TATA CARA PENYELENGGARAAN UMUM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN UMUM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN Buku 1 : Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Buku 2 : Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Buku 3 : Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Buku 4 : Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Buku 5 : Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Buku 6 : Lampiran dan Format Pelaporan
TATA CARA PENYELENGGARAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT
BUKU 1
KATA PENGANTAR Pelaksanaan program pengurangan kuantitas sampah sebagai program pada skala nasional telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran. Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R tersebut, maka dibutuhkan buku panduan yang memuat tata cara pemilihan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pilihan-pilihan teknologi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman yang telah disusun ini terdiri dari 6 (enam) jilid buku, yaitu: 1. Buku 1, memuat “Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 2. Buku 2, memuat “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 3. Buku 3, memuat “Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 4. Buku 4, memuat “Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 5. Buku 5, memuat “Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 6. Buku 6, memuat “Lampiran dan Format Pelaporan” Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat ini dapat memahami tata laksana dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini serta menerapkannya pada pelaksanaan TPS-3R Berbasis Masyarakat di lokasi sasaran. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan tetap terbuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPS 3R Berbasis Masyarakat, untuk memberikan masukan serta saran dan kritik atas buku ini, guna mengoptimalkan hasil dan kebermanfaatan dari pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini. Jakarta, May 2014 Direktur Jenderal Cipta karya Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.
DAFTAR ISI BUKU 1 TATA CARA PENYELENGGARAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan
1 1 3
BAB II PRINSIP DAN PENDEKATAN 2.1 Prinsip dan Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat 2.2 Pendekatan Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat 2.2.1 Skala Rumah Tangga 2.2.2 Skala Kawasan 2.2.3 Skala Perkotaan 2.3 Pembiayaan 2.4 Dukungan Pengaturan
5 5
7 9 11 12 13
BAB III PROSES PENYELENGGARAAN 3.1 Tahap Penyelenggaraan 3.2 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 3.3 Strategi dan Keberlanjutan Program
15 15 19 20
7
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Dengan kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (antara lain rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan masih perlu dilakukan, baik di tingkat masyarakat melalui peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah kota/kabupaten. Namun demikian dengan telah banyaknya praktek-praktek unggulan (best practice) 3R yang cukup sukses dan dapat direplikasikan di tempat lain, target pengurangan sampah sampai dengan tahun 2019 sebesar 25% (Standar Pelayanan Minimal) diharapkan akan dapat tercapai. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Pendekatan tersebut lebih ditekankan kepada metoda pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Pengurangan sampah dengan metoda 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya (rumah tangga, area komersil, perkantoran dan lain-lain). Untuk melakukan ini diperlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dalam banyak konsep pengelolaan sampah yang diaplikasikan di sejumlah negara, secara umum menggunakan konsep hierarki sampah yang merujuk kepada teori 3R, yaitu reduce (mengurangi sampah), reuse (menggunakan kembali sampah) dan recycle (daur ulang). Teori ini mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah kepada tujuan keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan menghasilkan jumlah minimum sampah. Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui Penyelenggaraan TPS3R Berbasis Masyarakat, yang diarahkan kepada konsep Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang). Pengelolaan sampah dengan konsep 3R pada skala kawasan merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga tetapi tidak lebih dari 1 wilayah Kecamatan. Pengelolaan pelayanan sampah skala kawasan merupakan tanggung jawab masyarakat penghuni bersama pengelola wilayah yang bersangkutan berupa : Kelurahan/Desa, LKMD, RW, Pengelola Komplek Perumahan, Pengelola Pasar, Pengelola Pertokoan/Mall, Pengelola kawasan Industri, Pengelola Komplek Pariwisata, Forum Masyarakat, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah 3R skala kawasan merupakan kegiatan yang terdiri atas : pengumpulan, pemindahan / pengangkutan, dan pengolahan / Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
1
pemanfaatan sampah. Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), khususnya dalam pelaksanaan penghematan sumber daya (resource efficiency) dan penghematan energi (energy efficiency). Dengan menjalankanprinsip 3R maka terjadi upaya pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur-ulang dan sampah yang diguna-ulang. Penggunaan bahan baku daur ulang untuk menghasilkan suatu produk telah terbukti menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan menggunakan bahan baku alami. Selain hal tersebut diatas, pada saat ini juga telah berkembang salah satu upaya pengurangan sampah di masyarakat Indonesia yang dikenal dengan program Bank Sampah. Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, pengertian Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Melalui program ini, paradigma yang terbentuk dalam pikiran masyarakat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan dibuang begitu saja, diubah menjadi sesuatu yang juga memiliki nilai dan harga. Melalui bank sampah, masyarakat bisa menabung sampah, yang kemudian dalam kurun waktu tertentu bisa menghasilkan uang. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (social engineering) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka maumemilah sampah. Munculnya bank sampah dapat menjadi momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat. Pembangunan bank sampah sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disertai integrasi dengan Program 3R secara menyeluruh di kalangan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak hanya kuatnya ekonomi kerakyatan tetapi juga pembangunan lingkungan yang hijau dan bersih sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sehat. Dari pendekatan tersebut, maka didalam penyelenggaraan pengelolaan TPS3R Berbasis Masyarakat harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan harus dilakukan melalui: 1. Proses pelibatan masyarakat 2. Proses pemberdayaan masyarakat 3. Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R Pengurangan sampah dengan 3R dan replikasi ”best practice” memang bukan hal mudah untuk dilakukan karena akan sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pemrosesan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah. Untuk itu diperlukan berbagai upaya baik langsung maupun tidak langsung, seperti : 1. Percontohan Program 3R; 2. Penyuluhan dan pendidikan; 3. Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
2
Sejak Pelita V Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan percontohan Program 3R skala kawasan yang disebut UDPK (Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos) dan lebih diintensifkan pada TA. 2007 dengan menerapkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat melalui prinsip 3R di seluruh provinsi. Hasil evaluasi terhadap pendekatan yang pernah dilakukan dengan metode UDPK dianggap kurang berhasil karena masih bersifat orientasi proyek, sedangkan pendekatan 3R yang baru adalah mengunakan pendekatan partisipatif, pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang cukup intens sehingga diharapkan dapat lebih berhasil. Selanjutnya, kegiatan pengurangan sampah sejak dari sumbernya yang akan dilakukan dengan mengedepankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dirasa lebih memadai dan dapat menjadi gerakan moral nasional. Program percontohan TPS 3R ini diselenggarakan melalui pola pembiayaan Bantuan Dana Sosial agar masyarakat lebih berperan aktif dalam seluruh tahapan kegiatan sejak dari perencanaan. Dalam rangka memudahkan berbagai pihak dalam melaksanakan program pengurangan sampah tersebut, disusunlah suatu Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari disusunnya Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat adalah membantu para pelaku dilapangan yang akan melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan metode 3R untuk memahami pola 3R dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sedangkan tujuan dari diterbitkannya Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakatdi Kawasan Permukiman adalah memberikan penjelasan secara umum mengenai Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat.
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
3
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
4
BAB II PRINSIP DAN PENDEKATAN 1.1
PRINSIP PENYELENGGARAAN UMUM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT
Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan pola pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan upaya pengurangan timbulan sampah dengan mendorong penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali dan dapat didekomposisi secara biologi (biodegradable) serta penerapan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat akan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat diarahkan pada konsep Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya dengan pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas dan lain lain. Reduce ( R1 ) Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. Seperti menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill), mengurangi bahan sekali pakai, menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi, menggunakan alat tulis yang dapat diisi kembali. namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut. Reuse ( R2 ) Reuse berarti mengunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan), seperti menggunakan kertas bolak-balik, mengunakan kembali botol bekas ”minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susuisi ulang(refill), menggunakan kembali wadah/kantong yang dapat digunakan berulang-ulang, menggunakan baterai yang dapat dicharge kembali dan lain-lain.
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
5
Recycle ( R3 ) Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengelolaan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot dan sebagainya serta mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah, sampah basah yang dapat diolah menjadi kompos dan lain-lain. Untuk menerapkan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di kawasan permukiman, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Komposisi dan karakteristik sampah, untuk memperkirakan jumlah sampah yang dapat dikurangi dan dimanfaatkan. 2. Karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk mengidentifikasi sumber sampah dan pola penanganan sampah 3R yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. 3. Metode penanganan sampah 3R untuk mendapatkan formula teknis serta prasarana dan sarana 3R yang tepat dengan kondisi masyarakat setempat. 4. Proses pemberdayaan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat dalam perubahan pola penanganan sampah dari proses konvensional “kumpul-angkut-buang” menjadi “minimalkan-kumpul-pilah-olah-angkut dan buang sisanya”. 5. Uji coba pengelolaan, sebagai ajang pelatihan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai metode 3R. 6. Keberlanjutan pengelolaan, untuk menjamin kesinambungan poses pengelola sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. 7. Minimalisasi sampah hendaknya dilakukan sejak sampah belum terbentuk yaitu dengan menghemat penggunaan bahan, membatasi konsumsi sesuai dengan kebutuhan, memilih bahan yang ramah lingkungan, dsb. 8. Upaya memanfaatkan sampah dilakukan dengan mengunakan kembali sampah sesuai fungsinya, seperti halnya pada penggunaan botol minuman atau kemasan lainnya. 9. Upaya mendaur ulang sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah menurut jenisnya, baik yang memiliki nilai ekonomi sebagai material daur ulang (kertas, plastik, gelas/logam, dll) maupun sampah B3 rumah tangga yang memerlukan penanganan khusus (baterai, lampu neon, kaleng, sisa insektisida, dll) dan sampah bekas kemasan (bungkus mie instant, plastik kemasan minyak, dll). 10.Pengomposan sampah diharapkan dapat diterapkan di sumber (rumah tangga, kantor, sekolah, dll) yang akan secara signifikan mengurangi sampah pada tahap berikutnya.
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
6
2.2
PENDEKATAN PENYELENGGARAAN UMUM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT
Pengelolaan sampah dengan mengunakan pola pendekatan berbasis masyarakat yang saat ini dianjurkan adalah Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat. Komponen sistem pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat ini terdiri dari prasarana dan sarana yang ada di sumber (rumah tangga), skala kawasan dan prasarana dan sarana di TPS3R. Konsep pelaksanaan pengurangan sampah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pendekatan berdasarkan skala berikut : 1. Skala Rumah Tangga 2. Skala Kawasan 3. Skala Perkotaan Komposter
Kompos Kompos
Organik bahan kompos
Materi daur ulang
Organik Residu Rumah Tangga
B3
Gerobak Motor 3R
Non Organik Residu Non Organik
TPS
Lapak
Residu
TPA
Penanganan B3 lanjut AB
Kerajinan Tangan
Sampah Campur
Skala Rumah Tangga
Skala Kawasan
Skala Perkotaan Gambar 2.1 Penanganan Sampah Skala Rumah Tangga, Kawasan dan Perkotaan
2.2.1 SKALA RUMAH TANGGA Penanganan sampah skala rumah tangga hendaknya tidak lagi hanya bertumpu pada aktivitas pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan sampah, tetapi diharapkan dapat menerapkan upaya minimalisasi timbulan sampah, yaitu dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan. Pemilahan Sampah Non Organik. 1. Pemilahan Sampah Non Organik Pemilahan sampah non organik di kawasan permukiman perlu dilakukan, yaitu dengan cara memilah sampah kertas, plastik, dan logam/kaca di masing-masing sumber dengan cara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat, misalnya mengunakan kantong plastik besar atau karung kecil. Khusus untuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga, seperti baterai bekas, bola lampu dan lain-lain, diperlukan wadah khusus yang pengumpulannya dapat dilakukan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Hasil pemilahan Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
7
sampah di sumber pada umumnya mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan apabila pemilahan sampah dilakukan di TPA. 2. Pengelolaan Sampah Organik (Pembuatan Kompos) Sampah organik dibedakan antara sampah organik dari kebun (daun-daunan) dan sampah organik dari dapur atau sampah basah (nasi, daging, dan lain-lain). Pembuatan kompos secara individu di sumber harus dilakukan dengan cara sederhana dan dapat mengacu pada best practice yang telah ada. Pembuatan kompos di sumber dapat dilakukan dengan beberapa metode, sebagai berikut : a. Komposter Rumah Tangga Individual (untuk melayani 1 keluarga atau 5-7 orang) dan Komunal (untuk melayani 10 keluarga 50-70 orang) b. Metode lubang (hanya dapat dilakukan untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah). c. Komposter Gentong (alasnya di lubangi dan di isi kerikil serta sekam) merupakan cara sederhana karena seluruh sampah organik dapat dimasukan dalam gentong. d. Bin Takakura (keranjang yang dilapisi kertas karton, sekam padi dan kompos matang) memerlukan sedikit kesabaran karena dibutuhkan sampah organik terseleksi dan pencacahan untuk mempercepat proses pematangan kompos. Komposter takakura tidak menimbulkan bau sehingga dapat ditempatkan didalam rumah. Produk kompos dapat digunakan untuk program penghijauan dan penanaman bibit. 3. Daur Ulang Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali (recycle). Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Manfaat lainnya adalah menghemat energi, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca dari pada pada proses pembuat barang baru. Daur ulang di sumber dilakukan mulai dengan melakukan pemilahan sampah, sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana agar mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Pemilahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi sampah basah (organik) dan sampah kering (non organik) atau langsung menjadi beberapa jenis (sampah organik, kertas, plastik, kaleng dan sampah B3 rumah tangga). Dalam sistem pengelolaan persampahan, upaya daur ulang memang cukup menonjol, dan umumnya melibatkan sektor informal. Berikut ini beberapa alasan mengapa daur ulang mendapat perhatian : a. Alasan ketersediaan sumber daya alam; beberapa sumber daya alam bersifat dapat terbarukan dengan siklus yang sistematis, seperti siklus air. Yang lain termasuk dalam kategori tidak terbarukan, sehingga ketersediaan di alam menjadi kendala utama. Berdasarkan hal itu, maka salah satu alasan daur ulang adalah ketersediaan sumber daya alam b. Alasan nilai ekonomi; sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan ternyata bernilai ekonomi bila dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan tersebut dalam bentuk energi, atau pemanfaatan Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
8
bahan, baik sebagai bahan utama ataupun sebagai bahan pembantu c. Alasan lingkungan; alasan lain yang paling mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap lingkungan. Komponen sampah yang dibuang ke lingkungan dalam banyak hal mendatangkan dampak negatif pada lingkungan dan pencemarannya. Pengolahan sampah akan menjadi kewajiban. Namun bila dalam upaya tersebut akan menjadi pilihan yang cukup menarik. Dalam beberapa hal alasan-alasan tersebut saling terkait seperti yang lain dan saling mendukung, sehingga upaya daur ulang menjadi lebih terarah dan menarik.
2.2.2 SKALA KAWASAN Pengelolaan sampah skala kawasanadalah pengelolaan sampah yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat dimana pengelolaan pelayanan sampah skala kawasan menjadi tanggung jawab masyarakat penghuni bersama pengelola wilayah yang bersangkutan. Area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan (TPS3R) meliputi area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, perajangan sampah, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, penyimpanan barang lapak atau barang hasil pemilahan, dan pencucian. 1. Landasan Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan Pada perencanaan penerapan 3R skala rumah tangga hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan komplek perumahan teratur (cakupan pelayanan 1000 - 2000 unit rumah), kawasan perumahan semi teratur/non komplek (cakupan pelayanan 1 RW) dan kawasan perumahan tidak teratur/kumuh atau perumahan di bantaran sungai. b. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan pemilahan sampah. c. Diperlukan operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber, pengangkutan / pengumpulan, pemilah sampah, pihak penerima bahan daur ulang (lapak) dan pengangkutan residu ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). d. Diperlukan area kerja pengelolaan sampah skala kawasan yang disebut TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah), yaitu area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, pencacahan sampah, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, penyimpanan barang lapak dan pencucian. e. Kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R meliputi pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dll f. Pemilahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti sampah B3 Rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos) g. Pembuatan kompos di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dapat dilakukan dengan Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
9
berbagai metode, antara lain open windrow dan caspary. h. Incinerator skala kecil tidak direkomendasikan karena incinerator direkomendasikan untuk sampah rumah sakit dan sampah khusus. i. Sampah residu dilarang untuk dibakar di tempat, tetapi dibuang ke TPA.
kecil
hanya
2. Metode Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan a. Peralatan pengumpulan sampah di kawasan perumahan baru (cakupan luas dan jalan lebar) dapat dilakukan dengan menggunakan motor sampah (kapasitas 1,2 m 3), sedangkan untuk kawasan perumahan non komplek dan perumahan kumuh/bantaran dapat dilakukan dengan gerobak. b. Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individual (door to door) maupun komunal (masyarakat membawa sendiri sampahnya ke Wadah/Bin Komunal yang sudah ditentukan). c. Motor/gerobak sampah yang mengumpulkan sampah terpilah dapat dimodifikasi dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 unit atau sesuai dengan jenis sampah). 3. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Jadwal pengangkutan sampah non organik yang sudah terpilah, seperti kertas, plastik, logam/kaca dapat dilakukan seminggu 2 (dua) kali, sedangkan untuk sampahyang masih tercampur, pengangkutan dilakukan setiap hari atau maksimal seminggu 2 (dua)kali tergantung kapasitas pelayanan dan tipe kawasan. Kriteria Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R a. Lokasi 1) Luas TPS3R bervariasi. Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah) diperlukan TPS 3R dengan luas 1000 m2. Sedangkan untuk cakupan pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dengan luas 200 - 500 m2. 2) TPS3R dengan luas 1000 m2 dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan sampah di sumber. 3) TPS3R dengan luas < 500 m2 hanya dapat menampung sampah dalam keadaan terpilah (50%) dan sampah campur 50 %. 4) TPS 3R dengan luas < 200 m2 sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 20 %, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80 %. b. Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah TPS 3R Fasilitas TPS3R meliputi wadah komunal, areal pemilahan, areal komposting (kompos dan kompos cair), dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti saluran drainase, air bersih, listrik, barrier (pagar tanaman hidup) dan gudang penyimpan bahan daur ulang maupun produk kompos serta biodigester (opsional). c. Daur Ulang 1) Sampah yang didaur ulang minimal adalah kertas, plastik dan logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak di sumber. 2) Pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak penampung atau langsung dengan industri pemakai. Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
10
3) Daur ulang sampah B3 Rumah tangga (terutama batu baterai dan lampu neon bekas) dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (PP 18/1999 tentang pengelolaan sampah B3). 4) Daur ulang kemasan plastik (air mineral, minuman dalam kemasan, mie instan dan lainlain) sebaiknya dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau bahan baku lain. d. Pembuatan Kompos 1) Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah dapur (terseleksi) dan daun potongan tanaman. 2) Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai caraantara lain dengan open windrow dan caspary. 3) Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak dengan parameter warna, C/N rasio, kadar NPK dan logam berat. Dalam pengecekan analisa kualitas produk kompos, bisa bekerja sama dengan laboratorium tanah yang ada di universitas atau milik instansi pemerintah setempat. 4) Pemasaran produk kompos dapat bekerja sama dengan pihak koperasi dan dinas (Kebersihan, Pertamanan, Pertaniandan lain-lain).
Gambar 2.2 Pengomposan Sistem Open Windrow
Gambar 2.3 Pengomposan Sistem Caspary
2.2.3 SKALA PERKOTAAN Teknis operasional pengelolaan sampah skala perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pemrosesan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukannya sejak dari sumber. Kegiatan pemilahan dan daur ulang diutamakan di sumber sampah, dan untuk kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan / pemindahan. Faktorfaktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah skala perkotaan, yaitu : 1. Kepadatan dan penyebaran penduduk 2. Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi 3. Timbulan dan karakteristik sampah 4. Budaya sikap dan perilaku masyarakat 5. Jarak dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah 6. Rencana tata ruang dan pengembangan kota Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
11
7. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah 8. Biaya yang tersedia 9. Peraturan daerah setempat Tingkat pelayanan didasarkan jumlah penduduk yang terlayani dan luas daerah yang terlayani dan jumlah smapah yang terangkut ke TPA. Berdasarkan hasil penentuan skala kepentingan daerah pelayanan, frekuensi pelayanan dapat dibagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut: 1. Pelayanan intensif antara lain untuk jalan protokol, pusat kota, dan daerah komersil 2. Pelayanan menengah antara lain untuk kawasan permukiman teratur 3. Pelayanan rendah antara lain untuk daerah pinggiran kota Faktor penentu operasional pelayanan adalah sebagai berikut : 1. Tipe kota 2. Sampah terangkut dan lingkungan 3. Frekuensi pelayanan 4. Jenis dan jumlah peralatan 5. Peran aktif masyarakat 6. Retribusi 7. Timbulan sampah
2.3
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat, meliputi: 1. Kebutuhan biaya investasi prasarana dan sarana dilakukan dengan mekanisme pembiayaan Bantuan Dana Sosial yang bersumber dari Dana APBN dengan pola pengelolaan langsung oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat. 2. Kebutuhan biaya operasi pengumpulan sampah dari sumber serta operasional penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat dan pemeliharaan prasarana / sarananya melalui iuran warga yang besarnya dimusyawarahkan. 3. Insentif yang didapat berupa hasil penjualan material daur ulang dan produk kompos serta penjualan bibit tanaman yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial warga atau untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Mulai tahun 2014 penyelenggaraan TPS 3R Berbasis Masyarakat mengunakan mekanisme pendanaan Bantuan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian / Lembaga, maka pengelolaan dan penyaluran dana Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat mengikuti ketentuan dan mekanisme PMK No. 81/2012. Pola yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan jenis belanja bantuan sosial yang didefinisikan sebagai bantuan melalui transfer uang, barang atau jasa yang diberikan langsung kepada masyarakat, melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
12
Sesuai dengan definisinya, penganggaran menggunakan Akun Bantuan Sosial dapat direalisasikan melalui transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa tergantung pada kebijakan yang diambil. Bantuan sosial melalui pola transfer uang dilaksanakan dengan mentransfer dana bantuan sosial langsung kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku kelompok penerima manfaat sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan / pengembangan / optimalisasi prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah diprogramkan maupun penguatan KSM yang telah diprogramkan. Prasyarat yang dibutuhkan antara lain melalui penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) melalui KSM, pembukaan rekening KSM, mekanisme transfer melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pemanfaatan dana bantuan sosial oleh Kelompok Swadaya Masyarakat selaku wadah penerima manfaat. Sedangkan bantuan sosial melalui pola transfer barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang / jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Barang / jasa yang sudah diadakan oleh KPA/PPK untuk selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada kelompok Swadaya Masyarakat penerima manfaat bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial baik melalui pola transfer uang maupun pola transfer barang/jasa dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya pengawalan, pendampingan serta pembinaan oleh Fasilitator Teknik, Fasilitator Pemberdayaan atau Senior Fasilitator sebagai petugas lapangan. Pengawalan, pendampingan dan bimbingan oleh petugas lapangan tersebut tidak terbatas dari aspek teknis tetapi juga mencakup aspek adminstrasi dan pertanggung jawabannya.
2.4
DUKUNGAN PENGATURAN
Dalam penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat, perlu didukung dengan adanya peraturan, meliputi: 1. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah). 2. Ketentuan organisasi pengelola (KSM atau organisasi masyarakat lainnya) 3. Tata laksana kerja atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 4. Ketentuan teknis pengelolaan sampah berbasis masyarakat 5. Mekanisme penyaluran bantuan sosial
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
13
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
14
BAB III PROSES PENYELENGGARAAN 3.1
TAHAP PENYELENGGARAAN
DIT. PPLP, DCJK, KEMEN. PU
SATKER PPLP (Provinsi)
PENETAPAN LOKASI KOTA/ KABUPATEN (MELALUI KOTA/KABUPATEN YANG TELAH MEMILIKI MEMORANDUM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERKOTAAN (PPSP) ATAU YANG SUDAH MENYUSUN BUKU PUTIH SANITAS (BPS) DAN BUKU STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) MELALUI PROGRAM PPSP)
KRITERIA TFL
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN & KELOMPOK MASYARAKAT
USULAN TFL (TEKNIS & PEMBERDAYAAN)
PERSIAPAN
MONITORING & EVALUASI
TATA CARA PENYELENGGARAAN UMUM TPS3R BERBASIS MASYARAKAT DI PERMUKIMAN
PEMDA KOTA/KABUPATEN DINAS PENANGGUNG JAWAB
PENETAPAN TFL
PELATIHAN TFL SURAT UNDANGAN MASYARAKAT KE TFL UNTUK IKUT SELEKSI KAMPUNG
SOSIALISASI STAKEHOLDER (KAMPUNG)
PENEMPATAN TFL DI MASING - MASING KAB/KOTA
RPA & SELEKSI KAMPUNG
RKM DI LOKASI TERPILIH PEMBENTUKAN KSM & TIM/PANITIA (SWAKELOLA MASYARAKAT)
PERENCANAAN
COMMUNITY SELF-SELECTION STAKEHOLDER KAMPUNG (BERITA ACARA SELEKSI KAMPUNG)
SURAT PENETAPAN PENERIMA MANFAAT (SATKER/PPK PPLP)
PENDAMPINGAN
SHORTLIST
PEMILIHAN KATALOG/TEKNOLOGI 3R (PENDAMPINGAN TFL)
PENYUSUNAN DED, RAB & SPESIFIKASI TEKNIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SATKER/PPK PPLP DENGAN KSM
PENCAIRAN DANA BANSOS TPS 3R
PEMBUKAAN REKENING MASYARAKAT PELATIHAN KSM PELATIHAN TUKANG & MANDOR (MELIBATKAN TFL)
KOSNTRUKSI
PERSETUJUAN & SPECIMEN ACCOUNT
RKM TERSUSUN
KONSTRUKSI PELATIHAN OPERATOR (O & M)
EVALUASI
PERESMIAN BANGUNAN
PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH TERIDENTIFIKASI & TERDOKUMENTASI
Gambar 3.1 Diagram Proses PenyelenggaraanKegiatan Bantuan Sosial TPS 3R Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
15
OPERASIONAL & PEMELIHARAAN
MONITORING &
SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN SERAH TERIMA KELOLA
Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat secara umum adalah sebagai berikut: 1. Tahap Pertama Tahap ini meliputi kegiatan: a. Persiapan, yaitu berupa sosialisasi atau workshop pengelolaan sampah dengan metoda 3R kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat yang bertujuan untuk menyatukan persepsi terhadap permasalahan sampah secara umum dan penyampaian visi mengenai penanganan permasalahan sampah untuk beberapa tahun kedepan. b. Penjaringan minat keikutsertaan dalam program TPS 3R kepada SKPD kota/kabupaten terutama bagi daerah yang telah menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2. Tahap kedua Tahap ini meliputi kegiatan: a. Seleksi kota/kabupaten yang berminat mengikuti program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. Surat minta kota/kabupaten untuk mengikuti program TPS 3R dilengkapi dengan: 1) Daftar panjang lokasi masing-masing kota / kabupaten yang memenuhi kriteria TPS 3R 2) Surat pernyataan dari kepala daerah dan / atau kepala dinas pemangku kepentingan untuk mengalokasikan kontribusi / sharing dana pada kegiatan sosialisasi / pemberdayaan dan pembinaan pasca konstruksi Seleksi kota/kabupaten ini dilakukan karena dua alasan, yaitu: 1) Anggaran penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat seluruhnya atau sebagian berasal dari pusat. 2) Diperlukan komitmen yang jelas dan tegas karena penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat ini melibatkan beberapa institusi daerah terkait yang diharapkan dapat berkelanjutan dan berkembang. b. Seleksi kota/kabupaten dilakukan dengan workshop yang sifatnya regional dan dihadiri oleh perwakilan kota/kabupaten dalam regional tersebut. c. Tujuan dari workshop ini adalah mengumpulkan kota/kabupaten yang berminat dalam penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat dan seleksi bila anggaran penyelenggaraan yang tersedia tidak cukup untuk membiayai semua kota/kabupaten yang ada dalam region tersebut. 3. Tahap Ketiga Tahap ini meliputi kegiatan: a. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan. Keberadaan fasilitator sangat diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. b. Fasilitator bertugas mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat, dalam tahap sosialisasi, seleksi kampung, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pengadaan barang / jasa, konstruksi, pengawasan, penyerapan dana, pelatihan, pengoperasian dan pemeliharaan. c. Fasilitator diseleksi sesuai kapabilitas dan tingkat pemahamannya terhadap lingkungan Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
16
pada umumnya dan sampah pada khususnya. d. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi, diutamakan berasal atau berdomisili dari lokasi pendampingan. e. Fasilitator direkrut dan digaji oleh penyelenggara Program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. 4. Tahap Keempat Tahap ini meliputi kegiatan: a. Seleksi lokasi yang dilaksanakan hanya pada kota/kabupaten terpilih. b. Tahap awal dari seleksi lokasi ini adalah memperoleh daftar pendek dari lokasi yang paling memenuhi kriteria Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. c. Calon lokasi pada daftar pendek tersebut selanjutnya mengajukan proposal untuk dapat dilakukan survey cepat (Rapid Participatory Assessment/RPA) pada lokasi mereka, dimana RPA ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan scoring mengenai kondisi eksisting lingkungan beserta rencana penanganan masalah lingkungan yang sesuai untuk tiap calon lokasi. d. Pelaksanaan RPA pada dasarnya dilakukan sendiri oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator untuk selanjutnya dari tiap-tiap calon lokasi tersebut akan memaparkan hasil dari pelaksanaan RPA yang telah dilaksanakan. Calon lokasi dengan pemaparan scoring tertinggi selanjutnya akan ditetapkan sebagai lokasi terpilih. 5. Tahap Kelima Tahap ini meliputi kegiatan : a. Penyiapan masyarakat pada lokasi terpilih dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui musyawarah mufakat dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai dengan pemufakatan musyawarah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) kepala desa/kelurahan. b. Penetapan lokasi penerima bantuan sosial melalui Surat Penetapan Penerima Manfaat dari Satker atau PPK PPLP Provinsi. c. Pemilihan lokasi lahan dimana TPS 3R berbasis masyarakat akan dibangun untuk pengelolaan skala kawasan ataupun metoda pengelolaan sampah di rumah tangga ditentukan pada tahapan ini. d. Survey lapangan mengenai komposisi dan timbulan sampah serta sosial masyarakatnya. Survey ini dilakukan untuk memperoleh data dasar dalam penentuan pemilihan teknologi, program penyuluhan, serta tolok ukur kinerja pembanding keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan. e. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilakukan oleh KSM dan didampingi oleh fasilitator. f. Pembuatan DED dan RAB yang dilakukan oleh KSM dan didampingi oleh fasilitator. g. Pencairan dana bantuan sosial program TPS 3R berbasis masyarakat dengan melakukan pengajuan pencairan dana bantuan sosial oleh KSM kepada Satker atau PPK PPLP Provinsi yang dilampiri dokumen pendukung (RKM yang disahkan, laporan progres pelaksanaan pekerjaan, laporan penggunaan dana). h. Pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPS3R dilaksanakan Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
17
secara swakelola oleh KSM sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012). i. Pelaksanaan pembangunan dan operasional TPS3R berbasis masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila status tanah yang akan dibangun jelas dan mempunyai legalitas tertulis untuk digunakan sebagai TPS 3R berbasis masyarakat serta masyarakat secara bulat menerima metoda yang akan dilakukan dan lokasi dimana TPS 3R berbasis masyarakat akan dibangun j. Proses pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sehingga penolakan akibat sindrom NIMBY (Not In My Backyard) dapat ditekan seminim mungkin. 6. Tahap Keenam Tahap ini meliputi kegiatan : a. Pengawasan pekerjaan Pembangunan TPS 3R dilakukan oleh Tim Pengawas dari masyarakat penerima bantuan sosial untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. b. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat yangmeliputi pengumpulan informasi melalui pengukuran dan pengamatan. c. Monitoring dan evaluasi bermanfaat dalam suatu manajemen pengelolaan, seperti: 1) Menelusuri tahapan kemajuan dalam memenuhi perencanaan awal, mencapai tujuan dan sasaran serta perbaikan yang berkelanjutan; 2) Mengembangkan informasi untuk mengidentifikasikan aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat; 3) Memantau pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat agarsesuai dengan tujuan dan sasaran; 4) Menyediakan data pendukung untuk mengevaluasi pengendalian operasional dan kinerja organisasi; 5) Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen persampahan secara umum dan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat secara khusus. 7. Tahap Ketujuh Tahap ini meliputi kegiatan: a. Strategi pasca pembangunan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat, yaitu: 1) Merancang manajemen dan program pembinaan/pendampingan/kemitraan antara pihak-pihak terkait pengelolaan sampah (dinas terkait) dan pelaku perdagangan barang daur ulang (lapak/bandar, koperasi, dan lain-lain) dengan kelompok swadaya masyarakat sebagai pengelola sampah. 2) Mengadakan serah terima penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R beserta fasilitas penunjangnya dari Satker Provinsi kepada Bupati/Walikota. b. Keberlanjutan program yang dilaksanakan dengan replikasi dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan sasarannya. Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
18
c. Pertemuan warga untuk membentuk komunitas yang lebih memahami akan pentingnya mengurangi sampah pada sumbernya. d. Penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan pada lokasi yang sedang melakukan kegiatan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat sehingga pengembangan lebih mudah dilakukan.
3.2
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Teknik dan TFL Pemberdayaan. Kriteria Umum TFL adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan minimal D3/sederajat dalam bidang sosial untuk fasilitator pemberdayaan dan dalam bidang teknik untuk fasilitator teknis operasional. 2. TFL teknis memiliki kemampuan dan pengalaman bidang teknik lingkungan / teknik sipil serta memiliki kemampuan : perencanaan, penyusunan DED dan RAB, menyusun analisa dan spesifikasi teknis, aspek arsitektur dan supervisi. 3. TFL pemberdayaan memiliki kemampuan dan pengalaman bidang pemberdayaan masyarakat, penilaian partisipasi masyarakat, koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat maupun dinas dan pembukuan/pengelolaan/pelaporan keuangan. 4. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi, diutamakan berasal atau berdomisili dari lokasi pendampingan. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Pernah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau dalam bidang persampahan minimal 5 tahun pengalaman. Setiap TFL mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. TFL Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melakukan survey lapangan untuk mengetahui komposisi serta timbulan sampah di lokasi terpilih. b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Perencanaan Teknis (Detailed Engineering Design/DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R. c. Membantu masyarakat dalam mengawasi pembangunan prasarana dan sarana TPS 3R berbasis masyarakat. d. Melaksanakan pelatihan dan supervisi dalam rangka operasi dan pemeliharaan serta perbaikan sarana 3R. e. Mendampingi dan melatih kelompok masyarakat dalam mengelola sarana 3R. f. Membantu masyarakat dalam melaksanakan monitoring sendiri pada pelaksanaan TPS 3R berbasis masyarakat. g. Melaporkan hasil kegiatan ditingkat masyarakat secara periodik (bulanan) kepada Satuan Kerja PPLP PU Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota terkait. 2. TFL Pemberdayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota terkait untuk mendapatkan longlist lokasi Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
19
sebagai proses awal dalam seleksi lokasi. b. Melakukan pengecekan lapangan dari longlist lokasi sesuai persyaratan teknis minimal untuk mendapatkan shortlist. c. Memfasilitasi dan mendampingi survey cepat (Rapid Participatory Assessment), untuk mendapatkan lokasi terpilih. d. Memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan membantu pemilihan anggota KSM secara demokratis. e. Melaksanakan survey sosial guna memperoleh masukan dari masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat. f. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) serta mendampingi masyarakat selama tahap pelaksanaan dan pasca pembangunan sarana 3R. g. Memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Satker dan Masyarakat.
3.3
STRATEGI DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
Strategi Pasca Proyek merupakan cara untuk menjembatani antara masa pelaksanaan konstruksi 3R dari sumber dana APBN dengan kondisi pasca konstruksi. Pada prinsipnya, pelaksanaan program 3R yang dilaksanakan melalui dana APBN ditujukan sebagai pilot project dan modal awal bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat itu sendiri. Modal awal ini berupa persiapan masyarakat, pembentukan kelembagaan pengelola dan bimbingan penyusunan rencana kerja, alih informasi mengenai berbagai teknologi pengelolaan sampah serta penyediaan prasarana dan sarana dalam Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. Namun tidak hanya itu, sebelum masa konstruksi 3R selesai, harus ada upaya untuk proses alih pengelolaan TPS 3R beserta penyerahan fasilitasnya kepada Pemda. Selanjutnya, diharapkan dari dinas terkait di daerah-lah yang menjadi penggerak dan pembina masyarakat untuk mengelola sampahberdasarkan prinsip 3R. Aspek keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang sudah terbentuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek keberlanjutan program ini adalah sebagai berikut: 1. Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. 2. Adanya dukungan peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 3. Adanya dana untuk operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau investasi penambahan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersebut dapat berasal dari iuran masyarakat serta hasil penjualan kompos atau material daur ulang dengan cash flow diketahui bersama secara transparan. 4. Adanya dukungan teknologi ramah lingkungan dan tersedianya prasarana dan sarana persampahan skala kawasan sesuai kebutuhan masyarakat. 5. Adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program 3R terutama yang berkaitan Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
20
dengan perubahan perilaku dan budaya memilah sampai sejak dari sumbernya. 6. Adanya dukungan dari instansi pengelola sampah tingkat perkotaan untuk pengangkutan residu, penyerapan produk kompos dan material daur ulang serta penanganan lanjutan sampah B3 rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Adanya pendampingan dari LSM, dinas terkait atau fasilitator kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), minimal selama 2 tahun. 8. Adanya pola monitoring dan evaluasi dari instansi terkait baik ditingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten bahkan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu provinsi dan pemerintah pusat. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi proses replikasi atau pengembangan yang diperlukan serta pendataan yang lebih akurat untuk mengetahui hasil pencapaian program 3R secara nasional.
Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
21
TATA CARA PERENCANAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT
BUKU 2
KATA PENGANTAR Pelaksanaan program pengurangan kuantitas sampah sebagai program pada skala nasional telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran. Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R tersebut, maka dibutuhkan buku panduan yang memuat tata cara pemilihan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pilihan-pilihan teknologi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman yang telah disusun ini terdiri dari 6 (enam) jilid buku, yaitu: 1. Buku 1, memuat “Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 2. Buku 2, memuat “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 3. Buku 3, memuat “Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 4. Buku 4, memuat “Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 5. Buku 5, memuat “Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 6. Buku 6, memuat “Lampiran dan Format Pelaporan” Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat ini dapat memahami tata laksana dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini serta menerapkannya pada pelaksanaan TPS-3R Berbasis Masyarakat di lokasi sasaran. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan tetap terbuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPS 3R Berbasis Masyarakat, untuk memberikan masukan serta saran dan kritik atas buku ini, guna mengoptimalkan hasil dan kebermanfaatan dari pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini. Jakarta, May 2014 Direktur Jenderal Cipta karya Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.
DAFTAR ISI BUKU 2 TATA CARA PERENCANAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Sasaran 1.4 Ruang Lingkup
1 1 1 1 2
BAB II PEMILIHAN LOKASI DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) 2.1 Pemilihan Lokasi 2.1.1 Kriteria Kabupaten/Kota 2.1.2 Kriteria Lokasi 2.1.3 Proses Pelaksanaan Seleksi 2.1.4 Proses Seleksi Lokasi 2.2 Penentuan dan Penetapan Lokasi Terpilih 2.3 Pembentukan KSM 2.3.1 Tugas KSM 2.3.2 Fungsi KSM 2.3.3 Susunan Pengurus 2.4 Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 2.5 Penetapan Calon Pengguna dan Penetapan Cakupan Wilayah 2.6 Penetapan Penerima Manfaat 2.7 Pilihan Sistem, Sarana dan Prasarana, Peralatan 2.8 Survey Timbulan Sampah, Komposisi dan Karakteristik Sampah 2.9 Survey Harga Material dan Upah Tenaga Kerja
3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 10 11 12 12 12 16
BAB III PERENCANAAN DESAIN TPS 3R 3.1 Umum 3.2 Detail Engineering Design (DED) 3.2.1 Pengolahan Data Awal 3.2.2 Minimal Desain Bangunan TPS 3R 3.2.3 Pembuatan Desain Arsitektural 3.2.4 Spesifikasi Teknis Bangunan 3.2.5 Perencanaan Bangunan Pendukung 3.2.6 Resiko Salah Perencanaan
17 17 17 18 19 20 26 31 31
BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN 4.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan 4.2 Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) 4.3 Biaya Pelatihan KSM, Mandor dan Tukang 4.4 Rencana Biaya Operasional TPS 3R 4.5 Biaya Operasional dan Pemeliharaan
33 33 34 34 34 34
BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL 5.1 Proses Penyaluran Dana 5.2 Mekanisme Pencairan Dana
37 37 38
BAB VI MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA 6.1 Prinsip Dasar Pengadaan 6.2 Etika Pengadaan 6.3 Tim Pengadaan 6.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pengadaan 6.5 Rencana Pengadaan 6.6 Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kelompok Masyarakat 6.7 Penggunaan Meterai 6.8 Pelaksanaan Kegiatan dengan Pihak Ketiga
41 41 42 42 43 43 44 45 46
BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KSM DAN SATKER PPLP PROVINSI
47
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Perencanaan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini merupakan dasar dalam pengelolaan sampah, baik skala rumah tangga maupun skala kawasan permukiman.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diterbitkannya Tata Cara Perencanaan Penyelenggaraan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini adalah untuk membantu para pelaku di lapangan yang akan melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengurangan sampah untuk skala rumah tangga maupun skala kawasan permukiman. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat dikawasan permukiman.
1.3
SASARAN
Tersedianya tata cara perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman yang meliputi pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala kawasan permukiman. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), baik bidang pemberdayaan maupun teknis, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyusun perencanaan pengelolaan TPS 3R berbasis masyarakat yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan kemampuan masyarakat untuk mengoperasikannya. Hasil yang diharapkan dari buku tata cara perencanaan ini adalah terseleksinya masyarakat dan lokasi TPS 3R sesuai pendekatan Demand Responsive (tanggap kebutuhan) dan tersusunnya dokumen rencana pengelolaan sampah TPS 3R Berbasis Masyarakat sebagai syarat untuk dapat mencairkan dana bantuan sosial.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
1
1.4
RUANG LINGKUP
Buku Tata Cara Perencanaan TPS 3R Berbasis Masyarakat mencakup: 1. Pemilihan dan kriteria lokasi 2. Proses Pelaksanaan Seleksi 3. Penentuan dan penetapan lokasi terpilih 4. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 3R 5. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 6. Penetapan Calon Pengguna dan Penetapan Cakupan Wilayah 7. Penetapan Penerima Manfaat 8. Pilihan Sistem, Sarana & Prasarana, dan Peralatan 9. Survey Timbulan Sampah, Komposisi dan Karakteristik Sampah 10. Survey Harga Material dan Upah Tenaga Kerja 11. Perencanaan Desain TPS3R 12. Rencana Pembiayaan 13. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial 14. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa 15. Perjanjian Kerjasama antara KSM dan Satker PPLP Provinsi
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
2
BAB II PEMILIHAN LOKASI DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) 2.1
PEMILIHAN LOKASI
Keberhasilan Penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat dalam hal ini Pemilihan Lokasi dapat tercapai jika memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini :
2.1.1 KRITERIA KABUPATEN/KOTA Kriteria kabupaten/kota yang akan memperoleh bantuan program penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Kabupaten/Kota sudah mencantumkan usulan TPS 3R dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM). 2. Walikota/Bupati atau Pejabat yang berwenang membuat surat minat yang ditujukan kepada Direktur PPLP, Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan Kepala Satker PPLP Provinsi dilengkapi dengan : a. Menyertakan daftar Longlist usulan TPS3R sesuai dengan kriteria. b. Menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersedia melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap TPS 3R berbasis masyarakat yang sudah terbangun seperti membantu kebutuhan pelaksanaan operasional TPS3R, peralatan pendukung, dan lainlain. 3. Memiliki Dinas/SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan agar dapat melaksanakan pembinaan terhadap TPS3R yang terbangun. 4. Pemerintah Daerah bersedia menerima bantuan TPS 3R berbasis masyarakat dan menyerahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola. 5. Pemerintah Daerah bersedia melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap TPS 3R berbasis masyarakat yang sudah terbangun.
2.1.2 KRITERIA LOKASI 1. Kriteria Utama : a. Lahan TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS 3R berbasis masyarakat b. Status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya yang dibuktikan dengan Akte/Surat Pernyataan Hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana TPS 3R berbasis masyarakat. c. Ukuran minimal lahan yang disediakan 200 m 2. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
3
d. Penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan 2. Kriteria Pendukung a. Berada didalam wilayah permukiman penduduk, bebas banjir, ada akses jalan masuk, dan sebaiknya tidak terlalu jauh dengan jalan raya. b. Cakupan pelayanan minimal 200 KK atau minimal mengolah sampah 3 m 3/hari. c. Masyarakat bersedia membayar iuran pengolahan sampah. d. Sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat seperti PKK, kelompok atau forum kepedulian terhadap lingkungan, karang taruna, remaja mesjid, klub jantung sehat, klub manula, pengelola kebersihan/sampah atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang sudah terbentuk.
2.1.3 PROSES PELAKSANAAN SELEKSI Untuk melaksanakan proses seleksi di tingkat kota/kabupaten yang akan melaksanakan TPS 3R berbasis masyarakat, maka dilakukan langkah–langkah sebagai berikut: 1. Satuan Kerja PPLP Provinsi dan Direktorat PPLP Kementerian Pekerjaan Umum di pusat melaksanakan sosialisasi dengan materi sebagai berikut : a. Penjelasan program TPS 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman. b. Pemahaman mengenai sistem pengelolaan sampah. c. Pen gal aman atau con t oh sukses men ge n ai TPS 3 R b erb asi s masyarakat di kawasan permukiman (best practice). 2. Peserta workshop adalah: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) b. Dinas/SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan dan kota/kabupaten. c. Kelurahan yang masuk dalam daftar Longlist
2.1.4 PROSES SELEKSI LOKASI 1. Longlist Kampung Calon Lokasi Untuk memperoleh calon lokasi maka Dinas penanggungjawab di tingkat kota / kabupaten dengan dibantu oleh TFL 3R membuat longlist atau daftar panjang kampung calon lokasi. Caranya adalah sebagai berikut: a. Review dokumen SSK (strategi sanitasi kota) diutamakan lokasi yang berada di daerah rawan sanitasi (zona merah). b. Memastikan apakah kampung tersebut benar-benar memiliki permasalahan pengelolaan sampah c. Longlist lokasi merupakan lokasi yang memenuhi kriteria lokasi 3R d. Daftar longlist mencantumkan nama kampung, kelurahan, kecamatan. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
4
2. Shortlist Kampung Calon Lokasi Langkah selanjutnya adalah Penyusunan Daftar Pendek (Shortlist) kampung calon lokasi TPS 3R Berbasis Masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/SKPD penanggung jawab yang didampingi oleh TFL 3R dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Kelayakan teknis calon lokasi antara lain: 1) Calon lokasi benar-benar memiliki permasalahan pengelolaan sampah 2) Cakupan layanan minimal 200 KK atau 1.000 jiwa 3) Ada lahan kosong minimal 200 m 2 yang dapat digunakan sebagai lokasi TPS 3R 4) Memiliki akses jalan untuk truk sampah guna pengangkutan residu b. Kelayakan sosial antara lain: 1) Masyarakat membutuhkan pengelolaan sampah yang lebih baik 2) Masyarakat bersedia membayar iuran pengolahan sampah c. Hasil pengecekan lapangan diisikan kedalam lembar isian shortlist d. Daftar shortlist mencantumkan nama kampung, kelurahan dan kecamatan, jumlah penduduk (jiwa), jumlah kk, perkiraan timbulan sampah, kebiasaan masyarakat membuang sampah, ketersediaan lahan calon lokasi TPS 3R, akses jalan masuk dan dilengkapi foto e. Lembar isian shortlist dibuat oleh Dinas/SKPD penanggungjawab Kota/Kabupaten disetujui oleh Bappeda Kabupaten/Kota
2.2
PENENTUAN DAN PENETAPAN LOKASI TERPILIH
Proses penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan cara : 1. Kampung yang memenuhi syarat atau masuk shortlist diundang dalam pertemuan yang dihadiri oleh wakil masyarakat dan wakil pengurus RT dan RW/lingkungan, kelurahan, disaksikan oleh camat dan Dinas/SKPD terkait. 2. Stakeholder yang hadir diberikan penjelasan tentang program TPS 3R Berbasis Masyarakat. Jika calon lokasi shortlist lebih dari 1 (satu), sedangkan alokasi anggaran hanya untuk 1 paket, maka harus dilakukan proses seleksi secara terbuka sebagai berikut: 1. Stakeholder masyarakat diminta berkumpul sesuai dengan asal masing-masing kampung. 2. Mereka diminta membuat deskripsi kampung masing-masing dan kondisi sampah dan pengelolaannya, serta permasalahan yang dihadapi, dan mempresentasikannya dengan menggunakan kertas plano besar. 3. Setelah semua mempresentasikan, kemudian mereka diminta mengidentifikasi potensi yang ada untuk penanganan persampahannya. Aspek yang harus diidentitikasi adalah: a. Minat masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri b. Kemauan untuk iuran pengelolaan sampah c. Kesiapan kelembagaan masyarakat d. Ketersediaan lahan untuk Tempat Pengolahan Sampah e. Akses jalan masuk untuk alat pengangkut sampah(truk sampah atau motor roda tiga) f. Prioritas penanganan sampah oleh masyarakat Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
5
4. Identifikasi potensi penanganan sampah oleh masyarakat tersebut dilakukan dengan cara partisipatif dengan metode Rapid Participatory Assessment (RPA). Modul terlampir. 5. Hasilnya dituangkan ke dalam satu tabel yang sudah disediakan oleh TFL sesuai dengan variabel dan skor. Kemudian skor akan dihitung berdasarkan bobot dari masing-masing variabel dan dijumlahkan. 6. Kampung yang memperoleh nilai terbanyak yang akan dinilai sebagai kampung yang paling siap untuk menerima program TPS 3R Berbasis Masyarakat. 7. Setelah proses seleksi tersebut selesai, kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Seleksi Kampung sebagai lokasi pelaksanaan program TPS 3R Berbasis Masyarakat dan ditandatangani oleh semua unsur yang hadir dalam pertemuan tersebut.
2.3
PEMBENTUKAN KSM
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk melalui musyawarah masyarakat atau rembug warga dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai dengan permufakatan warga, dan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat.
2.3.1 TUGAS KSM Secara umum tugas KSM adalah sebagai berikut : 1. Mensosialisasikan, 2. Merencanakan, 3. Melaksanakan, 4. Mengawasi/memonitor, 5. Supervisi, 6. Mengelola kegiatan pembangunan, serta 7. Mengelola sarana TPS 3R Berbasis Masyarakat yang telah dibangun nantinya.
2.3.2 FUNGSI KSM Bedasarkan tahapannya, fungsi KSM adalah sebagai berikut: 1. Pra-konstruksi : a. Meyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan mengajukan legalitas atau pengesahan dokumen RKM b. Melakukan kontrak kerjasama dengan Satker PPLP Provinsi c. Membuka rekening KSM 3R d. Mengajukan rencana pencairan dana dari Satker PPLP Provinsi e. Menyusun rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja f. Melakukan pengadaan barang sesuai aturan yang berlaku
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
6
2. Konstruksi : a. Melaksanakan pembangunan TPS 3R dan pengadaan prasarana pengolah sampah 3R b. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan. c. Melakukan pembayaran bahan/material dan upah tenaga kerja d. Melaporkan realisasi penggunaan dana e. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi f. Melalukan pengajuan pencairan dana sesuai persyaratan yang ada g. Melakukan pengawasan administrasi, teknis dan keuangan h. Melakukan serah-terima pekerjaan TPS 3R dari KSM kepada Satker PPLP Provinsi 3. Pasca-Konstruksi : a. Melakukan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPS 3R b. Menarik, mengumpulkan, mengelola iuran/retribusi sampah serta mengelola dana sesuai peraturan serta melaporkan semua uang masuk dan keluar kepada masyarakat c. Melakukan pemasaran kompos dan bahan-bahan daur ulang d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung TPS3R Melihat tugas, peran dan fungsi KSM 3R yang sangat banyak dan relatif cukup berat maka KSM harus dibentuk sesuai kebutuhan dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketermpilan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan.
2.3.3 SUSUNAN PENGURUS Susunan dan Tugas pengurus KSM 3R sebagai berikut : 1. Ketua: a. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan kegiatan pembangunan. b. Memimpin pelaksanaan tugas KSM dan kegiatan rapat-rapat. 2. Sekretaris: a. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata dokumentasi; b. Melaksanakan surat-menyurat; c. Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.
usaha
serta
3. Bendahara: a. Menerima dan menyimpan uang serta mengeluarkan/membayar sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan : 1) Tahap Konstruksi a) Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan (ditempel dipapan pengumuman/tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
7
masyarakat b) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada Satker Pengembangan PLP 2) Pasca Konstruksi Laporan mingguan dan laporan bulanan yang diumumkan (ditempel dipapan pengumuman/ tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat 4. Tim Swakelola KSM Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan antara lain pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan Tim Swakelola diangkat oleh penanggung jawab kelompok masyarakat sesuai dengan struktur organisasi swakelola. Tim Swakelola terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas serta dapat ditambah dengan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Seksi Operasional dan Pemeliharaan. a. Tim Perencana Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis. Tim perencana terdiri dari seksi perencanaan, seksi konstribusi dan seksi tenaga kerja. Secara rinci tugas tim perencana adalah: 1) Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat; 2) Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi 3R yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan; 3) Dengan didampingi fasilitator menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan RAB dan menyusun analisa structural, elektrikal, arsitektural sesuai dengan teknologi 3R yang dipilih masyarakat; 4) Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi dan kurva S; 5) Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang dan menyetorkan pada bendahara 6) Menyusun rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja b. Tim Pelaksana Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah: 1) Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja 2) Mengajukan kebutuhan bahan/material kepada penanggung jawab KSM untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan 3) Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan 4) Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi 5) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja untuk melaksanakan Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
8
6) 7) 8) 9) 10)
kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Melakukan pembayaran bahan/material dan upah tenaga kerja Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan
c. Tim Pengawas Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah: 1) Bertangung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan; 2) Di fasilitasi oleh TFL bertangung jawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik; 3) Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindak lanjuti ke PPK. d. Panitia/Pejabat Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab kelompok masyarakat (KSM) untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola dan Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. 1) Bertanggung jawab dalam melaksanakan survey dan mengundang supplierdan/atau kontraktor untuk pengadaan material; 2) Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.
Apabila masyarakat secara teknis tidak mampu melaksanakan konstruksi sendiri, pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu/specialist, pengadaan barang tertentu (pabrikan), maka masyarakat (KSM) dapat menunjuk pihak ketiga melalui cara upah borongan kerja dan kontraktor specialis (pengadaan) melalui Kerja Sama Operasional (KSO). Syarat pelaksanaan swakelola (KSO) mengikuti Peraturan Presiden 54 tahun 2010 Pasal 27 ayat (4) point (c). Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 5. Seksi Operasional & Pemeliharaan: a. Mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana TPS 3R yang telah dibangun; b. Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis Catatan : Mekanisme kerja KSM tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati oleh pengurus KSM dan seluruh calon pengguna/penerima manfaat. Status pembentukan KSM disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
9
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
BADAN PENASEHAT
PANITIA SWAKELOLA KSM TIM PERENCANA
TIM PELAKSANA
TIM PENGAWAS
PANITIA / PEJABAT PENGADAAN
SEKSI OPERASIONAL& PEMELIHARAAN ANGGOTA - ANGGOTA
Gambar 2.1 Contoh Struktur Organisasi KSM
2.4
PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
Rencana Kerja Masyarakat (RKM) merupakan bukti dokumen resmi perencanaan TPS 3R Berbasis Masyarakat, sekaligus sebagai dasar dan persyaratan untuk pencairan dana/bantuan sosial dari Satker PPLP Provinsi. Penyusunan RKM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan dan penyusunannya. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dibantu oleh TFL Teknis,dan aspek kelembagaan dibantu oleh TFL Pemberdayaan. RKM yang telah tersusun serta ditandatangani oleh Ketua KSM diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan diajukan kepada Satker PPLP Provinsi untuk persetujuan dan pencairan dana tahap pertama. Dokumen RKM minimal memuat materi : 1. Dokumen berita acara seleksi kampung 2. Profil lokasi; 3. Penentuan Calon Pengguna 4. Penentuan cakupan wilayah dan peta masyarakat 5. Organisasi KSM, Struktur KSM serta Tim Swakelola (tim perencana, tim pelaksana, pengawas & panitia/pejabat pengadaaan), dengan dilengkapi Surat Keputusan (SK) pembentukan KSMmaupun pembentukan Tim Swakelola 6. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM; 7. Surat Penetapan Penerima Manfaat dari SATKER atau PPK PPLP provinsi; 8. Surat ketersediaan lahan yang sudah pasti, misal : surat hibah, surat hak gunadari dinas/lembaga yang ada di daerah; 9. Pemilihan system, sarana, prasarana dan peralatan TPS 3R; 10. DED dan RAB disertai kurva S; Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
10
11. Rekening bank atas nama KSM (di tanda tangani Ketua dan bendahara KSM); 12. Sumber Pendanaan serta Mekanisme Pencairan Dana; 13. Mekanisme Pengelolaan Keuangan oleh KSM (administrasi pembukuan, pembelanjaan, dan laporan keuangan); 14. Rencana Kerja: a. Rencana Pelatihan KSM,mandor dan tukang, b. Rencana pelatihan operator dan pengguna c. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa d. Rencana Pengadaan Tenaga Kerja e. Rencana pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana TPS3R f. Rencana pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan oleh masyarakat pengguna g. Rencana Monitoring dan Evaluasi 15. Surat Perjanjian Kerja Sama antara SATKER/PPK PPLP Provinsi dengan KSM, tentang pemanfaatan dana bantuan sosial TPS 3R Berbasis Masyarakat; 16. Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikandan memelihara sarana dan prasarana TPS 3R Berbasis Masyarakat; 17. Pakta integritas yang dibuat oleh KSM
2.5
PENETAPAN CALON PENGGUNA DAN PENETAPAN CAKUPAN WILAYAH
Penentuan atau penetapan calon pengguna dan penetapan cakupan wilayah merupakan tahap awal dari keseluruhan proses penyusunan RKM untuk pengelolaan sampah. Daftar calon pengguna dan cakupan wilayah layanan dari kegiatan TPS 3R berbasis masyarakat dibuktikan dengan melampirkan data sebagai berikut : 1. Daftar nama kepala keluarga, 2. Jumlah anggota keluarga, gender (laki-laki/perempuan) dan jenis pekerjaan 3. Alamat rumah dan dibubuhi dengan tandatangan persetujuan untuk mengikuti program TPS 3R. 4. Daftar nama keluarga tersebut ditunjukkan letak dan posisi rumahnya di dalam peta yang dibuat oleh masyarakat secara bersama-sama. Peta ini sekaligus mencerminkan cakupan wilayah layanan kegiatan TPS 3R pada tahap awal dalam suatu wilayah permukiman. Mekanisme penetapan calon pengguna dancakupan wilayah layanan TPS 3R : 1. Dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan dibantu atau difasilitasi oleh TFL pemberdayaan dan teknis. 2. Rembug warga diikuti oleh pengurus RW/lingkungan/banjar dan RT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah tersebut, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga baik laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak-anak.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
11
2.6
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat calon pengguna fasilitas TPS 3R. Dasar penetapan penerima manfaat mengacu kepada : 1. Surat minat keikut sertaan dalam Prgram TPS3R dari Pemerintah Daerah 2. Dokumen berita acara seleksi kampung 3. SK pembentukan KSM. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga, SATKER atau PPK PPLP Provinsi menerbitkan Surat Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Sosial TPS 3R Berbasis Masyarakat, yang memuat antara lain: 1. Identitas penerima bantuan sosial 2. Nilai bantuan sosial 3. Nomor rekening penerima bantuan sosial Apabila dikemudian hari dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dan pengesahan Rencana Kegiatan Masyarakat ditemui kekeliruan, kendala dan tidak ditemukan kesepakatan, maka surat penetapan penerimaan manfaat dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan maupun perubahan sebagaimana semestinya.
2.7
PILIHAN SISTEM, SARANA DAN PRASARANA, PERALATAN
Penetapan teknologi pengolahan sampah pada lokasi terpilih dilakukan dalam pertemuan atau sosialisasi antara KSM dan warga dengan didampingi oleh TFL. Teknologi yang akan diterapkan harus berdasarkan asas keberlanjutan (sustainability), dipilih secara tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah kemampuan KSM atau masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan TPS 3R. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas dan bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharannya Teknologi pengolahan sampah yang terpilih akan menjadi dasar untuk penyusunan DED dan RAB. Berbagai pilihan teknologi yang dapat diterapkan di TPS 3R dijelaskan secara lengkap pada buku 4 tentang “Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R”.
2.8
SURVEY TIMBULAN SAMPAH, KOMPOSISI DAN KARAKTERISTIK SAMPAH
Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara Pengelolaan Sampah Perkotaan, timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
12
Adapun tujuan dari penghitungan timbulan dan komposisi sampah adalah untuk merencanakan proses 3R/daur ulang/pengurangan sampah. Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu negara dengan negara lain Penghitungan Potensi Timbulan Sampah di Kawasan Permukiman : 1. Berdasarkan standar yang berlaku tentang spesifikasi timbulan sampah 2. Data-data hasil kajian 3. Hasil kajian lapangan 4. Penghitungan timbulan sampah berdasarkan teknik pengambilan sampah berdasarkan standar yang berlaku 5. Penghitungan komposisi sampah merencanakan proses 3R / daur ulang / pengurangan sampah Tabel 2.1 Timbulan Sampah Kota No.
1 2 3 4
Klasifikasi Kota
Metropolitan Besar Sedang Kecil
Jumlah Penduduk (jiwa)
1.000.000 - 2.500.000 500.000 - 1.000.000 100.000 - 500.000 < 100.000
Sumber : SNI 19-3964-1994 & SNI 19-3983-1995
Timbulan Sampah (l/o/h)
Timbulan Sampah (kg/o/h)
2,75 - 3,25 2,5 - 2,75
0,70 - 0,80 0,625 - 0,70
Tabel 2.2 Besaran timbulan sampah berdasarkan komponen-komponen sumber timbulan Komponen Sumber Volume No. Satuan Berat (kg) Sampah (liter)
1 2 3 4 5
Rumah Permanen Rumah Semi Permanen Rumah Non Permanen Kantor Toko/Ruko
6 7 8 9 10
Sekolah Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Pasar
per org/hr per org/hr per org/hr per peg/hr per petgs/hr per mrd/hr per mtr/hr per mtr/hr per mtr/hr per mtr/hr
2,25 - 2,50 2,00 - 2,25 1,75 - 2,00 0,50 - 0,75 2,50 - 3,00
0,35 - 0,40 0,30 - 0,35 0,25 - 0,30 0,025 - 0,10 0,15 - 0,35
0,10 - 0,15 0,10 - 0,15 0,10 - 0,15 0,50 - 0,1 0,20 - 0,60
0,01 - 0,02 0,02 - 0,10 0,10 - 0,05 0,005 - 0,025 0,10 - 0,30
Sumber : SNI 19-3983-1995 Berdasarkan komposisinya, sampah dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu: 1. Sampah Organik, dapat diurai, mudah membusuk (degradable), seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, jerami dsb. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
13
2. Sampah Anorganik, tidak terurai, tidak mudah membusuk (undegradable), seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dsb. 3. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti bekas alat suntik, infus, baterai, limbah bahan kimia, dsb. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan dan komposisi sampah, yaitu : 1. Kategori kota 2. Sumber sampah 3. Jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk meningkat timbulan sampah meningkat 4. Keadan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi seseorang akan semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan 5. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Survey Komposisi Sampah a. Membuat dokumen yang diperlukan untuk survey dan surat perizinan yang diperlukan. b. Melakukan kajian awal dari kondisi lokasi, yaitu: 1) Jumlah warga yang akan dilibatkan pada program pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat. 2) Untuk kasus tertentu, kriteria permukiman dapat dibagi sesuai kategori tingkat ekonomi tinggi, menengah dan rendah. 3) Penentuan rumah yang akan dijadikan pengambilan contoh sampah. 4) Volume sampah untuk penelitian komposisi minimal 0,5 m3 atau 500 liter sehingga jumlah rumah untuk pengambilan contoh minimal 40 rumah. 5) Membuat daftar rumah dan menghubungi instansi terkait dan lurah/RW/RT untuk pelaksanaan penelitian. 6) Mengirim surat pemberitahuan kepada warga. c. Menentukan lokasi pemilahan dan penimbangan untuk penelitian komposisi sampah d. Persiapan logistik penelitian komposisi sampah berupa : 1) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam survey komposisi sampah terdiri dari: a) Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter. b) Timbangan (0 - 5 ) kg dan (0 - 100) Kg. c) Alat pengukur, volume contoh berupa bak berukuran 1,0 m x 0,5 m x 1,0 m yang dilengkapi dengan skala tinggi. d) Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop) dan sarung tangan. 2) Pelaksanaan penelitian lapangan, dilakukan selama 8 hari berturut-turut (dari Senin ke Senin), atau lebih kecil frekuensinya sesuai biaya yang ada dengan sebelumnya konsultasi kepada ahli sampah dengan cara : a) Membagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada penghasil sampah 1 hari sebelum pelaksanaan. b) Mencatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah. c) Mengumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah. d) Mengangkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran. e) Menimbang kotak pengukur. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
14
f) Menuangkankan secara bergiliran contoh sampah ke kotak pengukur 40 liter. g) Menghentakkan 3 kali kotak contoh dengan mengangkat kotak setinggi 20 cm lalu dijatuhkan ke tanah. h) Mengukur dan mencatat volume sampah (Vs). i) Menimbang dan mencatat berat sampah (Bs). j) Menimbang bak pengukur 500 liter. k) Mencampur seluruh contoh dari setiap lokasi pengambilan dalam bak pengukur. l) Mengukur dan mencatat volume sampah total dan sampah terpisah berdasarkan jenisnya. m) Pengolahan dan analisa data. n) Pelaporan. 2. Teknik Pengambilan Sampel Untuk mengetahui rata-rata timbulan sampah per kapita per hari maka dilakukan pengambilan sampel yang berasal dari kegiatan domestik dan non rumah tangga (2 musim, 8 hari berturut-turut). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel, yaitu : a. Rata-rata timbulan sampah perjiwa digunakan untuk menghitung kebutuhan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah b. Teknik pengambilan sampel dilapangan untuk rumah tangga dan non rumah tangga dilakukan dengan menggunakan pedoman SNI 19-3964-1994 yakni pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportional stratified random sampling. c. Rumah tangga dibagi dalam tiga strata yaitu rumah tangga berpendapatan tinggi, sedang dan rendah (rumah permanen, semi permanen, non permanen)masing-masing strata diambil secara acak 3. Tahapan Pengambilan Sampel : a. Menghitung jumlah jiwa/jumlah KK b. Menentukan jumlah sampel rumah permanen, semi permanen, non permanen c. Membagikan kantong plastik pada rumah yang disampel 1 hari sebelumnya d. Kumpulkan seluruh kantong plastik ke lokasi pengukuran e. Tuang masing-masing sampel pada kotak 40 L, hentak 3 kali setelah diangkat 20 cm f. Ukur dan catat volume sampah masing-masing sampel, hitung jumlah jiwa dalan KK diperoleh timbulan sampah masing-masing rumah : L/orang/hari rumah g. Campurkan seluruh sampel pada bak pengukur 500 L (berdasar klasifikasi rumah) h. Ukur dan catat berat dan volume sampah i. Menentukan timbulan sampah : hitung rata-rata rumah permanen, semi permanen dan non permanen (L/o/hari) j. Menentukan Komposisi sampah : Pilah sampah berdasar komponen sampah (sisa makanan, daun, kertas, kayu, kain, karet, plastik, logam, kaca dll) timbang masing2 komponen & hitung prosentasi masing-masing komposisi sampah
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
15
2.9
SURVEY HARGA MATERIAL DAN UPAH TENAGA KERJA
KSM melakukan survey harga bahan/material dan upah tenaga kerja guna penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) dengan cara sebagai berikut : 1. menyusun daftar kebutuhan bahan/material dan spesifikasi teknis dan daftar kebutuhan tenaga kerja yang didasarkan pada gambar perencanaan. 2. melakukan survey harga bahan/material ke toko bahan bangunan/pemasok terhadap setidaknya 3 toko bahan bangunan/pemasok. 3. melakukan survey upah tenaga kerja yang didasarkan upah tenaga kerja setempat. 4. membuat berita acara survey harga bahan/material dan upah tenaga kerja. 5. membuat berita acara penetapan toko material yang ditunjuk dengan mempertimbangkan toko tersebut memiliki bahan/material sesuai spesifikasi teknis dan mampu mensuplai dengan harga yang kompetitif.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
16
BAB III PERENCANAAN DESAIN TPS 3R 3.1
UMUM
Dalam melaksanakan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman diperlukan perencanaan secara menyeluruh dari mulai persiapan sampai bagaimana mengembangkan dan mereplikasi program tersebut. Pengelolaan sampah dengan 3R untuk skala kawasan permukiman merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat di satu kawasan permukiman tertentu dengan tujuan mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Modul TPS 3R berbasis masyarakat dalam tata cara ini mempunyai karakteristik: 1. Mampu melayani 1000 jiwa atau setara dengan 200 KK atau setara dengan 3 m 3 per hari. 2. Sampah masuk sudah dalam keadaan terpilah antara sampah yang dapat dikomposkan (organik) dan sampah tidak dikomposkan (non-organik). 3. Menggunakan lahan minimal 200 m 2. 4. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak manual atau gerobak motor dengan kapasitas 1 m3. 5. Terdapat fasilitas pemilahan, pengomposan dan penanganan barang daur ulang.
3.2
DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
DED (Detail Engineering Design) adalah gambar perencanaan & pelaksanaan rinci dari bentuk fisik TPS 3R beserta semua fasilitas/ peralatan yang ada di lingkungan TPS 3R yang memiliki spesifikasi berdasarkan kapasitas sampah yang diolah. Secara umum TPS 3R. terdiri dari bangunan (area pemilahan, pengomposan, kantor pengendali dan gudang penyimpanan), peralatan (mesin pencacah sampah organik, pengayak kompos), dan buffer zone. Fasilitator teknik membantu KSM melakukan kegiatan Penyusunan DED dan RAB. Tahapan kegiatan penyusunan DED dan RAB sebagai berikut: 1. Penyusunan konsep TPS 3R 2. Pembuatan diagram proses TPS 3R 3. Perhitungan keseimbangan material sampah masuk dan sampah keluar 4. Perhitungan besaran utama dari setiap komponen proses 5. Menentukan peralatan yang diperlukan 6. Menentukan kebutuhan ruang yang dibutuhkan 7. Membuat desain dasar instalasi TPS 3R 8. Membuat rancangan detail dari instalasi TPS 3R Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
17
9. Menyusun Rencana Anggaran Biaya 10.Melaporkan hasil DED dan RAB ke Satuan Kerja PPLP Provinsi Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis dalam penyusunan gambar DED : 1. TFL Teknis sebagai orang yang sudah terpilih oleh Satker PPLP Provinsi melalui proses seleksi. 2. TFL Teknis dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dibantu TFL Pemberdayaan. 3. Kebutuhan data-data awal sudah disusun oleh TFL Pemberdayaan (RPA sampai data perkiraan calon pelanggan). 4. Kemampuan penyusunan DED dan RAB, menyusun analisa dan spesifikasi teknis, aspek arsitektur dan supervisi menentukan keberhasilan konstruksi TPS 3R Dasar-dasar dalam penyusunan gambar DED, yaitu : 1. Pengolahan data awal 2. Minimal desain bangunan TPS 3R 3. Pembuatan desain arsitektural 4. Spesifikasi teknik bangunan dan peralatan 5. Perencanaan bangunan pendukung 6. Resiko salah perencanaan
3.2.1 PENGOLAHAN DATA AWAL Dalam pengolahan data awal dibutuhkan beberapa data sebagai berikut : 1. Data Primer : a. Jumlah rumah tangga dan instansi terlayani (berapa KK terlayani dengan berapa jumlah jiwa per KK, serta berapa jumlah instansi yang akan dilayani serta jenisnya , sekolah, kantor rumah makan dan lain-lain) b. Jumlah timbunan sampah setiap pengambilan (hari, minggu dan bulan) 2. Data sekunder : a. Jenis dan komposisi sampah terlayani (berapa persen organik dan berapa non organik) b. Rencana pilihan teknologi pengolahan sampah masyarakat (pilihan komposter, mesin pencacah, mesin pengayak dan transportasi) 3. Data Perencanaan Pembebanan : a. Beban Akibat Konstruksi (Baban hidup karena penggunaan dan beban mati oleh Konstruksi itu sendiri) b. Beban karena situasi (penyesuaian pembebanan karena situasi karena daerah rawan gempa, rawan angin puting beliung, pinggir pantai dan lain-lain)
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
18
Tabel 3.1 Data-Data yang Digunakan Dalam Menghitung Luasan TPS 3R No. Jenis Data Jumlah Satuan 1. Jumlah jiwa/KK yang dilayani ... Jiwa/KK 2. Produksi sampah per orang per hari ... kg/hari atau (diketahui dari data sampling sampah lt/hari ketika RPA/Survey ) 3. Total sampah dari wilayah yang dilayani ... kg/hari per hari 4. Kepadatan sampah rata-rata ... kg/m3 (dari sampling RPA) 5. Kepadatan sampah organik ... kg/m3 (kepadatan sampah organik setelah dipilah dan dicacah) 6. Volume sampah wilayah terlayani ... lt/hari (jml Jiwa x produk sampah/hari) 7. Komposisi sampah : sampah organik : ... % = ... kg ... % dan kg sampah olahan : ... % = ... kg ... % dan kg residU : ... % = ... kg ... % dan kg (bisa ditambah komposisi sesuai jenis2 lapak yang dipilah)
3.2.2 MINIMAL DESAIN BANGUNAN TPS 3R Desain bangungan TPS 3R minimal memuat beberapa hal sebagai berikut : 1. Area Penerimaan/Dropping Area 2. Area Pemilahan/Separasi 3. Area Pencacahan dengan mesin pencacah 4. Area Komposting dengan metode yang dipilih 5. Area Pematangan Kompos/Angin 6. Mempunyai Gudang Kompos dan Lapak serta tempat Residu 7. Mempunyai minimum kantor 8. Mempunyai sarana air bersih dan sanitasi
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
19
Gambar 3.1 Denah TPS 3R
3.2.3 PEMBUATAN DESAIN ARSITEKTURAL Berikut ini beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pembuatan desain arsitektural pada bangunan TPS 3R, yaitu : 1. Hasil perhitungan luasan masing-masing area (pemilahan, pengomposan, mesin, gudang, dll) 2. Hasil dari kesepakatan masyarakat tentang rencana pilihan teknologi yang akan diterapkan (menyangkut luasan area komposting, tempat residu, lapak, dll) 3. Hasil kesepakatan untuk posisi masing-masing ruangan dalam bangunan TPS 3R (pemilahan, penggilingan, mesin, komposting, dll) 4. Penentuan pondasi yang akan dipakai berdasarkan beban terhitung dengan jenis tanah yang ada. 5. Bentuk arsitektural yang diinginkan (sesuaikan dengan desain rumah adat dll jika perlu). 6. Menentukan jenis bangunan yang akan dibuat (bangunan rangka baja, beton bertulang, konstruksi kayu, dll) 7. Menentukan spesifikasi mesin pencacah, pengayak dan motor angkut.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
20
Gambar 3.2 Desain Arsitektural Tampak Depan
Gambar 3.3 Desain Arsitektural
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
21
Tabel 3.2 Data-Data Yang Digunakan Dalam Menghitung Luasan Unit Komposting No. Jenis Data Jumlah Satuan 1. Jumlah jiwa/KK yang dilayani ... Jiwa/KK 2. Produksi sampah per orang per hari ... kg/hari (diketahui dari data sampling sampah ketika RPA/Survey ) 3. Total sampah dari wilayah yang dilayani per hari ... kg/hari 4. Kepadatan sampah rata-rata ... (diketahui dari sampling sampah) kg/m3 5. Kepadatan sampah organik ... (kepadatan sampah organik setelah dipilah dan kg/m3 2 dicacah menjadi ukuran 4 cm ) 6. Komposisi sampah : sampah organik : ... % = ... kg ... % dan kg sampah olahan : ... % = ... kg ... % dan kg residu : ... % = ... kg ... % dan kg (bisa ditambah komposisi sesuai jenis2 lapak yang dipilah) 1. Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Aerator Bambu a. Lama pengomposan : 30 hari b. Ukuran aerator bambu : Panjang 2,5 m ; Lebar 0,6 m ; Tinggi 0,52 m c. Volume aerator bambu : (P x Lx T/2) = 2,5 x 0,6 x 0,52 = 0,39 m3 d. Ukuran timbunan kompos : Panjang 2,5 m ; Lebar 1, 6 m ; Tinggi 1 m e. Volume timbunan kompos (tanpa aerator) (P x (L+1) x T) : 2 – (volume aerator bambu) (2,5 x (1,6+1) x 1) : 2 - 0,39 = 2,86 m3 f. Total panjang per unit pengomposan jarak kanan + panjang aerator + jarak kiri 0,5 + 2,5 + 0,5 = 3,5 m g. Total lebar per unit pengomposan jarak kanan + lebar timbunan + jarak kiri 0,25 + 1,6 + 0,25 = 2,1 m h. Luasan untuk 1 unit : 3,5 x 2,1 m = 7,4 m2 (r) i. Volume timbunan kompos : {panjang aerator x (lebar bawah timbunan + lebar atas timbunan) x tinggi timbunan}/2 – volume aerator (2,5 x (1,6+1) x 1/2)- 0,39 = 2,86 m3 j. Berat sampah per unit timbunan : volume timbunan x kepadatan sampah organik 2,86 x 350 = 1001 kg k. Jumlah aerator yang dibutuhkan : (sampah organik perhari x umur pengomposan)/berat per unit 450 x 30 : 1001 =13,48 = 14 unit Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
22
l. Space untuk 1 unit Total panjang unit x total lebar unit = 3,5 x 2,1 = 7,35 m2 = 7,4 m2 m. Total luasan yang dibutuhkan jumlah unit yang diperlukan x space 1 unit = 14 x 7,35 = 103 m2 n. Harga per unit = kurang lebih Rp 200.000,o. Total harga = jumlah unit x harga per unit = Rp 2.800.000,-
Gambar 3.4 Desain Aerator Bambu
Gambar 3.5 Contoh Aerator Bambu 2. Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Boks Bata a. Lama pengomposan : 30 hari b. Ukuran box :Panjang 5 m ; Lebar 1,2 m ; Tinggi 1,2 m c. Volume box: (P x Lx T) = 5 x 1,2 x 1,2 = 5,4 m3 d. Volume timbunan kompos : Panjang x lebar boks x (tinggi boks-tinggi pipa alas) 5 x 1,2 x (1,2 - 0,2) = 6 m3 e. Jarak antara 2 box yang bersebelahan : 0,6 m f. Space antara pada ujung boks : 0,4 m Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
23
Dimensi Total a. Panjang per unit kompos : Space ujung A + panjang boks + space ujung B 0,4 + 5 + 0,4 m= 5,8 m b. Lebar per unit kompos : lebar bersih + jarak dua boks + lebar pasangan bata 1,2 + 0,6 + (2 x 1,25)= 2,05 m c. Berat sampah organik per unit kepadatan sampah organik x volume timbunan di boks 350 x 6= 2100 kg d. Jumlah boks yang dibutuhkan (sampah organik harian x lama pengomposan) : berat per unit (450 x 30) : 2100 = 6,4 = 7 e. Ruang untuk satu unit boks = 5,8 x 2,05 = 11,9 =12 m2 f. Kebutuhan ruang total = 7 x 12 m2 = 84 m2 g. Biaya per unit = Rp 2.500.000, - (sesuai standar harga daerah) h. Biaya total = 7 x 2.500.000,- = Rp 17.500.000,-
Gambar 3.6 Desain Boks Bata 3. Perhitungan Kebutuhan Ruang untuk Takakura Susun a. Lama pengomposan : 30 hari b. Jumlah unit dalam satu tumpukan vertikal = 5 keranjang c. Ukuran keranjang : Panjang 0,6 m ; Lebar 0,43 m ; Tinggi 0,3m d. Volume sampah organik dalam 1 keranjang Panjangx Lebar x (Tinggi-dudukan) 0,6 x 0,43 x (0,3 - 0,08)= 0,56 m3 e. Volume dalam 1 tumpukan= 5 x 0,56= 0,28 m3 f. Jarak antar susunan keranjang= 1 meter g. Berat sampah organik per keranjang : Kepadatan sampah organik x volume satu susunan 350 x 0,28 = 98 kg h. Jumlah unit (keranjang ) yang dibutuhkan : Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
24
berat sampah organik x lama pengomposan : berat per unit 450 x 30 : 98 = 138 i. Jumlah tumpukan = 138 : 5 = 28 tumpukan j. Ruang per tumpukan (panjang + jarak)x(lebar + jarak) (0,5 + 0,6 + 0,5)x(0,5 + 0,43 + 0,5)=2,3 m2 k. Total kebutuhan ruang jumlah tumpukan x luas per tumpukan = 28 x 2,3 = 64,4 m2 l. Investasi untuk 1 unit = Rp. 100.000,m. Total investasi untuk 138 unit = 138 x 100.000 = Rp. 13.800.000,-
Gambar 3.7 Desain Takakura Susun 4. Pembuatan Gambar Layout a. Hasil perhitungan luasan total bangunan TPS 3R ditambah dengan area sirkulasi dan fasilitas lain jika memungkinkan dan bila perlu b. Bangunan penunjang yang wajib ada sebagai bangunan penghubung (jalan masuk ke lokasi, gorong-gorong, dll) c. Topografi dan rencana lokasi bangunan serta posisi bangunan (muka, samping, rencana air bersih dan drainase) d. Kedekatan dengan fasilitas umum yang akan menunjang (jalan, jembatan, depo, dll)
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
25
Gambar 3.8 Rancangan Layout
3.2.4 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN Spesifikasi ini merupakan pelengkap dan harus dibaca bersama-sama dengan gambar-gambar, yang keduanya secara bersama menguraikan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penjelasan Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh peralatan dan material yang harus dipadukan dalam konstruksi-konstruksi yang dilakukan oleh TFL Teknik kepada KSM atau Komite Pengadaan KSM harus di tandatangani bersama, sebagai bukti kesepakatan jenis pekerjaan dan spek material yang telah di sepakati. Dengan mempertimbangkan material lokal, spesifikasi untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan dan material yang harus dipakai, harus diterapkan baik pada bagian dimana spesifikasi tersebut ditemukan maupun bagian-bagian lain dari pekerjaan dimana pekerjaan atau material tersebut dijumpai. 1. Spesifikasi Bangunan Struktural Utama a. Pondasi : 1) Diperhatikan kondisi tanah dan bangunan yang sudah ada disekitarnya. 2) Prioritaskan bahan adalah material lokal. b. Dinding : Prioritaskan bahan material lokal. c. Rangka Utama : 1) Prioritaskan bahan material lokal. 2) Perhitungkan dengan rencana umur bangunan. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
26
3) Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi (pinggir laut,kecepatan angin, dll) d. Penutup Atap : 1) Prioritaskan bahan material lokal. 2) Tahan korosi, tahan benturan, mudah menggantinya 2. Struktur Baja a. Tiang Utama Bangunan Dari baja profil IWF dengan dimensi Ukuran 250 x 75 x 5 x 7 mm, baja Krakatau Steel atau setara. Tinggi 4 meter dihitung dari tempat kedudukan kolom penyangga tiang utama dan di beri plat pengaku. b. Kuda-kuda Dari baja profil IWF dengan dimensi Ukuran 250 x 75 x 5 x 7 mm, baja Krakatau Steel atau setara dengan sambungan las pada plat pengaku serta sambungan baut pada konstruksinya. Antar kuda-kuda diberi ikatan angin dengan besi ø16 mm . c. Gording Dari baja profil Kanal dengan dimensi 100 x 50 x 20 x 2 x 3 mm, baja Krakatau Steel atau setara dengan sambungan las antara gording dengan plat siku dan kuda-kuda, dimensi siku-siku 100 x 100 x 10 mm. Antar gording diberi penyetabil / Trecstang dari besi dimensi 12 mm d. Pengaku Mengikuti bagian pada joint dimasing-masing konstruksi.
1. PEKERJAAN YANG MEMERLUKAN SPESIFIKASI TEKNIS Penjelasan secara detail mengenai lingkup kerja untuk pekerjaan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Mandiri 3R, antara lain : a. Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan 1) Pengukuran dan pematokan 2) Sewa Brak kerja/Direksi Kit/Gudang 3) Papan nama proyek b. Pekerjaan Tanah: 1) Galian tanah 2) Urugan Pasir 3) Timbunan Tanah c. Pekerjaan Pasangan 1) Lantai Kerja 1:3:5 2) Pekerjaan Bertulang 1:2:3 Pondasi Foot Plate Beton 1:2:3 Tulangan Begesting 3) Pekerjaan Bertulang 1:2:3 Sloof 20 x 25 Beton 1:2:3 Tulangan Begesting Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
27
4) 5) 6) 7)
Pas. Batukali pondasi 1:4 Pas. 1/2 batu bata 1:4 Acian Cor Lantai Beton beton 1:3:5 Tulangan 8) Pemasangan Paving Block d. Pekerjaan Konstruksi 1) Konstuksi Baja untuk MRF 2) Pengadaan Pengecatan e. Pekerjaan Perlengkapan 1) Motor roda tiga 2) Pengadaan mesin Pencacah sampah 3) Pengadaan mesin Pengayak sampah
2.
PERSYARATAN BAHAN
a. Semen Portland Semen yang dipakai adalah Portland Cement (PC) harus memenuhi syarat-syarat mutu seperti tercantum dalam standar Nasional Indonesia (SNI 15-2049-1994) atau memenuhi standar mutu dan cara uji semen Portland (SNI 15-0302-2004) dan masih dalam kantong utuh Kualitas semen harus baik, tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam penimbunan di gudang Semen yang digunakan adalah semen PC. Disarankan agar setiap zak semen berisi 50 Kg. Bila digunakan Portland Cement (PC) yang telah disimpan lama harus diadakan pengujian terlebih dahulu oleh laboratorium yang berkompeten
Portland Cement (PC) yang sudah membatu (menjadi keras) tidak boleh dipakai. b. Agregat Halus Pasir Urug. Pasir untuk pengurukan, peninggian, dan lain-lain tujuan, harus dan keras atau memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam SNI 03-4141-1996. Butiran-butiran harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%. Butiran-butirannya harus dapat melalui ayakan berlubang 3 mm persegi. Pasir laut tidak boleh digunakan. Pasir Pasang. Pasir untuk adukan pasangan, adukan plesteran dan beton bitumen, harus memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam SNI 03-4141-1996. Butiran-butiran harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%. Butiran-butirannya harus dapat melalui ayakan berlubang 3 mm persegi. Pasir laut tidak boleh digunakan Pasir Beton. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
28
Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan terbebas dari bahan-bahan organik, lumpur dan sebagainya. Kadar lulmpur tidak boleh melebihi 5%. Pasir laut tidak boleh digunakan c. Agregat Kasar (batu pecah/split) Material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku pijar, yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton atau adukan semen hidraulik. kerikil sebagai hasil disintegrasi 'alami' dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 2/3 -1/2 cm Agregat kasar tidak boleh mengandung bahan kimia yang merusak dengan batasan sebagai berikut : kadar zat organik pada agregat tidak memperlihatkan warna yang lebih gelap dari warna standar, penurunan kekuatan beton lebih dari 5 % Bahan agregat harus disimpan sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan, atau intrusi bahan yang mengganggu. Koral Beton/Split : Digunakan koral yang bersih, bermutu baik, tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan yang baik.. Butiran-butiran split dapat melalui ayakan berlubang persegi 76 mm dan tertinggal di atas ayakan berlubang 20 mm. Koral/Split hitam mengkilap keabu-abuan. d. Air Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI3 pasal 10. Apabila dipandang perlu Direksi Pekerjaan dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratprium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya kontraktor. e. Besi Beton Besi/baja beton yang ditawarkan dari jenis baja mild-steel dengan tegangan leleh
minimum 2.400 kg/cm2 (U24) dan seterusnya sesuai yang ditentukan, yang penting harus ditanyakan oleh test laboratorium resmi dan sah, bebas dari kotoran, lapisan lemak/minyak dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, luka dsb). Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan SNI 07-0663-1995
3. PONDASI a. Foot Plate (Pondasi Utama) Luasan pondasi di sesuaikan dengan hasil hitungan struktur bangunan dan daya dukung tanah setempat. (dilakukan perhitungan oeh TFL Teknik) Mutu beton yang dicapai dalam pekerjaan beton minimal adalah K-225 dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SNI 03-1974-1990. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
29
Menggunakan beton campuran sendiri dengan perbandingaan campuran 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr. serta memenuhi persyaratan SNI 03-1974-1990. Besi/baja beton yang ditawarkan dari jenis baja mild-steel dengan tegangan leleh
minimum 2.400 kg/cm2 (U24) dan seterusnya sesuai yang ditentukan, Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan SNI 07-0663-1995. Jika diperlukan bisa dilakukan perbaikan tanah di bawah pondasi. b. Pondasi Staal/ Memanjang Pasangan batu kali dengan ukuran lebar bawah sesuai dengan hasil hitungan struktur pondasi memanjang dengan kemampuan daya dukung tanah di lokasi. Batu yang dipakai harus bermutu baik, kuat, bersih, bersudut (tidak bulat), tidak retak, tidak porous, mempunyai berat jenis tidak kurang dari 2,6 ton/m². Batu kali yang dipakai adalah batu sungai yang dibelah atau batu gunung yang keras. Untuk pasangan batu kali biasa 1 PC : 4 pasir (t ipe 1). Untuk pasangan batu kali kedap air 1 PC : 2 pasir (t ipe 2).
4. KOLOM BANGUNAN UTAMA TPS 3R ( Bangunan Pengelolaan Sampah)
a. Dengan Beton Bertulang Menggunakan beton campuran sendiri dengan perbandingaan campuran 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr. serta memenuhi persyaratan SNI 03-1974-1990.
Mutu beton yang dicapai dalam pekerjaan beton minimal adalah K-225 dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SNI 03-1974-1990. Besi/baja beton yang ditawarkan dari jenis baja mild-steel dengan tegangan leleh minimum 2.400 kg/cm2 (U24) dan seterusnya sesuai yang ditentukan, Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan SNI 07-0663-1995. b. Dengan Baja Profil Adalah profil yang sesuai dengan hasil perhitungan struktur yang dilakukan oleh TFL Teknik dan sudah mempertimbangan pembebanan tambahan (angin dan gempa ) dengan mengacu pada tabel Baja Profil standar SNI. Profil baja dapat menggunakan IWF (wide Flange), Lipped Channel, T-Beam dan yang lainya dengan mempertimbangkan mutual check Baja yang sesuai dengan SNI dan Harga di lokasi TPS 3R. c. Dengan Konstruksi Kayu
Adalah luasan penampang kayu yang sesuai dengan hasil perhitungan struktur yang dilakukan oleh TFL Teknik dan sudah mempertimbangan pembeb anan tambahan (angin dan gempa) dengan mengacu pada tabel PPKI. Kalau tidak ditentukan lain maka semua kayu yang digunakan untuk bangunan harus kayu dengan mutu A sesuai dengan P.K.K.I. Semua kayu harus bebas dari Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
30
getah-getah, cacat-cacat kayu seperti mata kayu, retak-retak, bengkok dan sebagainya dan harus sudah mengalami proses pengeringan udara minimal 3 bulan. Sistim penyambungan dan penggabungan menggunakan peraturan Pembebanan Kayu Indonesia /PPKI
3.2.5 PERENCANAAN BANGUNAN PENDUKUNG Bangunan pendukung merupakan bagian tak terpisahkan dalam bangunan TPS 3R, yang merupakan bangunan penunjang dalam kegiatan TPS 3R. Adapun bangunan pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Bangunan pendukung keamanan (keamanan dalam bangunan TPS 3R maupun keamanan mesin-mesin dll). 2. Bangunan Pendukung Pengolahan Leachate (Lindi) 3. Bangunan pendukung bangunan utama (harus ada talut, jalan penghubung dll) 4. Green belt (sumur resapan, biopori, taman dll)
3.2.6 RESIKO SALAH PERENCANAAN 1. Bangunan tidak berfungsi secara optimal (banyak area kosong tidak berfungsi atau terlalu padat). 2. Tidak dipergunakan oleh masyarakat (salah tempat, diprotes warga, susah dalam operasionalnya, disuruh pindah oleh warga). 3. Bangunan miring, tergeser bahkan roboh.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
31
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
32
BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN 4.2
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN
Gambar 4.1 Skema pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya Keterangan : 1. Upah Tenaga Kerja tergantung dari masing-masing keahlian, dan dihitung perhari kerja yaitu 8 jam per hari. Upah tenaga kerja didapat dilokasi, dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan daftar Harga Satuan Upah Setempat. 2. Harga bahan/material untuk pelaksanaan fisik didasarkan pada setiap daerah/lokasi masing-masing (berdasarkan hasil survey di lokasi masing-masing). 3. Harga satuan upah dan bahan/material untuk dasar perhitungan Biaya Perencanaan didasarkan Harga Satuan Setempat. 4. Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan analisa untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan dengan menggunakan analisa SNI. 5. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah yang dihitung/berdasarkan analisa SNI. 6. Volume pekerjaan adalah besar volume atau kubikasi suatu pekerjaan yang dihitung berdasarkan gambar bestek dan gambar detail. 7. Rencana anggaran biaya suatu bangunan adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan (bahan dan upah) untuk menyelesaikan bangunan tersebut.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
33
4.2
BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN (BOP)
Biaya operasional pelaksanaan digunakan selama masa konstruksi (maksimal 3% dari total biaya konstruksi) untuk kegiatan antara lain : 1. rapat 2. operasional 3. transportasi dll.
4.3
BIAYA PELATIHAN KSM, MANDOR DAN TUKANG
Pelaksanaan pelatihan Teknis dan keuangan untuk KSM, mandor dan tukang dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) hari yang didanai oleh APBN melalui Satker PPLP Provinsi.
4.4
RENCANA BIAYA OPERASIONAL TPS 3R
Untuk kebutuhan biaya operasional selama 3 bulan pertama KSM dapat menggunakan dana tunai yang terkumpul saat membuka rekening bersama. Besarnya sesuai dengan dana operasional selama 3 bulan pertama.
4.5
BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
Dalam pengelolaan TPS 3R, perlu adanya biaya operasional agar TPS 3R dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam biaya operasional antara lain : 1. Biaya Personil a. Honor operator pengangkutan sampah b. Honor operator pemilahan dan pengomposan c. Honor penjaga TPS 3R 2. Biaya Langsung a. Bahan bakar mesin pencacah b. Bahan bakar motor sampah c. Biaya pemeliharaan mesin dan TPS Perhitungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1. Biaya tenaga kerja langsung Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi TPS 3R. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari : a. Operator mesin Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
34
b. Petugas pengangkutan c. Petugas pemilahan dan pengomposan 2. Biaya lahan (lahan langsung maupun tidak langsung) Bahan langsung seperti sampah, bioaktivator. Sedangkan bahan tidak langsung antara lain : bahan bakar minyak (BBM), karung untuk kemasan kompos, serta peralatan pendukung kegiatan yang masa pakainya maksimum 1 tahun atau sering disebut “barang habis pakai”, seperti selang, cangkul, emrat, golok, dan lain-laim 3. Biaya tidak langsung (overhead) Overhead adalah biaya yang dikeluarkan dan tidak berkorelasi secara signifikan terhadap kapasitas produksi, atau tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas produksi atau pengolahan sampah. Yang termasuk biaya overhead antara lain : a. Gaji staff administrasi b. Biaya listrik c. Biaya komunikasi d. Alat tulis kantor (ATK) e. Biaya keamanan dan sebagainya 4. Biaya pemeliharaan Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan rekondisi atau perbaikan terhadap seluruh infrastruktur operasional pengolahan sampah. Infrastruktur yang dipelihara terbagi dalam 2 golongan yaitu : bangunan dan mesin. Biaya pemeliharaan meliputi kegiatan perbaikan rutin/berkala maupun isidentil. Untuk menghitung biaya perawatan tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu : a. dihitung secara rinci per item kebutuhan pemeliharaan b. menggunakan angka presentase (misalnya 5%) dari harga beli dibagi umur barang tersebut. Tabel 4.1 Contoh Perhitungan Biaya Pemeliharaan Harga mesin Umur pakai Biaya perawatan (5%) Rp 10.000.000,5 500.000 : 5 = Rp 100.000 Untuk menentukan angka presentase tersebut sebaiknya ditanyakan kepada podusen mesin Untuk menghitung biaya perawatan bila data dan informasinya lengkap sebaiknya dilakukan dengan metode. Total biaya O&M (operational & mantainance) tersebut adalah merupakan Harga Pokok Pengolahan yang bermanfaat untuk melakukan Analisis Biaya Satuan. Perhitungan biaya O&M dapat dihitung keseluruhan proses maupun per unit kegiatan, misalnya unit kegiatan pengomposan. Format perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan tersebut dapat dilihat pada lampiran x.x
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
35
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
36
BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL 5.1
PROSES PENYALURAN DANA
1. Dana APBN Penyaluran dana APBN dilakukan melalui Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi dengan pola bantuan sosial. a. PPK/SATKER PPLP Provinsi membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dengan penanggung jawab atau Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setelah Dokumen RKM disahkan oleh Dinas / SKPD dan SATKER PPLP provinsi. b. Penyaluran dana bantuan sosial kepada KSM pelaksana swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : 1) 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana bantuan sosial apabila Dokumen RKM yang telah dilegalisasi oleh Dinas / SKPD dan SATKER PPLP provinsi dan SK Penetapan Penerima Manfaat; 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana bantuan sosial apabila pekerjaan telah mencapai 30%, dilengkapi dengan laporan fisik dan keuangan atas penggunaan pada tahap pertama (40%); 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana bantuan sosial apabila pekerjaan telah mencapai 60%, dilengkapi dengan laporan fisik dan keuanganatas pengunaan pada tahap kedua (30%). Untuk melakukan transfer dana ke KSM, KSM membuka rekening bersama di bank pemerintah setempat atas nama KSM yang ditandatangani oleh 2 (dua) pihak yaitu Ketua dan Bendahara KSM 2. Dana APBD Dana APBD digunakan sebagai pendampingan keberlanjutan program TPS3R. Penyaluran dana APBD dilakukan melalui SKPD kota/kabupaten sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku. 3. Dana Masyarakat Kontribusi dari masyarakat berupa: a. Dana tunai (on cash) untuk membuka Rekening KSM dan biaya awal operasional dan pemeliharaan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) b. Dana non tunai (in kind) berupa lahan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi dan lainlain c. Dana iuran masyarakat untuk operasional fasilitas TPS 3R dikumpulkan berdasarkan kesepakatan masyarakat calon pengguna/penerima manfaat. Pengumpulan dana masyarakat tersebut dilakukan oleh KSM. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
37
4. Sumber Dana Lain Sumber dana ini dapat berupa Dana CSR, Swasta dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari Program TPS3R
5.2
MEKANISME PENCAIRAN DANA
1. SUMBER DANA APBN a. Pencairan dana APBN dilakukan melalui SATKER/PPK PPLP di masing-masing Provinsi. b. Pencairan dilakukan setelah ada Surat permohonan pencairan dana dari KSM sesuai dengan prosentase progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan. c. Persyaratan pencairan dana : 1) Termin I (40%), pengajuan termin I KSM ke PPK/Satker PPLP provinsi dilengkapi dengan : a) Dokumen RKM lengkap dan telah disetujui oleh KSM, TFL, SATKER/PPK PPLP Provinsi, dan Dinas/SKPD. b) Surat Keputusan SATKER/PPK PLP Provinsi tentang penetapan penerima manfaat program TPS3R; c) SK pembentukan Tim Swakelola Masyarakat; d) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara SATKER/PPK PLP Provinsi dengan KSM tentang pemanfaatan dana bantuan sosial TPS3R; e) Rencana penggunaan dana 40% f) Rencana pengadaan barang dan jasa. 2) Termin II (30%), pengajuan termin II KSM ke PPK/Satker PLP Provinsi dilengkapi dengan : a) Laporan progres pelaksanaan fisik (minimal 30%) yang dilengkapi dengan dokumentasi fisik (foto). b) Laporan harian, mingguan, dan bulanan c) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana termin ke I . d) Rencana penggunaan dana 30%. 3) Termin III (30%), pengajuan termin II KSM ke PPK/Satker PLP Provinsi dilengkapi dengan : a) Laporan progres pelaksanaan fisik (minimal 60%) yang dilengkapi dengan dokumentasi fisik (foto) b) Laporan harian, mingguan, dan bulanan c) Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana termin ke II d) Rencana penggunaan dana 30% d. Pengajuan termin oleh KSM harus diketahui dan disetujui oleh TFL 3R dan Dinas /SKPD. e. Setiap laporan progres harus diverifikasi oleh TFL 3R dan Dinas / SKPD. contoh kasus : untuk mengantisipasi proses pencairan dana agar dapat dimanfaatkan sesuai rencana salah satu provinsi mengatur proses pencairan dana termin I (40%). Dokumen RKM dan Rencana penggunaan Dana 40% harus diketahui/disetujui seta ditandatangani oleh TFL sebagai bentuk tanggungjawab TFL dalam pencairan dana dan diketahui oleh Dinas/SKPD terkait, ini sebagai salah satu syarat pencairan dana tersebut. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
38
Permohonan pencairan dana diajukan oleh ketua kelompok penerima manfaat/KSM kepada pemegang anggaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Ketua KSM membuat surat permohonan pencairan dana dilampiri data pendukung persyaratan pencairan dana, diajukan kepada Satker PPLP Provinsi. Berkas surat permohonan perncairan dana setidaknya mencantumkan: 1) Identitas penerima manfaat/KSM (nama KSM, lokasi KSM) 2) Nama bank dan nomor rekening bank atas nama KSM 3) Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditranfer 4) Kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani ketua dan bendahara KSM dan diketahui TFL dan Dinas/SKPD terkait 5) Keterangan lain yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana dan operasional kegiatan di lapangan b. Surat permohonan beserta data pendukung persyaratan pencairan dana oleh TFL, kemudian dilakukan penelitian dan penelaahan menyangkut kebenaran dan keabsahannya oleh tim teknis dari Satker PPLP Provinsi. c. Setelah dilakukan penelitian dan penelaahan, surat permohonan beserta data pendukung selanjutnya disampaikan kepada PPK Satker PPLP Provinsi guna mendapatkan koreksi dan persetujuan. d. Surat permohonan beserta data pendukungnya yang sudah dikoreksi PPK selanjutnya diajukan ke KPA sebagai dasar proses pencairan dana. Proses transfer dana dari KPPN kepada rekening penerima bantuan sosial biasanya paling lama 5 (lima) hari setelah terbitnya SP2D. Kemudian penarikan dana bantuan sosial pada bank dilakukan sebagai berikut : a. Penarikan/pencairan dana bantuan sosial pada bank yang telah ditunjuk hanya dapat dilakukan oleh Ketua KSM dan Bendahara KSM setelah bukti penarikan dana ditandatangani oleh Ketua KSM dan Bendahara KSM dan telah diverifikasi/mendapat rekomendasi dari TFL dan Dinas/SKPD terkait. b. Proses pencairan dana bantuan sosial dari bank dilakukan secara bertahap sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. c. Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya. 2. SUMBER APBN BELANJA MODAL Untuk pengadaan peralatan penunjang operasional TPS3R yang saat ini menggunakan sumber dana APBN Belanja Modal*), mekanismenya menggunakan metode dengan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan Pepres 70 Tahun 2012. *) hanya berlaku di Tahun 2014
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
39
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
40
BAB VI MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA 6.1
PRINSIP DASAR PENGADAAN
Pelaksanaan kegiatan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan kegiatan swakelola oleh masyarakat, dimana KSM dipilih selaku pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. Pengadaan barang/jasa pada TPS 3R diselenggarakan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan skala kawasan, oleh karena itu, pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat dalam TPS 3R berpendekatan pada prinsipprinsip penyelenggaraan program dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang ditetapkan. Pengadaan barang/jasa agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi, teknis dan keuangan, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. 6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
41
6.2 ETIKA PENGADAAN Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 2. Bekerja secara mandiri dan menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa; 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
6.3 TIM PENGADAAN Tim Pengadaan barang/jasa pada kegiatan TPS 3R di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Tim Pengadaan barang/jasa merupakan anggota Tim Swakelola KSM yang pembentukanya ditetapkan dengan Surat Keputusan penanggung jawab kelompok masyarakat/Ketua KSM. 2. Orang-orang yang duduk dalam Tim Pengadaan adalah anggota masyarakat yang mempunyai integritas, jujur, tidak mempunyai kepentingan pribadi serta dipilih secara demokratis oleh masyarakat. 3. Jumlah tim pengadaan barang/jasa harus ganjil (ditetapkan 3 atau 5 orang), tergantung dari nilai barang/jasa yang akan dilelangkan. Untuk yang nilainya antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta tim pengadaan 3 orang, sedangkan untuk yang nilainya diatas Rp. 200 juta maka tim pengadaan ditetapkan 5 orang. Hal ini untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Susunan Tim pengadaan barang/jasa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. 4. Barang/jasa yang akan diadakan untuk pembangunan fisik harus memenuhi kebutuhan sesuai RKM (DED dan RAB) yang telah verifikasi TFL disetujui oleh PPK/Satker PPLP Propinsi,dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
42
5. Pengadaan jasa sewa alat /alat berat harus memperhitungkan tingkat efisiensi penggunaan dana bantuan sosial dan efektifitas pelaksanaan sehingga program ini benar-benar dapat memberikan pendapatan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Serta dipastikan penggunaan alat yang disewa dalam kegiatan fisik di lapangan memang benar-benar tidak bisa di kerjakan oleh masyarakat setempat.
6.4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGADAAN Tugas dan tanggung jawab tim pengadaan adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan daftar barang/jasa dan pekerjaan yang akan diadakan dan sekaligus menyiapkan spesifikasi teknisnya; 2. Membuat rencana pembeliaan barang berdasarkan (jenis barang/jasa dan ketersediaan penyedia barang/jasa) dan jadwal rencana pelaksanaan pengadaan. 3. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dapat dilakukan dengan pengadaan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa. Pangadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 4. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 200.000.000 dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung pasca kualifikasi, metode pemasukan dokumen satu sampul. Proses Pemilihan Langsung pasca kualifikasi satu sampul meliputi a. Pengumuman b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan c. Pemberian penjelasan d. Pemasukan dokumen penawaran e. Pembukaan dokumen penawaran f. Evaluasi penawaran g. Evaluasi kualifikasi h. Pembuktian kualifikasi i. Pembuatan berita acara hasil pelelangan j. Penetapan pemenang k. Pengumuman pemenang l. Sanggahan, dan m. Sanggahan banding (apabila diperlukan)
6.5 RENCANA PENGADAAN Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam rencana pengadaan adalah sebagai berikut: 1. Tentukan jenis-jenis bahan / alat yang akan dibeli / sewa. a. Pembelian material / alat harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dilapangan pada Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
43
2.
3.
4.
5.
saat itu, sebab jika pembelian terlampau banyak (tidak terkontrol) maka dapat berlebih (merupakan pemborosan), akibatnya dana yang ada bisa tidak cukup untuk membeli bahan lain atau membayar upah, dan lain-lain. b. Harus memperhatikan kecukupan dana yang ada untuk kebutuhan lain, misalnya membayar upah pekerjaan dilapangan (pemasangan bahan yang dibeli). Hal ini penting untuk menjaga agar kegiatan dilapangan tetap berjalan terus-menerus (ada kemajuan pekerjaan). Jangan sampai dilakukan pembelian bahan/alat tetapi tidak dapat dipasang dilapangan karena tidak ada dana untuk membayar upah kerja; c. Harus memperhatikan kemampuan gudang untuk menyimpan bahan/alat yang dibeli secara baik dan aman, karena pembelian material tanpa mempertimbangkan kapasitas ruang penyimpanan atau gudang dapat mengakibatkan kerusakan/hilangnya bahan/material sebelum digunakan. d. Harus dilakukan evaluasi terhadap pengiriman/penerimaan material yang berakibat terjadinya kemungkinan volume pembelian yang akan melebihi volume RAB. Tetapkan Toko/Pemasok yang akan memasok bahan/alat. Acuan yang digunakan adalah Daftar Toko/Pemasok yang telah ditentukan berdasarkan berita acara hasil survey toko material. KSM membuat Surat Pesanan Bahan/Alat yang ditujukan kepada Toko/Pemasok yang dipilih. Penting untuk diperhatikan bahwa surat pesanan ini agar sampaikan juga ke bagian bendahara untuk persiapan pembayarannya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan baik internal KSM/warga maupun dengan pihak pemasok itu sendiri. Bahan yang diterima di proyek harus diperiksa kesesuaian jumlah dan kualitasnya, kemudian dicatat pada Nota Penerimaan Bahan untuk selanjutnya dapat langsung dipergunakan dilapangan atau disimpan sementara digudang dengan aman dan baik. Penting untuk diperhatikan, agar Nota Penerimaan Bahan/Alat ini juga disampaikan kebagian bendahara/keuangan untuk pembayarannya. Tatacara pembayaran material/alat dilakukan oleh bendahara atau bagian keuangan atau petugas khusus yang telah ditetapkan oleh KSM untuk tugas itu.
6.6 PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT Secara umum pengadaan barang/jasa oleh masyarakat dan sewa alat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut: 1. Pengadaan barang/jasa yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti pengikatnya cukup berupa bukti pembelian/nota pembelian pembayaran dengan materai sesuai ketentuan. 2. Pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang melalui penawaran tertulis dari penyedia barang yang bersangkutan, dan bukti pengikatannya berupa kuitansi dengan materai sesuai ketentuan. Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
44
3. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta riupiah) dilakukan oleh tim pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang yang berbeda serta memilih penawaran dengan harga terendah, dan bukti pengikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai sesuai ketentuan. 4. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta) dilakukan oleh tim pengadaan yang berjumlah 5 orang dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah, dan bukti pengikatannya berupa Surat Perjanjian dengan sesuai ketentuan.
6.7 PENGGUNAAN METERAI Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undangundang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut: 1. yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai; 2. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); 3. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Cara mempergunakan meterai tempel : 1. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai. 2. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan. 3. Pembubuhan tanda tangan dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas Meterai tempel. 4. Jika digunakan lebih dan satu Meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua Meterai tempel dan sebagian di atas kertas. 5. Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Meterai tempel tetapi tidak memenuhi ketentuan di atas, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
45
6.8 PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN PIHAK KETIGA Seluruh pelaksanaan pekerjaan prasarana dan sarana TPS 3R yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat diprioritaskan untuk dilaksanakan seluruhnya oleh warga sendiri. Namun demikian bila pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana TPS 3R tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat baik secara keseluruhan maupun sebagian maka dapat saja pekerjaan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga (kelompok kerja atau subkontrak) yang lebih mampu. Pekerjaan yang dapat dikerjakan secara subkontrak melalui Pihak Ketiga adalah pekerjaan yang dianggap tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat karena memerlukan keahlian khusus (misalnya pengadaan dan pemasangan rangka atap, dsb) atau pembelian barang (pabrikan) yang membutuhkan ketrampilan tertentu, dengan ketentuan: 1. Pekerjaan bukan merupakan pekerjaan utama 2. Pekerjaan tersebut telah dievaluasi dan mendapat rekomendasi dari TFL dan Satker PPLP Provinsi Dalam pelaksanaannya, KSM akan melakukan pengawasan terhadap kinerja subkontraktor/pemasok melalui Tim Pengawas KSM. Dalam melakukan pengawasan, KSM juga akan melakukan pertemuan-pertemuan pekerjaan yang telah dicapai oleh subkontraktor/pemasok serta permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan. Disamping pelaksanaan pekerjaan sendiri oleh masyarakat, KSM juga dapat secara langsung melakukan teguran-teguran di lapangan baik lisan maupun tertulis kepada subkontraktor terhadap kualitas pekerjaan maupun kemampuan tukang yang tidak memadai. Setiap kontrak yang selesai dilaksanakan oleh subkontraktor akan diperiksa oleh KSM terlebih dahulu, kemudian dievaluasi oleh tim pengawas.
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
46
BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KSM DAN SATKER PPLP PROVINSI Setelah dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) disahkan, PPK Satker PPLP Provinsi dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) untuk pelaksanaan kegiatan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)setidaknya memuat memuat : 1. Identitas para pihak 2. Dasar hukum 3. Tujuan Perjanjian Kerjasama 4. Ruang lingkup pekerjaan 5. Lokasi pekerjaan 6. Jangka waktu pelaksanaan 7. Hak dan Kewajiban para pihak 8. Sumber dan Jumlah dana 9. Mekanisme pembayaran 10. Keadaan memaksa (force majeure) 11. Sanksi 12. Perselisihan 13. Penutup
Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat
47
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R
BUKU 3
KATA PENGANTAR Pelaksanaan program pengurangan kuantitas sampah sebagai program pada skala nasional telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran. Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R tersebut, maka dibutuhkan buku panduan yang memuat tata cara pemilihan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pilihan-pilihan teknologi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman yang telah disusun ini terdiri dari 6 (enam) jilid buku, yaitu: 1. Buku 1, memuat “Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 2. Buku 2, memuat “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 3. Buku 3, memuat “Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 4. Buku 4, memuat “Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 5. Buku 5, memuat “Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 6. Buku 6, memuat “Lampiran dan Format Pelaporan” Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat ini dapat memahami tata laksana dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini serta menerapkannya pada pelaksanaan TPS-3R Berbasis Masyarakat di lokasi sasaran. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan tetap terbuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPS 3R Berbasis Masyarakat, untuk memberikan masukan serta saran dan kritik atas buku ini, guna mengoptimalkan hasil dan kebermanfaatan dari pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini. Jakarta, May 2014 Direktur Jenderal Cipta karya Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.
DAFTAR ISI BUKU 3 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BAB I PRA PELAKSANAAN PROGRAM TPS 3R 1.1 Persiapan Pelaksanaan 1.2 Pengadaan Barang dan Jasa 1.3 Penyusunan Tim Pelaksanaan Pembangunan
1 1 2 2
BAB II PELAKSANAAN KONSTRUKSI 2.1 Pelaksanaan Konstruksi oleh Kelompok Masyarakat 2.2 Pelaksanaan Konstruksi oleh Pihak Ketiga 2.3 Keterbukaan Informasi 2.4 Etika Pelaksanaan Pekerjaan 2.5 Pelaksanaan Konstruksi 2.6 Pengadaan Peralatan Pengolah Sampah 3R 2.7 Administrasi dan Pelaporan 2.8 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
5 5 6 6 7 8 9 10 10
BAB III PASCA PELAKSANAAN FISIK 3.1 Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 3.2 Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya 3.3 Laporan Akhir Pekerjaan 3.4 Serah Terima Infrastruktur
13 13 13 14 14
BAB I PRA-PELAKSANAAN PROGRAM TPS 3R Pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman merupakan realisasi dari proses perencanaan yang sudah dimusyawarahkan dalam Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Maksud diterbitkannya Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas TPS3R berbasis masyarakat ini adalah untuk membantu pelaku di lapangan yang akan melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TPS3R. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tahapan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman.
1.1.
pelaksanaan
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dapat mulai dilakukan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Proses pembangunan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dari KSM yang didampingi oleh TFL 3R dan/atau subkontrak. Dalam rangka pelaksanaan diperlukan persiapan sebagai berikut : 1. Melakukan kaji ulang pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja serta pekerjaan persiapan lainnya, yaitu sebagai berikut: a. Pengukuran lapangan (dengan menggunakan alat ukur theodolite/waterpass, meteran); b. Pembersihan lahan/land clearing; c. Penyiapan lokasi, sebagai tindak lanjut dari land clearing, dengan pelaksanaan pemasangan patok bowplank; d. Penyiapan untuk pengaman pekerjaan; 2. Melakukan kaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (S Curve) serta jadwal kebutuhan bahan/material dan peralatan 3. Informasi tentang awal dan akhir musim hujan secara umum; 4. Mengajukan kebutuhan bahan/material dan peralatan kepada ketua KSM untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan. 5. Menghitung dan mengatur tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Pengaturan tenaga kerja di lapangan penting sekali bila kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan menerapkan metode kerja Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development). Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tenaga kerja di tapak pekerjaan :
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
1
a.
b.
c.
1.2.
Mobilisasi Pekerja. Rencana penggunaan tenaga kerja harus disiapkan jauh sebelumnya agar penduduk setempat dapat mempersiapkan diri apabila tenaga kerja mereka diperlukan. Tenaga kerja yang tersedia harus dipastikan agar jumlahnya tercukupi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tenaga kerja diusahakan memakai tenaga kerjadi sekitar lokasi pekerjaan dengan melibatkan kaum perempuan (dibuktikan dengan absensi tenaga kerja yang menyatakan jenis kelamin); Menetapkan tugas-tugas harian. Tujuannya untuk memungkinkan agar rata-rata pekerja menyelesaikan kerja sehari dalam waktu sekitar 75% dari jam kerja normal. Metode ini hanya digunakan pada tahap awal, untuk selanjutnya ditentukan melalui percobaan di tempat kerja. Memberikan kesempatan kerja kepada kaum perempuan.
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pelaksanaan kegiatan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakatmerupakan kegiatan swakelola oleh masyarakat, dimana KSM ditunjuk selaku pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. Pengadaan barang/jasa pada TPS 3R diselenggarakan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan skala kawasan, oleh karena itu, pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat dalamTPS 3R berpendekatan pada prinsipprinsip penyelenggaraan program dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang ditetapkan. Secara umum pengadaan barang/jasa oleh masyarakat dan sewa alat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Untuk proses pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada buku 2 bab 6.
1.3.
PENYUSUNAN TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan tim pelaksanaan pembangunan terdiri dari : 1. Satu Kepala Pelaksana atau lebih. Kepala Pelaksana mewakili Ketua KSM dalam memberikan arahan serta mengawasijalannya pelaksanaan di lapangan, baik dari segi teknik maupun administrasi, dan sebagai penghubung dengan pihak luar (toko / supplier / kontraktor). Kepala Pelaksana adalah Ketua Unit Teknis KSM atau anggota KSM lain yang mampu untuk mengemban tugas tersebut. 2. Satu orang Mandor atau lebih. Mandor adalah orang yang menguasai pekerjaan lapangan sesuai dengan jenis pekerjaannya, dan berfungsi membantu Kepala Pelaksana dalam menangani satumaçam pekerjaan atau lebih. Mandor sebaiknya adalah anggota Unit Kerja Teknis atau orang lain yang terampil/menguasai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
2
3.
Bendahara/Administrasi Kegiatan adalah orang yang menguasai sistem pembukuan kegiatan, dan berfungsi sebagai pembantu Kepala Pelaksana dalam masalah administrasi keuangan lapangan, seperti pembelian material, pengeluaran untuk pekerja, dan sebagainya. Bendahara/Administrasi Kegiatan adalah Ketua Unit Pengelola Keuangan/Bendaharawan KSM
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
4
BAB II PELAKSANAAN KONSTRUKSI 2.1 PELAKSANAAN KONSTRUKSI OLEH KELOMPOK MASYARAKAT Pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pada prinsipnya direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat. Sedangkan untuk pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). Pelaksanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R mulai dilakukan segera setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Proses pembangunan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dari KSM dengan bimbingan TFL 3R. Proses pelaksanaan pembangunan TPS 3R meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti perencanaan pekerjaan, penyiapan lokasi, pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi, sewa alat, dan jumlah tenaga kerja, jadwal waktu pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana. Hal mendasar dalam pembangunan TPS3R Berbasis Masyarakat melalui pola bantuan sosial adalah adanya perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan masyarakat selaku penerima manfaat bantuan sosial sebagai subyek dalam pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan secara partisipatif dan gotong-royong, transparat, accountability, serta memanfaatkan tukang - pekerja khusus yang ada di kampung atau dari kampung sekitarnya sehingga masyarakat lebih kuat rasa memilikinya pada prasarana dan sarana TPS3R. Ketentuan upah tenaga kerja didasarkan pada harga pasar di kampong tersebut. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai. Secara keseluruhan pelaksanaan, KSM akan didampingi oleh TFL 3R dan setiap minggu dilakukan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan-kemajuan pekerjaan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan. Dalam pertemuan – pertemuan tersebut sekali waktu perlu dihadiri Dinas / SKPD terkait di Kota/Kabupatendan Provinsi. Setiap pekerjaan yang selesai dilakukan akan dievaluasi oleh tim pengawas yang terdiri dari unsur Satker PPLP Provinsi, Dinas/SKPD terkait, TFL dan masyarakat.
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
5
2.2 PELAKSANAAN KONSTRUKSI OLEH PIHAK KETIGA Pekerjaan yang dapat dikerjakan secara subkontrak melalui Pihak Ketiga adalah pekerjaan yang dianggap tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat karena memerlukan keahlian khusus atau pembelian barang (pabrikan) yang membutuhkan ketrampilan tertentu, dengan ketentuan: 1. Pekerjaan bukan merupakan pekerjaan utama 2. Pekerjaan tersebut telah dievaluasi dan mendapat rekomendasi dari TFL, Dinas/SKPD terkait dan Satker PPLP Provinsi Dalam pelaksanaannya, KSM dan TFL3R akan melakukan pengawasan terhadap kinerja subkontraktor/pemasok. Dalam melakukan pengawasan, KSM dan TFL3R juga akan melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam rangka memantau kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh subkontraktor/pemasok serta permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan. Disamping pelaksanaan pekerjaan sendiri oleh masyarakat, KSM dan TFL3R juga dapat secara langsung melakukan teguran-teguran di lapangan baik lisan maupun tertulis kepada subkontraktor terhadap kualitas pekerjaan maupun kemampuan tukang yang tidak memadai. Setiap kontrak yang selesai dilaksanakan oleh subkontraktor diperiksa oleh KSM dan TFL3R.
2.3 KETERBUKAAN INFORMASI Dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Sosia lProgram TPS 3R, KSM berkewajiban menyampaikan Informasi di Papan Informasi dan Pemasangan Papan Proyek. Papan informasi merupakan papan pemberitahuan atau pengumuman dengan ukuran tertentu yang terbuat dari papan kayu, memuat informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lokasi tertentu. Papan informasi tersebut dipasang di tempat strategis agar mudah terlihat dan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utama digunakan papan informasi adalah untuk: 1. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan secara terbuka 2. Mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengoperasian dan pemeliharaan 3. Mempermudah masyarakat untuk turut mengawasi secara langsung pelaksanaan kegiatan fisik dan penggunaan dana kegiatan Papan informasi dipasang di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Jenis informasi minimal yang harus tercantum dalam papan informasi antara lain: 1. Nama Kecamatan/Desa/kampung dan alamat KSM 2. Nama kegiatan 3. Jumlah dana kegiatan yang diterima masyarakat melalui rekening KSM Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
6
4. Jumlah kontribusi masyarakat dan atau swasta 5. Sistem pencairan dana 6. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 7. Laporan pertanggungjawaban pencairan dan penggunaan dana Agar informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Papan informasi harus dipasang di tempat yang banyak dikunjungi orang tetapi aman dari gangguan 2. Papan informasi harus dipasang agak tinggi agar tidak mudah dirusak 3. Tulisan agak besar, kalimat sederhana dan singkat disertai gambar berwarna agar menarik perhatian dan minat pembacanya 4. Papan informasi dilindungi kaca atau plastik untuk mengurangi kemungkinan informasi dirusak orang 5. Informasi yang ditempel di papan informasi dapat berupa fotokopi atau tulisan tangan, asalkan jelas dan terbaca dengan baik. Informasi harus selalu diperbaharui.
2.4 ETIKA PELAKSANAAN PEKERJAAN Seluruh pihak yang terkait dalam penyaluran Bantuan Sosial memenuhi etika pelaksanaan konstruksi sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pengadaan barang; 2. Bekerja secara operasional, mandiri atas dasar kejujuran dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan; 3. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam rapat lapangan sesuai kesepakatan dengan pihak terkait; 4. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan ini; 5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 6. Menghindari dan mencegah pertentangan dengan pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung; 7. Tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan berupa apapun kepada siapa saja yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
7
2.5 PELAKSANAAN KONSTRUKSI Pelaksanaan Konstruksi secara garis besar adalah: 1. Penjelasan teknis konstruksi dilakukan oleh Ketua KSM dengan didampingi oleh TFL Teknis kepada seksi atau Tim Pelaksana Pembangunan, tukang, mandor dan masyarakat pengguna; 2. Pekerjaan konstruksi dilakukan oleh tukang yang dipekerjakan oleh tim pelaksana, sedangkan supervisi dilakukan oleh tim pengawas; 3. Pekerjaan perencanaan sarana TPS 3Rdan rencana konstruksi diperlihatkan kepada calon masyarakat pengguna; 4. Wakil dari KSM dan mandor melakukan pengawasan setiap hari di lokasi; 5. Masyarakat ikut melakukan gotong-royong. Pelaksanaan konstruksi oleh masyarakat mempergunakan organisasi dan sumber daya yang telah disusun dalam rembug kampung, dan langsung dapat melaksanakan pekerjaan dengan sumber pendanaan dari Rekening KSM, dimana penggunaannya dibukukan sesuai dengan peraturan yang ada. TFL mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadap kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Pelaksanaan konstruksi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan di tingkat kampung dilakukan oleh masyarakat sendiri (partisipasi masyarakat) melalui suatu wadah Tim Pelaksana yang dibentuk KSM. 2. Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud pemberdayaan dan memberi kesempatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan. 3. Tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan diutamakan dari masyarakat setempat. 4. Tenaga kerja diberi upah sesuai dengan norma yang wajar di kampung tersebut dan tidak melebihi harga satuan Kabupaten/ Kota. 5. Bila ada bagian pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja di kampung tersebut, maka KSM dapat mencari tenaga yang dibutuhkan dari tempat lain. 6. Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya pembantu umum (seperti tenaga angkut, tenaga galian, dsb) akan ditangani oleh masyarakat sendiri secara gotong royong, dan hal tersebut merupakan bagian konstribusi masyarakat. KSM dan Masyarakat dengan dukungan PPK secara terus menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan, seperti pembelian material, kualitas pekerjaan, periode pembayaran, administrasi keuangan, dsb. Hal ini untuk mempercepat langkah-langkah yang dapat segera diambil bila terdapat penyimpangan dari gambar perencanaan/DED yang ada dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
8
Secara umum pekerjaan yang dilaksanakan dalam Pembangunan TPS 3R, meliputi: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Standar, yaitu : a. Pekerjaan Tanah b. Pekerjaan Pondasi dan Lantai Kerja c. Pekerjaan Pasangan d. Pekerjaan Struktur e. Pekerjaan Kusen f. Pekerjaan Elektrikal g. Pekerjaan Lantai h. Pekerjaan Sanitasi (WC dan saluran drainase) i. Pekerjaan kolam IPL j. Pekerjaan Cat k. Pekerjaan pemasangan pagar l. Pekerjaan Lain-lain m. Pekerjaan Atap 3. Pekerjaan Non Standar, yaitu : a. Pekerjaan Arsitektur b. Pekerjaan Listrik Jenis dan volume kegiatan secara rinci diuraikan dalam Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2.6 PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH SAMPAH 3R Selain bangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R, dalam pengolahan sampah 3R skala kawasan diperlukan juga peralatan pengolah sampah 3R yang digunakan untuk membantu proses pengolahan sampah. Pemilihan peralatan pengolah sampah 3R yang akan digunakan disesuaikan dengan teknologi pengolahan sampah pada lokasi terpilih. Selain itu, perlu diperhatikan juga kemampuan KSM atau masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan peralatan pengolah 3R. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas dengan baik dan bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharannya. Peralatan pengolah sampah 3R antara lain : 1. Wadah atau tempat untuk sampah terpilah di rumah tangga, berupa plastik sampah, tong/bin sampah yang merupakan tanggung jawab dari warga 2. Peralatan untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah, berupa gerobak sampah, becak sampah, becak motor, kendaraan roda 3 dilengkapi bak sampah yang sudah disekat untuk memilah sampah. 3. Peralatan pengomposan sampah, berupa mesin pencacah sampah, mesin pengayak/penyaring sampah, starter mikroba, dsb Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
9
4. 5.
Peralatan untuk mengolah sampah non organiK (merupakan tahap pengembangan ) Peralatan peraga untuk kampanye/sosialisasi Berupa stiker, poster, leaflet, dsb
2.7 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN Bagian lain dari pengawasan dan pengendalian pelaksanaan adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dan proses pekerjaan di lapangan. Catatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan, yang dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. Unit Keuangan harus melakukan pencatatan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pendukung untuk pengeluaran dana. Dokumen pendukung tersebut diantaranya : bukti pembelian, kuitansi, bon, nota pembayaran, faktur dan sebagainya. Seluruh catatan dan dokumen pendukung penggunaan dana tersebut harus tersedia pada waktu diadakan pemeriksaan oleh pihak berwenang dari SKPD Kabupaten/Kota, atau provinsi. Catatan atau dokumen pendukung harus bersifat akuntabel dan transparan. TFL bertugas untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada KSM dalam urusan administrasi dan pelaporan tersebut. KSM berkewajiban untuk melaporkan kemajuan kegiatan masyarakat setiap bulan sesuai dengan Tatacara Pelaksanaan 3R berupa laporan kemajuan fisik dan penyerapan dana dan ditempel pada papan informasi. KSM harus menginformasikan kontrak kerjasama dengan pemasok/subkontraktor, bila ada, melalui papan informasi. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dibuat dengan memperhatikan 1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dilaporkan oleh KSM kepada PPK secara berkala setiap bulan. 2. Pencapaian target fisik dicatat dan dievaluasi serta dibuat laporan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai. 3. Penggunaan bahan/material, tenaga kerja dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 4. Dokumentasi pekerjaan berupa dokumentasi pelaksanaan konstruksi dan proses penentuan kesepakatan selama masa konstruksi (rembug warga, rapat, sosialisasi, dsb)
2.8 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progres harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah pekerja yang berpartisipasi. Selain itu juga dilakukan Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
10
pemantauan terhadap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam seperti cuaca, ataupun bencana alam. Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh KSM dan dibantu TFL. Dalam tahap ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu diharapkan masyarakat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk: 1. Pengendalian Mutu; 2. Pengendalian Kuantitas/Volume Pekerjaan; 3. Pengendalian Waktu; dan 4. Pengendalian Biaya. Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu : 1. Penyimpanan Bahan/Material. Bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah diperiksa oleh pengawas dan terlindungi kualitasnya. 2. Metode Pengangkutan Material/Campuran Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan pelaksanaan pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat mengenakan pembatasan bobot pengangkutan untuk melindungi setiap jalan dan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi. 3. Pengujian/Pemeriksaan Material Material yang akan digunakan harus diinspeksi oleh pengawas. Bila perlu pengawas dapat melaksanakan pemeriksaan ulang material/ bahan-bahan yang telah tersimpan sebelumnya. 4. Pengendalian Kuantitas/Volume Pengendalian Kuantitas, dilakukan untuk mengecek bahan-bahan/ campuran yang ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. Pengawas akan memeriksa bahanbahan/campuran berdasarkan atas batas toleransi pembiayaan. Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik kualitas dan peryaratan lainnya, maka pengukuran kuantitas dilakukan agar kuantitas pekerjaan benar-benar terukur dengan baik sesuai dengan pembiayaan dan disetujui. 5. Pengendalian Waktu Di dalam pelaksanaan konstruksi, hubungan antara tenaga kerja, alat berat, dan jumlah jam per hari dengan waktu pelaksanaan penyelesaian sangat erat.
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
11
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
12
BAB III PASCA PELAKSANAAN FISIK 3.1 PEMBUATAN LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) adalah laporan yang ditandatangani oleh Ketua KSM dengan diketahui TFL 3R dan Dinas/SKPD terkait kota/Kabupaten untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh Satker PPLP Provinsi. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan Uji Coba. Uji Coba dilakukan bersama-sama Satker PPLP Provinsi, TFL, Dinas/SKPD terkait di kota/kabupaten dan Pemerintah Desa. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh pertanggung-jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB).
3.2 PEMBUATAN REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) penerima manfaat membuat rincian Realisasi Kegiatan dan Biaya berikut rekapitulasinya dan diperiksa/disetujui TFL 3R dan Dinas/SKPD Kota/Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk penjelasan tentang apasaja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana bantuan Bantuan Sosial. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi pada saat LP2K dibuat di lapangan. Hal-hal yang harus dicatat meliputi harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besar dan distribusi dana dari setiap kegiatan. Catatan harus berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan pelaporan harian. Pada prinsipnya pembuatan RKB merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian adalah denah atau lay out, peta situasi, detail konstruksi dan lain-lain. Jika terjadi perubahan pada infrastruktur terbangun, dilakukan perubahan pada gambar dan harus dituangkan dalam berita acara revisi.
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
13
3.3 LAPORAN AKHIR PEKERJAAN Laporan akhir pekerjaan dibuat oleh KSM sebagai pihak penerima manfaat bantuan sosial, yang memuat : 1. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 2. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) 3. Berita Acara Perubahan Pekerjaan (Adendum/Amandemen Kontrak) 4. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 5. Berita Acara Uji Coba 6. Gambar Pelaksanaan (As built Drawing) 7. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan (progres 0%, 30%, 60%, 100%) dan dokumentasi proses kesepakatan (rembug warga/sosialisasi) Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh KSM dibantu TFL untuk disampaikan kepada Satker PPLP Provinsi selambat-Iambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan. Jika sampai batas waktu tersebut dokumen penyelesaian belum bias dituntaskan, maka Ketua KSM dan TFL diketahui Dinas/SKPD Kota/Kabupaten harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesaiannya untuk disampaikan kepada Satker PPLP Provinsi.
3.4 SERAH TERIMA INFRASTRUKTUR Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KSM 3R kepada Satker PPLP Provinsi dilakukan setelah Pembangunan prasarana dan sarana TPS 3R selesai dilaksanakan. Urut-urutan penyerahan hasil pekerjaan adalah sebagai berikut : 1. Setelah pelaksanaan pekerjaan TPS 3R selesai 100%, KSM menyerahkan pekerjaan kepada PPK Satker PPLP Provinsi. 2. PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3. Selanjutnya dilakukan dengan proses serah terima pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana TPS 3R kepada tim operasional dan pemeliharaan KSM dengan diketahui Lurah dan Dinas/SKPD terkait di Kota/Kabupaten.
Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
14
TATA CARA PILIHAN TEKNOLOGI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R
BUKU 4
KATA PENGANTAR Pelaksanaan program pengurangan kuantitas sampah sebagai program pada skala nasional telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran. Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R tersebut, maka dibutuhkan buku panduan yang memuat tata cara pemilihan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pilihan-pilihan teknologi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman yang telah disusun ini terdiri dari 6 (enam) jilid buku, yaitu: 1. Buku 1, memuat “Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 2. Buku 2, memuat “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 3. Buku 3, memuat “Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 4. Buku 4, memuat “Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 5. Buku 5, memuat “Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 6. Buku 6, memuat “Lampiran dan Format Pelaporan” Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat ini dapat memahami tata laksana dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini serta menerapkannya pada pelaksanaan TPS-3R Berbasis Masyarakat di lokasi sasaran. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan tetap terbuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPS 3R Berbasis Masyarakat, untuk memberikan masukan serta saran dan kritik atas buku ini, guna mengoptimalkan hasil dan kebermanfaatan dari pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini. Jakarta, May 2014 Direktur Jenderal Cipta karya Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.
DAFTAR ISI BUKU 4 TATA CARA PILIHAN TEKNOLOGI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BAB I PENDAHULUAN 1.1 Umum 1.2 Tujuan
1 1 1
BAB II PERALATAN PEWADAHAN
3
BAB III ALAT PENGUMPULAN SAMPAH
7
BAB IV ALAT PENCACAH SAMPAH DAN PENGAYAK KOMPOS 4.1 Alat Pencacah Organik (Chopper) 4.2 Alat Pengayak Kompos
11 11 13
BAB V METODA PENGOMPOSAN SAMPAH 5.1 Dasar-Dasar Pengomposan 5.2 Bahan-Bahan yang dapat Dikomposkan 5.3 Pengomposan Aerob 5.3.1 Pembuatan Kompos Skala Rumah Tangga dengan Keranjang Takakura 5.3.2 Pembuatan Kompos Rumah Tangga dengan Bak/Tong Plastik 5.3.3 Komposter Rumah Tangga (Ditanam) 5.4 Pengomposan Sampah Skala Kawasan 5.4.1 Pengomposan dengan Metoda Lajur Terbuka (Open Windrow) 5.4.2 Pengomposan Skala Kawasan dengan Metoda Cetakan (Caspary) 5.4.3 Pengomposan Skala Rumah Tangga dengan Sistem Bak Terbuka (Open Bin) 5.4.4 Pengomposan dengan Metoda Takakura Susun 5.5 Kelebihan dan Kekurangan Metoda Pengomposan
15 15 16 16 17 18 20 23 26 33 37 43 46
LAMPIRAN ALTERNATIF PENGOLAHAN SAMPAH SECARA ANAEROB
47
1. SISTEM KOMUNAL INSTALASI PENGOLAHAN ANAEROBIK SAMPAH (SIKIPAS)
49
BAB I PENGENALAN MODUL SIKIPAS 1.1 Pengolahan Sampah Proses Anaerobik 1.2 Gas bio dan Manfaatnya 1.3 Pemahaman Modul SIKIPAS
51 51 52 53
BAB II PERENCANAAN MODUL SIKIPAS 2.1 Sarana dan Prasarana Modul SIKIPAS 2.2 Perencanaan Modul SIKIPAS
59 60 60
BAB III PROSEDUR PENGOPERASIAN-PEMELIHARAAN-PERAWATAN MODUL SIKIPAS 3.1 Prosedur Standar Pengoperasian Modul SIKIPAS 3.2 Pemeliharaan dan Perawatan 3.2.1 Pemeliharaan dan Perawatan Unit Sampah 3.2.2 Pemeliharaan dan Perawatan Unit Asidogenesis-Metanogenesis Air Lindi 3.2.3 Pemeliharaan dan Perawatan Pompa Resirkulasi Air Lindi 3.2.4 Pemeliharaan dan Perawatan Unit Penampungan Gas Bio 3.2.5 Pemeliharaan dan Perawatan Alat Penekan Sampah Manual 3.2.6 Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengayak Kompos Padat 3.2.7 Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pencacah Sampah Organik
77 77 88 88 88
2. MULTY DRUM COMPOSTER
91
3. BIOMETHAGREEN
99
4. KSM SINAR KENALI
107
89 89 89 90 90
BAB I PENDAHULUAN 1.1
UMUM
Mengacu pada buku 2 tentang “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat”, maka hal penting yang perlu diperhatikan tentang pilihan teknologi yang akan diterapkan di TPS 3R antara lain sebagai berikut : 1. Berdasarkan asas keberlanjutan (sustainability) 2. Dipilih secara tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat 3. Memperhatikan kondisi lingkungan setempat 4. Kemampuan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau masyarakat dalam mengelola dan mengoperasikan TPS 3R Sesuai dengan pembahasan pada Buku 2 tersebut, maka penjelasan mengenai pilihan teknolgi TPS 3R secara rinci dibahas pada buku ini. Secara ringkas buku ini menjelaskan tentang berbagai peralatan pewadahan, peralatan pengumpulan sampah, peralatan pencacah sampah dan pengayak kompos, metoda pengomposan sampah yang dapat diterapkan di TPS 3R serta terlampir alternatif pengomposan secara anaerob.
1.2
TUJUAN
Buku ini menyajikan beberapa alternatif sarana TPS 3R seperti pewadahan, pengumpulan, pencacah sampah, pengayak kompos, metoda pengomposan sampah, serta terlampir alternatif pengomposan secara anaerob. Diharapkan dengan membaca buku ini, masyarakat dapat menentukan pilihan teknologi sarana dan metoda pengomposan yang tepat guna agar proses pengolahan sampah dapat berjalan secara optimal.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
1
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
2
BAB II PERALATAN PEWADAHAN Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik secara individual maupun komunal.Kegiatan pewadahan sampah mempunyai tujuan antara lain : 1. untuk mengisolasi sampah dalam suatu wadah yang ditentukan agar tidak berserakan 2. untuk mempermudah proses penanganan selanjutnya yaitu pengumpulan Alternatif berbagai jenis sarana pewadahan individual dan komunal dengan kriteria ditampilkan pada tabel 2.1, sedangkan berbagai bentuk kreasi sarana pewadahan sampah disajikan pada gambar 2.1 dan gambar 2.2. Untuk pelaksanaan pewadahan individual menjadi tanggung jawab masing-masing sumber, sementara pelaksanaan pewadahan komunal menjadi tanggung jawab bersama dari beberapa sumber yang menggunakannnya. Sumber : Panduan Pembangunan Persampahan Di Kawasan Permukiman Baru, Direwktorat Pengembangan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tabel 2.1 Berbagai Jenis Sarana Pewadahan Sampah Individual dan Komunal No. Sarana Pewadahan Kriteria Nama : Kantong Plastik Jenis : indoor / outdoor, individual Ukuran : 50 – 120 liter Bahan : PE 1.
2.
Nama : Bin Plastik Kecil Jenis : indoor, individual Ukuran : 10 – 30 liter Bahan : PVC, PE
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3
3.
4.
Nama : Bin Plastik Sedang Jenis : indoor/outdoor, individual Ukuran : 50 – 70 liter Bahan : PVC, PE
Nama : Bin plastik Jenis : Indoor/outdoor, individual, untuk sumber sampah besar Ukuran : 120 liter Bahan : PE, PP
Nama : Bin Plastik Jenis : Indoor/outdoor, komunal Ukuran : 120 liter Bahan : PE, PP, dilengkapi roda 5.
6.
Nama : Tong Kayu Jenis : outdoor, individual Ukuran : 50 - 70 liter Bahan : kayu
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
4
Gambar 2.1 Contoh Kreasi Wadah Sampah
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
5
Gambar 2.2 Contoh Kreasi Wadah Sampah Untuk Pemilahan
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
6
BAB III ALAT PENGUMPULAN SAMPAH Pengumpulan sampah dilakukan untuk memindahkan sampah dari sumber ke TPS 3R. Ketidakcocokan pemilihan alat-alat pengumpul sampah, kurang baiknya pemeliharaan,dan kurang terlatihnya operator dalam mengoperasikan alat dapat menimbulkan terjadinya kerusakan-kerusakan pada alat sehingga kesediaan alat pengumpul yang beroperasi menjadi sangat rendah dan menimbulkan biaya-biaya untuk perbaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pemilihan dan cara pengoperasian yang benar untuk alat-alat pengumpulan sampah. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan alat pengumpulan antara lain sebagai berikut : 1. Banyaknya timbulan sampah yang akan ditangani dalam satuan ton timbulan sampah per hari 2. Jenis sampah yang akan ditangani 3. Dana yang tersedia, termasuk dana untuk operasional dan pemeliharaan 4. Kondisi daerah pelayanan, seperti : kondisi jalan, jangkauan pelayanan dan sebagainya Berikut adalah berbagai alternatif alat pengumpulan sampah TPS 3R yang cocok untuk daerah dengan kondisi jalan datar dan jangkauan pelayanan yang tidak terlalu jauh :
Gambar 3.1 Gerobak Sampah dan Becak Sampah (menggunakan bin dan sekat)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
7
Gambar 3.2 Gerobak Sampah dan Becak Sampah (Tanpa Bin dan Sekat)
Gambar 3.3 Motor Sampah Tertutup dengan Bin dan Sekat
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
8
Gambar 3.4 Motor Sampah Terbuka (tanpa bin dan sekat)
Gambar 3.5 Motor Sampah Terbuka (menggunakan bin dan sekat)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
9
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
10
BAB IV ALAT PENCACAH SAMPAH DAN PENGAYAK KOMPOS Alat pencacah dan pengayak kompos merupakan dua jenis sarana yang dibutuhkan ketika melakukan proses pengomposan. Alat pencacah adalah alat yang digunakan untuk mencacah bahan pupuk organik yang berasal dari biomasa seperti rumput, jerami, padi, batang jagung dan pucuk tebu (SNI 7580 : 2010). Sedangkan alat pengayak kompos adalah alat yang digunakan untuk memisahkan partikel kompos atau menyortir kompos setelah proses penggilingan atau penghancuran.
4.1
ALAT PENCACAH ORGANIK (CHOPPER)
Berikut adalah desain alat pencacah sampah organik sesuai dengan ketentuan SNI (gambar 4.1).
Gambar 4.1 Mesin Pencacah Sampah Organik Sumber : SNI 7580:2010 - Mesin Pencacah Sampah Organik (Chopper) Bahan Pupuk Organik Syarat Mutu Dan Dimensi Uji Keterangan : 1. Bagian pengeluaran 2. Pengatur ukuran potongan bahan organik 3. Bagian pencacah 4. Motor penggerak 5. Rangka 6. Bagian pengumpan bahan 7. Pisau pencacah
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
11
Berikut adalah spesifikasi teknis alat pencacah organik berdasarkan kelasnya. Tabel 4.1 Spesifikasi Teknis Mesin Pencacah
Sumber : SNI 7580:2010 Mesin Pencacah Organik (Chopper) Bahan Pupuk Organik Syarat Mutu dan Dimensi Uji Klasifikasi Berdasarkan kapasitasnya, mesin pencacahan bahan organik di bagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu : 1. Kelas A adalah mesin pencacah yang mempunyai kapasitas lebih kecil dari 600 kg/jam 2. Kelas B adalah mesin pencacah yang mempunyai kapasitas 600-1.500 kg/jam 3. Kelas C adalah mesin pencacah yang mempunyai kapasitas lebih besar dari 1.500 kg/jam Berikut adalah contoh alat pencacah yang saat ini tersedia di pasaran. Harga alat ini berkisar antara Rp 11.000.000 hingga Rp 16.000.000 (Gambar 4.2).
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
12
Gambar 4.2 Beberapa Contoh Alat Pencacah Sampah
4.2
ALAT PENGAYAK KOMPOS
Terdapat dua jenis alat pengayak kompos, antara lain : 1. Manual (tanpa mesin) 2. Mekanis (menggunakan mesin). Cocok digunakan untuk produksi kompos > 100 kg/hari Perlu diperhatikan bahwa penggunaan alat pengayak kompos mekanis akan menambah biaya operasional. 1. Alat Pengayak Kompos Manual
Gambar 4.3. Pengayak Kompos Manual
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
13
2. Alat Pengayak Kompos Mekanis
Gambar 4.4 Pengayak Kompos Mekanis
Tabel 4.2 Spesifikasi Alat Pengayak Kompos Besi Siku, UCP, UNP, Rangka Hollow. Ketebalan: Min. 3 mm Screen Penggerak
Mesin (jika digunakan)
Dimensi Total
0.5 – 1 cm Manual, Mesin Elektromotor, spesifikasi: 0.5 HP, 4 Pull, dengan reducer gear 1:30 Engine, spesifikasi : diesel 6 PK, dengan reducer gear 1:60 2 – 2.5 m2 3 – 4 m2
Harus kuat menahan getaran mesin, terutama pada sambungan Agregat ukup halus, kompos agak basah masih bisa keluar Disesuaikan dengan kemampuan biaya operasional Jika tersedia listrik min. 900 Watt
Jika tidak tersedia listrik Manual Elektromotor, Engine
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
14
BAB V METODA PENGOMPOSAN SAMPAH 5.1
DASAR-DASAR PENGOMPOSAN
Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak terpakai, umumnya berasal dari kegiatan manusia dan bersifat padat. Berdasarkan komposisi kimia, sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Hasil penelitian mengenai sampah padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80% diantaranya merupakan sampah organik dan diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanganan khusus untuk mengolah sampah organik yang melimpah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pada dasarnya, sampah organik seperti sisa-sisa makanan atau sampah dapur akan mengalami pembusukan atau degradasi secara alami oleh mikroorganisme yang berlimpah di alam. Hasil dari pembusukan atau degradasi tersebut berupa bahan seperti humus atau yang lebih dikenal sebagai kompos. Oleh karena itu, pengomposan merupakan salah satu teknik pengolahan sampah organik (hayati) yang mudah membusuk. Pengomposan adalah penguraian bahan organik secara biologis, khususnya oleh mikroorganisme yang memanfaatkan bahan organik tersebut sebagai sumber energi. Prinsip dasar dalam membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alamiah agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengatur aerasi dan penambahan aktivator pengomposan. Fungsi utama kompos adalah membantu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 1. Sifat fisik kompos antara lain dapat menggemburkan tanah, penggunaan kompos pada tanah akan meningkatkan jumlah rongga sehingga tanah menjadi gembur. 2. Sifat kimia tanah yang mampu dibenahi dengan menggunakan kompos adalah meningkatkan Kapasitas tukar Kation pada tanah dan dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air 3. Sifat biologi tanah, kompos dapat meningkatkan populasi mikroorganisme dalam tanah
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
15
5.2
BAHAN-BAHAN YANG DAPAT DIKOMPOSKAN
Tidak semua sampah dapat dikomposkan, hanya sampah organik yang bersumber dari tanaman atau hewan yang dapat dikomposkan (tabel 5.1). Tabel 5.1 Jenis-Jenis Sampah yang dapat Dikomposkan Sampah sayur-sayuran, sampah dapur daun, Sampah organik yang BISA kulit telur, limbah buah-buahan, serbuk katu dikomposkan atau abu kayu, kotoran ternak (sapi, kambing,unggas) Produk susu, keju, yogurt, daging, ikan dan tulang, minyak sayur, kulit salak, kulit kacang, Sampah organik yang sebaiknya kulit durian, kulit kelengkeng, klobot jagung, kulit TIDAK dikomposkan kelapa, kotoran (hewan dan manusia), kain dan kertas Sampah anorganik yang TIDAK Plastik, kaca, logam dan sampah B3 BISA dikomposkan
5.3
PENGOMPOSAN AEROB
Pengomposan aerob adalah proses dimana mikroba menggunakan oksigen dalam proses penguraian sampah organik. Proses pengomposan terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawasenyawa yang mudah terurai akan segera dimanfaatkan oleh bakteri mesofilik. Berikut gambaran umum proses pengomposan aerob : 1. Proses pembusukan sampah dimulai oleh bakteri mesofilik pada suhu lingkungan(30oC) 2. Dari proses ini dioksidasi menjadi CO2 yang menghasilkan panas 3. Dalam periode dua hari kemudian, suhu di dalam tumpukan sampah akan mencapai 45oC yang merupakan batas suhu bakteri mesophilik dapat hidup 4. Kegiatan pembusukan digantikan oleh jenis bakteri thermophilik selama lebih kurang dua minggu mendatang 5. Suhu tumpukan sampah terus naik sampai mencapi 65o-70oC, kegiatan mikroorganisme akan turun akibat panas yang tinggi kemudian turun kembali ke suhu normal Proses pembusukan sampah secara aerob sangat tergantung dari kondisi lingkungan yang baik untuk kehidupan bakteri. Diperlukan udara dan kelembaban yang sesuai sebagai tambahan dari bahan makanan yang sudah tersedia di dalam sampah.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
16
Pengomposan aerob banyak diterapkan karena tidak menimbulkan bau, waktu pengomposan lebih cepat, temperatur proses pembuatannya tinggi sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur cacing. Oleh karena itu, kompos yang dihasilkan lebih higienis.
5.3.1
PEMBUATAN KOMPOS SKALA RUMAH TANGGA DENGAN KERANJANG TAKAKURA
Pengomposan aerob skala rumah yang sangat terkenal dikalangan masyarakat adalah pengomposan dengan keranjang takakura. Keranjang ini disebut masyarakat sebagai keranjang sakti karena kemampuannya mengolah sampah organik dengan baik Pengompsan ini sangat cocok untuk kondisi : 1. rumah tangga yang beranggotakan 4-7 orang karena keranjang yang digunakan umumnya berukuran sekitar 40 cm x 25 cm x 70 cm 2. sampah rumah tangga yang diolah pada keranjang ini maksimal 1,5 kg per hari Hal yang menarik dari metoda pengomposan ini adalah bentuknya yang praktis, bersih dan tidak berbau, sehingga aman digunakan di rumah. Berikut adalah cara pembuatan keranjang takakura : Bahan utama yang dibutuhkan antara lain, bantal sekam, sampah organik dari rumah tangga, kompos matang, keranjang plastik dan kerdus Tabel 5.2 Proses Pembuatan Keranjang Takakura Gambar Keterangan Siapkan semua bahan yang dibutuhkan Siapkan keranjang plastik dan masukkan kerdus untuk melapisi keranjang. Atur posisi kerdus agar lebih rapih Fungsi kerdus adalah untuk menghindari masuknya serangga, mengatur kelembaban media, tekstur yang berpori sehingga menyerap dan membuang udara serta air
Letakan satu set bantal sekam ke dalam keranjang Fungsi bantal sekam antara lain sebagai media mikroba yang akan mempercepat pembusukan sampah organik, memiliki rongga yang besar sehingga dapat menyerap air dan bau sampah, sifar sekam yang kering memudahkan pengontrolan kelemabban sampah yang akan menjadi kompos
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
17
5.3.2
Media kompos dimasukkan ke dalam keranjang sebanyak ¾ bagian kemudian masukan sampah organik yang telah dipotong berukuran kecil Media kompos berfungsi sebagai aktivator bagi sampah organik yang akan dimasukkan
Kemudian tutup dengan bantal sekam kedua berikutnya tutup keranjang dengan kain sebelum ditutup dengan plastik
PEMBUATAN KOMPOS RUMAH TANGGA DENGAN BAK/TONG PLASTIK
Komposter adalah suatu wadah atau tempat untuk mengolah sampah organik. Pengomposan dengan menggunakan komposter membutuhkan dua tong komposter per rumah untuk menjaga proses pembuangan sampah tetap berjalan secara berkelanjutan. Proses pembuatan kompos menggunakan komposter adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan tong komposter yang diberi lubang untuk sirkulasi udara 2. Kompos matang dimasukkan pada dasar tong dengan ketebalan sekitar 5cm. Kompos matang ini berfungsi untuk membantu penyerapan air yang masih terbawa sampah organik dari dapur atau sumber lain tidak dicampur dengan sampah anorganik 3. Sampah organik dari dapur atau sumber lain tidak dicampur dengan sampah anorganik 4. Sisa sayur mayur dikumpulkan dan dicacah hingga berukuran lebih dari 4 cm kemudian dimasukkan ke dalam tong komposter 5. Untuk mengurangi bau yang mungkin timbul selama masa penguraian, setiap memasukkan sampah baru dapat dimasukkan juga kompos matang dengan perbandingan 1:1 (gambar 5.1). Demikian seterusnya secara kontinyu sampai tong komposter penuh 6. Kompos yang sudah matang dan berbau humus dapat segera diaplikasikan pada tanaman (gambar 5.2)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
18
Gambar 5.1 Metoda Pengisian Sampah pada Tong Komposter
Gambar 5.2 Hasil Akhir Berupa Kompos yang Diaplikasi Pada Tanaman Aerasi dilakukan dengan mengaduk setiap 3 (tiga) hari sekali atau paling lambat seminggu sekali. Sampah didalam tong komposter akan mengalami penyusutan sehingga setiap tong sampah dapat menampung sekitar 1,5 kali kapasitasnya. Setelah penuh, maka ditutup dan didiamkan sampai sekitar sebulan dengan pengadukan sekali seminggu. Pengisian selanjutnya dilakukan pada tong komposter yang kedua. Pada saat tong komposter kedua penuh, diharapkan sampah di tong komposter pertama sudah seluruhnya menjadi kompos dan dapat dilakukan pengosongan, demikian seterusnya. Berikut adalah diagram proses pengomposan skala rumah tangga dengan tong/bak komposter sebagai berikut :
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
19
Gambar 5.3 Diagram Proses Pengomposan Rumah Tangga
5.3.3
KOMPOSTER RUMAH TANGGA (DITANAM)
Komposter ini adalah alat pengomposan sampah organik rumah tangga dengan memanfaatkan tong bekas yang ditanam ke dalam tanah. Komposter ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim), Kementerian Pekerjaan Umum. Lahan yang dibutuhkan untuk pemasangan komposter sebagai berikut : 1. lahan untuk komposter 2 m2 2. diameter galian bawah 800 mm 3. diameter galian atas 1.400 mm 4. kedalaman galian 900 mm 5. dasar komposter diletakkan minimum 30 cm di atas muka air tanah dan tutup 6. komposter di atas muka tanah setinggi 5 cm Bahan yang digunakan dalam pembuatan komposter harus tahan korosi dan tahan terhadap sinar matahari. Bahan tersebut terdiri dari : 1. Tong plastik berukuran 50 cm x 80 cm x 110 cm, berfungsi untuk menampung dan mengolah sampah dapur 2. Pipa gas berfungsi menyalurkan gas hasil proses penguraian zat organik sehingga aman bagi pemakai 3. Dop pipa 4. Kasa sebagai penghalang serangga agar tidak bersarang dalam kompos Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
20
5. Tutup tong sebagai penutup agar proses pengomposan berjalan sempurna 6. Kerikil sebagai media pengering Cara Pengoperasian Komposter : 1. Penyiapan sampah dapur Simpan kantong plastik yang telah dilubangi kedua ujungnya di dalam ember, tiriskan air yang terkandung pada sampah 2. Pemasukan sampah a. Masukkan sampah yang sudah ditiriskan ke dalam komposter pertama (tanpa kantong plastik) dan ratakan b. Lakukan pemasukkan sampah secara rutin setiap hari sampai komposter penuh c. Hentikan pemasukkan sampah dapur pada komposter pertama yang telah penuh, ganti pemasukkan sampah ke komposter kedua 3. Pematangan kompos a. Biarkan sampah selama 4-6 bulan agar terjadi proses pengomposan setelah komposter pertama terisi penuh oleh sampah b. Bila sampah telah berubah menjadi kompos yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam seperti tanah, keluarkan kompos tersebut dengan menggunakan garu, sisakan kompos setebal 2 cm yang akan berfungsi sebagai starter untuk mempercepat pengomposan selanjutnya c. Kompos dianginkan selama 1 minggu untuk pendinginan di lokasi yang terhindar daricurah hujan. Kompos tersebut dapat digunakan sebagai penggembur tanah d. Selanjutnya komposter pertama dapat menampung kembali sampah dapur 4. Gambaran pemasangan komposter a. Tanam dua buah komposter pada lokasi yang memungkinkan, hindari dari curahan air hujan secara langsung masuk ke dalam komposter b. Simpan kantong plastik yang telah dilubangi kedua ujung bagian bawah c. Sampah dapur harian termasuk sisa hasil cucian piring ditampung pada ember yang telah dilapisi plastik berlubang bagian bawahnya untuk mengalirkan air d. Setelah sampah 1 hari tertampung, buang hasil tampungan ke komposter, air yang tertampung tidak dimasukkan ke dalam komposter, lakukan secara rutin setiap hari hingga komposter penuh e. Biarkan komposter pertama yang telah penuh ditutup dan biarkan terjadi proses pengomposan selama 4 – 6 bulan, operasional sampah pindah pada komposter ke 2 f. Keluarkan isi komposter jika telah berumur 4 - 6 bulan (kompos berwarna hitam & gembur) g. Kompos yang dihasilkan dianjurkan untuk kemudian dibuat pupuk h. Komposter berkapasitas 100 L dapat menampung sampah dapur selama kurang lebih 7 bulan untuk 1 KK yang beranggotakan 5 orang, sedangkan 450 L untuk 10 KK
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
21
Berikut adalah cara pemasangan komposter : Tabel 5.3 Contoh Pemasangan Komposter (ditanam) Penggalian tanah Tanah digali dengan diameter bawah 30 cm dan diameter atas 140 cm
Pemasangan kompsoter Komposter diletakkan di tengah galian. Di dasar galian, dipinggir dan di dalam komposter diisi dengan kerikil setinggi 10 cm
Penimbun tanah Tanah di timbunkan sampai mencapai 5 cm dibawah pipa udara. Selanjutnya pasang pipa udara komposter. Selimuti pipa gas dengan kerikil setebal 5 cm baru di bawah lubang pemasukan sampah
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
22
5.4
PENGOMPOSAN SAMPAH SKALA KAWASAN
Selain dapat dilakukan dirumah, pengomposan juga dapat dilakukan secara terpusat pada satu kawasan kecil setingkat Rukun Warga (RW) hingga skala kota. Pengomposan skala kawasan dilakukan terpusat pada skala kapasitas antara 1–2 ton sampah per hari. Kawasan yang dimaksud dapat berupa kawasan permukiman, pasar, komersial dan sebagainya. Jika pada permukiman, maka pengomposan skala kawasan diperuntukkan untuk mengelola sampah organik dari sekitar 100 rumah. Tahapan pengomposan sampah adalah sebagai berikut: 1. Pengiriman dan penerimaan sampah. Sampah dari setiap rumah/toko/pasar dan lain-lain dikumpulkan dan dibawa ke TPS 3R. Sampah tidak langsung diproses pada area pengomposan, akan tetapi dibongkar di area penerimaan. 2.Sortasi (Pemilahan) dan pencacahan sampahorganik. Setelah sampah dibongkar diarea penerimaan, kemudian dibawa ke area pemilahan. Sortasi (pemilahan) dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan sampah-sampah organik yang merupakan bahan baku dalam proses pengomposan, dari sampah anorganik dan bahanbahan lain yang tidak dapat dikomposkan. Sampah yang datang di lokasi pengomposan langsung dibawa ke pelataran sortir untuk pemisahan secara manual. Sortasi dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau. a. Sampah organik yang berukuran besar dan berbentuk memanjang seperti ranting dan batang pohon, terlebih dahulu dipotong-potong hingga mencapai ukuran lebih dari 5 cm sehingga mudah dikomposkan b. Sampah kebun atau pertanian, seperti cabang pohon dan ranting dipisahkan dari daundaunnya. Sedangkan sampah organik (bertekstur lunak) yang berukuran besar dengan panjang dan lebar lebih dari 4 cm, perlu dilakukan pencacah dengan mesin pencacah c. Sampah anorganik dikumpulkan dan dikemas untuk dijual kepengumpul barang bekas, sedangkan sampah residu dikumpulkan dan dibawa ke TPS untuk diangkut ke TPA oleh Dinas Kebersihan.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
23
Berikut adalah diagram alir pada kegiatan sortasi sampah.
Gambar 4. Diagram Alir Proses Sortasi (Pemilahan) 3. Pengomposan Bahan organik yang sudah terpilah kemudian masuk kedalam proses pengomposan
Gambar 5.4 Diagram Alir Proses Sortasi (Pemilahan)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
24
.
Gambar 5.5 Diagram Alir Kegiatan Pengomposan Sampah
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
25
5.4.1 PENGOMPOSAN DENGAN METODA LAJUR TERBUKA (OPEN WINDROW)
Gambar 5.6 Pengomposan dengan metoda Open Windrow
Pengomposan skala kawasan dengan metoda lajur terbuka (open windrow) merupakan proses pengomposan yang terbukti paling mudah dilakukan dan dikendalikan. Metoda open windrows yang telah dikembangkan oleh BPPT dan UDPK bahkan tidak menggunakan pencacahan secara mekanik dan tidak juga menggunakan aktivator. Pengendalian udara didalam tumpukan windrows dilakukan dengan memindahkan tumpukan ke tempat lain (sebelah) sehingga disebut juga dengan open windrow bergulir. Proses pengomposan memerlukan waktu selama 6 minggu.
Ketentuan Kapasitas Pengomposan Menentukan kapasitas pengomposan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Metoda UDPK menentukan bahwa ukuran tumpukan sampah yang ideal adalah tinggi (T) maksimum : 1.5 m, lebar (L) maksimum : 1.75 m dan panjang (P) maksimum : 2 m (tergantung luas lahan yang tersedia) 2. Jumlah sampah yang dapat dikomposkan adalah 60-70% sampah organik 3. Volume setiap tumpukan sampah adalah V m 3 (V = P x L x T) 4. Jumlah volume seluruh tumpukan = A m3 A = n x V, dimana n = jumlah tumpukan. Tetapi dalam menentukan jumlah maksimum tumpukan, harus ada jarak minimal 1.5 m antara tumpukan memanjang. Jarak antara tumpukan tersebut memungkinkan para pekerja memonitor suhu dan memudahkan pembalikan sampah 5. Kebutuhan minimum pasokan sampah selama 60 hari proses 6. Pasokan sampah perhari = P/60 7. Perhitungan hasil produksi Mengingat penyusutan bahan organik yang terjadi selama proses pengomposan adalah 75% (berat), maka jumlah hasil akhir kompos adalah 25% dari jumlah tumpukan awal. Langkah-Langkah Pengerjaan Pengomposan Secara Open Windrow meliputi : a. Pemilahan Sampah 1. Dilakukan pemilahan pada sampah yang masuk dengan membagi sampah menjadi : 1.1 Sampah organik yang dapat dikomposkan - Sampah yang tidak dapat dikomposkan - Barang berbahaya - Residu - Barang Lapak 2. Jual barang lapak ke pemulung atau bandar lapak Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
26
3. Jika ada insinerator di sebelah area pengomposan, bakarlah residu. Buang sisa pembakaran dan barang berbahaya yang dibungkus dalam wadah tersendiri 4. Jika tidak ada insinerator, bungkus barang berbahaya dalam kantong tersendiri kemudian dibuang bersama residu ke TPA b. Penumpukan Bahan Kompos 1. Lakukan penumpukan sampah organik (hasil pemilahan) yang dapat dikomposkan di atas aerator bambu dengan ukuran yang sesuai 2. Lakukan penyiraman setiap mencapai ketebalan 30 cm, agar kelembaban merata
c. Pengukuran Suhu dan Kelembaban 1. Lakukan pengukuran suhu dengan termometer alkohol pertama kali setelah penumpukan berumur 2-4 hari untuk mendapatkan suhu tumpukan > 65 °C 2. Setelah itu, setiap 2-4 hari lakukan pengukuran suhu tumpukan pada sekitar 5 lubang dengan suhu rata-rata yang diinginkan selama proses sesuai ketentuan. Cara mengukur suhu adalah lubang/tusuk sisi-sisi tumpukan (sekitar 5 lubang) dengan kedalaman alat bantu berupa sebatang besi atau kayu keras. Kedalaman lubang adalah 2/3 tinggi dari tebal tumpukan. Masukkan termometer tersebut, lalu lubang ditutup kembali, sehingga yang terlihat tali pengikat termometer. Setelah 1-2 menit termometer dicabut dengan menarik talinya, lalu secepatnya dibaca suhunya pada termometer, agar tidak dipengaruhi suhu lingkungan.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
27
3. Lakukan pengukuran kelembaban tumpukan pada saat yang sama dengan pengukuran suhu. Kelembaban tumpukan yang diinginkan sekitar 50 %. Cara mengukur kelembaban bahan tumpukan adalah dari bagian dalam, kemudian remas dengan kepalan tangan - Jika air remasan mengalir cukup banyak dari sela-sela jari, berarti tumpukan tersebut ter lalu lembab atau di atas > 50%.
-
Jika air remasan tidak keluar dari sela jari, berar ti tumpukan tersebut terlalu kering atau kelembaban di bawah < 50 %.
-
Jika air remasan menetes dari sela-sela jari, berarti tumpukan tersebut mempunyai kelembaban sesuai yang dibutuhkan.
4. Perlakukan Pada Proses Pelapukan Berikan perlakukan berikut sesuai hasil pengukuran suhu dan ketembaban yaitu: a. Jika suhu dan kelembaban tumpukan selama proses sesuai dengan ketentuan yaitu sekitar 45°C–60 °C dan kelembaban 50 % maka pembalikan dapat dilakukan seminggu sekali bersamaan dengan perlakuan penyiraman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
28
b. Jika suhu tumpukan < 45ºC atau 60 ºC, maka lakukan pembalikan. Cara melakukan pembalikan : - Pembalikan ganda : bongkar tumpukan di sekeliling terowongan bambu, lalu susun kembali ketempatnya semula menjadi tumpukan.
-
Pembalikan tunggal : bongkar tumpukan dengan langsung memindahkannya ke tempat baru di sebelahnya.
c. Jika kelembaban tumpukan di atas yaitu > 50 % (basah), maka lakukan pembalikan pada tumpukan tanpa penyiraman Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
29
d. Jika kelembaban tumpukan kurang, lakukan penyiraman, baik pada saat pembalikan atau secara langsung di atas tumpukan. Prasarana dan Sarana Pengomposan Dengan Lajur Terbuka (Open Windrows) Peralatan yang dibutuhkan Jenis peralatan yang dibutuhkan untuk pengomposan lajur terbuka adalah : 1. Alat pengomposan manual. a. Garu, alat untuk membentuk dan membalik tumpukan sampah b. Sekop, untuk proses pengayakan dan pengemasan c. Pompa air dan perpipaan untuk penyiraman d. Gerobak dorong untuk mengangkut sampah dan kompos e. Timbangan f. Termomoter kompos g. Pakaian kerja h. Alat Pencacah(Bila diperlukan) i. Alat pengemas kompos j. Alat pengayak kompos, manual atau mekanis. 2. Gerobak sampah untuk mengambil sampah dari sumbernya 3. Instalasi penampung lindi 4. Instalasi listrik 5. Kontainer residu sampah Area yang dibutuhkan Jenis prasarana ruangan yang dibutuhkan untuk pengomposan lajur terbuka adalah : Ruang beratap tanpa dinding atau dinding setengah : 1. Ruang Pemilahan 2. Ruang Pengomposan 3. Ruang Pematangan Ruang beratap tertutup dengan dinding : 1. Ruang Gudang 2. Ruang Peralatan 3. Ruang kantor dan toilet
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
30
Ketentuan Peletakan Pengomposan Open Windrow adalah sebagai berikut :
Penyaringan/Pengemasan 15% Area Pengomposan 50 – 60 % Gudang : 10 %
Toilet/WC Area Pemilahan 10 % Kantor 5%
Lapak Material 15%
Area Penumpukan Residu 5%
Gambar 5.7 Desain Peletakan Pengomposan Open Windrow
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
31
Gambar 5.8 Tampak Depan dan Tampak Samping Design Bangunan TPS 3R Sistem Lajur Terbuka (Open windrow) Estimasi area yang lebih tepat dapat dihitung lebih rinci. Area yang terpenting pada proses pengomposan lajur terbuka adalah area pengomposan. Area ini harus dapat menampung dan memproses sampah untuk jangka waktu 6 minggu.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
32
Untuk modul 200 KK dengan asumsi 5 jiwa/KK dapat dilihat pada Tabel 5.4 Tabel 5.4 Perkiraan area untuk pengomposan lajur terbuka untuk modul 200 KK Keterangan Unit Sistem 3 Cetak Jumlah sampah organik per minggu m 10.64 Faktor kehilangan volume 0.50 Lama pengomposan minggu 6.00 Karakteristik windrow Panjang m 5.00 Lebar m 2.50 Tinggi m 1.50 Jarak antar lajur m 1.00 3 Volume per lajur m 9.38 Kebutuhan lajur lajur 6.81 2 Area per lajur m 17.50 Area Pengomposan Faktor Keamanan 10 % Dibulatkan
m2 m2 m2
119.20 131.12 132.00
Pembiayaan Dana yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi pemeliharaan sangat tergantung dari proses pengomposan dan kapasitas pengomposan. Dari pengalaman yang sudah dilakukan, untuk pengomposan skala kawasan skala satu Rukun Warga (200 KK) dibutuhkan setidaknya 5 orang pegawai yang diperlukan untuk pemilahan sampah, pembuatan tumpukan, pembalikan dan penyiraman serta pengayakan dan pengemasan.
5.4.2 PENGOMPOSAN SKALA KAWASAN DENGAN METODA CETAKAN (CASPARY) Proses pengomposan skala kawasan dengan metoda cetakan merupakan proses pengomposan dengan menggunakan alat cetak untuk membantuk sampah dalam bentuk kubus. Proses pengomposan sampah dengan sistem cetakan ini digunakan jika lahan yang ada tidak terlalu luas. Proses pengomposan dengan sistem cetak lebih agak rumit dibandingkan dengan metoda jalur terbuka karena membutuhkan alat cetak. Sifat tumpukan sampah juga lebih padat dibandingkan lajur terbuka sehingga udara yang terperangkap pada tumpukan sampah menjadi lebih sedikit.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
33
Gambar 5.9 Pengomposan Dengan Metoda Cetakan Metoda Cetak
Pembentukan Tumpukan Alur proses pengomposan dengan sistem cetak tidak terlalu berbeda dengan sistem open windrows. Hal yang secara prinsip berbeda adalah pada saat membentuk tumpukan sampah untuk proses pengomposan selanjutnya. Sampah organik yang sudah terpilah dibawa kearea pengomposan. Pada area pengomposan disiapkan alat pencetak yang terbuat dari papan. Ukuran baku untuk alat pencetak memang belum ditentukan, akan tetapi sebagai dasar perhitungan dapat digunakan dimensi alat cetak lebar 1 meter, panjang 2 meter dan tinggi 0,5 meter (gambar 5.9).
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
34
Gambar 5.10 Desain Teknis Cetakan Kompos Pencetakan sampah dilakukan dengan memasukkan sampah organik kedalam kotak cetakan. Secara manual sampah dalam cetakan dipadatkan, setelah itu kotak cetakan diangkat maka terbentuklah tumpukan sampah yang sudah tercetak. Tumpukan yang sudah terbentuk diberi tanda atau label yang berisi informasi mengenai waktu pembentukan tumpukan. Pencetakan sampah dilakukan dengan memasukkan sampah organik kedalam kotak cetakan. Secara manual sampah dalam cetakan dipadatkan, setelah itu kotak cetakan diangkat maka terbentuklah tumpukan sampah yang sudah tercetak. Tumpukan yang sudah terbentuk diberi tanda atau label yang berisi informasi mengenai waktu pembentukan tumpukan.
Gambar 5.11 Pencetakan Sampah Secara Manual Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
35
Secara berkala, tumpukan sampah dibalik 1 atau 2 kali seminggu secara manual. Pembalikan tumpukan dapat dilakukan dengan memindahkan tumpukan yang sudah tercetak kedalam kotak cetakkan berikutnya dan demikian seterusnya. Waktu pembalikan dicatat dan tumpukan yang sudah dilakukan pembalikan diberi tanda tanggal pembalikan. Proses pembalikan memang agak rumit dibandingkan sistem lajur terbuka. Prasarana dan Sarana Pengomposan Dengan Sistem Cetak Jenis peralatan yang dibutuhkan untuk pengomposan sistem cetak adalah: 1. Alat pengomposan manual a. Garu, alat untuk membentuk dan membalik tumpukan sampah b. Kotak cetakan sampah c. Skop, untuk proses pengayakan d. Pompa air dan pemipaan untuk penyiraman e. Gerobak dorong untuk mengangkut sampah dan kompos f. Timbangan g. Termomoter kompos h. Pakaian kerja i. Alat pengemas kompos j. Alat pengayak kompos,manual atau mekanis 2. Gerobak sampah untuk mengambil sampah dari sumbernya 3. Instalasi penampung air lindi 4. Instalasi listrik 5. Kontainer residu sampah Area yang dibutuhkan Jenis prasarana ruangan yang dibutuhkan untuk pengomposan sistem cetak hampir sama dengan instalasi pengolahan sampah lajur terbuka (open windrow), yang berbeda hanya pada luasan area pengomposan. Estimasi area yang lebih tepat dapat dihitung lebih rinci. Area yang terpenting pada proses pengomposan cetakan adalah area pengomposan. Area ini harus dapat menampung dan memroses sampah untuk jangka waktu 6 minggu. Untuk modul 200 kepala keluarga dengan asumsi 5 jiwa per kepala keluarga dapat dilihat pada tabel 5.5.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
36
Tabel 5.5 Perkiraan area untuk Pengomposan Sistem Cetak untuk modul 200 KK Unit Sistem Cetak Jumlah sampah per minggu m3 10.64 Faktor kehilangan volume 0.50 Kerapatan Sampah dalam cetakkan ton/m3 0.40 Lama pengkomposan minggu 6.00 Dimensi Cetakan Panjang m 2.00 Lebar m 1.00 Tinggi m 0.50 Jarak antar cetakan m 0.50 3 Volume per cetakan m 1.00 Kebutuhan cetakan cetakan 26.00 Area per cetakan m2 3.00 2 Area Pengomposan m 78.00 Area pengomposan total (faktor keamanan 10%) m2 85.80 Denah tapak untuk pengomposan sampah dengan sistem cetak sama dengan pengomposan sampah untuk lajur terbuka (open windrow) yang berbeda hanya luasan area pengomposan. Pendanaan Dana yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi pemeliharaan sangat tergantung dari proses pengomposan dan kapasitas pengomposan. Dari pengalaman yang sudah dilakukan, untuk pengomposan skala kawasan skala satu Rukun Warga (200 kk) dibutuhkan setidaknya 5 orang pegawai yang diperlukan untuk pemilahan sampah, pembuatan tumpukan, pembalikan dan penyiraman serta pengayakan dan pengemasan.
5.4.3
PENGOMPOSAN SKALA RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM BAK TERBUKA (OPEN BIN)
Selain dirumah pengomposan juga dapat dilakukan secara terpusat pada satu kawasan kecil setingkat Rukun Warga (RW) sampai skala kota. Pengomposan skala kawasan dilakukan terpusat pada skala kapasitas antara 1-2 ton sampah per hari. Kawasan disini dapat berupa kawasan permukiman, pasar, komersial dan sebagainya. Jika pada skala permukiman, maka pengomposan skala kawasan diperuntukkan untuk mengelola sampah organik dari sekitar 1.000 sampai 2.000 jiwa
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
37
Gambar 5.12 Pengomposan Bak Terbuka Proses Pengomposan Proses pengomposan skala kawasan dengan sistem bak terbuka merupakan proses pengomposan dengan menggunakan bak-bak terbuka dimana sampah tidak perlu dibentuk akan tetapi cukup dimasukkan kedalam bak. Sampah organik dimasukkan pada bak terbuka sampai penuh sambil dipadatkan dan disiram. Setelah bak terisi penuh, pengisian dapat dilanjutkan ke bak berikutnya. Sistem ini sangat sederhana dan lokasi dapat diatur lebih bersih karena proses pengomposan dilakukan didalam bak Pembalikan dapat dilakukan tetap didalam bak dengan alat pembalik atau dengan cara sampah dipindahkan ke bak berikutnya. Sistem pengudaraan pada bak terbuka sedikit terbatas karena adanya dinding bak meskipun sudah diberikan lubang ventilasi. Pengomposan dengan bak terbuka ini cenderung lebih lama, pada beberapa kasus lama pengomposan dapat mencapai 2 bulan.
Gambar 5.13 Pemasukan sampah dan penyiraman Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
38
Gambar 5.14 Desain Teknis Bak Komposter Terbuka
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
39
Tumpukan yang sudah terbentuk diberitanda atau label yang berisiin formasi mengenai waktu pembentukan tumpukan.
Gambar 5.15 Susunan Bak Terbuka
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
40
Peralatan yang dibutuhkan untuk pengomposan sistem cetak adalah : 1. Alat pengomposan manual a. Garu, alat untuk membentuk dan membalik tumpukan sampah b. Bak komposter c. Skop,untuk proses pengayakan dan pengemasan d. Pompa air dan pemipaan untuk penyiraman e. Gerobak dorong untuk mengangkut sampah dan kompos f. Timbangan g. Termomoter kompos h. Pakaian kerja i. Alat Pencacah (Jika diperlukan) j. Alat pengemas kompos k. Alat pengayak kompos, manual atau mekanis. 2. Bak, Ukuran bak minim adalah panjang 1 m, lebar 1 m dan tinggi 1 m 3. Gerobak sampah untuk mengambil sampah dari sumbernya 4. Instalasi penampung lindi 5. Instalasi listrik 6. Kontainer residu sampah Area yang dibutuhkan Jenis prasarana ruangan yang dibutuhkan untuk pengomposan sistem cetak hampir sama dengan instalasi pengolahan sampah lajur terbuka (open windrows), yang berbeda hanya pada luasan area pengomposan. Estimasi area yang lebih tepat dapat dihitung lebih rinci. Area yang terpenting pada proses pengomposan cetakan adalah area pengomposan. Area ini harus dapat menampung dan memroses sampah untuk jangka waktu 6 minggu. Untuk modul 200 kepala keluarga (KK) dengan asumsi 5 jiwa perkepala keluarga dapat dilihat pada tabel 5.6.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
41
Tabel 5.6 Perkiraan Area untuk Pengomposan Sistem Bak Terbuka untuk modul 200 KK
Jumlah sampah per minggu
Unit
Cetakan
m3
10.64
Faktor kehilangan volume
0.50
Kerapatan Sampah dalam cetakkan
ton/m3
0.40
Lama pengkomposan
minggu
8.00
Panjang
m
1.00
Lebar
m
1.00
Tinggi
m
1.00
Jarak antar Bak Komposter
m
0.10
Volume per Bak Komposter
m3
1.00
Kebutuhan Bak Komposter
Bak
43.00
Area per Bak Komposter
m2
1.10
Area mobilisasi
m2
10.00
Area Pengomposan
m2
63
Dimensi Bak Komposter
Berikut adalah perkiraan biaya investasi untuk pengomposan dengan sistem bak terbuka.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
42
Tabel 5.7 Perkiraan Biaya Investasi Unit
Satuan
Harga/Unit
Harga (Rp)
Total (Rp) 63.500.000,-
Peralatan Compos screening Gerobak dorong Timbangan duduk Alat bantu pembalikan heap Pakaian Lapangan Pompa air dan instalasinya Instalasi listrik Bak terbuka
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
5.000.000 500.000 3.000.000 2.000.000
5.000.000 500.000 3.000.000 2.000.000
20 1 1 43
Unit Unit Unit Unit
200.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000
4.000.000 5.000.000 1.000.000 43.000.000
Ruang Beratap terbuka Ruang sortasi Ruang pengomposan Ruang pengudaraan
20 63 30
m2 m2 m2
1.000.000 1.500.000 1.000.000
20.000.000 94.545.000 30.000.000
Ruang tertutup Ruang gudang Ruang alat Kantor
20 20 20
m2 m2 m2
1.000.000 1.000.000 1.000.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000
144.545.000,-
60.000.000,-
TOTAL
268.045.000,-
5.4.4 PENGOMPOSAN DENGAN METODA TAKAKURA SUSUN Komposting ini dilakukan dengan melakukan penimbunan terhadap sampah organik ke dalam keranjang berongga. Penggunaan keranjang berongga (keranjang buah) dimaksudkan untuk keperluan aerasi (sirkulasi udara). Keranjang dapat terbuat dari plastik atau bambu) apapun model keranjang yang terpenting adalah keranjang tersebut berlubang. Ukuran keranjangn takakura P = 60 cm, L = 43 cm dan T = 30 cm (ukuran bisa disesuaikan). Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat takakura susun antara lain : Sampah sebanyak 61,2 kg Mikroorganisme padat 14 kg Karung Glangsing 6 buah Keranjang 6 buah (keranjang yang berlubang) Kaset dari sabut kelapa 36 buah Pupuk kompos secukupnya Sprayer 1 buah Termometer 2 buah Garu kecil 1 buah Sekop 1 buah Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
43
Pisau besar 1 buah Sarung tangan 4 pasang Gunting 1 buah Langkah Pembuatan Takakura Susun : Karung glangsing dipasang pada lapisan dalam keranjang Sampah organik dicacah dengan ukuran 2-4 cm Siapkan mikroorganisme padat yang terbuat dari campuran bekatul, sekam padi, kompos dan air, kemudian sebar sampah yang akan dikomposkan diatasnya Lapisi sampah organik dengan mikroorganisme padat (perbandingan 1:1) Campur sampah organik dengan mikroorganisme padat melalui pengadukan secara merata Masukkan hasil campuran tersebut kedalam keranjang Lakukan tahap tersebut hingga sampah organik tidak tersisa, gunakan beberapa keranjang apabila jumlah sampah cukup banya Susun keranjang wadah pengomposan se hingga dapat menghemat tempat Tutup keranjang paling atas dengan keset yang terbuat dari sabut kelapa Lakukan pengadukan maksimal satu minggu sekali, apabila terlalu kering siram dengan air secukupnya hingga merata. Kemudian lakukan pengadukan untuk mencampur larutan air dengan materi organik yang dikomposkan Waktu pemanenan berkisar 7-8 minggu Apabila waktu sudah mencapai 7-8 minggu, kompos dikeluarkan kemudian dianginanginkan selama 1 minggu Pada saat pemanenan sebaiknya dilakukan pengayakan untuk memperoleh kompos yang halus, materi yang kasar bisa dimasukkan kembali ke dalam keranjang untuk dilakukan proses pengomposan berikutnya Pupuk kompos siap dimanfaatkan Berikut adalah cara pembuatan takakura susun :
Pencacahan sampah secara manual atau dapat pula menggunakan alat pencacah bertenaga listrik ataupun diesel
Pembuatan mikroorganisme padat dari campuran bekatul, sekam padi, kompos dan air
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
44
Proses pencampuran mikroorganisme padat dengan sampah organik hingga merata
Proses memasukkan sampah organik yang telah dicampur dengan mikroorganisme padat menggunakan sekop atau cangkul kedalam keranjang yang telah dilapisi glangsing
Susun keranjang yang telah penuh dengan campuran sampah organik dan mikroorganisme padat. Tinggi susunan secukupnya, disesuaikan dengan luas dan lokasi pengomposan
Tutup/lapisi keranjang paling atas dengan keset yang terbuat dari sabut kelapa
Sumber : Christianto – Pusdakota Ubaya (Surabaya, 2005)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
45
5.5
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN METODA PENGOMPOSAN
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai metoda pengomposan aerob pada skala kawasan, berikut adalah kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing metoda pengomposan aerob skala kawasan. Tabel 5.8 Kelebihan & Kekurangan Metoda Pengomposan Metoda Bak Terbuka (Open Bin)
Lajur Terbuka (Open Windrow)
Cetakan (Caspary)
Takakura susun
Kelebihan 1. Sampah tidak terlihat dari luar 2. Areal pengomposan terlihat rapih 3. Volume sampah yang terolah sama 1. Modal lebih ringan dibandingkan metoda Open bin 2. Tumpukan sampah dapat mencapai tinggi optimal, yaitu 1,5 m 3. Penggunaan lahan fleksibel 4. Proses pembalikan lebih mudah dibanding metoda open bin dan caspary 1. Tumpukan sampah terlihat rapih 2. Volume sampah tercetak lebih banyak dan seragam 3. Tumpukan sampah tidak mudah runtuh dan tahan terhadap tiupan angin 1. Hemat lahan 2. Proses komposting berlangsung cepat 3. Proses rapih dan sangat terstruktur
Kekurangan 1. Padat moda 2. Tinggi kotak terbatas 3. Penggunaan terbatas 1. Volume sampah tercetak sama untuk setiap tumpukan 2. Tumpukan sampah rentan terhadap tiupan angin 3. Tumpukan sampah mudah rubuh
1. Proses pembalikan kompos lebih rumit dari Open bin atau Open windrow
1. Biaya investasi cukup tinngi 2. Membutuhkan banyak pekerja 3. Monitoring kompleks, sebab tiap-tiap kotak takakura perlu dilakukan monitoring
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
46
LAMPIRAN ALTERNATIF PENGOLAHAN SAMPAH SECARA ANAEROB
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
47
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
48
1. SISTEM KOMUNAL INSTALASI PENGOLAHAN ANAEROBIIK SAMPAH (SIKIPAS)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
49
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
50
BAB I PENGENALAN MODUL SIKIPAS Modul SIKIPAS adalah singkatan dari Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah yang merupakan modul pengolahan sampah dengan proses anaerobik dan diperuntukan untuk penanganan sampah komunal.
1.1
PENGOLAHAN SAMPAH PROSES ANAEROBIK
Proses pengolahan secara anaerobik terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme dalam keadaan tidak ada oksigen bebas. Senyawa berbentuk anorganik atau organik pekat yang umumnya berasal dari industri, sukar atau lambat sekali untuk diolah secara aerobik. Oleh karena itu, pengolahan dilakukan secara anaerobik. Hasil akhir pengolahan secara anaerobik adalah kabron dioksida (CO2) dan dan metana (CH4). Tahapan yang terjadi dalam proses anaerobik adalah : 1. Fermentasi dalam kondisi asam 2. Regressi dalam kondisiasam 3. Fermentasi dalam kondisibasa Prinsip proses pengolahan secara anaerobik adalah menghilangkan atau mendegradasi bahan karbon organik dalam limbah cair atau sludge. Keuntungan proses secara anaerobik antara lain : 1. tidak membutuhkan energi untuk aerasi 2. lumpur atau sludge yang dihasilkan sedikit 3. polutan yang berupa bahan organik (misalnya: polisakarida, protein dan lemak) hampir semuanya dikonversi ke bentuk gas metana (gas bio) yang memiliki nilai kalor cukup tinggi Salah satu keuntungan lain dari proses anaerobik adalah menghasilkan gas metana atau yang biasa disebut gas bio sebagai produk akhir yang mempunyai nilai ekonomis. Gas bio sebagian besar mengandung gas metana (CH 4) dan karbon dioksida (CO2) serta beberapa kandungan yang jumlahnya kecil diantaranya hidrogen sulfida (H 2S), ammonia (NH3), hidrogen (H2) dan nitrogen yang kandungannya sangat kecil. Sedangkan kelemahan proses pengolahan cara anaerobik adalah pada kemampuan pertumbuhan bakteri metana yang sangat rendah, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang antara dua hingga lima hari untuk penggandaannya, sehingga diperlukan reaktor yang bervolume cukup besar.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
51
Faktor yang mempengaruhi proses anaerob antara lain : 1. Temperatur Temperatur yang optimal untuk digester adalah pada temperatur 30-35 oC, temperatur ini mengkombinasikan kondisi terbaik untuk pertumbuhan bakteri dan produksi methana di dalam digester dengan lama proses yang pendek. 2. Ketersediaan unsur hara Bakteri anaerobik membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi yang mengandung nitrogen, fosfor, magnesium, sodium, mangan, kalsium dan kobalt. Level nutrisi harus sekurangnya lebih dari konsentrasi optimum yang dibutuhkan oleh bakteri metanogenik, karena apabila terjadi kekurangan nutrisi akan menghambat pertumbuhan bakteri. 3. Waktu detensi proses Setiap bahan mempunyai karakteristik waktu detensi proses tertentu. Oleh karena itu, proses harus didesain untuk mencukupi hanya hari terbaik dari produksi dan setelah itu lumpur sisa proses dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke modul selanjutnya. Apabila terlalu banyak volume bahan yang dimasukan maka lama pengisian akan semakin singkat. Bahkan akan terdorong keluar sedangkan gas masih diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak.
1.2
GAS BIO DAN MANFAATNYA
Biogas atau gas bio adalah gas yang dihasilkan dari proses anaerobik, dimana proses penguraian bahan-bahan organik dilakukan oleh mikroorganisme pada kondisi ketiadaan oksigen (anaerob). Komponen biogas antara lain, ± 60 % CH 4 (metana), ± 38 % CO2 (karbon dioksida) dan ± 2 % N2, O2, H2, & H2S. Gas bio dapat dibakar seperti elpiji dan dalam skala besar gas bio dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan. Sumber energi gas bio banyak terdapat pada kotoran ternak sapi, kerbau, babi dan kuda. Berikut adalah salah satu model instalasi biogas (gambar 1.1)
Gambar 1.1 Contoh proses pemanfaatan Gas bio dari kotoran ternak Tata Cara Pilihan Teknologi 52 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
Gas bio dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan atau mensubstitusi sumber energi alternatif sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga, terutama untuk memasak dan lampu penerangan. Selain itu dapat digunakan untuk menjalankan generator untuk menghasilkan listrik dan menggerakan motor bakar. Gas bio mengandung berbagai macam zat, baik yang terbakar maupun yang dapat dibakar. Zat yang tidak dapat dibakar merupakan kendala yang dapat mengurangi mutu pembakaran gas tersebut. Gas bio lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak tanah karena gas bio memiliki rantai karbon yang lebih pendek sehingga gas CO yang dihasilkan relatif lebih sedikit. Energi yang terkandung dalam gas bio tergantung dari konsentrasi metana (CH 4). Semakin tinggi kandungan metana maka semakin besar kandungan energi (nilai kalor) pada gas bio, dan sebaliknya semakin kecil kandungan metana semakin kecil nilai kalor. Kualitas gas bio dapat ditingkatkan dengan memperlakukan beberapa parameter yaitu: Menghilangkan hidrogen sulphur, kandungan air dan karbon dioksida (CO2). Hidrogen sulphur mengandung racun dan zat yang menyebabkan korosi, bila gas bio mengandung senyawa ini maka akan menyebabkan gasyang berbahaya sehingga konsentrasi yang di ijinkan maksimal 5 ppm. Bila gas dibakar maka hidrogen sulphur akan lebih berbahaya karena akan membentuk senyawa baru bersama-sama oksigen, yaitu sulfur dioksida dan sulfur trioksida (SO 2/SO3). senyawa ini lebih beracun. Pada saat yang sama akan membentuk asam sulfat (H 2SO3) suatu senyawa yang lebih korosif. Parameter yang kedua adalah menghilangkan kandungan karbon dioksida yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas, sehingga gas dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Kandungan air dalam gas bio akan menurunkan titik penyalaan gas bio serta dapat menimbukan korosif.
1.3
PEMAHAMAN MODUL SIKIPAS
Modul SIKIPAS ialah SIstem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam upayanya meningkatkan kinerja TPS 3R (Sumber : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2013). Modul SIKIPAS dibuat untuk melengkapi jenis infrastruktur pada TPS 3R di Indonesia, terdiri atas proses pengolahan sampah organik menjadi gas bio, kompos padat, dan kompos cair. Gas bio yang terbentuk dari proses pengolahan sampah organik secara anaerob pada Modul SIKIPAS berperan sebagai sumber energi alternatif (panas) atau dapat dikonversi langsung menjadi listrik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan menggunakan skema proses secara anaerobik (lihat gambar 1.1), maka diperoleh spesifikasi proses dengan tampilan sebagai berikut.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
53
Gambar1.2 Skema Proses Modul SIKIPAS (Sumber : Direktorat PPLP, 2012) Dalam prosesnya, sampah organik tercacah dimasukkan ke dalam unit penampungan sampah dimana di dalamnya terjadi proses anaerobik selama 20 hari kemudian dilanjutkan dengan proses aerobik selama 20 hari. Dari proses tersebut dihasilkan kompos padat dan kompos cair (lindi) yang dapat terpisah dengan sendirinya secara gravitasi. Untuk kompos padat dapat langsung di produksi sedangkan untuk kompos cair (lindi) dilanjutkan dalam unit pengumpul air lindi. Dalam unit pengumpul air lindi, pH lindi disesuaikan menjadi 6,5-7,5 dan dilanjutkan dalam unit penghasil gas bio. Dalam unit inilah dihasilkan fasa lainya yaitu fasa gas yang disebut Gas bio. Dimana lindi yang dihasilkan masuk ke dalam unit resirkulasi air lindi dan dapat langsung diproduksi, sedangkan gas bio masuk ke dalam unit pembangkit listrik yang dilengkapi dengan unit pengukur gas bio. Sehingga gas bio dapat dimanfaatkan. Berikut adalah spesifikasi proses yang dihasilkan berdasarkan skema proses tersebut.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
54
Tabel 1.1 Spesifikasi Proses Modul Sikipas No.
Komponen
1.
Kapasitas Operasi
2. 3.
Jenis Sampah Proses Durasi/Waktu Detensi
4.
Spesifikasi Proses 1 m3/hari ; 0,6 ton/hari ; 400 KK/hari ; 2.000 jiwa/hari Sampah organik tercacah Kombinasi anaerobik dan aerobik 20 hari (anaerobik) + 20 hari (aerobik)
Kompos padat : 300 kg 5. Produk Kompos cair : 150 liter Gas bio : 97,5 m3 121,8 kWh (netto) ≈ kebutuhan energi rata6. Konversi Energi rata (di Indonesia) untuk 1 rumah dalam 10 hari 1.350 m2 (termasuk area untuk daur ulang dan 7. Luas Lahan perkantoran) 8. Biaya Pengolahan Rp 20.000,- /KK/bulan (Sumber : Direktorat PPLP, 2012) Keunikan dari Modul SIKIPAS adalah penyempurnaan fase tunggal/penyatuan proses hidrolisisasidogenesis-metanogenesis (yang umumnya dilakukan pada pengolahan sampah secara anaerobik pada tingkat masyarakat/komunal selama ini), menjadi fase ganda yaitu pemisahan antara proses hidrolisis-asidogenesis dengan proses metanogenesis. Ciri khas tersebut merupakan ciri khusus dari instalasi pengolahan sampah yang mengoperasikan proses anaerobik, yang dibuat oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Pada September 2012, Modul pengelolaan SIKIPAS telah diserah terimakan di Kompleks Perumahan KOPASSUS Cijantung oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Gambar 1.3 dan gambar 1.4 berikut memperlihatkan kondisi pengelolaan SIKIPAS yang ada di Kompleks Perumahan KOPASSUS Cijantung
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
55
Gambar 1.3 Pengelolaan SIKIPAS di Kompleks Perumahan KOPASSUS Cijantung
Gambar 1.4 Disain Pengelolaan SIKIPAS di Kompleks Perumahan KOPASSUS Cijantung
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
56
Sebagai informasi, 1 buah prototipe SIKIPAS ini dapat mengolah sampah organik dengan kapasitas 1 m3/hari (kapasitas pelayanan sekitar 42.000 jiwa atau 400 KK), dengan menghasilkan gas bio sebesar 150 m3 dalam 6 minggu. Nilai energi dari gas bio tersebut mampu menyediakan energi listrik untuk 1 buah rumah selama 2 minggu. Selain itu, akan dihasilkan pula kompos padat sebanyak 1 m3 dan kompos cair sebanyak 150-200 liter dari 1 m3 sampah organik terolah. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengurangi sampah organik dari sumbernya. Modul SIKIPAS ini diharapkan akan menjadi prototipe untuk pengujian lapangan yang kedepannya akan diterapkan di seluruh Indonesia. Diharapkan langkah ini dapat meringankan beban TPA sampah yang sudah semakin terbatas kapasitasnya.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
57
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
58
BAB II PERENCANAAN MODUL SIKIPAS Tahapan proses yang terjadi dari Modul SIKIPAS adalah pengumpulan sampah, pencacahan, hidrolisis (penguraian), asidogenesis-metanogensis (pembentukan gas bio), pembentukan kompos cair, pengumpulan gas bio, dan pemanfaatan gas bio. Secara lebih detail tersaji dalam gambar 2.1 di bawah ini.
Gambar 2.1 Skema Proses Pengolahan Sampah dengan Modul SIKIPAS
Komponen utama dari Modul SIKIPAS terdiri atas : 1. Unit hidrolisis sampah (Unit Penguraian Sampah). 2. Unit asidogenesis-metanogenesis air lindi (pembentukan gas bio, yang terdiri dari gas metana, gas hidrogen, gas nitrogen, dan gas karbon dioksida), yang terdiri atas tangki equalisasi air lindi, tangki penghasil gas bio, tangki resirkulasi air lindi). 3. Unit Aerobik Kompos Padat
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
59
2.1
SARANA DAN PRASANA MODUL SIKIPAS
Berdasarkan diagram proses di atas, maka proses kebutuhan sarana dan prasarana modul SIKIPAS yaitu : 1. Unit Penerimaan dan Pemilahan Sampah 2. Unit Hidrolisis Sampah (Penguraian Sampah) 3. Unit Asidogenesis dan Metanogenesis Air Lindi a. Unit Equalisasi Air Lindi b. Unit Penghasil Gas Bio c. Unit Resirkulasi Air Lindi 4. Unit Aerobik Kompos Padat a. Area Pengeringan Kompos Padat b. Area Pengayakan Kompos Padat c. Area Penyimpanan Kompos Padat
2.2
PERENCANAAN MODUL SIKIPAS
Agar sistem berjalan dengan optimal maka, modul SIKIPAS harus direncanakan dengan baik, sesuai dengan kriteria desain yang sesuai. Tahapan dalam perencanaan sarana Modul SIKIPAS terdiri atas : 1) Tahap 1 : Tentukan sumber sampah yang akan diolah 2) Tahap 2 : Hitung jumlah timbulan sampah organik yang akan diolah secara spesifik untuk sampah makanan dan sampah halaman 3) Tahap 3 : Hitung dimensi utama dan penunjang pada unit-unit dalam Modul SIKIPAS, serta spesifikasi teknik yang dibutuhkan 4) Tahap 4 : Siapkan gambar teknik yang sesuai 5) Tahap 5 : Hitung estimasi biaya pembangunan Modul SIKIPAS 6) Tahap 6 : Hitung kebutuhan tenaga kerja 7) Tahap 7 : Siapkan dokumen prosedur standar pengoperasian-pemeliharaan-perawatan 8) Tahap 8 : Hitung kebutuhan biaya investasi dan biaya pengoperasian – pemeliharaan perawatan Penjelasan masing-masing tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut : TAHAP 1 : TENTUKAN SUMBER SAMPAH YANG AKAN DIOLAH Sampah dari berbagai sumber seperti, sampah dapur, sampah halaman, sampah kantor dan sebagainya ditentukan sampah mana yang akan dioleh dengan Modul SIKIPAS. Jenis sampah yang dapat diolah pada modul SIKIPAS hanya sampah organik saja, secara khusus untuk sampah makanan.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
60
TAHAP 2 : HITUNG TIMBULAN ATAU JUMLAH SAMPAH YANG AKAN DIOLAH Perhitungan volume atau timbulan sampah sangat penting, mengingat akan berpengaruh terhadap kebutuhan luas lahan Modul SIKIPAS, semakin besar sampah yang akan diolah semakin besar kebutuhan lahannya, akan semakin besar material yang dihasilkan. Contoh : Jika jumlah jiwa di suatu permukiman sebanyaj 2.000 jiwa, maka jumlah sampah di permukiman tersebut sebanyak : 1. Jumlah Sampah Organik = 0,00089 m 3/jiwa/hari x 2000 jiwa= 1,78 m 3/hari 2. Jumlah Sampah Dapur sebanyak = 0.00014 m 3/jiwa/hari x 2000 jiwa = 0,27 m 3/hari
Perhitungantimbulansampahdapatdilakukandenganperhitungansebagaiberikut : Volume Sampah ORGANIK (m3/hari) = 0,00089 (m3/jiwa/hari) x Jumlah Penghuni (jiwa) Volume Sampah DAPUR (m3/hari) = 0,00014 (m3/jiwa/hari) x Jumlah Penghuni (jiwa)
Sebaiknya sampah organik yang dihasilkan dapat diolah secara keseluruhan dengan Modul SIKIPAS, begitu pun sampah anorganik, sebaiknya sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis dipisahkan sehingga akan mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, maka semakin banyak sampah terolah, salah satunya akan berpengaruh terhadap mengurangi biaya retribusi pengangkutan. TAHAP 3 : HITUNG DIMENSI MASING-MASING UNIT/SARANA Unit Penerimaan dan Pemilahan Sampah (UPPS) Lahan pada Unit Penerima dan Pemilahan Sampah harus mencukupi penyimpanan alat pencacah sampah, area pemilahan dan sirkulasi. Perhitungan kebutuhan lahan dengan menggunakan perbandingan 1 org = 0,0054 m2/jiwa. 1. Unit Hidrolisis Sampah (UHS) Unit hidrolisis ini dibangun berupa tangki kedap udara, yang material dapat berupa plastik, fibre glass, beton atau material lain, asal tahan lama dan tahan akan karat serta kebocoran.Untuk menghitung kebutuhan Luas Unit Hidrolisis Sampah, dapat menggunakan pendekatan perhitungan sebagai berikut : Luas Lahan (m2) = 0,02 m2/jiwa x Jumlah Warga yang Dilayani (jiwa)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
61
Dengan Kriteria Desain dan asumsi sebagai berikut : 1) Waktu detensi sampah (td)= 30 hari 2) Diameter tangki = 1,1 m 3) Tinggi =1m 4) Free board tangki = 20 % 5) Jumlah tangki = 31 tangki 2. Unit Asidogenesis-Metanogenesis Air Lindi (UAMAL) Pada UAMAL ini terdiri dari atas 3 (tiga) tangki, dengan fungsi yang berbeda, yaitu Tangki 1 ; disebut juga tangki equalisasi air lindi, Tangki 2 ; disebut juga tangki penghasil gas bio, Tangki 3; disebut juga tangki resirkulasi air lindi. a. Perhitungan Tangki 1 ; Equalisasi Air Lindi Untuk menghitung kebutuhan luas Tangki 1 dapat dengan menggunakan pendekatan : Luas Lahan (m2) = 0,0001 m2/jiwa x Jumlah Warga yang Dilayani (jiwa) Dengan kriteria desain Tangki Equalisasi Lindi : 1) Waktu detensi = 3,5 hari 2) Asumsi tinggi = 1,1 m 3) Lebar =1m 4) Free Board = 20 % x tinggi b. Perhitungan Tangki 2 ; Tangki Penghasil Gas Bio Untuk menghitung kebutuhan luas Tangki Penghasil menggunakan pendekatan :
Gas
Bio
dapat
dengan
Luas Lahan (m2) = 0,0004 m2/jiwa x Jumlah Wargayang Dilayani (jiwa) Dengan kriteria desain Tangki Penghasil Gas Bio : 1) Waktu detensi = 12 hari 2) Asumsi tinggi = 1,1 m 3) Lebar =1m 4) Free Board = 20 % x tinggi c. Perhitungan Tangki 3 ; Tangki Resirkulasi Air Lindi Untuk menghitung kebutuhan luas Tangki 3 dapat dengan menggunakan pendekatan : Luas Lahan (m2) = 0,0002 m2/jiwa x Jumlah Warga yang Dilayani (jiwa)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
62
Dengan kriteria desain Tangki Resirkulasi Air Lindi : 1) Waktu detensi = 12 hari 2) Asumsi tinggi = 1,1 m 3) Lebar =1m 4) Free Board = 20 % x tinggi 3. Unit Aerobik Kompos Padat (UAKP) Di dalam Unit Aerobik Kompos Padat ini terdiri atas 3 unit, yaitu 1) Unit Pengering Bahan Baku Kompos Padat, 2) Unit Penyaringan/Pengayakan Kompos, 3) Unit Penyimpanan Kompos. a. Perhitungan Area Pengeringan Kompos Padat Pendekatan perhitungan kebutuhan luas Unit Pengeringan Kompos Padat dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : Luas Lahan (m2) = 0,006 m2/jiwa x Jumlah Warga yang Dilayani (jiwa) Dengan kriteria desain dan asumsi sebagai berikut : 1) Input sampah organik terolah 2) Bahan baku kompos padat yang dihasilkan 3) Waktu detensi pengeringan 4) Asumsi Tinggi penghamparan 5) Asumsi Lebar 6) Area utilitas
= 0,78 m3/hari = 75 % dari sampah organik terolah = 20 hari = 0,25 meter = 3 meter = 40 %
b. Perhitungan Area Pengayakan Kompos Padat Untuk menghitung kebutuhan luas lahan Area Pengayakan Kompos Padat, dihitung dengan pendekatan : Luas Lahan (m2) = 0,008 m2/jiwa x Jumlah Warga yang Dilayani (jiwa) Dengan kriteria desain dan asumsi sebagai berikut : 1) Waktu Detensi 2) Asumsi Tinggi Hamparan Timbunan Kompos 3) Kebutuhan Luas Alat Pengayak 4) Jumlah Alat Pengayak 5) Area Utilitas
= 60 hari = 1 meter Padat = 4,50 meter = 1 unit = 40
c. Perhitungan Area Penyimpanan Kompos Padat (Gudang) Setelah dilakukannya proses pengayakan kompos padat yang dihasilkan selanjutnya akan dimasukan ke dalam karung dan disimpan secara bertumpuk di area penyimpanan kompos padat (gudang). Perhitungan kebutuhan luas lahan : Luas Lahan (m2) = 0,004 m2/jiwa x Jumlah Warga yang Dilayani (jiwa)
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
63
Dengan kritria dan asumsi sebagai berikut : 1) Kompos padat matang yang dihasilkan 2) Lama Penyimpanan 3) Tinggi Tumpukan 4) Area utilitas
= 50 organik dari sampah organik = 60 hari = 1,5 m = 40 %
Berdasarkan perhitungan desain dari masing-masing unit pengolahan sampah, maka didapatkan kebutuhan formula untuk menghitung kebutuhan luas lahan Modul SIKIPAS, yang dapat dilihat pada dibawah ini. Tabel 2.1. Pendekatan Perhitungan Kebutuhan Lahan Penerapan Modul SIKIPAS No.
1. 2.
3.
Luas Area Penerimaan Pemilahan Sampah
Faktor
Satuan
0,005
m2/jiwa
0,02
m2/jiwa
Jumlah Penghuni (jiwa)
Luas Lahan (m2)
dan
Luas Unit Hidrolisis sampah Luas Unit AsidogenesisMetanogenesis Air Lindi
1.000 1.000
5,40 20,48
1.000 0,0001
m2/jiwa
1.000
0,12
0,0004
m2/jiwa
1.000
0,44
Tangki Resirkulasi Air Lindi Luas Unit Pengomposan Kompos Padat
0,0002
m2/jiwa
1.000
0,23
- Area Pengeringan Kompos Padat
0,006
m2/jiwa
1.000
5,85
-Area Pengayakan Kompos Padat - Area Penyimpanan Kompos Padat (Gudang)
0,008
m2/jiwa
1.000
8,23
0,004
m2/jiwa
-
4.
Fakto Pengkali
Unit Pengolahan
Tangki Equalisasi Air Lindi Tangki Penghasil Gas Bio
1.000
1.000
Total Kebutuhan Luas Lahan
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3,90 44,66
64
Table di bawah ini memperlihatkan contoh perhitungan untuk menghitung keb utuhan lahan Modul SIKIPAS. Tabel 2.2. Perhitungan Kebutuhan Lahan Penerapan Modul SIKIPAS (untuk jumlah terlayani sebanyak 1000 jiwa) Fakto Pengali
No.
Unit Pengolahan
1.
Luas Area Penerimaan dan Pemilahan Sampah
2.
3.
Faktor
Luas Unit Hidrolisis sampah Luas Unit Asidogenesis-Metanogenesis Air Lindi
Satuan
0,005
m2/jiwa
0,02
m2/jiwa
-
Tangki Equalisasi Air Lindi
0,0001
m2/jiwa
-
Tangki Penghasil Gas Bio
0,0004
m2/jiwa
-
Tangki Resirkulasi Air Lindi
0,0002
m2/jiwa
0,006
m2/jiwa
0,008
m2/jiwa
0,004
m2/jiwa
Luas Unit Pengomposan Kompos Padat -Area Pengeringan Kompos Padat 4.
-Area Pengayakan Kompos Padat -Area Penyimpanan Kompos Padat (Gudang)
TAHAP 4 : PENYIAPAN GAMBAR TEKNIK (GAMBAR KERJA) DAN SPESIFIKASI TEKNIK a. Penyiapan Gambar Teknik Setelah dilakukan perhitungan dimensi maka lanjutkan dengan membuat gambar teknis yang disesuaikan dengan hasil perhitungan dimensi masing-masing unit Modul SIKIPAS tersebut. Gambar teknis tersebut akan dijadikan gambar kerja pada saat proses konstruksi pembangunan Modul SIKIPAS. Spesifikasi gambar teknis yang dibuat minimal memenuhi kaidah sebagai berikut : 1. Gambar teknik harus dapat dipahami dengan mudah dan informatif, maka gambar teknis tersebut harus dilengkapi dengan : a. Denah/Siteplan (contoh lihat gambar 2.2) b. Potongan memanjang dan melintang (contoh lihat gambar 2.3) c. Tampak Depan, samping kiri dan kanan (contoh lihat gambar 2.4) d. Denah Pondasi (contoh lihat gambar 2.5) e. Denah Struktur (contoh lihat gambar 2.6) f. Detail masing-masing unit dan bagian-bagian yang dianggap perlu (contoh lihat gambar 2.7 dan 2.8) g. Jika memungkinkan dilengkapi visualisasi 3 dimensi 2. Ukuran gambar teknik minimal dalam format A3 3. Skala gambar, (denah dan potongan minimal skala 1 : 150, untuk detail minimal skala 1 : 20) 4. Gambar teknik yang sudah final harus dilengkapi tandatangan dari instansi terkait
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
65
b. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis dari seluruh peralatan / unit-unit yang ada pada modul SIkipas minimal sebagai berikut : 1. Tangki Hidrolisis : Beton bertulang, mutu beton K.250, dengan ketebalan 6 cm Plastik pabrikasi Serat fiberglass Material lainnya yang mampu menahan karat dan memiliki umur pakai minimal 10 tahun 2. Tangki UAM : Beton bertulang, mutu beton K.250, dengan ketebalan 6 cm Plastik pabrikasi Serat fiberglass Material lainnya yang mampu menahan karat dan memiliki umur pakai minimal 10 tahun 3. Lantai Bangunan SIkipas : terbuat dari beton concrete, mutu beton K.225, dengan ketebalan 10 cm 4. Pipa Resirkulasi : Pipa PVC AW atau HDPE, diameter disesuaikan 5. Pipa ; Outlet Unit Hidrolisis : Pipa PVC AW atau HDPE yang terbungkus kawat penyaring, dengan diameter disesuaikan 6. Kran Pipa inlet dan outlet air lindi : menggunakan Globe Vavlematerialstainless steel, dengan diameter disesuaikan 7. Konstruksi Struktur Bangunan : Konstruksi baja atau konstruksi beton Bertulang 8.
Kontainer Sampah : Plastik pabrikasi, kapasitas minimal 500 lt, memiliki roda
9.
Pompa Sirkulasi Air Lindi : Daya 125 Watt, Head maksimum 25 meter, Kapasitas maksimum 30 lt/menit
10. Mesin Pencacah Sampah : Daya 8 HP, Kapasitas maksimum 150 kg/jam. 11. Mesin Pengayak Kompos : Manual Tanpa Mesin, Kapasitas Maksimum 100 kg/jam 12. Mesin Tekan Kompos : Kapasitas 50 lt atau 0,05 m 3, berupa mesin tekan manual dengan kontruksi mesin terbuat dari baja, serta dapat dipindah TAHAP 5 : HITUNG ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN MODUL SIKIPAS Kebutuhan biaya untuk membangun Modul SIKIPAS dapat dilakukan dengan pendekatan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Biaya (Rp) = Rp. 357.000,- /jiwa x JumlahWarga yang Dilayani (jiwa) Contoh : 1. Jumlah Penghuni Warga yang Dilayani rata-rata/hari Jumlah 2. Biaya Konstruksi per m2 3. Kebutuhan Biaya = 850 jiwa x 357.000,-
: 850 jiwa : 850 jiwa : 357.000,-/per Jiwa : 303.450.000,-
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
66
TAHAP 6 : KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan alur proses sistem penanganan sampah dengan Modul SIKIPAS, kebutuhan sumber daya manusia pengelola sampah minimal dikerjakan oleh 5 orang personil. Dimana diperlukan seorang koordinator untuk memastikan operasional Modul SIKIPAS berjalan dengan baik, petugas operasional unit anaerobik, serta petugas lindi dan gas sehingga satu kesatuan Modul SIKIPAS dapat dioperasikan. Adapun alokasi kebutuhan SDM Modul SIKIPAS dapat dilihat padaberikut. Tabel 2.3 Kebutuhan Personil Operasional Modul SIKIPAS untuk Kapasitas 1-2 m3/hari KEBUTUHAN No. TUGAS PERSONIL 1. Koordinator Instalasi 1 Orang 2. Petugas Teknis Modul SIKIPAS 2 Orang Petugas Aerobik Sampah 3. 2 Orang dan Pengumpulan Sampah JUMLAH PERSONIL
5 Orang
Sumber : DED Modul SIKIPAS Lapas Cipinang, 2013
TAHAP 7 : SIAPKAN DOKUMEN PROSEDUR STANDAR PENGOPERASIAN-PEMELIHARAAN PERAWATAN Dokumen prosedur standar pengoperasian-pemeliharaan-perawatan, adalah suatu dokumen yang harus disusun, mengingat dokumen tersebut akan menjadi panduan operator pelaksana lapangan dalam mengoperasikan-memelihara-merawat seluruh unit-unit yang ada di modul SIKIPAS. Dalam dokumen prosedur standar pengoperasian – pemeliharaan - perawatan minimal menjelaskan sebagai berikut : a. Penjelasan Umum b. Ketentuan-Ketentuan Ketentuan Umum Ketentuan Teknis Sistem Penanganan Sampah Pengolahan Sampah dengan modul SIkipas Waktu Pengoperasian Sarana and Prasarana c. Prosedur Standar Pengoperasian Modul SIkipas Tahap Pengoperasian Pengumpulan Sampah Tahap Pengoperasian Penerimaan dan Pemilahan Sampah Tahap Pengoperasian Unit Hidrolisis Sampah Tahap Pengoperasian Unit Asidogenesis – Metanogenesis Air Lindi Tahap Pengoperasian Unit Aerobik Kompos Padat Tahap Pengoperasian Unit Mesin Pencacah/Perajang Sampah Organik Tahap Pengoperasian Pompa Resirkulasi Air Lindi Tahap Pengayakan dan Pengemasan Kompos Padat Tahap Pemanfaatan Kompos Cair Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
67
d.
Pemeliharaan dan Perawatan Pemeliharaan dan Perawatan Tangki Hidrolisis Pemeliharaan dan Perawatan Tangki Asidogenesis-metanogenesis Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pencacah/Perajang Sampah Organik Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengayakan Kompos Pemeliharaan dan Perawatan Alat Lainnya
TAHAP 8 : HITUNG KEBUTUHAN BIAYA PENGOPERASIAN-PEMELIHARAAN PERAWATAN Perhitungan biaya pengoperasian – pemeliharaan – perawatan modul SIKIPAS harus mencakup seluruh biaya sebagai berikut : a. Biaya pengoperasian – pemeliharaan – perawatan seluruh peralatan yang digunakan. Adapun jenis peralatan sebagai berikut : - Alat pencacah/perajang sampah organik - Alat pengayak kompos padat - Pompa resirkulasi - Tangki Hidrolisis - Tangki Ekualisasi Air Lindi - Perawatan bangunan pelindung Modul SIkipas b. Honor Petugas / tenaga kerja Estimasi kebutuhan biaya pengoperasian – pemeliharaan – perawatan Modul SIKIPAS dapat dihitung dengan pendekatan perhitungan Rp. 20,02 atau Rp. 20 rupiah per orang. Maka jika jumlah jiwa sebanyak 1000 orang maka diperkirakan kebutuhan biayanya sekitar Rp. 20.000 orang/hari, maka dalam satu bulan Rp. 600.000,-. Tabel 2.4 Kebutuhan Biaya Pengoperasian - Pemeliharaan - Perawatan Jumlah Fakto Pengali Warga yang Kebutuhan Dilayani Faktor Satuan (jiwa) Biaya Pengoperasian – Pemeliharaan 20 jiwa/hari 1.000 Perawatan
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
68
Jumlah Biaya (Rp/hari) 20.000
Gambar 2.2 Contoh Gambar Denah dan Potongan Memanjang
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
69
Gambar 2.3 Contoh Gambar Potongan Melintang
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
70
Gambar 2.4 Contoh Gambar Tampak Depan, Belakang, Kiri dan Kanan Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
71
Gambar 2.5 Contoh Gambar Denah Pondasi
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
72
Gambar 2.6 Contoh Gambar Denah Struktur (Kolom dan Sloof) Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
73
Gambar 2.7 Contoh Gambar Detail Bangunan Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
74
Gambar 2.8 Contoh Gambar Detail Unit Bangunan Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
75
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
76
BAB III PROSEDUR PENGOPERASIAN-PEMELIHARAAN-PERAWATAN MODUL SIKIPAS 3.1
PROSEDUR STANDAR PENGOPERASIAN MODUL SIKIPAS
Tahapan kegiatan pengoperasian Modul SIKIPAS, terdiri dari 8 (tahapan) pekerjaan, yaitu : 1. TAHAP PENGUMPULAN SAMPAH Prosedur Pengoperasian Sampah dapur, sisa makanan dan sampah halaman diletakkan oleh warga ke dalam wadah sampah Wadah berisi sampah akan diangkut oleh petugas TPS 3R setiap pukul 08.00 WIB, sebanyak 1 kali sehari Sampah hasil pengangkutan di pagi hari langsung diproses di Modul SIKIPAS pada hari tersebut, sedangkan sampah hasil pengangkutan sore hari akan diproses pada keesokan harinya (pagi hari) 2. TAHAP PENERIMAAN DAN PEMILAHAN SAMPAH Unit Penerimaan dan Pemilahan Sampah adalah unit tempat dilaksanakannya pengumpulan sampah dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Kegiatan yang dilakukan pada unit penerima ini adalah pemilahan dan pencacahan. Setiap kali sampah datang harus langsung diproses, maka tidak ada sampah yang tertinggal. Kuantitas sampah organik yang diolah pada Modul SIKIPAS sebanyak 0,39 m3/hari atau 0,24 ton/hari. Untuk sampah yang tidak dapat diolah di Modul SIKIPAS sebanyak 6,95m 3/hari atau 1,4 ton/hari, dimana sampah anorganik recyclable sebanyak 0,84 m3/hari atau 0,17 ton/hari dilakukan penjualan langsung, sedangkan sampah sisanya sebanyak 5,98 m3/hari atau 1,23 ton/hari dan diolah menuju TPA sampah. Peralatan dan Jumlah Petugas - Helm - Sarung Tangan - Mesin Pencacah - Troli - Tempat sampah tertutup kapasitas 0,5 m3 sebanyak 1 unit - Sekop - Petugas 1 orang
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
77
Prosedur Pengoperasian Unit Penerimaan dan Pemilahan Sampah 1. Sampah yang diangkut dari sumber (rumah, sekolah, kantor dan sebagainya) harus segera diproses 2. Sampah datang ditumpahkan di Unit Penerima dan Pemilahan Sampah, untuk selanjutnya dilakukan pemilahan 3. Pemilahan hanya dilakukan untuk memisahkan sampah organik yang berukuran lebih besar dari diameter 5 cm (biasanya berupa bongkahan bekas potongan makanan) 4. Sampah organik yang berukuran kecil (lebih kecil dari 5 cm) dipindahkan kedalam troli untuk selanjutnya dimasukan ke dalam Unit Hidrolisis Sampah 5. Untuk sampah yang memiliki ukuran lebih besar dari 5 cm dan jumlahnya tidak banyak, dikumpulkan terlebih dahulu di dalam wadah sampah tertutup. Jika jumlahnya mencapai minimal ½ dari ukuran wadah sampah, dilakukan pencacahan oleh mesin pencacah dan setelah dicacah dimasukan ke dalam Unit Hidrolisis Sampah 6. Jika ditemukan sampah anorganik, maka harus dipisahkan dan dikumpulkan pada wadah terpisah (yang diberi label wadah sampah anorganik), untuk selanjutnya ditangani secara terpisah, yaitu penjualan ke pengepul atau diolah lebih lanjut pada TPA sampah 7. Kegiatan pada unit penerimaan ini dilakukan 1 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari pukul 08.00 WIB dengan Unit Hidrolisis Sampah yang memilikikapasitas 0,78 m 3, maka akan terisi selama 2 hari. Maka pengisian 1 Unit Hidrolisis Sampah diperuntukan untuk 2 hari sampah yang datang 3. TAHAP PENGOPERASIAN UNIT HIDROLISIS SAMPAH Tahapan pada Unit Hidrolisis Sampah merupakan tahapan penguraian sampah oleh mikroorganisme pengurai. Untuk mempercepat penguraian sampah harus direndam oleh air limbahyang mengandung mikroorganisme anaerobik (sebagai contoh; untuk awal permulaan dapat menggunakan limbah cair dari kegiatan Rumah Potong Hewan), dengan lamanya waktu proses perendaman selama 7 hari. Air lindi yang dihasilkan dari hasil perendaman akan memiliki nilai Chemical Oxygen Demand (COD) dan kandungan mikroorganisme anaerobik yang tinggi. A. Peralatan dan Jumlah Petugas - Helm - Sarung Tangan - Unit Hidrolisis Sampah 16 unit - Petugas 2 orang B.
Kriteria Teknis - Volume 1 tangki : 0,78 m3/hari. - Waktu tinggal sampah : 30 hari. - Waktu rendam sampah awal : 7 hari. - Waktu pengisian sampah ke dalam tangki : 2 hari. - Jumlah air untuk perendaman : 200 liter per tangki.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
78
C. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10. 11. 12.
13.
Prosedur Pengoperasian Tahap awal yang harus dilakukan adalah menyiapan terlebih dahulu cairan lindi yang mengandung bakteri aktif (cairan starter), cairan tersebut akan digunakan sebagai material resirkulasi pada unit hidrolisis. Dengan prosedur sebagai berikut : a. Isilah seluruh (16 unit) tangki hidrolisis dengan sampah organik tercacah menggunakan sekop, atur penempatan sampah di dalam tangki agar setiap sudut terisi sampah b. Jika volume sampah organik tidak mencukupi, dapat menggunakan sampah organik dari luar (misalnya ; sampah dari pasar, pertokoan dan sebagainya) c. Pastikan sampah organik tercacah pada tangki hidrolisistidak lebih dari 0,78 m 3 atau ketinggian sampah dalam tangki mencapai 85 cm d. Siapkan air limbah dari Rumah Pemotongan Hewan/RPH, lalu isilah seluruh tangki hidrolisis tersebut dengan air limbah RPH masing-masing sebanyak 150-200 lt e. Rendamlah sampah organic tercacah tersebut selama 7 hari f. Pastikan tutup tangki hidrolisis tertutup rapat, serta pastikan juga tidak ada kebocoran g. Setelah 7 hari, kuras air lindi tersebut dengan membuka pipa outlet pada unit hidrolis tersebut, lalu keluarkan sampah dari dalam tangki hidrolisis untuk selanjutnya diproses pada area aerobik kompos padat Setelah penyiapan cairan lindi yang mengandung bakteri aktif selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pemrosesan sampah organik Pastikan seluruh tangki (16 tangki) sudah diberikan nomor agar dapat memudahkan saat pencatatan Lakukan pengisian sampah ke dalam Unit Hidrolisis Sampah, 1 tangki hidrolisis akan penuh diisi sampah organik dalam waktu 2 hari (atau volume telah mencapai 0,78 m 3) Pintu inlet sampah terletak dibagian atas tangki, 1 tangki hidrolisis akan terisi penuh oleh sampah organik dalam waktu 2 hari (atau volume telah mencapai 0,78 m 3) Jika tangki telah diisi penuh sampah (0,78 m3), tutuplah bagian atas tangki sampah. Kemudian untuk memastikan tangki benar-benar kedap, isilahair pada bagian jebakan udara disekeliling tutup tangki, agar tangki benar-benar kedap Lanjutkan dengan proses penyiraman dengan air yang sudah tersedia pada tangki resirkulasi selama 4-6 jam/hari, atur stop kran pada pipa resirkulasi agar aliran air lindi mengalir dengan baik dan merata mengenai seluruh permukaan sampah Pastikan pipa outlet air lindi (terletakdi bagian bawah) pada unit hidrolisis dalam posisi terbuka atau posisi “ON” Sampah pada tangki Hidrolisis dikeluarkan jika sampah sudah berumur 30 hari (terhitung sejak sampah terisi penuh atau sejak dilakukan penyiraman) Keluarkan sampah dengan membuka pintu tangki sampah (sebaiknya dilakukan oleh 2 orang petugas) dengan menggunakan alat bantu sekop atau cangkul Pada saat sampah dikeluarkan, akan menimbulkan dampak bau, maka petugas sebaiknya menggunakan masker dan sarung tangan kedap air Jika sampah dikeluarkan dari Unit Hidrolisis Sampah, lakukan pengepresan dangan alat penekan sampah, dengan maksud untuk mengeluarkan air yang masih terkandung dalam sampah Setelah dilakukan penekanan, lalu lakukan perataan dan ditiriskan pada area Unit Aerobik Kompos Padat yang sudah tersedia di depan Unit Hidrolisis Sampah Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
79
14. Pastikan aliran air lindi mengalir dengan baik ke dalam saluran air lindi yang sudah tersedia 15. Setelah semua isi tangki sampah dikeluarkan, tutuplah dengan rapat pintu tangki dengan baik. Kemudian isi tangki dengan sampah baru dan lakukan hal yang sama untuk tangkitangki berikutnya 16. Lakukan hal yang sama untuk perlakuan tangki selanjutnya Catatan Penting :
1.
Pada tahap awal mula Modul SIKIPAS dioperasikan, proses perendaman sampah dibantu dengan mengggunakan air limbah RPH
2.
Air limbah RPH digunakan hanya pada tahap awal saja, dengan maksud untuk mendapatkan air lindi yang mengandung bakteri aktif (cairan starter) yang selanjutnya digunakan untuk proses resirkulasi pada tangki hidrolisis
3.
Lakukan penyiraman air lindi dari tangki resirkulasi dengan cara di pompa dan disiramkan ke Unit Hidrolisis Sampah, sebelum dipompa, pastikan stop kran pembuangan sudah dalam keadaan terbuka
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
80
Gambar 3.1. Unit Hidrolisis Sampah Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
81
4. TAHAP PENGOPERASIAN UNIT ASIDOGENESIS-METANOGENESIS AIR LINDI Pada unit ini terbagi menjadi 3 tangki yang saling berhubungan. Tiga bagian tangki tersebut memiliki fungsi dan dimensi yang berbeda. Tangki Ekualisasi Air Lindi (tangki lindi 1) ; berfungsi sebagai tangki penjaga kestabilan laju alir dan pH air lindi Tangki Penghasil Gas Bio (tangki lindi 2) ; berfungsi sebagai tangki untuk menguraikan atau mendegradasi bahan karbon organik dalam air lindi atau lumpur menjadi gas bio Tangki Resirkulasi Air Lindi (tangki lindi 3) ; tangki penampung air lindi untuk diresirkulasikan kembali pada Unit Hidrolisis Sampah A. Peralatan dan Jumlah Petugas 1. Pompa resirkulasi air lindi 2. Plastik penampung gas bio 3. Petugas 1 orang B. Kriteria Unit Asidogenesis-Metanogenesis Air Lindi Tangki Ekualisasi Air Lindi (tangki lindi 1) 1. Debit air lindi 0,32 m3/hari 2. Volume Tangki bersih tangki 0,48 m3
0,5 m3
3. Waktu tinggal 1,5 hari Tangki Penghasil Gas Bio (tangki lindi 2) 1. Debit air lindi 0,32 m3/hari 2. Volume Tangki bersih tangki 1,5 m3 3. Waktu tinggal 4,5 hari Tangki Resirkulasi Air Lindi (tangki lindi 3) 1. Debit air lindi 0,32 m3/hari 2. Volume Tangki bersih tangki 0,8 m 3 3. Waktu tinggal 2,5 hari C. Prosedur Pengoperasian Tangki Ekualisasi Air Lindi (Tangki 1) 1. Air lindi yang dialirkan dari tangki sampah akan ditampung pada ini. Air lindi akan masuk melalui pipa inlet yang berada di bagian bawah tangki. Pada tangki ini terdapat material batu kapur yang berfungsi untuk menetralkan pH, sehingga pH air lindi mendekati rentang pH netral (6,0-7,0) 2. Material batu kapur sebaiknya diganti secara berkala setiap 6 bulan sekali D. Prosedur Pengoperasian Tangki Penghasil Gas Bio (Tangki 2) 1. Air lindi pada tangki 1 akan mengalir dengan sendirinya ke tangki 2 melalui pipa. Pada Tangki 2 terdapat material rumpon yang berfungsi sebagai media/rumah bagi mikroorganisme yang berkoloni 2. Periksalah seluruh tutup tangki agar benar-benar tertutup rapat, sehingga gas bio yang terbentuk tidak keluar melaui celah-celah tutup tangki 3. Pada tangki 2 terdapat pipa outlet gas bio yang dilengkapi oleh stop kran
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
82
4. Untuk melihat terbentuknya gas bio pada tahap awal, dapat dilakukan dengan mengikatkan secara kuat plastik berukuran 5 atau 10 lt pada ujung pipa outlet gas bio tersebut. Jika plastik berubah bentuk (mengembang), maka tutup stop kran dan sambungan pipa outlet tersebut dengan pipa penampung gas bio untuk selanjutnya ditampung pada plastik penampung gas bio yang sudah disediakan 5. Jika jarak antara Modul SIKIPAS dan dapur warga di permukiman cukup jauh, maka sistem pengaliran gas bio dapat dibantu oleh induced draft fan 6. Jika penampungan gas bio di dapur sudah pada posisi maksimal (penuh), maka buka stop kran yang agar gas bio dapat mengalir ke kompor dan selanjutnya dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar, seperti untuk keperluan memasak 7. Setelah pemakaian biogas selesai, stop kran kompor dimatikan dengan cara memutar pada posisi “off” E.
Prosedur Pengoperasian Tangki Resirkulasi Air Lindi (Tangki 3) 1. Jika volume air lindi pada tangki 2 sudah penuh, maka secara otomatis air lindi akan mengalir ke Tangki 3 2. Air lindi pada tangki 3 ini digunakan untuk menyiram sampah pada Unit Hidrolisis Sampah, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai kompos cair 3. Proses resirkulasi dilakukan dengan pemompaan selama 4-6 jam/hari, dengan bantuan automatic switch 4. Atur laju aliranagar tidak terlalu besardengan cara mengatur stop kran pipa resikulasi 5. Lakukan resirkulasi setelah sampah sudah terisi penuh (0,78 m 3/hari) 6. Jikakondisi volume berlebih, maka kelebihan air lindi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kompos cair 7. Sebelum dilakukan resirkulasi lakukan pemantauan terhadap volume laju alir air lindi pada Tangki 3 (tangki resirkulasi) dan pastikan permukaan air lindi memiliki ketinggian yang sama dengan ketinggian pipa inlet tangki 3 atau kurang lebih ketinggiannya sudah mencapai 1 meter 8. Pastikan stop kran inlet dan outlet pada posisi tebuka atau “on”
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
83
Gambar 3.2 Unit Asidogenesis-Metanogenesis Air Lindi
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
84
5. TAHAP PENGOPERASIAN UNIT AEROBIK KOMPOS PADAT Unit Aerobik Kompos Padat adalah salah satu tahapan proses untuk mematangkan sampah dari hasil proses hidrolis, asidogenesis, dan metanogenesis yang berupa material kompos padat (setengah jadi) menjadi kompos padat yang matang, dengan cara dilakukan pembalikan secara rutin selama 20 hari. A. Peralatan dan Jumlah Petugas - Helm - Sarung tangan - Mesin Pencacah Kompos - Ayakan/Mesin Pengayak - Cangkul / garu - Petugas 1 orang B. Kriteria Area Aerobik Komposting Sampah - Luas Area 35 m2 yang terbagi menjadi 2 kompartemen - Waktu tinggal sampah 20 hari C. Prosedur Pengoperasian 1. Sampah organik yang telah dikeluarkan dari Unit Hidrolisis Sampah (sebanyak setengah tangki setiap harinya), berbentuk gumpalan sampah lembut, basah dan sedikit berbau. Beratnya berkisar 120 kg (50 % dari berat sampah yang masuk ke dalam tangki) 2. Sampahdihamparkan pada Unit Aerobik kompos kompatemen 1. Kemudian lakukan pengepresan di Unit AerobikKompos Padat, agar kadar air berkurang. 3. Pastikan air lindi yang dihasilkan dari proses penekanan akan mengalir ke saluran terbuka yang berada dibagian tengah (yang memisahkan kompartemen 1 dan 2) 4. Gumpalan sampah ini selanjutnya dihamparkan tipis pada area kompatemen 1 5. Pada hari ke-3 sampah pada kompartemen 1 dipindahkan dan dihamparkan di kompartemen 2 6. Proses pengeringan ini berjalan hingga kadar air 20% (diperkirakan proses pengeringan hingga 20 hari) 7. Lakukan pembalikan setiap hari agar bau dapat diminimalisis dan kompos akan lebih cepat kering 8. Kompos yang telah dikeringkan selama 20 hari, dibawa ke area pengayakan 9. Masukkan kompos ke mesin pengayak agar diperoleh kompos yang lebih halus 10. Selanjutnya kompos dikemas dengan kemasan 5 kg dan 25 kg, kemudian dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan 6. TAHAP PENGOPERASIAN MESIN PENCACAH/PERAJANGSAMPAH ORGANIK Mesin pencacah/perajang adalah alat yang digerakkan oleh mesin diesel berbahan bakar solar untuk merajang sampah organik, hingga menjadi serpihan kecil, dan merajang kompos padat yang sudah dikeringkan hingga menjadi kompos siap pakai. Mesin ini terdiri dari 2 (dua) komponen besar, yaitu (1) perajang yang dilengkapi tempat input umpan, pisau-pisau perajang, dan tempat mengeluarkan hasil rajangan. (2) berupa mesin Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
85
penggerak diesel berbahan bakar solar. Komponen pertama berfungsi untuk merajang bahan umpan dan komponen ke dua berfungsi sebagai sumber energi penggerak. Prosedur Pengoperasian 1. Hidupkan mesin diesel dengan cara memutar engkol 2. Masukkan bahan umpan berupa sampah organik atau kompos ke dalam corong umpan secara perlahan-lahan 3. Setel kecepatan putar mesin dengan cara menaikkan atau menurunkan handel/pedal gas 4. Hasil rajangan akan keluar melalui sebuah corong yang tersedia 5. Jika sudah selesai melakukan pencacahan, bagian pisau-pisau perajanghendaknya dibersihkan dengan cara membuka penutup atas mesin 6. Dalam menjalankan mesin perajang, operator harus waspada. Mesin diesel yang berputar cepat bisa berbahaya bagi operator bila bagian badan atau kain yang dipakai tersangkut roda gaya dan belt yang sedang berputar 7. Pada saat memasukkan sampah yang akan dirajang harus hati-hati, jangan sampai tangan masuk terlalu dalam ke dekat pisau yang berputar cepat. Gunakan bambu yang bagian depannya dibelah belah, bila hendak mendorong sampah untuk masuk ke corong perajang 8. Matikan dan bersihkan mesin perajang jika sudah selesai digunakan 7. TAHAP PENGOPERASIAN POMPA RESIRKULASI AIR LINDI Pompa air lindi adalah pompa listrik yang difungsikan untuk mensirkulasikan lindi dari Tangki Lindi 3 ke tangki-tangki sampah. Pompa air lindi terpasang sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) unit beroperasi dan 1 (satu) unit sebagai cadangan. Pompa air lindi dioperasikan dengan automatic switch, sehingga periode pengoperasiannya dapat ditentukan secara otomatis. Prosedur Pengoperasian 1. Pompa resirkulasi air lindi dihidupkan kurang lebih selama 4-6 jam/hari, setelah Unit Hidrolisis siap untuk disiram oleh air lindi 2. Gunakantimer otomatis, sehingga pengaturan waktu nyala-matinya pompa dapat dilakukan secara otomatis 3. Bukalah stopkran pada aliran air lindi dari tangki air lindi 3 ke tangki sampah yang akan diisi 4. Pastikan outlet air lindi di tangki sampah pada posisi tertutup 5. Pompa dihidupkan dengan cara menggerakkan stop kontak pada posisi “ On” 6. Aliran air lindi akan mengalir ke tangki sampah yang akan diisi 7. Pastikan tidak ada kabel yang terbuka dari kabel listrik yang menyentuh masa atau genangan air, karena hal tersebut berbahaya dapat menimbulkan sengatan listrik dan menyebabkan kematian
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
86
8. TAHAP PENGERINGAN, PENGAYAKAN, DAN PENYIMPANANKOMPOS PADAT Tahap pengayakan atau penyaringan kompospadat dilakukan untuk memisahkan ukuran kompos yang halus dan kasar. Prosedur pengayakan dan pengemasan dilakukan sebagai berikut : 1. Pengayakan kompos padat dilakukan setiap 3 hari sekali, atau kurang lebih kapasitas kompos mencapai 0,25 m3. 2. Lakukan pengayakan secara manual, satu orang memasukan kompospadat ke dalam ayakan dan satu orang memutar pengayak. 3. Kompos hasil ayakan dimasukan ke dalam karung plastik kemasan 4. Pisahkan antara kemasan kompos padat yang kasar (butiran lebih besar) dengan kompos padat halus 5. Simpan kompos padat yang sudah dikemas di gudang kompos yang sudah disediakan 9. TAHAP PEMANFAATAN KOMPOS CAIR Kompos cair adalah salah satu produk yang dihasilkan dari Modul SIKIPAS. Sama halnya dengan kompos padat, kompos cair juga memiliki nilai ekonomis. Prosedur Pengoperasian : 1. Pemanfaatan kompos cair dilakukan pada Tangki 3 (tangki resirkulasi) 2. Sebelum dilakukan pemanfaatan sebaiknya dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu, untuk memastikan kandungan dalam kompos cair baik sehingga dapat dimanfaatkan 3. Pengambilan kompos cair dilakukan dengan cara manual (menggunakan ember) 4. Kapasitas kompos cair yang dapat dimanfaatkan dalam 1 hari maksimal 10 lt 5. Namun pada saat kondisi volume berlebih, kompos cair yang dapat dimanfaatkan dapat lebih banyak lagi 6. Selanjutnya kompos cair yang siap diperjualbelikan dapat dikemas dengan menggunakan botol sehingga lebih menarik
Gambar 3.3 Kompos Cair Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
87
3.2
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
Pemeliharaan dan perawatan Modul SIKIPAS sangat penting dilakukan agar instalasi dapat dioperasikan dengan hasil optimal dan berkelanjutan.
3.2.1
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN UNIT HIDROLISIS SAMPAH
a. Unit Hidrolisis Sampah padatharus terhindar dari benturan benda keras yang dapat menyebabkan terjadinya retak atau rusak b. Perhatikan dengan seksama pada pintu outlet karenadikhawatirkan terjadi kebocoran c. Jika terjadi kebocoran, lakukan perbaikan dengan segera d. Untuk menjaga agar tetap kedap, sebaiknya karet paking yang terdapat pada pintu outlet dilakukan penggantian minimal 1 tahun sekali e. Mengingat pintu outlet terbuat dari besi, sebaiknya dilakukan pengecatan secara berkala untuk mencegah terjadinya korosif dan karat f. Baut pengunci pada pintu outlet diolesi gemuk secara berkala g. Pipa dan stopkran terbuat dari plastik PVC atau HDPE sehingga rawan terhadap benda panas dan benturan keras.Oleh sebab itu, hindari dari benturan keras dan api h. Saringan air linditerbuat dari plastik yang rawan putus dan sobekkemudian terletak di dalam tangki.Oleh sebab itu, hati-hati pada saat mengeluarkan kompos padat dari tangki sampah, jangan sampai terkena saringan tersebut karena akan menyebabkan kerusakan
3.2.2
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN UNIT ASIDOGENESIS-METANOGENESIS AIR LINDI
Material untuk Unit Asidogenesis-Metanogenesis Air Lindi terbuat dari beton, sehingga tidak mudah retak dan bocor. Namun tetap ada daerah yang lemah yang dapat menyebabkan sistem tidak bekerja dengan baik, yaitu pada pipa-pipa penyalur air lindi. Pemeliharaan yang harus dilakukan antara lain : a. Hindari zat kimia atau detergen yang dapt menyebabkan kematian mikroorganisme b. Lakukan penggantian atau penambahan bongkahan kapur yang tersimpan pada Tangki 1 setiap 1 tahun sekali. Sebagai indikator tidak berfungsinya bongkahan kapur tersebut, dapat dilakukan dengan melihat pH air lindi yang nilainya di bawah 6,0 c. Pada Tangki akan terbentuk lumpur walaupun dalam waktu yang sangat lama (kurang lebih 1 tahun sekali). Lakukan pengurasan lumpur dengan cara dipompa d. Salurkan air pengurasan tersebut ke Unit Hidrolisis Sampah, sehingga tidak ada air lindi yang terbuang ke lingkungan dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos cair.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
88
3.2.3
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POMPA RESIRKULASI AIR LINDI
a. Pompa air lindi digerakkan oleh listrik, oleh karena itu hindari kemungkinan air masuk ke dalam gulungan kawat. Hal tersebut dapat menyebabkan hubungan pendek dan pompa tak dapat dioperasikan lagi b. Pompa air lindi bekerja berdasarkan prinsipcentrifugal berkecepatan tinggi. Agar roda turbin tidak cepat rusak, maka hindari pasir terhisap ke dalam pompa c. Jangan dioperasikan tanpa beban, karena dapat menyebabkan dinamo cepat panas dan pompa cepat rusak d. Kabel dari stop kontak atau terminal menuju pompa harus selalu dijaga agar tidak terkelupas karena terkena benda tajam atau tumpul. Terkelupasnya kabel dapat menyebabkan operator terkena sengatan listrik e. Apabila pompa resirkulasi air lindi mengalami kerusakan berat, seperti dinamo terbakar atau turbin patah, maka segera bawa ke bengkel f. Selalu menjaga kebersihan pompa
3.2.4
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN UNIT PENAMPUNGAN GAS BIO
a. Unit Penampung Gas Bio terbuat dari plastikPolyethilene yang mempunyai ketebalan berkisar 0,15-0,3mm. Kantong gas ini memiliki fungsi sebagai terminal gas bio, sebelum dialirkan menuju dapur. Kantong gas bio rawan terhadap kebocoran, karena itu hindari terkena benda tajam danmatahari secara langsung. Apabila ada kebocoran, segera ganti dengan penampung gas bio yang baru b. Pompa gas bio adalah pompa tenaga listrik dengan prinsip kerja peristaltik.Pompa ini dioperasikan dengan menggunakan stopkontak listrik dari dapur. Karena itu pemeliharaan utama adalah menghindari kemungkinan terendam air, kabel terkelupas dan sambungansambungan pipa yang tidak kuat c. Apabila terjadi kebocoran pada pipa, segera perbaiki menggunakan lem (lem karet atau lem PVC).Bila pompa mengalami kerusakanberat, seperti motor terbakar, turbin pecah, maka segera bawa ke bengkel d. Lakukan pengecekan terhadap jalur pipa penyalur gas, minimal 1 minggu sekali
3.2.5
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT PENEKAN SAMPAH MANUAL
a. Alat Penekan Sampah Manual bekerja berdasarkan prinsip penekanan dengan mengunakan ulir berputar. Oleh karena itu, agar alat selalu bekerja optimal, ulir tersebut harus selalu diberi pelumas, sehingga tidak kering b. Agar Alat Penekan Sampah selalu dapat digunakan, maka pemeliharaan utama adalah pencucian alat hingga bersihseusai dioperasikan. Jangan dibiarkan berkarat dan terkena air hujan.
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
89
3.2.6
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT PENGAYAK KOMPOS PADAT
a. Alat Pengayak Kompos Padat bekerja berdasarKan prinsipsentrifugal, dimana kompos padat yang akan disaring dimasukkan pada muara alat tersebut, kemudian diputar secara manual (tenaga manusia). Kompos kasar akan tertahan dan mengalir ke belakang, sedangkan kompos halus akan jatuh dan berkumpul dibawah penyaring b. Hindari alat tersebut dari air hujan karena dapat menyebabkan korosif c. Lumasi oli atau gemuk pada rantai pemutar secara berkala selama 1 (satu) bulan sekali d. Apabila ada cat yang terkelupas, lakukan segera pengecatan pada bagian tersebut
3.2.7
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT PENCACAH SAMPAH ORGANIK
a. Mesin pencacah bekerja berdasarkanprinsippemotongan secara sentrifugal. Mesin ini digerakkan oleh motor diesel berbahan bakar solar. Baik motor diesel maupun chopper pemotong terbuat dari besi. Sehingga pemeliharaan utama adalah menghindari mesindari air hujan karena akan mengakibatkan korosif. Setelah selesai dioperasikan, harus dicuci hingga bersih.Selalu beri pelumas pada bagian bearing atau bagian yang bergesek b. Bila cat terkelupas, lakukan pengecetan kembali pada daerah tersebut sehingga terhindar dari karat dan korosif c. Pemeliharaan utama untuk mesin diesel berupa pembersihanmenggunakan minyak solarbersih dan selalu dioperasikan pada putaran sedang (berkisar 1.000 putaran/menit). d. Bila terjadi kerusakan berat sehingga tidak dapat diatasi oleh operator TPS 3R, maka alat harusdiperbaiki di bengkel e. Selalu dijaga kebersihan mesin
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
90
2. MULTY DRUM COMPOSTER
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
91
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
92
MULTY DRUM COMPOSTER Multy drum composter adalah model pengolahan sampah organik yang dapat dilakukan di sumber (rumah). Multy Drum Composter ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang). Melalui Multy Drum Composter akan diperoleh energi berupa gas metana dari hasil dekomposisi sampah organik selama proses pembusukan dari material sampah. Gas metana yang tertampung dalam ampul plastik dapat digunakan untuk menambah kebutuhan akan bahan bakar gas pengganti LPG.
1. MANFAAT MULTY DRUM COMPOSTER Beberapa manfaat Multy Drum Composter antara lain : a. Mengurangi pemanasan global yang disebabkan gas metana yang terlepas sebelum melalui proses pemanfaatan b. Sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM) c. Kompos dapat digunakan sebagai pupuk organik d. Meningkatkan kegiatan pemilahan pada sumbernya e. Mengurangi jumlah sampah yang tak terkendali f. Ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat
2. BAHAN DAN MATERIAL Berikut ini bahan dan material yang dibutuhkan dalam pembuatan Multy Drum Composter, yaitu : a. Drum plastik baru/bekas bervolume 120 liter sebanyak 4 unit b. Pipa PVC berdiameter 3/4 inch sepanjang 6 meter c. Valve PVC berdiameter 3/4 inch sebanyak 9 unit d. Kran plastik berdiameter 3/4 inch sebanyak 5 unit e. Shockdrat PVC diamater 3/4 inch sebanyak 8 unit f. Selang plastik berulir diameter 3/4 inchsepanjang 3 meter g. Ampul Plastik dengan kapasitas 1 m 3
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
93
3. CARA PEMBUATAN Langkah-langka pembuatan Multy Drum composter adalah sebagai berikut : a. Buatlah sebanyak 2 (dua) buah lubang berdiameter 3/4 inch pada tutup drum plastik b. Masukkan shockdrat pada dua lubang tersebuthingga rapat dan upayakan tidak terjadi kebocoran pada sisi-sisi luarnya c. Pipa PVC berdiameter 3/4 inch sepanjang 30 cm disambungkan dengan menggunakan lem pada valve PVC berdiameter 3/4 inch pada bagian luar dari masing-masing shock drat d. Sambungkan pipa perforasi (tanpa lem) pada bagian dalam dan pipa tersebut sebelum dilakukan proses pelubanganpada sisi sisinya e. Buat lubang secukupnya sesuai dengan diameter kran air kemudian masukkan kran air tersebut untuk proses pengambilan lindi f. Lakukan hal yang sama pada tiga drum lainnya g. Pasanglah selang plastik berulir dengan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk sesuai gambar
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
94
4. DESAIN MULTY DRUM COMPOSTER
Kran 6
Kran 5
Valve 4.1 Valve 3.1 Valve 2.1 Valve 1.1
Valve 4.2
Valve 3.2
Tutup Drum Pengikat tutup
Valve 2.2
Valve 1.2
DRUM 4 DRUM 3 Kran 3
DRUM 2
DRUM 1
Kran 4
Kran 2 Kran 1
Kompor Gas
Pipa PVC Dia 1” berlobang (perforated) panjang 70 cm Gambar 1 Desain Multy Drum Composter Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
95
5. CARA PENGOPERASIAN Untuk cara pengoperasion Multy Drum Composter adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
e.
f.
g.
Rangkailah bentuk Multy Drum Composter sesuai dengan desainnya Lakukah pemilahan sampah pada sumbernya dengan memisahkan antara sampah organik, anorganik dan sampah B3 Untuk sampah organik dimasukkan ke dalam Multy Drum Composter, akan lebih optimal jika sampah organik yang dimasukkan sudah dalam keadaan tercacah Masukkan sampah setiap hari pada DRUM 1 hingga volume sampah mencapai 95 %. Untuk 1 keluarga terdiri atas 4-5 jiwa sehingga pemasukan sampah hingga penuh membutuhkan waktu ± 20-30 hari Apabila sampah sudah penuh, tambahkan air bekas cucian beras atau “leri” sebanyak ± 2 liter dengan cara menyiramkannya secara merata. Kemudian DRUM 1 ditutup dengan rapat, kemudian lakukan pembukaan Valve 1.1 dan Kran 5, sementara pastikan kondisi Valve 1.2 dan Kran 6 dalam kondisi tertutup Gas metana yang terhasilkan dari proses ini dapat diketahui dengan cara : Buka satu stop kran secara perlahan hingga terdengar suara mendesis Sulut dengan korek api diatas kran yang dibuka Apabila ada nyala api, maka hal itu menandakan gas metan sudah terproduksi Lakukan hal yang sama pada DRUM 2 dengan menimbun sampah organik hingga mencapai volume 95 %. Kemudian ambil air lindi pada DRUM 1 dengan cara membuka Kran 1 bagian bawah, dan lakukan penyiraman air lindi tersebut pada sampah yang ada didalam DRUM 2. Setelah itu, lakukan penutupan dengan rapat untuk DRUM 2, selanjutnya lakukan pembukaan pada Valve 1.2 dan Valve 2.1, namun pastikan Valve 2.2 dalam keadaan tertutup
h. i.
j. k.
l.
Lakukan pembuangan sampah organik setiap hari pada DRUM 2 hingga mencapai volume 95 %. Waktu yang diperlukan untuk mengisi sampah hinga volume 95 % berkisar 20-30 hari Lakukan hal yang sama pada DRUM 3 dengan menimbun sampah organik hingga mencapai volume 95 %, kemudian ambil air lindi pada DRUM 2 dengan cara membuka Kran 2 bagian bawah, dan lakukan penyiraman air lindi dari DRUM 2 kedalam DRUM 3. Kemudian tutup DRUM 3 hingga rapat, selanjutnya Valve 2.2 dan Valve 3.1 dibuka sedangkan Valve 3.2 harus dalam keadaan tertutup Lakukan hal yang sama pada DRUM 4 dengan menimbun sampah organik sekitar 50% dari volume drum. Pada saat yang sama, DRUM 1 sudah dapat dilakukan pemanenan kompos Untuk menggunakan gas metana, dapat dilakukan dengan melihat ampul plastik. Apabila ampul sudah terisi penuh oleh gas metana, maka dapat dilakukan pembukaan pada kran 6, selanjutnya kompor gas yang ada dapat disulut dengan korek api Agar tekanan api pada kompor tetap stabil, maka perlu dilakukan penekanan pada ampul gas dengan menggunakan karet (potongan ban dalam) yang diikatkan pada penyangga ampul
m. Setelah dilakukan pemanenan kompos (kondisi DRUM 1 kosong), selanjutnya tempatkan drum tersebut pada posisi yang dekat dengan DRUM 4 sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
96
6. CARA MEMANEN KOMPOS DARI DALAM DRUM Berikut ini cara memanen kompos dari dalam drum, sebagai berikut : a. Apabila kompos pada DRUM 1 sudah matang dan volume sampah pada DRUM 4 mencapai 50 %, maka tutuplah Kran 5, tutup Valve 1.1; Valve 1.2 dan Valve 2.1 b. Selanjutnya pindahkan selang dari inlet Ampul (Kran 5) pada pipa yang menghubungkan (Valve 2.1) pada DRUM 2, kemudian lakukan pembukaan Valve 2.1 dan Kran 5 c. Tiriskan air yang ada di DRUM 1 dengan memiringkan drum tersebut hingga benar-benar kering, selanjutnya masukkan air tersebut pada DRUM 4 (dalam proses harian dan drum dalam kondisi terbuka) d. Kemudian buka DRUM 1 tersebut selama 1 hari, selanjutnya lakukan pengambilan kompos yang ada dalam DRUM 1 dengan meletakkannya di suatu area terbuka (kontak langsung dengan Oksigen dan matahari). Lakukan pencacahan, pengayakan serta penjemuran kompos selama kurang lebih 6 hari e. Volume kompos yang ada dalam DRUM 1 akan menyusut menjadi 40-50 % dari volume awal dengan umur proses selama kurang lebih 60 hari f. Lakukan hal sama dengan DRUM 2, DRUM 3 dan DRUM 4 secara bergantian untuk melakukan proses pemanenan kompos dari dalam DRUM tersebut
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
97
Gambar 2 Multy Drum Composter
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
98
3. BIOMETHAGREEN
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
99
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
100
BIOMETHAGREEN Biomethagreen merupakan salah satu alternatif pengolahan sampah organik di sumber dengan menerapkan teknologi anaerob (biodigester) dan didesain secara costumized. Biomethagreen mudah dan praktis dilakukan serta ramah lingkungan. Hasil yang diperoleh melalui pengolahan sampah menggunakan biomethagreen adalah gas bio dan pupuk organik cair berkualitas.
1. SUMBER SAMPAH Sumber sampah yang dapat diolah dengan alternatif ini yaitu ; a. b. c. d. e. f.
Rumah tangga Rumah makan Perkantoran/septic tank Pasar/super market Pabrik tahu, tempe dan sebagainya (penghasil limbah organik cair) Peternakan (sapi, domba, kambing, ayam, kuda dan lain-lain)
2. TAHAPAN PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK MELALUI KONSEP BIOMETHAGREEN a. Tahapan Pemilahan Pemilahan dilakukan dengan memisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sampah organik yang dapat diolah antara lain : Sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, cankang telur, tulang-tulang ikan Kotoran ternak, kotoran burung, tinja, urine Limbah cair pabrik tahu dan pabrik tempe Daun-daun tanaman (memerlukan pencacahan terlebih dahulu) b. Pemasukan sampah organik
Sampah/limbah organik dimasukkan ke dalam input biodigester Dilakukan setiap hari dengan jumlah yang disesuaikan Hindari pemasukan sampah anorganik ke dalam biodigester Tambahkan air secukupnya untuk membersihkan lubang input biodigester
c. Pengocokan dan pengadukan Kocoklah biodigester setiap hari untuk meningkatkan kinerja bakteri pengurai d. Pemanfaatan Gas bio Gas bio akan terbentuk antara 4-7 hari setelah proses pemasukan awal Jumlah produksi gas bio sekitar 40 liter dari setiap 1 kg sampah organik (bervariasi tergantung kondisi lingkungan dan jenis limbah/sampah) Gas bio yang dihasilkan biodigester akan ditampung dalam balon gas bio dan disalurkan ke kompos gas bio Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
101
Gas bio yang dihasilkan dapat juga digunakan sebagai bahan bakar generator untuk penerangan e. Pengolahan pupuk cair Limbah cair gas bio (slurry) akan keluar dari output biodigester disaat pemasukan sampah organik ke dalam input biodigester(gambar 6) Slurry ditampung dalam drum penampung dibiarkan beberapa minggu sebelum digunakan Pupuk cair dan gas bio kandungan nutrisinya akan berbeda tergantung jenis sampah yang dimasukan
Gambar 1 Slurry dari output biodigester
1. REAKTOR SKALA RUMAH TANGGA -
-
Spesifikasi : 1. Dimensi 2. Volume total Asupan sampah per hari Produksi gas bio per bulan Produksi listrik/bulan
: panjang = 160 cm; lebar = 120 cm; tinggi = 100 cm : 850 liter sampah : 1-8 kg : 9,1 m3 : 2,8 kWh
2. ASUMSI PRODUKSI GAS BIO
Asupan sampah organik 1.000 kg per hari Kapasitas reaktor 80 m3 Gas bio per hari : 10-60 atau rata-rata 35 m3 per ton sampah Produksi metan 21 m3 per ton sampah Konversi : 2 m3 metan = 1 kWh Produksi listrik per hari : 10,5 kWh/ton sampah Dapat menyalakan lampu 875 waTt selama 12 jam atau menyalakan PJU 21 titik dengan daya masing-masing 40 watt selama 12 jam
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
102
3. ANALISIS SAMPAH PASAR
Volume sampah organik per hari : 10 m3 Asumi proses 20 hari sehingga : 3 Volume digester 360 m Produksi gas/hari : 350 m3 Produksi listrik/hari : 105 kWh Cairan sludge/hari : 9.000 ton
4. OUTPUT BIOMETHAGREEN Gas bio sebagai sumber energi Produk kerajinan dari sampah anorganik Penjualan sampah anorganik Penghijauan liingkungan Produk pupuk cair organik Suplier tanaman
Gambar 2 Desain Biomethagreen 5. BEST PRACTICE BIOMETHAGREEN a. Pengembangan Skala Besar di Bandung Kapasitas 1 Ton sampah/hari Volume 80 m3 Sampah organik Pemanfaatan : memasak dan penerangan Diresmikan oleh wakil walikota Bandung
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
103
Gambar 3 Penerapan Biomethagreen di Bandung
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
104
b. KSM My Darling (Masyarakat Sadar Lingkungan) Cibangkong, Kota Bandung
(b)
(c) (a) Gambar 4 (a) Reaktor anaerob, (b) Proses pemasukan sampah dan air, (c) Kompos cair hasil pengolahan sampah
(d) (e) Gambar 5 (d) dan (e) Bin dan Reaktor penampung kompos cair
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
105
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
106
4. KSM SINAR KENALI
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
107
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
108
KSM SINAR KENALI Pada tahun 2012 telah terbangun TPS 3R di Kota Jambi yang dikelola oleh KSM Sinar Kenali. Terbangunnya TPS 3R ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan perumahan serta penduduk yang relatif cepat di wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya sehingga berdampak pada masalah lingkungan seperti sampah. Sistem pengolahan sampah yang diterapkan di TPS 3R Kota Jambi adalah gabungan antara metode aerob dengan anaerob. Pengomposan sampah organik dilakukan secara aerob pada bak terbuka, sedangkan air lindi ditampung pada reaktor anaerob yang tertanam didasar tanah. Air lindi tersebut akan menghasilkan gas bio yang ditampung pada suatu drum. Berikut adalah tahapan proses pengolahannya : Pengangkutan sampah dari rumah warga dan pemilahan dilakukan oleh operator TPS 3R Sampah anorganik menjadi hak operator TPS 3R untuk pemasukan tambahan sedangkan sampah organik diolah menjadi kompos dan gas bio Sampah organik terlebih dahulu dicacah, diletakkan pada bak terbuka kemudian ditambahkan EM4 dengan proses pematangan selama 1 minggu Air lindi yang dihasilkan dari proses pengomposan sampah dialirkan ke pipa untuk menuju ke reaktor yang tertanam di dasar tanah Air lindi pada reaktor tersebut akan menghasilkan gas bio yang tertampung di drum (toren) Gas bio yang terhasilkan dialirkan ke instalasi kompor gas dan dapat digunakan untuk keperluan memasak Sedangkan kompos yang sudah matang diayak kemudian diaplikasikan pada bibit tanaman cabai dan tomat. Bibit cabai dan tomat tersebut dijual ke warga serta instansi yang berminat
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
109
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Gambar 1 (a) Pengomposan bak terbuka, (b) Kompos pada bak terbuka, (c) Bak penampung gas bio, (d) Bibit pohon mangga, (e) Bibit tanaman cabai dan tomat, (f) Kompor yang menggunakan gas bio
Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
110
TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R
BUKU 5
KATA PENGANTAR Pelaksanaan program pengurangan kuantitas sampah sebagai program pada skala nasional telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran. Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R tersebut, maka dibutuhkan buku panduan yang memuat tata cara pemilihan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pilihan-pilihan teknologi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman yang telah disusun ini terdiri dari 6 (enam) jilid buku, yaitu: 1. Buku 1, memuat “Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 2. Buku 2, memuat “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 3. Buku 3, memuat “Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 4. Buku 4, memuat “Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 5. Buku 5, memuat “Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 6. Buku 6, memuat “Lampiran dan Format Pelaporan” Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat ini dapat memahami tata laksana dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini serta menerapkannya pada pelaksanaan TPS-3R Berbasis Masyarakat di lokasi sasaran. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan tetap terbuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPS 3R Berbasis Masyarakat, untuk memberikan masukan serta saran dan kritik atas buku ini, guna mengoptimalkan hasil dan kebermanfaatan dari pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini. Jakarta, May 2014 Direktur Jenderal Cipta karya Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.
DAFTAR ISI BUKU 5 TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Sasaran
1 1 1 1
BAB II PEMANTAUAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT 2.1 Umum 2.2 Pemantauan Di Tingkat Pusat 2.3 Pemantauan Di Tingkat Provinsi 2.4 Pemantauan Di Tingkat Kabupaten 2.5 Program Pemantauan 2.5.1 Lokasi TPS 3R 2.5.2 Sarana dan Prasarana 2.5.3 Kelembagaan 2.5.4 Pendanaan 2.5.5 Peran Serta Masyarakat 2.5.6 Pengaturan 2.5.7 Operasional
3
BAB III EVALUASI PENYELENGGARAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT 3.1 Indikator 3.2 Evaluasi Tingkat Pusat 3.3 Evaluasi Tingkat Provinsi 3.4 Evaluasi Tingkat Kota/Kabupaten 3.5 Program Evaluasi
3 3 3 4 5 5 6 9 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R merupakan pedoman teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari pedoman perencanaan dan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang meliputi perencanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat serta pelaksanaan kegiatan yang meliputi aspek teknis operasional, kelembagaan, pendanaan, pengaturan (legal), dan peran serta masyarakat.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diterbitkannya pedoman monitoring dan evaluasi sebagai arahan bagi pelaku di lapangan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Menelusuri tahapan kemajuan dalam Pengelolaan TPS 3R berbasis masyarakat. 2. Mengevaluasi kinerja sistem 3. Menyediakan data untuk pengembangan dan replikasi program
1.3
SASARAN
Diperolehnya pedoman monitoring dan evaluasi yang komprehensif mencakup seluruh aspek dalam penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat.
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
1
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
2
BAB II PEMANTAUAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT 2.1
UMUM
Pedoman Pemantauan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat adalah proses yang dilakukan secara berkala mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, keberlanjutan program, sampai dengan pengembangan dan replikasi. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan perbaikan perencanaan. Hasil kegiatan tersebut jug a dapat digunakan untuk input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar untuk keberlanjutan program, pengembangan serta replikasi. Pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat dilakukan secara : 1. Pemantauan internal dilakukan oleh seluruh unit pelaksana di dalam sistem penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. 2. Pemantauan eksternal dilakukan oleh unit di luar pelaksana kegiatan seperti LSM, perguruan tinggi.
2.2
PEMANTAUAN DI TINGKAT PUSAT
Ditingkat Pusat, pemantauan dilakukan oleh Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tim Koordinasi Pusat. Pemantauan ditekankan kepada: 1. Jumlah provinsi yang melaksanakan pengelolaan TPS 3R berbasis masyarakat. 2. Perencanaan Pengelolaaan TPS 3R Berbasis Masyarakat di tingkat provinsi. 3. Jumlah kota yang melaksanakan pengelolaan TPS 3R berbasis masyarakat. 4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan TPS 3R terpadu pada masing-masing provinsi.
2.3
PEMANTAUAN DI TINGKAT PROVINSI
Pemantauan di Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Satker PPLP, melalui kunjungan ke kabupaten/kota terpilih. Pemantauan dilakukan pada beberapa hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat di kota/kabupaten. 2. Pelaksanaan seleksi kota yang berminat melaksanakan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. 3. Pelaksanaan pemilihan fasilitator. 4. Pelaksanaan pemilihan lokasi pada lokasi terpilih. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3
5. Pendampingan kepada fasilitator dan KSM dalam kegiatan Pelaksanaan Survai Lapangan mengenai timbulan dan komposisi sampah serta kondisi masyarakat dan pemilihan teknologi penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. 6. Pelaksanaan penyiapan masyarakat yang terdiri dari sosialisasi 3R, verifikasi teknologi ditingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat. 7. Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat 8. Pendampingan Pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat yang meliputi : a. Teknis operasional. b. Pembentukkan kelembagaan. c. Pendanaan. d. Peraturan dan Perundangan. e. Peran Serta Masyarakat. f. Keberlanjutan Program.
2.4
PEMANTAUAN DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN
Pemantauan di Tingkat Kota/Kabupaten dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat yang meliputi : 1. Proses sosialisasi kepada seluruh lokasi yang berpotensi mengelola sampah 3R berbasis masyarakat. 2. Proses seleksi lokasi berminat di kota/kabupaten. 3. Pelaksanaan Survey Lapangan yang dilakukan oleh fasilitator mengenai timbulan dan komposisi sampah serta kondisi masyarakat dan pemilihan teknologi penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. 4. Pelaksanaan penyiapan masyarakat yang terdiri dari sosialisasi 3R, verifikasi teknologi ditingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat. 5. Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat 6. Pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat yang meliputi : a. Teknis operasional b. Pembentukkan kelembagaan c. Pendanaan d. Pengaturan dan Perundangan e. Peran Serta Masyarakat f. Keberlanjutan Program
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
4
2.5 2.5.1
PROGRAM PEMANTAUAN LOKASI TPS 3R
Program pemantauan dilakukan dengan alat bantu pantau yang terukur seperti Label berikut ini: Beri tanda (X) pada kondisi yang ada di lapangan Umum : Letak Lokasi < 50 m dari rumah terdekat Antara 50 - 100 m dari rumah Antara 100 - 500 m dari rumah > 500 m dari rumah terdekat Status lahan : Milik Pemerintah Milik Perorangan Milik Perusahaan Swasta Tanah Wakaf Tidak diketahui Luas Lokasi : Sama dengan atau lebih dari 10 00 m 2 An t a r a 5 0 0 - 1 0 0 0 m 2 An t a r a 2 0 0 - 5 0 0 m 2 Kurang dari 200 m2 Fisik: Topografi : Lereng Berbukit Datar Hidrologi Kurang 100 m dari badan air Antara 100 - 300 m dari badan air Lebih 300 m dari badan air Sumber air Air sungai Air danau Air tanah Lainnya Jalan masuk ke lokasi Jalan diperkeras Jalan tanah tanpa rumput Jalan tanah bersemak
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
5
2.5.2
SARANA DAN PRASARANA
1.
PEWADAHAN Pola pewadahan, baik untuk individual dan komunal : Satu jenis pewadahan untuk semua sampah Pewadahan terpilah antara sampah organik dan non organik Pewadahan terpilah antara sampah organik, non organik, dan sampah B3 Pewadahan dengan warna gelap untuk sampah mudah terurai secara alamiah seperti daun, sisa makanan, sayuran Pewadahan dengan warna terang untuk sampah tidak mudah membusuk seperti plastik, gelas, kertas, logam, kain. Jumlah pewadahan lebih d ari satu dengan warna berbeda dapat dilakukan sesuai dengan jenis komponen yang dipilah. Pewadahan dengan warna merah dengan tanda berbahaya untuk sampah B3 rumah tangga seperti bekas kemasan obat, kemasan pestisida, kemasan obat pemeberantas serangga, dll. Bahan wadah Plastik Logam Kayu Rotan Lainnya sebutkan………….. Metoda pewadahan : Ada tutup Tidak ada tutup Ukuran wadah: Lebih kecil dari 10 liter Antara 10 liter – 30 liter Antara 30 liter – 60 liter Diatas 60 liter
2.
PENGOLAHAN SKALA RUMAH TANGGA Jenis peralatan komposter yang digunakan : Tong dan plastik yang berlubang Keranjang takakura Bak dari kayu Drum setengah berlubang Lainnya sebutkan ……………. Volume komposter : Diatas 3 unit per rumah 2unit per rumah 1unit per rumah lainya sebutkan… Warna hasil kompos : hitam seperti tanah coklat tua lainnya sebutkan…….
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
6
Bau hasil kompos : Berbau seperti humus Berbau busuk Tidak berbau lainnya sebutkan……. Bentuk kompos: Mempunyai tekstur yang halus Masih kasar terlihat ada materi organik tidak hancur lainnya sebutkan……. Daur ulang sampah non organik : Tidak mengunakan tekonologi yang berbahaya bagi kesehatan Tidak mengunakan bahan kimia seperti lem, bensin, minyak tanah Tidak menimbulkan dampak negatife bagi lingkungan ( misalnya air buangan) Tidak memerlukan keterampilan khusus yang sulit dilakukan orang awam Produk daur ulang Kertas untuk kertas seni dan barang seni lainnya Plastik untuk barang seni kerajinan tangan Bahan baku pabrik lainnya sebutkan……. 3.
PENGUMPULAN Jenis alat pengumpulan : Gerobak / motor sampah biasa Gerobak sampah 3R Motor sampah 3R lainnya sebutkan……. Pola pengumpulan : Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah tecampur dalam satu gerobak Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah dengan gerobak atau motor sampah 3R ( bak terpilah untuk beberapa jenis sampah ) Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah dengan gerobak atau motor sampah beberapa gerobak dimana masing – masing gerobak mengumpulkan jenis sampah tertentu pada hari yang sama. Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah dengan gerobak atau motor sampah beberapa gerobak dimana masing –masing gerobak mengumpulkan jenis sampah tertentu pada cara yang berbeda lainnya sebutkan……. Opersional pengumpulan: Frekuensi pengumpulan Setiap hari Tiga hari sekali Seminggu sekali Lainnya sebutkan…..
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
7
Frekuensi pengumpulan disesuaikan dengan komponen sampah : Sampah mudah membusuk: Setiap hari Tiga hari sekali Seminggu sekali Lainnya sebutkan…. Untuk sampah kering: Setiap hari Tiga hari sekali Seminggu sekali Lainnya sebutkan…. Untuk sampah B3 dikumpulkan : Setiap hari Tiga hari sekali Seminggu sekali Lainnya sebutkan…. Daerah layanan mencakup : Lebih dari 500 kk 300-500 kk 100-100 kk 50-100 kk Kurang dari 50 kk Pelaksanaan pegumpulan dilakukan oleh : Dinas kebersiahan atau sejenisnya Petugas khusus dari RW/ Kelurahan Swadaya masyarakat oleh KSM Kelompok aktif masyarakat: karang taruna, PKK, dll Lainnya sebutkan…. 4.
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH SKALA KAWASAN Jenis teknologi yang digunakan : Kegiatan daur ulang : Pengolahan sampah organik Pengolahan sampah kertas Pengolahan sampah plastik Lainnya sebutkan…. Teknologi pengkomposan yang digunakan: Open windrow Caspary Open Bin Lainnya sebutkan…. Peralatan Bantu pengkomposan : Alat penghancur sampah organik Cairan activator seperti EM4, dll Lainnya sebutkan….
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
8
Kapasitas TPS 3R: Diatas 2 ton (>10 m3/hari ) Antara 1 ton – 2 ton per hari (5-10 m3/hari) Kurang 1 ton per hari (< 5 m3/hari) Cakupan Layanan : Diatas 1000 kepala keluarga Antara 751 - 1000 kepala keluarga Antara 501 - 750 kepala keluarga Antara 251 - 500 kepala keluarga Antara 101- 250 kepala keluarga Antara 40 - 100 kepala keluarga Dibawah 40 kepala keluarga Warna hasil kompos Hitam seperti tanah Coklat tua Lainnya sebutkan……… Bau hasil kompos: Berbau seperti humus Berbau busuk Tidak berbau Lainnya sebutkan……… Produk daur ulang : Kertas utnuk kertas senis dan barang seni lainnya Plastik untuk barang seni kerajinan tangan Bahan baku pabrik Lainnya sebutkan………
2.5.3 KELEMBAGAAN Bentuk lembaga: Kelompok Swadaya Masyarakat Bagian dari kepengurusan RT/RW Kelompok Aktif ( PKK, Karang Taruna , Perkumpulan keagamaan) Lembaga diluar lingkungan ( LSM ) Lainnya sebutkan……… Struktur organisasi: Pembina Ketua Sekretaris Bendahara Unit monitoring dan evaluasi Unit kerajinan daur ulang Unit produksi kompos Unit penjualan produk Unit pemiliharaan Unit Diklat Unti penyuluhan
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
9
Legalitas pembentukan : Surat keputusan RT/RW Surat keputusan lurah Surat keputusan Camat Surat keputusan Walikota Lainnya sebutkan………
2.5.4
PENDANAAN Biaya investasi : Pewadahan : Kurang dari Rp.25.000,- per kk Antara Rp. 25.000,- s.d. Rp. 50.000,- per kk Antara Rp. 51.000,- s.d. Rp. 100.000,- per kk Antara Rp. 101.000,- s.d. Rp. 300.000,- per kk Diatas Rp. 300.000,- per kk Komposter Rumah Tangga Kurang dari Rp. 25.000,- per kk Antara Rp. 25.000,- s.d. Rp. 50.000,- per kk Antara Rp. 51.000,- s.d. Rp. 100.000,- per kk Antara Rp. 101.000,- s.d. Rp. 300.000,- per kk Diatas Rp. 300.000,- per kk Pengumpulan (berupa gerobak atau motor sampah) : Kurang dari Rp. 1000.000,- per unit Antara Rp. 1000.000 – 2.000.000,- per unit Antara Rp. 2.001.000 – 3.000.000,- per unit Diatas Rp. 3.000.000 – per unit Hanggar TPS 3R: Kurang dari Rp. 200 juta Antara 200 juta – 500 juta Antara 501 juta – 1 milyar Diatas 1 milyar Biaya operasional per tahun : Honor petugas di TPS 3R (Jumlah petugas : ..... orang): Kurang dari Rp.5.000.000,Antara Rp. 5.000.000 – 10.000.000,Antara Rp. 10.100.000 – 15.000.000,Diatas Rp. 15.000.000,Biaya operasional di TPS 3R (pembelian bahan bakar, EM4, peralatan pengomposan, dll.) : Kurang dari Rp.4.000.000,Antara Rp.4.000.000 – Rp. 7.000.000,Antara Rp. 7.100.000 – Rp. 10.000.000,Diatas Rp. 10.000.000,-
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
10
Biaya Pemeliharaan (perbaikan mesin, perawatan harian, dll,) Kurang dari Rp.2.000.000,Antara Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000,Antara Rp. 5.100.000 – Rp. 7.000.000,Diatas Rp. 7.000.000,Sumber dana : Dana mandiri dari masyarakat Sharing antara masyarakat dan pihak lain Dana APBN pemerintah daerah Dana LSM lokal Dana LSM luar negeri Lainnya sebutkan…………… Alokasi dana meliputi : Operasional : Peningkatan kapasitas ( capacity building ) dalam sarasehan, Focus Group Discussion, dll Pelatihan Kunjungan lapangan Pameran produk –produk daur ulang Lain-lain sebutkan……………. Pemeliharaan Penggantian komposter yang rusak Pemeliharaan alat pengumpul Pemeliharaan TPS 3R Lainnya sebutkan…………….. Pelaporan keuangan: Pembukuan Laporan keuangan triwulan Laporan keuangan tahunan Lainnya sebutkan…………….
2.5.5
PERAN SERTA MASYARAKAT Keterlibatan Warga : Seluruh warga 1 RW terlibat Seluruh warga 1 RT terlibat 50 % warga 1 RT terlibat 25 % warga 1 RT terlibat Perwakilan pada setiap RT/RW di seluruh kelurahan Lainnya sebutkan…………….. Kelompok aktif di masyarakat yang terlibat : PKK Karang Taruna Jantung Sehat Kelompok Agama Arisan Lainnya sebutkan……………..
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
11
Frekuensi pertemuan warga tentang Pengelolaan TPS terpadu 3R : Seminggu sekali Dua minggu sekali Sebulan sekali 3 bulan sekali 6 bulan sekali 1 tahun sekali lebih dari 1 tahun sekali tidak pernah Lainnya sebutkan……………..
2.5.6
PENGATURAN Pengaturan dan peraturan perundangan yang ada : Surat Keputusan Pembentukan Organisasi penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat - TKM ( SK Lurah, RW, atau RT ) Surat Keputusan ( Lurah, RW, RT) tentang iuran bulan pengelolaan sampah Surat Keputusan ( Lurah, RW , RT ) tentang tata tertib kebersihan lingkungan dan pengelola sampah. Lainnya sebutkan…………….. Tidak ada peraturan
2.5.7
OPERASIONAL Tingkat operasional saat pemantauan: Berfungsi ( operasional > 50% sesuai rencana ) Kurang Berfungsi (operasional 10 - 50% sesuai rencana) Tidak Berfungsi (sudah pernah beroperasi, tetapi kemudian berhenti sama sekali) Belum Berfungsi ( sama sekali belum pernah dioperasikan) Indikator Operasional pada saat pemantauan : Ada pemilahan dari sumber Ada pengurangan sampah ke TPA Ada kontribusi warga/masyarakat (retribusi) Ada produksi kompos Kompos dipasarkan Ada upaya pemanfaatan kompos (pembibitan tanaman) Ada Pengelolaan TPS anorganik Ada kegiatan pembuatan kerajinan daur ulang.
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
12
BAB III EVALUASI PENYELENGGARAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT Evaluasi program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat dan juga identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk melakukan evaluasi diperlukan indikator-indikator yang penting dan mempengaruhi dalam sistem penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat.
3.1 INDIKATOR Indikator-indikator penting dalam Pengelolaan TPS terpadu 3R berbasis masyarakat adalah : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam keterlibatannya pada program Pengelolaan TPS terpadu 3R berbasis masyarakat. (Diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang terlibat) 2. Terbentuknya lembaga (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam Pengelolaan TPS terpadu 3R berbasis masyarakat. (Diukur dari jumlah lokasi yang mempunyai KSM) 3. Adanya dana yang mendukung keberlanjutan program. (Diukur berdasarkan adanya sumber dana) 4. Adanya teknologi pengolahan sampah yang berkelanjutan dalam mendukung Pengelolaan TPS terpadu 3R berbasis masyarakat. (Diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang menerapkannya secara keberlanjutan dan mandiri) 5. Adanya pengaturan yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan terpadu 3R berbasis masyarakat. (diukur berdasarkan surat keputusan edaran, tentang tata cara Pengelolaan TPS dari pimpinan wilayah RT, RW dan kelurahan). 6. Adanya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA. 7. Adanya upaya pengembangan dan replikasi. E val ua si p el aks an a an p r og ram Pe n ge l ol aa n T P S dilakukan oleh Tingkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten.
3.2
t erp ad u
3R
di
masyarakat
EVALUASI TINGKAT PUSAT
Evaluasi tingkat pusat dilakukan oleh Tim Pusat. Indikator yang perlu diperhatikan dalam evaluasi tingkat pusat adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kota/kabupaten yang melaksanakan program Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. 2. Jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
13
3. Jumlah kota/kabupaten yang sudah memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 4. Jumlah kota/kabupaten yang memiliki sumber dana mandiri.
3.3
EVALUASI TINGKAT PROPINSI
Evaluasi program tingkat propinsi dilaksanakan dengan mempertim bangkan masukan dari hasil monitoring/pemantauan yang dilakukan di lapangan dengan hasil laporan di tingkat kabupaten. indikator yang perlu diperhatikan adalah : 1. Jumlah kota/kabupaten yang melaksanakan program pengelolaan TPS Terpadu 3R berbasis masyarakat. 2. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan TPS 3R berbasis masyarakat. 3. Jumlah lokasi yang terlibat dalam Pengelolaan TPS 3R berbasis masyarakat. 4. Jumlah lokasi yang sudah mempunyai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 5. Jumlah sampah terkurangi.
3.4 EVALUASI TINGKAT KOTA/KABUPATEN Evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Kota / Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh fasilitator dan Kepala Desa/Lurah. Indikator dalam evaluasi tingkat Kabupaten adalah : 1. Jumlah masyarakat pada lokasi terpilih yang terlibat dalam Pengelolaan TPS terpadu 3R berbasis masyarakat. 2. Jumlah Kepala Keluarga yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. 3. Jumlah sampah terkurangi. 4. Jenis produk daur ulang sampah. 5. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.
3.5 PROGRAM EVALUASI Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program 3R yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun. Evaluasi ini akan mengelompokkan lokasi-lokasi Pengelolaan TPS 3R skala kawasan dan rumah tangga dalam beberapa tingkat keberfungsian, yaitu : 1. BERFUNGSI, jika pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. 2. KURANG BERFUNGSI, jika teridentifikasi ada kegiatan Pengelolaan TPS 3R, tetapi berjalan kurang optimal. 3. TIDAK BERFUNGSI, jika kegiatan Pengelolaan TPS 3R sudah tidak dijalankan sama sekali.
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
14
Untuk mendapatkan nilai dari keberhasilan program 3R yang telah dijalankan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi dari beberapa aspek yang ditinjau, sebagai berikut : 1. LOKASI/LAHAN TPS 3R Indikator Score Letak Lokasi < 50 m dari rumah terdekat 1 Antara 50 - 100 m dari rumah 2 Antara 100 - 500 m dari rumah 3 >500 m dari rumah terdekat 4 Penilaian tertinggi
4
Status lahan Milik Pemerintah Tanah Wakaf Milik Perorangan Milik Perusahaan Swasta Tidak diketahui
5 4 3 2 1
Penilaian tertinggi
5
Luas Lahan : (Sampah tertangani (m3)/0.25) x 500)/luas lahan yang ada Lebih besar atau sama dengan 1 antara 0,75 -1
1 0
Penilaian tertinggi
1
2. FISIK Indikator
Score
Topografi • Lereng • Berbukit • Datar
1 2 3
Penilaian tertinggi
3
Hidrologi : • Kurang 100 m dari badan air • Antara 100 - 300 m dari badan air • Lebih 300 m dari badan air
1 2 3
Penilaian tertinggi
3
Sumber air : • Air sungai • Air danau • Air tanah • Lainnya
3 3 2 1
Penilaian tertinggi Penggunaan lahan sebelumnya Tegalan/ Lahan Kosong Tanah tidak terurus Rumah
3 5 5 4 Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
15
Indikator
Score
Sawah Danau Rawa Jalur Hijau Lainnya Penilaian tertinggi
3 2 2 1 0 5
3. SARANA DAN PRASARANA a. Pewadahan Pemantauan
Score
Pola pewadahan, baik untuk individual dan komunal Satu jenis pewadahan untuk semua sampah Pewadahan terpilah antara sampah organik dan non organik Pewadahan terpilah antara sampan organik, non organik, dan sampah B3 Penilaian tertinggi Penempatan wadah, berlaku untuk individual dan komunal : Ditempatkan dekat dengan sumber sampah : Sampah organik - Di atau dekat dapur - Di luar rumah - Di ruang tamu Penilaian tertinggi Sampah non organik - Di atau dekat dapur - Di luar rumah - Di ruang tamu Penilaian tertinggi Letak pewadahan : - Tidak mengganggu aktifitas penghuni - Mengganggu aktifitas penghuni - Mudah dalam pengosongan - Sulit dalam pengosongan Penilaian tertinggi Bahan wadah : - Plastik - Logam - Rotan - Kayu - Lainnya sebutkan Penilaian tertinggi Metoda pewadahan : - Ada tutup - Tidak ada tutup Penilaian tertinggi Ukuran wadah : ( jumlah penghuni x 3x3)/45 - Lebih besar atau sama dengan 1 Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
0 1 2 2
2 1 0 2 2 1 0 2 1 0 1 0 2 4 3 2 1 0 4 1 0 1 4 3
16
Pemantauan
Score
Antara 0,75 – 1 Antara 0,5 – 0,75 - Lebih besar atau sama dengan 0,5 Penilaian tertinggi
2 1
-
4
b. Pengolahan Skala Rumah Tangga Pemantauan
Score
Jenis peralatan komposter yang digunakan : - Tong dari plastik yang berlubang - Keranjang tatakura - Bak dari kayu berlubang - Drum setengah berlubang - Lainnya sebutkan………..* Selain dari diatas nilainya 2
3 3 3 3 2
Penilaian tertinggi
3
Volume komposter : ( jumlah penghuni x 1,5 x 50 )/2 - Diatas atau sama dengan 60 liter - Antara 30 – 60 liter - Di bawah 30 liter
3 2 1
Penilaian tertinggi Jumlah komposter : - Diatas 3 unit per rumah - 2 unit per rumah - 1 unit per rumah - Lainnya sebutkan………*
3
Penilaian tertinggi
4
4 3 2 1
Warna hasil kompos Hitam seperti tanah Coklat tua Lainnya sebutkan……… Penilaian tertinggi Bau hasil kompos : Berbau seperti humus Tidak berbau Berbau busuk
3 2 1 3 3 2 1
Penilaian tertinggi
3
Bentuk Kompos : - Mempunyai tekstur yang halus - Masih kasar terlihat ada materi organik tidak hancur - Lainnya sebutkan………
3 2 1
Penilaian tertinggi
3
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
17
Pemantauan
Score
Daur ulang sampah non organik : Tidak mengunakan teknologi yang berbahaya bagi kesehatan Tidak mengunakan bahan kimia seperti lem, bensin,minyak tanah Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan (misal air buangan) Tidak memerlukan keterampilan khusus yang sulit dilakukan orang awam Penilaian tertinggi
3 3 3 3 3
Produk daur ulang Kertas untuk kertas seni dan barang seni lainnya Plastik untuk barang seni kerajinan tangan lainnya sebutkan…….
2 2 1
Penilaian tertinggi
2
c. Pengolahan Skala Kawasan Pemantauan
Score
Jenis alat pengumpulan : Gerobak sampah 3R (ada sekat) Motor sampah 3R (ada sekat) Gerobak / motor sampah biasa lainnya sebutkan…….
3 3 2 1
Penilaian tertinggi
3
Pola pengumpulan : Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah tecampur dalam satu gerobak Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah dengan gerobak atau motor sampah 3R ( bak terpilah untuk beberapa jenis sampah ) Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah dengan gerobak atau motor sampah beberapa gerobak dimana masing – masing gerobak mengumpulkan jenis sampah tertentu pada hari yang sama. Pengumpulan langsung dari rumah ke rumah dengan gerobak atau motor sampaj beberapa gerobak dimana masing –masing gerobak mengumpulkan jenis sampah tertentu pada cara yang berbeda lainnya sebutkan……. Penilaian tertinggi
2 3 3 3 1
3
Jenis teknologi yang digunakan : Kegiatan daur ulang Pengolahan sampah organik Pengolahan sampah kertas Pengolahan sampah plastik Lainnya sebutkan…. Penilaian tertinggi Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3 3 3 1 10
18
Pemantauan
Score
Teknologi pengkomposan yang digunakan : Open windrow Caspary Open Bin Lainnya sebutkan….
3 3 3 2
Penilaian tertinggi Peralatan Bantu pengkomposan : Alat penghancur sampah organik Cairan activator seperti EM4, dll Lainnya sebutkan…. Penilaian tertinggi Kapasitas TPS 3R: Diatas 2 ton (>10 m3/hari ) Antara 1 ton – 2 ton per hari (5-10 m3/hari) Kurang 1 ton per hari (< 5 m3/hari)
3 3 2 1 3 3 2 1
Penilaian tertinggi
3
Cakupan Layanan : Diatas atau sama dengan 1000 kepala keluarga Antara 250 - 1000 kepala keluarga Antara 50 -250 kepala keluarga Dibawah 50 kepala keluarga
4 3 2 1
Penilaian tertinggi
4
Warna hasil kompos Hitam seperti tanah Coklat tua Lainnya sebutkan………
3 2 1
Penilaian tertinggi Bau hasil kompos: Berbau seperti humus Tidak berbau Berbau busuk
3 3 2 1
Penilaian tertinggi Bentuk kompos: Mempunyai tekstur yang halus Masih kasar terlihat ada materi organik tidak hancur lainnya sebutkan…….
3 3 2 1
Penilaian tertinggi Produk daur ulang Kertas untuk kertas seni dan barang seni lainnya Plastik untuk barang seni kerajinan tangan Bahan baku pabrik lainnya sebutkan……. Penilaian tertinggi
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3 3 3 3 1 10
19
4. KELEMBAGAAN DAN INVESTASI Aspek Bentuk lembaga : Kelompok Swadaya Masyarakat Bagian dari kepengurusan RT/RW Kelompok Aktif (PKK, Karang keagamaan) Lembaga diluar lingkungan (LSM) Lainnya sebutkan……… Penilaian tertinggi Struktur organisasi : Pembina Ketua Sekretaris Bendahara Unit monitoring dan evaluasi Unti kerajinan daur ulang Unit produksi kompos Unit penjualan produk Unit pemeliharaan Unit Diklat Unti penyuluhan
Score
Taruna
,
5 5 5 3 2
Perkumpulan
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Penilaian tertinggi
55
Legalitas pembentukan : Surat keputusan RT/RW Surat keputusan lurah Surat keputusan Camat Surat keputusan Walikota Lainnya sebutkan……… Penilaian tertinggi Biaya investasi : Pewadahan : Kurang dari Rp.25.000,- per kk Antara Rp. 25.000,- s.d. Rp. 50.000,- per kk Antara Rp. 51.000,- s.d. Rp. 100.000,- per kk Antara Rp. 101.000,- s.d. Rp. 300.000,- per kk Diatas Rp. 300.000,- per kk
3 4 5 5 2 5 5 4 3 2 1
Penilaian tertinggi Komposter Rumah Tangga Kurang dari Rp. 25.000,- per kk Antara Rp. 25.000,- s.d. Rp. 50.000,- per kk Antara Rp. 51.000,- s.d. Rp. 100.000,- per kk Antara Rp. 101.000,- s.d. Rp. 300.000,- per kk Diatas Rp. 300.000,- per kk Penilaian tertinggi
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
5 5 4 3 2 1 5
20
Aspek Pengumpulan (berupa gerobak atau motor sampah) : Kurang dari Rp. 1000.000,- per unit Antara Rp. 1000.000 – 2.000.000,- per unit Antara Rp. 2.001.000 – 3.000.000,- per unit Diatas Rp. 3.000.000 – per unit
Score 4 3 2 1
Penilaian tertinggi Hanggar TPS 3R: Kurang dari Rp. 200 juta Antara 200 juta – 500 juta Antara 501 juta – 1 milyar Diatas 1 milyar Penilaian tertinggi Biaya operasional per tahun : Honor petugas di TPS 3R (Jumlah petugas : ..... orang): Kurang dari Rp.5.000.000, Antara Rp. 5.000.000 – 10.000.000, Antara Rp. 10.100.000 – 15.000.000, Diatas Rp. 15.000.000,Penilaian tertinggi Biaya operasional di TPS 3R (pembelian bahan bakar, EM4, peralatan pengomposan, dll.) : Kurang dari Rp.4.000.000, Antara Rp.4.000.000 – Rp. 7.000.000, Antara Rp. 7.100.000 – Rp. 10.000.000, Diatas Rp. 10.000.000,Penilaian tertinggi Biaya Pemeliharaan (perbaikan mesin, perawatan harian, dll,) Kurang dari Rp.2.000.000, Antara Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000, Antara Rp. 5.100.000 – Rp. 7.000.000, Diatas Rp. 7.000.000,Penilaian tertinggi Alokasi dana meliputi : Operasional : Peningkatan kapasitas (capacity building) dalam sarasehan, Focus Group Discussion, dll Pelatihan Kunjungan lapangan Pameran produk-produk daur ulang Lain-lain sebutkan……………. Penilaian tertinggi Pemeliharaan Penggantian komposter yang rusak Pemeliharaan alat pengumpul Pemeliharaan TPS 3R Lainnya sebutkan……………..
4
Penilaian tertinggi Pelaporan keuangan :
6 2 Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3 2 1 0 3 4 3 2 1 4 4 3 2 1 4 4 3 2 1 4 2 2 2 2 1 8 2 2 2 1
21
Aspek Pembukuan Laporan keuangan triwulan Laporan keuangan tahunan Lainnya sebutkan…………….. Penilaian tertinggi
Score 2 2 1 6
5. PERAN SERTA MASYARAKAT Aspek Keterlibatan Warga : Seluruh warga 1 kelurahan terlibat Seluruh warga 1 RW terlibat Seluruh warga 1 RT terlibat 50 % warga 1 RT terlibat 25 % warga 1 RT terlibat Perwakilan pada setiap RT/RW di seluruh kelurahan Lainnya sebutkan…………….. Penilaian tertinggi Kelompok aktif di masyarakat yang terlibat : PKK Karang Taruna Jantung Sehat Kelompok Agama Arisan Lainnya sebutkan…………….. Penilaian tertinggi Frekuensi pertemuan warga tentang Pengelolaan TPS terpadu 3R : Seminggu sekali Dua minggu sekali Sebulan sekali 3 bulan sekali 6 bulan sekali 1 tahun sekali lebih dari 1 tahun sekali tidak pernah Lainnya sebutkan…………….. Penilaian tertinggi 6. PENGATURAN Aspek Pengaturan dan peraturan perundangan yang ada : Surat Keputusan Pembentukan Organisasi Pengelola Sampah 3R terpadu berbasis masyarakat - KSM ( SK Lurah, RW, atau RT ) Surat Keputusan ( Lurah, RW, RT) tentang iuran bulan pengelolaan sampah Surat Keputusan ( Lurah, RW , RT ) tentang tata tertib kebersihan lingkungan dan pengelola sampah. Lainnya sebutkan…………….. Tidak ada peraturan Penilaian tertinggi Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
Score 5 5 3 3 2 1 5 5 5 5 5 3 2 25 5 5 5 3 2 2 1 0 1 5
Score 5 5 5 2 0 5
22
7. OPERASIONAL Aspek Tingkat operasional saat pemantauan: Berfungsi ( operasional > 50% sesuai rencana ) Kurang Berfungsi (operasional 10 - 50% sesuai rencana) Tidak Berfungsi (sudah pernah beroperasi, tetapi kemudian berhenti sama sekali) Belum Berfungsi ( sama sekali belum pernah dioperasikan) Penilaian tertinggi Indikator Operasional pada saat pemantauan : Ada pemilahan dari sumber Ada pengurangan sampah ke TPA Ada kontribusi warga/masyarakat (retribusi) Ada produksi kompos Kompos dipasarkan Ada upaya pemanfaatan kompos (pembibitan tanaman) Ada Pengelolaan TPS anorganik Ada kegiatan pembuatan kerajinan daur ulang. Lainnya sebutkan…………….. Penilaian tertinggi
Score 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 40
Perhitungan hasil akhir monitoring dan evaluasi berikut : Dimana Nilai akhir evaluasi akan menunjukkan kategori/peringkat berdasarkan klasifikasi dibawah ini : BERFUNGSI, jika nilai akhir = 225 - 311 KURANG BERFUNGSI, Jika nilai akhir = 139 - 224 TIDAK BERFUNGSI, jika nilai akhir = 51 - 138
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
23
Dari hasil akhir penilaian monev, Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan adalah antara lain adalah sebagai berikut : KATEGORI KEBERFUNGSIAN
RENCANA TINDAK LANJUT
BERFUNGSI
KURANG BERFUNGSI
TIDAK BERFUNGSI
KSM harus terus dibina dan dioptimalkan oleh Pemda setempat melalui kegiatan monitoring dan pendampingan sehingga program keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan. KSM harus lebih aktif mengembangkan diri untuk mendapatkan nilai ekonomis dari kegiatan 3R ini. Pengembangan TPST selain mengolah kompos organik juga mengolah sampah plastik menjadi pellet dimana ada kebutuhan investasi dan perhitungan ekonomi. Dukungan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait sangat diperlukan untuk mengaktifkan kegiatan KSM dalam hal ini perlu bantuan dana operasional seperti subsidi gaji karyawan dan pembelian bahan bakar. Pemda juga sebaiknya berperan dalam pemasaran produk kompos. Pemda dalam hal ini Dinas Kebersihan/ Dinas Pekerjaan Umum bisa bekerja sama dengan fasilitator pemberdayaan untuk memotivasi KSM dalam menyusun kembali Rencana Kerja Kegiatan 3R bersama dengan aparat pemerintahan desa maupun Kecamatan. Dukungan dari masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi kegiatan 3R yang dapat dilakukan oleh KSM bekerja sama dengan Pemda setempat. Revisi proses alur Perencanaan dimana tahapan pemilihan dan penetapan fasilitator pemberdayaan masyarakat harus ditempatkan dalam waktu yang sama dengan pemilihan lokasi. Sehingga proses pendampingan pada masyarakat sudah mulai dini dilakukan sehingga KSM dapat terbentuk sebelum pembangunan fisik dirampungkan. Pada awal perencanaan, komitmen Pemda dan masyarakat dalam hal ini KSM sudah mulai dibicarakan dan ditetapkan dalam Agenda Kesepakatan Kerja (MOU) sehingga diharapkan kegiatan 3R dari awal sudah didukung oleh Pemda/Instansi terkait seperti Dinas Kebersihan. Perlu dana awal bantuan operasional dari Pemda sebagai stimulan kegiatan.
Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
24
LAMPIRAN LAMPIRAN DAN FORMAT PELAPORAN
BUKU 6
KATA PENGANTAR Pelaksanaan program pengurangan kuantitas sampah sebagai program pada skala nasional telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran. Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS 3R tersebut, maka dibutuhkan buku panduan yang memuat tata cara pemilihan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pilihan-pilihan teknologi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman yang telah disusun ini terdiri dari 6 (enam) jilid buku, yaitu: 1. Buku 1, memuat “Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 2. Buku 2, memuat “Tata Cara Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat” 3. Buku 3, memuat “Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 4. Buku 4, memuat “Tata Cara Pilihan Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 5. Buku 5, memuat “Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R” 6. Buku 6, memuat “Lampiran dan Format Pelaporan” Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat ini dapat memahami tata laksana dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini serta menerapkannya pada pelaksanaan TPS-3R Berbasis Masyarakat di lokasi sasaran. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan tetap terbuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPS 3R Berbasis Masyarakat, untuk memberikan masukan serta saran dan kritik atas buku ini, guna mengoptimalkan hasil dan kebermanfaatan dari pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat ini. Jakarta, May 2014 Direktur Jenderal Cipta karya Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.
DAFTAR ISI BUKU 6 LAMPIRAN DAN FORMAT PELAPORAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAAN FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN FORMAT SURAT PENETAPAN PENERIMA MANFAAT FORMAT SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA FORMAT BUKU KAS FORMAT BUKU BANK FORMAT LAMPIRAN BUKTI TRANSAKSI FORMAT LAMPIRAN PRESTASI PEKERJAAN FORMAT LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH FORMAT ISIAN SELEKSI KOTA / KABUPATEN FORMAT ISIAN SELEKSI LOKASI LAMPIRAN METODOLOGI SURVEY KOMPOSISI SAMPAH DAFTAR SINGKATAN DAFTAR ISTILAH TIM PENYUSUN
1 3 5 9 13 21 23 25 27 29 31 33 39 41 43 45 49 51 53
FORMAT PAKTA INTEGRITAS
Lampiran dan Format Pelaporan
1
PAKTA INTEGRITAS Sehubungan dengan Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Tahun 20…., dan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa ………….., Kecamatan …………, Kabupaten …………, Provinsi ……….., maka pada hari …… tanggal …………….… 20…., bertempat di ………... Dengan ini atas nama masyarakat (dalam hal ini diwakili KSM) sebagai pelaksana dan penanggung jawab Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dengan ini menyatakan dan menyepakati yaitu : 1. 2. 3. 4.
Menerima dana bantuan sosial Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Tahun 20… dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan petunjuk dan tata cara pelaksanaan kegiatan TPS 3R. Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa maupun selama pelaksanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R beserta peralatan pendukungnya. Sanggup menyelesaikan pekerjaan berupa bangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dan peralatan pendukungnya, sesuai gambar perencanaan (DED), RAB dan target waktu yang sudah ditetapkan. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas, maka sanggup menyelesaikan temuan secara tuntas dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………., ……………… 20… Yang Membuat Pernyataan, Kelompok Swadaya Masyarakat ……………………… ...... 2013 Desa ……………… Materai 6000 …………………. Ketua KSM
Mengetahui : TFL Pemberdayaan
TFL Teknis
Kepala Desa …………………
…………………
…………………
………………….
NAMA
Saksi – Saksi Wakil Masyarakat, JABATAN TANDA TANGAN
1. …………………………….. 2. …………………………….. 3. ……………………………..
………………………… ………………………… …………………………
1…………………… 2…………….. 3……………………
Lampiran dan Format Pelaporan
2
FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAAN
Lampiran dan Format Pelaporan
3
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAAN Nomor : ……………………….. Pada hari ini ………. tanggal ……………….. bulan ………… tahun ……….. (… –….–……) yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
N a m a : …………………… Jabatan : Asisten ………. Satker Pengembangan PLP Provinsi …….
2.
N a m a : …………………….. Jabatan : TFL Pemda Kota/Kabupaten ………
3.
N a m a : …………….. Jabatan : TFL 3R Teknis
Atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: …… tanggal ………. untuk : Pekerjaan : Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Dusun : ……………………….. Desa : ……………………….. Kecamatan : ……………………….. Kota/Kabupaten : ……………………….. Telah melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan perhitungan atas pekerjaan yang disaksikan oleh [nama ketua KSM] selaku Ketua KSM “………….” dengan hasil bahwa pekerjaan sesuai kontrak tersebut diatas telah dilaksanakan dengan prestasi sebesar: ….. % (……………..persen). Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi syah berlaku setelah ditandatangani oleh semua pihak tersebut dibawah ini, dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
TFL 3R Teknis Kota / Kabupaten ……… ………………..
Yang melaksanakan Pemeriksaan : TFL Pemda Kota / Kabupaten ……... ………………………….. NIP. …………
Asisten ………….. Satker PPLP Prov …….. ………………………. NIP. …………………….
Mengetahui/ Menyetujui KSM “ …………….. “ ……………………….. Ketua KSM
Lampiran dan Format Pelaporan
4
FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
Lampiran dan Format Pelaporan
5
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN Nomor : ……………………
Pada hari ini ........... tanggal …………… bulan …………. tahun …………… (…–…-20…), yang bertanda tangan di bawah ini :
1
……………………………….
: Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ………….., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2
…………………………………
: Ketua KSM “…………...”, yang beralamat di Jl. …………………………………………., selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pengelolaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengamanan barang inventaris/ hasil pembangunan/ pengadaan melalui dana Bantuan Sosial yang disalurkan oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi …… Tahun Anggaran 20…… Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan PIHAK KESATU barang inventaris/hasil pembangunan sebagaimana daftar terlampir. Pasal 2 Dengan dilaksanakan Serah Terima Pengelolaan ini, seluruh wewenang dan tanggungjawab pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris/hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas beralih sepenuhnya dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Pasal 3 Serah Terima Pengelolaan ini bukan merupakan penyerahan aset, kepengurusan atas barang yang diserahterimakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas tetap pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Tengah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Berita Acara ini sebagai dasar administrasi penyerahan aset sesuai peraturan perudangan yang berlaku. Pasal 4 Lampiran dan Format Pelaporan
6
Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur bersama–sama antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA. Pasal 5 Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK II (KEDUA) KETUA KSM “……….”
PIHAK I (KESATU) KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PLP PROVINSI …..
…………………………..
……………………………………… NIP. ……………………
MENGETAHUI : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA / KABUPATEN …………….
……………………………….. NIP. ……………….
Lampiran dan Format Pelaporan
7
Lampiran dan Format Pelaporan
8
FORMAT SURAT PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
Lampiran dan Format Pelaporan
9
[KOP SATKER PPLP PROVINSI ] PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN ……… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ………. SATUAN KERJAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI ………. Menimbang
:
a. Bahwa untuk pengalokasian dan pengelolaan program Bantuan Sosial Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dipandang perlu menetapkan Kelompok Penerima Manfaat. b. Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap layak sebagai Kelompok Penerima Manfaat dengan mempertimbangkan Berita Acara Seleksi Kampung dan Surat Keputusan Pembentukan KSM. c. Bahwa untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan.
Mengingat
:
a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga. b. Buku Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. c. Surat Pernyataan Minat keikutsertaan pada Program TPS 3R Tahun Anggaran 20…. dari …………………. d. Hasil skoring dari daftar panjang (long list) menjadi daftar pendek (short list) Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 20…… Kota / Kabupaten …………... e. Hasil survai cepat dari daftar pendek (short list) menjadi lokasi terpilih Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 20…. Kota / Kabupaten…... f.
Keputusan Kepala Desa/Lurah ………. Kecamatan ……… Kabupaten ……… Nomor: …………. tanggal ………. tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Desa …….. Kecamatan …….. Kabupaten ……… Tahun 20…...
Memperhatikan: Lampiran dan Format Pelaporan
10
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ….. Tahun Anggaran …… Nomor: …….. tanggal ………… MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama
:
Kelompok Swadaya Masyarakat “………………..” berkedudukan di Desa / Kelurahan ……… Kecamatan ……….. Kota/Kabupaten ……………., seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan Kelompok Penerima Manfaat Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 20…...
Kedua
:
Total nilai bantuan sosial yang akan disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat “……………..” selaku Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah sebesar Rp ………………. (………….. rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank …………. atas nama KSM ……….. dengan nomor rekening …………
Ketiga
:
Kelompok Swadaya Masyarakat “……………..” bertugas membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Satker / PPK Pengembangan PLP Provinsi …… dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
Keempat
:
Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Sosial Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi …… Tahun Anggaran …… sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: …… tanggal ………….
Kelima
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 20….. dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
Keenam
:
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DISYAHKAN OLEH
DITETAPKAN DI : …………….. PADA TANGGAL : ………………
KEPALA SATKER PPLP PROVINSI ….
PPK ………..
……………………….. NIP. ……………………….
………………………… NIP. ………………………
Lampiran dan Format Pelaporan
11
Lampiran : Nomor Tanggal
: :
Surat Keputusan PPK ……….. Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ……. …………………… …………………….
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN ……. NO
1
PENERIMA MANFAAT
KSM …………………..
DISYAHKAN OLEH KEPALA SATKER PPLP PROVINSI ….
……………………….. NIP. ……………………….
DESA/ KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA/ KABUPATEN
……………
………………
………………
DITETAPKAN DI : …………….. PADA TANGGAL : ……………… PPK ………….
………………………… NIP. ………………………
Lampiran dan Format Pelaporan
12
KETERANGAN
FORMAT SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)
Lampiran dan Format Pelaporan
13
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 20….
DESA KABUPATEN
: :
KECAMATAN PROPINSI
: :
Lampiran dan Format Pelaporan
14
PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PENGELOLAAN TEMPAT SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT NOMOR : .................................. Antara SATKER PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH Dengan KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) ........................................................................ Tentang : PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 20 …. Pada hari ini ...................., tanggal ........................., bulan ......................, tahun .................. ..., bertempat di …….. , yang bertanda tangan di bawah ini: NAMA JABATAN ALAMAT INSTANSI NIP
: : : : :
………………….. Pejabat Pembuat Komitmen ………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………...
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. NAMA JABATAN ALAMAT
:
..........................................………………………
: :
Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “................................” ..........................................Dusun .......Desa.....Kecamatan.....Kabupaten........
Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk mendukung Program Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : BERDASARKAN : 1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Lampiran dan Format Pelaporan
15
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK-5/2012 tentang Pedoman Bantuan Sosial pada Kementerian atau Lembaga; 3. Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat 4. DIPA Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ……. Nomor: ………….. tanggal …………….. 5. ………………………… Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kontrak swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya melalui dana Bantuan Sosial Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) 3R Berbasis Masyarakat, untuk Desa .................., Kecamatan ...................., Kota/Kabupaten ......................., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai acuan dalam melaksanakan bantuan sosial Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah bahwa PIHAK KEDUA sebagai penerima bantuan sosial harus melaksanakan kegiatan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA menyalurkan dana bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan pekerjaan: Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Kecamatan Kota / Kabupaten
: : : :
Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Dusun........Desa .......................... .......................... .......................... Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN
Surat Perjanjian (Kontrak) ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) diantaranya berisi: - Struktur Organisasi KSM yang telah disahkan; - Lokasi dan ketersediaan lahan; - Detailed Engineering Design (DED); - Rencana Anggaran Biaya dan Kurva S; - Rencana Kerja. (2) Rekening Bank Kelompok Swadaya Masyarakat Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.
Lampiran dan Format Pelaporan
16
Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani Kontrak/ Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal......................sampai dengan tanggal ……………. Pasal 5 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Pasal 6 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA (1)
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah diperjanjikan.
(2)
Hasil kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat: a. Catatan Harian, yang berisi tentang: a.1 Jumlah tenaga kerja, a.2 Jumlah bahan material yang digunakan, a.3 Peralatan yang digunakan, a.4 Hasil item pekerjaan yang dilaksanakan, a.5 Perintah, saran, petunjuk pelaksanaan atau penolakan bahan, a.6 Catatan cuaca atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kegiatan dan lain sebagainya. b. Laporan Bulanan, yang merupakan rekap dari Catatan Harian, c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi, d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap termin pembayaran, e. Gambar-gambar hasil pelaksanaan, f. Notulen rapat-rapat/rembug warga, g. Realisasi Biaya dan Kegiatan, h. Realisasi Kurva–S Pelaksanaan. Penyusunan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
(3)
PIHAK KEDUA bertanggungjawab apabila ada permasalahan hukum akibat penyelewengan penggunaan dana bantuan sosial oleh PIHAK KEDUA, pengurangan mutu/kualitas atas bangunan dan atau barang serta terjadi kegagalan manfaat. Pasal 7 SUMBER DAN JUMLAH DANA
(1)
Sumber dana bantuan sosial yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi …… Tahun Anggaran ……… Nomor DIPA:………. Tanggal …………………..
(2)
Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp ............................ (terbilang :.................................................rupiah). Pasal 8 Lampiran dan Format Pelaporan
17
PEMBAYARAN (1)
Pembayaran dana bantuan sosial dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dari jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp ................ (terbilang : .......................) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota …….. dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank ……….Nomor Rekening : .............
(2)
Pencairan dana bantuan sosial oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contract sign) dari Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ……...
(3)
Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut : a. Pencairan Tahap Pertama sebesar 40% x Rp ............. = Rp ........... (............. rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Termin Pertama kepada Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Tengah dengan dilampiri dokumen RKM yang telah disahkan, surat penetapan penerima manfaat dan rincian rencana penggunaan dana. b. Pencairan Tahap Kedua sebesar 30% x Rp ......... = Rp .............. (............. rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Termin Kedua kepada Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Tengah dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Termin Pertama berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta laporan progres pelaksanaan fisik (minimal sudah tercapai progres 30%) disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan. c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30% x Rp ......... = Rp .............. (............. rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Termin Ketiga kepada Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Tengah dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Termin Kedua berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta laporan progress pelaksanaan fisik (minimal sudah tercapai progres 60%) disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan. PASAL 9 PERUBAHAN
Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE (1)
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau Force Majeure adalah keadaankeadaan diluar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini yaitu : a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran besar, Lampiran dan Format Pelaporan
18
banjir besar, tanah longsor dan wabah penyakit; b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain; c. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah d. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. (2)
Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau Force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut. Pasal 11 SANKSI
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 12 PERSELISIHAN (1) (2)
Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten.............. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 PENUTUP
Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Ketua KSM “...........................................” Pejabat Pembuat Komitmen ………………………………..
...........................................
………………………………… NIP. …………………………….
Lampiran dan Format Pelaporan
19
Lampiran dan Format Pelaporan
20
FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Lampiran dan Format Pelaporan
21
[ KOP KSM ]
LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Nomor : ………… Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth Pejabat Pembuat Komitmen ………… Satuan Kerja Pengembangan PLP Provinsi ……… Di ………………. Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini Nama Alamat Jabatan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten
: [nama ketua KSM] : [alamat ketua KSM] : Ketua KSM “……………………………” : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………
Melaporkan bahwa kegiatan Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) dan telah dilakukan uji coba. Sebagai bahan periksa, bersama ini kami lampirkan 1. Realisasi Kegiatan dan Biaya ; 2. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta Kurva S Pelaksanaan ; 3. Gambar TPS 3R yang telah dibangun (Asbuild Drawing) ; 4. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I, Tahap II, Tahap III; 5. Berita Acara Uji Coba Peralatan; 6. Foto-foto pelaksanaan konstruksi (0% , 30%, 60%, 100%) ; 7. Foto pemberdayaan/sosialisasi kepada masyarakat. Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih. …………………, ............... 2014 Dibuat oleh KSM “…………………………..” Ketua, (……………………………) Mengetahui, TFL Teknis
TFL Pemberdayaan
TFL Pemda
Lurah ………………
(……………)
(……………………..)
(…………….)
(……………………..)
Lampiran dan Format Pelaporan
22
FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA
Lampiran dan Format Pelaporan
23
PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT KSM Lokasi
: …………………………………….. : Dusun ….. Desa/Kel ….. Kecamatan ….. Kota/Kab. …..
Periode
: ……………….. s/d ………………
Tahun
: 2014 LAPORAN PENGGUNAAN DANA TERMIN (I / II / III)*
NO
PEMASUKAN TANGGAL
URAIAN
PENGELUARAN JUMLAH
TANGGAL
URAIAN
JUMLAH
Saldo Termin Lalu 1 2 3 4 5
JUMLAH
JUMLAH SALDO ………………...…., ……….. 2014
Disetujui oleh
Dibuat oleh
Ketua KSM
Bendahara KSM
(………………………..)
(………………………..) Mengetahui
TFL TEKNIK 3R
TFL PEMBERDAYAAN 3R
DINAS … Kab/Kota
(………………………..)
(………………………..)
(………………………..)
Lampiran dan Format Pelaporan
24
FORMAT BUKU KAS
Lampiran dan Format Pelaporan
25
BUKU KAS KSM
: ……………………………………..
Lokasi
: Dusun ….. Desa/Kel ….. Kecamatan ….. Kota/Kab. …..
Periode
: ……………….. s/d ………………
Tahun
: 2014
No
Tanggal
Uraian
Uang Masuk
Uang Keluar
Saldo
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
Saldo Minggu Lalu 1 2 3 4 5
Jumlah Minggu ini ………………...…., ……….. 2014 Diperiksa TFL Pemberdayaan
Mengetahui Ketua KSM "……….."
Dibuat oleh Bendahara KSM
(………………….)
(………………….)
(………………….)
Lampiran dan Format Pelaporan
26
FORMAT BUKU BANK
Lampiran dan Format Pelaporan
27
BUKU BANK KSM
: ……………………………………..
Nama Bank
: ……………………
Lokasi
: Dusun ….. Desa/Kel ….. Kecamatan ….. Kota/Kab. …..
No. Rekening
: ……………………
Periode
: ……………….. s/d ………………
Tahun
: 2014
No
Tanggal
Uraian
Uang Masuk
Uang Keluar
Saldo
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
Saldo Minggu Lalu 1 2 3 4 5
Jumlah Minggu ini ………………...…., ……….. 2014 Diperiksa TFL Pemberdayaan
Mengetahui Ketua KSM "……….."
Bendahara KSM
(………………….)
(………………….)
(………………….)
Lampiran dan Format Pelaporan
Dibuat oleh
28
FORMAT LAMPIRAN BUKTI TRANSAKSI
Lampiran dan Format Pelaporan
29
LAMPIRAN BUKTI TRANSAKSI KSM
: ……………………..
Jenis Transaksi
: ……………………..
Desa/Kel.
: ……………………..
No. Bukti
: ……………………..
Kecamatan
: ……………………..
Tanggal
: ……………………..
Kota/Kab
: ……………………..
Nominal
: ……………………..
Periode
: ……………………..
Lampiran dan Format Pelaporan
30
FORMAT LAMPIRAN PRESTASI PEKERJAAN
Lampiran dan Format Pelaporan
31
Lampiran Nomor Tanggal
Satuan Kerja Pekerjaan Lokasi Nomor Paket
TA
: Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan : ..... : .....
HASIL PEMERIKSAAN / PERHITUNGAN PRESTASI PEKERJAAN
: Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ..... : Pembangunan TPS 3R : :
:
MC-0 No
Uraian Pekerjaan
A 1 2 3
PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG
B
PEKERJAAN TANAH
Volume
Hasil Pemeriksaan Bobot (%)
Volume
Progres (%)
Bobot (%)
Keterangan
Jumlah A 1 2 3 Jumlah B C
PEKERJAAN PONDASI 1 2 Jumlah C
D
PEKERJAAN BETON BERTULANG 1 2 3 Jumlah D
E
PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP 1 2 3 Jumlah E
F
PEKERJAAN DINDING DAN PELAPIS DINDING 1 2 3 Jumlah F
G 1 2 3
PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA
H 1 2 3
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI
I 1 2
PEKERJAAN CAT
J 1 2 3
PEKERJAAN LAIN - LAIN
Jumlah G
Jumlah H
Jumlah I
Jumlah J Tingkat Penyelesaian / Kemajuan seluruh pekerjaan sebesar
Mengetahui : Menyaksikan / Menyetujui KSM ..... ................. Ketua KSM
Persen
Yang Melaksanakan Pemeriksaan Asisten Pelaksanaan Satker PPLP ..... ................. NIP. .........
Lampiran dan Format Pelaporan
32
FORMAT LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN
Lampiran dan Format Pelaporan
33
[ KOP ] LAPORAN HARIAN
CATATAN PADA HARI INI : Tgl / Bln / Th
:
Pengawas
: Tim Pengawas
Dari Pekerjaan
:
Pelaksana
: Tim Pelaksana KSM ……
Satuan Kerja
: PPLP Provinsi …….
Hari ke : …. ( …………………………. )
TENAGA KERJA JUMLAH ( Orang ) Jml Pelaksanaan Mandor Kepala Tk. Batu Tk. Batu Pembantu Kepala Tk. Kayu Tk. Kayu Pembantu Kepala Tk. Besi Tk. Besi Pembantu Kepala Tk. Cat Tk. Cat Pembantu Kepala Tk. Pipa
Jenis Bahan yang didatangkan
BAHAN - BAHAN Σ barang yang diterima
Σ barang yang ditolak
ALAT - ALAT
Pekerjaan Hari ini ( Uraian Kegiatan dan Volume )
Jml Tk. Pipa Pembantu Kepala Tk. Galian Tk. Galian Penjaga Masinis Tk. Masak Aspal
Pekerjaan dimulai jam. . . . . . . . . . . . . . . Pagi sampai jam . . . . . . . . . . . . . . . . . Sore. Hari CATATAN : 1. Lembar ke - 1 2. Lembar ke - 2 3. Lembar ke - 3 4. Lembar ke - 4
Sepenuhnya dapat Sebagian tidak dapat
Untuk KSM Untuk TFL Untuk Satker Untuk Arsip
dipergunakan untuk bekerja, karena : Diperksa oleh : N a m a : ………………. Jabatan : TFL 3R Teknis
Dibuat oleh : Nama : Jabatan : Ketua Tim Pelaksana KSM …
Tanda Tangan :
Tanda Tangan :
Lampiran dan Format Pelaporan
34
LAPORAN
Minggu ke : Tanggal :
MINGGUAN
…………………… … /d ……… . s
.
………… .
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor ……………………………………………… . : … Tanggal ……………………………………………… . : … .
PEKERJAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT :
Dusun Desa : Kecamatan : Kota/Kabupaten :
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT …………………………………… . … . . ………………………………………………………………………………… . … . ………………………………………………… …
Lampiran dan Format Pelaporan
35
[ KOP ] Program Lokasi Kontrak No. / Tgl KSM Pekerjaan di mulai
: : : : :
Mingguan Dari Tgl. / Bln. / Th. Tgl. / Bln. / Th. CATATAN : 1. Lembar ke - 1 2. Lembar ke - 2 3. Lembar ke - 3 4. Lembar ke - 4
: Ke : :
s.d.
Untuk KSM Untuk TFL Untuk Satker Untuk Arsip
LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN KONTRAK/ADDENDUM NO
URAIAN PEKERJAAN
Volume
Tingkat Kemajuan Pekerjaan Sebesar Terbilang
Satuan
Bobot (%)
s.d Minggu lalu ( % ) Volume Progres Bobot (%) (%)
PRESTASI YANG DI CAPAI Minggu ini ( % ) Volume Progres Bobot (%) (%)
s.d. Minggu ini ( % ) Volume Progres Bobot (%) (%)
:.......... % : ( . . . . . . . . . . . . . . . . Persen )
Diperiksa oleh Nama Jabatan
: Bagian Pelaksanaan : …………… : Korwas
Diperiksa oleh : TFL 3R Teknis Nama : Jabatan :
Diperiksa oleh : TFL Pemda Nama : Jabatan :
Dibuat oleh KSM Jabatan
Tanda tangan
:
Tanda tangan :
Tanda tangan :
Tanda tangan :
Lampiran dan Format Pelaporan
36
: …………. : Ketua
LAPORAN
BULANAN
Bulan ke : ……………………… . Tanggal : ……… s/d …………..
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor : …………………………………………………. Tanggal : …………………………………………………..
PEKERJAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R BERBASIS MASYARAKAT Dusun Desa Kecamatan Kota/Kabupaten
: : : :
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ……………………………………….. Jl. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………
Lampiran dan Format Pelaporan
37
[ KOP ] Program Lokasi Kontrak No. / Tgl KSM Pekerjaan di mulai
: : : : :
Bulanan Dari Tgl. / Bln. / Th. Tgl. / Bln. / Th. CATATAN : 1. Lembar ke - 1 2. Lembar ke - 2 3. Lembar ke - 3 4. Lembar ke - 4
: Ke : :
s.d.
Untuk KSM Untuk TFL Untuk Satker Untuk Arsip
LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN KONTRAK/ADDENDUM NO
URAIAN PEKERJAAN
Volume
JUMLAH Tingkat Penyelesaian / Kemajuan seluruhpekerjan sebesar Terbilang
Satuan
Bobot (%)
s.d Bulan lalu ( % ) Volume Progres Bobot (%) (%)
PRESTASI YANG DI CAPAI Bulan ini ( % ) Volume Progres Bobot (%) (%)
s.d. Bulan ini ( % ) Volume Progres Bobot (%) (%)
:.......... % : ( . . . . . . . . . . . . . . . . Persen )
Diperiksa oleh Nama Jabatan
: Bagian Pelaksanaan : …………… : Asisten
Diperiksa oleh : TFL 3R Teknis Nama : Jabatan :
Diperiksa oleh : TFL Pemda Nama : Jabatan :
Dibuat oleh KSM Jabatan
Tanda tangan
:
Tanda tangan :
Tanda tangan :
Tanda tangan :
Lampiran dan Format Pelaporan
38
: …………. : Ketua
FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH
Lampiran dan Format Pelaporan
39
SURAT PERNYATAAN Yang Bertanda Tangan di bawah ini, Nama Alamat Tempat Tanggal Lahir
: : :
Menyatakan bahwa nama yang tersebut diatas adalah Pemilik Tanah yang berlokasi di ................................................, seluas ................................................ Berdasarkan akte No. ................................................ Berdasarkan rembug warga yang dilakukan pada hari .........., tanggal .......... Bertempat di ............................ mengenai rencana pengelolaan sampah di Desa/ Kelurahan ........................................................................ Menyatakan bahwa tanah tersebut dihibahkan untuk dipergunakan sebagai lahan TPS 3R. Adapun penggunaan tanah tersebut diatas tanpa melalui penggantian biaya, dan dipergunakan untuk waktu yang tidak terbatas. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. .........., ...................., 20.......... Saksi, 1. .................... 2. .................... 3. .................... 4. ....................
Yang membuat pernyataan Materai 6000 .........................
Lampiran dan Format Pelaporan
40
FORMAT ISIAN SELEKSI KOTA / KABUPATEN
Lampiran dan Format Pelaporan
41
FORM ISIAN SELEKSI KOTA/KABUPATEN PENGELOLAAN TPS 3R BERBASIS MASAYARAKAT Nama Instansi Jabatan Kab/Kota
: ......................................................................................................... : ......................................................................................................... : ......................................................................................................... : ..................................................................................................... ....
Beri Tanda pada Kolom “Ya” dan “Tidak”, sesuai dengan jawaban anda No. Pertanyaan Ya 1 Ada Dinas yang menangani pengelolaan sampah di Kab/Kota. Jika “Ya” sebutkan nama Dinas yang dimaksud ............... 2 Kab/Koya kami sudah pernah melakukan kegiatan berbasis masyarakat. Jika “Ya” sebutkan nama kegiatan yang dimaksud ............... 3 Bersedia kontribusi in-cash untuk biaya fisik sarana kantor dan fasilitator 4 Dinas Penanggung jawab bersedia untuk menjadi Pembina kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan TPS 3R 5 Dinas Penanggung jawab bersedia untuk menjadi Pembina kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan TPS 3R 6 Dinas Penanggung jawab bersedia bersedia membuat program yang berorientasi pada evaluasi dan monitoring pelaksanaan 3R di Kab/Kota
Tidak
..............., .................... 20..........
Mengetahui, Bupati / Walikota ...............
Kepala Dinas ...............
............................... NIP. .......................
............................... NIP. .......................
Lampiran dan Format Pelaporan
42
FORMAT ISIAN SELEKSI LOKASI
Lampiran dan Format Pelaporan
43
FORM ISIAN SELEKSI LOKASI PENGELOLAAN TPS 3R BERBASIS MASAYARAKAT Nama Instansi Jabatan Kab/Kota
: ......................................................................................................... : ......................................................................................................... : ......................................................................................................... : .........................................................................................................
Beri Tanda pada Kolom “Ya” dan “Tidak”, sesuai dengan jawaban anda A. KRITERIA UTAMA No. Pertanyaan Ya 1 Apakah batasan administrasi lahan TPS 3R dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS 3R berbasis masyarakat 2 Apakah Status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya, dibuktikan dengan Akte/Surat Pernyataan Hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana TPS 3R berbasis masyarakat 3 Ada lahan untuk TPS 3R minimal 200 m2 4 Sudah pernah ada program lingkungan berbasis masyarakat B. KRITERIA PENDUKUNG UTAMA No. Pertanyaan Ya 1 Berada didalam wilayah permukiman penduduk, bebas banjir, ada jalan masuk, dan tidak terlalu jauh dengan jalan raya 2 Cakupan pelayanan minimal 100 KK atau minimal mengolah sampah 1,5 m3/hari 3 Ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai wawasan lingkungan yang kuat 4 Penerimaan masyarakat untuk melaksanakan program 3R merupakan kesadaran masyarakat secara spontan 5 Masyarakat bersedia membayar retribusi pengolahan sampah 6 Sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat seperti PKK, Kelompok/ forum-forum kepedulian terhadap lingkungan, karang taruna, remaja mesjid, klub jantung sehat, klub manula, pengelola kebersihan/sampah, atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang sudah terbentuk
Lampiran dan Format Pelaporan
44
Tidak
Tidak
LAMPIRAN METODOLOGI SURVEY KOMPOSISI SAMPAH
Lampiran dan Format Pelaporan
45
METODOLOGI SURVEY KOMPOSISI SAMPAH Sesuai dengan petunjuk Standar Nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum No. SNI 19 – 3964 – 1994, Cara pelaksanaan penelitian komposisi sampah adalah sebagai berikut : 1. Pengukuran Satuan komposisi sampah : % berat basah (asal) a. Peralatan dan perlengkapan : b. Timbangan (0-5) kg dan (0-100) kg. c. Alat pengukur, volume contoh berupa bak berukuran (1,0 m x 0,5 m x 1,0 m) yang dilengkapi dengan skala tinggi diganti dengan ukuran gerobak yang diambil sampel sampahnya. 2. Ember plastik yang kuat dengan ukuran 40 liter salah satu diberi skala ukuran. 3. Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop), sarung tangan dan masker. Cara pengerjaan : a. Tentukan lokasi pengambilan contoh. b. Tentukan jumlah tenaga pelaksana. c. Siapkan peralatan. d. Lakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah sebagai berikut : Ukur dimensi gerobak/geledek sampah. Sampah dalam gerobak harus rata dengan sisi atas gerobak, sehingga jika berlebih harus dibuang sebagian. Tumpahkan seluruh isi gerobak ke permukaan rata dan bersih. Lakukan pemilahan sampah sesuai komposisinya (lihat petunjuk pada lampiran). Timbang setiap komposisi dan catat beratnya.
Lampiran dan Format Pelaporan
46
Tabel Lembar Isian Survey Komposisi Sampah
Lampiran dan Format Pelaporan
47
Pembagian sampah yang dapat di daur ulang seperti pada daftar isian diatas adalah sebagai berikut :
Lampiran dan Format Pelaporan
48
DAFTAR SINGKATAN 3R AD APBN ART ATK BAPPEDA B3 C/N CSR DED KAK KK KSM KSO KPA KPPN LKMD LP2K LPD LSM NPK PKK PNS PP PPK PPLP RAB RKB RKM RPA RPIJM RT RW SATKER SK SKPD SNI SP2D SP3 SPK SPM SPP
Reduce, Reuse & Recycle Anggaran Dasar Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Anggaran Rumah Tangga Alat Tulis Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bahan Berbahaya & Beracun Carbon/Nitrogen Corporate Social Responsibility Detail Engineering Design Kerangka Acuan Kerja Kepala Keluarga Kelompok Swadaya Masyarakat Kerja Sama Operasional Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Laporan Penggunaan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat Nitrogen, Phospor & Kalium Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Rencana Anggaran Belanja Realisasi Kegiatan dan Biaya Rencana Kerja Masyarakat Rapid Participatory Assesment Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Rukun Tetangga Rukun Warga Satuan Kerja Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Standar Nasional Indonesia Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Kerja Surat Perintah Membayar Surat Permintaan Pembayaran Lampiran dan Format Pelaporan
49
SSK TFL 3R TPA TPS 3R UDPK
Strategi Sanitasi Kota Tenaga Fasilitator Lapangan 3R Tempat Pemrosesan Akhir Tempat Pengolahan Sampah 3R Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos
Lampiran dan Format Pelaporan
50
DAFTAR ISTILAH Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah organik adalah sampah yang memiliki sifat mudah terurai secara alamiah, contohnya daun, ranting, sayuran dan buah serta sisa makanan. Sampah non-organik adalah sampah yang sulit dan tidak bisa terurai secara alami, meliputi plastik, kaca, besi, sebagian jenis kertas dan lainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam menghasilkan timbulan sampah. Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang) sampah mulai dari sumbernya. Pengomposan adalah proses pengelolaan sampah menjadi kompos. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membentuk masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki berdasarkan prakarsa dan kreativitas. Persampahan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah pengelolaan sampah. Pembiayaan sampah adalah jumlah biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Timbulan Sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang perhari dalam satuan volume maupun berat. Reduce adalah upaya mengurangi volume timbulan sampah. Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat. Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) adalah suatu rencana yang dibuat oleh Lampiran dan Format Pelaporan
51
masyarakat sebagai anggota Tim Kerja Masyarakat (TKM) bersama pengurus TKM sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa / kampung atas kegiatan 3R. Evaluasi adalah cara untuk menilai, memperbaki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama atau direncanakan. Fasilitator adalah pelaku yang membantu, menolong dan mengarahkan kegiatan di lapangan, dengan mengunakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam panduan sehingga dapat membantu kelompok yang bekerjasama. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya oleh pemerintah daerah. Komposter adalah alat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah forum musyawarah, tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Operasi dan Pemeliharaan (O & P) adalah upaya pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana secara optimal oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginannya yang meliputi bidang pengelolaan sampah. Longlist adalah daftar panjang kampung calon lokasi. Shorlist adalah penyusunan daftar pendek kampung calon lokasi TPS 3R Berbasis Masyarakat.
Lampiran dan Format Pelaporan
52
TIM PENYUSUN PELINDUNG Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc. PEMBINA Ir. Djoko Mursito, Dipl. SE., M.M. PENGARAH Ir. Rudy Azrul Arifin, M.Sc. PENANGGUNG JAWAB Ir. Essy Asiah, M.T. Nanda Lasro Elisabet Sirait, S.T., M.Sc. Dra. Nyimas Nina Indrasari, M.Sc. Sandhi Eko Bramono, Ph.D. PELAKSANA Denny Wahyudi, S.T., M.T. Dra. Endang Setyaningrum, M.T. Guntur Irawan, S.T., M.T. Ir. Irbar P. Senobua Ir. Komang Raka Maharthana Mahmud Abdussalam, S.T. Siti Rositawati Ir. Surur Wahyudi Terra Prima Sari, S.T., M.Sc. Yustika Aristya Widyasari, S.T.
Lampiran dan Format Pelaporan
53