Bentuk Dan Susunan Pemerintah Daerah

Bentuk Dan Susunan Pemerintah Daerah

Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan perangkat lainya. DPRD merupakan lembaga perwakilan untuk  melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD sejajar dan menjadi mitra satu sama lain. Pada pasal 40 UU Republik Indonesia No. 32 3 2 Tahun 2004 menyatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daera dan berkeduduka sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada juga pasal 41 yang menyatakan, bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda,serta hak  anggota DPRD untuk mengajukan Raperda. Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan DPRD mengenai APBD. Fungsi pengawasan berkaitan dengan mengontrol pelaksana Perda dan peraturan lainnya. Dalam pasa 18 ayat (3) UUD 1945 ditegaska n, bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” . Waktu pelaksanaan pemilihan umum DPRD bersamaan dengan pemilu DPR dan DPD.

 A. Tugas dan Wewenang DPRD Tugas dan wewenang DPRD yang diatur salam pasal 42 UU Republik  Indonesia 32 tahun 2004 : a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persutujuan bersama b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah. c. Melaksanakan pengawasan. d. Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah e. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan tersebut. f. Memberikan pendapat pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional. g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional. h. Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah i. Membentuk panitia pengawas pemilih kepala daerah j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah,

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat. B. Hak DPRD Hak DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Republik  Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. C. Hak Anggota DPRD Anggota DPRD juga memiliki hak yang diatur dalam pasal 44 Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah; mengajukan pertanyaan ; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler dan keuangan serta administrtif.

D. Kepala Daerah Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota. Kepala daerah memiliki kedudukan yang seimbang dengan DPRD daerah masing masing. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama d. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah e. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat  persutujuan bersama DPRD f. Mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan, dan dapat  menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya. g. Melaksanak tugas dan wewnang lain sesuai undang-undang. Kepala daerah dipilihsecara demokratis dan transparan, yaitu melalui pemilihan umum dengan istilah PILKADA langsung. Gubernur sebagai kepala daerah bertanggung jawab pada DPRD Provinsi. Sebagai wakil pemerintah gubernur bertanggung jawab pada presiden.

Walikota/bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab pada DPRD kota/kabupaten. Sebagai wakil pemeritah gubernur memiliki tugas : a. Membina ketertiban dan ketentraman b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan lintas sector c. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan kesatuan bangsa e. Melaksanakan segala tugas pemerintahan E. Keuangan Daerah Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman dAERAH, dan penerimaan yang sah lainnya. Sumber PAD terdiri atas Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil lain yang sah. Dana Perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam.