Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara
BAB 6 METHODOLOGI DAN PENDEKATAN TEKNIS 6.1. UMUM Penerima tugas mengusulkan pendekatan dan metodologi yang komprehensif. Diharapkan hal ini akan menghasilkan desain teknis bangunan kantor yang dapat sebagai antisipasi kebutuhan wadah tempat masyarakat beraspirasi yang berada di wilayah/daerah kabupaten baru yang sedang atau mulai berkembang yang memiliki keterbatasan keadaan dalam pencapaian lahan, secara spesifik dapat dipertanggung jawabkan dan diandalkan baik secara teknis, fungsional, estetika maupun ekonomis. Perencanaan dan perancangan yang diusulkan oleh penerima tugas memiliki beberapa pendekatan, yaitu berdasarkan kajian kebutuhan Kantor Kabupaten Halmahera Utara, adat kebiasaan dan pola kerja pengguna bangunan, kepentingan kenyamanan dan keamanan penggunaan bangunan serta kajian kriteria dan standar teknis mengingat lokasi yang cukup jauh dari kota sehingga pengadaan material harus menjadi perhatian utama. Hasil formulasi dari kajian komponen-komponen tersebut disusun menjadi menjadi acuan dan arahan dalam proses perencanaan bangunan gedung.
6.2. PENDEKATAN Terdapat beberapa kriteria, ketentuan, dan standar teknis yang akan menjadi acuan sekaligus pendekatan bagi penerima tugas untuk mendesain, antara lain: 1. Persyaratan Tata Bangunan: a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
VI-1
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Menjamin bangunan gedung didirikan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan pada kawasan yang bersangkutan. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai KDB dan KLB yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan pada kawasan yang bersangkutan. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai GSB dan jarak bebas bangunan yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan bagi penghuni dan lingkungannya. b. Persyaratan Arsitektur Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah sehingga seimbang serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya). Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya. c.Persyaratan dampak lingkungan Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. d. Persyaratan Teknis dan Desain Plambing Persyaratan Teknis dan Desain Plambing untuk Air Minum Persyaratan Teknis dan Desain Plambing untuk Air Kotor Persyaratan Teknis dan Desain Plambing untuk Kebakaran 2. Persyaratan Keandalan Bangunan a. Persyaratan Keselamatan :
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia, termasuk gempa, angin, dan petir. VI - 2
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mampu memproteksi secara pasif dan aktif terhadap bahaya kebakaran, seperti : -
cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman.
-
cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api.
-
dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
b. Persyaratan Kesehatan:
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai sirkulasi udara yang mencukupi dan sehat bagi pemakai.
Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup dan sehat, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung.
Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
Menjamin
terwujudnya
kebersihan
kesehatan
dan
memberikan
kenyamanan bagi pemakai bangunan dan lingkungan.
Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi dengan baik.
c. Persyaratan Kemudahan/ Aksesibilitas:
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai aksesibilitas horisontal dan vertikal yang efisien, nyaman, dan memadai yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam gedung tersebut.
Menjamin tersedianya akses evakuasi bagi pemakai gedung/ kantor yang dalam keadaan darurat dapat menyelematkan diri apabila terjadi bencana kebakaran, gempa, atau bencana lainnya.
Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, apabila dalam gedung tersebut pemakai atau masyarakat yang dilayani penyandang cacat dan lanjut usia. VI - 3
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Menjamin tersedianya prasarana dan sarana bangunan gedung yang dapat
menunjang
terselenggaranya
fungsi
Kantor,
termasuk
pertandaan di dalam dan di luar bangunan. d. Persyaratan Kenyamanan:
Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai ruang gerak dan hubungan antar ruang yang efektif, efisien, nyaman, dan memadai yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam Gedung perkantoran tersebut.
Menjamin tersedianya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
Menjamin terwujudnya suasana kerja yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan.
Kriteria Khusus : Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung kantor yang direncanakan, yang meliputi: 1. Bangunan Kantor yang direncanakan merupakan bagian dari kesatuan lingkungan yang ada di sekitarnya (fisik, alam dan sosial budaya) dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan; 2. Bangunan Kantor yang direncanakan diharapkan mencerminkan identitas setempat pada wujud arsitektur bangunan tersebut; 3. Bangunan Kantor yang direncanakan harus memenuhi standar perencanaan multi-storey building untuk perkantoran, antara lain meliputi : luasan ruang (tipe ruang/unit), volume ruang/unit, panjang bangunan maksimal yang disyaratkan, perencanaan ruang-ruang publik (bersama), dll.
VI - 4
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara 4. Bangunan Kantor hendaknya fungsional dan efisien dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaannya. 5. Dapat meningkatkan citra Bangunan Kantor, layak huni, indah, produktif dan berjati diri. 6. Rancangan bangunan dapat berupa bangunan tunggal ataupun bangunan dengan
massa
banyak
(lebih
dari
satu),
lengkap
dengan
fasilitas
pendukungnya. 7. Tipe Bangunan Bangunan Gedung dapat bervariasi sesuai usulan Perencana, yang diharapkan dapat dikelompokkan sesuai kegiatan kerja atau jasa pelayanan. dan zoning tingkat keramaian/ kebisingan jumlah masyrakat yang harus dilayani.
Ketentuan-ketentuan lainnya Selain kriteria diatas, berlaku pula beberapa ketentuan-ketentuan seperti, Standar, Pedoman dan peraturan yang berlaku, antara lain : Kajian terhadap Studi/ Desain yang terkait Selain kriteria di atas, terdapat pula beberapa desain yang terkait yang telah ada sebelumnya, antara lain misalnya kantor –kantor pemerintah yang telah terbangun sebelumnya. Dalam penyusunan pekerjaan, konsultan melakukan pendekatan dan metode berdasarkan pola pikir kegiatan dengan mengacu kepada kebijakan dan mikro).dan peraturan yang terkait (makro )
6.3 METODOLOGI PEKERJAAN Adapun
tahap-tahap kegiatan
perancangan,
penaksiran,
Penyusunan
pelaksanaan
Panduan
pembangunan
untuk perencanaan, serta
pengelolaan
bangunan gedung perkantoran meliputi : 1. PERSIAPAN Koordinasi dan konsultasi internal/ eksternal
VI - 5
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam tahap persiapan, konsultan menyusun program kerja kegiatan secara keseluruhan, dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi baik dalam internal tim tenaga ahli maupun dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan pengarahan awal sebagai bahan langkah kerja di dalam menangani pekerjaan ini. Konsultan juga akan memaparkan dan memberikan interpetasi terhadap tugas yang diberikan dan menentukan Sasaran atau Target Proyek Bangunan Kantor Kabupaten Halmahera Utara ini. Pendataan Awal Pada tahapan ini, konsultan akan menetapkan metode survey dan perangkat yang akan digunakan, yaitu berupa pengumpulan data primer maupun sekunder termasuk informasi yang dapat menunjang perancangan dengan melakukan survey lapangan dan menentukan delineasi batas-batas. Selain metode, konsultan juga menyusun instrumen analisis untuk melakukan kajian terhadap data-data yang telah terkumpul. Konsultan juga
melakukan persiapan terhadap kegiatan lain seperti
administrasi proyek, penyiapan personil serta persiapan rencana kerja dalam sebuah kerangka jadwal kerja, sehingga setelah persiapan matang dapat dilakukan kegiatan studi lapangan dan literatur. Adapun rincian kegiatan persiapan akan meliputi :
Interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja
Koordinasi dengan pihak terkait
Konsolidasi Tim dan Review
Menyusun Jadwal (program kerja perencanaan)
Mengumpulkan data awal (penelitian, peraturan, dan lain-lain) dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana)
Penyusunan Metodologi
Penetapan lokasi kunjungan lapangan dan dokumentasi elektronik
konsep perencanaan
sketsa gagasan
dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perizinan bangunan. VI - 6
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Pengadaan Lahan Pengadaan lahan pada proyek ini ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat, disesuaikan dengan kriteria kebutuhan warga atau target kelompok masyarakat yang akan menggunakan bangunan ini.
2. STUDI LITERATUR Kegiatan studi literatur sangatlah diperlukan untuk mendapatkan sumber data atau bahan didalam melakukan evaluasi terhadap produk Penyusunan Perencanaan konsep model-model bangunan gedung studi literatur/ studi terkait meliputi :
Studi tentang norma-norma, standar-standar, prosedur, peraturan dan lainlain
Studi dari text book, dan teori-teorinya
Studi-studi
yang
berkaitan
dengan
bangunan
gedung
perkantoran
pemerintah.
Contoh-contoh dan studi banding dari berbagai bangunan gedung kantor pemerintah di beberapa lokasi
Studi literatur yang dapat menjadi acuan untuk aspek teknis-substansial maupun
kebijakan
perancangan,
dan
peraturan
persyaratan
teknis,
yang
terkait
pelaksanaan
dengan
perencanaan,
pembangunan,
dan
pengawasan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut: Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Kep. Men. PU No. 441/KPTS/1998)
Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Umum dan Lingkungan (KepMen PU No. 468/KPTS/1998) Ketentuan
Teknis
Pengamanan
terhadap
Bahaya
Kebakaran
pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan (KepMeneg PU No. 1 0/KPTS/2000) Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan (KepMeneg PU No. 11 IKPTS/2000) KepMen Kimpraswil No. 332/KPTSIM/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan yang lainnya.
VI - 7
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Pada tahap ini konsultan akan menggabungkan hasil-hasil studi literatur. Kemudian
dari
hasil
studi
tersebut
di
atas,
konsultan
melakukan
pengelompokan data berdasarkan aspek-aspek: Fungsional Struktural Arsitektural Utilitas, ME dan Sanitasi
ITEM
FUNGSI
POINT YANG DIBAHAS KLASIFIKASI
KRITERIA YANG DI DESAIN
PROGRAM
PROGRAM RUANG YANG
RUANG
DIBUTUHKAN
KEBUTUHAN & FLEKSIBILITAS RUANG JARINGAN UTILITAS
BENTUK
DLL
KRITERIA TEKNIS
PENGEMBANGAN RUANG
PENGAMATAN/WAWANCARA
UTILITAS TERPILIH
LOKAL
DESAIN
MODUL RUANG
KEMUNGKINAN PELETAKAN
BANGUNAN
MASSA
DESAIN
KRITERIA TEKNIS
KRITERIA TEKNIS &
KEMUNGKINAN MODIFIKASI
PLAFON BIAYA
SUMBER DATA/INFORMASI
KEMUNGKINAN
ARSITEKTUR
KONDISI LAHAN
BIAYA
POINT YANG DIHARAPKAN
ALTERENATIF JENIS BANGUNAN PLAFON BIAYA
LITERATUR & PENGAMATAN LAPANGAN LITERATUR
LITERATUR
KRITERIA TEKNIS LITERATUR (Bappenas & ciptakarya/PU)
ACUAN/KOMPARASI DESAIN
DESAIN PROTOTIP
ALTERENATIF JENIS
LITERATUR, KUNJUNGAN
BANGUNAN
BANGUNAN
LAPANGAN, KRITERIA TEKNIS
ASPEK ALAM
ALTERENATIF
LITERATUR & SURVEY
LAINNYA
JENIS/STRUKTUR BANGUNAN LAPANGAN
PROTOTIP
STRUKTUR BAHAN
(SALINITAS)
VI - 8
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara DAYA DUKUNG/JENIS LAHAN
ALTERENATIF JENIS
LITERATUR & SURVEY
BANGUNAN
LAPANGAN
3. SURVEY LOKASI Melakukan survey dan kunjungan lapangan yang disertai oleh Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pengukuran dan penelitian tentang lokasi dan daya dukung tanah dengan tujuan untuk melihat lebih detail dan mendokumentasikan secara elektronik lokasi rumah susun yang akan dibangun. Kunjungan ini tak terlepas dari kontrol Pemerintah Daerah, agar dalam pembuatan rencana tapak bangunan, perkiraan biaya dan pengurusan perizinan, dan lain-lain tidak mengalami perbedaan data. 4. ANALISIS SINTESIS Pada tahap ini konsultan melakukan analisis terhadap hasil kompilasi data dan merumuskannya dalam beberapa kategori sebagai berikut: a. Tata Lingkungan Bangunan Gedung Kantor yang merupakan Identifikasi
Masalah Perkotaan, mencakup bidang arsitektur kawasan dan bangunan, estetika, fungsional, ekonomis dan sosial kemasyarakatan b. Penentuan Kriteria berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Proyek
VI - 9
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Tabel 6.1 Contoh Kriteria Perancangan: ITEM 1
2
USULAN KRITERIA
Arsitektur
Konsep
Lokal
‘HIBUALAMO’
Sistem Modul
Dapat diterapkan pada bentuik dasar/tapak bangunan berbentuk
Modifikasi
segi delapan Dapat diterapkan pada bagian:
Ornamen Lokal
atap
dinding
pintu , jendela,
kolom Menggunakan ukuran Grid dasar 60
Penggunaan sistem Grid
cm dan variasinya. Penggunaan ukuran ini digunakan dalam ukuran horizontal dan vertical bangunan misalnya pada:
3
Penerapan pada modul kolom
Perletakan Masa
Pembagian margin dengan berupaya
& Ruang
mengacu pada modul
Penataan
Pola peletakan
Memperhatikan pola kontur tapak
Masa &
penataan massa
(menentukan arah drainase dan desain
Lingkungan
Bangunan
perletakan masa)
Blok
massa Ruang terbuka berupa lapangan/ taman
bangunan
menjadi titik orientasi penataan bangunan
Ruang terbuka
KDH minimum 30 % atau disesuaikan
hijau pada tapak
dengan peraturan daera setempat
Pola penataan
Penataan vegetasi berfungsi sebagai
vegetasi
buffer terhadap polusi suara dan debu sekaligus sebagai terbuka
ITEM 1
Klasifikasi &
USULAN KRITERIA Klasifikasi bangunan negara kelas B (bangunan Tidak Sederhana) & non VI 10
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara ketentuan 2
standard
Program
Jumlah dan Luas
ruang
fungsi ruang
Merupakan bangunan kantor
penunjang merupakan 3
Aspek ergonomi
Memperhatikan fleksibilitas ruang
Memperhatikan Persyaratan ruang
Bukaan
Aksesibilitas
Bahan bangunan seperti plafon tidak mengandung asbes
Warna ruang harus terang
Memperhatikan Persyaratan Furniture dan penataannya ITEM 1
Aspek Sistem Teknologis
USULAN KRITERIA Menggunakan struktur konvensional berupa sistem rangka kaku (rigid frame)
2
Sistem modul Pada Struktur
3
Pondasi
Penggunaan pondasi tiang pancang
4
Bahan bangunan (kolom & balok)
sebaiknya dipakai struktur beton bertulang (K225) .
5
Rangka atap
Rangka baja
6
Kemiringan atap
Atap metal minimum 3°
1
ITEM
USULAN KRITERIA
Aspek Utilitas
Sarana dan Prasarana (utilitas) mengacu pada buku biru (spesifikasi teknis gedung negara)
2
Aspek Keamanan &
Luas bukaan minimal 20% dari luas dinding VI - 11
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Kenyamanan
Pemakaian warna cerah untuk dinding bagian dalam
Pemakaian warna yang menyolok pada elemen aksesibilitas (railing)
Perlunya sistem ventilasi silang pada
Aspek
setiap unit Lebar selasar minimal 2 m
sirkulasi
Lebar tangga utama minimal 1,2 m
Lebar tangga sekunder minimal 1,2 m
3
Tinggi railing selasar 1 m
Penggunaan ramp pada lantai dasar
Perlu memikirkan kemungkinan ramp
Aspek
pada lantai berkutnya Seyogyanya terdapat
pemasangan
Psikologis
elemen
dekoratif
berhubungan
dengan
kebersamaan/
yang
simbol
area
setempat
5. FORMULASI KONSEP PERANCANGAN Formulasi Konsep Perancangan yang didapatkan dari hasil analisis dan temuan berupa: a.
Pemahaman umum; melingkupi kepadatan lahan, peraturan-peraturan daerah yang berlaku, norma-norma sosial yang ada, standar-standar dan time frame.
VI 12
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara b.
Tata Lingkungan; melingkupi aspek-aspek perencanaan kawasan, yaitu : Bentuk Arsitektur Dengan pertimbangan kemudahan dalam perancangan maka tatanan masa dengan memakai sistem modul dan konsep ‘HIBUALAMO’ yaitu bentuk dasar segi Delapan. Penataan Horisontal (site plan) Dari penjelasan Model penataan masa maka dengan mudah dapat ditentukan suatu tatanan lengkap pada suatu tapak degan tetap memperhatikan zonasi dari program ruang , orientasi orientasi terhadap matahari, lingkungan sekitar tapak , rencana pentahapan. Selain dari hal –hal diatas juga perlu diperhatikan jarak antara dua masa bangunan , selain mengikuti peraturan daerah setempat maka jarak paling dekat adalah 3 meter antara dua bidang massif, sedangkan untuk bidang berjendela
paling
dekat
9
meter
dengan
pertimbangan
kondisi
pencahayaan dan udara . Kemungkinan Pentahapan dan Penambahan Kemungkinan pentahapan bangunan baik secara horizontal maupun vertical dengan memakai suatu model pada bentukan masa dan sistem yang dapat menyatukan satu masa dengan masa lainnya. Perlu diperhatikan sistem penyatuan dua masa seperti sistem siar dilatasi .
a.
Konsep Bangunan Zona dan Program Ruang Pada Pembahasan sebelumnya penerima tugas telah menguraikan bahwa zonasi ruang pada tapak tergantung dari aksesibilitas pada tapak ,dan program kegiatan. Zona secara umum ditetapkan sebagai berikut: Zona untuk Daerah Publik, Zona untuk Daerah Privat, Zona untuk Daerah Servis,
VI 13
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Zona Halaman Terbuka sebagai space pengikat atau pusat orientasi dan sarana penunjang: parkir dan lain-lain. b.
Struktur Bangunan Telah ditetapkan struktur pada bangunan adalah beton bertulang dan baja . Penggunaan struktur Beton Bertulang untuk bangunan 2(dua) lantai harus memperhatikan hal-hal berikut ini: Minimal mempunyai kekuatan K250 . Untuk struktur seperti kolom, dimensi dan penempatannya harus diperhatikan yaitu diusahakan rata dalam sehingga ruang sisal bisa clean . Balok balok terutama pada ruang tangga harus diperhatikan jangan terjadi penebalan yang dapat mengakibatkan penumpukan debu. Pelat lantai dapat menggunakan sistem pelat balok anak biasa. Pembagian grid kolom diusahakan mengacu kepada sistem modul yang sudah ditetapkan sehingga memudahkan dalam pembagian bukaan bukaan Jendela dan memudahkan pengembangan layout ruang dalam perencanaannya.
Penggunaan baja merupakan alternatif pada pekerjaan atap untuk efisiensi dan waktu pelaksanaan yang lebih cepat.
c.
Bahan Bangunan Bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan standar buku biru yang berlaku tetapi khusus pada bangunan gedung perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:
Bahan penutup lantai yang umum dipakai adalah keramik, tetapi keramik mempunyai kelemahan yaitu bila sistem pemasangannya tidak baik maka ada kecenderungan melendut dan pecah
VI 14
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Pada tangga yaitu pada injakan perlu adanya karet atau keramik anti slip untuk keamanan pemakai gedung dan penyandang cacat.
Bahan daun pintu lebih baik digunakan panil kayu .
Penggunaan plin dirasa perlu demi menjaga kebersihan pada dinding bagian bawah.
d.
Plafon menggunakan bahan yang mudah dalam perawatan Utilitas Bangunan
Secara umum utilitas yang perlu diperhatikan adalah :
Terpenuhinya kebutuhan air bersih di KM/ WC.
‘Water Tank’ diletakkan pada zona servis dan tertutup, daya tampung tangki harus dperhitungkan untuk cadangan hydrant pemadam kebakaran.
Saluran saluran talang harus ditempatkan pada lokasi yang baik dan tidak terekspos dan tidak mudah untuk dijangkau .
e.
Bentuk Arsitektur Bentuk dari Bangunan Gedung dengan menerapkan model penataan masa maka secara keseluruhan bentuk akan mengikuti kebutuhan akan ruang pada tapak.
f.
Sketsa Gagasan Dalam mengolah Formulasi Konsep Perancangan, konsultan harus memperhatikan atau melibatkan masukan/pendapat stakeholder dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: a.
Bentuk
dasar
bangunan
meng
akomodasi
konsep
‘HIBUALAMO’ bentuk segi delapan. b.
Bangunan Gedung Kantor hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
VI 15
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara c.
Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan kepada kemewahan
material,
tetapi
pada
kemampuan
mengadakan
sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan. d.
Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umumya, hendaknya biaya diusahakan serendah mungkin.
e.
Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan dalain waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
f.
Bangunan gedung Pemerintah hendaknya mendukung peningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya.
g.
Disamping fungsional, dalam keterbatasan luas ruang dalam, tata ruang dalam hendaknya mempertimbangkan tata perletakan bukaan, dan tata letak perabot yang efisien.
6. PRA RENCANA Tahap Penyusunan Pra Rencana, berisi tentang pengejewantahan konsep perancangan ke bentuk rencana tapak, rencana fungsi bangunan, rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas.
7. PENGEMBANGAN DESAIN Pada tahapan ini, setelah melakukan beberapa pembahasan desain, koordinasi teknis dan non teknis serta konsolidasi dengan pihak pemberi tugas, berdasarkan masukan-masukan dan opini forum maka konsultan akan melakukan
pengembangan
pada
desain
yang
tujuannya
adalah
penyempurnaan terhadap rancangan , agar secara kebutuhan dan kelayakan tepat serta diharapkan akan berimplikasi pada kesesuaian antara rancangan dengan kebutuhan fungsi serta karakteristik lokal.
8. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG VI 16
Usulan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara Konsultan bertugas membantu Panitia Lelang dalam menyusun program pelaksanaan pelelangan dengan memberikan penjelasan syarat-syarat teknis pelaksanaan dalam Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) secara jelas dan membantu Panitia Lelang dalam mengevaluasi SPH (Surat Penawaran Harga) pemborong.
9. PENGAWASAN BERKALA Untuk kegiatan Pengawasan Berkala, berdasarkan KAK jadwal kegiatan konsultan hanya 6
bulan. Maka kegiatan pengawasan berkala yang akan
dimulai pada bulan ke 7, konsultan juga akan melakukan diskusi berkala dengan pihak terkait dalam rangka memberikan saran/petunjuk dalam penyelesaian permasalan desain di lapangan.
VI 17
