Bps Final Kab. Tangerang

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2012

B UK UKU U PUT PUTIH IH SA SANI NITA TASI SI K A B UP UPA A TEN TANGE TANGERANG RANG PROVINSI PROV INSI BA B A NTEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tangerang. Anggota Pokja AMPL Kabupaten Tangerang terdiri dari SKPD terkait dan unsur masyarakat memberikan masukan signifikan terhadap penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini. Disamping itu masukan dan saran dari para fasilitator Kabupaten maupun Propinsi melalui KMW (Koordinator Manajemen wilayah) menjadikan buku putih sanitasi ini menuju perbaikan dan penyempurnaan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP. Penentuan Are Area a Priori iorita tas s (Priority Setting) Setting) pembangunan sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi ini didasarkan atas hasil analisis study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Assessment (EHRA) dan data sekunder yang tersedia serta persepsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung menangani pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tangerang. Melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Ini diharapkan ada peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi skala Kabupaten yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tangerang. Anggota Pokja AMPL Kabupaten Tangerang terdiri dari SKPD terkait dan unsur masyarakat memberikan masukan signifikan terhadap penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini. Disamping itu masukan dan saran dari para fasilitator Kabupaten maupun Propinsi melalui KMW (Koordinator Manajemen wilayah) menjadikan buku putih sanitasi ini menuju perbaikan dan penyempurnaan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang ini merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP. Penentuan Are Area a Priori iorita tas s (Priority Setting) Setting) pembangunan sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi ini didasarkan atas hasil analisis study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Assessment (EHRA) dan data sekunder yang tersedia serta persepsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung menangani pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tangerang. Melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Ini diharapkan ada peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi skala Kabupaten yang berkelanjutan.

Daftar Isi Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 3.2.1 Kelem Kelembagaan bagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.2.4 “Pemetaan” Media 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha

Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Bagian B | Penjelasan Rinci Outline Buku Putih Sanitasi 29

Daftar Tabel Daftar Peta ─ Peta Wilayah ─ Peta Struktur Ruang ─ Peta Pola Ruang Wilayah Daftar Gambar Daftar Istilah Daftar Singkatan : Millenium Development Goals ─ MDGs : Pemerintah Daerah ─ Pemda : Perusahaan Daerah Air Minum ─ PDAM : Satuan Kerja Perangkat Daerah ─ SKPD : Status Lingkungan Hidup Daerah ─ SLHD : Musyawarah Perencanaan Pembangunan ─ Musrenbang : Methodology for Participatory Assessment ─ MPA : Methodology for Participatory Approach ─ MPA PAMSIMAS : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

Po k ja A M PL Ka b u p a t e n Ta n g e ra n g

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Milennium Development Goals (MDGs) memuat Delapan (8) butir komitmen untuk tujuan pembangunan milennium sebagai bentuk kepedulian atas permasalahan global yang ditanda tangani oleh 147 kepala negara pada UN Milennium Summit bulan september tahun 2000. Delapan (8) butir komitmen tersebut terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target sasaran MDGs butir ke 7c adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015, dengan indikator proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum dan sarana sanitasi berkualitas. Pencapaian target MDGs poin 7c menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia hingga 2015 yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Diharapkan pada tahun 2015 sebesar 68,87% penduduk Indonesia telah memiliki akses teradap air miunum yang aman dan 62,41% telah memiliki akses terhadap sanitasi yang berkualtas. Pencapaian target MGDs ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah pusat akan tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Salah satu upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan Milennium Development Goals pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan Open Defecation Free melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan mengintegrasikan sumber daya baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah diseluruh tingkatan. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi diIndonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Buku Putih Sanitasi Kota/Kabupaten dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) sesuai dengan kebutuhan pemerintah


1.2. Landasan Gerak. Selanjutnya, agar pelaksanaan PPSP di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk lembaga koordinasi bersifat ad-hoc berbentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di mana pembentukan pokja ini merupakan implementasi PPSP tahap 2 dan diharapkan dapat menjadi pengelola program PPSP didaerah. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyumbang capaian target MDGs 2015, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tangerang (POKJA AMPL) Nomor 539.1/kep. 45–HUK/2012 sebagai landasan gerak Pokja AMPL Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan Pokja AMPL Nasional diantaranya menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang serta melaksanakan tugas lainnya. Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, sejalan dengan aspirasi dan persepsi masyarakat yang berkembang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2008 – 2013 adalah: “Menuju Masyarakat Tangerang yang Beriman, Sejahtera, Berorientasi Industri, dan Berwawasan Lingkungan” Dalam rangka mewujudkan Visi maka perlu disusun Misi Kabupaten Tangerang periode 2008 – 2013, sebagai berikut : 1. 2. 3.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat; Membangun sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan diseluruh jenjang secara bertahap serta peningkatan derajat kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha di bidang industri, agribisnis, agro industri, dan jasa, serta memberikan akses lebih besar pengembangan koperasi,


dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Tangerang. 1.4. Metodologi. Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini, yaitu: •

•

•

Data gambaran umum wilayah meliputi: Kondisi demografis, adsminitratif dan kondisi fisik, kondisi keuangan dan perekonomian daerah, kondisi sosial budaya, kondisi tata ruang wilayah dan kondidi kelembagaan pemerintah daerah. Data terkait profil sanitasi wilayah meliputi: kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor air limbah domestik, kelembagaan dan cakupan layanansub sektor persampahan, kelembagaan dan cakupan layanan sub sektor drainase. Data terkait PMJK dan promosi hygiene, pelibatan dunia usaha, komunikasi dan media.

2. Pendalaman data Sekunder. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan: •

•

Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja AMPL yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tangerang selaku Ketua Pokja; Meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survey dan observasi);


6) 7)

8) 9)

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

19) 20) 21) 22)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun


BAB II GAMBARAN UMUM KA BUPATEN TANGERANG Geografis, Administr atif dan Kondisi Fisik.

2.1.

2.1.1.

Geografis.

Kabupaten Tangerang terletak pada posisi cukup strategis berada dibagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km² atau 95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000 hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. b. c. d.

Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km2); : Berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang; : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; : Berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan (jalan TOL) Jakarta - Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta, maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdepedensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan di suatu wilayah.


Peta Kabupaten Tangerang


kelabu dan paluosol. Daerah bagian utara kabupaten Tangerang merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah, daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). 2.1.3.3.

Klimatologi.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Geofisika Klas I Tangerang temperatur udara di Kabupaten Tangerang tahun 2008 – 2010 berada pada suhu 25,90 ⁰C – 28,50 ⁰C, suhu maksimum terjadi pada bulan September 2009 yaitu 28.50 ⁰C dan suhu minimum pada bulan pebruari 2008 yaitu 25.90 ⁰C. rata-rata suhu udara diKabupaten Tangerang dalam kurun waktu tahun 2008 – 2010 yaitu 27,50⁰C. Keadaan curah hujan tertinggi pada tahun 2008 - 2010 terjadi pada bulan pebruari tahun 2008 yaitu sebesar 664 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam 3 tahun terakhir tahun 2008 – 2010 yaitu sebesar 159,3 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan pada tahun 2008 - 2010 yaitu sebesar 11,6 hari hujan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat dalam grafik 2.3.3.1 dan 2.3.3.2 dibawah ini: Grafik. 2.3.3.1 Suhu / Temperatur Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2008, 2009, 2010

Grafik. 2.3.3.2. Banyaknya Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2008, 2009, 2010


2. Di SWS Cisadane-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m³/dt diwakli oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September tahun 2002. 3. Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara suplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 bulan). 4. Air tanah, debit air tanah di KabupatenTangerang berkisar antara 3 – 10 liter/detik/Km2. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta – Tangerang oleh industri-industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Di bagian utara kabupaten air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau. Potensi sumberdaya air tanah-dalam di Kabupaten Tangerang terdapat 5 buah CABT di Kabupaten Tangerang dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 1. Potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan 2. Potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun. Selain sungai dan air tanah di Kabupaten Tangerang juga banyak dijumpai badan air permukaan berupa situ dan rawa yang tersebar hampir di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai berikut: 1 2 3 4 5

Situ Pondok Situ Cilongok Situ Pasir Gadung Situ Kelapa Dua Situ Cihuni

Sukaharja Sukamantri Pasir Gadung Kelapa Dua Cihuni

Sindang Jaya Pasar Kemis Cikupa Kelapa Dua Pagedangan

27.7 23 7.3 37.5 32.34

ha ha ha ha ha


Titik Pengambilan Sampel Sungai Cimanceuri yaitu di Jembatan Kutruk (Desa Pasir Barat, Jl. Kutruk, Kec. Jambe), Jembatan Surya Toto (Jl. Arya Jaya Santika, Ds. Pasir Bolang, Kec.Tigaraksa), Jembatan Balaraja (Jl. Raya Serang Km. 24, Ds. Talaga Sari, Kec.Balaraja), Jembatan Barong (Ds. Ranca Labuh, Kec.Kemiri) dan Jembatan Lontar (Jl. Raya Kronjo-Mauk, Ds. Kronjo, Kec.Kronjo). Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cimanceuri yaitu : Residu Tersupensi (TSS), Belerang sebagai H 2S,BOD5, COD,Kadmium,Khlorida Bebas (Cl),Khrom Hexavalent (Cr 6+),Nitrit sebagai N (NO2-N),pH,Seng (Zn),Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida, Tembaga (Cu). 2. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cirarab Jembatan Blokeng (Jl. Serdang kulon, Ds. Serdang Kulon, Kec. Panongan), Jembatan Cukang Galih (Jl. Cukang Galih, Ds. Cukang Galih, Kec.Curug), Jembatan Blunder (Kampung Blunder, Kec.Cikupa), Jembatan Pasar Kemis (Jl. Raya Pasar Kemis, Ds. Kuta Jaya, Kec.Pasar Kemis), Jembatan Cadas (Jl. Raya Cadas, Desa Dukun, Kec.Sepatan).Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu; Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S,BOD5,COD,Kadmium (Cd),Khlorida Bebas (Cl),Khrom Heksavalen (Cr 6+),Nitrit sebagai N (NO2-N),pH,Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida (CN),Tembaga (Cu),Timbal (Pb). 3. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cisadane Jembatan Cihuni (Jl. Cihuni, Kec. Pagedangan), Jembatan Eretan Kajangan (Desa Gaga, Kec. Pakuhaji), Desa Tanjung Burung, Kec. Teluk Naga. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S, BOD5, COD, Khlorida Bebas (Cl), Khrom Hexavalen (Cr 2+), Nitrit sebagai N (NO2-N), pH, Seng (Zn), Senyawa Fenol sebagai Fenol, Sianida (CN), Tembaga (Cu), Timbal (Pb). 4. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek, Kecamayan Kresek, Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo, Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan


Tingkat kepadatan penduduk rata-rata menurut kecamatan berdasarkan indeks luas permukiman di Kabupaten Tangerang mencapai 61 Jiwa / Ha. Kepadatan penduduk tertinggi berada diwilayah kecamatan Pasar kemis sejumlah 187,5 jiwa/ha, kemudian kecamatan Kelapa Dua 149,0 jiwa/ha dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Kemiri sebesar 15,3 jiwa/ha . Grafik 2.2.2. Tingkat Kepadatan Penduduk


Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 mencapai 7,45 % sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2012 mencapai 4,30 %. Grafik. 2.3.1.1.

Grafik. 2.3.1.2.

Grafik 2.3.1. Ekonomi Makro Kabupaten Tangerang

2.3.2.

Kemampuan Fiskal.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan cukup besar. Selain fakta diatas, grafik Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dibawah ini juga menunjukan hal yang serupa. Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) sendiri merupakan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah, untuk menyediakan sumber daya atau kebijakan


Perolehan pendapatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 10 % dibandingkan pendapatan pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 1.827.049.317.250,-., sedangkan bila dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada tahun 2008 penurunan pendapatan pada tahun 2010 mencapai 13,8 % dikarenakan pemekaran wilayah bagian selatan Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami defisit rata-rata 10 % dibandingkan dengan total belanja daerah. Grafik. 2.3.3.1. Realisasi APBD Tahun 2008 - 2012


Proporsi belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang rata-rata hanya 1.16 % dari total belanja modal APBD atau . Rp. 22,784,973,916,- per tahun yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam sektor sanitasi yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Grafik. 2.3.3.2.2. Proporsi Belanja Modal Sanitasi Total

Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total APBD (%) Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (%) 1,44 1,12

1,43

1,12 0,76

2008

2009

2010

2011

2012


Grafik. 2.3.3.2.4. Belanja Modal Sanitasi Per-penduduk.

Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk Belanja Modal Sanitasi Perpenduduk 11.252 9.938 7.579

8.391 4.777

2008

2.4.

2.4.1.

2009

2010

2011

2012

Sosial Budaya. Sarana Kesehatan.

Jumlah sarana Kesehatan Kabupaten Tangerang seluruhnya terdapat 5.732 unit yang terdiri dari Rumah Sakit sampai pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat desa dalam tabel sebagai berikut:


2.4.2.

Sarana Pendid ikan.

Jumlah sarana pendidikan Kabupaten Tangerang pada seluruh jenjang (SD, SLTP, SMA, SMK, PT) sejumlah 1806 unit sekolah terdiri dari SD Negeri dan Swasta sejumlah 884 unit , SLTP Negeri dan Swasta sejumlah 206 unit, SMA Negeri dan Swasta sejumlah 106 unit, SMK Negeri dan Swasta sejumlah 80 unit , MI 276 unit, MTs 193 unit, MA 59 unit dan 2 unit Perguruan Tinggi swasta. Grafik 2.4.2. Jumlah Sarana Pendidikan

Jumlah Sarana Pendidikan Di Kabupaten Tangerang Jumlah Sekolah 884

276

206

SD

SLTP

106

SMA

Sumber : BPS Kab. Tangerang

193

80

SMK

59

Mi

MTs

Ma

2 PT


Tata Ruang Wilayah.

2.5.

2.5.1.

Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 – 2030 merupakan rencana penyebaran peruntukkan ruang dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang berfungsi : 1. 2. 3. 4.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Tangerang; Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukkan ruang; Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan Sebagai dasar dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Tangerang.

Penetapan pola ruang ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika pembangunan, bukan berarti selalu mengarah pada perubahan fungsi suatu ruang tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung yang telah ditetapkan. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut serta didasari oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan JABODETABEKPUNJUR, maka penataan ruang diarahkan untuk :

P o kj a A M P L Ka b u p a t e n Ta n g e r a n g

Gambar 2.5.1. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang

2012

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang

Halaman -

17


2.5.2. Rencana Sistem Pusat Pelayanan. Rencana Sistem Pusat Pelayaan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 – 2030 mengacu pada aspek kondisi wilayah, aksesibilitas, tingkat pelayanan dan kebijakan pengembangan yang ada yaitu meliputi : 1. 2. 3. 4.

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegiatan Lokal Propomosi (PKLp) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tabel 2.5.2. Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Tangerang. No 1

Kecamatan Balaraja

Hirarki Pelayanan PKWp

Fungsi • • • •

2

Teluknaga

PKWp

• • • • •

3

Curug

PKWp

• • •

Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi

Keterangan Dipromosikan untuk dijadikan PKW Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW

Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW


No 10

Kecamatan Gunungkaler

Hirarki Pelayanan PPK

Fungsi • • •

11

Kresek

PPK

• • •

12

Kemiri

PPK

• • • • •

13

Sukamulya

PPK

• • •

14

Sindang Jaya

PPK

• • • • •

15

Jayanti

PPK

• • •

Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian industri Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi

Keterangan


No

Kecamatan

Hirarki Pelayanan

Fungsi • •

24

Rajeg

PPK

• • •

25

Sepatan Timur

PPK

• • •

26

Pakuhaji

PPK

• • • • • •

27

Sukadiri

PPK

• • • • •

28

Kosambi

PKLp

• • •

Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan sedang Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian industri Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Industri

Keterangan

Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL


Gambar 2.5.2. Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Tangerang

2012

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang

Halaman -

21


2.6.

Kelembagaan Pemerint ah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tugas penyusunan dan pengaturan di bidang kelembagaan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah. Selanjutnya di tindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dengan susunan kelembagaan sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Kabupaten 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 7. Dinas Pendapatan Daerah 8. RSUD Kabupaten Tangerang 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Dinas daerah yang meliputi : a. b. c. d. e. f. g.

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Perikanan dan Kelautan


a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Tangerang b) Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang; c) Pengelolaan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang; d) Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah Industri dan Limbah Medis dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang; e) Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang; f) Pengelolaan penyediaan Air bersih dilaksanakan oleh BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang.

2.6.2.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah.


BAB III PROFIL SANITASI KAB UPATEN TANGERANG 3.1. Perilak u Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. Berdasarkan hasil analisa study EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki jamban pribadi sebanyak 57 %, jumlah rumah tangga yang menggunakan MCK umum 9 %, WC Helikopter 11 %, Sungai 6 %, Kebun/Pekarangan 14 % dan Selokan 3 %. Grafik 3.1.1. Kondisi Sanitasi Rumah Tangga Kabupaten Tangerang


3.1.1.

Tatanan Rumah Tangga

3.1.1.1. Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 + 1 waktu Penting. Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun pada 5+1 waktu penting hanya sebesar 13,1 % dan sisanya sebesar 86,9 % belum melakukan CTPS pada 5+1 waktu penting, dengan rincian yang belum melakukan CTPS pada 5 waktu penting pada Klaster 0 sebesar 97 %, Klaster 1 sebesar 92,5 %, Klaster 2 sebesar 75,9 % dan Klaster 3 sebesar 82,1%. Selengkapnya dapat terlihat pada Grafik berikut ini : Grafik 3.1.1.1. Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 + 1 Waktu penting 100% 90% 80% 70% 75,9%

60% 50%

97,0%

92,5%

82,1%

86,9%

40%

CTPS di 5 waktu Penting

30% 20% 24,1%

10% 0%

Tidak CTPS di 5 waktu Penting

3,0%

7,5%

17,9%

13,1%


3.1.1.3. Pola Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) Pola Kebiasaan CTPS mulai dari yang terbesar yaitu pada saat sebelum makan sebesar 80 %, Setelah buang air besar 52 %, setelah memegang hewan 28,5 %, sebelum menyiapkan masakan 25,4 %, setelah menceboki anak 25,3 % dan sebelum menyuapi anak sebesar 24,4 %. Grafik 3.1.1.3. Pola Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS)

28,5% Setelah Memegang Hewan

25,4%

Sebelum Menyiapkan Masakan

24,4%

80,0%

Sebelum Menyuapi Anak Sebelum Makan 52,0%

Setelah Buang Air Besar 25,3%

Setelah Menceboki Anak 0%

20%

40%

60%

80%


3.1.1.5. Kebiasaan Membuang Tinja Anak.

Pola kebiasan membuang tinja anak pada rumah tangga di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisa study EHRA menunjukkan sebesar 19,60 % di jamban, 5,10 % di tempat sampah, 6,30 % di kebun, 6,70 % di Sungai , 3,30 % ditempat lainnya dan 59 % tidak tahu. Grafik 3.1.1.5. Kebiasaan Membuang Tinja Anak

WC/Jamban; 19,60%

Tempat Sampah; 5,10%

Tdk tahu; 59% Kebun/Pekaran gan; 6,30% Sungai/Selokan ; 6,70% Lainnya; 3,30%

. 3.1.2.

Tatanan Sanitasi Sekolah.


Grafik. 3.1.2.2. Jumlah SD/MI berdasarkan Kepemilikan WC

Jumlah SD/MI Berdasarkan Kepemilikan WC 980 180

MEMILIKI WC

TIDAK MEMILIKI WC

Berdasarkan jumlah siswa dan jumlah toilet SD/MI tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa cakupan layanan sanitasi Sekolah Dasar dan Madarasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tangerang yang belum terlayani baru 16 % dari total SD/MI sedangkan sisanya 84 % sudah terlayani. Grafik. 3.1.2.3. Cakupan Layanan Sanitasi SD/MI di Kabupaten Tangerang

Cakupan Layanan Sanitasi SD/MI Terlayani 16%

Belum Terlayani


Kondisi sanitasi di sekolah dasar tersebut berdasarkan data dinas pendidikan Kabupaten Tangerang menunjukkan sejumlah 255 SMP/MTS telah memliki WC/toilet dan sejumlah 190 SMP/MTS tidak memiliki WC/toilet. Grafik. 3.1.2.3. Jumlah SMP/MTS berdasarkan Kepemilikan WC.

Jumlah SMP/MTS Berdasarkan Kepemilikan WC 255 190

MEMILIKI WC

TIDAK MEMILIKI WC

Berdasarkan jumlah siswa dan jumlah toilet SMP/MTS tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa cakupan layanan sanitasi di Sekolah Menengah Pertama dan Madarasah Stanawiyah di Kabupaten Tangerang yang belum terlayani baru 43 % dari total SD/MI sedangkan sisanya 57 % sudah terlayani Grafik. 3.1.2.4. Cakupan Layanan Sanitasi SMP/MTS di Kabupaten Tangerang

Cakupan Layanan Sanitasi SMP/MTS


Kondisi saluran akhir pembuangan tinja rumah tangga di Kabupaten Tangerang berdasarkan analisa study EHRA 2012 pada grafik 3.2.2. menunjukan bahwa ke tangki septik 39,80 %, ke Pipa sawer 1,20 %, ke cubluk 15,80%, ke drainase 3,50 %, ke sungai 4,80 %, ke kolam /sawah 10,50 %, ke kebun 6,90 % lainnya 7,80 % dan tidak tahu 9,70 %. Grafik 3.2.2. Saluran Akhir Pembuangan Tinja Tdk tahu; 9,70% Lainnya; 7,80% Kebun; 6,90%

Tangki Septick; 39,80%

Kolam/Sawah; 10,50% Sungai; 4,80% Drainase; 3,50%

Cubluk; 15,80%

Pipa Sewer; 1,20%

Kondisi pengelolaan air limbah selain tinja (Grey Water) di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisa study EHRA menunjukan bahwa 69 % dibuang ke saluran drainase dan 31 % dibuang ke halaman, sawah dan empang. Grafik.3.2.1. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domistik Selain Tinja.

Kondisi Pengolahan Air Limbah Selain Tinja (Grey Water)


3.2.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik adalah merupakan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang diberikan kewenangan memungut retribusi pengelolaan limbah domistik melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Sedot Kakus dan Pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang mencakup Jasa pelayanan Niaga, Non niaga dan Sosial. Selanjutnya berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan air limbah domestik diKabupaten Tangerang adalah BAPPEDA, BLHD, Dinas Cipta Karya, Swasta dan NGO. 3.2.2. Cakupan Dan Sistem Pelayanan Air Limbah Domestik. Cakupan pelayanan air limbah domestik yang telah terlayani sebesar 67 % mencakup jamban pribadi 57,5 % dan MCK umum 9,1 %, sedangkan yang belum terlayani sebesar 33 %. Grafik 3.2.2.1 Cakupan Layanan Air Limbah Domistik.

CAKUPAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK Terlayani

Belum Terlayani

33% 67%


Tabel. 3.2.2.2. Diagram Sistem Sanitasi Black water Dan Grey water (sistem setempat - on site system)

2012

Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang

Halaman -

32


Tabel. 3.2.2.3. Diagram Sistem Sanitasi Black water Dan Grey water (sistem terpusat – of site system)

2012


Halaman -

33


3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK. Kondisi Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jender Dan Kemiskinan berdasarkan survey PMJK yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa semua wilayah pernah mengalami kejadian luar biasa yaitu wabah penyakit diantaranya 29% Demam Berdarah 19% Diare dan 14% Cacar, Cikungunya dan Campak. Grafik 3.2.3.1. Kejadian Penyakit

Kejadian Luar Biasa 14%

29%

14%

Demam Berdarah Diare Cacar

14% 29%

Cikungunya Campak


Peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sebagian besar menjawab memiliki peran yang sama. Grafik 3.2.3.3. Peran Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pembangunan

Keseimbangan dalam penyampaian pendapat antara laki-laki dan perempuan sebagian besar menjawab seimbang Grafik. 3.2.3.4. Keseimbangan Dalam Penyampaian Pendapat


3.3. Pengelolaan Persampahan. Sistem pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan study EHRA 2012 menunjukkan bahwa sampah sampah rumah tangga yang diolah sebesar 1,4 %, dibuang ke TPS 9,6 %, kemudian 69 % dibakar dan sisanya 20 % sampah dibuang sembarangan. Grafik 3.3.1. Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

1%

Daur Ulang

0% 4%

3%

12%

1%

10%

Dibuang Ke TPS Dibakar

0%

Dibuang Kelubang tertutup 69%

Dibuang kelubang terbuka Dibuang Kesungai Dibiarkan Dibuang ke kebun Tidak tahu


Pengelolaan persampahan di bagi lingkungan yang telah terlayani berdasarkan hasil studi EHRA menunjukkan bahwa pengelolaan sampah diangkut sebesar 86,80 % dan sisanya 13,20 % sampah belum/tidak diangkut. Grafik. 3.3.3. Pengelolaan Sampah bagi lingkungan yang terlayani

Tidak Diangkut; 13,20%

Diangkut; 86,80%

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil studi EHRA bagi lingkungan yang belum terlayani menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tinjau dari penanganan setempat 17 % diolah dan sisanya 83 % sampah belum/tidak diolah. Grafik 3.3.4. Kondisi Pengelolaan Sampah Pada LIngkungan Yang Belum Terlayani


3.3.2. Sistem d an Cakupan Pelayanan Persampahan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Tangerang berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang mencapai 5.512, 28 m³/hr, jumlah sampah yang terangkut sebesar 1.485,00 m³/hr. Sedangkan pelayanan sampah oleh swasta sebesar 401,00 m³/hr. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Tangerang sebesar 27 % terlayani oleh DKPP, 7 % terlayani oleh swasta dan sisanya 66 % belum terlayani . Grafik. 3.3.2.1. Cakupan Pelayanan Sampah kabupaten Tangerang

CAKUPAN PELAYANAN SAMPAH KABUPATEN TANGERANG

27% Terlayani DKPP 66%

7%

Terlayani Swasta Belum Terlayani


3.3.2.1. Diagram Sistem Pengolahan Sampah Domistik KabupatenTangerang

2012


Halaman -

39


3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan. Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa 69% rumah tangga di Kabupaten Tangerang telah memiliki saluran drainase yang digunakan untuk membuang air limbah selain tinja dan 31 % rumah tangga membuang air limbah selain tinja ke halaman/pekarangan atau dapat diartikan tidak memiliki saluran drainase. Grafik. 3.5.1. Kondisi Sarana Pengolahan Air Limbah Domistik Selain Tinja

3.4.1. Kelembagaan


Tabel. 3.4.2.1. Diagram Sistem Drainase Lingkungan Kabupaten Tangerang

2012


Halaman -

41


3.5. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi. Pengelolaan komponen terkait sanitasi merupakan penunjang perilaku higiene /sehat yaitu terkait kebiasaan menggunakan sabun, berdasarkan hasil study EHRA yang dilaksanakan tahun 2012 menunjukkan bahwa 96,9 % masyarakat Kabupaten Tangerang telah terbiasa menggunakan sabun setiap harinya dan hanya 3,1 % yang belum terbiasa menggunakan sabun. Grafik. 3.5.1. Kebiasaan Menggunakan Sabun

Perilaku Higiene / Sehat Kebiasaan Menggunakan Sabun

96,9

3,1 ya Tidak


3.5.1.

Pengelolaan Air Bersih.

Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa 55 % sumber air bersih yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air yang tidak aman dan 45 % sumber air bersih yang dikonsumsi berasal dari sumber air yang aman. Grafik 3.5.1.1.

Kondisi Sumber Air Bersih Sumber Air Aman

Sumber Air Tidak Aman

45% 55%

3.5.1.1. Kelembagaan. Secara kelembagaan kebijakan mengenai pengelolaan sumber air adalah merupakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan yang secara legal formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, sedangkan penyediaan air bersih telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan


Cakupan layanan air minum berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) menunjukkan bahwa Cakupan layanan air minum di Kabupaten Tangerang 61% dari sektor swasta, 1 % dari PDAM dan sisanya 38 % belum terlayani. Grafik 3.5.1.2.1. Cakupan Layanan Air Minum

Cakupan Layanan Air Minum swasta

PDAM

Tidak Terlayani

38% 61% 1%


BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN

4.1. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. 4.1.1.Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Saat Ini: Grafik 4.1.1.

Kegiatan Pengelolaan PHBS Saat ini (Th. 2012)

1.812.275.000

150.000.000

MOM INVESTASI


9

10 11 12

13

14

15

16

Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan JUMLAH

APBD

KRESEK

KECAMATAN

Mom

APBD

MAUK

KECAMATAN

Mom

APBD

TELUKNAGA

KECAMATAN

Mom

APBD

JAYANTI

KECAMATAN

Mom

APBD

SUKADIRI

KECAMATAN

Mom

APBD

CISAUK

KECAMATAN

Mom

APBD

KELAPA DUA

KECAMATAN

Mom

APBD

GUNUNG KALER

KECAMATAN

Mom

21.825.000

25.000.000 13.690.000 20.000.000

20.000.000

20.000.000

30.000.000

25.000.000

1.962.275.000

4.1.2. Pengembangan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Yang direncanakan Tahun 2013 Grafik 4.1.2.


Tabel. 4.1.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan PHBS dan Pr omosi Higiene Tahun 2013 NO

NAMA KEGIATAN

1

Pemantauan kesehatan lingkungan sarana pelayanan kesehatan

2 3

4

Pemantauan kesling tempattempat umum(TTU) Pengawasan kualitas air bersih di masyarakat ( Inspeksi sanitasi dan pemeriksaan) Lomba sekolah sehat tk kabupaten

BIAYA (Rp)

SUMBER APBD

16.560.000 APBD 6.660.000 APBD 35.100.000

LOKASI KEGIATAN puskesmas dan saryankes swasta

SKPD PELAKSANA DINKES

pasar, salon, kolam renang

DINKES

Air perpipaan dan non perpipaan

DINKES

Mom Mom

Mom APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

120.000.000 5

Lomba Sekolah sehat tk provinsi

APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

80.000.000 6

Lomba sekolah sehat tk nasional

APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

30.000.000 7 8 9 10 11 12

Promosi kesehatan melalui Talkshow promosi kesehatan melalui Radio Spot Promosi kesehatan melalui Media Masa Promosi kesehatan melalui Tabloid Intan Promosi kesehatan melalui Pameran kesehatan Kampanye Anti Merokok dan

KET

APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

50.000.000 APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

20.000.000 APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

50.000.000 APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

50.000.000 APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom

25.000.000 APBD

Kab Tangerang

DINKES

Mom


23

24

25

26

27

28

29 30

31

32

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan) Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan penyuluhan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan dan Keluarga Pembinaan Penyuluhan Kesehatan keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penyuluhan Kesehatan

APBD 35.000.000

7 Desa 1 KelurahanKec.Pano ngan

Kecamatan Panongan

Mom APBD

Legok

35.000.000

Kecamatan Legok

Mom APBD

KEC.KRESEK

21.825.000

Kecamatan Kresek

Mom APBD

Kec Kosambi

30.000.000

Kecamatan Kosambi

Mom APBD

Kel. Medang

25.000.000

Kecamatan Pagedangan

Mom APBD

Kec. Pagedangan

25.000.000

Kecamatan Pagedangan

Mom APBD

Kec. Jayanti

25.000.000 APBD

Kecamatan Sukadiri

25.000.000

Kecamatan Jayanti

Mom

Kecamatan Sukadiri

Mom APBD

Kecamatan Cisauk

50.000.000

Kecamatan Cisauk

Mom APBD

Kecamatan Mekar

Kecamatan


Tabel 4.2.1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Saat Ini NO 1

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

Pembangunan MCK Umum

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN DESA

APBD

KECAMATA N

KRESEK

124.000.000 2 3 4 5

Pembangunan MCK (P2WKSS)

96.400.000

Penataan tempat air bersih (MCK) dan lingkungan

100.000.000

Penataan SPAL

DINAS CIPTA KARYA

APBD

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Rt.01/02 Ds.Rajeg,

RAJEG

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Kp Ranca Bango Rt 10/03

RAJEG

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Kp. Kayu Bongkok RT 04/01 Ds. Kayu Bongkok Rt. 01 /02, Kayu agung

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Rt. 01/03 Kp. Cadas, Karet

SEPATAN

DINAS CIPTA KARYA

APBD

rt.01/04 desa sangiang

SEPATAN TIMUR

DINAS CIPTA KARYA

APBD

Kp Utan Jati

SEPATAN

DINAS CIPTA

100.000.000 6

Pembangunan SPAL 65.000.000

7

Pembangunan SPAL

APBD 65.000.000

8


9

Lanjutan pembangunan SPAL 70.000.000

10

Lanjutan pembangunan SPAL

DINAS CIPTA KARYA

APBD 148.000.000

Pembangunan SPAL (P2WKSS)

SKPD PELAKSANA

KET

B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal


23

24 25

Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lumpur Tinja

APBD

SEPATAN

Mom APBD

DKPP

201.350.000

Pembangunan SPAL

APBD

Kp. Kaliasin

APBD

Rt.06/03 Pasir

DINAS BINA MARGA

72.075.000 26

DKPP

252.892.000

Pembangunan SPAL

KRONJO

KECAMATAN

KRONJO

KECAMATAN

MAUK

KECAMATAN

49.000.000 27

Pembangunan SPAL

APBD 29.275.000

28

Bangunan MCK

APBD 33.806.250

29

Bangunan MCK

Kp.Gabral Rt.14-16/04 Muncung SDN Banyu Asih

APBD

SDN Mauk IV

MAUK

KECAMATAN

APBD

Rt 03 Rw 09 desa karet kec. Sepatan kp. Sarakan rt.03/03 desa pisangan jaya Kp. Sepatan Dukuh RT 05/01 Kel. Sepatan Kp. Blok

SEPATAN

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

SEPATAN

KECAMATAN

33.806.250 30

Penataan SPAL 49.000.000

31

Penataan SPAL

APBD 49.000.000

32

Rehabilitasi SPAL

APBD 46.725.000

33

Pembangunan SPAL

APBD

Mom B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal

PAKUHAJI

KECAMATAN


44

Pembangunan SPAL

APBD

Gintung Tugu Rt.18/03, gintung Gg Mesra Rt.01/01, gintung Kebon Nangka Rt.04 / 02, karang serang Rt. 14 / 03, Sukadiri

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

Rt. 03 / 01, Sukadiri

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

Rt. 013/04 Ds. Kosambi

SUKADIRI

KECAMATAN

APBD

Ds. Jati Mulya Rt. 01/01

KOSAMBI

KECAMATAN

APBD

Kp. Jayanti Rt. 15/03 Ds. Cikande

JAYANTI

KECAMATAN

KOSAMBI

KECAMATAN

Kel Balaraja Kp. Baru RT. 04/04

BALARAJA

KECAMATAN

Desa Kaliasin

SUKAMUL

34.000.000 45

Pembangunan SPAL

APBD 30.000.000

46

Pembangunan SPAL

APBD 34.000.000

47

Pembangunan SPAL

APBD 20.000.000

48


49


50


51


52

Pembangunan SPAL

APBD 169.495.000

53

Rehabilitasi Saluran Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) Total APBD

APBD 208.845.000

B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal B. Modal Mom

3.821.517.500 54

Pembangunan MCK melalui

DAK

DINAS CIPTA

B.


4.2.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domistik Tahun 2013 Grafik 4.2.2. Rencana Kegiatan Sektor Air Limbah Domistik Tahun 2013

175.575.000

100.000.000

B. Modal

Mom

Tabel 4.2.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2013 NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN DESA

KECAMATAN

SKPD PELAKSANA


Tabel 4.3.1. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Saat Ini NO 1 2 3

4 5

NAMA KEGIATAN Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

BIAYA (Rp)

SUMBER DANA APBD

LOKASI KEGIATAN Kabupaten

SKPD PELAKSANA DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

APBD

MAUK

DKPP

B. Modal MOM

APBD

Kabupaten

DKPP

MOM

APBD

Kabupaten

DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

B. Modal MOM

APBD

Kabupaten

DKPP

MOM

Kabupaten

DKPP

APBD

Kabupaten

DKPP

B. Modal mom

APBD

Kabupaten

DKPP

MOM

376.000.000 4.983.900.000

46.900.000

Pengadaan Gerobak Sampah

7 8

Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Sampah ( Jatiwaringin dan Pasir Muncang ) Biaya OPerasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan

100.000.000

2.155.292.000

Pengadaan Truck Operasional 1.200.000.000

9

MOM

7.869.251.200

195.000.000 6

KET

Koordinasi Penanganan Sampah 200.000.000

10

Fasilitasi Pengendalian dan

Po k ja ja A M PL Ka b u p a t e n Ta n g e ra n g

Tabel 4.3.2 Rencana Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 NO

1

NAMA KEGIATAN PengadaanTongsampah Gantung

2

PengadaanBakPickUp AnggkutanSampah

3

PelatihanPengembangan SDMdibidangTeknologi

SUMBER DANA

BIAYA (Rp)

 APBD 25.000.000

LOKASI KEGIATAN

SKPD PELAKSANA DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal

DKPP

B. Modal

Desa Tobat

DKPP

B. Modal

Taman Pasar

DKPP

B. Modal

DKPP

B.

Kab. Tangerang

 APBD 15.000.000

Kab. Tangerang

 APBD 145.000.000

KET

Kab. Tangerang

Persampahan

4

PengadaanGerobak Sampah

5

PembangunanBak SampahKp.SagaRt.04/04

 APBD 160.100.000

Kab. Tangerang

 APBD 20.000.000

Ds.Tobat

6

Pengadaan Tong Sampah

APBD 10.000.000

Ceplak,Kp. Ceplak RT.01/01Ds. Kaliasin

7

PengadaanGerobak

 APBD

Kp. Ceplak


4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.4.1.Kegiatan 4.4.1. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Drainase Lingkungan Saat Ini

NO

NAMA KEGIATAN

1

Pembangunan PembangunanDrainase Drainase Puspem Tigaraksa

2

Drainase Jalan

3

Pembuatan Gorong - Gorong dan Pintu Air

4

Pembuatan Saluran Air/ Drainase

5

Pembuatan Pembuatan Saluran Air

6

Pembangunan Jaringan Irigasi Jalan Desa (Drainase)

7

Pembangunan Jaringan Irigasi (Drainase)

BIAYA (Rp)

1.982.945.000 1.982.945.000 89.949.000 70.775.000 70.775.000

109.495.000

55.775.000

55.775.000

55.775.000

SUMBER DANA AP APBD AP APBD

LOKASI KEGIATAN KECAMA DESA TAN TIGARAK SA Ds. Bojon jong

AP APBD

AP APBD

AP APBD

AP APBD

AP APBD

Ds. Salembaran Jaya Rt. 01, 02 /02 Ds. Kosambi Barat Rt. 03/01 Kp. Kelapa Rt. 01/02 Ds. Pangkat Kp. Saradan Hilir Rt. 06/01 Ds. Pangkat

SKPD PELAKSANA

KET

DINAS BINA MARGA

B. Modal

CIKU IKUPA

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KOSAMB I

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KOSAMB I

DINAS BINA MARGA

B. Modal

KOSAMB I

DINAS BINA MARGA

B. Modal

JAYANTI

DINAS BINA MARGA

B. Modal

JAYANTI

DINAS BINA MARGA

B. Modal


NO

NAMA KEGIATAN

BIAYA (Rp)

16

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air

66.625.000 66.625.000

17

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air

67.375.000 67.375.000

18

Pembuatan Pembuatan Saluran Air Utama

19

Pembuatan Pembuatan Saluran Air

20

Rehabilitasi Saluran Tersier BR dan Tengah

21

Pembangunan Pembangunan Saluran Air

22

Lanjutan Lanjutan Drainase

23

Perbaikan Saluran Air Pembangunan Pembangunan Drainase dan

85.775.000

70.275.000 95.775.000

115.000.000

80.000.000

75.000.000

SUMBER DANA AP APBD

AP APBD

AP APBD

AP APBD AP APBD

AP APBD

AP APBD

AP APBD

LOKASI KEGIATAN DESA KEC. Kel Bojong KELAPA Nangka Rw DUA 025 Kel Bojong Nangka Rt KELAPA 006-07 ke RT DUA 02, RT 24 Kel. KELAPA Pakulonan DUA Barat Kel. KELAPA Pakulonan DUA Barat Rw 002 GUNUNG Ds. Sido idoko KALER Kp. Kawidaran Rt CIKUPA 016/05 Ds. Cibadak Kp. Kosambi Rt. 03/01 Ds. CIKUPA Cibadak Kp. Saredang TIGARAK Rt. 01/03 Ds. SA Matagara

SKPD PELAKSANA

KET

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

Mom

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal

DINAS BINA MARGA

B. Modal


NO

NAMA KEGIATAN

32

Pembuatan Saluran Air

33


34


35

Pembangunan Drainase

36

Pembuatan Plat Duiker/Gorong-Gorong

Jumlah

BIAYA (Rp)

39.949.000

49.287.000

49.287.000

2.470.212.500

50.500.000

SUMBER DANA

APBD

APBD

APBD

LOKASI KEGIATAN DESA Kp. Sungapan RW. 013 Kelurahan Dadap (110 m x 40 cm) RT. 05/02, Kedaung Barat RT 04/02, Kedaung Barat

APBN

KAB. TANGERANG

APBN

KAB. TANGERANG

10.353.927.628

4.4.2.Rencana Pengembangan Pengelolaan Drainase Lingkungan.

SKPD PELAKSANA

KET

KOSAMB I

KECAMATAN

B. Modal

SEPATA N TIMUR

KECAMATAN

B. Modal

SEPATA N TIMUR

KECAMATAN

B. Modal

PNPM MANDIRI

B. Modal

PNPM MANDIRI

B. Modal

KEC.

KAB. TANGER ANG KAB. TANGER ANG


NO

NAMA KEGIATAN

12

Drainase Lingkungan Mekar Asri II RT.04/06

13

Pembuatan Saluran Air Cileutik Pembangunan saluran pembuangan air limbah ( SPAL ) Pembuatan Drainase

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BIAYA (Rp)

SUMBER DANA APBD

DESA Kel.Mekarbakti Kec.Panongan

KEC PANONGAN

APBD

Kel.Curug Kulon

APBD

SKPD PELAKSANA

KET

Kecamatan Panongan

B. Modal

CURUG

DBM

B. Modal

Desa Cangkudu, Kp. Ciapus Rt. 01/02 Kel. Balaraja, Kp. Bakung Rt. 04/01

CISOKA

DBM

B. Modal

Kecamatan Balaraja

B. Modal

APBD

Kp.Pag.udik Rt.02/01

PAGEDANGAN

DBM

B. Modal

APBD

Kp.Kapuran Rt.02/04 Kp.daon Rt.22/04

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

B. Modal

DBM

Mom

40.000.000 125.000.000 135.575.000 APBD 15.000.000

Peningkatan Gorong-Gorong dan Normalisasi Saluran Pembuang Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Pembangunan Sal.Air/Drainase Normalisasi

LOKASI KEGIATAN

80.000.000

100.000.000 APBD

BALARAJA

RAJEG

100.000.000 APBD 90.000.000 APBD 90.000.000 APBD

Pasilian Anyar Rt.04/02 Kp.Gagunung Rt.11/02 Kp.Pasilian

SUKAMULYA

182.000.000 APBD 140.000.000 APBD 60.000.000 APBD

Kp.Pagenjahan Rt.06/03 Kp.Pag.ilir Rt.04/02 Pasar Lama Desa


NO

NAMA KEGIATAN

36

Normalisasi dan Pasangan Turap Batu kali pada Saluran Tersier MIN Sukamulya Normalisasi/Penurapan saluran irigasi pembuang Depan Abdul Fatah Penurapan Saluran Air

37 38 39 40 41 42

BIAYA (Rp)

SUMBER DANA APBD

95.000.000

LOKASI KEGIATAN DESA Desa Tobat,Kp. Iwul Rt. 01/02

KEC

SKPD PELAKSANA

KET

DBM

Mom

APBD

Kp.Pasilian anyar Rt.03/02

DBM

Mom

APBD

Ketapang

DBM

B. Modal

APBD

Kelurahan Cisauk

B. Modal

APBD

B. Modal

APBD

Kp. Gerobogan Pulo RT. 03/03 Ds. Sukamulya DBMP

Kecamatan Cisauk DBM

DBM

Mom

APBD

Kp.Kronjo

DBM

B. Modal

APBD

Kecamatan Kresek

DBM

Mom

APBD

Kecamatan Tigaraksa

DBM

Mom

APBD

Kec. Pasar Kemis

Kecamatan Pasar Kemis

Mom

APBD

Kec. Pasar Kemis

Kecamatan Pasar Kemis

Mom

APBD

D

Kecamatan

Mom

140.000.000

150.000.000 Turap tepi saluran Kp. Cicayur Rt.01/01 Penurapan Saluran Irigasi Tersier Perencanaannormalisasi saluran sungai Pembangunan Saluran Dan Pintu Irigasi Tandon

40.000.000 162.000.000

400.000.000 180.000.000

43

Rehabilitasi Saluran Sekunder Leuweung Gede Kec. Kresek

200.000.000

44

Rehabilitasi Saluran D.I Kecil Ranca Buaya Kec. Tigaraksa

200.000.000

45

Normalisasi Saluran di Kelurahan Kutabumi

30.000.000

46

Normalisasi Saluran di Desa Gelam Jaya

30.000.000

4

Normalisasi Saluran di


4.5. Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Tabel 4.5.1. Kegiatan Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Saat Ini NO

NAMA KEGIATAN

1

Penataan sarana air bersih dan lingkungan kp. Sumur daon rt.02/05 desa sukamanah kec. Rajeg Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Penelitian sumber air baku di Kabupaten Tangerang Perencanaan Masterplan Sistem Drainase Kab. Tangerang Sosialisasi Perda Kerjasama dan Penyediaan Air minum Daerah Operasionalisasi Mobil IPA

2

3 4 5 6 7

BIAYA (Rp)

SUMBER LOKASI DANA 100,000,000 APBD KAB. TANGERANG 124,000,000

APBD

KAB. TANGERANG

75,000,000

APBD

300,000,000

APBD

750,000,000

APBD

56,000,000

APBD

200,000,000

APBD

KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG KAB. TANGERANG

SKPD PELAKSANA DINAS CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BPMD BLHD


BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DA N POSISI PENGELOLAAN SA NITASI

5.1. Area Beresiko Sanitasi -

Sampah berserakan sebesar 64 % dengan sebagian besar sampah tidak diolah yaitu sebesar 82,70 %.

-

Pengelolaan limbah domestik yang menggunakan jamban pribadi sebanyak 57,5 % dan yang menggunakan tangki septick sebanyak 39,8 %, sedangkan jumlah keluarga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah yaitu 69 %.

-

Keluarga yang mengalami banjir sebanyak 9,9 % dan drainase dengan sistem terbuka sebanyak 69,9 %.

-

Air Bersih masyarakat menggunakan Sumur bor / Pompa mesin sebesar 57,3 % dan untuk air minum sebagian besar masyarakat mendapatkannya dengan cara direbus sebanyak 97,9 %.

-

Perilaku hygiene sebanyak 86,9 % tidak melakukan CTPS di lima waktu penting, kebiasaan pengolahan sampah dengan cara dibakar sebanyak 68,9% dan di halamannya masih ada sampah sebanyak 39 %.

-

Angka kesakitan diare masih cukup tinggi yaitu sebesar 33,4 % pada orang dewasa


Clustering Jumlah Desa Wilayah Survey Jumlah Desa

11 7 4

Cluster 0

3

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Grafik Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Tangerang 2012 300

250


Tabel. 5.1.1. Area Bersiko Skor

NO

Kelurahan

berdasarkan persepsi

bobot

Skor

Skor

berdasarkan

berdasarkan

data sekunder

bobot

Skor bobot

data EHRA

Skor

yg disepakati

hasil kunjungan

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2012

Pabuaran Cileles Taban Cibetok Pasir Muncang Tigaraksa Kayuagung Pondok jaya Binong Dangdang Rancagede Mekarbaru Waliwis Kosambi dalam Gandaria Mekarjaya Sarakan Cukanggalih Cibogo Sampora Onyam Jenggot Cikande Pasir gintung Gunungkaler

lapangan

30%

pembobotan

30%

40%

100

2

0,6

4

1,2

4

1,6

3,40

4

2

0,6

2

0,6

4

1,6

2,80

3

2

0,6 0,6

4

1,2

4

1,6

4

1,2

4

1,6

3,40 3,40

4

2 2

0,6

3

0,9

2

0,8

2,30

2

2

0,6

1

0,3

2

0,8

1,70

1

2

3

0,9

2

0,8

3

0,9

2

0,8

2,30 2,60

2

3

0,6 0,9

1

0,3

1

0,3

2

0,8

1,40

1

2

2

0,6

2

0,8

2

0,6

2

0,8

2,00 2,00

2

2

0,6 0,6

2

0,6

3

0,9

2

0,8

2,30

2

2

0,6

3

0,9

2

0,8

2,30

2

2

0,6

3

0,9

2

0,8

2,30

2

2

0,6 0,6

3

0,9

2

0,8

2

3

0,9

1

0,4

2,30 1,90

3

0,9

1

0,4

1

0,3

1

0,4

1,90 1,30

2

2

0,6 0,6

1

0,3

2

0,6

1

0,4

1,30

1

1

0,3

2

0,6

1

0,4

1,30

1

2

0,6

2

0,6

1

0,4

1,60

1

2

0,6 0,6

2

0,6

1

0,4

1

4

1,2

3

1,2

1,60 3,00

0,6 0,6

4

1,2

3

1,2

4

3

0,9

3

1,2

3,00 2,70

2 2

2 2 2


Halaman -

62

4

3

2

2 1

4 3


5.2. Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini

Bps Final Kab. Tangerang

Recommend Documents