cara menghitung indikator negatif.pdf

BAB I III AKUNT ABILIT AS K KINERJA

A. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN DAN TANGGUNG JAWAB KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan (UU nomor 25 tahun 2004) baik secara substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan RKPD, PK dengan Penetapan APBD, sehingga dokumen LAKIP pun akan simultan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi dalam laporan tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya. Dalam SAKIP, dokumen Renstra dijabarkan setiap tahun dalam dokumen RKT yang memuat rencana rencana kinerja kinerja yang ditargetkan. ditargetkan. Setelah Setelah APBD ditetapkan, ditetapkan, target kinerja kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam jangka waktu satu tahun, setiap SKPD dengan kegiatan sesuai bidangnya akan melakukan upaya-upaya pencapaian target kinerja dimaksud. Proses evaluasi kinerja dalam LAKIP akan diawali dengan penghimpunan data kinerja yang bersumber dari seluruh SKPD sesuai bidangnya masing-masing. B. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi efisiensi pemanfaatan pemanfaatan sumberdaya sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Rumus untuk untuk menghitung menghitung capaian kinerja setiap indikator indikator ada ada dua macam macam : Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013

BAB III -

1

REALISASI TARGET



x

100 %

Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang. TARGET



( REALISASI TARGET



TARGET )

x 100 %

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut: - Nilai dibawah 55 : kurang - Nilai > 55 s/d 80 : cukup - Nilai > 80 s/d 95 : baik - Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik Secara substantif Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Magelang dalam jangka menengah adalah tercapainya misi-misi jangka menengah Kota Magelang, sedangkan dalam jangka pendek adalah tercapainya sasaran-sasaran jangka pendek sebagaimana tertuang dalam RKPD maupun RKT Kota Magelang. Hal tersebut ditegaskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015 dan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013. Permasalahan utama yang terjadi dalam pengukuran kinerja adalah : Pertama; kurangnya ketersediaan ket ersediaan data kinerja sebagai sebaga i akibat tidak dilakukannya dilakukanny a pengumpulan data kinerja secara tertib, dan adanya kesulitan dalam interpretasi atas data-data tertentu. Kedua;

terdapat beberapa indikator kinerja utama yang dirasa kurang sesuai maupun kurang jelas karena tidak dilengkapi dengan formulasinya.

Ketiga;

beberapa target kinerja yang disusun dalam dokumen Perencanaan maupun dokumen Penetapan Kinerja dirasa kurang valid.

Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah terdapat sebagian indikator yang tidak terpenuhi data realisasi kinerjanya. Langkah klarifikasi (desk) dengan SKPD ditujukan untuk memperkecil permasalahan dan menemukan solusi pemecahan/perbaikan. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan antara lain : menghilangkan sementara indikator kinerja yang tidak bisa diukur dari pengukuran kinerja tahun ini dan

Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

2

mengganti atau menambahkan beberapa indikator yang dianggap relevan serta tersedia datanya. Matrik Pengukuran Kinerja selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran. C. PENCAPAIAN PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pengukuran kinerja, secara garis besar capaian kinerja utama setiap misi tahun 2011-2013 disajikan dalam form Pengukuran Kinerja sebagaimana tabel 3.1. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kota Magelang Tahun 2011-2013 Misi dalam RPJMD 2011-2015

Misi ke 1 : Menciptakan Mencipta kan Pemerintahan Pemerintah an yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan; Misi ke 2 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat; Misi ke 3 : Memperkuat Memperku at dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian kemandirian masyarakat; Misi ke 4 : Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian; Misi ke 5 : Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas,

Capaian Kinerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

114,03

89,92%

112,99%

119,29

132,31%

116,54%

88,84

126,57%

135,99%

107,66

132,61%

122,54%

97,50

121,34%

106,81%


BAB III -

3

Capaian Kinerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Misi dalam RPJMD 2011-2015

terampil, kreatif, inovatif dan memilki etos kerja yang tinggi; Misi ke 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman ketentraman masyarakat.

152,40

126,90%

111,90%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2013 adalah 117,79% lebih rendah dari tahun 2012 yang bernilai 121,61%. Adapun secara rinci hasil pengukuran atas capaian indikator kinerja dan capain indikator kinerja utama terlampir (dalam Lampiran I dan Lampiran II.

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sasaran merupakan capaian dari Penetapan Kinerja Tahun 2013, yang di dalamnya termuat indikator kinerja utama (Perwal 43 Tahun 2011) dan indikator kinerja tambahan yang dipandang penting untuk dimuat dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Adapun evaluasi dan analisis analisis sebagaimana uraian berikut ini : Misi Pertama: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan. 1. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima.

a. Capaian indikator kinerja: Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran Tertib administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan Penerapan e-Government yang diukur : - e-Procurement (LPSE) - Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi - Jumlah SKPD yang

2

3

Target

Realisasi

85%

85%

Capaian Kinerja 2012 100%

Tahun 2013

Target

Realisasi

90%

95%

Capaian Kinerja 2013 106% 106 %

---

---

---

77%

100%

130%

40% 25 SKPD

44% 18 SKPD

110% 72%

50% 30 SKPD

100% 46 SKPD

200% 153%

10

6

60%

24

21

88%


BAB III -

4

Tahun 2012 No

4

5 6

7 8 9

10

Indikator Sasaran

memiliki website - WAN (Wide Area Network) setiap SKPD - Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah: - Buku Daerah dalam Angka - Buku PDRB Kota - Buku Profil Daerah - Buku Profil Kelurahan Tersedianya data base informasi kearsipan Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan

Target

Realisasi

SKPD 25%

SKPD 10%

25%

Capaian Kinerja 2012

Tahun 2013


Target

Realisasi

40%

SKPD 50%

SKPD 20%

40%

40%

80%

100%

20%

20%

ada

ada

100%

ada

ada

100%

ada ada ada ada

ada ada ada ada

100% 100% 100% 100%

ada ada ada ada

ada ada ada ada

100% 100% 100% 100%

50%

50%

100%

55%

71%

129%

55%

55%

100%

60%

55%

92%

35%

35%

100%

40%

100%

250%

60%

60%

100%

70%

100%

143%

50%

50%

100%

60%

100%

167%

b. Evaluasi - Selama ini belum dilakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana perkantoran yang disesuaikan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan kerja/kebutuhan SKPD, standarisasi standarisasi belum ada, sehingga terdapat kesenjangan antara SKPD yang satu dengan SKPD lainnya. - Pengelolaan surat-menyurat, administrasi kepegawaian dan keuangan telah dilakukan sebagaimana mestinya. - Pada tahun anggaran 2013 seluruh paket pelelangan telah melalui e-Procurement, kinerja tersebut dihasilkan dari upaya memenuhi target ketentuan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. - Sistem Informasi yang digunakan seluruh SKPD di Kota Magelang adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA). - WAN Kota Magelang saat ini baru dapat menggabungkan Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam satu kontak. - Dokumen informasi statistik yang disusun adalah: 1) Buku Daerah dalam Angka 2) Buku PDRB Kota


BAB III -

5

3) Buku Profil Daerah 4) Profil Kelurahan di seluruh kelurahan - Pada tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi software SIMARDI dan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan kepada seluruh pengelola kearsipan di SKPD., sekolah dan BUMD. Selain itu juga dilakukan penataan arsip langsung ke SKPD. c. Permasalahan dan rekomendasi. - Perlu dilakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana perkantoran yang standar sesuai dengan beban kerja/kebutuhan SKPD. - Beberapa kesalahan kecil dalam pengelolaan administrasi masih terjadi seperti keterlambatan pelaporan, kealpaan dalam pencatatan, distribusi, ataupun kesalahan pembukuan. - Agar lebih mencerminkan kinerja, maka indikator sistem informasi sebaiknya dispesifikan pada sistem informasi teknis/spesifik yang ada di SKPD seperti penanaman modal, kearsipan, perizinan, kependudukan dan lain-lain. - Sebenarnya terdapat data-data profil lainnya seperti profil pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemuda, kependudukan, penanaman modal dan lain-lain. Keberadaan profil-profil tersebut belum teridentifikasi secara terpadu. - Beberapa capaian indikator dalam sasaran ini nampak terlalu ekstrim,

sehingga sebenarnya kurang layak untuk diukur. 1) Penerapan e-procurement, terjadi karena pemenuhan target yang diharuskan dalam ketentuan. 2) Angka realisasi 46 adalah sistem informasi yang bersifat umum yang memang mesti diterapkan oleh semua SKPD. 3) Peningkatan SDM kearsipan perlu dijelaskan apakah secara kualitas atau kuantitasnya. Baik kualitas maupun kuantitas juga perlu diperjelas batasannya/alat ukurnya. 4) Sarana dan prasarana kearsipan, yang dipelihara antara lain berupa pemeliharaan rolling opact, filling kabinet, dos arsip, cardex, rak arsip, lemari arsip, meja pengolahan, kartu kendali, folder, AC dan pemadam kebakaran. Terhadap jenis sarpras tersebut, kinerja yang ditargetkan dipandang terlalu kecil. 2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, responsif , bertanggungjawab dan akuntabel

a. Capaian indikator kinerja : Tahun 2012 No

1 2

Indikator Sasaran

Hasil Opini BPK untuk Laporan Keuangan Tingkat Ketertiban Administasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan

Target

Realisasi

WDP

WDP

Capaian Kinerja 2012 WDP

85 %

89.50%

105.30%

Tahun 2013

Target

85 %

Realisasi


WDP


88.77%

104.44%

BAB III -

6

Tahun 2012 No

3 4

Indikator Sasaran

Tingkat temuan pemeriksaan Tingkat capaian kinerja pemerintah kota: LAKIP LPPD LKPJ

5 6 7 8

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat perbaikan terhadap semua obrik Tingkat Kapasitas Aparatur Persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan jabatan struktural

Capaian Kinerja 2012 97.40%

Target

Realisasi

83 %

82.39%


Sangat baik

100%

100%

Sangat baik Tepat waktu Tepat waktu Baik

-

-

-

-

83,18%

83,10%

Target

Realisasi

83 %

80.84%

Sangat baik Tepat waktu Tepat waktu Baik

Sangat baik Tepat waktu Tepat waktu

100%

Baik

-

100% 100%

Tahun 2013

Tepat waktu Tepat waktu

100% 100%

Baik

100%

68 %

81.25%

119.49%

-

83,50%

83,50%

100%

99,90%

83,18%

86,73%

104%

b. Evaluasi - Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2012 adalah Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Untuk tahun 2013 sampai saat laporan ini belum diumumkan, namun dari reviu sementara diperkirakan masih belum mampu mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Upaya meningkatkan ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan Tahun 2013 diwujudkan dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu: 1) Penyusunan laporan pengawasan 2) Pemutakhiran data hasil pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan. 3) Pemaparan Hasil Pengawasan melalui Gelar pengawasan pada bulan Juli 4) Penilaian SKPD melalui evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Kota Magelang kepada 6 SKPD dari target 8 SKPD. Karena keterbatasan Pengawas Pemerintahan (PP) yang melaksanakan melaksanakan evaluasi maka maka dari 8 target SKPD yang dapat direalisasikan hanya 6 SKPD. 5) Pemanfaatan saran untuk perbaikan Laporan Keuangan Daerah hanya mencapai kinerja 50% karena keterbatasan auditor pada Inspektorat Kota Magelang. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hanya dilakukan secara sampel ke beberapa SKPD, sehingga pemanfaatan saran dari Inspektorat Kota Magelang belum semuanya digunakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 6) Penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) mencapai kinerja 96,41% dikarenakan realisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) yang masuk berjumlah 3085 PNS Golongan III a ke atas dari target sebesar 3200 PNS.


BAB III -

7

7) Percepatan pemberantasan korupsi pelaksanaan nomor 5 tahun 2004 terealisasinya dengan 2 buah Laporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi setiap semester. se mester. - SKPD/Entitas selaku Obyek Pemeriksaan (Obrik) telah memiliki keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Magelang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan dan BPK RI Perwakilan Perwaki lan Provinsi Jawa Jawa Tengah yaitu: 1) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2013 dengan jumlah rekomendasi 729 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 704. Sedangkan untuk temuan Inspektorat Kota Magelang yang pending sudah semua ditindaklanjuti. 2) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan 2013 dengan jumlah rekomendasi 82 dan yang ditindaklanjuti 67. 3) BPK RI untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari pending tahun 2003 sampai dengan 2013 berjumlah 482 dan yang telah ditindaklanjuti ditindaklanju ti sampai dengan Hasil Pemutakhiran Data Semester II Tahun 2013 berjumlah 332 rekomendasi. - Tingkat capaian kinerja pemerintah kota diperoleh dari pengukuran kinerja dalam: 1) LAKIP : sangat baik 2) LPPD : tepat waktu 3) LKPJ : tepat waktu - Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat bekerjasama dengan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang berperan sebagai tenaga surveyor langsung ke 40 unit pelayanan publik. Hasil survey tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelayanan publik dimana masyarakat dapat turut berperan dan berinteraksi guna memberikan kritik/saran perbaikan dalam rangka perbaikan pelayanan di unit pelayanan publik. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013 diperoleh nilai rata-rata 74,77 atau terkategori B (Baik). Nilai tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata nilai IKM tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,26. Jumlah unit pelayanan publik yang menjadi obyek survey juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sejumlah 35 unit. Grafik perkembangan nilai IKM dan jumlah UPP yang disurvey dari Tahun 2008 s/d 2013 sebagai berikut:


BAB III -

8

Gambar 3.1 Nilai Rata-rata IKM Kota Magelang Tahun 2009 s/d 2013 90.00 80.00

75.66

76.22

74.73

74.51

74.77

70.00 60.00 50.00

40 35

40.00 30.00

27

Nilai IKM

35

30 Jml UPP

20.00 10.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

- Pembinaan terhadap obyek pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan internal

secara berkala. Target pembinaan sebanyak 160 obrik hanya terealisasi 100 obrik, oleh karena keterbatasan Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan. - 20 kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dapat terselesaikan. - Persentase tingkat kompetensi aparatur diperoleh dari perbandingan antara jumlah pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dibandingkan dengan jumlah jabatan struktural yang tersedia. - Upaya meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap aparat dilaksanakan melalui jalur akademis dan non akademis. Tahun 2013 jumlah aparatur yang mengikuti diklat adalah sebagai berikut: NO

1 2 3

JENIS DIKLAT

Diklat teknis Diklat penjenjangan struktural Diklat fungsional JUMLAH

REALISASI 2012

354 24 25 403

TARGET 2013

REALISASI 2013

450 45 20 515

489 42 25 536

PROSENTASE (Target/ Realisasi

108,67% 93,00% 125,00% 104,08%

Sedangkan jumlah aparat yang mengikuti tugas belajar sebanyak 11 orang. Tahun sebelumnya tugas belajar diberikan kepada 20 orang. Penurunan jumlah tersebut dikarenakan jumlah peserta yang lulus untuk tugas belajar berkurang. - Dari jumlah 580 jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang terisi sebanyak 529 jabatan, sedangkan sisanya sebanyak 51 jabatan belum terisi. Dari 529 pejabat yang ada sebanyak 459 pejabat (86,73%) mempunyai latar belakang pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugasnya. c. Permasalahan dan Rekomendasi - Kendala dalam hal tindak lanjut oleh temuan APIP maupun BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah antara lain : 1) Adanya PNS yang bertanggungjawab/pelaku atas kerugian daerah/negara telah pindah tugas,pensiun ataupun meninggal

Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013

BAB III -

9

2) Perusahaan/pihak ketiga yang bertanggung jawab atas temuan tidak kooperatif, pindah ke daerah lain, tidak dapat diketahui keberadaannya . - Target dari indikator tingkat capaian kinerja pemerintah kota perlu direvisi.

Ukuran kinerja yang dipakai sebaiknya adalah nilai numerik dari pihak eksternal seperti BPKP, Kementerian dan atau lainnya. - Banyak indikator kinerja yang keliru/tidak sesuai dengan sasaran, tidak jelas definisi operasional/rumusannya, tumpang tindih dan berorientasi output. - Banyak data kinerja yang sulit didapatkan, mekanisme juga belum tersistem dengan baik. - Survey IKM perlu dikembangkan ke seluruh unit pelayanan publik yang ada, dengan indikator penilaian maupun metode penilaian yang disesuaikan dengan kondisinya. 3. Diwujudkannya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil

a. Capaian indikator kinerja Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Penyederhanaan prosedur pelayanan publik Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum Penyelesaian aduan masyarakat Tingkat kompetensi aparatur Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (menyusul) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Cakupan penerbitan Kartu Kelurga Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akte kematian

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Target

Realisasi

---

---

Capaian Kinerja 2012 ---

Tahun 2013

Target

Realisasi

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88,75%

90,00%

101,41%

91%

91%

100%

100%

92,37%

92,73%

100%

68,24%

68,24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88,88%

88,88%

100% 790

100% 838

100% 106,08%

100% 813

88,88% 860

88,88% 106%

ada

ada

100%

ada

ada

100%

100%

100%

100%

100%

71,80%

71,80%

---

---

---

100%

27,15%

27,15%

100%

92,37%

92,73%

100%

153%

153%

---

---

---

23%

50,36%

219%


BAB III -

10

b. Evaluasi - Penyederhanaan prosedur pelayanan berusaha menjawab isu strategis dan memacu upaya dilakukannya terobosan/inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Bentuk penyederhanaan utamanya pada alur yang harus dilalui oleh pelanggan maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Penyederhanaan prosedur pelayanan tercermin dengan penerapan one stop service (OSS) melalui SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). 37 jenis pelayanan telah dilimpahkann pelayanannya di BP2T. Jaminan kualitas penyelenggaraan pelayanan ditunjukkan dengan sertifikat ISO 9001:2008 dari SAI Global dengan Nomor sertifikat: QEC28140 dikeluarkan tanggal 14 November 2010 berlaku s/d 14 November 2013. - Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum sebagian besar telah tersedia, meskipun bentuknya tidak sama persis dengan yang dibakukan dalam Permenpan&RB. - Unit-unit pelayanan publik telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan, meskipun tidak semuanya membentuk unit khusus. Unit khusus yang terbentuk diantaranya ada di BP2T dan RSUD Tidar. - Data prosentase pegawai berdasarkan jenjang pendidikan: NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENJANG PENDIDIKAN S2 S1 D-IV D-III D-II D-I SMA SMP SD

2012

5,88 47,25 0,84 11,69 6,70 0,80 18,80 4,36 3,68

2013

6,29 48,83 0.90 11,50 5,76 0,76 18,07 4,40 3,49

-

/+

0,41 1,58 0,06 (0,19) (0.94) (0,04) (0,73) 0,04 (0,19)

Data di atas menunjukkan peningkatan jenjang pendidikan pegawai di tingkat D-IV sampai S2, sedangkan jenjang pendidikan di bawahnya terdapat penurunan persentase. - Rasio bayi berakte kelahiran dihitu dihitung ng berdasarkan jumlah bayi lahir sampai dengan usia 1 tahun yang mempunyai akte. Masih banyak bayi lahir yang belum berakte kelahiran (38%) artinya masyarakat cenderung tidak segera mencatatkan kelahiran bayinya. - Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan jumlah pasangan yang nikah yang dicatatkan di Catatan Sipil. Pada tahun 2013 ini sebanyak 124 pasangan non muslim yang menikah dan kesemuanya telah dicatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Angka ini belum menjawab kemungkinan adanya pernikahan yang tidak didaftarkan. - Terdapat 21,12% penduduk yang wajib memiliki KTP ternyata belum memiliki KTP berbasis NIK (program SIAK / Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), angka ini cukup besar. - Angka cakupan penerbitan Kartu Keluarga teramat kecil, hanya 27,15%.


BAB III -

11

- Angka cakupan penerbitan kutipan akta kematian cukup naik signifikan, hal ini sangat ditunjang dengan adanya kebijakan pemberian santunan kematian oleh Pemerintah Kota Magelang. c. Permasalahan dan Rekomendasi - Masih terdapat beberapa perizinan yang belum dilimpahkan kewenangannya, sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lama. - Banyak SKPD yang belum mampu menyusun SOP dengan baik. - Pasangan nikah di luar pencatatan masih banyak ditemukan. - Kelahiran bayi akibat hubungan tidak resmi sering menjadi penyebab tidak dibuatnya akte kelahiran. 4. Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, (adil, transparan, penegakan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik


1

2

3

Indikator Sasaran

Target

Persentase PNS yang 10,02% mendapat hukuman disiplin Persentase Rata-rata 95,25% tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun Penanganan kasus 20 pelanggaran disiplin PNS Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

0,66%

Capaian Kinerja 2012 193,41%

7,38%

0,14%

Capaian Kinerja 2013 198,10% 198 ,10%

98,26%

103,16%

95.50%

95,02%

99,50%

10

150%

20

7

165% 165 %

Realisasi

Tahun 2013

115,52%

154,20%

b. Evaluasi - Peningkatan kedisiplinan pegawai sangat baik. Hal ini ditunjang dengan beberapa hal antara lain: 1) Penerapan presensi elektonik di berbagai titik SKPD; 2) Operasi GDN; 3) Sidak Kepala Daerah. c. Permasalahan dan rekomendasi - Peningkatan disiplin hendaknya diiringi dengan peningkatan budaya kerja. - Penilaian disiplin/kinerja pegawai juga harus mempertimbangkan tugas-tugas lain yang diberikan diberikan di luar luar jam kerja kerja dan atau atau beban kerjanya. kerjanya.


BAB III -

12

5. Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik a. Capaian indikator kinerja : Tahun 2012 No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Dokumen Perencanaan 6 dok 7 dok Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (udate dan valid) Tingkat penyusunan 100% 100% dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat waktu dan tepat asas. Jumlah Penelitian/ ----kajian sebagai bahan masukan kebijakan Dokumen RPJPD yang ----ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RPJMD yang ----ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RKPD yang ada ada ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ditetapkannya sesuai sesuai dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD) Tingkat Konsistensi 90% 90% Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Program dalam BA 100% 100% Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD Pelaksanaan terlaksana terlaksana Musrenbang Tingkat partisipasi 80% 80% masyarakat dalam perencanaan daerah


Target

Realisasi

6 dok

14 dok


100%

100%

100%

100%

---

4 dok

3 dok

75%

---

ada

ada

100%

---

ada

ada

100%

100%

ada

ada

100%

100%

sesuai

sesuai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100% 100%

Tahun 2013

terlaksana terlaksana 80%

82%

100% 102,50%

b. Evaluasi : - Capaian indikator pertama nampak terlalu ekstrim dan tidak layak untuk pengukuran. Pembentukan outputnya sebenarnya berdasarkan anggaran yang disediakan pemerintah, sehingga sebelumnya perlu dilakukan revisi target. - Dokumen perencanaan yang terealisasi adalah : Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

13

1) Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi : - Perencanaan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Magelang; - Perencanaan Pengelolaan Lahan Produktif Pertanian - Penyusunan Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga - Dokumen Perencanaan Pengembangan Kultur Jaringan 2) Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya : - Dokumen RAD Pangan dan Gizi; - Dokumen Raperda Penanggulangan Kemiskinan; - Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata; - RAD Kota Layak Anak 3) Dokumen Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana : - Dokumen RDTRK BWK I dan IV - Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Indikator lainnya merupakan indikator lazim yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. c. Permasalahan : - Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD. - Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi. - Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskoordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. - Perlunya pemahaman yang sama di SKPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang inkremental. teknokr atik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik - Proses perencanaan teknokratik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah. - Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya. - Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama SKPD dan Bappeda serta implemantasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.


BAB III -

14

d. solusi pemecahan masalah sebagai berikut: - Perlu dilakukan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD. Meski saat ini pokok-pokok pikiran DPRD masih belum sesuai dengan arah substansi yang diatur Permendagri 54/2010 - Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Pengintegrasian - Pemahaman kepada segenap stakeholders di SKPD, utamanya pemahaman persepsi melalui FGD, sosialisasi dan pertemuan mengawal proses perencanaan baik level SKPD maupun level Kota - Selain melauli workshop, juga secara rutin terus berkoordinasi dengan SKPD melalui desk dan monev laporan kinerja per triwulan maupun upaya lainnya - Perlunya penyediaan data berbasis fakta yang melibatkan SKPD terkait. Validnya data akan cukup memberikan pengaruh bagi analisa maupun sumber pengambilan keputusan/kebijakan - Pemahaman di seluruh SKPD secara internal maupun koordinasi antar SKPD dan Bappeda. Salah satu yang penting adalah memastikan agar TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD - Mekanisme desk saat monev laporan hasil pelaksanaan Renja SKPD akan memberikan penguatan pada focus pencapaian indikator kinerja di tiap urusan yang diemban. - Implemantasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD 6. Terciptanya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan d an pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)


Indikator Sasaran

1

Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah Waktu rata-rata pembahasan Raperda / Perda Media Informasi Pemda yang dapat diakses publik Frekuensi koordinasi eksekutif dengan legislatif Frekuensi komunikasi Pemda dengan tokoh masyarakat Frekuensi komunikasi

2

3 4

5

6

Target

Realisasi

---

---


Tahun 2013

Target

Realisasi

3

7


3

3

100%

6

6

100%

4

4

100%

3

3

100%

---

---

---

12 kali

12 kali

100%

---

---

---

24 kali

24 kali

100%

---

---

---

12 kali

12 kali

100%


BAB III -

15

Tahun 2012 No

7

Indikator Sasaran

Pemda dengan pelaku usaha Raperda yang disetujui DPRD

Target

Realisasi

20

12


60%

Tahun 2013

Target

Realisasi

17

17


100%

b. Evaluasi - Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan

publik yang ditetapkan tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) Perda, yaitu : 1) Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal; 2) Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan; 3) Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal; 4) Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman; 5) Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; 6) Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; dan 7) Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. - Waktu rata-rata pembahasan raperda antara eksekutif dan legislatif relatif tergantung dari tingkat kesulitan, kompleksitas materi dan agenda yang tersedia. - Media informasi yang tersedia meliputi : 1) Website : : a) www.magelangkota.go.id , merupakan website resmi Pemerintah Kota Magelang yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data Elektronik Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan da n Informatika, yang berisi informasi tentang profil Kota Magelang, kegiatan Pemerintah Kota Magelang, produk hukum, wisata dan lain-lain; b) jdih.magelan b) jdih.magelangkota.go gkota.go.id .id,, merupakan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Magelang yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, berisi berisi informasi mengenai produk hukum daerah dan pusat serta informasi hukum lainnya; c) bappeda.magelangkota.go.id , merupakan website yang dikelola oleh Bappeda Kota Magelang, berisi informasi perencanaan pembangunan di Kota Magelang; d) bp2t.magelangkota.go.id , merupakan merupakan website yang dikelola oleh BPPT Kota Magelang, berisi informasi mengenai pelayanan perizinan di Kota Magelang sehingga dapat mempermudah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara permohonan permoho nan perizinan serta mengetahui status pengajuan izin yang sedang dimohonkan; e) kotasejutabunga.magelangkota.go.id , merupakan website yang memberikan informasi mengenai Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga; f) kpm.magelangkota.go.id , merupakan website yang dikelola oleh Kantor Penanaman Modal Kota Magelang, berisi beri si informasi mengenai dunia investasi/penanaman modal di Kota Magelang dan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota M agelang; Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

16

g) litbang.magelangkota.go.id , merupakan merupakan website yang dikelola oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, berisi beris i informasi di bidang penelitian dan pengembangan serta informasi data statistik; h) disnakertransos.magelangkota.go.id , merupakan merupakan website yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Sosia l Kota Magelang, berisi informasi mengenai dunia ketenagakerjaan, transmigrasi, serta bidang sosial yang ada di Kota Magelang; i) pertanian.magelangkota.go.id , merupakan website yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Perika nan Kota Magelang yang berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang; j) dprd.magelangkota.go.id , merupakan website yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Magelang, berisi berisi informasi mengenai persidangan DPRD, produk hukum yang ditetapkan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Magelang; 2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Magelang FM, merupakan Radio resmi milik Pemerintah Kota Magelang yang menyiarkan dan menginformasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Magelang selain untuk memberikan hiburan pada masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya; 3) Majalah Dinamika, yang merupakan media cetak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang dan dikelola serta diterbitkan oleh Bagian Humas, Protokol, dan Santel Sekretariat Daerah Kota Magelang; 4) Pers Release di di surat kabar lokal dan regional. - Koordinasi eksekutif dengan legislatif dilakukan dalam bentuk rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat pimpinan DPRD, rapat fraksi, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat Badan Kehormatan, rapat panitia khusus, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah dengan tokoh masyarakat antara lain berupa forum kerukunan umat beragama (FKUB), sarasehan dengan tokoh masyarakat di Kelurahan-Kelurahan, kegiatan taraweh keliling, kegiatan jum’at keliling, kegiatan gowes bareng pejabat pejabat dan muspida meninjau meninjau wilayah kelurahan. d alam bentuk - Komunikasi Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha dilakukan dalam rapat koordinasi, pembinaan, pelatihan, fasilitasi temu usaha dan lain-lain. - Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Magelang mengajukan 17 (tujuh belas) Raperda yang terdiri dari materi umum dan APBD bersama dengan Raperda luncuran tahun 2012 yang masuk dalam prolegda 2013. 201 3. Dari jumlah tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda telah disetujui oleh DPRD Kota Magelang menjadi Perda, meliputi: -

1) Perda tentang Penanaman Modal; 2) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;


BAB III -

17

3) Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 4) Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 5) Perda tentang Penyelenggaraan Angkutan; 6) Perda tentang Penyelenggaraan Terminal; 7) Perda tentang Cagar Budaya di Kota Magelang; 8) Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang; 9) Perda tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman; 10) Perda tentang Pengelolaan Sampah; 11) Perda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; 12) Perda tentang Pengelolaan Pengel olaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 13) Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 14) Perda tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 15) Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan; 16) Perda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 17) Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2014. 7. Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi se mua


Indikator Sasaran

1

Tingkat penyelesaian permasalahan hukum Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat Penegakkan disiplin PNS Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota

2

3

4 5

Target

Realisasi

3

1


Tahun 2013

Target

Realisasi

100%

90%


---

---

---

7

7

100%

21

18

85,71%

17

17

100%

95,25% ---

98,26% ---

103,16% ---

95% 100%

95,02% 100%

100,02% 10 0,02% 100%

b. Evaluasi - Pada tahun 2013 permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Magelang telah ditangani secara litigasi dan non litigasi. Permasalahan hukum yang diselesaikan melalui jalur litigasi adalah berkaitan dengan penyelamatan aset (barang milik daerah) milik Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang bertindak sebagai pihak tergugat dalam gugatan atas kepemilikan aset di Jalan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

18

Aloon-aloon Selatan Nomor 9 Kota Magelang. Proses Pengadilan pada tingkat pertama dimana Pemerintah Kota Magelang sebagai pihak tergugat telah diputus sebagai pihak pemenang. - Proses penyusunan raperda di Kota Magelang secara keseluruhan telah dilaksanakan melalui mekanisme dengar pendapat dengan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat, LSM, akademisi, dan stakeholder terkait. terkait. - Perda/Raperda sebagaimana tersebut diatas telah mengakomodasi masukan masyarakat melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi, dan diskusi-diskusi lainnya. - Upaya terbaru dalam penegakan disiplin PNS oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2013 dilakukan melalui pelaksanaan absensi PNS menggunakan sistem elektronik dengan alat perekam sidik jari. Hal tersebut dimaksudkan agar jam masuk dan pulang PNS dapat terekam dengan baik dan terpantau. Pemberlakuan sistem tersebut untuk sementara masih diujicobakan di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, BKD, DPPKD, Satpol PP, dan Bappeda. - Dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan dinas/instansi terkait guna melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah, antara lain : 1) Penegakan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, melalui pengawasan dan penertiban bangunan gedung termasuk menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB dan/atau menyalahi ketentuan mengenai bangunan gedung; 2) Penegakan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), melalui penertiban PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan; 3) Penegakan ketentuan mengenai reklame dalam bentuk penertiban reklame, yang bekerja sama dengan BP2T dan dinas/instansi terkait. 4) Penertiban spanduk dan baliho terkait dengan izin reklame dan kewajiban pembayaran pajak reklame yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. 5) Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. Operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 8. Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan


Indikator Sasaran

1

Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2

Target

Realisasi

Tepat waktu sesuai

Terlambat

sesuai


100%

Tahun 2013

Target

Realisasi

Tepat waktu sesuai

Tepat Waktu sesuai



100%

BAB III -

19

Tahun 2012 No

3

Indikator Sasaran

Persentase Perda yang ditetapkan terhadap Perda yang harus ada (berdasar amanat perundangan)

Target

Realisasi

---

---


Tahun 2013


Target

Realisasi

24

17

(Prolegda)

(ditetapkan)

b. Evaluasi; - Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2011, Pemerintah Kota Magelang bersama-sama dengan DPRD Kota Magelang telah menetapkan Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 28 Desember 2012 dan Perda Nomor 17 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 31 Desember 2013. - Struktur Kelembagaan SKPD Pemerintah Kota Magelang disusun dan ditetapkan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007. - Berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Magelang tahun 2013 telah ditetapkan sebanyak 24 Rancangan Perda (Raperda) yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2013, sebanyak 41,48 % (17 Perda) telah ditetapkan. c. Rekomendasi; - Perlu diuapayakan identifikasi terhadap ketentuan/aturan yang harus ada sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.


BAB III -

20

Misi kedua

: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja kerja yang luas bagi masyarakat. masyarakat.

1. Terciptanya keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.

a. capaian kinerja Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD

Target

Realisasi

---

---


Tahun 2013

Target

Realisasi

16%

14%


Tabel 3.2 Sumber Pendanaan APBD Kota Magelang Tahun 2013

Sumber Dana

Besarnya

- DAK - TP/UB - bantuan keu prov - hibah - bansos - APBD

20.644.487.000 8.037.831.000 13.310.556.373 5.257.082.000 2.974.558.000 630.850.717.357

Sumber : DPPKD, 2013

b. Rekomendasi Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD dirasa kurang relevan, karena berlawanan dengan paradigma otonomi (kemandirian) daerah. 2. Terkelolanya aset-aset daerah.


1 2

Indikator Sasaran

Target

Asset daerah yang 37% dikelola pihak lain. Rasio nilai asset daerah 65% yang dikelola Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

41,25%


38%

19%


69%

106,15%

70%

69%

98,57%

Realisasi

Tahun 2013

108,82%

74,29%

b. Evaluasi - Pengelolaan aset daerah merupakan hal yang tidak mudah. Aset-aset lama (dari

jaman dahulu) banyak banyak yang yang tidak tidak memiliki memiliki bukti kepemilikan kepemilikan secara lengkap maupun maupun Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

21

bukti-bukti lain yang bisa mendukung administrasi aset. Contohnya tanah, sebenarnya ada banyak lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Magelang yang sertifikatnya belum dibalik nama atau masih atas nama pemilik sebelumnya padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi opini BPK terhadap penilaian asset yaitu WDP (wajar dengan pengecualian). - Aset yang direncanakan atau ditargetkan akan dikelola oleh pihak lain sebanyak 21

aset diantaranya ada Gedung PDAM, Gedung Wanita, Lapangan Tennis, Kios, Alun-Alun Magelang dan lain-lain. 3. Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)/ Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibilility (CSR) dan donasi/zakat).


1 2 3

4 5

6

Indikator Sasaran

Target

Jumlah kerjasama dengan 3 lembaga keuangan Jumlah kerjasama dengan ada swasta Jumlah dan jenis bank dan --cabang perusahaan asuransi Tingkat Perkembangan 4% BUMD Jumlah --inovasi/diversifikasi produk BUMD Nilai kontribusi perusda 3% terhadap PAD Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

3


1

3


ada

100%

ada

ada

100%

---

---

52 bank; 11 Asuransi

31 bank; 5 Asuransi

52,53%

19,76%

494%

4%

3,19%

79,75%

---

---

2

7

350%

3,36%

112%

3%

2,7%

90%

Realisasi

Tahun 2013

201,50%

162,05%

b. Evaluasi - Pada tahun 2013 terdapat 4 buah kerjasama dengan lembaga keuangan yaitu

1 kerjasama dengan BKK Kota Magelang dan 3 buah kerjasama dengan Bank Magelang. - Kerjasama dengan swasta yang terjadi di tahun 2013 adalah kerjasama operasional (KSO) yang terdapat di Perusada Taman Kyai Langgeng sebanyak 3 buah dan 1 buah kerjasama yang terdapat di Perusda Perbengkelan Prima Oto. - Jumlah bank/BPR dan asuransi di Kota Magelang adalah 31 bank/BPR dan 5 asuransi. - Target perkembangan BUMD sebesar 4% tercapai 3,19%.


BAB III -

22

- Inovasi/diversifikasi produk BUMD terdiri dari 5 buah inovasi dari Perusda Taman

Kyai Langgeng, 1 buah inovasi produk dari PDAM dan 1 buah inovasi produk dari Perusda Percetakan Vita. - Kontribusi perusda tidak mencapai target dan turun dibanding tahun sebelumnya. 4. Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Capaian indicator kinerja Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1 2

Jumlah dan macam pajak Jumlah dan macam retribusi Daerah Perkembangan penerimaan daerah / Rasio Wajib Pajak/Retribusi Rasio PAD terhadap APBD

3

4

Target

Realisasi

9 3

9 3

Capaian Kinerja 2012 100% 100%

20%

21,45%

12,72%

14,03%

Tahun 2013

Target

Realisasi

7 3

10 3

Capaian Kinerja 2013 143% 100%

107,25%

20%

24,30%

122%

110,30%

12,83%

13,27%

103%

a. Jumlah dan macam pajak Target 7 macam pajak terealisasi 10 macam pajak yang terdiri dari : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Parkir 7) Pajak Sarang Burung Walet 8) Pajak Air Tanah 9) Pajak Bumi dan Bangunan 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5. Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi.

Capaian indicator kinerja Tahun 2012 No

1

Indikator Sasaran

Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin

Target

Realisasi

2

2


Tahun 2013

Target

Realisasi

2

3


Peningkatan capaian kinerja didukung dengan pelaksanaan penjajagan potensi investasi dengan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bengkulu. Kemudian untuk memperkuat jalinan kerjasama langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah penyusunan nota kesepakatan terkait kerjasama tersebut, agar ada jaminan yang lebih antara kedua belah pihak yang bekerjasama.


BAB III -

23

6. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi

a. Capaian indicator kinerja : Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Bertambahnya laju pertumbuhan investasi Pertumbuhan investasi sektor riil Pertumbuhan investasi sektor jasa Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN Rasio daya serap tenaga kerja Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota

2 3 4 6 7

Target

Realisasi

229

138


---

---

---

11.294.924.000

148.055.000.000

1.311%

---

---

---

139.985.711.546

328.784.366.000

235%

113,40%

24.630.000.000

419.248.000.000

1.702%

395.000.000 44.794.119.932

Tahun 2013

Target

Realisasi

272

151


1:1,1

1:1,1

100%

1:1,1

1.825:618

325%

4

4

100%

4

7

350%

b. Evaluasi dan permasalahan - Realisasi investasi Tahun 2013 meningkat 13 point namun masih jauh dibanding -

-

-

-

yang ditargetkan ditargetkan dalam RKPD Angka-angka yang disajikan tidak relevan untuk diukur, karena kesenjangan antara target dan realisasi sangat tinggi yang disebabkan perbedaan persepsi dalam penghitungan nilai investasi. Perhitungan angka-angka ekonomi merupakan kesulitan besar yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya, angka-angka tersebut sulit diasumsikan seadanya. Data juga sangat sulit didapat karena berhubungan dengan pihak-pihak swasta yang cenderung tidak peduli dengan data-data data-data tersebut. Institusi yang secara spesifik menangani masalah itupun tidak tersedia. Pada Tahun 2013, promosi investasi dilakukan lebih intensif hingga 7 kali, antara lain: Gelar Produk Kreatif Nusantara (GPKN) Jogja, Invesda Expo Jogja, Bisnis Forum Batam, Senggigi Fair Lombok Barat, Magelang Expo, Pekan Raya Magelang (PRM Magelang), dan Magelang Investment Business Forum (MASSIF).

7. Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah.

a. Capaian indikator kinerja : Tahun 2012

No

Indikator Sasaran

1

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Lama proses perijinan

2

Capaian Kinerja Target Realisasi 2012 2 2 100%

Target

Realisasi

2

7


5 hari

5 hari

3,5 hari

130%

5 hari

100%

Tahun 2013


BAB III -

24

Tahun 2012

No

Indikator Sasaran

3

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Blue Print investasi daerah Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota

4 5

6

Capaian Kinerja Target Realisasi 2012 ada ada 100%

Tahun 2013

Target

Realisasi

ada

ada


---

---

---

100%

100%

100%

---

---

---

100%

100%

100%

---

---

---

100%

100%

100%

b. Evaluasi - Perda-perda yang mendukung iklim usaha adalah :

1) Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal; 2) Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas BPD Bank Jawa Tengah 3) Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan; 4) Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal; 5) Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perbengkel an, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang. 6) Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi 7) Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;


BAB III -

25

- Lama proses perizinan yang dilimpahkan kewenangannya ke BP2T selama ini

rata-rata 5 hari kerja dapat dipercepat menjadi 3,5 hari kerja terhitung setelah berkas lengkap dan benar sesuai persyaratan. Namun demikian untuk perizinan per izinan yang ditandatangani Kepala Daerah masih membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui alur yang lebih panjang, terkadang bisa sampai beberapa minggu/ bulan. - Blue Print investasi daerah tercermin dari dokumen profil investasi berupa study

kelayakan pengembangan kawasan strategis Sidotopo, Eks. Magelang Theater dan Lembah Gunung Tidar, sebagai rencana pengembangan kawasan yang dapat dijadikan bahan promosi investasi maupun rencana pembangunan kawasan oleh Pemerintah. Disamping itu juga dilakukan kajian kebijakan bidang penanaman modal berupa penyusunan Dokumen Rencana Umum Penananam Modal (RUPM) Kota Magelang sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk memberikan gambaran dan informasi tentang arah kebijakan bidang penanaman modal melalui kajian bidang bidang akademis. Adapun isi dokumen RUPM mengacu Perpres No. 16 Tahun 2012 terdiri dari Pendahuluan: Azas dan Tujuan; Visi dan Misi; Arah Kebijakan Penanaman Modal; Peta Panduan (Road Map) Implementasi Penanaman Modal dan Pelaksanaan. - Setelah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, maka

SPIPISE telah dapat diimplentasikan pelaksanaannya. Penerapan SPIPISE disinergikan antara Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. - Pendaftaran Penanaman modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam

Negeri, Izin Usaha Penanaman modal Dalam Negeri, TDP, SIUP, Perpanjangan IMTA terkait dengan pendaftaran izin prinsip dan izin usaha yang sudah terintegrasi dalam sistim pelayanan perizinan. 8. Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.

a. Capaian indicator kinerja: Tahun 2012 No Indikator Sasaran

1

2

3

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor dan nilai investasi baru yang masuk (nasional & regional)

Target

Realisasi

150

154

24.629.000.000 102.113.876.011

---

---


414,61%

---

Tahun 2013

Target

Realisasi

160

618


66.002.005.036 613.069.000.000

1


152

929%

15.200%

BAB III -

26

Tahun 2012 No Indikator Sasaran

4 5

6

Target

Jumlah MOU 1 dalam investasi Terselenggaranya --bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terselenggaranya 50 peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Target

Realisasi

0


1

0


---

---

1 keg

1 keg

100%

50 peserta

100%

1 keg ; 50 peserta

1 keg ; 50 peserta

100%

Realisasi

Tahun 2013

b. Evaluasi dan permasalahan - Permasalahan yang terjadi dalam sasaran ini sama halnya dengan permasalahan di sasaran 6, yakni ketidaksinkronan antara target dan realisasi, sehingga tidak bisa diukur. - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 618 dengan nilai investasi Rp 613.069.000.000,00. - Jumlah investor nasional & regional baru yang masuk di tahun 2013 sebanyak 152 investor - Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengikuti Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2013 di Solo. Dalam kegiatan dimaksud Pemerintah Kota Magelang menyediakan materi promosi berupa: Potensi dan Peluang Investasi serta Selayang Pandang Kota Magelang dalam bentuk tayangan melalui LED TV; Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Magelang; Leaflet Peta Investasi dan Pelayanan Perizinan Investasi; Materi promosi pariwisata dan produk unggulan (Gethuk, Kripik, Batik dll). Dari kegiatan tersebut dihasilkan 4 Surat Kepeminatan investasi senilai Rp. 99.000.000.000 sebagai berikut : 1) Pengembangan Kawasan Ex. Magelang Theatre senilai Rp. 55.000.000.000,2) Pengolahan Sampah senilai Rp. 30.000.000.000,3) Pendirian Media Televisi senilai Rp. 10.000.000.000,4) Air Minum Kemasan senilai Rp. 4.000.000.000,Namun demikian dari 4 kepeminatan kerjasama investasi (LoI) tersebut belum dapat terealisasi dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoU).


BAB III -

27

9. Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota


1

Indikator Sasaran

Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Target

Realisasi

1

0


Tahun 2013

Target

Realisasi

1

0


b. Evaluasi dan permasalahan - Keinginan untuk penambahan kawasan strategis cepat tumbuh belum terwujud, meskipun blueprint investasi telah tersedia. Pemasyarakatan blueprint hingga ketertarikan investor memang membutuhkan waktu yang cukup untuk investor menghitung prospek ekonominya. 10. Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/Environment Services = imbal jasa lingkungan)

Capaian indicator kinerja : Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha

2

Target

Realisasi

1

0

1 keg; 50 1 keg; 50 peserta peserta


Tahun 2013

Target

Realisasi

1

0


100%

1 keg

1 keg

100%

Pemberian imbal jasa lingkungan umumnya dilakukan untuk jenis investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi ini harus diganti dengan bentuk imbal jasa yang layak dan proporsional. Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam yang sekiranya layak dieksplorasi secara besar. Upaya fasilitasi kemitraan usaha ditempuh melalui kegiatan temu usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB).


BAB III -

28

11. Terwujudnya identifikasi investasi swasta

Capaian indikator kinerja : No

1 2

Indikator Sasaran

Nilai investasi swasta Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Tahun 2012

Capaian Tahun 2013 Kinerja Target Realisasi Target Realisasi 2012 39.500.000.000 44.794.119.932 113,40% 40.000.000.000 1.032.317.000.000

4

4

100%

4

4


100%

12. Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat

Capaian indikator kinerja : Tahun 2012 No Indikator Sasaran

1

Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate

Target

Realisasi

17 kel.

17 kel.


Tahun 2013

Target

Realisasi

17 kel.

17 kel.


Pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dilakukan melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui Pengelolaan Data Formulir AK-I sampai dengan AK-V, Penyediaan Fasilitas Bursa Kerja On Line (BKO), Penyelenggaraan Job Fair serta Penyusunan Buku IPK (Informasi Pasar Kerja). Agar informasi tersebut bisa menjangkau sampai ke lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan di seluruh Kelurahan. 13. Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota

Capain indikator kinerja : Tahun 2012 No Indikator Sasaran

1

Perencanaan Manajemen dan opersional BLK

Target

Realisasi

1 dok.

1 dok.


Tahun 2013

Target

Realisasi

ada

ada


Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) direncanakan secara menyeluruh agar dalam operasionalnya dapat optimal.


BAB III -

29

14. Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja

Capaian indikator kinerja : Tahun 2012 No Indikator Sasaran

1

2

4

5

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate Prosentase transmigran yang ditempatkan

Target

Realisasi

30,5%

70%


Tahun 2013

Target

Realisasi

31%

58%


---

---

---

645

905

140%

17 kel.

17 kel.

100%

17 kel.

17 kel.

100%

---

---

---

100%

100%

100%

Pada tahun 2013 ini telah ditempatkan sebanyak 905 orang atau sekitar 58% dari pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang. Penempatan transmigrasi diharapkan akan membuka peluang usaha pencari kerja. Animo bertransmigrasi oleh penduduk perkotaan relatif kecil, karena kultur dan jenis pekerjaan sebagian besar sebagai buruh atau pedagang, pedagang, bukan di sektor pertanian. 15. Tercapainya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja


1

2

3

4

5

Indikator Sasaran

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih) Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang

Tahun 2012

Target

Realisasi

---

---


Tahun 2013

Target

Realisasi

63%

68,93%


---

---

---

12%

6,80%

56,67%

9,30%

22,70%

244,09%

9.7%

55.94%

576,70%

78%

69,16%

88,67%

80%

62,78%

78,48%

65%

30,84%

47,44%

70%

30,30%

43,29%


BAB III -

30

No

Indikator Sasaran

6

mendapat pelatihan berbasis masyarakat Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Tahun 2012

Target

Realisasi

65%

70%


107,69%

Tahun 2013

Target

Realisasi

70%

81,08%


115,83%

Pelatihan yang dilaksanakan diarahkan pada kebutuhan atau permintaan pasar kerja yang ada saat saat ini yakni yakni lebih banyak banyak permintaan tenaga kerja di di bidang Jasa, Jasa, terutama pariwisata perhotelan, Kuliner dan jasa lainnya. 16. Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


1

2

3

Indikator Sasaran

Angka sengketa (perselisihan) pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah SP yang terbentuk di tingkat perusahaan

Tahun 2012

Target

Realisasi

---

---


Tahun 2013

Target

Realisasi

10 kasus

1 kasus


---

---

---

50%

100%

200%

---

---

---

22 unit

78 unit

355%

17. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan


1 2

Indikator Sasaran

Jumlah LKS Bipartit Jumlah masukan LKS Tripartit dalam memberikan pertimbangan

Tahun 2012

Target

Realisasi

33 unit

18 unit


35%

30%

85,71%

Tahun 2013

Target

Realisasi

33 unit

4 unit


1 masukan

1 masukan

100%


BAB III -

31

No

3

4

Indikator Sasaran

ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Tahun 2012

Target

Realisasi

35%

35%

15%

15%


Tahun 2013


Target

Realisasi

100%

40%

67%

168%

100%

20%

20%

100%

Lembaga yang menaungi hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha di perusahaan disebut LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit. Lembaga ini adalah sebagai media dialog antara Pengusaha dan Pekerja (bisa diwakili oleh Serikat Pekerja) dalam membahas permasalahan bersama misalnya mengenai pembentukan Peraturan Perusahaan atau juga KKB (Kesepakatan Kerja Bersama). Pemerintah memfasilitasi pembentukan LKS Bipartit di perusahaan. Dalam hal menentukan suatu kebijakan mengenai persoalan ketenagakerjaan dalam suatu daerah, LKS Tripartit yang terdiri dari unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah melakukan suatu forum diskusi atau semacam kegiatan survey untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lembaga ini juga melakukan kegiatan sidang untuk menentukan usulan besaran Upah Minimum Kota untuk diusulkan ke tingkat provinsi. Secara berkala perusahaan wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaannya dengan mengisi formulir Wajib Lapor kepada Pemerintah melalui Dinas Terkait. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan melalukan pemeriksaan secara berkala ke perusahaan yang terdaftar perihal pelaksanaan norma kerja yang dijalankan di perusahaan untuk meminimalisir pelanggaran peraturan baik yang dilakukan oleh pihak Pengusaha (Perusahaan) atau pihak Pekerja di perusahaan. Pengujian alat kerja di perusahaan ditujukan untuk menguji kelayakan peralatan yang digunakan di perusahaan guna menghindari akibat buruk yang dapat terjadi. Sasaran uji kelayakan adalah perusahaan yang menggunakan lift, eskalator, Alat Penangkal Petir, Genset, bejana tekan dll.


BAB III -

32

18. Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja.


1

Indikator Sasaran

Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.

Tahun 2012

Target

Realisasi

12 unit

13 unit


Tahun 2013

Target

Realisasi

13 unit

11 unit


19. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja


1

2

3

4

Indikator Sasaran

Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL Jumlah koperasi karyawan perusahaan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemda Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI

Tahun 2012

Target

Realisasi

94,07%

95,39%


Tahun 2013

Target

Realisasi

96,05%

100%


16 unit

16 unit

100%

16 unit

16 unit

100%

0

0

100%

Tidak ada

Tidak ada

100%

2%

2%

100%

2%

90%

4.500%

Tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan menjadi lebih besar salah satunya merupakan peran pekerja dalam membesarkan perusahaan. Secara proporsional sebaiknya juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Indikator utama peningkatan kesejahteraan seorang pekerja adalah besaran upah yang diterima. Laju inflasi menjadi suatu alasan logis apabila besaran upah perlu selalu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Besaran UMK yang diusulkan berpatokan pada besaran angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Pencapaian Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

33

UMK terhadap KHL selalu diselaraskan untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan. Melalui Sidang Dewan Pengupahan, yang anggotanya terdiri dari wakil pekerja, wakil pengusaha, Universitas, LSM dan Pemerintah mencari titik temu keseimbangan atas berbagai kepentingan bersama, diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan bersama baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. 20. Terciptanya wirausaha baru


1

Indikator Sasaran

Jumlah wirausaha baru

Tahun 2012

Target

Realisasi

20 orang

117 orang


Tahun 2013

Target

Realisasi

20 orang

25 orang


Kepada para pencari kerja diberikan pelatihan kewirausahaan. kewirausahaan. Setelah itu para peserta membentuk suatu KUB (Kelompok Usaha Bersama). 21. Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja


1

2

Indikator Sasaran

Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Tahun 2012

Target

Realisasi

2,33%

2,33% 2 ,33%


35%

35%

100%

Tahun 2013

Target

Realisasi

2,50%

2,50%


40%

45%

113%

Program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dicanangkan secara nasional oleh pemerintah setiap tahun di bulan Januari sebagai Bulan K3. Pada bulan ini dilaksanakan berbagai kegiatan untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan arti pentingnya Keselamatan Kerja. Serangkaian kegiatannya meliputi Apel K3 dan Lomba K3 di perusahaan-perusahaan serta instansi pemerintah. Perusahaan wajib melaksanakan pengujian peralatan kerja. Penggunaan alat perlindungan kerja seperti Masker, Helm, wearpack secara langsung merupakan suatu tindakan preventif. Pemilik usaha harus membantu tenaga kerjanya untuk ikutserta dalam asuransi tenaga kerja. Bentuk perlindungan lainnya adalah dengan mengikutkan pekerja sebagai peserta Jamsostek, dimana Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk


BAB III -

34

memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Sampai saat ini, PT Jamsostek Jamsostek (Persero) memberikan 4 (empat) program pr ogram perlindungan, perlindungan, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Misi ketiga

: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.

1. Terwujudnya pertambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).


1

Indikator Sasaran

Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang

Tahun 2012

Target

Realisasi

1100

4371


Tahun 2013

Target

Realisasi

1200

3750


Perkembangan bidang usaha sektor riil di Kota Magelang pada tahun 2013 sebanyak 3.750, angka ini menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah bidang usaha sektor riil yang berkembang di tahun 2012 yang tercatat sebanyak 4.371 bidang usaha. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelaku usaha sektor riil yang mengalami kepailitan Bentuk lain dari berkembangnya pelaku usaha sektor riil tercermin pula dari jumlah perijinan SIUP yang dikeluarkan Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kota Magelang pada tahun 2013, yaitu sebanyak 325 SIUP. 2. Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan.


1

Indikator Sasaran

Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan

Tahun 2012

Target

Realisasi

986

898


Tahun 2013

Target

Realisasi

1000

898



BAB III -

35

Bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam hal ini UMKM, kendala yang dihadapi dari waktu ke waktu dibidang permodalan diantaranya adalah keterbatasan akses atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formal bantuan kredit bank, misalnya proposal bisnis, pemenuhan agunan, dan sejumlah kelengkapan administratif lainnya. Kesulitan permodalan usaha juga berdampak pada kurangnya produktivitas usaha. 3. Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai ses uai rencana tata ruang


1

Indikator Sasaran

Jumlah sektor informal / PKL yang tertata

Tahun 2012

Target

Realisasi

150 PKL

181 PKL


Tahun 2013

Target

Realisasi

150 PKL

238 PKL


Penataan PKL pada Tahun 2013 dilaksanakan terhadap 238 PKL yang tersebar di Kota Magelang yaitu kawasan Alun-alun, Jalan Sigaluh, Kuliner Sejuta Bunga, Jalan Tidar I (pagi) dan Jalan Tidar II (malam), Jalan Pahlawan. Penataan PKL yang dilakukan meliputi penataan dalam hal tempat dasaran, lokasi berjualan, fasilitas/sarana prasarana (seperti penyediaan shelter, meja kursi, tenda, gerobak, listrik, air dan sebagainya) maupun penataan berkaitan dengan waktu berjualan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat 6 (enam) kawasan khusus bagi para PKL yang telah disediakan dan ditata oleh Pemerintah Kota Magelang, yaitu: 1. Kuliner Tuin Van Java di kawasan Alun-alun 2. Kuliner Sejuta Bunga di kawasan Shoping Shoping centre 3. Puri Boga Kencana di kawasan Sub Terminal Kebonpolo 4. Kartika Sari di kawasan Stadion Abu Bakrin 5. Kawasan Kuliner Taman Badaan 6. Kawasan Armada Estate

4. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan


1

2

Indikator Sasaran

Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi Jumlah Paguyupan PKL

Tahun 2012

Target

Realisasi

10

10


10

10

100%

Tahun 2013

Target

Realisasi

10

10


10

10

100%


BAB III -

36

Kelembagaan PKL dibentuk dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi, koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu PKL atau sebaliknya serta antar PKL itu sendiri, dengan kesadaran sama-sama menjadi bagian dari kepentingan bersama. Melalui kelembagaan ini setiap upaya dapat didukung bersama. Upaya pembinaan terhadap organisasi PKL yang ada dilakukan dengan kegiatan: ~ Manajemen pengelolaan usaha PKL. ~ Pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan. ~ Sosialisasi proses penertiban izin lokasi berjualan bagi PKL. ~ Sosialisasi proses penertiban kartu identitas bagi PKL. ~ Pembinaan masalah hak dan kewajiban bagi PKL. Jumlah paguyuban PKL di Kota Magelang sebanyak 47 paguyuban dari 57 titik/kawasan PKL. Dari 47 kelompok paguyuban tersebut kemudian diklaster berdasarkan lokasi/kawasan dimana paguyuban PKL tersebut berada. Sehingga sasaran pembinaan kelembagaan lebih difokuskan pada 10 (sepuluh) klaster tersebut, yakni: 1. Paguyuban PKL Kawasan Badaan 2. Paguyuban PKL Jalan Senopati 3. Paguyuban PKL Jalan Daha 4. Paguyuban PKL Kawasan Alun-alun 5. Paguyuban PKL Kuliner Sejuta Bunga 6. Paguyuban PKL Jalan Tidar 7. Paguyuban PKL Jalan Jenggala 8. Paguyuban PKL Jalan A Yani 9. Paguyuban PKL Puri Boga Kencana 10. Paguyuban PKL Kawasan Armada Estate 5. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.


Indikator Sasaran

1

Adanya regulasi ketahanan pangan

2

Ketersediaan pangan utama

3

Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin Tingkat kerawanan pangan dan gizi Ketersediaan energi dan protein perkapita

4

5

Tahun 2012

Target

Realisasi

ada

ada


Tahun 2013

Target

Realisasi

ada

ada


100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.000 RTS-PM

5.414 RTS-PM

90,25%

5.500 RTS-PM

4.501 RTS-PM

82%

11%

10,34%

106%

10,22%

10,06%

98%


BAB III -

37

No

Indikator Sasaran

7

a. Ketersediaan energi (Kkal/kap/th) b. Ketersediaan protein (gr/kap/th ) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan

8

Tahun 2012

Target

Realisasi

93.84%

90.02%


Tahun 2013

Target

Realisasi

95%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

78%

97,50%

84%

100%

120%

86%

100%

116,28%

87%

100%

115%

- Sasaran

ketersediaan pangan mencakup tercukupinya pangan/beras, jagung, umbi-umbian, palawija, berikut distribusi pangan/harga serta export-import pangan. - Kebutuhan akan beras perkapita pertahun yaitu 90 kg tercukupi. - Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau KK miskin yang berhak atas subsidi beras tidak semua terpenuhi, karena mengikuti kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat. - Pola Pangan Harapan (PPH) skala nasional menetapkan ketersediaan 2200 kalori perkapita/tahun dengan standar minimal untuk hidup 2000 kalori perkapita/tahun dapat terpenuhi. - Untuk ketersediaan protein, PPH menetapkan 57 gram perkapita/tahun juga telah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya subtutisi jenis makanan yang dikonsumsi. - Kualitas ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Kota Magelang, dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terus meningkat secara signifikan. - Stabilitas harga dan pasokan pangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tetap terjaga. Permasalahan dan rekomendasi : - Indikator Penguatan Cadangan Pangan menggunakan rumus : cadangan pangan untuk masing-masing kelurahan yang dibagi 500 kg dikali 100%, data tersebut tidak tersedia. - Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan menggunakan rumus : jumlah sampel pangan konsumsi aman yang ada di pedagang dibagi dengan jumlah total sampel pangan yang ada pada pedagang tersebut dikali 100%, data tersebut tidak tersedia. - Mengingat akan pentingnya kedua indikator tersebut, maka pada tahun yang akan datang perlu dialokasikan anggaran untuk mendapatkan data-datanya.


BAB III -

38

6. Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal


1

2

3

Indikator Sasaran

Tingkat diversifikasi komsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman Tersedianya database produk pangan lokal Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tahun 2012

Target

Realisasi

ada

ada


Tahun 2013

Target

Realisasi

90%

90%


100%

100%

100%

ada

ada

100%

6.000 RTS-PM

5.414 RTS-PM

90,25%

93,5

93,6

100,11%

Untuk memenuhi harapan sasaran kualitas konsumsi pangan maka indikator tingkat diversifikasi konsumsi pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman telah dikonversi ke dalam pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Meskipun indikator kinerja tersebut pada tahun 2011 (89,8) belum mencapai target RKPD sebesar 90,1. Namun PPH 2011 masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, sebesar 2,2%. Dan, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan persetase sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya, yaitu 90%. Sementara pada tahun 2013 juga menunjukkan angka capaian 90%. Laju peningkatan skor PPH tahun 2013 ( target 93,5 dengan capaian 93,6) lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan konsumsi energi dan protein menunjukan bahwa masih kurangnya kualitas pangan penduduk Kota Magelang dan diversifikasi pangan belum berjalan maksimal. Namun, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kecukupan asupan gizi dalam pangan yang dikonsumsi. 7. Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.


1

2

Indikator Sasaran

Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana Persentase UMKMK yang produktif

Tahun 2012

Target

Realisasi

175

200


40%

60%

150%

Tahun 2013

Target

Realisasi

200

200


50%

55%

110%


BAB III -

39

Jumlah UMKM yang telah memanfaatkan teknologi dan sarana prasarananya masih sama dengan tahun lalu. Permasalahan klasik dunia usaha antara lain rendahnya produktifitas, pangsa pasar, teknologi dan informasi, kualitas SDM dan kesulitan akses terhadap permodalan, menjadi point-point yang terus diupayakan oleh Pemerintah. Upaya peningkatan produktifitas UMKM dilakukan melalui : 1) peningkatan kemampuan SDM untuk dapat menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai keinginan konsumen, termasuk pula kemasan ( packing packing ) maupun manajemen usaha; 2) Perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan teknologi informatika baik untuk sharing informasi, promosi/pemasaran hingga transaksi bisnis; 3) penggunaan sarana prasarana yang modern (memadai) sesuai dengan kebutuhan. 8. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi


Indikator Sasaran

1

Prosentase Koperasi Aktif

2

Jumlah koperasi

Tahun 2012

Target

Realisasi

71,56%

86%


216

205

94,91%

Tahun 2013

Target

Realisasi

73%

86%


216

198

91,67%

Jumlah koperasi menurun sebanyak 7 unit. Sedangkan untuk prosentase koperasi aktif masih sama dengan tahun 2012. 9. Terwujudnya perluasan pangsa pasar UMKMK

Capaian indikator kinerja :

1

Jumlah promosi UMKMK

7

9


2

Jumlah kontak dagang dan temu usaha. Jumlah industri rumah tangga

11

13

118,18%

16

8

50%

---

---

---

1800

729

41%

---

---

---

4,5%

4,5%

100%

No

3 4

Indikator Sasaran

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Tahun 2012

Target

Realisasi

Tahun 2013

Target

Realisasi

10

8


Promosi UMKMK yang dilaksanakan yaitu mengikuti Pameran Inacraft di Jakarta (tingkat nasional) sedangkan untuk tingkat regional antara lain Pameran Jateng Fair di Semarang, Pameran Serayu Expo di Banjarnegara, Pameran Purworejo Expo di Purworejo, Pameran Festival Film Indonesia (FFI) di Semarang. Selain itu juga


BAB III -

40

dilaksanakan pameran lokal berupa pasar murah dalam rangka hari jadi Kota Magelang dan menjelang Idul Fitri serta dalam rangka Car Free Day. Kontak dagang dan temu usaha yang dilaksanakan meliputi keikutsertaan dalam Pasar Lelang Soropadan Expo yang terdiri dari Pasar Lelang Forward dan Pasar Lelang Spot sebanyak 8 kali dalam setahun. Beberapa indikator yang tidak tercapai cenderung dikarenakan keterbatasan anggaran. 10. Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM dan daya saing usaha.


Indikator Sasaran

1

Jumlah UMKM, UKM non BPR/LKM UKM Jumlah UMKMK

4

Tahun 2012 Target Realisasi

---

2.785


---

---

---


850

2841


850

2841

332,24%

Prosentase peningkatan jumlah UMKM dibandingkan tahun lalu sebesar 2%. Dua indikator kinerja lainnya yaitu cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dan cakupan bina kelompok pengrajin belum dapat diukur karena tidak tersedia datanya. 11. Terwujudnya peningkatan volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKMK


Indikator Sasaran

1

Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit


350

390



360


508

Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit terus meningkat dari tahun ke tahun melampaui angka yang ditargetkan. 12. Terwujudnya SDM SDM pertanian,peternakan pertanian,peternakan dan perikanan yang berkualitas berkualitas

Capaian indikator kinerja : Indikator Sasaran

No

1

Tahun 2012

Target

Realisasi


Tahun 2013

Target

Realisasi


Rasio petani terlatih a.

Pertanian

70%

70%

100%

75%

76%

101%

b.

Peternakan

65%

75%

115,38%

65%

73%

112%

c.

Perikanan

70%

70%

100%

75%

75%

100%


BAB III -

41

2

Cakupan bina kelompok petani

90%

85%


3

Cakupan bina kelompok peternak

94%

85%

90,43%

Indikator Sasaran

No

Tahun 2012

Target

Realisasi

Tahun 2013

Target

Realisasi

90%

100%


94%

100%

106%

Sampai dengan tahun 2013 secara komulatif Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan telah memberdayakan sedikitnya 73,3% dari 630 petani yang diikutkan dalam program-program pelatihan baik di dinas maupun di provinsi. Cakupan bina kelompok tani dalam kurun waktu 2013 untuk 17 Kelurahan, telah memfasilitasi memfasilit asi 49 kelompok tani diantaranya 19 kelompok tani Pertanian, 6 kelompok tani Peternakan dan 24 kelompok tani Perikanan. 13. Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis

Capaian indikator kinerja : Indikator Sasaran

No

1

Tahun 2012

Target

Realisasi

8

6

Jumlah jenis bidang usaha agribisnis


Tahun 2013

Target

Realisasi

9

6


Jenis bidang usaha agribisnis yang ada terdiri dari usaha pembesaran holtikultura tanaman anggrek, padi sistem tanam tumpangsari, ruminansia (kambing, sapi), unggas, sentra usaha pembesaran bibit ikan/udang galah, sentra pengolahan ikan pindang dan produksi telur asin belum mengalami penambahan. 14. Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran

Capaian indikator kinerja : Target

Realisasi

Jumlah tempat pengolahan pasca panen: a. Pertanian

3

3

b.

Peternakan

1

c.

Perikanan

3

No

1

Tahun 2012

Indikator Sasaran


Tahun 2013


Target

Realisasi

100%

3

3

100%

1

100%

2

1

50%

3

100%

3

3

100%

Jumlah tempat pengolahan pasca panen untuk bidang pertanian mengalami peningkatan, seperti pengolahan kripik jamur (Rejo Selatan), bawang (Rejo Selatan) dan slondok (Magersari), menjadi nilai positif untuk pertumbuhan ekonomi secara umum di Kota Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

42

Magelang. Khusus untuk tempat pengolahan pasca panen perikanan difokuskan pada teknis pengolahan dan pemasaran ikan. Khusus untuk tempat pengolahan pasca panen perikanan difokuskan pada teknis pengolahan dan pemasaran pertanian 3 tempat, peternakan 1 tempat dan perikananan terdapat 3 tempat. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar mencapai 58,01% pada tahun 2013. Sebagaimana dengan adanya peningkatan kelembagaan petani yang semakin menguat, baik pertanian, peternakan dan perikanan. Sehingga kondisi sosial petani Kota Magelang relatif lebih berkembang, maju dan mandiri dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk jumlah sentra / pasar / balai benih budidaya pertanian, peternakan dan perikanan terdapat 4 tempat dari target 4 tempat pada tahun 2013. Sehingga hal ini menunjukkan terpenuhinya fasilitas budidaya untuk pertanian, peternakan dan perikanan. 15. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis.


1

Indikator Sasaran

Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati

Tahun 2012

Target

Realisasi

5%

5%


Tahun 2013

Target

Realisasi

7%

7%


Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis dan tersusunnya optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan menjadi sasaran utama dalam menyelenggarakan konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati, serta pemanfaatan lahan. Indikator kinerja konservasi sumberdaya lahan dan hayati masih berada pada angka 3% pada tahun 2011, 5% pada tahun 2012 dan, 7% pada tahun 2013 yang bisa dilihat dalam pemanfaatan cukai demplot (contoh) tembakau di Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Cacaban. 16. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan


1

Indikator Sasaran

Prosentase pemanfaatan lahan


100%

100%



100%

100%


Luasan lahan bengkok yang mencapai 27 ha masih difungsikan untuk sawah dan lahan.


BAB III -

43

17. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)


1

2

3

4

5

6 7

Indikator Sasaran

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar: Produksi padi/bahan pangan utama Prod. Jagung Prod. Ketela Pohon Prod. Kac. Tanah Produksi Tanaman Hias dan Anggrek Jumlah produksi peternakan Daging (kg) Telur (kg) Susu (l) Produksi perikanan kelompok petani Jumlah komsumsi ikan Jumlah komsumsi produk peternakan daging (kg/Kap/th)

Tahun 2012

Target

Realisasi

2,91%

3,14%

56 Kw/Ha

60,21 Kw/Ha

3.000


Tahun 2013


Target

Realisasi

2,91%

2,73%

107,52%

59,22 Kw/Ha

58,01 Kw/Ha

97,96%

3.372,57

112,42%

3.358,93 ton

2.885 ton

85,89%

13,5 ton 141 ton

--14 ton

--9,93%

13,5 ton 141 ton

--158,24 ton

--113%

1,25 ton 7.000 pot

--1.500 pot

--21,43%

1,25 ton 7.000 pot

--5.600 pot

--65%

3.775.409 357.388 4.202,32 161 ton

3.157.749 83,64% 1.175.312 328,86% 6.308,25 150,11% 118,23 ton 73,43%

3.851.818 364.606 428.712 219 ton

7.763.073 779.947 90.890 142,32 ton

202% 214% 21% 65%

1.773 ton

2.204

124,31%

17,73 ton

23 ton

130%

15,07

24,51

162,69%

15,07

50,83

337,40%

telor (kg/Kap/th)

2,85

9,10

319,30%

2,85

5,91

207,37%

susu (lt/Kap/th)

2,35

0,48

20,47

2,35

0,69

29,42%

Penurunan capaian dikarenakan telah terjadi pengurangan luas lahan. Produksi jagung dan kacang tanah tidak dapat dimunculkan data angka capaian kinerjanya karena luas tanam belum mencapai luasan lahan 1 ha. Namun pada produksi ketela pohon mengalami peningkatan pesat. Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah mengadakan program kegiatan fasilitasi kerjasama yaitu dengan mempertemukan para pelaku usaha tanaman holtikultura khususnya retailment bunga anggrek sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi pengembangan usaha tanaman hias. Diharapkan mampu meningkatkan pemasaran tani Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

44

pada sektor tanaman holtikultura. Program ini dapat dilihat pada kawasan Green House Taman Kyai Langgeng yang memvisualisasikan pembesaran budidaya tanaman anggrek dengan luasan lahan 450 m². Karena keterbatasan waktu dimana anggaran dari perubahan perubah an APBD, maka produksi tanaman hias dan anggrek baru mencapai 5600 pot dari angka target 7000 pot. 18. Terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.


1

2

3

4

Indikator Sasaran

Jumlah produksi peternakan Daging (kg) Telur (kg) Susu (l) Produksi perikanan kelompok petani Jumlah pemeriksaan terhadap ternak Jumlah pemeriksaan sampel hasil produksi ternak

Tahun 2012

Target

3.775.409 357.388 4.202,32 161 ton

Realisasi


3.157.749 83,64% 1.175.312 328,86% 6.308,25 150,11% 118,23 ton 73,43%

Tahun 2013


Target

Realisasi

3.851.818 364.606 428.712 219 ton

7.763.073 779.947 90.890 142,32 ton

202% 214% 21% 65%

12

11

91,67%

12 kali

12 kali

100%

2

2

100%

2 kali

12 kali

600%

Luas lahan di Kota Magelang sangat terbatas sehingga target produksi jangan terlalu tinggi. Untuk menjaga kualitas ternak dan produk hasil peternakan secara rutin dilakukan pemeriksaan terhadap ternak maupun produk hasil peternakan yang beredar di Kota Magelang. Dalam rangka meningkatkan mutu data peternakan pet ernakan dan sesuai akan kebutuhan data yang cepat, tepat dan akurat, maka dilakukan kerjasama secara terpadu dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Data Dan Informasi Dirjennak serta Pusat Data Dan Informasi Pertanian (PUSDATIN). Sehingga mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 telah menghasilkan data parameter produksi ternak dengan metode penghitungan e-Formnak. Metode penghitungan hasil ternak tersebut membuat perbedaan yang sangat signifikan antara target dan realisasi untuk jumlah produksi daging, telor dan susu, sehingga belum bisa ditentukan mencapai target atau tidaknya.


BAB III -

45

19. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet.


1

2

Indikator Sasaran

Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya Jumlah pemeriksaan dan pengawasan lalulintas ternak

Tahun 2012

Target

Realisasi

6.197

7.840


12 kali

16 kali

133,33%

Tahun 2013

Target

Realisasi

6.659

8.627


12 kali

12 kali

100%

Peningkatan hasil kinerja didukung oleh kegiatan penyuluhan, vaksinasi dan penyemprotan desinfektan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pemeriksaan hewan ternak dan pengawasan lalu lintas ternak dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dilakukan setidaknya 12 kali dalam setahun. 20. Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang


1

Indikator Sasaran

Tahun 2012

Target

Realisasi

Penguatan kelembagaan petani a. Pertanian

16 kelompok

18 kelompok

b. Peternakan

4 kelompok

4 kelompok

c. Perikanan

17 kelompok

20 kelompok


Tahun 2013


Target

Realisasi

112,5%

16 kelompok

19 kelompok

118,75%

100%

6 kelompok

6 kelompok

100%

117,65% 17 kelompok

24 kelompok

141,18%

Kelembagaan petani dibentuk dibent uk dalam rangka me-manage agar agar segala hal yang menyangkut permasalahan, pembinaan, kebutuhan, kemampuan dan lain sebagainya dapat dikoordinasikan dengan baik. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. 21. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru


Indikator Sasaran

1

Jumlah penggunaan benih padi bermutu


5.000

6.000



5.500 kg


12.174 kg


BAB III -

46

22. Terwujudnya penurunan serangan OPT.


1

Indikator Sasaran

Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi

Tahun 2012

Target

Realisasi

100%

100%


Tahun 2013

Target

Realisasi

100%

100%


23. Tersedianya benih/bibit berkualitas. Capaian indikator kinerja : No

1

2

Indikator Sasaran

Tahun 2012

Target

Realisasi


Tahun 2013

Target


Realisasi

Jumlah populasi ternak: Unggas 66.851 ekor 199.187ekor 297,96% 70.034 ekor 286.371 ekor Domba / kambing 527 ekor 553 ekor 104,93% 522 ekor 959 ekor Sapi 194 ekor 247 ekor 127,32% 203 ekor 280 ekor Jumlah bibit : Sapi 71 ekor 60 ekor 84,51% 37 ekor 37ekor Kelinci 44 ekor 514 ekor 1.168,18% 564 ekor 347 ekor

409% 184% 138% 100% 62%

Dengan menerapkan teknologi untuk pengembangan pertanian pada tahun 2013 Pemerintah Kota Magelang berhasil meningkatkan jumlah populasi ternak. Kurang minatnya masyarakat untuk memelihara ternak dan secara temporary karena adanya penurunan harga jual ternak.

24. Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan


Indikator Sasaran

1

Jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani )


5 paket

5 paket



5 paket

5 paket


Paket Panca Usaha Tani meliputi : penggunaan benih unggul, pengolahan sawah, pengendalian hama penyakit terpadu, pemupukan berimbang dan pengairan.


BAB III -

47

25. Terwujudnya perlindungan hutan


Indikator Sasaran

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Konservasi kawasan hutan

20 ha

20 ha


71 ha

71 ha

Kerusakan kawasan hutan

2 ha

1 ha

2 3



23 ha

23 ha


100%

71 ha

71 ha

100%

50%

2 ha

0 ha

100%

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta konservasi kawasan hutan yang telah dikonversi sebagai penghijauan lingkungan terus dapat berjalan seimbang dengan pemberian bibit-bibit tanaman yang diperlukan.

Misi keempat : Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian

1. Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL


Indikator Sasaran

1

Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang

25%

50%

50%

50%

100%

60%

100%

166,67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Persentase Luas Permukiman yang tertata

75%

75%

100%

78%

78%

100%

6

Ruang publik yang berubah peruntukannya

---

---

---

15%

15%

100%

7

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

---

---

---

35%

20.50%

58,57%

8

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

3,20

3,20

100%

3.80%

3.94%

103,68%

2

3


Capaian Tahun 2013 Capaian Kinerja Target Realisasi Kinerja 2012 2013 200% 25% 25% 100%


BAB III -

48

No

Indikator Sasaran

9

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

100%

100%

10

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

ada

ada

100%

ada

ada

100%

75%

75%

100%

70%

97%

137,86%

---

---

---

Ada

Ada

100%

50%

100%

200%

60%

40%

66,67%

---

---

---

ada

ada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

---

---

---

100%

100%

100%

---

---

---

15%

16%

106,67%

50%

50%

100%

55%

55%

100%

---

---

---

15%

15%

100%

11

12 13

14

15

16

17

18

19

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan programpemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Ruang publik yang berubah peruntukkannya


Capaian Tahun 2013 Capaian Kinerja Target Realisasi Kinerja 2012 2013 100% 100% 100% 100%

a. Tersedianya Tersedian ya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010–2030, 2010–20 30, RDTRK dan Perda RDTRK 2010-2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar), Target 25 %, realisasi 25 % Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota


BAB III -

49

adalah rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Nasional dan Provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah daerah. Pada tahun 2012 Kota Magelang telah memiliki Perda yang mengatur RTRW yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 – 2031. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah penjabaran dari RTRW Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan dan diatur dalam Perda tersendiri. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Magelang menyusun Raperda RDTRK yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW Kota dan/atau RDTRK, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan. b. Tersedianya sarana informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat, Target 60 % capaian 100 % Dari indikator tersebut di atas dapat dilihat bahwa dokumen tentang rencana tata ruang di Kota Magelang sudah cukup lengkap. Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah bagaimana agar dokumen-dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan investor. Selain itu, konsistensi dalam melaksanakan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang. Masyarakat mempunyai hak penuh atas informasi tentang penataan ruang Kegiatan yang dapat dimunculkan sebagai salah satu program penanganan penataan ruang Kota Magelang, antara lain : kampanye penataan ruang kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi visual/video CD yang dapat menampilkan film dokumentasi permasalahan wilayah, cuplikan RTRW serta

sosialisasi dan anjuran-anjuran yang berguna bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. BAPPEDA Kota Magelang selaku leading sector dalam masalah RTRW telah melakukan program dan kegiatan terkait dengan penyediaan sarana informasi pemanfaatan ruang di Kota Magelang kepada masyarakat meskipun sarana informasi RTRW yang disajikan kepada masyarakat masih terbatas pada penyediaan dokumen RTRW, Perda RTRW, peta RTRW dan sosialisasi RTRW dalam berbagai kesempatan dan penggunaan website BAPPEDA Kota Magelang. c. Jumlah ijin lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang . Target 100 %, capaian 100 % Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum/Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak atas tanah dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

50

untuk menggunakan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah. Realisasi ijin lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang pada tahun 2013 adalah 100%, sehingga target sebesar 100% dapat tercapai d. Penyusunan peta blok solid dan solid void Kota Magelang Indikator ini merupakan penyusunan kegiatan peta atau pemetaan yang menggambarkan pemanfaatan ruang kota, mana yang sudah termanfaatkan dan mana yang belum, dimana akhirnya diketahui pola pemanfaatan ruang kota guna mendukung penataan kota. Penyusunan peta blok solid dan solid void di daerah Kecamatan Magelang Selatan baru terealiasasi sebesar 35%.

e. Persentase Luas Permukiman yang tertata Target 78 %, capaian 80 %

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kota Magelang memiliki luas wilayah 18,12 2 km dengan areal permukiman seluas 1.312 Ha. Pada tahun 2013 luas permukiman yang tertata/terorganisir tertata/terorganisir baru mencapai mencapai 80 % dari total luas permukiman di wilayah Kota Magelang. f. Ruang publik yang berubah peruntukannya Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pengendalian tata ruang dimana setiap perijinan pemanfataan ruang harus betul-betul sesuai dengan RTRW sehingga perubahan peruntukan ruang, khususnya ruang publik dapat direduksi . g. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Target 35%, capaian 20,50 %

Ijin Mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tek.is yang berlaku. Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang bangunan Gedung. Pada tahun 2013 target belum tercapai, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terutama yang membangun rumah tinggal untuk mengurus IMB masih rendah. Untuk itu Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan pembinaan maupun sosialisasi agar informasi dan upaya penyadaran terhadap masyarakat bisa tersampaikan melalui media dan cara-cara yang tepat. Langkah pengawasan dan pemantauan yang efektif dari tim teknis juga diperlukan agar setiap kegiatan pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang di lapangan bisa terpantau.


BAB III -

51

h. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Target 3,8 %, capaian 3,94 %

Terbatasnya lahan yang ada untuk permukiman mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh, selain itu banyak masyarakat sekitar pusat-pusat kegiatan industri membangun kamar-kamar atau rumah kontrakan (bedeng-bedeng) di lingkungan permukiman penduduk sehingga terjadi kantong-kantong permukiman kumuh. Kantong-kantong perkumiman kumuh antara lain berada di wilayah Kelurahan Rejowinangun Selatan, Rejowinangun Utara, Kedungsari dan Cacaban. Pemerintah Kota Magelang sangat mendukung dan memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang saat ini belum mencapai kondisi optimal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi i. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Target 100% capaian 100% Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 d an Peraturan Perat uran Pemerintah Nomor Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah bangunan gedung

yang memiliki IMB mengikuti rencana capaian Perda Bangunan Gedung tahun 2010 hingga 2014 yaitu 289 kabupaten/kota yang telah memperoleh bantuan penyusunan Perda Bangunan Gedung. Berkas permohonan IMB yang masuk di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang kemudian dikaji kelengkapan persyaratan dan kesesuaiannya dengan RTRW oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, maka permohonan IMB yang dapat dapat dikabulkan dikabulkan sebesar 100% 100% pada tahun tahun 2012. j. Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di kabupaten/kota Target ada realisasi ada Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m 2

pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat. Pada tahun 2013 Kota magelang telah memiliki pedoman harga standar bangunan

gedung. k. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Target 70% realisasi 97% Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota. Waktu penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

52

IUJK terhitung mulai dari tanggal t anggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menerapkan standar pelayanan pengurusan IUJK maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Penerbitan IUJK dalam waktu sepuluh hari di Kota Magelang pada tahun terealisasi sebesar 97%. l. Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi Target ada realisasi ada Sistem infomasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan

infomasi mengenai jasa konstruksi. SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di Kabupaten/Kota adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di

evaluasi setiap tahun anggaran. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki sistem informasi jasa konstruksi seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. m. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital Target 60% realisasi 60% Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat dapat digandaka digandakan, n, mudah mudah diakses diakses pada pada jam kerja, dan tanpa tanpa dipungut dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa. Sedangkan informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja tanpa t anpa dipungut biaya. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah peta analog dan digital RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital yang seharusnya ada pada Kabupaten/Kota/

Kecamatan/Kelurahan. Pemerintah Kota Magelang di tahun 2013 telah menyediakan informasi mengenai RTR beserta rinciannya rincianny a dalam bentuk cetakan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat serta menggunakan media website milik Pemerintah Kota Magelang. n. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

53

pemanfaatan ruang Target ada, realisasi ada Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk participatory planning , yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

Syarat inklusif dalam konsultasi publik adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konsultasi publik, antara lain stakeholder yang terlibat, kualitas pertemuan dan jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan konsultasi publik tersebut diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu awal dan akhir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang tujuannya untuk menjaring masukan dan tanggapan. Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang dalam bentuk ekspose, sosialisasi sosialisasi dan public public hearing dengan beberapa stakeholders terkait yang dilakukan pada saat disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. o. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Target 100% realisasi 100% Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta untuk kemudian dapat dijadikan dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang. Ijin pemanfaatan ruang adalah ijin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari ijin pemanfaatan ruang adalah untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal dibidang penataan ruang, menghindari dampak negatif pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum. Pemberian ijin pemanfaatan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuain ijin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan ijin dibatalkan, dan jika sudah sud ah sesuai ses uai maka ijin tersebut dapat disetujui. di setujui.

Adapun jenis ijin pemanfaatan ruang adalah : ijin prinsip, ijin lokasi, ijin penggunaan pemanfaatan tanah, ijin mendirikan bangunan dan ijin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.


BAB III -

54

Di tahun 2013 pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW secara keseluruhan dapat terlayani. p. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja Target ada realisasi ada Indikator ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran pelanggar an di bidang penataan ruang. Pelanggaran Pelanggaran di bidang penataan penataan ruang ruang adalah ketidaksesuaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari.

Pelayanan pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang dilakukan dengan

menelaah dan memeriksa terlebih dahulu pengaduan yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika hasil pengaduan terbukti benar telah terjadi pelanggaran, maka

dilakukan penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran

tersebut. q. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, Target 15% realisasi 16%. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dilakukan dengan melakukan penyesuaian pemanfaatan pola ruang wilayah kota/kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kota Magelang sampai tahun 2013 memiliki kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mencapai 16% dari keseluruhan luas Kota magelang. Meskipun secara umum menambah RTH menjadi persoalan sulit yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang akibat keterbatasan lahan. Perlu strategi yang lebih kreatif dalam menambah luasan RTH, salah satunya dengan melirik potensi RTH privat. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kota hijau. Dengan tepenuhinya RTH 30 persen di perkotaan harapannya akan terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Diperlukan dukungan dari masyarakat bersama Pemerintah Daerah untuk bersama-sama melaksanakan dan menyediakan RTH privat. Hal ini juga sebagai bentuk kontrol terhadap kota agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2013 penataan taman-taman kota dalam rangka melaksanakan program Magelang Kota Sejuta Bunga pemerintah Kota Magelang juga menambah luasan RTH publik di beberapa lokasi yang masih memungkinkan.. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

55

r. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Target 55 %, capaian 55 %

Realisasi kinerja indikator pembangunan pembangunan turap di wilayah jalan penghubung penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota diukur secara kualitatif dengan membandingkan antara realisasi/kondisi eksisting pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota yaitu sebesar 55% dengan target pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota yang ingin dicapai yaitu 55%. 2. Terwujudnya Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan

Capaian indikator kinerja : Tahun 2012

No

1

Indikator Sasaran

Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik

Capaian Kinerja Target Realisasi 2012 75% 83% 110,67%

Panjang jalan penghubung baru yang 1800m dibangun

Tahun 2013

Capaian Kinerja Target Realisasi 2013 80% 85% 106.25%

1040m

57,78%

---

---

---

Proporsi panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik

80%

85%

106,25%

86%

86%

100.00%

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Data base jalan yang ter update Rasio kawasan khusus PKL per seluruh kawasan PKL

80%

92%

115%

85%

99.20%

116.71%

94%

92%

97,87% 97 ,87%

95%

68.86%

72.48%

94%

92%

97,87%

94%

60.36%

64.21%

92%

92%

100%

93%

93.51%

100.55%

96%

92%

95,83%

96%

93.51%

97.41%

ada 4%

ada 8%

100% 200%

ada 15%

ada

100.00% 0.00%

9

Proporsi Jumlah Jembatan dengan Kondisi baik

89%

90%

101,61%

91%

91%

100.00%

10

Proporsi panjang prasarana pejalan kaki dengan kondisi baik

75%

75%

100%

76%

76%

100.00%

11

Rasio Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik

50%

55%

110%

58%

58%

100.00%

2

3

4

5

6

7 8


BAB III -

56

Tahun 2012

Capaian Kinerja Target Realisasi 2012 65% 65% 100%

Tahun 2013

Capaian Kinerja Target Realisasi 2013 67% 67% 100.00%

No

Indikator Sasaran

12

Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik

13

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Panjang jalan dilalui roda 4 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)

80%

80%

100%

82%

84%

102.44%

78% 76%

92% 92%

117,95% 121,05%

92% 92%

92% 92%

100.00% 100.00%

25%

25%

100%

26%

30%

115.38%

10%

10%

100%

8%

8%

100.00%

---

---

---

100%

90%

90.00%

19

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

---

---

---

70%

0%

0.00%

20

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

---

---

---

80%

80%

100.00%

21

Rasio Ketersediaan Penerangan Jalan Umum

---

---

---

75%

75%

100.00%

22

Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik

4

3

75%

90%

90%

100.00%

23 24

Terbangunnya Pasar Rejowinangun Tersedianya Peraturan Daerah bidang bangunan gedung (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria) Tersedianya data bangunan dan gedung beserta lingkungannya di Kota Magelang yang ter-update

100% ada

30% ada

30% 100%

100% ada

100% ada

100.00% 100.00%

ada

belum ada

0%

ada

ada

100.00%

14 15

16

17

18

25

a. Proporsi panjang jalan Kota Magelang dengan kondisi baik Target 80 %, realisasi 85%

Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini dapat dilihat dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai juga terjadinya bottle neck


BAB III -

57

(jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Magelang yang kondisinya baik adalah 85%. b. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Target 85% dapat dapat terealisasi terealisasi 99,2% 99,2% Pembangunan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan suatu daerah. Infrastruktur yang memadai seperti jalan dan lain-lain, akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang bersangkutan. bersangkutan. Selain itu, infrastruktur infrastruktur yang memadai memadai akan menunjang menunjang aksesibilitas potensi-potensi pembangunan yang berada pada satu daerah, membantu terjadinya hubungan ekonomi dan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Magelang sebesar 99,2% yang diperoleh dari jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan dibandingkan dengan jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubu menghubungkan ngkan seluruh pusat-pusat pusat-pusat kegiatan kegiatan di di dalam dalam wilayah wilayah kota. kota. c. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Target 95%, realisasi 99,2 % Peningkatan dan pembangunan jalan juga dilaksanakan pada jalan utama ataupun konektor. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan kemudahan dan kelancaran akses transportasi dalam jalan perkotaan. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan merupakan Indikator mobilitas jaringan jalan yang dievaluasi dari

keterhubungan antar pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan mobilitas adalah adalah rasio antara antara jumlah total panjang panjang jalan yang yang tersebut. Angka mobilitas menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya dan dinyatakan dalam satuan Km/(10.000 jiwa). Pada tahun 2013 indikator ini dapat teralisasi sebesar 99,2%.

d. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Target 95 %, realisasi 99,2%. SPM keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap persyaratan teknis dan administrasi laik fungsi jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tatacara, Persyaratan dan Penetapan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

58

Laik Fungsi Jalan. Indikator ini adalah prosentase panjang ruas-ruas jalan yang memenuhi semua

kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua pusat kegiatan. Secara umum jalan-jalan yang tersedia di Kota Magelang kondisinya cukup baik sehingga dapat menjamin keselamatan bagi penggunanya dan jumlahnya secara kualitatif sebesar 99,2%. e. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Target 93 %, realisasi 93,51%. Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan

permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan

(roughometer) atau diukur secara visual (penilaian kondisi jalan). Secara umum jalan-jalan yang tersedia di Kota Magelang kondisinya cukup baik sehingga dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan jumlahnya secara kualitatif sebesar 93,51%. f. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana, T arget arget 96% , 93,51% Indikator ini adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi k riteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah kabupaten/kota dan dan diukur dengan kecepatan bebas ruas jalan tersebut. Secara Secar a umum jalan-jalan yang tersedia di Kota Magelang kondisinya cukup baik sehingga dapat menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana, kecuali dibeberapa titik seperci kawasan kawasan pecinan dan jalan Tidar pada jam-jam tertentu.

g. Data base jalan yang terupdate Target ada realiasasi ada Jaringan jalan memiliki peran strategis karena hampir seluruh sektor pembangunan yang dilakuka dilakukann membutuhkan membutuhkan sarana sarana tersebut. tersebut. Karena itu jaringan jaringan jalan memerluka memerlukann pengelolaan yang cermat dan terpadu pada konteks perencana. Untuk menunjang kegiatan pengelolan jaringan jalan, maka perlu database jalan yang dapat digunakan pada proses perencanaan, implementasi, monitoring dan pengendalian. Data base harus terus menerus di update untuk mendukung informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Magelang telah memiliki data base jalan yang ter update. h. Rasio kawasan khusus PKL per seluruh kawasan PKL Pengembangan kawasan peruntukan ruang untuk kegiatan sektor informal berupa kawasan untuk pedagang Kaki Lima (PKL) diarahkan agar tidak mengganggu kegiatan fungsi utama, fasilitas umum dan lalu lintas suatu kawasan. Pengaturan dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

59

pengendalian persebaran PKL pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan jenis dagangan, waktu dagangan, bentuk tempat berdagang dan PKL yang berada di sekitar koridor jalan utama yaitu jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder diarahkan hanya pada satu sisi jalan. Penataan kawasan peruntukan perunt ukan PKL ditata dengan konsep aglomerasi dan estetika sehingga mendukung konsep pariwisata perkotaan. Kawasan khusus PKL di Kota Magelang dipusatkan dipusat kan di 4 titik yaitu : Kuli Kuliner ner Twin van Java di alun-alun, Kuliner Sejuta Bunga di Shopping Center, Puri Boga Kencana di Kebonpolo serta Kartika Sari di Abu bakrin. i. Proporsi jumlah jembatan dengan kondisi baik Target 91% realisasi 91% Jembatan juga merupakan salah satu prasarana utama sektor pehubungan yang mempunyai peranan dalam mendukung terwujudnya sarana pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi kondisi baik di Kota Magelang sebesar 91%. j. Proporsi panjang prasarana pejalan kaki dengan kondisi baik Target 76% realisasi 76% Pengembangan jalur pejalan kaki diantaranya dengan meningkatkan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar, penyebrangan zebra, zona selamat sekolah, jembatan penyebrangan, penyebrangan pelican, dan/atau penyebrangan underpass. Pelaksanaan pengembangan jalur pejalan kaki harus sesuai standar keselamatan pengguna jalan, dan diarahkan di seluruh jalan arteri, kolektor dan local baik primer maupun sekunder serta penyediaan dan peningkatan pohon peneduh/pelindung. k. Rasio jaringan irigasi dengan kondisi baik Target 58% realisasi 58% Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi irigasi dengan kondis baik baik terealisasi terealisasi 58% di tahun 2013. l. Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik Target 67% realisasi 67% Pengembangan prasarana drainase bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan sistem drainase di seluruh wilayah daerah yang meliputi saluran drainase primer, saluran drainase sekunder dan saluran drainase drainase tersier. Pengembangan prasarana drainase dilaksanakan sesuai dengan rencana induk drainase lingkungan daerah. Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik di Kota Magelang pada tahun 2013 terrealisasi 67%. pert anian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada m. Tersedianya air irigasi untuk pertanian Target 82% realisasi 84% Indikator kinerja ini merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak


BAB III -

60

sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Luas areal sawah di Kota Magelang yang merupakan sawah dengan pengairan teknis seluas 211,7336 ha atau 11,68% dari luas Kota Magelang. Pada Tahun 2013 lahan pertanian yang dapat tercover sistem irigasi kali manggis dan kali bening sebesar 84% sedangkan sisanya belum dapat terlayani dengan sistem irigasi dan menggunakan pengairan non irigasi.

n. Panjang jalan dilalui roda 4, target sebesar 92% terealisasi 92% Secara umum jalan-jalan yang ada di Kota Magelang dapat dilalui kendaraan roda empat, hanya jalan-jalan di permukiman padat penduduk saja yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rasio panjang jalan yang dilalui roda 4 terhadap seluruh panjang jalan yang ada d Kota Magelang secara kualitatif sebesar 92%. o. Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Target 92%, realisasi 92%

Jalan perumahan dan lingkungan memiliki peranan yang penting dalam mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ativitas, sehinggga perlu dilaksanakan peningkatan jalan jalan di kawasa kawasann permukim permukiman. an. Hal Hal ini dilaku dilakukan kan sebaga sebagaii upaya menin meningka gkatkan tkan pelaya pelayanan nan di bidang jalan agar pembenahan dan penataan ruang jalan di kawasan permukiman mengalami perbaikan dan peningkatan. Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk di Kota Magelang terealisasi sebesar 92%. p. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)

Target 25% realisasi 30% Trotoar berfungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya agar tidak terganggu atau terpengaruh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trototar dapat digunakan untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya juga dapat sebagai drainase/saluran pembuangan. Secara umum jalan-jalan protokol yang ada di Kota Magelang telah memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) hanya beberapa ruas jalan di beberapa lokasi yang belum dilengkapi dengan sistem drainase. Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) secara kualitatif sebesar 30%. q. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar Target 8% terealisasi 8%. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar di Kota Magelang pada tahun 2013 sudah mulai dilakukan penataan, sehingga tampak lebih rapi dan tertata. Rasio Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar secara kualitatif sebesar 8%.

r. Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill) Target 100% realisasi 100% Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

61

Sanitary landfill adalah lokasi pembuangan sampah yang didisain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas. Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, jenisnya, digunakan digunakan kembali, kembali, didaur didaur ulang, dan dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah di TPSA Banyurip masih menggunakan sistem open dumping , yaitu teknik pengolahan sampah dimana sampah hanya diratakan, dipadatkan dan ditumpuk menjadi beberapa sel-sel sampah sehingga memperpendek usia pakai TPSA. Prosentase penanganan sampah di TPSA di tahun 2013 secara kualitatif tercapai sebesar 100%.

s. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Target 70% terealisasi 70% SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan pengolahan di tempat pengolahan pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase. Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sangat banyak jenisnnya diantaranya yang sudah dimiliki oleh Kota Magelang adalah komposter yang tersebar di beberapa kelurahan, selain itu di lokasi TPSA juga memproduksi pupuk kompos sebagai salah satu upaya mereduksi volume sampah. Fasilitas pengurangan sampah juga dapat berupa sistem misalnya sistem pengelolaan sampah 3R. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kota Magelang secara kualitatif sebesar 70% dari total kebutuhan

t. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Target 80 %, realisasi 80 % Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem penanganan sampah di perkotaan yang diterapkan di Kota Magelang secara garis besar meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPSA . Sistem ini dinilai sudah efektif diterapkan di Kota Magelang hanya memerlukan beberapa perbaikan terutama pada tahap pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPSA yang masih menggunakan sistem open dumping yang sudah tidak layak lagi untuk diterapkan. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan secara kualitatif adalah sebesar 80% karena pada sub sistem pengolahan di TPSA masih belum sesuai standar u. Rasio ketersediaan Penerangan Jalan Umum Target 75% realisasi 75% Penerangan Jalan Umum dapat diartikan sebagai lampu penerangan pe nerangan yang dipasang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum/bersama/bersifat public. PJU yang Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

62

dimaksud adalah lampu-lampu dipasang pada ruas-ruas jalan yang dianggap perlu untuk diberikan penerangan, PJU juga dapat dipasang pada tempat umum lain seperti taman kota. Di tahun 2013 rasio ketersediaan penerangan jalan umum telah terealisasi 75%.

v. Rasio pasar tradisional dalam kondisi baik Target 90 % realisasi 90 % Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Magelang Mag elang adalah sebanyak 4 (empat) pasar, yaitu Pasar Rejowinangun Rejowinangun,, Pasar Pasar Gotong Gotong Royong, Royong, Pasar Kebonpolo, Kebonpolo, Pasar Pasar Cacaban Cacaban seluruhnya telah berada dalam kondisi 90 % baik. w. Terbangunnya Pasar Rejowinangun Target 100% realisasi 100% Pada tahun 2012 telah dimulai dibangunnya pasar Rejowinangun, pada akhir 2013 telah terealisasi 100% . x. Tersedianya Peraturan Daerah bidang bangunan gedung (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria)

Target ada realisasi ada Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung. Bangunan gedung di Kota Magelang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang etrtib, etrtib, baik baik seca secara ra adminis administrati trative ve maupu maupunn secara secara teknis, teknis, agar agar terwujud terwujud banguna bangunann gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. y. Tersedianya data bangunan dan gedung beserta lingkungannya di Kota Magelang yang ter-update

Target 2013 ada realisasi ada Kegiatan pendataaan bangunan dan gedung dimaksudkan untuk tertib administrative pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. Data yang diperlukan meliputi data umum, data status/riwayat dan gambar legger bangunan gedung. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Magelang Magel ang telah memiliki data bangunan dan gedung yang ter-update. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian p encapaian sasaran ini antara lain:

Masih banyaknya air limbah domestik yang masuk ke saluran irigasi. Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan Pusat kegiatan, terutama di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang. 3) Secara fisik kondisi ruas jalan sudah dalam kondisi mantap, tapi masih perlu pemeliharaan rutin berkala. 1) 2)


BAB III -

63

Perlu adanya normalisasi geometri jalan, dikarenakan semakin menurunnya kecepatan di ruas jalan dibanding kecepatan rencananya. 5) Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku. 6) Hampir seluruh sistem drainase perkotaan menggunakan sistem campuran. 7) Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. 4)

8) Masih adanya jalan dan jembatan yang rusak. Prasarana jalan dan jembatan

senantiasa membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan.

Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM. 10) Belum berkembangnya jasa konstruksi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan serta belum mantapnya mekanisme sertifikasi kompetensi.

9)

3. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur perumahan

Capaian indikator kinerja : Tahun 2012

Target

Realisasi

Rasio jumlah rumah layak huni

82%

92%


Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik) Tersedianya rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI) Rasio luas lingkungan permukiman kumuh

---

---

---

ada

belum ada

0.00%

---

---

---

ada

ada

100.00%

47%

9,3%

180,21%

9.30%

9.30%

100.00%

300L/d

300L/d

100%

94.32%

94.32%

100.00%

80%

80%

100,00%

82%

84%

102.44%

81%

81%

100%

82%

89.28%

108.88%

No

Indikator Sasaran

1 2

3

4 5

6

7

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem

Tahun 2013

Target

Realisasi

83%

83%



BAB III -

64

Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari 8 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 9 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 10 Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 11 Rumah tangga pengguna air bersih

Target

Realisasi

91,50%

92%

21%


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,55%

91.50%

92.00%

100.55%

92%

438,10%

23%

58.72%

255.30%

86%

86%

100%

88%

89.01%

101.15%

90%

90%

100%

92%

98.97%

107.58%

12

Rumah tangga pengguna listrik

96%

100%

104,17%

100%

---

0.00%

13

Rumah tangga bersanitasi

86%

86%

100%

88%

96.74%

109.93%

14

Rumah tangga yang telah memiliki rumah tempat tinggal layak huni Pemberian insentif bantuan untuk pengembangan perumahan sehingga layak huni melalui PNPM Mandiri Perkotaan Pemberian insentif bantuan untuk pengembangan perumahan sehingga layak huni yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang Pendampingan KSM penerima program PSU melalui PNPM Mandiri Perkotaan

55%

92%

167,27%

92%

92%

100.00%

---

---

---

70%

---

0.00%

50%

0%

0%

50%

58.72%

117.44%

---

---

---

100%

---- -

0.00%

15

16

17


BAB III -

65

Kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dapat pula diidentifikasi dengan tersedianya tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat yang berada pada wilayah pemerintahan yang bersangkutan. Hal ini terkait pula dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28H Amandemen UUd 1945, dimana dinyatakan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tingal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengembangan perumahan dengan lingkungan yang layak dan sehat juga merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya bangsa di masa depan. Rasio jumlah rumah layak huni di Kota Magelang terealisasi 83%. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah

yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan keselamatan keselamatan bangunan bangunan dan kecukupan kecukupan minimum minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Indikator cakupan rumah layak huni di Kota Magelang pada tahun 2013 sebesar 92%. Penyediaan rumah layak huni di Kota Magelang umumnya dikembangkan oleh developer swasta yang profit oriented sehinga tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkau harga yang ditetapkan. Pemerintah semakin mengupayakan agar pengembang merealisasikan hunian berimbang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Upaya tersebut disosialisasikan melalui pemberian insentif berupa keringanan pajak dan retribusi, pemberian bantuan teknis dan fasilitas serta kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan rumah susun sederhana. Pada Tahun 2013 ini Rusunawa di Kota Magelang telah selesai dibangun di daerah Potrobangsan, dan tahapan selanjutnya sedang dipersiapkan petunjuk pelaksanaan terkait pemanfaatan dan pengelolaan Rusunawa tersebut, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana permukiman terutama di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi antara lain melalui program PNPM mandiri bidang perumahan permukiman dan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sehingga pada tahun 2013 luasan permukiman kumuh di lingkungan Kota Magelang berkurang hingga tersisa 9,3%. Salah satu kebutuhan untuk menunjang kehidupan masyarakat adalah tersedianya sarana air bersih. Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Magelang yang

menggunakan jasa layanan air bersih PDAM Kota Magelang sebesar 90%. Adapun rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM umumnya menggunakan air bersih PDAM secara bersama-sama dengan pelanggan PDAM yang lokasi rumahnya saling berdekatan atau memanfaatkan memanfaatkan air tanah dengan sumur sumur gali. Penyediaan air baku yang y ang dikelola dikelol a oleh PDAM Kota Magelang dicukupi oleh beberapa sumber mata air baik yang ada di Kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang, antara lain Tuk Pecah, Kalimas I dan II, Kanoman I dan II, Wulung dan Mata Air Kalegen dengan debit yang bervariasi. Secara keseluruhan debit air baku yang dikelola PDAM telah dapat mencukupi

kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Kota Magelang yang ditargetkan 94,32% dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

66

tersedia 94,32% sehingga diperoleh capaian kinerja indikator ini yaitu sebesar 100%. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan jaringan perpipaan perpipaan dan bukan bukan jaringan jaringan perpipaa perpipaann terlindun terlindungi gi dengan dengan kebutuha kebutuhann pokok pokok minimal 60 liter/orang/hari liter/orang/hari di Kota Magelang saat ini sudah mencapai 89,28% dari total kebutuhan. Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Utilit as Umum

(PSU) yang ada di Kota Magelang secara kualitatif adalah sebesar 89,01%, sisanya masih tergolong kurang sehat dan aman yaitu lingkungan di sekitar pasar-pasar tradisional dan lingkungan dengan densitas penduduk yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan juga adanya peran serta masyarakat sebagai unsur pemakai PSU agar tercipta peningkatan kualitas dan pemeliharaan rutin PSU yang lebih optimal. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjami n terwujudnya kondisi yang memenuhi memen uhi persyarata persy aratan n kesehata kese hatan. n. Rumah Ruma h tinggal tingg al yang berakses bera kses sanitasi sanit asi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi meliputi fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan limbah dan sarana pembuangan sampah. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal bersanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari jumlah rumah di Kota Magelang yang telah bersanitasi dasar telah mencapai 96,74%. Dari tabel di atas nampak bahwa secara umum target indikator tahun 2013 telah tercapai bahkan melampaui target, mekipun demikian masih terdapat beberapa indikator yang masih perlu upaya keras, antara lain adalah ketersediaan NSPK bidang pemukiman. Permasalahan yang dihadapi

1) Masih adanya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang. 2) Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni. 3) Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat. 4) Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. 5) Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut. 6) Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan. 7) Lemahnya konsolidasi dan koordinasi komunitas perumahan dalam pengelolaan, pemeliharaan serta sharing pembangunan termasuk pembiayaan perumahan dan infrastrukturnya.


BAB III -

67

Solusi Pemecahan Masalah: 1) Untuk mengatasi pemukiman kumuh kegiatan pembangunan Rusunawa perlu dilanjutkan lagi dengan sasaran di daerah padat penduduk, dengan lokasi yang berbda. 2) Dengan selesainya pembangunan Rusunawa di Kel. Potrobangsan perlu disusun mekanimse pengelolaan dan pemanfaatan rusunawa sebagai pedoman pelaksanaan dan operasional, untuk menjamin kepastian dan kejelasan pelayanan. 3) Monitoring secara berkala pada fasilitas-fasilitas umum dan sanitasi lingkungan, serta upaya menanamkan pola hidup bersih dan sehat. 4) Penguatan koordinasi lintas sektoral dalam upaya penyediaan infrastruktur perumahan. 4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 112,25% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon- alon ) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

2

3

4 5

6

7 8 9

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah industri berpotensi mencemari udara Tersedianya Dokumen SLHD Penegakan hukum lingkungan hidup

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 11 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

Target

Realisasi

---

---


Tahun 2013

Target

Realisasi

15%

15%


---

---

---

80%

80%

100,00%

---

---

---

37%

37%

100,00%

---

---

---

20%

50%

250,00%

45%

100%

222,22%

55%

100%

181,82%

Tidak ada

Tidak ada

100,00%

Tidak ada

Tidak ada

100,00%

ada

ada

100%

ada

ada

100.00%

100%

100%

100%

100%

Tidak ada

---

21%

92%

438,10%

20%

3.83%

19.15%

20%

100%

500%

tidak ada

tidak ada

---

---

---

tidak ada

tidak ada


BAB III -

68

Tahun 2012 No

12

13

14

15

16

17

18

20

21

Indikator Sasaran

Target

Realisasi


genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Prosentase jumlah usaha 75% 100% 133,33% dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha ------dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan 60% 100% 166,67% dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah 100% 100% 100% pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Pencemaran status mutu 25% 45% 180% air lintas kabupaten/ kota Pemerintah Kota Magelang Cakupan penghijauan ------wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan kunjungan/ ------patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS Pencemaran status mutu Tidak ada Tidak ada 100% air pada kegiatan industri Tersedianya NSPK ------pengolahan dan pembuangan Air limbah Domestik dan Industri, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (non-fisik)

Tahun 2013


Target

Realisasi

100%

100%

100%

tidak ada

100%

100%

100.00%

90%

tidak ada pengaduan

---

30%

31.00%

103.33%

85%

tidak ada

100%

100%

100.00%

10%

23%

230.00%

ada

tidak ada

0.00%


100.00%

BAB III -

69

Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

22 23

Rasio ketersediaan IPAL Jumlah penduduk terlayani jaringan persampahan menjadi sebesar 128.820 jiwa (96%), kondisi eksisting 120.849 jiwa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio penanganan sampah perkotaan (pengangkutan) Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

24

25

26

Target

Realisasi

25% ---

30% ---

Capaian Kinerja 2012 120% ---

Tahun 2013

---

---

---

---

---

---

85%

85%

100.00%

---

---

---

5

2

40.00%

Target

Realisasi

26% 91%

77%

Capaian Kinerja 2013 296.15% 0.00%

0.45%

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi selain sering mengubah konfigurasi alami lahan perkotaan juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan seperti ini diperlukan RTH sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, sehat dan menyamankan. Karena keterbatasan lahan di Kota Magelang maka upaya penyediaan RTH publik dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi aset-aset pemerintah untuk dialihkan fungsinya sebagai RTH. Pengembangan RTH publik pusat kota (kawasan alun-alun) telah terealisasi sebesar 80%. Dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat, aktivitas ekonomi dan penduduk yang

berada di dalamnya akan mendegradasikan kualitas lingkungan hidupnya. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, kerusakan lingkungan ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, urusan lingkungan hidup saat ini sudah merupakan isu pokok hampir semua pemerintah kota. Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan penegakan hukum-hukum dibidang lingkungan baik yang bersifat nasional, regional maupun lokal meskipun penerapannya belum menyentuh ke seluruh ketentuan dan pasal-pasal yang ada. Pada tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang telah menyusun dokumen SLHD. Penyusunan Dokumen SLHD merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota setiap tahun yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup. Hidup. Sehingga Sehingga capaian kinerja indikator ini i ni 100%. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup maka Pemerintah Daerah berkewajiban menangani pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pengaduan, maka digunakan indikator prosentase (%) jumlah pengaduan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

70

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kota Magelang yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2013 tidak ada pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Secara umum kualitas udara udar a di Kota Magelang Tahun 2013 masih relatif baik bai k dan tidak ada industri yang berpotensi mencemari udara. Terkait dengan ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah Pemerintah Kota Magelang telah memiliki fasilitas berupa IPLT, IPAL di Rumah Pemotongan Hewan, IPAL dengan sistem biogas di Tidar Dudan, serta Biopori di beberapa lokasi. Pada tahun 2013, tingkat kebersihan, keb ersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik di Kota Magelang secara umum dapat dikatakan dalam kondisi baik, hal ini ditandai dengan diraihnya Penghargaan Adipura. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kebersihan adalah dengan menambah fasilitas untuk pengelolaan sampah. Jumlah TPS dan Transfer Depo yang ada di Kota Magelang sebanyak 16 (enam belas) buah. Setiap harinya seluruh TPS dan Transfer Depo menerima pembuangan sampah yang dibawa oleh gerobak-gerobak pengangkut sampah sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian diangkut oleh dump truk untuk dibuang ke TPA. Sampah yang ada di TPS dan Transfer Depo seluruhnya dapat terangkut ke TPA oleh patroli truk sampah. Terkait dengan penanganan sampah perkotaan, yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan lahan di Kota Magelang, sementara perkiraan umur pakai TPA eksisting di Desa Banyuurip hanya sampai tahun 2015. Sehingga pada saat ini sedang dirintis rencana pembangunan TPA Regional Magelang yang akan dimanfaatkan di manfaatkan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, saat ini di Kota Magelang dikembangkan Kampung Organik dengan jumlah 17 RW (1 RW pada tiap Kelurahan). Konsep pengembangan Kampung organik adalah dengan pengoptimalan pemanfaatan sampah organik sebagai kompos untuk tanaman yang ada sedangkan untuk sampah non organik diharapkan bisa di daur ulang untuk dimanfaatkan kembali menjadi barang dengan nilai ekonomi tinggi. Arah pengembangan penanganan sampah perkotaaan di Kota Magelang pada masing-masing tahap difokuskan kepada: 1) Pewadahan (User Interfaces ), ), dengan sistem terpilah, untuk kawasan permukiman(rumah permukiman(r umah tangga) menggunakan bak sampah, sedang untuk perkotaan (Kawasan Komersial,Pasar, Kawasan Perkantoran, Fasilitas umum, Sapuan sampah jalan, dan Kawasan industri) menggunakan menggunakan tong t ong sampah terpilah, sedang kawasan rumah sakit menggunakan Bin sampah B3. Pada tahap pewadahan ini, diharapkan pada level rumah tangga sudah melakukan composting sampah untuk mengurangi produksi sampah baik melalui komposter rumah tangga (takakura) maupun komposter komunal. Selain itu pada tatanan produsen sampah, diharapkan proses 3R bisa berjalan.


BAB III -

71

2) Pengumpulan (RT/RW), untuk proses pengambilan sampah kawasan permukiman (rumah tangga) dengan grobak sampah/motor sampah/ mobil sampah kelurahan yang diangkut diangkut ke TPS terdekat. 3) Tempat penampungan sementara (TPS), terdiri dari Transfer depo, TPS, dan Kontainer. 4) Pengangkutan, dari Transfer depo/ depo/ TPS/ Kontainer ke TPA menggunakan Truck dan Dump truck yang dalam rangka efisiensi pengankutan dapat dilakukan kompkasi terhadap sampah yang sudah ditampung di TPS. 5) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), Optimaliasi TPST, Tempat pemrosesan akhir (TPA), optimalisasi pengguanaan TPA Banyu Urip dan Penyiapan pengembangan TPA Regional Magelang. Permasalahan yang dihadapi :

1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD, dalam UU No 32 tahun 2009 pengawasan dilakukan oleh PPLH yg merupakan pejabat fungsional ditetapkan melalui SK Walikota. Dalam rangka penegakan hukum maka Walikota melakukan pelimpahan wewenang kepada Kepala KLH untuk mengeluarkan sanksi administratif. KLH Kota Magelang belum memiliki kedua alat tersebut. 2) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan usaha/industri terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya sehingga daya dukung. Hal ini karena kurangnya kontrol terhadap kegiatan usaha/industri dalam pelaksanaan dan pelaporan dokumen lingkungan sehingga menyebabkan kurangnya data primer dalam menetapkan status mutu air pada kegiatan industri. 3) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan belum tersusunnya Perwal/Perda tentang izin pengelolaan lingkungan hidup secara lengkap salah satunya adalah izin IPLC, yang baru dimiliki oleh Kota Magelang baru izin TPS dan pengumpulan limbah B3. Tahun ini KLH akan mengajukan raperda untuk menindaklanjuti UU NO 32 tahun 2009. 4) Perubahan regulasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat dan pengelolaan aset. Perubahan regulasi didasarkan Permendagri 32 tahun 2011 dan 39 tahun 2012 tentang HIBAH dan BANSOS yg bersumber dari APBD sehingga berpengaruh dalam pembangun IPAL untuk masyarakat/UKM. 5) Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan, dilihat dari: Masih rendahnya pemilahan sampah rumah tangga, composting sampah dan kegiatan 3R di masyarakat; Pelayanan penyapuan jalan di jalan utama belum mencapai 100%; Karakteristik beberapa tempat penampungan sampah (baik berupa transfer depo dan TPS) yang belum mengakomodir penampungan sampah terpilah; Belum adanya kegiatan komposting sampah di TPS; Pengangkutan sampah yang belum terpilah (masih tercampur organic dan anorganik); keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. 

 

 




BAB III -

72

5. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis

Capaian indikator kinerja : Tahun 2012 No

1

Indikator Sasaran

Target Realisasi

Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar,dan Alun-alun

55%

55%

Capaian Tahun 2013 Kinerja Target Realisasi 2012 100,00% 60% 60%


Pengembangan infrastruktur di Kota Magelang ditujukan untuk mencapai visi sebagai kota jasa. Kota Magelang juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan dan pendidikan di Kota Magelang, yang mempunyai jangkauan skala kota dan/atau regional sesuai dengan arahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031. Renacana pengembangan Kawasan Strategis Kota akan diwujudkan dalam bentuk Dokumen Tata Ruang Rinci Kawasan prioritas/Strategis dengan skala petanya 1:1000. Dokumen perencanaan ini merupakan tindak lanjut dari dokumen RDTRK Kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kota Magelang sebanyak 4 kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar dan Alun-alun. Target pengembangan di tahun 2013 sebesar 60% dan realisasi pencapaian target mencapai 100% 6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat

Capaian indikator kinerja : Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Ketersediaan/jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik

2

3

4

5

Target

Realisasi

75%

75%


Tahun 2013

Target

Realisasi

75%

75%


75%

75%

100%

75%

75%

100%

70%

70%

100%

70%

70%

100%

60%

50%

83,33%

65%

65%

100%

80%

80%

100%

85%

85%

100%


BAB III -

73

Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

6 7

Target

Realisasi

Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum

75%

75%

Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang Rasio kepemilikan KIR angkutan umum

2.218 KBWU

9.138 KBWU

100%

9

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

10

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

8

11

Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang) 12 Rasio ijin trayek 13 Jumlah arus penumpang angkutan umum


Tahun 2013


Target

Realisasi

80%

80%

411,99%

9.138 KBWU

10.721 KBWU

117%

90%

90%

10%

3,20%

32%

---

---

---

30 menit

15 menit

200%

sesuai perda

sesuai perda

100%

sesuai perda

sesuai perda

100%

10 buah

9 buah

90%

13 buah

9 buah

69%

0,82% ---

1,06% ---

---

82% 26% 1.099.488 2.987.572 orang orang

31% 271%

14

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

---

---

---

1.099.488 2.987.572 orang orang

271%

15

Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun

---

---

---

1.099.488 2.987.572 orang orang

271%

16 17

Pemasangan rambu-rambu Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka dan guardrill)

-----

-----

-----

75% 90%

75% 90% 90 %

100% 100%

---

---

---

90%

90% 90 %

100%

---

---

---

80%

80% 80 %

100%

---

---

---

60%

60% 60 %

100%

---

---

---

80%

80% 80 %

100%

18

19

20

21


BAB III -

74

Tahun 2012 No

22

23

24

25

26

27

Indikator Sasaran

dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupatern/Kota Tersediany Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota

Target

Realisasi

---

---

---


Tahun 2013


Target

Realisasi

---

90%

90% 90 %

100%

---

---

70%

70% 70 %

100%

---

---

---

30%

30% 30 %

100%

---

---

---

40%

45%

113%

---

---

---

90%

45%

50%

---

---

---

100%

100%

100%

a. Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang Pada tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang. Hal ini disebabkan kendaraan yang melakukan uji KIR tidak hanya berasal dari Kota Magelang saja melainkan justru lebih banyak kendaraan dari daerah lain yang melakukan uji KIR bantu di Kota Magelang. b. Rasio kepemilikan KIR angkutan umum Jumlah angkutan umum yang wajib Uji KIR (KBWU) yang ada di Kota Magelang sampai dengan tahun 2013 ditargetkan sebesar 10 % dari jumlah keseluruhan, namun hingga akhir tahun 2013 hanya terealisasi sebesar 3,2 % . Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

75

Hal ini merupakan permasalahan sehingga pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Magelang akan terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Magelang. Hal ini sangat penting untuk mengurangi resiko terburuk yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan umum yang tidak laik jalan. c. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Dengan proses yang lebih cepat, diharapkan pemilik kendaraan angkutan umum tidak enggan untuk melakukan uji KIR kendaraannya. kendaraannya. d. Jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (Halte/Sub Terminal yang ada di Kota Magelang) Tempat pemberhentian angkutan umum/halte yang ada di Kota Magelang saat ini berjumlah 9 (sembilan) buah yang tersebar di beberapa jalan utama yang dilalui kendaraan umum baik angkutan dalam kota maupun bus AKDP. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Magelang berencana menambah beberapa buah halte dan melakukan pembenahan pembenahan halte yang sudah ada. Namun halte yang ada saat ini dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang. Halte-halte yang ada di Kota Magelang saat i ni telah dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif, lampu, juga bisa melindungi dari terpaan angin kencang, panas dan hujan dan bebas dari areal pedagang kaki lima sehingga memberi kesan indah dan yang lebih penting lagi memberi rasa aman. e. Rasio ijin trayek Beberapa permohonan ijin trayek belum dapat dipenuhi umumnya karena kurangnya persyaratan dan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan karena rusak f. Jumlah arus penumpang angkutan umum / Jumlah orang/barang yang melalui terminal Jumlah arus penumpang angkutan selama tahun 2013 menurut catatan UPTD Terminal Tidar Magelang Magelang sebesar 2.987.572 2.987.572 orang dan seluruhnya seluruhnya dapat terangkut dengan armada angkutan umum yang ada di terminal. g. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupatern/Kota Kabupatern/Kota Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalin dan pengelolaan parkir di Kota Magelang secara kualitatif telah mencukupi. h. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor dan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum sangat terbatas dan belum mencukupi, sedangkan sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 bahwa batas waktu pencapaian indicator ini di tahun 2014 adalah 100%.


BAB III -

76

Agar terjaminnya pelayanan yang berkualitas, setiap tenaga penguji harus mempunyai atau memiliki kualifikasi teknis tertentu berdasarkan tingkat keahlian, keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang dengan diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat ini perlu ditingkatkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat agar meningkatkan tersedianya SDM yang memenuhi syarat dan berkompeten sebagai penguji pe nguji dan pengawas kelaikan kendaraan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program utama yaitu : 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.

Program Rehabilitasi Rehabilita si dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

4.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

5.

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian pengoperasi an kendaraan bermotor

Capaian kinerja program rata-rata sebesar 100%; didukung dana sebesar Rp 3.920.483.000,00 sehingga sangat signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran. Faktor-faktor

pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat sebagai berikut : 



yang

turut

mempengaruhi

keberhasilan

Kerjasama antara stakeholders yang terkait dengan Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat Dukungan dari masyarakat untuk ikut menjaga Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat

Hambatan/masalah: 





Kesadaran para pemilik anggkutan umum wajib KIR yang masih rendah untuk secara berkala menguji kendaraannya Kesadaran para pemilik angkutan barang yang masih rendah utuk tidak membawa muatan sesuai dengan tonase kendaraannya sehingga tidak merusak Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memelihara Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat Darat masih rendah sehingga masih sering dijumpai rambu-rambu lalu lintas yang rusak/dicoret-coret bahkan hilang

Strategi/ upaya pemecahan masalah :

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berlaku secara secara tegas tegas


BAB III -

77

7. Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan Capain indikator kinerja : Tahun 2012

No

Indikator Sasaran

Capaian Kinerja Target Realisasi 2012 8 buah 8 buah 100%

Tahun 2013

Target 8 buah

Capaian Kinerja Realisasi 2013 8 buah 100%

1

Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik

2

Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi

12 buah 11 buah

91,67%

12 buah

12 buah

100%

3

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

10 buah 9 buah

91,67%

12 kelom 13 kelom pok pok

108%

4

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0,09%

73,86%

0,065%

0,065%

100%

5

Tersedianya / Jumlah Hot Spot 2 titik 4 titik 150% 3 titik pada ruang terbuka publik di Kota Magelang Website milik pemerintah daerah 10 buah 6 buah 60% 10 buah Pameran/ expo ------22 kali Pelaksanaan diseminasi dan 7 10 142,86% 12 kali pendistribusian informasi nasional 13 unit melalui: media massa, website, tradisional, interpersonal, luar ruang. Cakupan pengembangan dan 7% 10% 142,86% 58% pemberdayaan Kelompok Informasi 10 KIM 10 KIM 100% 13 KIM Masyarakat di Tingkat Kecamatan

6 titik

200%

11 buah 26 kali 12 kali 13 unit

110% 118,18% 100%

58% 13 KIM

100% 100%

6 7 8

9

0,07%

a. Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi Masyarakat yang berkelanjutan Target kinerja yang ditetapkan dapat terealisasi 100%. Kondisi jaringan komunikasi operator tersebut juga dalam kondisi baik. b. Jumlah Sarana Penyedia Informasi melalui Media Informasi Target kinerja tercapai. Sarana penyedia informasi melalui media informasi dapat

berupa media cetak. Terdapat 12 (dua belas) jenis media cetak harian baik lokal maupun nasional yang turut menyertai pembangunan di Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang memiliki stasiun radio “Magelang FM” dan beberapa satasiun radio swasta sebagai wahana bagi masyarakat Kota Magelang untuk berperan serta dalam pembangunan daerah dengan cara memberikan aspirasi dan komunikasi melalui udara dalam menunjang keberhasilan pembangunan. c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam rangka memperlancar penyampaian informasi dari masyarakat ke Pemerintah dan sebaliknya dari Pemerintah ke masyarakat, diperlukan Kelompok Informasi Masyarakat Masyarakat (KIM) yang diharapkan mampu berperan dalam peningkatan akses informasi tersebut pada masyarakat dan pemerintah. KIM adalah suatu Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

78

lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya. Untuk Kota Magelang pada tahun 2013 telah

terbentuk 13 (tiga belas) Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di beberapa kelurahan. d. Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk Keberadaan wartel pada saat ini ini mulai tergeser dengan keberadaan keberadaan telepon seluler. Telepon seluler bukan lagi menjadi barang mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan setiap orang untuk berkomunikasi. Dengan segala keunggulan dan dukungan infrastruktur jaringan operator seluler yang ada, membawa dampak kemudahan akses komunikasi dan informasi. Telepon seluler pada perkembannya saat ini tidak sebatas sebagai alat penyampai pesan (SMS) maupun komunikasi verbal saja, tetapi sudah berkembang menjadi alat untuk komunikasi data/akses internet. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah wartel dan warnet semakin berkurang. e. Tersedianya/Jumlah Tersedianya/Jumlah hot spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang

Tersedianya fasilitas hotspot gratis pada ruang terbuka publik adalah merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang dalam memberikan kemudahan untuk mengakses internet. Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Kota Magelang karena dapat mengakses internet tanpa harus membayar. Fasilitas ini sengaja dipasang di area alun-alun untuk memperkuat fungsi ruang terbuka hijau (RTH) Alun-alun sebagai ruang untuk interaksi publik. Saat ini Pemerintah Kota Magelang menyediakan fasilitas hotspot di 6 (enam) titik diantaranya di alun-alun, Komplek Kantor Walikota Magelang, Dishubkominfo dan LPSE Kota Magelang. f. Website milik pemerintah daerah Sampai dengan Tahun 2013 ini website atau situs resmi Pemerintah Daerah yang bisa diakses antara lain:

1) www.magelangkota.go.id, 2) jdih.magelangkota.g jdih.magelangkota.go.id, o.id, 3) bappeda.magelangkota.go.id, 4) bp2t.magelangkota.go.id, 5) kotasejutabunga.magelangkota.go .id, 6) kpm.magelangkota.go.id, 7) litbang.magelangkota.go.id, 8) disnakertransos.magelangkota.go.id, 9) pertanian.magelangkota.go.i d, 10) dprd.magelangkota.go.id, 11) diknas.magelangkota.go.id, Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeri ntah Kota Magelang Tahun 2013

BAB III -

79

g. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, website, tradisional, interpersonal, interpersonal, dan luar ruang

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional di Kota Magelang dilakukan melalui media interpersonal dalam bentuk ceramah antara lain melalui forum BAKOHUMAS. h. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Pada tahun 2013, dari 13 (tigabelas) KIM yang ada di Kota Magelang seluruhnya dapat difasilitasi, dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain : pelatihan dan pendidikan SDM, mengembangkan jaringan antar KIM, mendistribusikan bahan informasi untuk KIM serta mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintah. 8. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan wis atawan

a. Program, kegiatan dan anggaran pendukung pencapaian sasaran Program/kegiatan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata ( Iuran Java Promo ) 3. Pelaks Promosi pariwisata Nusantara di dalam d an Luar Negeri (4 Event) 4. Pengembangan statistik kepariwisataan 5. Pengembangan SDM untuk Pemasaran Pariwisata ( Duta Wisata ) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata ( Pemeliharaan anjungan magelang ) 2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan / One day tour Program Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Monitoring , Evaluasi dan pelaporan

Anggaran Belanja 541.282.000

Realisasi Belanja 531.359.500

Prosen -tase 98,17%

50.000.000

49.908.000

99,82%

50.000.000

50.000.000

100%

312.952.000

305.230.000

97,53%

20.000.000

19.891.500

99,46%

108.330.000

106.330.000

98,15%

18.807.000

18.807.000

100%

3.807.000

3.807.000

100%

15.000.000 50.802.000

15.000.000 49.667.900

100% 97,77%

26.802.000

26.302.000

98,13%

15.000.000 14.400.000 9.000.000 8.965.900 610.891.000 599.834.400

96,00% 99,62% 98,64%

Sumber : Disporabudpar

Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini: Tahun 2013 = Rp 610.891.000,00 dengan penyerapan 98,82%


BAB III -

80

b. Capaian kinerja sasaran Tahun 2012

Target

Realisasi

Peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata

10%

9%


Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata Peningkatan kualitas SDM pengelola obyek wisata

15%

15%

100%

15%

15%

100%

10%

10%

100%

10%

10%

100%

1.094.676

971.163

88,72%

1.094.761

845.182

77%

85

453

532,94%

453

4.469

987%

3-4 hari

100%

3-4 hari

2-3 hari

71%

3-5 hari

3-5hari

100%

3-5 hari

3-4 hari

88%

8.000. 000.000

9.230. 115,38% 059.708

8.000. 000.000

12.543. 406.690

157%

No

Indikator Sasaran

1 2

3 4

Jumlah Kunjungan wisata - jumlah kunjungan wisatawan nusantara - jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

5

6

Tingkat hunian hotel dengan: - Rata-rata lama tinggal 3-4 hari (mancanegara) - Rata-rata lama tinggal (nusantara) Jumlah pendapatan tiap obyek wisata per tahun

7

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

8

Rata-rata pengeluaran wisatawan - mancanegara - nusantara

Tahun 2013

Target

Realisasi

10%

10% 10 %


7.9%

7.9%

100%

7,9

3,31

42%

8 juta 850 ribu

8 juta 850 ribu

100% 100%

8 850

6 850

75% 100%

Capaian kinerja : Tahun 2013 = 172,40% (sangat baik) Tahun 2012 = 138,82% (sangat baik) Tahun 2011 = 47,04% (kurang) Jumlah kunjungan wisata tidak mencapai target. Jumlahnya juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mampu menarik 971.163 wisatawan untuk berkunjung. Rata-rata lama tinggalnya juga menurun. Namun jumlah pendapatan dari obyek wisata ternyata naik yang mungkin disebabkan karena kenaikan harga. Angka kunjungan wisata tersebut diperoleh dari data kunjungan wisatawan ke hotel, Musium dan Taman Kyai Langgeng, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menurun hingga 3,31%, berbalik dengan kenaikan pada sektor perdagangan, kemungkinan besar terjadi pergeseran minat wisatawan yang beralih pada bentuk wisata kuliner yang tengah berkembang pesat. Promosi dan informasi pariwisata baik ke dalam dan luar negeri telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet atau website, melalui media leaflet, booklet, serta melalui expo atau pameran-pameran pameran-pamer an baik yang berskala provinsi maupun nasional. Gebyar pameran/expo tingkat nasional yang diikuti adalah: Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

81

-

Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta; Borobudur International Festival di Kabupaten Magelang; Festival Kuliner di Jakarta.

c. Permasalahan yang dihadapi - Persaingan destinasi pariwisata dengan daerah sekitar. - Jumlah obyek wisata sangat minim. - Minat wisatawan terhadap obyek wisata sejarah dan wisata religi makin menurun. - Sulitnya menginventarisir wisatawan minat baru seperti wisata kuliner, wisata taman kota, wisata efent/pertunjukan, wisata belanja dan lain-lain. - Kapasitas sumberdaya dalam rangka mendukung Program Ayo Ke Magelang 2015 masih sangat terbatas. d. Evaluasi dan rekomendasi - Promosi dan upaya-upaya yang telah dilakukan ternyata belum mampu menaikkan kunjungan wisatawan. Perlu dilakukan kajian mendalam, dengan mengambil referensi dari daerah yang lebih maju dan jajak pendapat (brainstorming) dengan berbagai pihak. - Wisata kuliner, wisata taman kota, wisata efent/pertunjukan dan bentuk wisata-wisata baru lainnya yang makin berkembang, perlu diimbangi dengan inventarisasi atas jumlah wisatawan dan penerimaan devisanya. Formula untuk ini perlu dirancang. - Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata harus terus ditingkatkan melalui pengembangan diversifikasi, kreasi dan inovasi, peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata, peningkatan peningkatan sarana dan prasarana prasarana pariwisata, serta peningkatan peningkatan kualitas SDM pariwisata. - Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak baik itu para pelaku pariwisata, dunia usaha, akademik maupun dengan berbagai komponen masyarakat kreatif. - Program Ayo ke Magelang 2015 harus didukung dengan ketersediaan SDM, sarana prasarana, infrastruktur, moment-moment penunjang dan dengan anggaran yang memadai. - Pasal 15 PP 96/2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Th.2009 mengamanatkan bahwa pelayanan perizinan terkait berusaha (investasi) agar dilaksanakan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu. Pelimpahan wewenang untuk perizinan/non perizinan bidang kepariwisataan belum diberikan oleh Walikota kepada BP2T maupun Disporabudpar. Selama ini Disporabudpar mengeluarkan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang kepariwisataan (sesuai Standar Pelayanan di Disporabudpar) untuk selanjutnya perizinan/non perizinan kepariwisataan dikeluarkan Provinsi. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no. 85 s/d 97 th.2010 memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata. Segala kebijakan pengelolaan yang menyangkut publik harus dipayungi dengan dasar hukum berbentuk berbentu k Perda, sehingga di tahun 2014 akan disusun Perda tentang


BAB III -

82

Kepariwisataan yang isinya juga mengatur tentang perizinan usaha di bidang kepariwisataan. 9. Terdatanya lembaga/kelompok seni dan budaya.

a. Program, kegiatan dan anggaran pendukung pencapaian sasaran Pendataan atas kelompok seni tidak dianggarkan setiap tahun, namun mekanisme pelaporan/perizinan atas terbentuknya kelompok seni baru selama ini telah tersosialisasikan. b. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012

No

1

Indikator Sasaran

Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang

Capaian Tahun 2013 Capaian Kinerja Kinerja Target Realisasi Target Realisasi 2012 2013 161 162 100,62% 163 163 100%

Terdapat penambahan 1 kelompok seni budaya dari tahun lalu yang berjumlah 162 kelompok. Berbagai kelompok seni dan budaya ini tersebar di seluruh wilayah kelurahan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan di instansi pemerintah maupun swasta. Kelompok seni dan budaya tersebut meliputi kesenian jatilan, kunthulan, topeng ireng, ndhayakan drum band, kubro siswo, kethoprak, reog, lawak, karawitan, keroncong, rebana/ kasidah, orkes melayu/dangdut, campursari, sanggar tari, sanggar seni lukis/rupa/pahat, wayang kulit, seni dekorasi, teater, band dan lain-lain. c. Permasalahan yang dihadapi - Aktivitas kelompok seni budaya belum terinventarisir dengan baik, dimungkinkan ada beberapa kelompok yang sudah tidak beraktivitas lagi, karena terjadinya pasang surut minat masyarakat terhadap suatu kesenian yang diikutinya. d. Evaluasi dan rekomendasi - Inventarisasi sebaiknya dilakukan secara periodik setiap tahun. Mekanisme pelaporan harus diupayakan secara tertib dilakukan oleh semua kelompok seni budaya kepada pemerintah. 10. Terwujudnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya. budaya.

a. Program, kegiatan dan anggaran pendukung pencapaian sasaran Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Prosentase

Program pengembangan Nilai Budaya

614.640.000

562.320.000

91,49%

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang budaya

282.750.000

239.130.000

84,57%

331.890.000

323.190.000

97,38%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

337.750.000

316.380.000

93,67%

63.400.000

60.700.000

95,74%

22.050.000

16.075.000

72,90%

Program/kegiatan

1.

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah

2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah


BAB III -

83

Program/kegiatan

3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 4. Pekan seni dan budaya daerah

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Prosentase

37.800.000 214.500.000 952.390.000

28.305.000 211.300.000 878.700.000

74,88% 98,51% 92,58%


Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini : Tahun 2013 = Rp 952.390.000,00 dengan penyerapan 92,58% b. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012

No

Indikator Sasaran

1 2 3

Jumlah festival seni dan budaya. Jumlah gedung kesenian Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan kajian seni 50% Cakupan fasilitas seni 30% Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100% Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% Cakupan tempat 100% Cakupan organisasi 34% Rasio kelompok seni budaya yang dibina Frekuensi temu pelaku seni dan budaya

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capaian Kinerja Target Realisasi 2012 3 3 100% 1 1 100% 5 5 100%

Tahun 2013

Target 4 1 5

Capaian Kinerja Realisasi 2013 5 125% 1 100% 5 100%

-----------

-----------

-----------

30% 25% 65% 84% 20%

25% 20% 50% 84% 18%

83% 80% 77% 100% 90%

----22%

----20%

----90,91%

50% 32% 22%

0% 32% 22%

0% 100% 100%

3

3

100%

3

3

100%

Capaian kinerja : Tahun 2013 = 87,94% Tahun 2012 = 98,18% Tahun 2011 = 106,07% Festival seni budaya yang dilaksanakan/diikuti terdiri dari : - Pentas Seni di Hari Jadi Kota Magelang; - Parade Seni tingkat Provinsi di Semarang; - Parade Seni di Hari Jadi Semarang; - Festival Seni Tradisi di Hari Jadi Kabupaten Klaten; - Pentas Duta Seni di Jakarta. Untuk Pentas Seni Tradisional Tradisi onal dalam rangka Hari Jadi Kota Magelang dilaksanakan di beberapa titik yakni : di lapangan Depkes, lapangan Karang Gading, dan lapangan Kwarasan. c. Permasalahan yang dihadapi - Minat masyarakat terhadap suatu kesenian mengalami pasang surut. - Sebagian besar proposal permahonan bantuan hibah peralatan kesenian dari masyarakat baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBD Provinsi dapat Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

84

-

terealisasi, namun terdapat beberapa penerima bantuan yang belum menyampaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan (terlambat). Program Ayo ke Magelang 2015 mengindikasikan bahwa efent-efent yang bersifat mengundang wisatawan akan makin banyak. Esensinya dari sisi aparatur adalah banyak kewajiban administratif maupun aktivitas kegiatan yang harus dilaksanakan/diselesaikan. Kuantitas dan kualitas personel di bidang kebudayaan yang ada saat ini dirasakan dirasakan belum belum memadai. memadai.

d. Evaluasi dan rekomendasi - Sasana Bumi Kyai Sepanjang sebagai gedung kesenian yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang saat ini masih dalam perbaikan. Apabila sudah selesai harus segera ditindaklanjuti dengan penyerahan/kejelasan SKPD pengelolanya, agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Selama masa perbaikan itu pementasan kesenian dilaksanakan di beberapa tempat seperti Gedung Wiwiro Widji Pinilih, Kompleks Eks Karesidenan Kedu, Gedung Wanita, Gedung Kyai Sepanjang, Alun-Alun Kota Magelang, Taman Kyai Langgeng, Gedung Tri Bhakti dan lain-lain. - Untuk terselenggaranya efent-efent penunjang Ayo ke Magelang 2015 dengan baik dibutuhkan kapasitas personel aparatur, sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Komitmen semua pihak dari pucuk pimpinan hingga masyarakat tanpa terkecuali untuk mensukseskan program ini hendaknya ditingkatkan lagi. - Dewan Kesenian Kota Magelang (DKKM) selama ini belum mempunyai AD/ART, sehingga belum pernah mendapat bantuan operasional dari APBD. Diharapkan AD/ART DKKM dapat diwujudkan di 2014 sehingga bisa mendapat bantuan hibah dari pemerintah. - Tari Undhuk dan Upacara Grebeg Gethuk merupakan hasil karya cipta Kota Magelang yang harus dijaga dan tidak boleh diakui sebagai karya cipta pihak lain. Perlu dipikirkan HAKI-nya. - Program Ayo ke Magelang 2015 menuntut makin tingginya intensitas penampilan berbagai kesenian. Secara kuantitas maupun kualitas harus dipersiapkan. 11. Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 3. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala 4. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Prosentase

117.420.000

117.420.000

100,00%

50.000.000

50.000.000

100,00%

37.800.000

37.800.000

100,00%

15.750.000 13.870.000

15.750.000 13.870.000

100,00% 100,00%


Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini : Tahun 2013 = Rp 952.390.000,00 dengan penyerapan 92,58% Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

85

b. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah museum yang dikelola

2

Target

Realisasi

36 buah

36 buah


1 unit

1 unit

100%

Tahun 2013

Target

Realisasi

36 buah

36 buah


1 unit

1 unit

100%

Capaian kinerja : Tahun 2013 = 100% Tahun 2012 = 100% Tahun 2011 = 100% Situs benda purbakala meliputi prasasti mantiasih, prasasti poh dan lainnya yang terkait dengan sejarah berdirinya Kota Magelang. Peninggalan sejarah lainnya berupa makam Syeh Subakir, Kyai Semar, Kyai Sepanjang di puncak Gunung Tidar yang sering dikunjungi wisatawan, Sendang Drajat, Tuk Songo dan-lain-lain. Bangunan peninggalan kolonial antara lain Water Torn di Alun-alun, Saluran Kali Kota Tembok Sungai Manggis, Mapolresta, Gereja St.Ignatius, Gereja Bayeman, Gedung Bunder, Gedung Eks Karesidenan Kedu, Gedung Rindam, Scaba, Masjid Agung dan sebagainya. Terdapat 5 buah museum yang ada di Kota Magelang yakni : - Museum Abdul Jalil - Museum Diponegoro - Museum Sudirman - Museum Bumi Putera - Museum Departemen Keuangan. Dari 5 museum tersebut, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang adalah Museum Sudirman. Selain Museum, juga terdapat beberapa galeri lukisan dan patung, antara lain di Gladiol dan yang terkenal adalah Galeri Oei Hong Djien (OHD). c. Permasalahan yang dihadapi - Sebagian besar benda cagar budaya dimiliki oleh masyarakat dan Instansi di luar Pemerintah Kota Magelang, sehingga rentan beralih fungsi bahkan dibongkar untuk dijadikan peruntukan lainnya seperti tempat usaha atau kegiatan lainnya. - Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah bangunan kuno yang ada di Kota Magelang yang harus dilestarika, antara lain menurut Komunitas Magelang Kota Tua, Pecinta Magelang Tempo Dulu dan Pecinta sepeda kuno yang menyatakan bahwa jumlah bangunan kuno dimaksud ada lebih dari 120 buah. Sedangkan Pemerintah Kota Magelang saat ini mengkonservasikan sebanyak 36 bangunan kuno berdasarkan hasil survey dari Balai Konservasi Benda Purbakala Klaten, dimana bangunan tersebut dianggap memiliki nilai sejarah. -


BAB III -

86

d. Evaluasi dan rekomendasi - Tahun 2013 telah terwujud Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya. Perda tersebut harus ditindaklanjuti dengan peraturan implementasinya. - Perlu dilakukan inventarisasi benda, situs dan cagar budaya agar dapat diketahui secara tepat dan benar. - Diperlukan mekanisme pelestarian berbagai benda, situs dan kawasan cagar budaya baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. 12. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditandai dengan beberapa indikator, antara lain keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dapat berfungsi dengan baik, adanya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta adanya keperdulian masyarakat untuk dapat turut memelihara hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 1.061.486.000 yang terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan sebesar Rp. 134.000.000 dan alokasi untuk Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat sebesar Rp. 38.000.000. Untuk Kegiatan BBGRM di masing-masing kelurahan juga telah dialokasikan anggarannya melalui APBD Kota Magelang. Selanjutnya anggaran yang mendukung adalah Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TMMD sebesar Rp. 400.000.000,- dan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 328.406.000 serta Kegiatan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Permukiman (P4IP) sebesar Rp. 161.080.000. b. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 118,98% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 N o

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2013

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

buah

4

Realis asi 5,47

2

LPM berprestasi Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masayarakat

%

13,23

11,76

88,89%

17,65

17,65

100,00% 100,00%

%

90,00

60,94

67,71%

55

31,99

58,16%

%

100

80

80%

100

100

100,00%

3

4

Target

Capaian Kinerja 136,75%

4

Realisa si 5,47


Target


BAB III -

87

Tahun 2012 N o 5


Satuan Target

Terlaksananya BBGRM di 17 kelurahan

%

50

Realis asi 100

Capaian Kinerja 200%

Tahun 2013 Target 50

Realisa si 100


-

Indikator Kinerja yang pertama adalah rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang sebanyak 93 kelompok binaan yang tersebar di masing - masing kelurahan yang terdapat di Kota Magelang. Kelompok binaan tersebut adalah : a). Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sebanyak 17 lembaga ; b) Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) sebanyak sebany ak 17 lembaga dan c) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 59 kelompok. Apabila dilihat arti dari rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka dapat diartikan jumlah kelompok yang dibina oleh masing-masing LPM di kelurahan. Dari jumlah kelompok LKK dan UPPKS di 17 kelurahan sebanyak 93 kelompok, maka rata-rata Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah 5,47. Artinya setiap LPM di kelurahan membina 5-6 kelompok. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 4 kelompok, maka capaian kinerjanya sebesar 136,75% atau sama dengan tahun 2012. Artinya jumlah kelompok binaan yang ada di kelurahan belum bertambah.

-

Indikator Kinerja utama yang kedua dari sasaran ini adalah jumlah LPM yang berprestasi. Indikator berprestasi bagi LPM masih sama dengan tahun 2012, yaitu dilihat melalui melalui peran peran LPM dalam dalam berbagai berbagai kegiatan di masyarakat, masyarakat, antara antara lain peran lembaga kemasyarakatan dalam bidang ekonomi (melalui partisipasi LPM dalam meningkatkan peran koperasi, pengembangan usaha mikro dan usaha kecil di kelurahan); bidang pembangunan fisik (melalui partisipasi dalam pembangunan/perbaikan jalan dan saluran lingkungan, sarana peribadatan, sarana olahraga, serta fasilitas umum lainnya); serta peran lembaga kemasyarakatan dalam turut menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan di kelurahan. Peran LPM sebagaimana tersebut diatas dinilai bersamaan dengan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan setiap tahun. Target Capaian kinerja tahun 2013 dari indikator tersebut sebesar 17,65%, atau sebanyak 3 LPM berprestasi dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja sebesar 17,65% artinya dari 17 LPM se Kota Magelang terdapat 3 LPM yang dapat dikategorikan berprestasi atas dasar penilaian indikator diatas.

-

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Bentuk swadaya masyarakat dapat dilihat


BAB III -

88

dari berbagai dukungan masyarakat terhadap program pemerintah maupun swadaya masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Adapun program kegiatan Pemerintah Kota Magelang yang dilaksanakan dan diharapkan dapat memunculkan swadaya masyarakat antara lain kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TMMD dari bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 310.000.000,- dan anggaran pendampingan yang dialokasikan dalam APBD Kota Magelang sebesar Rp. 90.000.000,- dan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.126.000.000,00 terdiri dari alokasi anggaran bersumber APBN sebesar Rp. 1.530.000.000,00 dan APBD Kota Magelang sebesar Rp. 328.406.000,00. Kemudian pada anggaran perubahan tahun 2013 Pemerintah menggelontorkan dana untuk Program Percepatan Percepat an dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sebesar Rp. 4.250.000.000,00 dengan pendampingan dari APBD sebesar Rp. 161.080.000,00. Adapun swadaya masyarakat yang muncul terhadap program yang dilaksanakan pemerintah tersebut adalah : 1) Dukungan masyarakat dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Sengkuyung II sebesar Rp. 80.000.000,- dan 2). Dukungan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp. 195.000.000,- serta 3) Dukungan masyarakat dalam program P4IP sebesar Rp. 102.000.000,Selanjutnya swadaya masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau sering disebut sebagai swadaya murni masyarakat sebesar Rp. 1.756.664.300,00,- berupa kegiatan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di 17 kelurahan. Dibawah ini disajikan tabel Prosentase Swadaya Masyarakat di Kota Magelang Tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut : Tabel 3.3 Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang Tahun 2012 dan 2013 No

1 2

Tahun

2012 2013 Peningkatan Dana Prosentase Peningkatan Dana

Total Swadaya Masyarakat

Rp. 1.536.933.500,00 Rp. 2.133.664.300,00 Rp. 596.730.800,00 38,82%

Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 2.522.000.000,00 Rp. 6.669.486.000,00 Rp. 4.147.486.000,00 164,45%


Prosentase (%)

60,94 % 31,99 %

BAB III -

89

Dari tabel di atas, dapat kita ki ta lihat bahwa ada peningkatan peningkat an jumlah dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 596.730.800,00 atau sebesar 38,82%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan prosentase namun dari segi nilai rupiahnya meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 138,82%. Sementara apabila kita membandingkan jumlah anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 dengan tahun 2012 dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan pagu anggaran belanja program sebesar Rp. 4.147.486.000,00 atau meningkat sebesar 164,45%. - Indikator Kinerja Utama yang keempat adalah pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Pemeliharaan disini diartikan sebagai peran masyarakat dalam turut memelihara hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan melalui TMMD dan pembangunan yang dilaksanakan melalui program PNPM maupun P4IP. Adapun target tahun 2013 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan kinerja 100%, artinya bahwa masyarakat telah ikut perduli dengan pemeliharaan yang harus dilaksanakan terhadap hasil program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah. - Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah Terlaksananya BBGRM di 17 kelurahan. BBGRM atau Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, harmonisasi lembaga yang ada di masyarakat dengan pemerintah serta untuk memotivasi munculnya swadaya masyarakat. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kelurahan di tahun 2012, pada tahun 2013 seluruh kelurahan se Kota Magelang juga melaksanakan BBGRM, dan mengalokasikan kegiatan BBGRM ini dalam DPA masing-masing kelurahan, sehingga dari target tahun 2013 sebesar 50% relisasi 100% dan capaian kinerja 200%. c. Permasalahan - Meskipun pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 tahun 2012 namun dalam pelaksanaannya belum optimal. - Mayoritas Pengurus LPM di masing-masing kelurahan sudah tua dan tidak semua pengurus dapat melaksanakan tugas dengan baik. d. Solusi - Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh LPM se Kota Magelang oleh SKPD terkait. - Diperlukan pembinaan kepada pengurus LPM secara berkala serta monitoring pelaksanaan kegiatan LPM oleh SKPD terkait. 13. Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat, yaitu jumlah kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna) dan Jumlah krenova yang terdata. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

90

a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang sebesar Rp. 134.000.000 134.000.00 0 melalui Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova sebesar Rp. 44.000.000 dan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah sebesar Rp. 90.000.000. b. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 93,33% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 NO


1

Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna)

2

Jumlah Krenova yang terdata

-

-

Satuan

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

30

0

Capaian Kinerja 0

buah

12

25

208,33%

Target

Realisasi

30

0

Capaian Kinerja 0

15

28

186%

Indikator Kinerja Utama yang pertama adalah Kelurahan yang menerapkan TTG. Untuk kondisi tahun 2013 ini dapat dikatakan belum berubah dari kondisi tahun 2012, karena pada hakekatnya penciptaan teknologi ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun penemuan yang difasilitasi melalui Kantor Litbang yang seharusnya ditindaklanjuti dengan pemanfaatannya di masyarakat ini belum dapat secara langsung diakses oleh masyarakat, sehingga capaian IKU di tahun 2013 masih sama dengan tahun 2012 yaitu sangat rendah, dari target 30% pencapaiannya 0%. Indikator Kinerja utama yang kedua adalah Jumlah krenova yang terdata. Kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkan budaya kreatif dan inovatif masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kreativitas dan inovasinya dalam menggali dan mengembangkan potensi di bidang Iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kota Magelang sejak tahun 2006 melaksanakan kegiatan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) tingkat Kota Magelang. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap berbagai temuan kreativitas dan inovasi masyarakat, melalui kegiatan Krenova tersebut disediakan penghargaan dari Walikota Magelang berupa Piagam dan Uang Pembinaan bagi yang memenuhi kriteria penilaian. Hasil temuan masyarakat tersebut tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga kualitasnya, pada tahun 2013 hasil temuan KRENOVA yang mengikuti seleksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari target 15 (lima belas) peserta, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 186 %. Hal lain yang membanggakan membanggakan adalah salah satu peserta KRENOVA KRENOVA dari Kota Magelang kembali memperoleh perhargaan dalam ajang Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu, peringkat kedua dalam 10 (sepuluh) besar penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa atas nama Canggih Setia Budi, S.Si, M.Si dengan judul temuan Serat Antiseptic dari Pisang Abaca. Hal ini memperpanjang tradisi


BAB III -

91

Kota Magelang yang selalu mendapatkan penghargaan Krenova propinsi dalam setiap tahunnya. t ahunnya. c. Permasalahan - Belum optimalnya komunikasi dengan pemangku wilayah dalam rangka meningkatkan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan potensi teknologi yang ada. - Belum ada koordinasi yang baik antara pelaksana penjaringan krenova dengan SKPD pemberdayaan masyarakat dalam rangka menindaklanjuti hasil penjaringan teknologi. d. Solusi/Rekomendasi Direkomendasikan kepada SKPD Pemberdayaan Masyarakat untuk : - Mengoptimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan komunikasi dengan kelurahan dan tokoh masyarakat dalam rangka menjaring potensi teknologi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan - Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Penelitian dan Pengembangan dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan RUB. - Mendukung keberlanjutan pemanfaatan hasil kegiatan RUB dengan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berlaku. 14. Terwujudnya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat

Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yaitu Jumlah Jumlah LKK dan dan Lembaga Lembaga Keuangan Keuangan masyarakat masyarakat yang sehat sehat dan berkualitas. a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 43.000.000,00 untuk Kegiatan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa. b. Capaian indikator kinerja sebesar 96,25 (sangat baik) sebagai berikut : Tahun 2012 NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas

-

Satuan %

Target

Realisasi

50

35,29

Tahun 2013 Capaian Kinerja 70,58%

Target

Realisasi

55 55

52,94


Dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 55% atau sebanyak 9 sampai dengan 10 LKK LKK yang sehat, terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 9 LKK dengan capaian IKK sebesar 52,94%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 sudah ada peningkatan sebesar 25,67%. Adapun indikator LKK yang sehat adalah yang memenuhi beberapa kriteria antara lain : dari sisi kelembagaan, susunan organisasi dan susunan pengurus yang relatif lengkap; dari sisi administrasi, administrasi, tertib dalam melaksanakan melaksanakan adinistrasi pendukung dan dari sisi manajemen pengelolaan tertata dengan baik.


BAB III -

92

c. Permasalahan - Dari 17 LKK yang ada di Kota Magelang baru 9 LKK yang sehat, artinya masih ada LKK yang dari sisi kelembagaan maupun sisi administrasi belum berjalan dengan baik. - Belum berfungsinya LKK juga disebabkan karena keterbatasan dana yang ada, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang menjadi kegiatan utama dari LKK. d. Solusi - Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku pembina LKK bersama dengan SKPD terkait agar melakukan monitoring secara berkala sehingga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi masing-masing LKK. - Memberikan stimulan bantuan keuangan seuai ketentuan yang berlaku. 15. Terwujudnya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan pos yandu berprestasi

Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Terwujudnya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi adalah posyandu aktif dan jumlah posyandu yang berprestasi. a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPMPKB sebesar Rp. 90.000.000, yang terdiri terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Kegiatan Pembinaan Pembinaan dan pelatihan pelatihan kader kader posyandu posyandu dan pengobat tradisional sebesar Rp. 20.000.000,- alokasi untuk Kegiatan Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya sebesar Rp. 40.000.000,- dan alokasi untuk Kegiatan Kegiat an Pelatihan dan pembentukan kelompok BKB dan BKR sebesar Rp. 30.000.000,b. Capaian indikator kinerja sebesar 100% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 NO


Satuan

Tahun 2013

1

Posyandu aktif

%

100

100


2

Jumlah posyandu yang berprestasi

%

1,04

1,04

100%

-

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100

100


1,56

1,56

100%

Indikator Kinerja Utama yang pertama adalah Posyandu Aktif, dengan realisasi jumlah posyandu posyandu aktif aktif tahun tahun 2013 2013 sebanyak sebanyak 196 buah atau atau sebesar 100% sama sama dengan tahun 2012. Dari 196 Posyandu yang tersebar di Kota Magelang tersebut terbagi dalam 4 (empat) strata/tingkatan, yaitu : a). Strata Pratama sebanyak 10 posyandu; b). Strata Madya sebanyak 40 posyandu ; c). Strata Paripurna sebanyak 81 posyandu dan d). Strata Mandiri sebanyak 65 Posyandu. Apabila dilihat dari penyebaran posyandu menurut wilayah kecamatan, maka jumlah posyandu posyandu untuk untuk masing-masing masing-masing kecamatan kecamatan adalah adalah sebagai sebagai berikut: : 47 posyandu - Kecamatan Magelang Utara : 76 posyandu - Kecamatan Magelang Tengah


BAB III -

93

Kecamatan Magelang Selatan : 73 posyandu - Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah jumlah posyandu yang berprestasi. Pada tahun 2013, penghargaan yang diraih antara lain : Posyandu Dwi Apsari RW VI Kelurahan Kedungsari. Posyandu Dwi Apsari RW VI Kelurahan Kedungsari dengan de ngan prestasi Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kota Magelang dan Juara II Lomba Posyandu Tingkat Propinsi Jawa Tengah Posyandu Tri Sari RW VIII Kelurahan Cacaban dengan prestasi Juara II Lomba Posyandu Tingkat Kota Magelang Posyandu Melati RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan dengan prestasi Juara III Lomba Posyandu Tingkat Kota Magelang Berdasarkan hal tersebut di atas maka capaian kinerja sasaran review Pokjanal Kader dan Pemilihan Posyandu Berprestasi pada tahun 2013 sebesar 100%. c. Permasalahan NIHIL -

 





16. Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis

Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis adalah Jumlah rakor dan monev TKPK. a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebesar Rp. 40.000.000,40.000. 000,- Kegiatan Penyusunan Penanggulangan Penanggulanga n Kemiskinan. b. Capaian indikator kinerja sebesar 240% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah rakor dan monev TKPK

-

Satuan keg

Target

Realisasi

4

9

Tahun 2013 Capaian Kinerja 225%

Target

Realisasi

5

12


Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini yaitu Jumlah Rapat Koordinasi dan Monev TKPK, tahun 2013 tercapai sebesar 240% atau meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2012 dengan capaian 225%. TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan kepenting an untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang, yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Magelang No 400/39.a/112 Tahun 2010. Tujuan dibentuknya TKPKD adalah : Mempercepat target penurunan jumlah penduduk miskin Meningkatkan efektifitas koordinasi (sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi) upaya penanggulangan kemiskinan melalui 4 kelompok/klaster program.  


BAB III -

94

Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah. Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan sebagai program bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. c. Permasalahan Meskipun pelaksanaan pertemuan TKPKD sudah lebih intensif dibandingkan tahun 2012, namun masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kota Magelang. Permasalahan umum yang dihadapi antara lain : 1. Akurasi data penduduk miskin perlu ditingkatkan mengingat beragamnya kriteria serta indikator dalam menentukan status penduduk miskin, hal ini berpengaruh terhadap penentuan sasaran, ketepatan sasaran berikut evaluasi keberhasilannya; 2. Koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan penanggulan gan kemiskinan /lembaga/SKPD belum optimal; 3. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan berkesinambungan. d. Solusi Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah antara lain : 1. Penentuan kriteria serta indikator penduduk miskin yang seragam sehingga tidak ada perbedaan status penduduk miskin serta melaksanaklan pendataan penduduk miskin melalui mekanisme yang benar dan berpedoman pada kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. 2. Mengoptimalkan kinerja TKPKD dalam rangka mensinergikan penyusunaan kebijakan dan perencanaan program dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. 3. Memfokuskan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan dapat membuka peluang kerja. 



17. Terwujudnya peningkatan kualitas program PNPM

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas program PNPM adalah jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik. a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas program PNPM, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 236.000.000,00 yang terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perkotaan sebesar Rp. 131.000.000,- dan alokasi untuk Kegiatan Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Sanitasi sebesar Rp. 105.000.000,b. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 88,24% (baik) dengan rincian sebeagai sebagai berikut :


BAB III -

95

Tahun 2012 NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik

Satuan %

Target

Realisasi

17

15


Target

Realisasi

17

15


Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini yaitu Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik, tahun 2013 tercapai sebesar 88,24% sama dengan tahun 2012, dengan penekanan kasus yang sama yaitu adanya kemacetan dalam pengembalian dana bergulir yaitu terjadi di Kelurahan Kramat Utara dan Kedungsari, yang pada saat ini masih dalam proses penyelesaian. Terkait Indikator Kinerja Utama Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa setiap tahun dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh LKM di Kota Magelang oleh auditor independent yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat. 2. Bahwa berdasarkan audit yang dilaksanakan atas pelaksanaan program tahun 2013 diperoleh hasil : - Dari 17 LKM di Kota Magelang pada dasarnya telah melaksanakan kegiatan bidang sosil, ekonomi maupun lingkungan dengan baik - Namun terdapat 2 LKM yaitu LKM kelurahan Cacaban dan LKM Kelurahan Tidar Utara belum dapat melaksanakan kegiatan khususnya bidang ekonomi dengan baik, dengan indikator adanya kemacetan dalam pengembalian dana bergulir/simpan pinjam, sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan kembali tidak dapat dimanfaatkan. 3. Berdasar hasil audit tersebut, maka dari 17 LKM, sebanyak 15 LKM dapat melaksanakan program dengan baik, dan 2 LKM belum dapat melaksanakan program dengan baik. c. Permasalahan - Dalam pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi, sejak tahun 2012 terdapat permasalahan yang cukup besar yaitu terjadi kemacetan dalam pengembalian dana bergulir/simpan pinjam. Dan terulang kembali di tahun 2013 yaitu di Kelurahan Kramat Utara dan Keluahan Kedungsari. d. Solusi - Bagi SKPD BPMP dan KB yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program PNPM Mandiri agar melaksanakan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan baik di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. -

18. Terlaksananya PMTAS

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Terlaksananya PMTAS adalah Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS. a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Terlaksananta PMTAS, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPMP dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

96

KB sebesar Rp. 231.100.000,00 untuk Kegiatan pemberian tambahan makanan dan Vitamin. b. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 222,85% (sangat baik)dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS

-

Satuan anak

Target

Realisasi

300

760


Target

Realisasi

350

780


Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini yaitu Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS, dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 350 anak, terealisasi 780 anak sehingga capaian kinerja dari Indikator ini sebesar 222,85%, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat peningkatan sebanyak 40 anak dari realisasi sebanyak 740 anak, mekipun dari sisi prosentase terjdi penurunan namun dari jumlah anak yang mendapatkan PMTAS telah meningkat.

19. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2013 BPMP KB Kota Magelang melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 254.975.000,- yaitu untuk mendanai program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak, melalui kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 104.425.000,- Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan anggaran sebesar Rp. 15.700.000,Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- serta Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, melalui Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000 90.000.00 0 dan Kegiatan Kegiatan Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan, melalui Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,4. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan Koordinasi sinkronisasi vokal point pengarusutamaan gender dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.475.000,-


BAB III -

97

5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan, melalui Kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang ekonomi produktif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,B. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 98,27% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

Indikator Kinerja Utama Rasio KDRT Persentase partisipasi perempuan perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan perempuan di lembaga swasta Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase tenaga kerja di bawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak

dari tindakan kekerasan PKK Aktif Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang men-dapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata-laksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Sat uan

Tahun 2012

Tahun 2013

% %

0,13 49,63

Realisas i 0,07 15,69

%

40,00

40,15

100,37% 100,37%

50,00

43,06

86,12%

%

38,23

29,19

76,35%

41,17

34,25

83.19%

%

0

0

0.00%

0

0

0.00%

%

72,00

60,79

84,43%

75,00

61,25

81,67%

%

92,00

91,11

99,03%

93.00

100

107,53% 107,53%

%

100

100

100%

100

100

100% 100%

%

82,00

100

121,95%

100

100

100%

%

80,00

100

125,00%

85.00

90,00

105,88%

%

70,00

75,55

107,93%

90,00

90,00

100%

%

85,00

95,55

111,88%

90.00

100

111,11%

%

65,00

100

127,07%

70.00

100

142,86%

%

67,00

100

149,25%

70.00

100

142,86%

%

68,00

100

147,06%

85.00

100

117,65%

Target

Capaian Kinerja 53,84% 31,61%

0.14 56,43

Realisa si 0.038 15.67


Target


BAB III -

98

NO 16

17

Indikator Kinerja Utama Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas

-

-

-

-

Sat uan

Tahun 2012

%

68,00

Realisas i 100

%

---

---

Target


---

85.00

Realisa si 100


80

96,69

120,86%

Target

Indikator yang pertama adalah terkait dengan Rasio KDRT. Pada tahun 2013 rasio KDRT sebesar 0.038% atau menurun dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,07%. Dengan capaian capaian 27,14% dari target target sebesar 0,14%. 0,14%. Indikator kedua dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah. Capaian kinerja untuk indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2013 sebesar 15,67% atau menurun sebesar 0,02% dibanding tahun 2012 sebesar 15,69%. Namun apabila dilihat dari jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah pada tahun 2013 di Kota Magelang sebanyak 3.305 orang, terjadi kenaikan sebanyak 18 orang dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 3.287 orang. Sementara untuk jumlah pekerja perempuan pada tahun 2013 sebanyak 21.097 orang atau meningkat sebanyak 150 orang dibanding tahun 2012 sebanyak 20.947 orang. Indikator ketiga dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta. Capaian kinerja untuk indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2013 sebesar 43,06% atau meningkat sebesar 2,91% dibanding tahun 2012 sebesar 40,15%. Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta pada tahun 2013 sebanyak 9.086 atau meningkat sebanyak 674 orang dibanding tahun 2012 sebanyak 8.412 orang. Indikator keempat dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK merupakan perbandingan perbandingan jumlah kelompok kelompok PKK dengan jumlah PKK. Jumlah kelompok binaan sebanyak 616 kelompok, sedangkan jumlah PKK sebanyak 211, sehingga rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 34,25 % atau masing-masing PKK kurang lebih membina 2 – 3 kelompok. Kondisi ini sama dengan tahun 2012, artinya belum ada penambahan kelompok di masyarakat dibawah binaan PKK. Kelompok binaan PKK terdiri dari : 1) Dibawah Binaan kelompok Kerja I sebanyak 14 kelompok, yaitu PKPN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara) sebanyak 4 kelompok, Kadarkum (Keluarga sadar hukum) sebanyak 6 kelompok dan Pola Asuh sebanyak 4 kelompok. 2) Dibawah Binaan kelompok kerja II sebanyak 346 kelompok, yaitu : PAUD sebanyak 40 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 15 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 19 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 6 kelompok.


BAB III -

99

BKB (Bina Keluarga Balita) sebanyak 56 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 13 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 36 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 7 kelompok. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sebanyak 223 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 158 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 48 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 17 kelompok. Koperasi Berbadan Hukum sebanyak 27 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 1 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 17 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 19 kelompok. Dibawah Binaan kelompok kerja III sebanyak 256 kelompok, yaitu : Posyandu balita sebanyak 192 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 48 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 48 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 72 kelompok. Posyandu lansia (lanjut usia) sebanyak 64 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 20 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 35 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 9 kelompok. -

3)

-

-

-

-

Indikator kelima dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah persentase tenaga kerja dibawah umur. Untuk indikator ini sampai dengan tahun 2013 belum tersedia datanya, dikarenakan belum dilaksanakan pendataan secara intensif. Namun demikian berdasarkan pemantauan di berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial kasus tenaga kerja dibawah umur belum ditemukan, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi tahun 2013 0% atau sama dengan realisasi tahun 2012. Indikator keenam dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Merupakan perbandingan antara angkatan kerja perempuan usia 15 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk pendu duk perempuan usia 15 s/d 64 tahun. Capaian kinerja indikator ini sebesar 61,25 % atau meningkat sebesar 0,46% dibanding tahun 2012 sebesar 60,79%. Indikator ketujuh dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Berdasar data Kasus KDRT yang ditangani Women Crisis Center (WCC) Kota Magelang tahun 2013 sebanyak sebanya k 51 kasus atau menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 54 kasus. Dari 51 kasus tersebut, dapat diselesaikan dengan capaian IKK yang ditargetkan sebesar 93% terealisasi 100%. Indikator kedelapan dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Jumlah PKK Aktif yang ada di Kota Magelang. Jumlah TP-PKK di Kota Magelang sejumlah 211 dengan rincian 1 TP-PKK tingkat Kota Magelang, 3 di tingkat Kecamatan, dan 17 di tingkat kelurahan, serta 190 kelompok PKK tingkat RW yang aktif untuk mendukung upaya pemberdayaan


BAB III -

100

-

-

-

-

-

-

-

masyarakat di Kota Magelang sehingga nilaicapaian kinerja untuk PKK Aktif sebesar 100,00%. Indikator kesembilan dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas petu gas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Dari 45 kasus perempuan dan anak korban kekerasan keseluruhannya mendapatan penanganan pengaduan oleh petugas, dalam hal ini petugas WCC, sehingga capaian IKK sebesar 100%. Indikator kesepuluh dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata-laksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit. Dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 10 kasus yang harus mendapatkan layanan kesehatan (beupa visum). Dari 10 kasus tersebut telah terlayani sebanyak 9 orang sehingga capaiak IKKnya sebesar 90,00%. Indikator kesebelas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 10 orang yang harus mendapat layanan rehabilitasi sosial dan dari 10 tersebut sebanyak 9 orang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, atau capaian IKK sebesar 90,00%. Indikator kedua belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 10 orang yang harus mendapat layanan bimbingan rohani dan telah tercapai 100%. Indikator ketiga belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 11 kasus sampai pada penanganan hukum dan seluruhnya dalam proses sehingga capaian IKK sebesar 100%. Indikator keempat belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan mendapatkan layanan bantuan hukum, hukum, Dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 11 kasus sampai pada penanganan hukum semuanya telah mendapat layanan bantuan hukum, sehingga capaian IKK sebesar 100%. Indikator kelima belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemulangan artinya proses pengembalian korban kekerasan kepada keluarga, dan dari 51 kasus perempuan dan anak korban


BAB III -

101

kekerasan, 5 kasus yang harus mendapatkan layanan pemulangan dan seluruhnya sudah terlayani, sehingga capaian IKK sebesar 100%. Indikator keenam belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Indikator ini hampir sama dengan indikator nomor enam belas, namun tidak hanya kepada keluarganya, juga integrasi sosial dengan lingkungannya dan dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 5 kasus yang harus mendapat layanan reintegrasi sosial dan semuanya dapat kembali ke keluarga dan lingkungan dengan baik, sehingga capaian IKK sebesar 100%. Indikator ketujuh belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas. Jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas yang sudah mempunyai kemampuan baca tulis di Kota Magelang pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51.085 orang dari 52.832 orang perempuan usia lebih dari 15 tahun. Sehingga nilai capaian untuk indikator ini mencapai 96,69%. c. Permasalahan - Meskipun kasus KDRT di Kota Magelang tahun 2013 sudah turun dibandingkan tahun 2012, namun dari sisi jumlah kasus dapat dikatakan masih cukup tinggi. - Untuk data tenaga kerja dibawah umur sampai dengan saat ini belum tersedia. d. Solusi - Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 tahun 2012 tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Magelang serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Magelang. Harapannya dengan ditetapkannya perda ini, dapat mengurangi kasus KDRT. - SKPD BPMP dan KB agar lebih intensif dalam mensosialisasikan Perda ini serta terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan terjadinya KDRT. - SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar berupaya untuk menyediakan data terkait tenaga kerja dibawah umur serta melaksanakan langkah-langkah antisipasi terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja dibawah umur.


BAB III -

102

Misi kelima : Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memilki etos kerja yang tinggi

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 210,04% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5

6

7

Indikator Kinerja Utama Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Jumlah tenaga kebidanan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS dan Puskesmas - Tenaga Medis - Tenaga non medis Jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi

Sat uan

Tahun 2012

Tahun 2013

%

Targe t 100

Realis asi 100


% %

0,903 ---

1,07 ---

%

50

%

%

404

Realisas i 375

Capaian Kinerja 92.82%

118,49% ---

0.0004 0.0003

0.0016 0.0011

400.00% 366.67%

100

200%

130

130

100.00%

0

0

0.00%

90%

99.95%

111.06%

---

---

---

1,329

1,678

126.26%

----100

----100

----100%

1,167 162 100

1,370 308 386

117.40% 190.12% 386.00%

Target

Berdasarkan pada data tabel tersebut diatas bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Magelang bisa dikatakan baik dan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah rincian tenaga kesehatan di Kota Magelang dengan Dokter Spesialis 54 orang, Dokter Umum 64 orang, Dokter Gigi Spesialis 2 orang, Dokter Gigi 21 orang dan Jumlah Perawat 1.080 orang, Perawat Gigi 23 orang serta jumlah Bidan 126 orang. Dengan kondisi tersebut bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Magelang rata rata setiap 1.000 orang dapat dilayani oleh 1,41 dokter dan setiap 1.000 orang dapat dilayani oleh 11,03 perawat serta setiap 1.000 orang dapat dilayani oleh 1,26 Bidan. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan, memperlihatkan rata-rata dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 114,30% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut :


BAB III -

103

NO 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

Indikator Kinerja Utama Terbangunnya informasi kesehatan yang terpadu Posyandu Purnama Posyandu Mandiri Cakupan pemeriksaan siswa SD oleh tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil Cakupan pemeriksaan siswa TK, SLTP, SLTA oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk Cakupan Puskesmas Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU) Jumlah puskesmass santun usila Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Sat uan

Tahun 2012

%

Tar get 40

% % %

Tahun 2013

40


47 15 100

52,28 25,38 100

111,23% 169,20% 100,00%

55.00% 20% 100%

39.80% 44.90% 100%

72.36% 224.50% 100.00% 100.00%

%

80

80

100.00%

80%

82%

102.69%

%

80

80,52

100.65%

80%

80%

99.88%

%

---

---

---

119742

223204

186.40%

%

---

---

---

119742

32571

27.20%

% %

100 65

0,000042 0,0001

0,00% 0,02%

0.003% 70%

0.004% 0.65%

133.33% 0.93%

unit %

--3

--1,83

--61,00%

5 3%

5 9.73%

100.00% 324.33%

%

35

50

142,86%

100%

100%

100.00%

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00% 100.00%

%

---

---

---

17

17

100.00%

Realisasi

Target

Realisasi

50%

50%


16

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk

%

---

---

---

7%

7%

100.00%

17

Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan desa siaga

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00% 100.00%

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00% 100.00%

%

---

---

---

100%

100% 100%

100,00%

18

19

Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 176,90%, rawat inap 42,02% , Rasio Puskesmas Puskesmas Pustu dan poliklinik terhadap penduduk 0,000168 serta Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk 0,000067. Dari cakupan tersebut merupakan gambaran bahwa pelayanan kesehatan pada masyarakat Kota Magelang sudah terjangkau/dapat terjangkau /dapat dilayani oleh Rumah Sakit maupun Puskesmas yang ada diwilayah Kota Magelang. Hal tersebut dapat diukur dengan adanya sarana di Kota


BAB III -

104

Magelang antara lain Puskesmas sebanyak 5 unit dimana setiap puskesmas sesuai standar dapat melayani 30.000 jumlah penduduk diwilayah kota, Puskesmas Pembantu 12 unit (setiap Puskesmas Pembantu sesuai standar dapat melayani 10.000 penduduk duwilayah duwilay ah Kota) dan Poliklinik 3 unit. Dari data sarana pelayanan kesehatan yang ada secara umum bahwa pelayanan dasar di Kota Magelang sudah dapat diberikan secara penuh kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya bahwa pelayanan dapat diberikan secara optimal dan bermutu tidak lepas dari Sumber Daya Manusia, Sarana Peralatan dan Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat. 3. Terwujudnya peningkatan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, memperlihatkan rata-rata dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 93,27% (sangat (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2012 NO


Satuan

Tahun 2013

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan Ibu Nifas

%

Targe t 90

%

100

100

100,00%

90%

92.82%

103.13%

%

90

100

111,11%

90%

99.95%

111.06%

%

---

---

---

90%

100.0%

111.11%

5

Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk

%

100

80,40

80,40%

404

307

75.99%

6

Cakupan kunjungan bayi

%

100

93,61

93,61%

87%

96.8%

111.23%

7

Cakupan bayi BBLR ditangani

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00%

8

Angka kelangsungan hidup bayi

per 1000 KH

---

---

---

995.19

985.72

99.05%

9

Angka usia harapan hidup

100

0,0000 42

0,00%

70.69

70.34

99.50%

10

Cakupan pelayanan anak balita.

%

65

0,0001

0,02%

90%

84.89%

94.32%

11

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

60

59,48

99,13%

65%

25.98%

39.97%

%

100

100

100,00%

80.00 %

92.82%

116.03%

13

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100,00%

100%

100.00%

100.00%

14

Balita yang datang dan ditimbang (D/S)

%

90

69,05

76,72%

95%

89.20%

93.89%

1 2 3

4

12

Realisas i 92,84


Target

Realisasi

Capaian Kinerja

93%

95.60%

102.80%


BAB III -

105

Tahun 2012 NO 15 16 17

18

19 20 21

22 23

Indikator Kinerja Utama Balita yang naik berat badannya (N/D) Balita Bawah Garis Merah (BGM) Akses terhadap ketersediaan darah dan dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus Cakupan Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani Kelurahan dengan garam beryodium baik Angka kematian bayi Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar Cakupan pemanfaatan buku KIA Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Satuan

Tahun 2013

%

Targe t 60

Realisas i 55,06


Target

Realisasi

Capaian Kinerja

60%

59.77%

99.62%

%

3,50

1,53

156,29%

3.50%

1.07%

30.57%

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00%

%

100

100

100,00%

80%

46.67%

58.34%

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00%

per 1000 KH %

---

---

---

2.86

15.22

---

---

---

95%

95.10%

100.11%

%

90

100

111,11%

95%

100%

105.26%

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00%

Dari tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian . Angka kematian bayi, balita dan ibu merupakan tolok ukur yang kuat terkait dengan derajad kesehatan masyarakat Kota Magelang hal itu dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan sehingga dapat menekan/menurunkan angka kematian pada bayi, balita dan ibu bahkan diharapkan tidak terjadi kematian pada kelompok tersebut. Derajad kesehatan masyarakat Kota Magelang berdasarkan pada capaian data tabel tersebut diatas menunjukan bahwa masyarakat Kota Magelang sudah cukup baik, namun masih perlu ada peningkatan penanganan pada kelompok kusus bayi,balita dan ibu dimulai dari penanganan dini/pelayanan dini pada ibu hamil melalui pendampingan Dokter Obgin (obstetri genekologi) Kota Magelang kepada Ibu hamil yang ada diwilayah Kota Magelang khususnya pada ibu yang beresiko tinggi. 4. Terwujudnya peningkatan gizi masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya gizi masyarakat, memperlihatkan rata-rata dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 106,41% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: NO 1 2 3

Indikator Kinerja Utama Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

Sat uan

Tahun 2012

%

Targe t 100%

% %

Tahun 2013

100%


100%

99,89%

99,89%

100%

100.00%

100.00%

100%

91,24%

91,24%

100%

95.85%

95.85%

Realisasi

Target

Realisasi

100%

88.15%



BAB III -

106

NO 4


Sat uan %

7 8 9

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita gizi buruk Kecamatan Kecamatan bebas rawan gizi Bayi mendapat Asi Eksklusif

10

Prosentase Keluarga sadar gizi

5

6

Tahun 2012 Targe t

Tahun 2013 Capaian Kinerja

Realisasi

Target

Realisasi

100%

100%


%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00%

%

100

100

100,00%

100%

100%

100.00%

% % %

1 100%

0,31 100%

169,00% 100,00%

33%

24,20%

73,33%

1% 100% 35%

0.27% 100% 45%

173.00% 100.00% 128.57%

%

80%

58,71%

72,71%

80%

63%

78.49%

Dengan data tabel diatas bahwa status gizi masyarakat masyarakat kota magelang pada tahun 2013 kususnya pada balita terjadi kenaikan gizi buruk 0,31% tahun 2012 dengan jumlah kasus 20 balita dari 6.491balita menjadi 0,41% tahun 2013 dengan jumlah kasus 26 balita dari 9.457 balita, Kondisi tersebut perlu dukungan kuat dari pemerintah dalam upaya mengurangi dan mengatasi masalah gizi buruk. Setiap balita gizi buruk dilakukan perawatan perawat an dan penanganan secara menyeluruh sehingga cakupan perawatan balita gizi buruk 100%. 5. Terwujudnya pengurangan kasus penyakit menular

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pengurangan kasus penyakit menular, memperlihatkan rata-rata dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 92,57% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO 1 2

3 4

Indikator Kinerja Utama Kelurahan KLB yang ditangani <24 jam Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralisis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Penderita DBD yang Ditangani Penemuan Penderita Diare Kesembuhan penderita TBC BTA (+) Penemuan kasus TBC BTA (+)-CDR

Sat uan

Tahun 2012

%

Targe t 100%

%

Tahun 2013

100%


100%

91,24%

91,24%

27601

2

100.00%

%

100

100

100,00%

936

518

55.34%

%

85

100

117,65%

100%

78.13%

78.13%

% % %

100 100 85%

100 100 24,39%

100,00% 100,00% 28,69%

100%

100.00%

100.00%

100% > 85 %

100.00% 62.50%

100.00% 73.53%

%

70%

96,67% 96,67%

138,10%

> 70 %

62.50%

89.29%

Realisasi

Capaian Kinerja

Target

Realisasi

100%

Tidk ad KLB

100.00%


BAB III -

107

NO


Sat uan

Tahun 2012

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Klien AIDS yang mendapatkan penanganan HIV AIDS Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang ditangani Balita dengan diare yang ditangani

%

Targe t 85%

%

CFR/angka kematian DBD DBD

%

Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes

%

11

API Penyakit Malaria (Angka Kesakitan)

%

12

Prevalens Rate Kusta

%

5

6 7 8 9 10

Tahun 2013

100%


100%

100%

100,00%

100%

100%

100.00%

%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100.00%

%

100%

100%

100,00%

100%

73%

73.00%

1%

0,00%

200,00%

95%

91,90%

96,74%

< 1% > 95 %

0% 89.47%

100.00% 94.18%

0.10 %

0.00%

200.00%

-

100.00%

---

---

---

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

>85 %

100.00%

117.65%

13

RFT Kusta

%

---

---

---

< 1/1000 pendudu k per tahun < 1/10000 0 pendudu k 100%

14

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100%

100%

100,00%

100%

100.00% 0.08/1000 00 penduduk penderita msih dalam pengobata n tidak ada KLB

---

---

Penderita baru BTA Positif dapat ditemukan dengan baik maka perlu adanya tindak lanjut yang lebih serius karena Penyakit TB Paru sifatnya menular dan lebih banyak terjadi pada kalangan ekonomi lemah, lingkungan padat dan kumuh serta sifatnya menahun, Hal itu perlu adanya penanganan khusus dan serius, bahkan jika perlu dilakukan kegiatan pelacakan/sweeping penderita TB Paru yang ada di wilayah Kota Magelang , sedangkan untuk kasus DBD dan KLB dapat ditangani dengan baik dan dilakukan tindakan sesuai standar operasinal penatalaksanaan pada ka kasus sus tersebut. Permasalahan:

Angka bebas jentik sangat sulit dicapai, karena ada banyak faktor antara lain: kesadaran masyarakat, musim dan lingkungan yang padat. Untuk mendapatkan angka/capain pada kasus malaria sangat sulit, karena Kota Magelang bukan darah endemik malaria. Pada kasus penyakit kusta yang sifatnya menahun maka untuk mendapatkan angka/capaian adalah sangat sulit.


BAB III -

108

6. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 100,00% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO 1

Indikator Kinerja Utama Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Tahun 2012 Satuan %

Target

Realisasi

100%

66,52%


Target

Realisasi

100%

100%


Dari uraian pada tabel tersebut diatas bahwa ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dapat dikatakan cukup cukup baik dan ada peningkatan mendekati 100%. Ketersediaan Ketersed iaan obat dan perbekalan kesehatan diharapkan dapat berlangsung terus menerus sehingga tidak terjadi kekosongan atau kekurangan, untuk hal tersebut sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah bahwa obat dan perbekalan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan semaksimal mungkin bahkan dapat tersesidia seluruhnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. 7. Terwujudnya peningkatan jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat dengan 3 (tiaga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan memperli hatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran dapat tercapai sesaui dengan target. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 112,50% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO


1

Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kemanan sehingga sehingga aman dikonsumsi masyarakat Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (P3 Napza/Narkotika, Psikotropika) dan Bahan berbahaya (P3 Narkoba) Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan

2

3

Sa tu an

Tahun 2012

Tahun 2013

Realisas i 96,67%


Targ et

Realisa si

Capaian Kinerja

%

Targe t 80%

80%

100%

125.00%

%

---

---

---

4%

4%

100.00%

%

---

---

---

0%

0%

tidak ada kasus

Setiap tahun Dinas Kesehatan Kota Magelang melakukan pembinaan secara rutin kepada industri rumah tangga pangan. Pembinaan meliputi inspeksi ke tempat pengolahan makanan untuk melihat melihat proses produksi industri rumah tangga pangan dan melakukan melakukan inspeksi lingkungan sekitar tempat produksi. Para pengusaha juga diberi penyuluhan dan pelatihan tentang tata cara produksi yang baik dan sehat mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi hingga pengemasan sebelum dipasarkan. Dari hasil uji/ pemeriksaan sampel pada industri rumah tangga pangan yang mengajukan ijin penerbitan sampai diterbitkan sertifikasi P-IRT pada tahun 2013 terjadi penurunan


BAB III -

109

sedikit yang semula pada tahun 2012 yang lulus uji 96,67% menjadi 95,06% pada tahun 2013. Permasalahan:

Untuk mendapatkan angka capaian pada prosentase penurunan angka korban keracunan sangat sulit dicapai karena ukuran kegiatan sulit dilakukan. 8. Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sasaran dapat tercapai sesaui dengan dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 94,65% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO 1

2

3 4 5

6

Indikator Kinerja Utama Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kepemilikan kartu Jamkesda Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Jumlah penduduk miskin dan rentan yang memiliki memiliki jaminan jaminan pemeliharaan kesehatan

Tahun 2012

Tahun 2013

Sa tu an

Target

Realisasi

%

100%

100%


%

100%

100%

%

---

% %

or an g

Target

Realisasi

100%

100%


100,00%

60%

9.72%

16.20%

---

---

100%

134.3%

134.30%

--100%

--100%

--100,00%

80% 100%

95.2% 100%

119.00% 100.00%

27.552

27.552

100,00%

27,552

27,103

98.37%

Berdasarkan indikator didapatkan cakupan pelayanan pada masyarakat miskin di Kota Magelang 100 % bahkan dengan adanya komitmen pemerintah pemeri ntah daerah dalam rangka penangulangan masyarakat miskin terkait dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan rentah pemerintah daerah menganggarkan kegiatan Jamkesda (Jaminisan Kesehatan Daerah Kota Magelang) dengan menyediakan anggaran khusus pada tahun 2013 sebanyak Rp. 8.227.835.000,- agar semua masyarakat miskin dan rentan yang ada diwilayah Kota Magelang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan pari purna. 9. Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan memperli hatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran dapat tercapai sesaui dengan target yang ditentukan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 130,60% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

110

NO 1 2


Tahun 2012 Satuan

Cakupan Rumah tangga sehat Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3

Tahun 2013 Target

Realisasi

89,22%


97,75%

92,40%


---

---

60%

100%

166,67%

Target

Realisasi

%

97,50%

%

---

Untuk mencapai sasaran kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan adalah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kebiasaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan tersebut harus dimulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga/keluarga. tangga/keluar ga. Rumah tangga yang sehat akan akan mencerminkan kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan 16 jenis indiktor meliputi: KIA & Gizi, Kesehatan Lingkungan, gaya hidup dan upaya kesehatan masyarakat. Rumah tangga dikatakan sehat apabila strata rumah tangga tersebut berada pada strata sehat utama dan sehat paripurna. Rumah tangga dengan strata sehat utama apabila memenuhi 11 indikator dari 16 indikator yang ditetapkan. Sedangkan strata sehat paripurna apabila 16 indikator terpenuhi semuanya. Desa siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006, Desa atau Kelurahan siaga aktif adalah desa/kelurahan yang : Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui pos kesehatan desa(poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada diwilayah tersebut seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau sarana kesehatan lainnya. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveylans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 



10. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya status lingkungan hidup yang sehat dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angkacapaian kinerja sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan seperti pada tabel sbb : Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 104,31% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO 1 2 3

Tahun 2012

Sa tu an

Target

Realisasi

Institusi yang dibina kesehatan lingkungannya Rumah sehat

%

95,75%

%

Penduduk yang memanfaatkan jamban

%


Tahun 2013 Target

Realisasi

96,46%


83.00%

95.06%


89,30%

90,74%

101,61%

87.00%

89.43%

102.79%

88%

91,19%

103,63%

89%

96.74%

108.70%


BAB III -

111

NO


Tahun 2012

Sa tu an

Target

Realisasi

Tahun 2013

4

Rumah yang mempunyai SPAL

%

96%

88,08%


5

Sanitasi tempat umum yang memenuhi syarat (dalam kondisi baik) Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar - Penduduk kota Magelang - Penduduk pengguna air bersih/ air minum - Pengusaha Industri Air Minum Isi Ulang - Pengusaha IRT dan Restoran Gerakan Cuci Tangan pakai sabun pada murid SD Pengawasan Lingkungan - Industri Rumah Tangga - RS, Puskesmass, Klinik Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)

%

88%

80%

90,91%

83%

93.47%

112.61%

%

97,5%

94%

96,41%

97.5%

89.13%

91.42%

% %

85,15% 88,50%

84% 86%

98,65% 97,18%

85.15% 88.50%

77.00% 77.00%

90.43% 87.01%

%

---

---

---

80.15%

95.24%

118.83%

% %

80,10% 85%

80% 87%

99,88% 102,35%

80.10% 85%

96.55% ---

120.54% ---

% % % %

----86% 80,20%

----84% 75%

----97,67% 93,52%

--52% 86% 80.25%

--52% 90.63% 80.25%

--100.00% 105.38% 100.00%

6

7 8

9

Target

Realisasi

85%

88.18%


Dari tabel diatas dapat dilihat, pada tahun 2013 prosentase keluarga dengan penyediaan air bersih 95,26% dengan sebanyak 28.119 rumah tangga yang menggunakan air bersih dari 37.044 rumah tangga yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan sepanjang tahun oleh tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas wilayah kerja masing masing dengan menggunakan metode sampling. Prosentase tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai 88,64% menjadi 95,26% pada tahun 2013. Untuk prosentase indikator yang lain mengalami peningkatan juga dan capaian target telah melebihi dari target yang ditentukan, untuk rumah tangga menggunakan jamban sehat dari tahun 2012 capaian 91,19% menjadi 96,74% pada tahun 2013 target 88%, kepemilikan tempat sampah sehat dari 81,66% pada tahun 2012 menjadi 87,36% tahun 2013 target 85%, kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dari 88,08% tahun 2012 menjadi 88,18% tahun 2013. Dari berbagai sub indikator yang perlu diperhatikan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan adalah penyampaian informasi kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat merupakan keharusan/wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kota Magelang. Prosentase pengawasan lingkungan industri rumah tangga pangan merupakan keharusan agar dilakukan pengawasan secara menyeluruh (100%) harus diawasi. Prosentase tempat umum dan pengelolaan makanan (TPUM) sehat cakupan pada tahun 2012 sebanyak 88,29% meningkat menjadi 93,47% pada tahun 2013 dari 245 245 yang diperiksa yang sehat 229 target 80%. Prosentase institusi dibina kesehatan lingkunganya capaianya 96,46% tahun 2012 dari data 509 yang dibina 491 terjadi sedikit penurunan menjadi 95,96% pada tahun 2013 dari data sebanyak 567 yang dibina 539 target 80%.


BAB III -

112

11. Terkendalinya pertumbuhan berkualitas dan sejahtera

penduduk

serta

meningkatnya

keluarga

yang

a. Dalam rangka mewujudkan mewujudkan sasaran strategis Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 1.676.768.000,- yaitu : 1.

Program Keluarga Berencana, melalui kegiatan penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu dengan anggaran sebesar Rp. 12.163.000,- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 941.086.000,-Kegiatan Pengadaan Sarana mobilitas tim KB keliling dengan anggaran sebesar Rp. 605.880.000,-

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, melalui Kegiatan advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi remaja (KRR) dengan anggaran sebesar Rp. 4.096.000,3. Program Pelayanan Kontrasepsi, melalui Kegiatan Pelayanan Konseling KB dengan anggaran sebesar Rp. 7.579.000,-Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,-Kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 13.637.000,4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, melalui Kegiatan Fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,5. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, melalui kegiatan Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.196.000,-dan Kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.196.000,6. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan, melalui Kegiatan Pelatihan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 21.935.000,b. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 105,20% (sangat baik) sebesar sebagai berikut :


BAB III -

113

NO


1 2 3

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5% Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need ) 5% Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga berencana (PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun Presentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak tidak terlayani KB (unmet-need) Partisipasi laki-laki dalam ber-KB Presentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri mandiri Presentase peserta KB yang putus pakai (drop out) Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari dari 3 tahun

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

Sa tu an

Tahun 2012

Tahun 2013

% % %

Targe t 0.25 70,00 80,00

Realis asi 0.44 76,00 81.83

Capaian Kinerja 176,32% 108,57% 102.28%

Targe t 0,5 78,00 78,00

Realisa si 0,30 80,75 80,75

Capaian Kinerja 140,00% 103,53% 103,53%

%

70,00

74.93

107.04% 107.04%

64,00

80,00

125%

%

0,4

0,55

136.94%

0,35

0,35

100%

%

77,00

81.83

106.27%

78,00

80,76

103,54%

%

10,00

10,89

91,12%

9,00

6,39

71,00%

%

77,00

99,50

129,22%

79,00

100

126,58%

%

87,00

99,82

114,74%

89,00

99,81

112,15%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

30

30 30

100%

30

30

100%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

10,00

10.89

91,12%

10,00

5,38

53,80%

%

9,00

9.02

100.26%

10,00

5,24

52,40%

%

73,00

55.96

76.66%

75,00

55,08

73,44%

%

10,00

6.38

136,17%

5,00

5,62

112,4%

%

5,5

4,00

127,27%

4,00

4,00

100%

%

25,00

25,00

100%

100

79,35

79,35%

%

12,00

12,00

100%

25,00

95,91

383,64%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

3,00

3.25

91,67%

3,00

0,15

5,00%

%

3,00

2.67

111%

2,00

2,00

100%


BAB III -

114

NO

25 26 27 28

Indikator Kinerja Utama Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan

Sa tu an

Tahun 2012

Tahun 2013

Targe t

Realis asi

Capaian Kinerja

Targe t

Realisa si

Capaian Kinerja

%

2,00

1.77

111,5%

2,00

2,00

100%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

100

100

100%

100

100

100%

%

85

85 85

100%

90

90

100%

-

Indikator pertama dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga keluarg a yang berkualitas dan sejahtera adalah Rata-rata jumlah anak per keluarga. Realisasi Tahun 2013 sebesar 0,30% atau menurun sebesar 0,14% dibanding tahun 2012 sebesar 0,44%. Penurunan realisasi ini bermakna positif, artinya bahwa jumlah anak di setiap keluarga telah menurun, dimana tahun 2013 jumlah anak sebanyak 10.074 dan jumlah keluarga sebanyak 34.077.

-

Indikator kedua dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Rasio akseptor KB. Realisasi Tahun 2013 sebesar 80,75% atau meningkat sebesar 10,75% dibanding tahun 2012 sebesar 70,00%. Adapun jumlah akseptor KB tahun 2013 sebanyak 14.421 orang atau meningkat sebanyak 196 orang dibandingkan tahun 2012 sebanyak 14.225 orang.

-

Indikator ketiga dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan peserta KB aktif. Realisasi Tahun 2013 sebesar 80,75% atau turun sebesar 1,08% dibanding tahun 2012 sebesar 81,83%.

-

Indikator keempat dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I. Realisasi Tahun 2013 sebesar 80,00% atau meningkat sebesar 5,07% dibanding tahun 2012 sebesar 74,93%.

-

Indikator kelima dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. Realisasi Tahun 2013 sebesar 0,35% atau turun sebesar 2,91% dibanding tahun 2012 sebesar 0,55%. Penurunan realisasi ini bermakna positif, artinya bahwa jumlah PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun telah berkurang, berarti kesadaran masyarakat untuk menikah di usia yang sudah matang telah meningkat.

-

Indikator keenam dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%. Realisasi Tahun 2013


BAB III -

115

sebesar 80,76% atau menurun sebesar 1,07% dibanding tahun 2012 sebesar 81,83%. Penurunan ini terkait dengan indikator kelima, dimana jumlah PUS di tahun 2013 juga menurun. -

Indikator ketujuh dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%. Realisasi Tahun 2013 sebesar 6,39% atau turun sebesar 4,5% dibanding tahun 2012 sebesar 10,89%. Penurunan realisasi ini bermakna positif, artinya bahwa pelayanan bagi PUS yang ingin ber-KB telah meningkat, karena semakin sedikit yang tidak terlayani.

-

Indikator kedelapan dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga keluarg a yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% atau meningkat sebesar 0,5% dibanding tahun 2012 sebesar 99,50%.

-

Indikator kesembilan dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. Realisasi Tahun 2013 sebesar 99,81% atau turun sebesar 0,01% dibanding tahun 2012 sebesar 99,82%.

-

Indikator kesepuluh dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga berencana (PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2012.

-

Indikator kesebelas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan. Desa/Kelura han. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% sama dengan tahun 2012.

-

Indikator kedua belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. Realisasi Tahun 2013 sebesar 30,00% atau sama dengan tahun 2012.

-

Indikator ketiga belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% sama dengan tahun 2012.

-

Indikator keempat belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Presentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet-need). Realisasi Tahun 2013 sebesar 5,38% atau turun sebesar


BAB III -

116

5,51% dibanding tahun 2012 sebesar 10,89%. Penurunan realisasi ini bermakna positif, artinya bahwa pelayanan bagi PUS yang ingin ber-KB telah meningkat, karena semakin sedikit yang tidak terlayani. -

Indikator kelima belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Partisipasi laki-laki dalam ber-KB. Realisasi Tahun 2013 sebesar 5,24% 5, 24% atau turun sebesar 3,78% dibanding tahun 2012 sebesar 9,02%.

-

Indikator keenam belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Presentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri. Realisasi Tahun 2013 sebesar 55,08% atau turun sebesar 0,88% dibanding tahun 2012 sebesar 55,96%.

-

Indikator ketujuh belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Presentase peserta KB yang putus pakai (drop out). Realisasi Tahun 2013 sebesar 5,62% atau turun sebesar 0,76% dibanding tahun 2012 sebesar 6,38%. Penurunan ini bermakna positif, karena menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat akan ber-KB sehingga tidak melepas alat kontrasepsi apabila sudah mempunyai 2 anak.

-

Indikator kedelapan belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun. Realisasi Tahun 2013 sebesar 4,00% atau sama dengan tahun 2012.

-

Indikator kesembilan belas dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Realisasi Tahun 2013 sebesar 79,35% atau meningkat sebesar 54,35% dibanding tahun 2012 sebesar 25,00%.

-

Indikator kedua puluh dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Realisasi Tahun 2013 sebesar 95,91% atau meningkat sebesar 83,91% dibanding tahun 2012 sebesar 12,00%.

-

Indikator kedua puluh satu dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2012.

-

Indikator kedua puluh dua dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2012.


BAB III -

117

-

Indikator kedua puluh tiga dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun. Realisasi Tahun 2013 sebesar 0,15% atau turun sebesar 3,1% dibanding tahun 2012 sebesar 3,25%. Penurunan realisasi ini bermakna positif, dan berkaitan dengan indikator kedelapan adanya penurunan jumlah ibu yang berumur kurang dari 20 tahun.

-

Indikator kedua puluh empat dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun. Realisasi Tahun 2013 sebesar 2,00% atau turun sebesar 2,91% dibanding tahun 2012 sebesar 2,67%. Penurunan realisasi ini bermakna positif, artinya bahwa semakin banyak ibu yang menyadari pentingnya jarak aman persalinan.

-

Indikator kedua puluh lima dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun. Realisasi Tahun 2013 sebesar 2,00% atau meningkat sebesar 0,32% dibanding tahun 2012 sebesar 1,77%.

-

Indikator kedua puluh enam dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2012.

-

Indikator kedua puluh tujuh dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga. Realisasi Tahun 2013 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2012.

Indikator kedua puluh delapan dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera adalah Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan. Realisasi Tahun 2013 sebesar 90,00% atau meningkat sebesar 5,00% dibanding tahun 2012 sebesar 85,00%. c. Permasalahan Permasalahan dalam mewujudkan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera, terbagi dalam dua hal yaitu : -

-

Dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk, dengan permasalahan sebagai berikut : 

Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia beru sia kurang dari 20 tahun.



Masih terjadi kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun.



Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB.


BAB III -

118



-

Masih terbatasnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga masih terdapat PUS dari masyarakat kurang mampu yang ingin ber-KB belum terlayani.

Dalam rangka menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, dengan permasalahan sebagai berikut : 



Masih adanya keluarga yang memiliki balita dan lansia namun belum aktif dalam keanggotaan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Masih rendahnya keikutsertaan PUS Peserta KB dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

d. Solusi -

Terkait permasalahan dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk, disarankan solusi sebagai berikut : 





-

Dalam rangka meningkatkan kesadaran pentingnya menikah di usia matang (kesiapan secara biologis) atau diatas 20 tahun serta resiko kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun diperlukan peningkatan pengetahuan bagi PUS dan ibu yang berumur lebih dari 35 tahun akan adanya resiko kehamilan dalam usia resiko (dibawah 20 th maupun diatas 35 th), melalui pembinaan/peningkatan pengetahuan baik secara langsung dengan dilaksanakannya kegiatan oleh bidang keluarga sejahtera di BPMP, dan KB maupun pendekatan secara langsung kepada sasaran sebagaimana tersebut diatas oleh para petugas PLKB yang tersebar di seluruh kelurahan se Kota Magelang. Dalam rangka meningkatkan partisipasi laki-laki dalam ber-KB, dapat dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada sasaran, yang dilaksanakan dilaksanakan melalui safari KB ( memanfaatkan memanfaatkan momentum momentum hari nasional) misalnya TNI manunggal KB Kes, KB Kes Bhayangkara, dan diperlukan inovasi dalam menciptakan alat kontrasepsi bagi pria yang lebih bervariasi (tidak hanya kondom dan MOP), sehingga lebih menarik sasaran untuk berpartisipasi dalam ber-KB. Dalam rangka meningkatkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat terutama terut ama masyarakat miskin, BPM,P dan KB Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD dan mengusulkan dalam menu DAK, sehingga diharapkan ke depan masyarakat kurang mampu semuanya dapat terlayani untuk ber-KB.

Terkait permasalahan dalam rangka menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, disarankan solusi sebagai berikut : 

Dalam rangka meningkatkan keanggotaan keluarga dalam Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), diperlukan kesadaran bagi keluarga akan pentingnya pengetahuan untuk mengelola balita dan lansia


BAB III -

119

sehingga menjadi balita yang sehat dan lansia yang mandiri, melalui pembinaan bagi BKB dan BKL oleh SKPD BPM, P dan KB. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pembentukan BKB di seluruh kelurahan di Kota Magelang, sehingga diharapkan pada tahun berikutnya keanggotaan keluarga dalam BKB dapat meningkat. Dipertimbangkan pula untuk dilaksanakan pembentukan BKL di masing-masing kelurahan. 

Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan PUS Peserta KB dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), diperlukan peningkatan pengetahuan tentang UPPKS bagi PUS peserta KB, melalui kegiatan pembinaan baik kepada kelompok UPPKS nya maupun kepada sasaran dimaksud.

12. Terwujudnya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 64,09% (cukup) dengan rincian sebagai berikut : NO


1

Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi) Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

2

3

4

Sat uan

Tahun 2012

Tahun 2013

unit

Targe t 11

Realis asi 11


Targe t 8

Realisas i 13


%

---

---

---

100%

69.23%

69.23%

%

30%

20%

66,67%

40%

0%

0%

%

20%

20%

100%

25%

6.16%

24.64%

Penangananan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Magelang dilakukan secara kontinyu melalui kegiatan razia PGOT, Identifikasi data serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang ketertiban umum. Dinamika permasalahan sosial di kota magelang tidak bisa hanya dibatasi oleh suatu batasan wilayah, objek permasalahan sosial serta penanganan permasalahan secara parsial. Mutlak, Kerja Sama Antar Daerah dibidang ini sangat penting terutama dalam pelaksanaan koordinasi bersama penanganan permasalahan sosial dan menghilangkan ego daerah yang hanya sekedar saling melempar permasalahan. Dalam rangka peningkatan perlindungan sosial terhadap penyandang PMKS, Pemerintah Kota Magelang melakukan pembinaan terhadap sarana sosial seperti Panti Jompo, Panti Asuhan, panti rehabilitasi serta media lain serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Di Kota Magelang pada tahun 2013 terdapat ter dapat sekitar 13 sarana sosial dari 8 sarana sosial yang ditargetkan. ditargetkan. Terkait dengan penyediaan sarana prasarana panti sosial bagi penghuni panti yang tinggal di panti telah terpenuhi sebesar 69,23%.


BAB III -

120

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah sosial di Kota Magelang Tahun 2011 s.d 2013 No. a)

1 2 3 4 5 b)

1 2 3 4 5 c)

1 2 3 4 5 6 7 8

Penduduk Penyandang Masalah Sosial Penduduk Rawan Sosial dan Sarana

Anak Jalanan Penderita Sakit Jiwa (eks Psikotik) Gembel dan Pengemis Jumlah Penderita HIV/AIDS Jumlah Pecandu Narkoba Sarana Rehabilitasi Sosial/Jumlah Yang Dilayani Fakir Miskin Balita Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Komunitas Adat Terpencil Penyandang Cacaat Penyandang Tuna Netra Penyandang Tuna Rungu Penyandang Tuna Wicara Penyandang Tuna Wicara-Rungu Penyandand Tuna Daksa Penyandang Tuna Grahita Penyandang Cacat Jiwa Penyandang Cacat Ganda Tuna Susila Bekas Narapidana Pengidap HIV/AIDS Korban Penyalahgunaan NAPZA

Th 2011 198

Th 2012

Th 2013 106

32 126 27 13 8.156 6.687 32 142 558 -

60 141 38 2 11

35

8.843 75 173

36 3 32 4.876 3989 68 187 632 605

56 53 212 87 213 39 1 60 5 11

70

55

52 223 93 266 32 7 84

37 157 61 153 14 9 87

11

32

Sumber : Disnakertransos Kota Magelang,2013,

Disamping penyediaan fasilitas pelayanan dan rehabilitasi di panti-panti tersebut, dalam proses penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat.. Indikator terakhir dari Sasaran Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yaitu Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Dari 1.168 penyandang cacat fisik dan lanjut usia yang tidak potensial di Kota Magelang, 72 orang telah menerima jaminan sosial atau sebanyak 6.16% telah menerima jaminan sosial. Dengan demikian nilai capaian kinerja dari penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2013 adalah sebesar 6,16 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 93,84% penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial belum memperoleh Jaminan sosial.


BAB III -

121

13. Terwujudnya peningkatan pembinaan eks penyandang penyakit s osial

Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses Langkah pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada dasarnya menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, pelayanan sosial personal dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebijakan nasional pembangunan kesejahteraan sosial, fungsi kesejahteraan sosial adalah pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada PMKS diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan fungsi sosial anak, keluarga dan komunitas agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dapat diperoleh atau ditingkatkan. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 94,38% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : NO


1

Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase (%)korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama selama masa tanggap darurat Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi menggunakan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

2

3

4

5

Sa tu an

Tahun 2012

Tahun 2013

%

Targe t 6,15%

Realis asi 4,55% 4,55%


Targe t 8.45%

Realis asi 8,45%


%

6,15%

2,16%

41,98%

8.45%

8,45%

100%

%

20%

20%

100%

40%

31%

78%

%

---

---

---

0.5%

0.5%

100%

%

---

---

---

---

---

---

Berdasarkan realisasi kegiatan bidang sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, dari 6.530 PMKS yang ada di di Kota Magelang pada tahun 2013, terdapat sejumlah PMKS yang tertangani sebanyak 1900 orang, dengan perincian 249 orang tertangani melalui Anggaran APBD Propinsi sedangkan sebanyak 1.651 orang tertangani melalui anggaran APBD Kota Magelang Tahun 2013. Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial di Tahun 2013 adalah sebanyak 187 orang mendapatkan bantuan sosial dari anggaran APBD Propinsi dengan perincian PGOT sebanyak 20 orang, Anak Nakal sebanyak 25 orang dan Wanita Rawan Sosial sebanyak 50 masing-masing sebesar sebe sar 1 juta rupiah dan 2 KUBE (20 orang) mendapatkan bantuan 15 juta serta 72 orang lansia mendapatkan mendapatkan bantuan bantuan 200 ribu selama 12 bulan. Sedangkan Sedangkan dari anggaran APBD Kota Magelang yang terdiri dari 319 orang mendapatkan dana bantuan sosial sebesar masing-masing Rp.750.000, 42 orang Penyandang cacat mendapatkan bantuan uang 1 juta, 14 orang penyandang cacat mendapatkan alat bantu, 26 orang veteran mendapatkan tali asih masing-masing 1 juta rupiah. Selama Tahun Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

122

2013 telah diberikan bantuan uang terhadap 129 orang terlantar yang kehabisan bekal di Kota Magelang.

Dalam penanganan terhadap PMKS baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitatif semestinya ke depannya dilaksanakan secara lebih profesional dan tepat sasaran. Masyarakat beserta organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilibatkan secara penuh dalam proses penanganan ini melalui wadah suatu jaringan kemitraan sosial. Solidaritas Sol idaritas dan kesetiakwanan sosial juga digalang melalui kemitraan dengan dunia usaha yang dipandang telah mampu melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan cara memberi insentif yang memadai bagi mereka yang telah berhasil mengentaskan PMKS ke tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Terkait dengan Indikator Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya,. Dari data yang diperoleh dari Disnakertransos, pada tahun 2013 terdapat 129 KUBE yang memperoleh program pemberdayaan sosial dan 572 orang yang memperoleh dari kelompok sosial ekonomi sejenis. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2013 untuk menangani permasalahan PMKS di Kota Magelang diantaranya: 1). Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 2). Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraaan sosial; 3). Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 4). Pembinaan panti asuhan/ panti jompo; 5) Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapida, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya); 6). Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan terhadap penanganan permasalahan PMKS adalah dengan memperkuat dan mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi dari para pelaksana perlindungan kesejahteraan sosial. Kebersamaan antar komponen, yakni jajaran pemerintah, organisasi sosial dan LSM, kalangan dunia usaha, serta masyarakat pada umumnya belum tercipta dengan baik. Begitu pula keterpaduan langkah yang terbingkai dalam pemecahan masalah PMKS sehingga dapat terkonstruksi secara koordinatif dan berkesinambungan. 14. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diukur melalui 7 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,92%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):


BAB III -

123

Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja

1 APK PAUD

Realisasi 2012 Target Realisasi % Capaian Kinerja 86%

64,43%

75%

2 20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA

97%

97%

100%

3 90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain

90%

90%

100%

4 65% anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan kegiatan TempatPenitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat

97%

97%

100%

5 50% anak usia 4-6 tahun tahun yang belum ter-layani pada programPAUD jalur formal mengikuti mengikuti program PAUD jalur non formal formal

97%

97%

100%

41,14%

46%

42,62%

104%

1:9

1 : 11

1 : 16

93%

6 Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak 7 Rasio jumlah guru dengan peserta didik PAUD (1:20)

64,43%

Sumber: Dinas Pendidikan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut: a. Angka Partisipasi Kasar PAUD APK PAUD pada tahun 2013 sebesar 64,43% jauh di bawah target tahun 2013 sebesar 86%. Besarnya deviasi capaian kinerja APK PAUD tersebut di atas disebabkan perbedaan usia dasar anak dalam penetapan target. Target APK PAUD yang ditetapkan dalam dokumen dokumen RPJMD 2010-2015 mendasarkan mendasarkan pada usia anak 3-6 tahun, sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Dari amanat tersebut tersirat bahwa pendidikan anak usia dini meliputi anak usia 0-6 tahun, bukan 3-6 tahun. Dengan demikian capaian kinerja APK PAUD Kota Magelang tahun 2013 sebesar 64,43% merupakan APK PAUD untuk usia 0-6 tahun. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD tersebut utamanya disebabkan rendahnya APK PAUD anak usia 0-2 tahun yaitu sebesar 23,24%, sedangkan apabila ditinjau dari APK PAUD anak usia 3-6 tahun sudah mencapai 89,17%. Dengan demikian karena target yang ditetapkan mendasarkan pada APK PAUD usia 3-6 tahun, maka capaian kinerjanya sudah terpenuhi sebesar 89,17% melampaui target 86%. b. 20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA Kinerja indikator 20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 97%. c. 90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain Kinerja indikator 90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain pada tahun 2013 mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 90%. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

124

d. 65% anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat Kinerja indikator 65% anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat pada tahun 2013 telah mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 97%. e. 50% anak usia 4-6 tahun yang belum ter-layani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal Kinerja indikator 50% anak usia 4-6 tahun yang belum ter-layani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal pada tahun 2013 telah mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 97%. f. Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak Sarana prasarana PAUD yang layak di Kota Magelang saat ini masih belum memadai, dari target 46% hanya tercapai 42,62%. Capaian indkator ini lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya sebesar 41,14%. Belum terpenuhinya target sarana PAUD layak disebabkan sebagian besar lembaga PAUD dikelola oleh swasta dan belum memiliki tempat tetap dan memadai. g. Rasio jumlah guru dengan peserta didik PAUD. Lembaga PAUD yang sebagian besar dimiliki dan dikelola swasta juga berdampak pada belum terpenuhinya rasio jumlah guru dengan peserta didik PAUD dengan capaian sebesar 1: 16, belum memenuhi target sebesar 1:11. Dibandingkan capaian tahun sebelumnya, capaian indikator ini juga lebih rendah karena pada tahun sebelumnya sudah mencapai 1:9. Disamping rasio guru dengan peserta didik PAUD yang belum memenuhi, kualifikasi dan kompetensi kompetensi pendidik dan tenaga pendidik PAUD juga belum memenuhi. Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp.173.040.000,00 dengan kegiatan: 1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 2. Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 5. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 6. Lomba semarak anak 7. Lomba bercerita / mendongeng guru TK 8. Pelatihan tenaga kependidikan PAUD Hambatan/ permasalahan: 1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUD disebabkan sebagian besar lembaga PAUD dikelola oleh swasta dan belum memiliki tempat yang layak dan memadai memadai 2. Masih kurangnya jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik PAUD. Tenaga pendidik PAUD sebagian masih berpendidikan SMA Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

125

3. Masih kurangnya lembaga PAUD yang melayani anak usia 0-2 tahun seperti Taman Penitipan Anak dan PAUD Sejenis (POS PAUD) 4. Belum terbentuknya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan anak usia dini 0-6 tahun dengan beberapa layanan dalam satu lembaga 5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua akan arti pentingnya pendidikan anak sejak usia dini, dan kurangnya pelaksanaan Parenting Educational bagi orang tua 6. Adanya anak usia 5-6 tahun yang diterima di jenjang sekolah dasar. Strategi/ Pemecahan: 1. Peningkatan sarana prasarana PAUD agar layak dan sesuai dengan standar/ ketentuan 2. Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kota Magelang melalui sosialisasi, bantuan rehab sekolah, bantuan permainan edukasi, bantuan tenaga PAUD dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga PAUD. Kegiatan yang selama ini didanai anggaran dari provinsi masih kurang memadai, sehingga perlu pendampingan anggaran dari Pemerintah Kota Magelang 3. Pembentukan lembaga PAUD Terpadu yang memberi layanan PAUD untuk anak usia 0 – 6 tahun yang terdiri dari TPA, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak, 4. Peningkatan pemerataan akses pelayanan PAUD melalui pembinaan PAUD, baik PAUD jalur formal seperti: Taman Kanak-kanak, Raodhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajad, sederajad, maupun PAUD jalur Non Formal seperti: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD atau bentuk lain yang sederajat serta jalur pendidikan informal seperti PAUD dalam keluarga atau PAUD yang diselenggarakan oleh lingkungan. 5. Dari sisi orang tua, perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap pendidikan anak sejak usia dini melalui pelaksanaan Parenting Educational bagi orang tua. 15. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar yang diukur melalui 57 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102,42%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar sebagai berikut: Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

1

APM SD/MI/Paket A

115,76%

116,90%

117,69%

101%

2

APM SMP/MTs/Paket B

121,65%

142,35%

114,69%

81%

3

APK SD/MI/Paket A

130,65%

133,9%

130,66%

98%

4

APK SMP/MTs/Paket B

154,68%

182,58% 182,58%

154,17%

84%


BAB III -

126

Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

5

Angka Rata-rata Lama Sekolah SD/MI

6

6

6

100%

6

Angka Rata-rata Lama Sekolah SMP/MTs

3

3

3

100%

7

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI

1,90

1,90

2,8

147%

8

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs

2,37

2,37

2,1

89%

9

Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah

0,098

0,096

1:184

100%

1 : 26

1 : 25

1 : 25

100%

1 : 32 : 01

1 : 32 : 01

1 : 15 : 01

82%

134,3%

134,5%

134,80%

100%

98%

98%

98%

100%

16 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

0,07%

0,07%

0,02%

171%

17 Angka lulus SD/ MI

100%

100%

100%

100%

18 Angka lulus SMP/MTs

97,5%

97,5%

99%

102%

19 Ruang kelas SD/MI sesuai standar

85%

85%

95%

112%

20 Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar

90%

90%

100%

111%

29 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

0,03%

0,02%

98,87%

100%

30 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

0,21%

0,20%

89,59%

100%

31 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100%

100%

100%

32 Jumlah peserta peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

100%

100%

100%

33 Di setiap setiap SMPdan SMPdan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minipmal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

100%

100%

100%

34 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

100%

100%

100%

35 Di setiap SD/MI tersedia tersedia 1 (satu) orang orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

100%

100%

100%

10 Rasio guru/ murid 11

Rasio guru/ murid per kelas rata-rata

12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 15 Angka Naik Kelas


BAB III -

127

Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

36 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap matas pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

100%

100%

100%

37 Di setiap SD/MI tersedia tersedia 2 (dua) orang orang guru guru yang memenuhi kualifikasi akademik akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

100%

100%

100%

38 Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

100%

100%

100%

39 Di setiap S MP/MTs MP/MTs tersedia tersedia guru guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

100%

100%

100%

40 Di setiap Kabupaten/Kotasemua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100%

100%

100%

41 Di setiap Kabupaten/Kotasemua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100%

100%

100%

42 Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memilki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memilki sertifikat pendidik

100%

100%

100%

43 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

100%

100%

100%

44 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

100%

100%

100%

45 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk ssetiap peserta didik.

100%

100%

100%

46 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup dengan perbandingan satu set untuk ssetiap peserta didik.

100%

100%

100%

47 Setiap SD/MI SD/MI menyediakan menyediakan satu set set peraga peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA

100%

100%

100%


BAB III -

128

Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

48 Setiap SD/MI memilki judulbuku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

100%

100%

100%

49 Setiap guru tetap bekerja bekerja 37,5 37,5 jam per minggu minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan

100%

100%

100%

50 Satuan pendidikan menyelenggarakan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

100%

100%

100%

Kelas I-II : 18 jam per minggu

100%

100%

100%

Kelas III : 24 jam per minggu

100%

100%

100%

Kelas IV-VI : 27 jam per minggu

100%

100%

100%

Kelas VII-IX : 27 jam per minggu

100%

100%

100%

51 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

100%

100%

100%

52 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP0 yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100%

100%

100%

53 Setiap guru mengembangkan mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

100%

100%

100%

54 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

100%

100%

100%

55 Setiap guru guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah setiap akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

100%

100%

100%

56 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas pPendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester

100%

100%

100%

100%

100%

100%

57 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) Sumber: Dinas Pendidikan

Dari 61 indikator Kinerja sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan dasar, 6 indikator kinerjanya mampu melampaui target, 50 indikator mampu memenuhi target, sedangkan 5 indikator lainnya belum memenuhi target. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

129

Lima indikator yang kinerjanya belum mampu memenuhi target diantaranya: APM SMP/MTs/Paket B, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Pendidikan yang Ditamatkan Ditamatkan SMP/MTs, SMP/MTs, dan Rasio Rasio guru/murid guru/murid per kelas kelas rata-rata. rata-rata. Tidak tercapainya target indikator yang terkait partisipasi pendidikan yaitu APM dan APK Pendidikan dasar di Kota Magelang disebabkan beberapa faktor, diantaranya terjadinya kecenderungan penurunan prosentase anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan mengingat perhitungan APM dan APK pendidikan dasar di Kota Magelang tidak memilah penduduk dari dalam maupun dari luar kota, maka tidak tercapainya target APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B juga disebabkan adanya penduduk Kota Magelang yang bersekolah di luar Kota Magelang, dan berkurangnya jumlah penduduk luar kota yang bersekolah di Kota Magelang karena semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dasar di sekitar Kota Magelang. Sedangkan tidak tercapainya target Rasio guru/ murid per kelas rata-rata r ata-rata disebabkan disebabkan kurangnya tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar, karena dari total 707 PNS yang pensiun pada tahun tahun 2013 didominasi didominasi tenaga tenaga pendidik di tingkat SD. Mutu pendidikan dasar Kota Magelang sangat baik, diindikasikan dengan SMPN 1 Kota Magelang yang berhasil meraih prestasi membanggakan meraih peringkat 1 Jawa Tengah dan peringkat 3 tingkat Nasional pada ujian nasional tahun ajaran 2011-2012. Pada pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2012-2013, SMPN 1 kembali berhasil meraih peringkat 1 Jawa Tengah, bahkan meningkat prestasinya karena mampu meraih peringkat 1 Nasional. Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pendidikan Dasar melalui Program Wajib Belajar dengan anggaran sebesar Rp.9.754.701.000,00, dengan kegiatan: 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3. Pengadaan perlengkapan sekolah 4. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 5. Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah 6. Penyediaan subsidi bantuan sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD dan SMP 7. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 8. Tes pengendali mutu SMP 9. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK) 10. Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) Hambatan/ permasalahan: 1. Belum merata dan kurangnya tenaga pendidik sebagai akibat banyaknya tenaga pendidik PNS yang memasuki masa purna tugas, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar. 2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan


BAB III -

130

3. Kurangnya tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga administrasi sehingga menyebabkan sebagian tenaga pendidik merangkap sebagai tenaga administrasi. 4. Masih kurangnya jumlah ruang kelas 5. Dampak dari dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentang Pembubaran RSBI 6. Pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena menekankan pembelajaran tematik terpadu memerlukan kesiapan, khususnya bagi tenaga pendidik. 7. Lemahnya data dan sistem informasi pendidikan, diantaranya data pendidikan belum memilah asal siswa dari dalam dan luar kota. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan program dan alokasi anggaran untuk implementasi program-program pembangunan pendidikan 8. Kualitas sekolah masih belum merata. Kesenjangan antar sekolah negeri masih dirasakan dan muncul dalam bentuk sekolah favorit dan bukan favorit. Selain itu kesenjangan antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan, serta kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Strategi/ Pemecahan: 1. Perekrutan tenaga pendidik secara internal, penataan kembali tenaga pendidik dan dibukanya kembali penerimaan PNS tenaga pendidik khususnya tingkat dasar 2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Dasar 3. Penambahan tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga administrasi 4. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Magelang, 5. Upaya terpadu untuk mempertahankan mutu pendidikan eks sekolah RSBI sebagai akibat dari dihapuskannya RSBI, 6. Penyiapan tenaga pendidik dan sarana prasarana dalam penerapan kurikulum 2013 yang menekankan menekankan pada pada pembelajaran pembelajaran tematik tematik terpadu. 7. Pembenahan data dan system informasi pendidikan 8. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan dasar pada sekolah umum, sekolah kejuruan baik pada sekolah negeri maupun swasta. 16. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan pendidikan menengah

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah yang diukur melalui 14 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 109,39%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah sebagai berikut:


BAB III -

131

Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

1

APK SMA/SMK/MA

108,85%

108,85%

186,78%

172%

2

APM SMA/SMK/MA

80,65%

80,65%

82,83%

166%

3

Angka Rata-rata Lama Sekolah SMA/SMK/MA

3

3

3

100%

4

Angka pendidikan yang ditamatkan

3,45

3,45

3,62

105%

5

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

88,50%

88,50%

89%

100%

6

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah

100%

100%

1 : 245

100%

7

Rasio Guru terhadap murid

1:10

1:10

1:11

101%

8

Rasio Guru per murid per kelas rata-rata

1:10:31

1:10:31

1:11:31

101%

9

Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

87.564

87.564

88.676

101%

10

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA

75%

75%

181% 181%

241%

11

Rasio SMK : SMA = 70 : 30

60 : 40

60 : 40

61 : 39

102%

12

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99%

99%

99%

100%

13

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

0,60%

0,60%

0,30%

157%

75%

75%

100%

133%

14 Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar Sumber: Dinas Pendidikan

Dari 14 indikator pada sasaran ini, sebagian besar yaitu 10 indikator kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 4 indikator lainnya mampu memenuhi target yang ditetapkan. Mutu pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kota Magelang cukup baik, diindikasikan dari prestasi yang berhasil diraih sekolah menengah di Kota Magelang dalam pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011-2012, yaitu: 1. SMAN 1 Kota Magelang Peringkat 1 Jawa Tengah (dalam mata pelajaran IPS) 2. SMKN 2 Kota Magelang Peringkat Pering kat 1 Jawa Tengah (Sekolah Negeri) 3. SMKN 1 Kota Magelang Peringkat 9 Jawa Tengah (Sekolah Negeri) 4. SMK Kesdam Kota Magelang Peringkat 2 Jawa Tengah (Sekolah Negeri dan Swasta) Sedangkan prestasi yang berhasil diraih dalam pelaksanaan UN Tahun 2012/2013 adalah: 1. SMAN 1 Kota Magelang peringkat 1 Jawa Tengah 2. SMPN 2 Kota Magelang peringkat 5 Jawa Tengah. Mutu pendidikan menengah di Kota Magelang yang cukup tinggi banyak menarik warga sekitar Kota Magelang untuk menyekolahkan anaknya di Kota Magelang, diindikasikan dari tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah yang mencapai 186,78% jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 108,8%, begitu pula dengan Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai 133,57%, jauh melampaui target 80,63%.


BAB III -

132

Untuk mencapai sasaran peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah melalui Program Pendidikan Menengah dengan anggaran sebesar Rp.5.825.526.000,00, dengan kegiatan: 1. Penambahan ruang kelas sekolah 2. Pembangunan laboraturium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 3. Pembangunan perpustakaan sekolah 4. Pengadaan perlengkapan sekolah 5. Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah 6. Rehabilitasi sedang / berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker 7. Olimpiade olah raga siswa nasional dan festival seni 8. Penyediaan sarana pendidikan SMA/SMK (DAK) Hambatan/ permasalahan: 1. Belum meratanya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasidankompetensi sesuai standar yang ditetapkan 2. Kurangnya tenaga administrasi sehingga menyebabkan sebagian tenaga pendidik juga merangkap merangkap sebagai tenaga administrasi. administrasi. 3. Kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja 4. Dampak dari pembubaran RSBI sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran RSBI 5. Pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, memerlukan kesiapan, khususnya bagi tenaga pendidik. 6. Lemahnya data dan sistem informasi pendidikan yang berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan program dan alokasi anggaran untuk implementasi program-program pembangunan pendidikan 7. Belum meratanya kualitas sekolah. Masih terjadinya kesenjangan antar sekolah negeri, antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan, serta kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Strategi/ pemecahan: 1. Peningkatan kualifikasidankompetensi tenaga pendidik sesuai standar yang ditetapkan 2. Penambahan tenaga administrasi untuk meningkatkan tertib administrasi sekolah dan mendukung kelancaran proses balajar mengajar 3. Penguatan kemampuan sekolah untuk mempertahankan mutu pendidikan khususnya pada sekolah eks-RSBI 4. Penyiapan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan dalam penerapaan kurikulum baru 2013. 5. Peningkatan data dan system informasi pendidikan sebagai dasar petimbangan perumusan kebijakan serta peningkatan ketepatan penyusunan program kegiatan. 6. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah negeri, antara sekolah umum dan kejuruan serta antara seklah negeri dengan sekolah swasta. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

133

17. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Inf ormal

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal yang diukur melalui 10 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,06%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal sebagai berikut: Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

95%

96%

98%

102%

4%

4%

1%

175%

Dasar

9

9

9

100%

Menengah

3

3

3

100%

a. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A

94%

95%

75%

79%

b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B

92%

93%

94%

101%

c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C

84%

86%

79%

92%

Usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan

54%

56%

51%

91%

Indikator Kinerja

NO

1

Angka Melek Huruf

2

Angka Buta Aksara usia > 45 tahun

3

Angka Rata-Rata lama sekolah

4

5

Tahun 2013

Realisasi 2012

Pendidikan Kesetaraan

Kursus 6

Persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup

6%

7%

3,5%

50%

7

Persentase Lembaga PNF terakreditasi C

1%

65%

30%

46%

8

Jumlah model layanan PNF unggulan

3%

4%

6,6%

165%

9

Persentase dukungan terhadap capaian APK Dikdas

2,60%

2,60%

2,00%

77%

10

Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/MI

1,78

1,78

1,9

107%

- SLTP/MTs

2,33

2,33

2,33

99%

- SLTA/SMK/MA

3,62

3,62

3,66

101,10%

Sumber: Dinas Pendidikan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : a. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf penduduk Kota Magelang pada tahun 2013 telah mencapai 98% melebihi target yang ditetapkan sebesar 96%. Prosentase Angka Melak Huruf ini juga meningkat meningkat apabila dibandingkan dibandingkan dengan dengan capaian capaian tahun 2012 2012 sebesar 95%. 95%. b. Angka Buta Aksara usia > 45 tahun Angka Buta Aksara usia > 45 penduduk Kota Magelang Magel ang pada tahun 2013 sebesar 1% jauh melampaui target sebesar 4%. Angka Buta Aksara penduduk Kota Magelang tahun 2013 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2012 sebesar 4%. c. Angka Rata-Rata lama sekolah Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

134

Angka rata-rata lama sekolah pendidikan dasar mampu memenuhi target 9 tahun, demikian pula dengan pendidikan menengah sebesar 3 tahun. Indikator ini tidak relevan dengan sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal, sehingga harus dikeluarkan dari pengukuran sasaran ini. d. Pendidikan Kesetaraan 1) Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket A Capaian indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket A pada tahun 2013 sebesar 75% di bawah target 95%, bahkan juga lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sudah mencapai 94%. 2) Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B Kinerja indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B pada tahun 2013 sebesar 94% melampaui target 93%. Capaian indikator ini lebih tinggi daripada capaian pada tahun sebelumnya sebesar 92%. 3) Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket C Capaian indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket C pada tahun 2013 sebesar 79% di bawah target 86%. Capaian indikator ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sudah mencapai 84%. e. Usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan Capaian indikator Usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan pada tahun 2013 masih di bawah target yaitu sebesar 51% dari target 56%, dan lebih rendah daripada capaian tahun 2012 sebesar 54%. f. Persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup. Kinerja indikator Persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup pada tahun 2013 tergolong rendah karena dari target 7% baru tercapai 3,5%. Capaian indikator ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang telah mencapai 6%. Program Kecakapan Hidup diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi penganggur dan pemuda yang ada di Kota Magelang untuk mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi sarana agar dapat berusaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan lingkungannya. Pengetahuan dan ketrampilan merupakan modal dasar bagi para penganggur agar dapat meningkatkan daya saingnya di dunia kerja yang semakin kompetitif. Pelaksanaan pendidikan Kecakapan hidup di Kota Magelang pada jalur pendidikan non formal diselenggarakan melalui: (a) Lembaga Kursus dan Pelatihan pendidikan non-formal; (b) Lembaga pelatihan Kerja (LPK), (c) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), (d) Desa Vokasi dan (e) Pendidikan Kecakapan Hidup yang dilaksanakan di beberapa SMK. Sementara pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang SD sampai dengan jenjang SLTA. Sebagai salah satu lembaga yang menangani pendidikan non formal, PKBM menangani Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, Program Kecakapan Hidup, Program Kelompok Bermain, dan Program PAUD. Di Kota Magelang terdapat 4 PKBM yaitu PKBM Upaya Terampil di Keluarahan Potrobangsan, PKBM Permata di Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

135

g.

h.

i.

j.

Kelurahan Kramat Selatan, PKBM Kuncup Mekar di Kelurahan Tidar Utara, dan PKBM di Lapas Kota Magelang. Selain PKBM, terdapat lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup di Kota Magelang, diantaranya adalah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebanyak 14 buah, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebanyak 26 buah. Persentase Lembaga PNF terakreditasi C Persentase Lembaga PNF terakreditasi C pada tahun 2013 sebesar 30% masih jauh dari target sebesar 65%. Namun demikian dibandingkan dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang hanya mencapai 1% telah mengalami peningkatan. Yang telah dilaksanakan selama ini berupa penilaian kinerja, dari total 27 Lembaga PNF, 9 diantaranya sudah dilaksanakan penilaian kinerja. Sedangkan lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi adalah BAN PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal) selama ini sudah mengajukan akreditasi, tetapi belum dilaksanakan visitasi penilaian oleh BAN PNF. Jumlah model layanan PNF unggulan Prosentase jumlah model layanan PNF unggulan pada tahun 2013 sebesar 6,6% melampaui target sebesar 4%. Capaian indikator ini lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya sebesar 3%. Persentase dukungan terhadap capaian APK Dikdas Persentase dukungan terhadap capaian APK Dikdas sebesar 2% di atas target sebesar 2,6%. Kinerja indikator ini pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebesar 2,6%. Angka pendidikan yang ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang pendidikan SD pada tahun 2013 sebesar 1,9 melampaui target 1,78% dan juga lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya sebesar 1,78% Pada jenjang SLTP/MTs, angka pendidikan yang ditamatkan sebesar 2,3 terpaut sedikit di bawah target 2,33 dan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,33. Demikian pula dengan capaian angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SLTA/SMK/MA juga lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,6 sedikit di bawah target 3,62, dan juga lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,62. Indikator ini tidak relevan dengan sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal, sehingga seharusnya dikeluarkan dari pengukuran sasaran ini.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal melalui , melalui: 1. Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp.139.432.000,00, dengan kegiatan: a. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan b. Pengembangan pendidikan keaksaraan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

136

c. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup d. Pelaksanaan Pra-UN paket C 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan anggaran Rp.266.000.000,00, dengan kegiatan: a. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Paket A setara SD b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Paket B setara SMP Hambatan/ permasalahan: 1. Kurangnya minat belajar khususnya bagi warga belajar keaksaraan fungsional usia di atas 44 tahun; 2. Pelaksanaan program pendidikan keaksaraan yang kurang mendapatkan pembinaan tindak lanjut, melahirkan peserta belajar yang cenderung buta aksara kembali; 3. Masih terdapat masyarakat yang buta aksara karena belum terjangkau (terlayani) oleh program pendidikan manapun, seperti anak jalanan, pengemis, dan pemulung usia 15-24 tahun; 4. Belum efektifnya koordinasi integratif pelayanan garapan keaksaraan pada usia muda; 5. Masih terdapatnya pengangguran usia 15-44 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup 6. Sarana prasarana pendukung pendidikan non formal dan informal belum memadai; 7. Kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan non formal dan informal sangat beragam dan secara umum cenderung belum memadai; 8. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah sasaran; 9. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan keaksaraan cenderung kurang efektif sehingga pelaksanaan program pendidikan keaksaraan sering kurang mendapat perhatian. Strategi/ pemecahan: 1. Pengimplementasian metode pembelajaran yang aplikatif seperti calistung dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketrampilan usaha yang diminati ; 2. Meningkatkan akses pembelajaran bagi anak jalanan, pengemis, dan pemulung usia 15-24 tahun dengan menyediakan berbagai alternatif layanan keaksaraan fungsional antara lain melalui PKBM, organisasi masyarakat dan lain-lain. 3. Peningkatan koordinasi dan integrasi antara berbagai lembaga dan Dinas/ Instansi terkait dalam pelayanan garapan keaksaraan pada usia muda; 4. Meningkatkan akses bagi pengangguran usia 15-44 tahun memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup. 5. Peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan non formal dan informal baik oleh pemerintah maupun melalui partisispasi masyarakat; 6. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan non formal dan informal;


BAB III -

137

7. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan nonformal dan informal, dan disesuaikan dengan jumlah sasaran; 8. Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan non formal dan informal. 9. Optimalisasi PNFI dengan mengikut sertakan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, baik sebagai tutor, penyedia sarana, dan sebagainya. Program PNFI diintegrasikan dalam suatu PKBM, LPK, dan LKP. Melalui PKBM, LPK, dan LKP potensi masyarakat dikembangkan dan dioptimalkan melalui pendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan, keaksaraan fungsional berbasis kecakapan hidup (life skills), Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan pelatihan life skills berupa kursus-kursus keterampilan praktis. Pelayanan pendidikan semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kecakapan vokasi, akademik, personal dan sosial masyarakat. 18. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus yang diukur melalui 8 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,91%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus sebagai berikut: Indikator Kinerja

NO

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

1

Pendidikan Khusus Terakreditasi

35%

70%

75%

107%

2

Persentase APK Pendidikan Khusus

50%

90%

75%

83%

3

Angka Partisipasi Murni

100%

100%

65%

65%

4

Angka Naik Kelas

93%

94%

90%

96%

5

Angka Lulus Pendidikan Khusus

92%

92%

100%

109%

6

Kelas Sesuai Standar

65%

65%

70%

108%

7

Persentase Sarana Pendidikan Khusus Terakreditasi

65%

65%

70%

108%

12

12

12

100%

8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Sumber: Dinas Pendidikan

Dari 8 indikator kinerja utama sasaran pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan khusus, 4 diantaranya mampu melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator mampu mencapai target, sedangkan 3 indikator lainnya belum memenuhi target yang ditetapkan. Empat indikator yang kinerjanya melampaui target yaitu pendidikan khusus terakreditasi, angka lulus pendidikan khusus, kelas sesuai standar, dan Persentase Sarana Pendidikan Khusus Terakreditasi. Sedangkan 3 indikator yang kinerjanya di bawah target adalah Presentase APK Pendidikan Khusus, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Naik Kelas. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

138

1. Pendidikan Khusus Terakreditasi Kinerja indikator pendidikan khusus terakreditasi terakreditasi pada tahun t ahun 2013 mencapai 75% lebih tinggi dari target 70%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya kinerja indikator ini telah meningkat signifikan. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kota Magelang memiliki memiliki 2 sekolah neger negeri yang menangani menangani pendidikan luar biasa yang terletak di Kecamatan Magelang Magelang Utara. Total jumlah siswa yang bersekolah di kedua Pendidikan Luar Biasa (PLB) tersebut berjumlah 263 siswa, terdiri dari siswa SDLB sebanyak 193 siswa, SMPLB sebanyak 42 siswa, dan SMLB sebanyak 28 siswa. Selain itu di Kota Magelang juga terdapat 1 sekolah berkebutuhan khusus yang dikelola swasta yaitu Sekolah Khusus Autisme Bina Anggita yang terletak di Kelurahan Potrobangsan yang berdiri pada tanggal 15 Juli 2002. Sekolah tersebut mengkhususkan bagi anak-anak usia dini dengan gejala lambat atau tidak bisa bicara, hiperaktif, interaksi sosial kurang, suka menjerit atau menangis tanpa sebab, tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. 2. Persentase APK Pendidikan Khusus Capaian kinerja indikator APK Pendidikan Khusus pada tahun 2013 masih di bawah target 90% yaitu baru tercapai 75%. Namun demikian capaian indicator ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50%. Tidak tercapainya target indikator ini disebankan antara lain karena masih adanya sebagian orang tua yang malu karena mempunyai anak berkebutuhan berkebutu han khusus dengan menyembunyikannya dan tidak menyekolahkan anak tersebut. 3. Angka Partisipasi Murni Dari target 100% pada tahun 2013, capaian APM pendidikan khusus hanya tercapai 65%. Capaian indikator ini lebih rendah daripada capaian tahun sebelumnya yang sudah mencapai 100%. 4. Angka Naik Kelas Angka Naik Kelas pendidikan khusus pada tahun 2013 sebesar 90%, di bawah target 94%. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian indikator ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang telah mencapai 93%. 5. Angka Lulus Pendidikan Khusus Angka lulus pendidikan khusus pada tahun 2013 sebesar 100% melampaui target sebesar 92%, dan juga lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 92%. 6. Kelas Sesuai Standar Prosentase kelas sesuai standar pada tahun 2013 telah mencapai 70%, melampaui target 65%. Capaian indikator ini juga lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya sebesar 65%.


BAB III -

139

7. Persentase Sarana Pendidikan Khusus Terakreditasi Capaian indikator Persentase Sarana Pendidikan Khusus Terakreditasi pada tahun 2013 telah mencapai 70% melampaui target sebesar 65% dan juga lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 65%. 8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada pendidikan khusus mampu memenuhi target sebesar 12, dan juga sama dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus melalui: 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan 2 kegiatan yaitu: Penyediaan subsidi bantuan sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren pesantr en salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD dan SMP dan Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK) 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 3 kegiatan yaitu: Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah, Pengadaan imbal bagi sekolah (bantuan keuangan provinsi), dan Manajemen pengelolaan bantuan oprasional sekolah. Hambatan/ permasalahan: 1. Masih kurang memadainya sarana prasarana pendidikan khusus, khususnya pada lembaga swasta. 2. Masih terdapatnya anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan kesempatan belajar pada pendidikan khusus karena disembunyikan orang tuanya malu mempunyai anak berkebutuhan khusus. 3. Belum meratanya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus 4. Masih kurangnya ketrampilan dan penghargaan hasil karya anak berkebutuhan khusus Strategi/ pemecahan: 1. Peningkatan sarana prasarana pendidikan khusus, khususnya pada lembaga swasta 2. Penyadaran terhadap orang tua akan pentingnya pendidikan dan hak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan. 3. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus. 4. Peningkatan ketrampilan tenaga pendidik dan fasilitasi hasil karya anak berkebutuhan khusus. 19. Terwujudnya peningkatan kinerja pendidik pendidik dan tenaga kependidikan

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur melalui 7 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 106,80%.


BAB III -

140

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

85%

90%

90%

100%

2

Pendidik yang berkualifikasi dan prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi

75%

100%

100%

100%

3

a. Persentase pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

55%

55%

50%

91%

4

b. Prosentase pada satuan Pendidikan SD/SDLB/MI

92%

92%

80%

87%

5

c. Prosentase pada satuan Pendidikan SMP/SMPLB/MTs

100%

100%

95%

95%

6

d. Prosentase pada satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK

100%

100%

96%

96%

50%

50%

90%

180%

7 e. Prosentase pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C Sumber: Dinas Pendidikan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 85%. 2. Pendidik yang berkualifikasi dan prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi Capaian indikator Pendidik yang berkualifikasi dan prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi pada tahun 2013 memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja indikator ini lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya sebesar 75%. 3. Persentase pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase pendidik yang berkualifikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2013 sebesar 50%, masih di bawah target 55%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 55%. 4. Prosentase pada satuan Pendidikan SD/SDLB/MI Capaian prosentase pendidik yang berkualifikasi pada satuan Pendidikan SD/SDLB/MI pada tahun 2013 sebesar 80%, masih di bawah target 92%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 92%. 5. Prosentase pada satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK Capaian prosentase pendidik yang berkualifikasi pada satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK pada tahun 2013 sebesar 96%, masih di bawah target 100%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%. 6. Prosentase pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C Kinerja indikator prosentase pendidik yang berkualifikasi pada satuan Pendidikan Kesetaraan A, B dan C pada tahun 2013 sebesar 90%, melampaui target 50%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 50%.


BAB III -

141

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan Kepend idikan kependidikan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga dengan anggaran sebesar Rp.791.555.000,00, dengan kegiatan: 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 3. Pendidikan lanjut bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 4. Manajemen berbasis sekolah (MBS) 5. Pembinaan MGMP SMP 6. Pembinaan MGMP SMA 7. Pembinaan MGMD SMK 8. Pembinaan KKPS 9. Pelatihan pembina olimpiade SAINS 10. Workshop manajemen perencanaan terpadu 11. Seleksi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah 12. Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal 13. Pengembangan profesi pendidik formal Hambatan/ permasalahan: 1. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. 2. Terbatasnya jumlah guru yang menguasai mata pelajaran matematika, sains, dan sejarah (mata pelajaran utama dalam kurikulum). Hasil tes Uji Kompetensi Guru jenjang TK, TK, SD, SMP, SMA SMA menunjukkan menunjukkan bahwa angka penguasaan penguasaan mata mata pelajaran pelajaran hanya 57%. 3. Masih kurangnya tenaga pendukung pendidikan yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya seperti tenaga laboran, pustakawan, instruktur dan profesi-profesi lain pendukung pendukung pendidikan pendidikan Strategi/ pemecahan: 1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar minimal yang dipersyaratkan yaitu D-4/ S-1, 2. Peningkatan penguasaan mata pelajaran,kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan, 3. Peningkatan kompetensi dan perekrutan tenaga laboran, pustakawan, instruktur dan profesi-profesi lain pendukung pendidikan sesuai standar yang dipersyaratkan. 20. Terwujudnya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan.

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatantata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikanyang diukur melalui 4 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 112,10%.


BAB III -

142

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatantata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

7

8

8

100%

1

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

2

Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik

45%

45%

60%

133% 133%

3

Prosentase SD/MI dan prosentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

93%

93%

100%

108%

Prosentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik Sumber: Dinas Pendidikan

93%

93%

100%

108%

4

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO telah diterapkan pada 8 lembaga pendidikan di Kota Magelang, sesuai dengan target yang ditetapkan, atau tercapai 100%. Kedelapan lembaga pendidikan yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 adalah: SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1,SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, dan SMKN 3. Bibandingkan dengan tahun 2012, terjadi peningkatan jumlah lembaga yang menerapkan SMM ISO, dari 7 lembaga meningkat menjadi 8 lembaga. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO merupakan salah satu indikator yang dipersyaratkan dipersyaratkan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan Permenpan Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam SMM ISO terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan sebagai evaluasi kendali mutu agar tercapai peningkatan tata kelola dan akuntabilitas. Sertifikat ISO 9001:2008 merupakan pengakuan internasional terhadap sistem manajemen mutu (quality management system) suatu organisasi, juga merupakan pengakuan bahwa suatu organisasi telah menerapkan SMM ISO 9001:2008. Dengan penerapan ISO 9001:2008 setiap proses senantiasa dilakukan dengan perencanaan yang matang, implementasi yang terukur dengan jelas, dilakukan evaluasi dan analisis data yang akurat serta tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring pelaksanaannya agar benar-benar bisa menuntaskan masalah yang terjadi di sekolah. b. Prosentase lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik Prosentase lembaga PAUD yang memiliki tatakelola dan citra yang baik pada tahun 2013 telah mencapai 60%, lebih tinggi dari target 45%, dan juga lebih tinggi daripada capaian tahun 2012 yang baru mencapai 45%. Untuk meningkatkan tatakelola dan citra yang baik, ke depan pemerintah direncanakan akan mengeluarkan kebijakan penyelenggara PAUD haruslah berupa yayasan, bukan lembaga. lembaga. Selain itu, pemerintah direncanakan direncanakan akan mendirikan mendirikan 60 buah PAUD Negeri Terpadu di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah, dimulai Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

143

dengan pendirian 1 buah PAUD di masing-masing kabupaten/ kabupate n/ kota pada tahun 2013. Namun demikian mengingat keterbatasan lahan, Kota Magelang pada tahun 2013 belum dapat merealisasikan pendirian PAUD Negeri terpadu tersebut. c. Prosentase SD/MI dan prosentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Prosentase SD/MI dan prosentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah tercapai 100% melampaui dari target 93%. Capaian kinerja ini juga meningkat lebih baik daripada capaian kinerja tahun 2012 sebesar 93%. d. Prosentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik Prosentase SMA/SMK/MA menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik telah tercapai 100% melampaui target 93%. Capaian kinerja ini juga meningkat, lebih baik daripada capaian kinerja tahun 2012 sebesar 93%. Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan melalui 3 Program yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.9.914.816.000,00. Manajemen Pelayanan Pendidika n 1. Program dengan anggaran Rp.7.742.702.000,00 dengan kegiatan:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

Pembinaan dewan pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan siswa baru Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah Pengadaan imbal bagi sekolah (bantuan keuangan provinsi) Sosialisasi dan Monitoring evaluasi DAK pendidikan (DAK) Sidak pelajar Melaksanakan asistensi APBS Manajemen dan administrasi keuangan sekolah Pendataan dan penyusunan RK SM / SD / TK Pengadaan kartu osis Manajemen pengelolaan ICT center Penyusunan buku selayang pandang Pelaksanaan jarkur sekolah Pemilaiam kinerja kepala sekolah Pemilihan guru berprestasi Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan Manajemen pendataan pendidikan Penyusutan kalender pendidikan Manajemen pengelolaan bantuan oprasional sekolah

2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran Rp.784.730.000,00 dengan kegiatan: Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

144

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Lomba cerdas cermat SD Lomba mapel SD/SMP Lomba mapel agama islam SD Seleksi olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP Seleksi siswa berprestasi SMP Lomba gugus SD LCC dokter kecil Lomba sekolah sehat SD/SMP Lomba mengarang Bhs.Indonesia SMP Lomba pidato Bhs.Inggris SMP penilaian standarisasi/WWM SMP Pelaksanaan Pra-US SD Pelaksanaan Pra-UN SMP Pelaksanaan US dan UN SMP Lomba cerdas cermat SMP Pelaksanaan UASBN/UN Olimpiade olahraga dan seni siswa nasioal SD,MP,SLB

3. Program

Peningkatan Mutu Pendidikan Rp.1.387.384.000,00 dengan kegiatan:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Menengah

dengan

anggaran

Penyediaan subsidi bantuan sekolah (SBS) untuk SMA/MA/SMK Penilaian standarisasi / WWM SMA/SMK Lomba sekolah sehat SMA/SMKA Lomba kompetensi siswa SMK Lomba mata pelajaran SMA Lomba debat bahasa Lomba iptek siswa SMA Lomba prestasi dan kreativitas siswa SMA Olimpiade Astronomi SMA/MA Lomba mata diklat siswa SMK Lomba Bhs.jawa SMA/SMK Pelaksanaan Pra-UN SMA/SMK Pelaksanaan US & UN SMA/SMK Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK Olimpiade SAINS terapan SMK Lomba karya ilmiah remaja SMA/SMK

Hambatan/ permasalahan: 1. Mahalnya biaya yang diperlukan baik untuk memperoleh sertifikasi SMM ISO maupun untuk manajemen review atau gugus kendali mutu yang dilaksanakan setiap tahunnya. 2. Belum semua sekolah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 3. Masih banyaknya lembaga PAUD yang belum memiliki tata kelola dan citra yang baik


BAB III -

145

Strategi/ pemecahan: 1. Fasilitasi pemerintah Kota Magelang bagi sekolah-sekolah untuk proses sertifikasi dan manajemen review atau gugus kendali mutu yang dilaksanakan setiap tahunnya. 2. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menerapkan SMM ISO, sedangkan lembaga yang telah menerapkan SMM ISO harus tetap mempertahankan standarisasi penerapan SMM ISO. Dengan penerapan SMM ISO, maka sekolah akan mencapai kinerja yang lebih baik karena melaksanakan Standar Operating Prosedur (SOP). 3. Peningkatan lembaga PAUD agar memiliki tata kelola dan citra yang baik. 21. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan

Capaian kinerja sasaran peningkatan minat baca masyarakat yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,80%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan minat baca masyarakat sebagai berikut: Indikator Kinerja

NO

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

1

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

36.870

37.039

39.875

108%

2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

67.693

54.834

62.012

113%

3

Jumlah Perpustakaan

230

230

245

107%

- Perpustakaan Sekolah

211

211

226

100%

- Perpustakaan Kelurahan

17

17

17

100%

- Desa Buku

1

1

1

100%

1

1

1

100%

- Perpustakaan Kota Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Koleksi buku perpustakaan daerah Kota Magelang pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 3.005 buku dari 36.870 buku pada tahun 2012 bertambah menjadi 39.875 buku yang terdiri dari 28.274 judul. Banyaknya koleksi buku perpustakaan daerah Kota Magelang pada tahun 2013 telah melampaui dari target yang ditetapkan ditetapkan sebanyak sebanyak 37.039 buku. buku. b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2013 mencapai 62.012 pengunjung, melampaui target 54.834 pengunjung. Walaupun telah mencapai target, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan jumlah pengunjung pada tahun 2012 yang telah mencapai 67.693 orang. Perpustakaan daerah Kota Magelang tidak hanya melayani penduduk Kota Magelang saja, tetapi juga penduduk Kabuaten Kota Magelang.


BAB III -

146

c. Jumlah Perpustakaan Jumlah perpustakaan di Kota Magelang pada tahun 2013 sebanyak 245 buah, terdiri dari perpustakaan sekolah sejumlah 226 buah, perpustakaan kelurahan 17 buah, desa buku 1 buah, dan perpustakaan kota sebanyak 1 buah. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perpustakaan di Kota Magelang bertambah 15 buah perpustakaan sekolah. Untuk mencapai sasaran peningkatan minat baca masyarakat melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp. 86.600.000,00, dan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.463.000,00. Hambatan/ permasalahan:

1. Semakin menurunnya minat masyarakat mengunjungi Desa Buku 2. Kurangnya minat baca masyarakat sebagai akibat masih kurangnya budaya membaca masyarakat. 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/ instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah). Strategi/ pemecahan:

1. Revitalisasi peran Desa Buku agar eksistensinya bisa terus terjaga dengan baik 2. Optimalisasi berbagai sarana perpustakaan dan penyelenggaraan berbagai even untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan budaya baca masyarakat 3. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/ ionstansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah). 22. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,82%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatanwawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

1

Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa

2

Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan

3

Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan meningkat

4

Prosentase sekolah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan Sumber: Dinas Pendidikan

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

100%

100%

100%

100%

4,18

3,25

122%

7

7

7

100%

96%

96%

97%

101% 101%


BAB III -

147

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : a. Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa Seluruh sekolah di Kota Magelang telah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa sehingga capaian kinerjanya kiner janya 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%. Kurikulum Bahasa Jawa telah diajarkan di seluruh sekolah di Kota Magelang sebagai kurikulum muatan lokal. b. Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan pada tahun 2013 sebesar 3,25, lebih kecil dari target 4,18%. Hal ini berarti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan di Kota Magelang semakin menurun. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sejak digulirkan tahun 2000. Payung hukum kebijakan berupa Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Di bidang pendidikan, payung hukum kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan meningkat Kesetaraan gender dalam tataran pengambil kebijakan di bidang pendidikan juga telah menunjukkan perkembangan yang positif, diindikasikan dengan jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan di Kota Magelang pada tahun 2013 telah mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu 7 orang, sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 7 orang. d. Prosentase sekolah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan Kinerja indikator prosentase sekolah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan telah mencapai 97% melampaui target yang ditetapkan sebesar 96%. Dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 96%, capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan. Pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air dan peningkatan nasionalisme bagi siswa didik, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan ketahanan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai pengaruh asing dan globalisasi yang merusak. Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan melalui: 1. Kegiatan Pelatihan fasilitator dan peer group rintisan model pencegahan kekerasan gender yang termasuk dalam program Pendidikan Non Formal dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,00. 2. Kegiatan Pembinaan Nasionalisme dan Karakter bangsa melalui jalur pendidikan yang termasuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp.100.000.000,00 3. Kegiatan Lomba Mulok bahasa Jawa dan Bahasa Inggris SD dengan anggaran Rp.20.000.000,00, dan Kegiatan Pelatihan dan pendidikan Karakter Kebangsaan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

148

SMP dengan anggaran Rp.35.000.000,00 yang termasuk dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4. Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK yang termasuk dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp.307.927.000,00.

Hambatan/ permasalahan: 1. Kemampuan baca tulis perempuan lebih rendah daripada laki-laki 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan SMP 3. Proporsi guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun professional dan teknik sangat kecil dibandingkan guru laki-laki. 4. Semakin menurunnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta terjadinya degradasi moral sebagai akibat globalisasi dan pengaruh asing yang merusak. Strategi/ pemecahan: 1. Peningkatan kesadaran dan akses bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis 2. Meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya anak perempuan menempuh pendidikan yang lebih tinggi daripada SD 3. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan jumlah guru perempuan di seluruh jenjang pendidikan. pendidikan.

Meningkatkan nasionalisme, wawasan kebangsaan di kalangan pelajar dan pemuda untuk menangkal pengaruh globalisasi dan arus informasi yang merusak. 23. Terwujudnya peningkatan pembangunan daerah

kualitas

dan

partisipasi

generasi

muda

dalam


Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Prosentase

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

55.000.000

54.981.000

99,97%

10.000.000

10.000.000

100%

2. 3.

15.000.000

15.000.000

100%

30.000.000 397.500.000 105.500.000

29.981.000 371.641.000 93.662.000

99,94% 93,49% 88,78%

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi ttg kepemimpinan kepemimpinan pemuda Prog Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2. 3. 4.

Pendidikan & Pelatihan Dasar Kepemimpinan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemida

15.000.000 15.000.000 19.000.000

14.200.000 14.996.000 16.750.000

94,67% 99,97% 88,16%

5.

Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kal pemuda

15.000.000

15.000.000

100,00%

6. 7. 8. 9. 10.

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Linkungan Pelatihan pramuka penggalang SMP Pelatihan PMR SMP pelatihan pramuka penegak SMA Lomba tata Upacara dan PBB SMP

15.000.000 7.000.000 10.000.000 7.500.000 20.000.000

7.542.000 7.000.000 10.000.000 7.500.000 19.991.000

50,28% 100% 100% 100% 99,96% 99,96%

8.500.000

8.500.000

100%

11. Lomba pramuka penggalang SMP


BAB III -

149


Realisasi Belanja 106.500.000

Prosentase 96,82%

13. Lomba Tata Upacara dan PBB SMA/SMK

40.000.000

40.000.000

100%

14. Lomba pramuka penegak SMA/SMK Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

10.000.000

10.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

100%

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

20.000.000

20.000.000

100%

Program upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 1. Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 2. Pemberian Penyuluhan tentang bahaya merokok bagi masyarakat

37.000.000

37.000.000

100%

17.000.000

17.000.000

100%

20.000.000 509.500.000

20.000.000 483.622.000

100% 98,37%

Program/kegiatan

12. Lomba Paskibra SMA / SMK


Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini : Tahun 2013 = Rp 509.500.000,00 dengan penyerapan 98,37% b. Capaian Indikator Kinerja No

1 2 3

4

5 6

7

Indikator Sasaran

Tahun 2012 Target Realis asi Jumlah kegiatan kepemudaan 10 13 Jumlah organisasi pemuda 28 32 Tersedianya 5 program kepemudaan oleh 15 13 lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan, pendidikan Partisipasi pemuda dalam kegiatan 7 9 pembangunan, pemberdayaan KUPP KUPP masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun Angka pengangguran pemuda menurun 5 ----persen setiap tahun

1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan pemuda dikeluarkan d ikeluarkan secara resmi oleh pemerintah 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan pemuda disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat

Capaian Tahun 2013 Kinerja Target Realis 2012 asi 130% 13 20 114,29% 29 31 86,67% 15 16

Capaian Kinerja 2013 153,85% 106,90% 106,67%

128,57%

11,41 KUPP

10 KUPP

87,64%

---

12,12

9,06

125,25%

1

0

0%

1

1

100%

1

0

0%

1

1

100%

Capaian kinerja : Tahun 2013 = 111,47% Tahun 2012 = 76,59% Tahun 2011 = 100% -

Pada tahun 2013 Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda. Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang melaksanakan 4 program dengan 20 kegiatan


BAB III -

150

-

-

-

sebagaimana tabel diatas. Program/kegiatan yang terkait dengan pembangunan kepemudaan baik secara langsung maupun tidak langsung juga dilakukan oleh Bidang maupun SKPD yang lain seperti pada kegiatan pemilihan Duta Wisata, pengembangan seni budaya, pengembangan olahraga, pendidikan/pelatihan ketrampilan dan lain-lain. SKPD-SKPD selain Disporabudbar yang seringkali menjadi pendukung pengembangan potensi kepemudaan antara lain : Dinas Pendidikan, Disnakertransos, Diskoperindag, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpolinmas, BPMPKB dan Kantor Litbang Statistik serta utamanya adalah Kecamatan dan Kelurahan. Pemerintah Kota Magelang juga mendukung/bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dengan cara selalu berpartisipasi aktif dalam pengiriman peserta ke berbagai efent/program yang diselenggarakan di tingkat atas. Kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Kelompok Usaha Pemuda Pemula (KUPP) utamanya bersifat koordinasi antar anggota baik rutin maupun insidentil. OKP/KUPP juga terkadang menyelenggarakan efent-efent tertentu seperti Musyawarah Daerah (Musda), kegiatan-kegiatan sosial, seminar/lokakarya dan lain-lain. Jumlah OKP yang tercatat di Kota Magelang ada 47 OKP yang terdiri dari 21 OKP murni kelompok masyarakat pemuda, 10 OKP turunan Partai Politik, dan 16 Organisasi Kepelajaran dan Kemahasiswaan. Dari jumlah tersebut yang saat ini diketahui masih masi h aktif ada 31 OKP. Sedangkan dari 10 KUPP yang ada 9 diantaranya masih nampak aktif. Jumlah pemuda Kota Magelang sebanyak 28.632 orang atau 21,91% dari jumlah penduduk. Jumlah pemuda laki-laki 14.634 (51,11%) lebih banyak dari pada jumlah pemuda perempuan 13.998 (48,89%). Jumlah pemuda Kota Magelang yang sudah memiliki pekerjaan sebanyak 31,83% dari total pemuda, dengan profesi terbanyak sebagai karyawan swasta. Jumlah pemuda yang berwiraswasta sebanyak 4,65%. Jumlah pemuda yang masih menganggur sebanyak 9,06%. Jumlah pemuda yang masih berstatus pelajar/mahasiswa sebanyak 52,22%. Statistik pendidikan dan kepemudaan diwujudkan dalam bentuk Profil Pendidikan yang dikeluarkan olh Dinas Pendidikan dan Laporan Pemantauan Pemantauan Pembangunan Pembangunan Kepemudaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Permasalahan yang dihadapi - Tidak semua anggota OKP/KUPP berusia 16-30 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahkan disinyalir ada OKP yang hanya memiliki anggota diluar batas usia pemuda. Meskipun keseluruhan OKP tersebut memiliki orientasi dan tujuan yang sama yakni mendayagunakan potensi pemuda, namun seringkali menjadi masalah ketika pengiriman pemuda ke suatu efent. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

151

-

Banyak OKP/KUPP yang enggan memberikan informasi profilnya, sehingga berapa jumlah total total anggota yang tergabung tergabung dalam OKP dan KUPP belum dapat dihitung. dihitung.

d. Evaluasi dan rekomendasi - Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius yakni : 1) Penyiapan pemuda guna kompetisi di tingkat atas seperti : pemilihan pemuda pelopor, peserta Jambore Pemuda dan lain-lain yang bersifat prestasi. 2) Penyiapan kader-kader penggerak pembangunan dan pemeliharaan eksistensi OKP/KUPP. - Beberapa rekomendasi yang disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi : 1) Ditingkatkannya koordinasi dengan OKP/KUPP dan pemantauan/tinjauan lapangan yang lebih intensif; 2) Monitoring/pendataan OKP/KUPP aktif dan pasif yang dilanjutkan dengan pemutakhiran data; 3) Identifikasi masukan program/kegiatan yang dibutuhkan pemuda termasuk upaya memunculkan terobosan/inovasi baru; 4) Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang lebih tepat sasaran dan manfaat; 5) Koordinasi lebih intensif dengan SKPD lain, tim anggaran dan DPRD, guna keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan. - Pembangunan kepemudaan dikelompokkan menjadi dua hal penting yakni pembangunan mental spiritual dan pembangunan kemampuan/ketrampilan. Pembangunan mental spiritual dilakukan melalui pembinaan-pembinaan keimanan, kepemimpinan, kepeloporan dan partisipasi dalam pembangunan. Sedangkan pembangunan kemampuan/ketrampilan meliputi pendidikan/pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Disporabudpar bersama SKPD-SKPD terkait bekerjasama melaksanakan pembangunan kepemudaan sesuai bidang, tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Tabel 3.5 Permasalahan Bidang Kepemudaan di Kota Magelang No

1

Permasalahan Strategis

Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Pemuda sebagai Agen Perubahan, sosial kontrol, dan kekuatan moral. Pemuda sebagai pewaris kepemimpinan bangsa, calon pemimpin masa yang akan datang haruslah memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang baik, rasa bangga terhadap bangsa dan merasa ikut bertanggung jawab atas kemajuan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Perasaan tersebut disinyalir terus mengalami pengikisan, karena pengaruh situasi dan kondisi negara yang kurang mencerminkan keteladanan yang baik. Apatisme, hedonisme, egoisme, pragmatisme harus diblokir dengan semangat kesetiakawanan, kepedulian dan persatuan. Para pemuda harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan bersama-sama mempelopori pembangunan.


BAB III -

152

No

2

Permasalahan Strategis

Perilaku negatif pemuda

Usia pemuda merupakan periode pencarian jati diri, yakni usia yang yang sensitif dengan segala pengaruh baik positif maupun negatif. Jika pengaruh negatif lebih mudah merasuk dalam jiwa muda, yakni jiwa yang mudah marah, berontak, tidak puas dengan apa yang ada, maka muncullah perilaku-perilaku radikal/anarkis, vandalis, bahkan kriminalis. Selain itu banyak pula yang terjebak dengan aktivitas-aktivitas aktivitas-aktivitas menganiaya diri sendiri seperti narkoba, pergaulan bebas, tak beretika dan lain sebagainya. 3 Kesulitan Pemuda kurang memiliki bekal kemampuan yang memadai untuk lapangan kerja/ masuk ke dunia kerja. pengangguran Pemuda juga kurang mampu membaca peluang-peluang p eluang-peluang usaha yang sekiranya bisa diambil untuk berwirausaha. Informasi peluang usahapun belum cukup mencerminkan potensi usaha yang bisa dilakukan. Keberanian untuk berwirausaha harus dipupuk dan didukung dengan berbagai kemudahan baik dari sisi akses, permodalan, pemasaran dan pendampingan proses. Kebijakan pembekalan berusaha seharusnya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal (intra dan ekstra kurikuler) dasar hingga tinggi, maupun melalui jalur pendidikan informal (pelatihan dan kursus). 4 Kurangnya Daya kreasi dan inovasi merupakan elemen dasar tingginya daya kreasi teknologi. Keunggulan komparatif bangsa harus didukung dengan dan inovasi keunggulan kompetitif berupa kemampuan mengolah sumber daya pemuda alam (bahan baku) menjadi barang yang bernilai tambah jauh lebih tinggi. Tidak hanya di bidang iptek, daya kreasi dan inovasi juga dibutuhkan di semua bidang lain seperti : seni, sen i, budaya, olahraga, pariwisata, usaha ekonomi, bahkan bidang sosial politik dan lain-lain yang semua itu dapat mengharumkan nama Bangsa Bangsa Indonesia. Sumber : Disporabudpar

Tabel 3.6 Kendala dan Langkah Antisipasi Bidang Kepemudaan di Kota Magelang No

Kendala

Langkah yang dilakukan

1

Keberadaan sebagian Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Kelompok Usaha Pemuda Pemula (KUPP) tidak jelas. Kualitas kelembagaan dan peranserta OKP/ KUPP belum optimal. Bantuan peralatan sebagai bagian dari paket pelatihan kewirausahaan terkendala ketentuan hibah.

Penyusunan dan pemutakhiran database/profil kepemudaan yang didahului dengan identifikasi dan ceking lapangan.

2

3

Pembinaan, lokakarya.


BAB III -

153

No

4

5

Kendala

Pelibatan pemuda dalam kegiatan yang dilakukan belum menjangkau seluruh wilayah. Minat berorganisasi yang kurang.

6

Tidak tersedianya anggaran pengiriman pemuda di efent provinsi/pusat.

7

Keterbatasan personel/aparatur Bidang Kepemudaan.

Langkah yang dilakukan

Pembentukan jaringan OKP per wilayah dilanjutkan dengan adanya forum komunikasi secara periodik. Pembinaan kepemimpinan, kepeloporan ke peloporan dan fasilitasi. Pengiriman pemuda dibiayai dengan anggaran rutin (perkantoran) yang jumlahnya terbatas. Anggaran rutin juga digunakan untuk kegiatan lain yang jumlahnya juga relatif. Sehingga beberapa kegiatan pengiriman terpaksa tidak dapat terealisasi. Sebaiknya ada pos tersendiri agar dapat menjamin terealisasinya pengiriman pemuda. Pekerjaan-pekerjaan yang didahulukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menjadi keharusan (sesuai ketentuan administratif). Pekerjaan yang bersifat mendukung (namun juga penting) p enting) seringkali tidak sempat terjamah seperti : a. Database yang selalu di update dan dilengkapi; b. Tinjauan lapangan sebagai bentuk riil koordinasi, pembinaan, komunikasi dan informasi dengan pihak OKP dan KUPP; c. Evaluasi, analisa, data dan informasi dalam bentuk tertulis.


24. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu a. Program, kegiatan dan anggaran pendukung pencapaian sasaran Program/kegiatan

Prog Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga 1. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olah raga unggulan daerah 2. Pembibitan & Pembinaan Olahragawan Berbakat 3. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 4. Penyelenggaraan kompetisi olah raga 5. Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar . Mahasiswa dan Masyarakat 6. Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yg berdedikasi dan berprestasi 7. Pengembangan Olah Raga Rekreasi 8. Pembinaan olah raga yg berkembang di masyarakat 9. Kerjasama Peningkatan Olahragawan berbakat dan Berprestasi dengan lembaga instansi lainnya 10. POPDA SD 11. Liga bola basket SMP

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Prosentase

841.385.000

756.001.200

89,85%

14.813.000 34.333.000 97.167.000 46.957.000

14.813.000 33.122.500 88.443.600 46.656.500

100% 96,47% 91,02% 99,36%

52.324.000

51.632.425

98,68%

70.000.000 37.239.000 18.000.000

41.799.975 36.163.475 14.467.850

59,71% 97,11% 80,38%

68.388.000 84.348.000 16.489.000

66.828.850 73.306.750 16.488.550

97,72% 86,91% 100%


BAB III -

154

Program/kegiatan

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Liga sepak bola SMP POPDA SMP POPDA SMA/SMK Liga sepak bola SMA Liga Bola Basket SMA/SMK Pengiriman Kontingen tingkat Propinsi Seleksi Bela Diri Pelajar


Realisasi ProsenBelanja tase 14.944.975 99,99%

84.065.000 95.900.000 15.113.000 15.773.000 22.330.000 53.200.000

78.749.725 75.283.725 15.111.975 15.772.350 20.555.000 51.859.975

93,68% 78,50% 99,99% 100% 92,05% 97,48%


Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini : Tahun 2013 = Rp 841.385.000,00 dengan penyerapan 89,85% b. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Capaian Kinerja Realisasi 2012 --------43 252,94 %

Tahun 2013

Capaian Kinerja Target Realisasi 2013 168 168 100% 32 32 100% 21 23 110%

No

Indikator Sasaran

1 2 3

Jumlah klub olah raga Jumlah organisasi olah raga Jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan

----17

4 5

Jumlah gedung olah raga Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)

27 ---

27 ---

100% ---

28 ---

28 ---

100% ---

6 7

Lapangan olah raga Rasio Lapangan Olahraga dalam kondisi baik

235 0,87

235 0,87

1000% 100%

240 87%

210 86%

88% 99%

8

Terpilihnya juara kompetisi olahraga antar kelurahan

---

---

---

---

---

---

9

Terlaksananya kejuaraan tenis lapangan antar klub

1

1

100%

1 kali

2 kali

200%

10

Jumlah prestasi olah raga dalam even karesidenan

4 cabang

4 cabang

100%

124

124

100%

11

Jumlah prestasi olah raga dalam even propinsi

5 cabang

5 cabang

100%

10 besar

Pering kat 26

-60%

12

Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional

1 cabang

1 cabang

100%

37

30

81%

13

Jumlah atlet yang dikirim pada lomba tingkat provinsi

194

194

100%

194

194

100%

14

65 persen jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olahraga yang beragam diluar mata pelajaran olahraga di sekolah 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum

---

---

---

67,24

68

101%

---

---

---

75

75

100%

15

Target


BAB III -

155

16

70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik

---

---

---

70,08

70

100%

17

75 persen peralatan olahraga telah sesuai dengan cabang olahraga 15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota

---

---

---

80

80

100%

15

15

100%

15

15

100%

10 siswa per satuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) tingkat provinsi 20 Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah

---

---

---

2

2

100%

2

1

50%

2

2

100%

21

---

---

---

---

---

---

15

13

86,67 %

15

15

100%

60

80

133,33 %

60

60

100%

---

---

---

1

1

100%

---

---

---

1

1

100%

18 19

22

23

24

25

Berfungsinya BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) di Kabupaten/Kota 7 cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali 80 persen berfungsinya Komite Olahraga Nasional Daerah (KONIDA) tingkat Kabupaten/ Kota 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan olahraga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan olahraga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat


Capaian kinerja : Tahun 2013 = 96,27% Tahun 2012 = 109,46% Tahun 2011 = 64,89% - Jumlah klub, lapangan/gelanggang olahraga tersebut masih merupakan data lama, belum dilakukan pendataan kembali. - Kejuaraan tenis di tahun 2013 adalah tuan rumah Tenis Gubernur Cup dan Walikota Cup. - Prestasi olahraga menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam POPDA tingkat SLTA hanya berada di peringkat 26, SLTP 27 dan SD paling bawah yakni peringkat 36. Beberapa cabang olah raga yang berprestasi adalah 1) Taekwondo; 2) Pencak silat; 3) Wushu; 4) Tinju; 5) Bulu tangkis; Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

156

6) Bola basket; 7) Sepakbola; 8) Daoshu; 9) Renang; 10) Catur; 11) Atletik. - BAPOPSI Kota Magelang belum dibentuk, masih dalam kajian utamanya dalam hal pembiayaannya. Fungsi BAPOPSI yang dijalankan selama ini melalui koordinasi antar instansi. Berdasarkan UU no.3 th.2005, di Kota Magelang diimplementasikan pembagian kewenangan pembinaan olahraga adalah sebagai berikut : - Olahraga dalam rangka pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan; rekre asi dan masyarakat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; - Olahraga yang bersifat rekreasi - Olahraga untuk memacu prestasi oleh KONI. Dalam hal olahraga rekreasi, sering dilakukan kegiatan semisal jalan santai, gowes dan senam bersama baik yang bersifat rutin setiap hari minggu mingg u maupun yang bersifat insidential. c. Permasalahan yang dihadapi - Fasilitas olahraga yang ada belum standar nasional/internasional, sehingga ketika terjadi persaingan untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga kalah bersaing dengan daerah lain. - Pembangunan stadion madya terkendala anggaran, sehingga masih banyak yang belum bisa dimanfaatkan. - Dalam dua tahun terakhir, Pekan Olahraga antar Kelurahan (PORKEL) tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. - Prestasi olahraga terus mengalami penurunan. Sasaran terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu, kinerjanya diukur dengan menggunakan 25 indikator. Namun demikian, terdapat banyak indikator kinerja yang tidak dapat diukur disebabkan oleh : - Tidak tersedia datanya - Tidak jelas definisi operasionalnya. Selain itu terdapat pula indikator kinerja yang tidak tepat karena sebenarnya hanya merupakan data riil bukan kinerja (hasil kerja).


BAB III -

157

Misi Keenam : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman ketentraman masyarakat ketentraman masyarakat .

1. Terwujudnya peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Magelang yang hetrogen dan sarat dengan segala keanekaberagaman suku, ras, agama, adat istiadat maupun strata sosial sangat memungkinkan terjadinya segala bentuk masalah kerawanan sosial ataupun konflik, baik yang bersifat SARA/laten, SARA/laten, ataupun tak terkecuali ancaman-ancam ancaman-ancaman an dalam bentuk penyakit masyarakat, disamping kemungkinan lain yang ditimbulkan atas adanya masalah bencana alam. Dalam konteks kompleksitas tersebut peran pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Namun dalam mengemban amanat tersebut peran pemerintah tentunya tidak akan maksimal tanpa adanya peran dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Sehingga dalam hal ini kesadaran akan pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat masyar akat merupakan salah satu indikator utama. Berbagai upaya pemerintah Kota Magelang dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan diantaranya melalui pembentukan berbagai forum komunikasi yang melibatkan elemen tokoh pemuda, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Salah satu upaya tersebut melalui Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) yang merupakan wahana dialog untuk menumbuhkan kembali wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan jati diri bangsa, bangsa, serta meningkatka meningkatkann apresiasi nilai-nilai kebangsaan kebangsaan.. Adapun capaian kinerja indikator sasaran meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat Kota Magelang pada tahun 2013 sebesar 130,77% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2012 NO 1

2 3

Indikator Kinerja Utama Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Jumlah konflik bernuansa SARA Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional

Satuan

Tahun 2013

Realis asi 2

%Capaian Kinerja 100%

Tar get

Reali sasi

%Capaian Kinerja

Kali

Targ et 2

2

2

100%

Konflik ormas

0 12

0 14

100% 117%

0 13

0 25

100% 192%

Sumber : Badan Kesbangpolimas Kota Magelang, 2013


BAB III -

158

2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah

Salah satu indikator sasaran dari terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah di Kota Magelang adalah melalui forum dialog antar warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah. Dialog tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan pendidikan politik bagi warga masyarakat di Kota Magelang; menciptakan suasana aman, tertib, nyaman di Kota Magelang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah; menyamakan persepsi dalam implementasi peraturan-peraturan di bidang politik khususnya; disamping sebagai wahana untuk mempererat tali silaturahmi serta menjalin komunikasi antara forum pimpinan daerah dengan masyarakat dalam memantapkan semanagat persatuan dan kesatuan. Adapun capaian kinerja indikator terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah di Kota Magelang sebesar 100% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2012 NO


Satuan

1

Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah

Kali

Tar get ---

Realis asi ---

Tahun 2013

%Capaian Kinerja ---

Tar get

Reali sasi

%Capaian Kinerja

1

1

100%

Sumber : Badan Kesbangpolimas Kota Magelang, 2013 3. Terwujudnya peningkatan pembinaan politik daerah

Indikator dari sasaran terwujudnya peningkatan pembinaan politik di daerah melalui prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden, Legislatif, maupun pemilihan Kepala Daerah mengalami pergerakan yang fluktuatif. Angka partisipasi masyarakat dalam menggunanan hak suara tersebut sangatlah dipengaruhi oleh tingkat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elite politik dan para pemimpin di negeri ini, disamping faktor kesadaran dari individu warga untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya melalaui pemilihan umum. Adapun target prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden, Legislatif, maupun pemilihan Kepala Daerah di Kota Magelang pada tahun 2013 adalah sebesar 73.25% dengan capaian sebesar 66.7%. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 95,53% (sangat baik) dengan rincian sebgai berikut sebagai berikut: Tahun 2012

Tahun 2013

NO


Satuan

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

Tar get

Reali sasi

%Capaian Kinerja

1

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah) Tingkat pelanggaran dalam pemilu

%

---

---

---

73,3 5%

66,70 %

91%

---

---

---

0

0

100%

2



BAB III -

159

4. Terwujudnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, maupun Organisasi Kepemudaan bertujuan mempererat jalinan silaturahmi, komunikasi serta hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM, dan sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator dari sasaran terwujudnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP adalah jumlah ormas yang mengikuti kegiatan kegi atan wawasan kebangsaan di tingkat provinsi dan nasional. Adapun capaian kinerja dari indikator tersebut pada tahun 2013 sebesar 192% atau terdapat 25 ormas yang telah mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan baik di tingkat provinsi dan nasional, dari target yang direncanakan sebanyak 13 ormas. Capaian keikutsertaan ormas Kota Magelang dalam wawasan kebangsaan tersebut dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 14 menjadi 25 ormas. Capaian kinerja untuk indikator sasaran sebagai berikut: Tahun 2012 NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional

Tahun 2013

Satuan

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

ormas

12

14

116,67%

13

25

192%

Sumber : Badan Kesbangpolimas Kota Magelang, 2013 5. Terwujudnya masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama.

Sejauh ini kehidupan antar umat beragama di Kota Magelang dapat dikatakan sangat harmonis, hal tersebut tercermin dari tidak adanya konflik sara, selalu terjaganya sikap toleransi, menghormati dan saling menghargai antara beda pemeluk agama baik dalam aspek kehidupan bergama, bermasyarakat, berpolitik maupun dalam kepemerintahan. Hal tersebut tidak terlepas dari dikembangkannya sikap saling terbuka melalui sistem dialog baik antar sesama pemeluk agama, lintas agama maupun antara pemeluk agama dengan pemerintah. Indikator dari sasaran terwujudnya masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama adalah adanya frekuensi koordinasi forum umat beragama dan dialog antar umat agama. Capaian kinerja dari indikator tersebut sebesar 2 kali forum atau 67% dari target yang ditetapkan di tahun 2013. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 66,67% (cukup) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional

Tahun 2013

Satuan

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

Keg.

3

3

100%

3

2

67%



BAB III -

160

6. Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat

Kecenderungan individu ataupun sekelompok masyarakat untuk melakukan mencapai tujuan secepatnya tanpa banyak berusaha dan berkorban dalam arti mengikuti kaidah-kaidah, norma ataupun aturan akan menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan masyarakat dan jalannya pelaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain hal tersebut akan mengganggu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah yaitu ketertiban dan keamanan. Suasana ketidakamanan dan ketidaktertiban akan berpotensi melahirkan berbagai penyakit masyarakat seperti, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, premanisme, dan sebagainya. Sejauh ini Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan telah berupaya menciptakan iklim suasana internal yang kondusif guna menekan angka indikasi rentan yang berpotensi menimbulkan menimbulkan masalah/pe masalah/penyakit nyakit masyarakat masyarakat tersebut melalui berbagai berbagai indikator kinerja yang diampu oleh stagkholder terkait. Berbagai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah : Indikator prosentase penurunan penyakit masyarakat, yang pencapaiannya diupayakan melalui tindakan penegakan hukum berupa operasi penertiban guna menekan angka penyakit masyarakatmelalui operasi pemberantasan penyakit masyarakat dengan langkah-langkah alternatif solusi melalui pembinaan dan pemberdayaan secara konstruktif dengan melibatkan berbagai unsur atau instansi terkaitantara lain: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagai leading sector, Kesbangpolinmas, Satuan Polisi Pamong Praja, serta dari unsur Kepolisian dan POM TNI. Kegiatan operasi pekat tersebut merupakan kegiatan razia penyakit masyarakat dan gangguan kamtibmas, dengan sasaran meliputi hotel, tempat hiburan dan jalan-jalan di Kota Magelang, dan razia terhadap pelajar dengan sasaran narkoba, senjata tajam dan film porno. Indikator kinerja angka kriminalitas yang yang tertangani tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Magelang Kota, terdapat 132 laporan tindak kejahatan yang terjadi, sebanyak 90 tindak kejahatan berhasil diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Magelang sebanyak 130.836 jiwa per Desember 2013, maka indikator angka kriminalitas yang tertangani tert angani pada tahun 2013 adalah sebesar 6,89 dengan capaian kinerja dari indikator sebesar 52%. Terkait dengan indikator jumlah Linmas per 10.000 penduduk, dapat disampaikan bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Magelang per Desember 2013 sebanyak 130.836 jiwa, dan jumlah personil Linmas yang tersebar di 17 Kelurahan se Kota Magelang sebanyak 782 orang, maka indikator kinerja ini sebesar 59,77 atau sebesar 72,3% dari target tahun 2013 sebesar 82,69. Mengacu pada data penduduk Kota sebagaimana diatas, maka untuk indikator jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk dapat disampaikan bahwa jumlah polisi pamong praja Kota Magelang Tahun 2013 sebanyak 59 orang, sehingga indikator jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk adalah sebesar 4,51 dengan capaian kinerja sebesar 90,02%. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

161

Sedangkan untuk capaian kinerja indikator jumlah petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Magelang adalah 782 linmas atau sebesar 97,75% dari sebanyak 800 linmas yang ditargetkan di tahun 2013. Kurangnya capaian jumlah Linmas di Kota Magelang Tahun 2013 tersebut dikarenakan adanya mutasi angota linmas, baik yang meninggal dunia ataupun pindah. Adapun untuk indicator jumlah Poskamling Poskamli ng per jumlah Kelurahan dari data tahun 2013 di Kota Magelang terdapat jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar di 17 Kelurahan se Kota Magelang sebanyak 262 poskamling, yang meliputi 113 poskamling aktif, 65 poskamling cukup aktif, dan 84 poskamling kurang aktif, sehingga untuk capaian kinerja indikator ini adalah 15 atau sebesar 115%, lebih besar dari yang ditargetkan di tahun 2013 sebesar 13 poskamling. Capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 86,14% (baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7

8


Tahun 2013

Satuan

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

Tar get

Realis asi

%Capaian Kinerja

Persentase penurunan penyakit masyarakat Angka kriminalitas yang tertangani Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Petugas Linmas di Kota

%

---

---

---

25

25

100%

%

13

16,34

125,69%

13,5

6,89

51%

%

4,75

4,42

93,05%

5

4,51

90,02%

%

81.5 4

56,51

69,3%

82,6 8

59,77

72,3%

%

775

740

98.01%

800

782

97,75%

Jumlah Pos Kamling aktif per jumlah Kelurahan Penegakan Perda dan Peraturan KDH yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketentraman, keindahan)

%

13

15,41

118,54%

13

15

115%

Keg.

---

---

---

8

5

63%

%

25%

---

---

35%

35%

100%

Sumber : Badan Kesbangpolimas Kota Magelang, 2013 7. Terwujudnya peningkatan profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, Satpol PP

Adapun untuk indikator dari sasaran terwujudnya peningkatan profesionalisme aparat Kamtibmas, Satlinmas, SAR dan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 diwujudkan melalui pelatihan tenaga pengendali bencana yang bertujuan agar aparat mampu cepat tanggap, baik dalam memberikan pertolongan baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat disekitarnya, serta diharapkan mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana khususnya di wilayah Kota Magelang. Adapun jumlah aparat Kamtibmas, Satlinmas, SAR Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

162

dan Satuan Polisi Pamong Praja yang mendapatkan diklat linmas/kamtibmas/ SAR/Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 295 aparat, yang terdiri dari pelatihan pengendalian ketertiban, keamanan dan kenyamanan dan pelatihan pengendali bencana. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100% sangat baik dengan rincian sebagai beriuk. Capaian kinerja untuk indikator sasaran sebagai berikut:

NO 1

Indikator Kinerja Utama Jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/SAR/Satpol PP

Sat uan Keg.

Tahun 2012

Tahun 2013

Targ et

Realis asi

%Capaian Kinerja

Tar get

Reali sasi

%Capaian Kinerja

40

97

242,50%

295

295

100%

Sumber : Badan Kesbangpolimas Kota Magelang, 2013 8. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana

Bencana alam merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, namun dalam hal ini satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah manajemen penganan dan pengendalian bencana alam, baik terkait dengan kesiapan, kesigapan maupun pemahaman dari aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi saat kejadian dan pasca kejadian bencana. Sejauh ini guna mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam di masyarakat terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana dilakukan melalui penyiapan petugas penanggulangan bencana yang disertai dengan penguatan seluruh komponen masyarakat untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan mewaspadai akan ancaman terjadinya bencana. Dalam hal penanggulangan bencana alam selain telah disiapkan petugas penanggulangan bencana yang terlatih atau satlinmas inti penanggulangan bencana yang pada tahun 2013 terdapat sejumlah 782 satlimas, juga diupayakan berbagai penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk didalamnya pembentuknan Satuan Pelaksana Tanggap Bencana. Disamping hal tersebut sebagai langkah antisipasi terkait dengan manajemen penanggulangan bencana telah disusun database pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam berupa inventarisasi kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Magelang disusun berdasarkan laporan kejadian bencana. Sementara untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran di lingkup Kota Magelang pada tahun 2013 terdapat 2 mobil damkar : 26.000, realisasi cakupan dari indikator ini di tahun 2013 sebesar 5 mobil damkar : 26.000 sehinggai capaian kinerja dari indikator ini sebesar 250%. Sementara terkait dengan Indikator Kinerja Utama terkait tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran terealisir sebesar 100% pada tahun 2013.


BAB III -

163

Capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 100% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2012

Tahun 2013

NO


Satuan

Targ et

Realis asi

%Capaian Kinerja

Tar get

Reali sasi

%Capaian Kinerja

1

Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana Kelengkapan sarana/prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/perusahaan/ perkampungan Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota

Orang

60

60

100%

62

62

100%

%

---

---

---

60

60

100%

%

100

100

100%

Kali

1 mobil : 26000 2

100%

Frekuensi sosialisasi dan pelatihan menghadapi resiko bencana Ada/tidaknya prosedur penanggulangan bencana Ada tidaknya satgas penanggulangan bencana Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Response Time Rate)

1 mobil : 26000 3

66,67

3

3

100%

Ada/ Tidal

ada

ada

100%

ada

ada

100%

Ada/ Tidal

ada

ada

100%

ada

ada

100%

%

100

100

100%

100

100

100%

2

3 4

5 6 7


E. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja keuangan meliputi evaluasi dan analisis pengalokasian anggaran berikut sumbernya serta realisasinya dalam rangka pembiayaan program dan kegiatan. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), selain empat jenis laporan keuangan tersebut (yang disebut sebagai laporan keuangan pokok), entitas pelaporan juga menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan menjelaskan prestasi kerja setiap unit/lembaga. unit/lembaga. Secara detail Laporan Realisasi Realisasi Anggaran akan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan menggambarkan perbandingan perbandingan antara anggaran dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Magelang Tahun Tahun 2013

BAB III -

164

realisasinya. Unsur yang dicakup dalam laporan tersebut meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Manfaat informasi tersebut antara lain adalah untuk mengetahui/mengukur apakah penggunaan sumber daya ekonomi telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pernyataan tegas berkaitan dengan prestasi kerja atau kinerja antara lain dapat ditunjukkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan. Perhatian atas kinerja keuangan tidak hanya dari segi perubahan aset bersih pemerintah tetapi juga pada perbandingan antara target dengan realisasi, tingkat efisiensi serta efektivitasnya. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara keluaran ( output ) dengan masukan (input ). ). Sedangkan tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara hasil (outcome ) dengan output . Hal tersebut terkait dengan tujuan tuju an dan sasaran yang ingin diraih sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja disusun berbasis akrual, menyajikan pendapatan operasional, belanja, dan pengungkapan surplus/defisit, menurut klasifikasi ekonomi seperti beban penyusutan, beban gaji, tunjangan pegawai dan sebagainya. Selain itu Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja juga diklasifikasikan berdasarkan urusan/fungsi dan program. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, secara ringkas laporan yang berkaitan dengan kinerja keuangan tahun 2011 dapat disajikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah, meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi

Asli Daerah Tahun 2013 tercapai sebesar Rp 107.739.838.961,00 Rp 107.739.838.961,00 dari anggaran sebesar Rp 96.302.877.000,00 , artinya realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 melebihi target sebesar 111,88%. Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 No

Pendapatan

Uraian

Target

Prosentase

107.739.838.961 107.739.838.961

111,88

Pajak Daerah 14.032.760.000 14.032.760.000 18.829.673.340 Retribusi Daerah 7.335.730.000 7.335.730.000 7.357.207.773 7.357.207.773 Hasil Pengelolaan Kekayaan 5.854.163.000 5.854.163.000 5.872.500.274 5.872.500.274 Daerah yang Dipisahkan d Lain-Lain PAD yang Sah 69.080.580.000 69.080.580.000 75.680.457.574 75.680.457.574 Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan 2013, DPPKD

134,19 100,29 100,31

PENDAPATAN ASLI DAERAH

96.302.877.000 96.302.877.000

Realisasi

a b c


109,55

BAB III -

165

b. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 tercapai sebesar Rp 431.113.288.290,00 dari anggaran sebesar Rp 432.675.902.000,00 , artinya realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 mencapai presentase sebesar 99,64%. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 No

Uraian

Target

Prosentase

431.113.288.290 431.113.288.290

99,64

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 24.023.025.000 24.023.025.000 24.609.560.290 24.609.560.290 Bukan Pajak b Dana Alokasi Umum 385.859.241.000 385.859.241.000 385.859.241.000 385.859.241.000 c Dana Alokasi Khusus 22.793.560.000 22.793.560.000 20.644.487.000 20.644.487.000 Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan 2013, DPPKD

102,44

DANA PERIMBANGAN

432.675.902.000 432.675.902.000

Realisasi

a

100,00 90,57

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2013 tercapai sebesar Rp 95.906.857.889,00 dari anggaran sebesar Rp 99.982.652.000,00 , artinya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2013 hanya mencapai 95,92%. Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 No

Uraian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

a

Target

99.982.652.000 99.982.652.000

Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi 23.197.130.000 23.197.130.000 dan Pemda Lainnya b Dana Penyesuaian dan 63.049.373.000 63.049.373.000 Otonomi Khusus c Bantuan Keuangan dari 13.736.149.000 13.736.149.000 Propinsi atau Pemda Lainnya Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan 2013, DPPKD

Realisasi

Prosentase

95.906.857.889 95.906.857.889

95,92

19.546.928.516 19.546.928.516

84,26

63.049.373.000 63.049.373.000

100,00

13.310.556.373 13.310.556.373

96,90

Realisasi Biaya pemungutan (operasional) dalam rangka mendapatkan realisasi Pajak Daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan (Dana Perimbangan) pada Tahun 2012 adalah: 1). Biaya Pemungutan Pemungutan PBB sebesar Rp 436.376.493,00 436.376.493,00 2). Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 371.318.929,00 2. Belanja Daerah , meliputi : a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 313.072.355.985,00 atau 85,42% dari anggaran anggaran sebesar Rp 366.493.880.000,00. 366.493.880.000,00.


BAB III -

166

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 No

Uraian

Target

Prosentase

313.072.355.985 313.072.355.985

85,42

Belanja Pegawai 339.658.766.000 339.658.766.000 304.116.683.185 304.116.683.185 Belanja Bunga 0 0 Belanja Subsidi 0 0 Belanja Hibah 5.353.382.000 5.353.382.000 5.257.082.000 5.257.082.000 Belanja Bantuan Sosial 3.846.058.000 3.846.058.000 2.974.558.000 2.974.558.000 Belanja Bagi Hasil kpd 0 0 Prop/Kab/Kota 7 Belanja Bantuan Keuangan 500.000.000 456.727.800 kpd Prop/Kab/Kota dan PemDes 8 Belanja Tidak Terduga 17.135.674.000 17.135.674.000 267.305.000 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran APBD 2013, DPPKD

85,42 0,00 0,00 98,20 77,34 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

366.493.880.000 366.493.880.000

Realisasi

1 2 3 4 5 6

91,35

1,56

b. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 317.778.361.372,00 atau 86,44% dari anggaran sebesar sebesar Rp 367.613.809.000,00. 367.613.809.000,00. Tabel 3.11 Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013 No

Uraian BELANJA LANGSUNG

Target

Realisasi

Prosentase

367.613.809.000 367.613.809.000

317.778.361.372 317.778.361.372

86,44

46.127.715.000 46.127.715.000

41.712.596.343 41.712.596.343

90,43

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

154.667.986.000 154.667.986.000

133.477.255.062 133.477.255.062

86,30

3

Belanja Modal

166.818.108.000 166.818.108.000

142.588.509.967 142.588.509.967

85,48

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran APBD 2013, DPPKD 3. Pembiayaan

Tahun Anggaran 2013, Penerimaan Pembiayaan terealisasi Rp 112.323.083.425,00 atau 100,47% dari anggaran sebesar Rp 111.794.258.000,00, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp 6.648.000.000,00 atau 100% tercapai sesuai dengan anggaran sebesar Rp 6.648.000.000,00, sehingga diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp 105.675.083.425,00.


BAB III -

167

Tabel 3.12 Target Dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2013 No

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

Uraian

Target

Realisasi

Prosentase

PEMBIAYAAN

105.146.258.000 105.146.258.000

105.675.083.425 105.675.083.425

100,50

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

111.794.258.000

112.323.083.425 112.323.083.425

100,47

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Dana Bergulir Penerimaan Hasil Penarikan

111.574.258.000

111.574.258.920 111.574.258.920

100,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0

0

0,00

0 220.000.000 0

0 748.824.505 0

0,00 340,37 0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.648.000.000 6.648.000.000

6.648.000.000 6.648.000.000

100,00

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Dana Bergulir

2.000.000.000 2.000.000.000 4.648.000.000 4.648.000.000

2.000.000.000 2.000.000.000 4.648.000.000 4.648.000.000

100,00 100,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran APBD 2013, DPPKD

Selanjutnya derajat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari : 1. Derajat desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan cara: Rumus 1

= Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah (TPD) = 107.739.838.961 = 16,97% 634.759.985.140

Rumus 2

= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Total Pendapatan Daerah (TPD) = 24.609.560.290 = 3,88% 634.759.985.140

Rumus 3

= Sumbangan Daerah (SD) Total Pendapatan Daerah (TPD) = 406.503.728.000 = 64,04% 634.759.985.140


BAB III -

168

Keterangan :

SD adalah Sumbangan Daerah yang diperoleh dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ditambah DAU (Dana Alokasi Umum). TPD adalah Total Penerimaan Daerah yang diperoleh dari PAD, BHPBP dan SD TPD = PAD + BHPBP + SD, jika hasil perhitungan meningkat maka derajat fiskal (tingkat kemandirian) suatu daerah semakin menguat. 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 %. Di mana, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 %. Di mana, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Sehingga, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, untuk mengetahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. Rasio Efektifitas =

Realisasi Penerimaan PAD 107.739.838.961,00 107.739.838 .961,00 --------------------------------------------------------- = ------------------------------------------- = 111,88% Target Penerimaan PAD 96.302.877.000,00

Rasio Efektifitas PAD sebesar 111,88%, hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sudah efektif. Rasio Efisiensi

Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD = ------------------------------------------------------------------------------------------------Realisasi Penerimaan PAD = 585.097.969,00 585.097.96 9,00 = 0,54% 107.739.838.961,00

Pada tahun 2013 Rasio Efisiensi PAD sebesar 0,54 %, hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien dikarenakan rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu). Di mana, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.


BAB III -

169

cara menghitung indikator negatif.pdf

Recommend Documents