1
BAB I PENDAHULIAN
1.1 Latar belakang Pembangunan merupakan infrastruktur darat yang berperan sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah. Pembangunan berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan suatu wilayah. Prasarana bangunan merupakan salah satu fasilitas infrastruktur yang strategis, sehingga kondisi prasarana bangunan harus terus terpelihara dengan baik agar tingkat pelayanan terhadap suatu kelayakan pembangunan tetap terjaga. Untuk mempertahankan kondisi suatu bangunan tetap baik, diperlukan sistem pengelolaan dan pemeliharaan bangunan yang baik dan komprehensif. Tindakan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas bangunan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan akan menjaga kualitas bangunan dan memperpanjang usia kelayakannya dan salah satunya menggunakan metode SIDLACOM dalam melakukan pembangunan dan dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang efisien, efektif, dan produktif, dipandang perlu menyempurnakan materi sistem pengendalian manajemen yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek; Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara proyek/satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.
2
1.2 Rumusan Masalah 1 1. Apa yang dimaksud dengan SIDLACOM ?
2. Bagaimana tahapan metode SIDLACOM tersebut ?
1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian SIDLACOM 2. Untuk mengetahui tahapan metode SIDLACOM
1.4 Manfaat Manfaat yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah agar mengetahui lebih dalam mengenai metode pembangunan SIDLACOM dan peraturan apa saja yang mendukung metode tersebut . Mengetahui pengertian, tahapan peraturan , kelebihan dan kekurangan metode SIDLACOM
1.5 Metode Penulisan Metode penulisan dalam makalah ini mengunakan metode penulisan deskriptif.
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian SIDLACOM Tata cara pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), yang disusun sesuai kaidah penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dengan urutan tahapan kegiatan SIDLACOM. Tahapan Pembangunan Proyek dari tahap awal hingga ke tahap proyek bisa beroperasi dan menghasilkan manfaat yang “menguntungkan”, secara singkat akan diuraikan dengan diawali timbulnya gagasan yang muncul dari “pemilik proyek” yang dalam hal ini bisa pihak Pemerintah yang disebabkan karena tugas dan kewajibannya menjadi agen-pembangunan , maupun Investor /Swasta yang tertarik untuk membangun suatu proyek karena melihat sisi prospektif ekonomis akan sangat menguntungkan secara financial. Gagasan untuk membangun proyek dimaksud akan ditindak lanjuti dengan langkah yang dikenal sebagai tahapan SIDLaCOM, yaitu :
S (Survey)
I (Investigation)
D (Design)
La (Land Acquisation)
C (Construction)
O (Operation) & M (Maintenance).
4
Tergantung dari besar-kecilnya scope proyek yang akan dibangun maka implementasi SIDLaCOM juga akan menyesuaikan dengan scope proyek dimaksud. Ditinjau dari aspek teknis, ekonomis serta lingkungan maka pembangunan suatu proyek perlu juga dilakukan studi yang dikenal sebagai studi tekniks (capability study: civil engineering), studi kelayakan (feasibility study: economic engineering), studi analisis dampak lingkungan ( acceptability 3 study: environment impact assessment). Semua tahapan studi sebagaimana disebutkan diatas akan menghasilkan kesimpulan bahwa semua aspek akan bisa diterima dan bisa dipertanggung-jawabkan secara teknis, ekonomis serta lingkungan dengan manfaat yang sebesar-besanya bagi kehidupan masyarakat.
2.2 Tahapan SIDLACOM Menurut peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 603/prt/m/2005 tentang “pedoman umum sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum” 1. Perencanaan Konstruksi (SID) a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk Konsultan / Desain 5) Pemanfaatan Produk 2. Pengadaan Lahan (Land Acquisition) a. Penetapan Lokasi Pembangunan b. Permohonan Pengadaan Tanah c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah d. Keberatan atas Keputusan Panitia e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah g. Risalah Pengadaan Lahan h. Pengamanan Aset
5
3. Pelaksanaan Konstruksi (Construction) a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak : a) Mobilisasi b) Pemeriksaan bersama c) Tinjauan desain d) Pembayaran uang muka e) Buku harian dan laporan harian, mingguan, dan bulanan f) Pengendalian pelaksanaan pekerjaan g) Pengukuran prestasi pekerjaan h) Pembayaran prestasi pekerjaan i) Perubahan kegiatan pekerjaan j) Denda dan ganti rugi k) Penyesuaian/eskalasi harga l) Keadaan kahar/force majeure m) Penghentian dan pemutusan kontrak n) Perpanjangan waktu o) Kerja sama dengan sub kontraktor p) Kompensasi q) Perselisihan/dispute r) Serah terima pekerjaan s) Laporan hasil penilaian pelaksanaan program mutu 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk Konsultan / Desain 5) Pemanfaatan Produk 4. Operasi dan Pemeliharaan / O & P (Operation & Maintenance / O & M) a. Penyiapan perangkat O & P b.
Program O & P
c.
Ketersediaan perangkat/sumber daya O & P
d.
Perencanaan Perbaikan
e.
Pelaksanaan Perbaikan
f.
Kegagalan Bangunan
g.
Keluaran/output
h.
Manfaat/outcome
6
i.
Penyerahan proyek selesai
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Tahap pelaksanaan pembangunan menurut peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 603/prt/m/2005 tentang “pedoman umum sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum” Untuk mewujudkan pembangunan dengan tahapan pelaksanaan proyek berupa SIDLaCOM yaitu sebagai berikut :
Survey Survey merupakan perencanaan yang bersifat umum dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan maksud akan dibangunnya proyek dimaksud. Survey akan menjawab hal-hal bersifat teknis maupun non-teknis tentang apa; dimana; kapan; mengapa serta bagaimana: proyek dimaksud yang akan dibuat, sehingga data hasil survey yang diperlukan adalah data tentang hal-hal yang terkait dengan bangunan proyek/tujuan proyek, tapak/lokasi proyek, pengaruh proyek terhadap manusia dan lingkungannya. Survey yang akan dilakukan antara lain tentang tapak dimana proyek akan dibangun akan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keadaan topografi, hidro-meteorologi, demografi, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainya pada wilayah atau areal yang akan terpengaruh oleh keberadaan proyek. Dengan survey yang dilakukan akan diperoleh hasil survey yang dapat dipakai untuk dasar-dasar perencanaan umum atas proyek yang akan dibangun. Terkait dengan analisis ekonomi teknik yang akan dilakukan maka kegiatan survey yang tentu membutuhkan biaya yang cukup besar akan diperhitungkan sebagai bagian dari Investasi Proyek.
7
Investigation / Investigasi 7 Langkah selanjutnya setelah survey adalah pengambilan data (investigasi) atas survey yang diperlukan dalam perencanaan umum (survey) untuk kemudian dilakukan pengambilan data teknis. Data teknis yang akan diambil adalah data yang dibutuhkan guna proses perencanaan teknis (design) atau data teknis yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan struktur bangunan sipil /non sipil lainnya, antara lain adalah berupa data geologi teknik, mekanika tanah, hidrologi, seismologi, oceanologi, humidity dan data teknis /standart lainnya. Terkait dengan analisis ekonomi teknik yang akan dilakukan maka kegiatan investigasi yang tentu membutuhkan biaya yang cukup besar akan diperhitungkan sebagai bagian dari Investasi Proyek.
Design Tahapan (detail) Design akan dilaksanakan setelah Rencana Proyek dinyatakan Feasibel.Tahapan sebelumnya akan diawali dengan langkah Survey dan Investigasi sebagaimana diuraikan diatas. Detail Design akan mempertimbangkan aspek Teknis secara utuh, artinya Proyek yang akan dibangun harus cukup stabil sebagai bangunan dan mampu berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Land Acquisation (Pembebasan Lahan) Pembebasan Lahan untuk keperluan tapak bangunan perlu disediakan dengan proses yang cukup rumit, oleh sebab itu proses Pembebasan Lahan sejatinya memerlukan Teknis, Strategi dan Cara / Perlakuan yang tepat. Hal ini mengingat bahwa pada era setelah reformasi, terbukanya kebebasan berpendapat dalam menyampaikan hak-hak warga masyarakat, terkadang maksud baik proyek bisa terkendala oleh kurang jelasnya misi proyek untuk bisa diterima warga, atau malah sebaliknya bisa juga ada
8
orang yang sengaja menggunakan kesempatan pembebasan lahan sebagai ajang untuk memanipulasi harga ganti rugi lahan-demi keuntungan pribadi . Oleh sebab itu maka proses
pembebasan
lahan
perlu
diantisipasi
dengan
strategi,
teknis
dan
perlakuan,sebagai berikut: 1. Warga Masyarakat merupakan bagian dari Stake Holder yang akan ikut menikmati keuntungan (bukan menderita kerugian), sehingga pada bagian mana warga akan menikmati keuntungan, hal ini harus dirumuskan terlebih dulu. 2. Sosialisasi Proyek dengan sebaik-baiknya sehingga warga (sebagai bagian dari salah satu Stake Holder) bisa menerima kehadiran proyek dan akan bermanfaat bagi semuanya. 3. Negosiasi Harga harus berdasarkan saling menguntungkan. Terutama untuk proyek yang akan difungsikan sebagai proyek komersial. 4.
Negosiasi akan dilakukan hanya diantara mereka yang berkepentingan. Dll.
Construction Pelaksanaan Konstruksi akan menjadi domain Kontraktor dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil studi Amdal. Memenuhi Ketentuan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dengan Gambar Teknis, Metode Kerja, Menjaga Kualitas dan Kuantitas agar sesuai persyaratan teknis / spesifikasi yang telah ditentukan, harus dilaksankan oleh Kontraktor. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagai bagian dari kegiatan Proyek dengan semua kebutuhan dananya perlu dijelaskan kepada mahasiswa.
Operation & Maintenance (O&M) Pembiayaan O & M proyek dalam analisa Ekonomi Teknik akan diperhitungkan sebagai bagian dari Annual Cost, yang bersifat rutin. Berapa dan apa saja yang akan
9
masuk sebagai biaya Operasi dan Pemeliharaan Proyek akan dirumuskan dan ditentukan oleh Management Proyek.
3.2 Saran Sebaiknya kita sebagai teknik sipil yang hendak membangun sesuatu harus berlandaskan pada
peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 603/prt/m/2005 tentang
“pedoman umum sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum” agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
10
DAFTAR PUSTAKA
Kemenpu ( 2005 ). peraturan menteri pekerjaan umum. [online] . Diakses dari http://www.bppk.kemenpu.go.id/images/peraturan/2.%20SE%20No%206%20%20Juknis %20Pengelola%20Teknis.pdf [Dikutip 17 April 2016, 17.10 WIB] Zanius ( 2012 , Maret ). peraturan pembangunan. [online] . Diakses dari http://zanius.blogspot.co.id/2012/03/peraturan-pembangunan.html [Dikutip 17 April 2016, 16.25 WIB]
11