drainase primer.

g) Sistem drainase tersier pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan terintegrasi dengan drainase sekunder. h) Sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip mengurangi aliran air masuk jaringan drainase, dapat dilakukan melalui pembuatan sumur-sumur resapan, biopori, kolam tendon/retensi, dan penyediaan ruang terbuka hijau. i)

Penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi diterapkan pada lokasi permukiman yang ada di kawasan resapan air dan tangkapan air.

5) a) Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan. b) Rencana jalur evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (melting point). c) jalur dan ruang evakuasi bencana (Escape way ) di Kabupaten Maros terdiri atas: •

jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan rencana ruang jalan khusus semen bosowa di Kecamatan Maros Baru, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Lau, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Marusu, rencana ruas jalan



Lintas

Utara

Mamminasata

Bontoa,

dan

ruas

jalan

poros

Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; •

jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi ruas jalan Poros Bantimurung-Camba

di Kecamatan

Camba, ruas jalan Poros

Bantimurung-Camba di Kecamatan Mallawa, ruas jalan Poros Bantimurung-Camba di Kecamatan Cenrana; •

jalur dan ruang evakuasi potensi bencana tsunami dan gelombang pasang meliputi rencana ruas jalan rencana ruang jalan khusus semen bosowa di Kecamatan Maros Baru, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Lau, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Marusu, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata Bontoa, dan ruas jalan poros Bantimurung di Kecamatan bantimurung;

d) jalur dan ruang evakuasi bencana di Kabupaten Maros direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; e) ruang evakuasi bencana (Melting point ) di Kabupaten Maros meliputi meliputi lapangan Sepak bola di Kecamatan Moncongloe, Stadion Olahraga di Kota Maros Kecamatan Turikale dan Lapangan kantor Bupati Maros. 6) a) Sistem

proteksi

kebakaran,

ditetapkan

untuk

mencegah

dan

menanggulangi kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan, dan bangunan. b) Sistem proteksi kebakaran meliputi layanan: •

pencegahan kebakaran;

•

pemberdayaan peran masyarakat;

•

pemadam kebakaran; dan

•

penyelamatan jiwa dan harta benda.

c) Sistem proteksi kebakaran selanjutnya diatur dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Maros.



Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Maros meliputi arahan rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a) Kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya di Kabupaten Maros meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air. •

Hutan lindung di Kabupaten Maros, seluas 14.611 (empat belas ribu enam ratus sebelas) hektar meliputi:

•

hutan

lindung

yang

berada

di

sebagian

wilayah

Kecamatan

Bantimurung seluas kurang lebih 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar; •

hutan lindung yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa seluas kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar;

•

hutan lindung yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana seluas kurang lebih 4.972 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar;

•

hutan lindung yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Mallawa seluas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektar;

•

hutan lindung yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Simbang seluas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hektar;

•

hutan lindung yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Tanralili seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar; dan

•

hutan

lindung

yang

berada

di

sebagian

wilayah

Kecamatan

Tompobulu seluas kurang lebih 6.222 (enam ribu dua ratus dua puluh dua) hektar. b) Kawasan resapan air di Kabupaten Maros yang ditetapkan di bagian hulu DAS Maros.





a) Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Maros, terdiri atas : •

kawasan sempadan pantai;

•

kawasan sempadan sungai;

•

kawasan sekitar waduk/rawa; dan

•

Ruang Tebuka Hijau (RTH).

b) Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Maros terdapat di pesisir pantai

di

Kecamatan

Pantai

Maros

Baru,

Kecamatan

Marusu,

Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa, dengan ketentuan: •

daratan sepanjang tepian laut di Pantai Maros Baru, Marusu, Lau, dan Bontoa yang bentuk dan kondisi fisik pantai berpasir dengan substrat didominasi oleh pasir yang berasal dari laut maupun yang berasal dari daratan terbawa sungai atau sedimentasi maupun erosi pantai.

•

daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

c) Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Maros ditetapkan di Sungai Maros, dengan ketentuan: •

daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

•

daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

•

daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

d) Kawasan sekitar waduk/rawa di Kabupaten Maros, meliputi: •

waduk Lekopaccing di Kecamatan Tanralili; dan

•

waduk Bonto Sunggu dan rawa di Kecamatan Maros Baru.

•

Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Maros, adalah sarana RTH kawasan perkotaan Maros, meliputi:

•

kawasan hijau pertamanan kota terebar di kawasan perkotaan ibukota

kabupaten,

ibukota

kecamatan


dan

kota-kota

satelit


Kabupaten Maros, dengan peruntukan pada kawasan terbangun kota yang

merupakan

penunjang

pada

kawasan

pemerintahan,

pendidikan, perdagangan dan jasa, industri dan perumahan; •

kawasan hijau rekreasi

dan olahraga di perkotaan (lapangan

olahraga); •

kawasan hijau pertanian yang di kawasan perkotaan-kawasan perkotaan;

•

kawasan hijau jalur hijau di sepanjang jalur jalan dan tebing, sepanjang sempadan sungai dan pantai;

•

TPU di Kecamatan Mandai;

•

kawasan hijau pekarangan pada kawasan perumahan di perkotaan;

•

luas ruang terbuka hijau pada masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Maros paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang teridiri atas ruang terbuka publik paling sedikit 20% (dua puluh persen)dan ruang terbuka hijau non publik (privat) paling sedikit 10% (sepuluh persen).

a) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Maros, meliputi: •

Kawasan konsrvasi;

•

taman wisata alam;

•

kawasan cagar budaya; dan

•

kawan mangrove.

b) Kawasan konservasi di Kabupaten Maros, adalah kawasan hutan konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung seluas kurang lebih 28.611 (dua puluh delapan ribu enam ratus sebelas) hektar, meliputi: •

Taman

Nasional

Bantimurung-Bulusaraung

yang

berada

di

Kecamatan Bantimurung seluas kurang lebih 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) hektar; •

Taman

Nasional


yang

berada

di

Kecamatan Camba seluas kurang lebih 3.623 (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar;



•

Taman

Nasional


yang

berada

di

Kecamatan Cenrana seluas kurang lebih 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar; •

Taman

Nasional


yang

berada

di

Kecamatan Mallawa seluas kurang lebih 10.024 (sepuluh ribu dua puluh empat) hektar; •

Taman

Nasional


yang

berada

di

Kecamatan Simbang seluas kurang lebih 4.184 (empat ribu seratus delapan puluh empat) hektar; dan •

Taman

Nasional


yang

berada

di

Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar. c) Taman wisata alam di Kabupaten Maros, meliputi: •

Kawasan agrowisata Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; dan

•

Kawasan agrowisata Tanralili di Kecamatan Tanralili.

d) Kawasan cagar budaya di Kabupaten Maros, yang meliputi: •

Situs Prasejarah Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung;

•

Situs Leang Rammang-Rammang di Kecamatan Bontoa;

•

Situs Bulu’ Sipong di Kecamatan Bontoa;

•

Rumah Adat karaeng Loe di Pakere di Kecamatan Simbang;

•

Bangunan Penjara Lama, Kantor Pengadilan Negeri, Bangunan Asrama Kodim, Kantor Camat Turikale, Rujab Sekretaris Daerah, Bangunan Kantor Bappeda, Pendopo Karaeng Marusu di Kecamatan Turikale;

•

Kompleks Makam Kassi Kebo di Kecamatan Marusu; dan

•

Kompleks makam Karaeng Simbang di Kecamatan Simbang.

e) Kawasan mangrove di Kabupaten Maros, yang meliputi kawasan mangrove yang merupakan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Bontoa seluas kurang lebih 5 (lima) hektar, Kecamatan Lau seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar, Kecamatan Maros Baru seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar, dan Kecamatan Marusu seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar yang merupakan bagian dari sempadan pantai.







a) kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Turikale, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Bantimurung; b) kawasan rawan tanah longsor berada di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, KecamatanTompobulu, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Bantimurung; dan c) kawasan rawan abrasi berada di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa.

a) kawasan

karst

di

Kecamatan

Bantimurung,

Kecamatan

Camba,

Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Malawa; dan b) kawasan rawan tsunami di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa.

a) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Maros, terdiri atas : •

kawasan hutan produksi

tetap seluas kurang lebih 15.364 (lima

belas ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar, yang tersebar di Kecamatan Cenrana seluas kurang lebih 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar, Kecamatan Mallawa seluas kurang lebih 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar, Kecamatan Simbang seluas kurang lebih 561 (lima ratus enam puluh satu) hektar, Kecamatan Cenrana seluas kurang lebih 543 (lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 10.022 (sepuluh ribu dua puluh dua) hektar;





•

kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih terbatas 6.434 (enam ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar, yang tersebar di Kecamatan Camba seluas kurang lebih 1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) hektar, Kecamatan Cenrana seluas kurang lebih 2.244 (dua ribu dua ratus empat puluh empat) hektar, Kecamatan Mallawa seluas kurang lebih 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) hektar dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) hektar.

b) Hutan produksi terbatas di Kabupaten Maros, merupakan hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Lau, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang, KecamatanTanralili, dan KecamatanTompobulu.

a) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Maros, terdiri atas: •

kawasan budi daya tanaman pangan;

•

kawasan hortikultura;

•

kawasan perkebunan; dan

•

kawasan peternakan.

b) Kawasan budi daya tanaman pangan di Kabupaten Maros, meliputi: •

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Maros seluas kurang lebih 28.688 (dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan) Hektar terdapat di seluruh wilayah kecamatan;

•

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah ditetapkan

sebagai

kawasan

pertanian

pangan

berkelanjutan,

dengan luasan kurang lebih 20.222 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar. •

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Maros seluas kurang lebih 29.344 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar terdapat di seluruh wilayah kecamatan; dan

c) Kawasan hortikultura di Kabupaten Maros seluas kurang lebih 11.681 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu) hektar terdapat di



Kecamatan Kecamatan

Camba,

Kecamatan

Moncongloe,

Cenrana,

Kecamatan

KecamatanTanralili,

dan

Mallawa, Kecamatan

Tompobulu; d) Kawasan perkebunan di Kabupaten Maros seluas kurang lebih 7.165 (tujuh ribu seratus enam puluh lima) hektar, terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Tompobulu; e) Kawasan peternakan sebag di Kabupaten Maros terdiri atas: •

ternak besar berupa sapi, kerbau dan kuda tersebar di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu,

Kecamatan

Bantimurung,

Kecamatan

Camba,

Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Simbang; dan •

ternak kecil berupa kambing, sedangkan ternak unggas meliputi; ayam kampung, ayam buras dan itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan.









a) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Maros, meliputi: •

kawasan peruntukan perikanan tangkap;

•

perikanan peruntukan budidaya perikanan ; dan

•

kawasan pengembangan minapolitan.

b) Kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Maros, adalah kawasan penangkapan perikanan laut di Selat Makassar termasuk rencana pengembangan bagan dan kramba-kramba di Selat Makassar. c) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten Maros, meliputi: •

kawasan perikanan tambak yang tersebar di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan

Bantimurung,

kecamatan

Turikale

dan

kecamatan

Mandai; dan •

kawasan perikanan kolam dan tumpangsari dengan kawasan peruntukan sawah dan kolam terutama di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan

Bontoa,

Kecamatan

Camba,

kecamatan

Turikale,

Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Lau. d) Kawasan minapolitan di Kabupaten Maros meliputi kawasan minapolitan di di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan Kecamatan Maros Baru; e) Pembangunan PPI Bontoa yang direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan kawasan minapolitan;







a) Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Maros terdiri atas : •

Kawasan potensi pertambangan batubara tersebar di wilayah Kecamatan Mallawa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Tanralili;

•

Kawasan potensi pertambangan emas terdapat di Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Mallawa; dan

•

Kawasan potensi pertambangan batuan, terdiri atas:

-

potensi marmer di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cerana, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Camba;

-

potensi

lempung

Bantimurung, Kecamatan Marusu,

di

Kecamatan

Kecamatan Maros

Simbang,

Baru,

Kecamatan

Kecamatan

Tanralili,

Bontoa,

Kecamatan

Kecamatan Simbang,

Kecamatan

Turikale,

Kecamatan Moncongloe,

Kecamatan Mandai, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Mallawa;

-

potensi

batugamping

di

Bantimurung, Kecamatan Kecamatan

Kecamatan

Bontoa,

Simbang, Kecamatan

Cenrana, Kecamatan

Kecamatan Tanralili,

Tompobulu dan Kecamatan

Mallawa;

-

potensi pasir kuarsa di Kecamatan Mallawa;

-

potensi oker di Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana;

-

potensi basal di Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Simbang, Kecamatan

Tanralili,

Kecamatan

Tompobulu, dan Kecamatan

-

potensi

andasit

di

Mandai,

Kecamatan

Bantimurung,

Kecamatan

Cenrana;

Kecamatan

Simbang dan Kecamatan Cenrana;

-

potensi diorit Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu;

-

potensi granodiorit di Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa;

-

potensi trakit di Kecamatan Bontoa;

-

potensi batu pasir formasi camba di Kecamatan Marusu;





-

potensi

kerikil

dan

batu

sungai

di

Kecamatan

Mallawa,

Bantimurung dan Tanralili; dan

-

potensi pasir sungai di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, Kecamatan Turikale dan Kecamatan Tompobulu.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Maros, terdiri atas: a) Kawasan besar menengah KIMAS yang berada di Kecamatan Marusu; b) kawasan industri menengah perikanan yang berada di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau; c) kawasan industri besar marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang; d) kawasan industri besar semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; e) kawasan industri besar peleburan di Kecamatan Bontoa; dan f)

kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah di Perkotaan Maros tersebar di seluruh kecamatan.

a) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Maros, meliputi: •

Kawasan wisata alam;

•

Kawasan wisata sejarah;

•

Kawasan wisata agro;

•

Kawasan wisata perkotaan; dan

•

kawasan wisata budaya;

b) kawasan wisata alam di Kabupaten Maros, meliputi: •

kawasan wisata alam Bantimurung Kecamatan Bantimurung;

•

kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri yang terpadu dengan aktivitas nelayan;

•

kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang;

•

obyek wisata alam Goa Pattunuang di Desa Samangki Kecamatan Simbang;

•

obyek wisata alam air terjun Bonto Sumba Kecamatan Tompobulu berbatasan langsung dengan Taman Wisata Alam Malino;



•

obyek wisata alam air panas di dusun Reatoa di Kelurahan Samaenre Kecamatan Mallawa;

•

obyek wisata Leang PanningE (goa kelelawar) di Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, merupakan goa yang disamping memiliki stalaktit dan stalakmit, juga terdapat sumber air panas; dan

•

kawasan wisata arung jeram di Sungai Maros.

c) Kawasan wisata sejarah di Kabupaten Maros, meliputi: •

taman prasejara Leang-Leang di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung;

•

situs prasejarah Leang Akkarrasa Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa;

•

kompleks makam Kassi Kebo (pekuburan Karaeng Marusu dan keluarga Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru;

•

kompleks makam Karaeng Simbang (pekuburan Karaeng Simbang dan keluarga) di Desa Samangki Kecamatan Simbang;

•

pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru; dan

•

rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di Desa Pakere Kecamatan Simbang.

d) Kawasan wisata agro di Kabupaten Maros, meliputi; •

rencana agrowisata Tanralili antara lain pengembangan Meeting, Intencive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan kawasan agro wisata Puca’; dan

•

rencana agrowisata Bantimurung.

e) Kawasan wisata perkotaan di Kabupaten Maros, adalah objek wisata kuliner di Jalan Topaz di kawasan taman hutan kota dan kolam Kota Maros dan rencana wisata kuliner Kota Maros di sempadan sungai Sungai Maros dan wisata Sungai Maros; f)

Kawasan wisata budaya di Kabupaten Maros, meliputi; •

upacara adat Appalili;

•

upacara adat Katto Bokko;

•

upacara Mappa Dendang;

•

Bias Muharram;



•

Maulid Rasullullah SAW;

•

Lomba perahu hias;

•

Mallangiri;

•

Dengka Ase Lolo;

•

Ma’royong;

•

Tari-tarian yang meliputi; tari Salonreng, tari Mappadendang, tari Mapeepe-pepe, tari Kalabbirang, tari Mamuri-muri, tari Kalubampa, tari Bunting Berua, tari Makkampiri, tari Tubaranina Marusu, tari Ma’raga; dan

•

Kesong-kesong.

a) kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Maros terdiri atas : •

kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

•

kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

b) kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Maros meliputi: •

Kawasan permukiman Perkotaan Baru Maros -Gowa yang merupakan kota satelit KSN Perkotaan Mamminasata bagian timur;

•

Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Moncongloe;

•

Kawasan permukiman Kota Baru Satelit Mandai;

•

Kawasan perkotaan Baru Maros;

•

Kawasan

permukiman

perkotaan

sepanjang

koridor

bypass

Mamminasata; •

Kawasan permukiman di PKN Maros, PKLp dan PPK; dan

•

Pengembangan penduduknya

permukiman diarahkan

pada

pusat

pembangunan


kota

yang

perumahannya

padat vertikal.




c) kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Maros meliputi: •

kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Tompobulu;

•

kawasan permukiman perdesaan yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan dan penduduk yang relative rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun (builtup area); dan

•

bangunan-bangunan

perumahan

diarahkan

menggunakan

nilai

kearifan budaya lokal termasuk pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

a) kawasan peruntukan perkantoran; •

Kawasan peruntukan perkantoran di Kabupaten Maros, meliputi:

-

perkantoran pemerintahan 

pusat pemerintahan kabupaten di Kota Maros Kecamatan Turikale;



pusat

pemerintahan

kecamatan

di

kawasan

perkotaan

di

kawasan

perkotaan

Tetebatu di Kecamatan Mandai; 

pusat

pemerintahan

kecamatan

Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe; 

pusat pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;



pusat pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Patene di Kecamatan Marusu;



pusat

pemerintahan

kecamatan

di

kawasan

perkotaan

di

kawasan

perkotaan

Barandasi di Kecamatan Lau; 

pusat

pemerintahan

kecamatan

Panjalingang di Kecamatan Bontoa; 

pusat pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung;



pusat

pemerintahan

kecamatan

di

kawasan

perkotaan

kawasan

perkotaan

Bantimurung di Kecamatan Simbang; 

pusat

pemerintahan

kecamatan

Ammarrang di Kecamatan Tanralili;


di




pusat pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu;



pusat

pemerintahan

kecamatan

di

kawasan

perkotaan

Cempaniga di Kecamatan Camba; 

pusat pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana;



pusat

pemerintahan

kecamatan

di

kawasan

perkotaan

Ladange di Kecamatan Mallawa;

-

perkantoran swasta. 

Kecamatan Turikale;



Kecamatan Kecamatan Mandai;



Kecamatan Lau



Kecamatan Maros Baru; dan



Kecamatan Bontoa.

b) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; •

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kabupaten Maros, merupakan pusat perdagangan dan jasa skala regional.

•

•

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:

-

pasar tradisional;

-

pusat perbelanjaan; dan

-

toko modern.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pasar tradisional di Kabupaten Maros terdistribusi di masing-masing ibukota kecamatan meliputi :

-

kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai;

-

kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe;

-

kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;

-

kawasan perkotaan Patene di Kecamatan Marusu;

-

kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau;

-

kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa;

-

kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung;

-

kawasan perkotaan Bantimurung di Kecamatan Simbang;

-

kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili;



•

-

kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu;

-

kawasan perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba;

-

kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana;

-

kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa;

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pusat perbelanjaan di Kabupaten Maros meliputi :

-

Pengembangan

Pasar

Induk

Regional

semi

modern/pasar

tradisional modern (Tramo) Kota Maros yang mendukung sistem perdagangan di PKN Mamminasata;

-

Pengembangan Pasar Sentral Kota Maros yang mendukung sistem perdagangan di PKN Mamminasata;

-

Pengembangan kawasan perdagangan skala Kabupaten meliputi PKLp Kawasan Perkotaan PKLp Lau dan Kota Baru Satelit Moncongloe;

-

Kawasan perdagangan pasar tradisional skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan

Cempaniga

di

Kecamatan

Camba

dan

PPK

di

perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa;

-

Kawasan perdagangan pasar tradisional skala lingkungan yang terdistribusi di seluruh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);

-

Kawasan perdagangan berupa pasar induk pertanian Kabupaten Maros; dan

•

Kawasan perdagangan berupa pasar grosir di Kota Maros;

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa toko modern di Kabupaten Maros terdapat di:

-

kawasan Pasar Induk Regional semi modern/pasar tradisional modern (Tramo) Kota Maros;

-

kawasan Pasar Sentral Kota Maros;

-

Kota Baru Satelit Moncongloe;

-

Kota Baru Satelit Mandai; dan

-

kawasan potensi ekonomi KEK Kabupaten Maros.

c) kawasan pelayanan umum; •

Kawasan pelayanan umum di Kabupaten Maros, meliputi :



•

-

kawasan peruntukan pelayanan olah raga;

-

kawasan pelayanan kesehatan;

-

kawasan pendidikan tinggi; dan

-

kawasan TPU.

Kawasan peruntukan pelayanan olah raga di Kabupaten Maros, merupakan kawasan olahraga kabupaten yang dikembangkan secara berhirarki pada masing-masing pusat dan sub pusat kegiatan secara proporsional.

•

Kawasan peruntukan pelayanan olah raga di Kabupaten Maros terdiri atas pelayanan olahraga skala Kabupaten di Kota Maros Kecamatan Turikale dan pelayanan olahraga skala kecamatan di masing-masing ibukota kecamatan;

•

Kawasan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros, meliputi pelayanan kesehatan regional di Kota Maros Kecamatan Turikale, pelayanan kesehatan skala kecamatan di masing-masing pusat kecamatan.

•

Kawasan pendidikan tinggi di Kabupaten Maros, meliputi kawasan pendidikan tinggi di Kota Maros Kecamatan Turikale dan di Kecamatan Mandai.

•

Kawasan TPU di Kabupaten Maros adalah kawasan pekuburan regional di wilayah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

d) kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan •

Kawasan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Maros , merupakan

aset-aset

pertahanan

dan

keamanan/TNI

Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dijaga dan dipelihara dengan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara. •

Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Yonif L-433/Julu Siri di Kecamatan Simbang; -

Ki Zipur A, B, dan C Yon Zipur-8/Sakti Mandraguna di Kecamatan Tanralili



-

Komando Distrik Militer (Kodim)/1422 Maros di Kecamatan Turikale

-

Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Kecamatankecamatan di wilayah Kabupaten Maros

•

-

Polres Maros di Kecamatan Turikale

-

Polsek yang tersebar di masing-masing kecamatan

-

Lanud Hasanuddin (Pangkalan TNI AU) di Kecamatan Mandai.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:

-

peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan

-

penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

e) kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP). •

KKOP di Kabupaten Maros, meliputi kawasan sekitar Bandar Udara Sultan

Hasanuddin

berupa

ruang

udara

bagi

keselamatan

pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros.







Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Maros terdiri atas : (1) Kawasan Strategis Provinsi; dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten.

a) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

a) kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung; b) kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak; c) Pengembangan Kawasan Industri Maros (KIMAS); d) Pabrik Semen Bosowa; dan e) Kawasan penambangan kapur dan marmer.

a) Kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung; b) Kawasan Kebun Raya Puca’; c) Kawasan hutan lindung di Kabupaten Maros ; dan d) Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya.

a) PKLp Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau; b) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kabupaten Maros; c) Kawasan potensi pengembangan KEK di pesisir pantai Selat Makassar yang meliputi wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa (MAMABALABO); d) kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan kecamatan Maros Baru; e) kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;



f)

kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri yang terpadu dengan aktivitas nelayan;

g) Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros; h) Kawasan Perdagangan Pasar Induk pertanian Kabupaten Maros; i)

Kawasan Kota Baru Moncongloe;

j)

Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai; dan

k) Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros.

a) kawasan

wisata

Alam

dan

Agrowisata

Bantimurung

Kecamatan

Bantimurung; b) kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang; dan c) obyek wisata alam air panas di Dusun Rea Toa yang selama ini dijadikan laboratorium alam, riset biologi dan ilmu pengetahuan oleh mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi di Makassar.

a) kawasan

pendopo

Pallantikang

Karaeng

Marusu

di

Kelurahan

Pallantikang Kecamatan Maros Baru; b) kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana Raja Marusu) di Desa Pakere Kecamatan Simbang; dan c) kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Desa Patte’ne.

a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu; b) PLTA di Bontosunggu; c) Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Mallawa; d) rencana pembangkit listrik tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa; e) Pabrik Semen Bosowa; dan f)

penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.

a) kawasan LINUD Hasanuddin; b) kawasan KOSTRAD Kariango dan Samboeja; dan c) GUMUSMU di Sambueja. Laporan Akhir (Final Report) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk RTRW Kabupaten Maros



BAB 4 KLHS

Recommend Documents