Buku Pintar Mengelola Keuangan dan Merencanakan UsahaDeskripsi lengkap
Buku Pintar Mengelola Keuangan dan Merencanakan UsahaFull description
survei rekayasa
Setelah melakukan pengamatan dan penelitian amdal tentang perbaikan fasilitas dan pelebaran jalan Tol Serang TimurFull description
RK3 Jalan TolFull description
jalan tolserpong cinereDeskripsi lengkap
Buku Tol laut dari BappenasFull description
Full description
Buku Pintar Sas 2018Full description
Deskripsi lengkap
Sebagai panduan akreditasi KARSFull description
Full description
dawwd
Sebagai panduan akreditasi KARSDeskripsi lengkap
Full description
Buku Pintar akreditasi RSDescrição completa
Sebagai panduan akreditasi KARSFull description
Full description
STA ST A TUS : OK TO BER 2016
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
B I N A
M A R G A
D A F TA R I S I
DAFTAR ISI
1
PENGERTIAN & WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL TAHAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL SKEMA PENGUSAHAAN JALAN TOL DI INDONESIA JALAN TOL TELAH BEROPERASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 2015 - 2019 PETA RUAS JALAN TOL SUMATERA DALAM RENCANA UMUM PETA RUAS JALAN TOL JAWA DALAM RENCANA UMUM RUAS JALAN TOL TRANS SUMATERA YANG SEDANG DALAM PELAKSANAAN RUAS JALAN TOL JAWA YANG SEDANG DALAM DALAM PELAKSANAAN RUAS JALAN TOL PRAKARSA BADAN USAHA YANG SEDANG DALAM PELAKSANAAN
4 5 6 7 10 13 15 16 17 20
JALAN TOL SUMATERA BANDA ACEH - SIGLI BINJAI - LANGSA MEDAN - BINJAI MEDAN - KUALANAMU - TEBING TINGGI KISARAN - TEBING TINGGI PEKAN BARU - KANDIS - DUMAI PALEMBANG - INDRALAYA BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR BAKAUHENI - PALEMBANG KAYU AGUNG - PALEMBANG - BETUNG TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG PEMATANG PANGGANG - KAYU AGUNG
21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D A F TA R I S I
DAFTAR ISI
1
PENGERTIAN & WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL TAHAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL SKEMA PENGUSAHAAN JALAN TOL DI INDONESIA JALAN TOL TELAH BEROPERASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 2015 - 2019 PETA RUAS JALAN TOL SUMATERA DALAM RENCANA UMUM PETA RUAS JALAN TOL JAWA DALAM RENCANA UMUM RUAS JALAN TOL TRANS SUMATERA YANG SEDANG DALAM PELAKSANAAN RUAS JALAN TOL JAWA YANG SEDANG DALAM DALAM PELAKSANAAN RUAS JALAN TOL PRAKARSA BADAN USAHA YANG SEDANG DALAM PELAKSANAAN
4 5 6 7 10 13 15 16 17 20
JALAN TOL SUMATERA BANDA ACEH - SIGLI BINJAI - LANGSA MEDAN - BINJAI MEDAN - KUALANAMU - TEBING TINGGI KISARAN - TEBING TINGGI PEKAN BARU - KANDIS - DUMAI PALEMBANG - INDRALAYA BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR BAKAUHENI - PALEMBANG KAYU AGUNG - PALEMBANG - BETUNG TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG PEMATANG PANGGANG - KAYU AGUNG
21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
JALAN TOL TRANS JAWA PEJAGAN - PEMALANG PEMALANG - BATANG BATANG - SEMARANG SEMARANG - SOLO SOLO - MANTINGAN - NGAWI NGAWI - KERTOSONO MOJOKERTO - JOMBANG - K ERTOSNO MOJOKERTO - SURABAYA GEMPOL - PASURUAN PASURUAN - PROBOLINGGO PROBOLINGGO - BANYUWANGI
35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
JALAN TOL JABODETABEK CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN KUNCIRAN - SERPONG SERPONG - CINERE CINERE - JAGORAWI CIMANGGIS - CIBITUNG CIBITUNG - CILINCING DEPOK - ANTASARI BEKASI - CAWANG-KAMPUNG MELAYU (BECAKAYU) BOGOR RING ROAD
49 52 53 54 55 56 57 58 59 60
JALAN TOL NON TRANS JAWA CIAWI - SUKABUMI CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN (CISUMDAWU) SERANG - PANIMBANG
61 64 65 66
TOL SULAWESI MANADO - BITUNG TOL KALIMANTAN BALIKPAPAN - SAMARINDA JALAN TOL PRAKARSA BADAN USAHA SERPONG - BALARAJA JAKARTA - CIKAMPEK II CIKAMPEK II ELEVATED SEMANAN - BALARAJA KRIAN - LEGUNDI - BUNDER KAMAL - TELUK NAGA - BALARAJA
68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79
PENGERTIAN & WEWENANG PENYELENGGARAAN J ALAN TOL Pengertian Jalan Tol (Pasal 43 & 44 UU 38/2004 & Pasal 2 & 4 PP 15/2005)
Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol (Pasal 45, ayat 1-3, UU 38/2004 & Pasal 3 PP 15/2005)
1. Jalan tol adalah jalan umum, bagian dari sistem jaringan jalan nasional, penggunanya diwajibkan membayar tol. 2. Merupakan lintas alternatif jalan yang sudah ada. 3. Jalan tol mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi dari jalan non tol (tidak ada persimpangan sebidang, minimal 2 lajur per arah, kecepatan rencana 60 km/jam (perkotaan) dan 80 km/jam (antar kota), dilakukan pemagaran).
1. Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah, meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. 2. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT.
Prakarsa Jalan Tol (Pasal 14, ayat 1-4, PP No.38/2015) 1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakasai Penyediaan Infrastruktur yang akan dipekerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU. 2. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 3. Penyediaan infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur. 4. Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPBU yang diusulkan.
