BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Di era globalisasi, banyak aspek - aspek yang mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan yang terjadi tentunya membawa suatu kemajuan bagi segala aspek yang mendapat dampak adanya globalisasi. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang bidan g ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan lain – lain – lain lain Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia. Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). Ada penegasan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Berbahagialah bangsa Indonesia yang telah memiliki pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional sebagai salah satu dasar hukum.Namun persoalannya adalah bagaimana agar nilai-nilai pancasila dapat diterapkan di dalam hukum Indonesia. Untuk itu jurnal ini akan menjawab persoalan tersebut dan penulis mengambil jurnal dengan judul Problematika
1
Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila
2
BAB II
IDENTITAS JURNAL
1
Identitas Jurnal
Judul
: Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila
2 2.1
Penulis
: 1. Yadyn, 2.
Abdul Razak,
3.
Aswanto
Volume Jurnal
: Volume 1 Nomor 1 halaman 78-85
Tahun Terbit
: Juny, 2012
Jenis Jurnal
: Jurnal Analisis
Lembaga Penerbit Jurnal : Kejaksaan Negeri Makassar
ISSN
: 2252-7230
Ringkasan Bagian Jurnal Pendahuluan Hukum lahir dari suatu dimensi sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk merumuskan hukum yang bersumber dari nilai masyarakat Indonesia adalah bagaimana menciptakan hukum yang responsif yang mampu mengimplementasikan keinginan dari bangsa Indonesia. Bahwa pilar utama lainnya dalam membentuk hukum yang responsif adalah bagaimana membentuk pemahaman yang baik dan menyeluruh kepada aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan yang berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan hanya sekedar menjadi “boneka Undang-undang”. Hukum responsif selaras dengan nilai-nilai yang 3
terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, yaitu pencerminan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty.(Ali, 2001-74 2.2
Kajian Teori Laporan penilaian dan akuntabilitas pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia di bawah 60% (enam puluh) persen (Jaringan Survei Indponesia, 2011). Itu artinya masyarakat kurang percaya terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik maka diharapkan aparat
penegak
hukum
tidak
sekedar
menjadi
boneka
undang-undang,
yang
melaksanakan ketentuan undang-undang secara normatif semata, melainkan dibutuhkan Common Sense yang baik oleh aparatur penegak hukum. Common Sense mengedepankan prinsip Sense Of Humanity yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara agar ke depan tidak terjadi lagi perkara Minah-minah yang lain. Mengedepankan peraturan sebagai sesuatu yang serius adalah suatu seni yang kasuistis dan suatu semangat pembelaan hukum (lawyerly virtue) yang ambigu. Teori hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial melainkan menjadi jembatan penghubung antara pemikiran normatif legalistik formiil dengan pemikiran responsif , integritas memiliki ciri dan landasan moral yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. “ Bukankah satu tingkah laku yang jujur akan lebih mulia dibanding seribu kata-kata”.
4
2.3
Metodologi penelitian -
Jenis dan Tipe Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang tipe penelitiannya merupakan
penelitian normatif (Legal Research) dan Juridis sosiologis (Socio Legal Research). Karena tipe penelitian ini mengkombinasikan antara bentuk kajian normatif dan empiris, maka analisis normatif / yuridis terutama ditujukan untuk mengkaji konsep negara hukum di Indonesia beserta permasalahan penegakan hukum yang timbul di dalamnya, sedangkan analisis sosiologis empiris digunakan untuk melihat sejauhmana realitas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tentang permasalahan penegakan yang ada di Indonesia beserta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum saat ini
2.4
Pembahasan Permasalahan penegakan hukum di Indonesia, terletak pada 3 faktor, Integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Lebih lanjut Lawrence Friedman mengemukakan 3 aspek yang menjadi dasar keterpurukan hukum suatu negara adalah struktur, substansi dan kultur. Ketiga pisau analisis Friedman tersebut, apabila dikombinasikan dengan keterpurukan penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka sangatlah tepat bilamana teori Lawrence Friedmann, menjadi kajian teori analisis penulis, mengingat berbicara mengenai sistem hukum, maka kita tidak akan terlepas dari 3 (tiga) komponen sistem hukum tersebut yakni: Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya; Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur Hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaankebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun
5
warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. (Lawrence M. Friedman, 1975 : 11-16). Analisis terhadap keseluruhan hasil penelitian berupa struktur hukum, terhadap aparat penegak hukum menempatkan 70% tingkat ketidak percayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia., disebabkan oleh berbagai faktor antara lain integritas aparat penegak hukum tersebut, rendahnya tingkat pelaksanaan kinerja oleh aparat penegak hukum, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum. Analisis yang kedua adalah keterpurukan hukum dalam hal Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sudah ketinggalan zaman dan merupakan produk peninggalan penjajah Belanda, sehingga dirasakan kurang aspiratif dalam menyerap keinginan masyarakat Indonesia, dan tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Analisis selanjutnya adalah keterpurukan hukum dari aspek Kultur Hukum. Kebiasaan-kebiasaan atau praktek suap-menyuap merupakan kebiasan dalam penegakan hukum di Indonesia, 87% responden dari 3 lokasi penelitian menyatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia belum bersih dari praktek suap-menyuap.
2.5 2.5.1
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan latar belakang, pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tata Hukum Pancasila adalah Tata Hukum Indonesia. Pengantar Tata Hukum Indonesia adalah sama seperti Tata Hukum Pancasila oleh karena itu hukum pancasila adalah
hukum
tertulis
di
Indonesia,Oleh
karena
hukum
di
Indonesia
harus
mencerminkan. Hukum yang akan mengakui tuhan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakayatan dan keadilan sosial. Dengan
mempertahankan
ideologi
Pancasila
sebagai
dasar
negara,
jika
melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan 6
sejahtera pasti akan terwujud.Sebagai warga negara yang baik kita harus mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari,supaya bangsa Indonesia tertib dalam hukum.
2.5.2
Saran Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan hukum, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya
7
BAB III
PEMBAHASAN
3 3.1
PEMBAHASAN : Relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis Adapun relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis adalah terdapat relevansi antara topik jurnal terhadap bidang keahlian penulis dimana pada identitas jurnal tertera: (1)Yadyn, seseorang yang bekerja di Kejaksaan Negeri
Makassar,
(2)Abdul
Razak,
Mahasiswa
Hukum
Pidana
Universitas
Hasanuddin, dan (3) Aswanto adalah Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Hasanuddin dimana kita ketahui bidang keahlian penulis sangat sesuai dengan jurnal penelitian yang mereka lakukan. Jurnal yang dibuat oleh ketiga penu lis tersebut adalah jurnal Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila. Maka dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa topik jurnal sesuai dengan keahlian penulis.
3.2
Pokok-pokok argumentasi pancasila dalam pendahuluan Adapun pokok-pokok argumen penulis di dalam pendahuluan adalah sebagai berikut: 1. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila untuk penegakan hukum 3. Keterbatasan moral para penegak hukum dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila 4. Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 5. Hukum responsif yang belum selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, yaitu pencerminan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. 8
3.3
Pemilihan serta cakupan kajian teori Adapun literatur yang digunakan dalam penulisan adalah literatur terupdate karena pada kajian teori penulis mengemukakan pendapat para ahli diatas tahun 2010 sperti (Jaringan Survei Indponesia, 2011).
Hal ini merupakan langkah pembaharuan
penelitian yang terdahulu sehingga penelitian tersebut memberikan informasi yang lebih baru dan yang akan sangat bermanfaat bagi pembaca dan pembaharuan-pembaharuan kemudian.
3.4
Metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya Metodologi dalam penelitian ini dengan desain penelitian menggunakan sumbersumber kepustakaan yang mendukung dan dianalisis menggunakan teknik yang tipe penelitiannya merupakan penelitian normatif (Legal Research) dan Juridis sosiologis (Socio Legal Research). Populasi dalam penelitian terdiri atas (1) Aparat penegak hukum (2) swasta (3) Pelajar (4) Pedagang (5) Buruh (6) Pegawai Negeri (7) tahanan maupun narapidana serta (8) Masyarakat yang terdiri dari seluruh lapisan dan tingkatan. Sampel penelitian diambil dari seluruh lapisan masyarakat yang terdiri atas tahanan / narapidana, pelajar, swasta, buruh, pegawai negeri, dan pedagang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni Advocad, Jaksa dan Hakim.
3.5
Kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan Hasil pembahasan memperlihatkan penulis sebagai eksekutor yaitu di lapangan seperti pada aparat penegak hukum, pelajar, pedagang, pegawai, tahanan bahkan narapidana sekalipun penulis melakukan wawancara mengenai nilai-nilai pancasila dalam penegakan hukum di indonesia. Dan menurut saya penulis memberikan kerangka berpikir 9
yang luar biasa sehingga mendapatkan hasil seperti yang ingin dicapai yaitu Analisis terhadap keseluruhan hasil penelitian berupa struktur hukum, terhadap aparat penegak hukum, Analisis yang kedua adalah keterpurukan hukum dalam hal Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, Analisis selanjutnya adalah keterpurukan hukum dari aspek Kultur Hukum. Kebiasaan-kebiasaan atau praktek suap-menyuap merupakan kebiasan dalam penegakan hukum di Indonesia.
3.6
Kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya Kesimpulan dan saran yang diajukan penulis sudah lengkap dan mencakup secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini dan harapan berikutnya terhadap nilai-nilai pancasila dalam penetapan hukum di Indonesia ini. Adapun implikasi untuk penelitian berikutnya ialah jurnal ini sudah hampir memuat semua data yang dicari dan diperlukan dalam penelitian. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan jurnal ini sebagai pembantu ataupun pembanding untuk penelitian kasus berikutnya dengan lebih memperluas pengolhan dan analisis data.
3.7 3.7.1
Keunggulan dan kelemahan jurnal Keunggulan
Artikel atau jurnal ini merupakan jurnal internasional yang sudah terakui kebagusannya dilihat dari adanya ISSN, volume dan nomor pada jurnal.
Peneliti menggunakan landasan yang bagus yaitu mengambil beberapa argumen dari para ahli untuk digunakan sebagai dasar penelitian.
Pengumpulan datanya sudah mutakhir terbukti dengan metode penelitian yag sangat lengkap
10
Pustaka yang dipakai oleh peneliti sebagai landasan begitu banyak dan juga peneliti menggunakan buku-buku yang bagus merupakan buku yang kemutakhirannya sudah terakui.
Artikel atau jurnal yang dibuat oleh penulis sudah memuat cara penulisan jurnal yang baik dan benar serta sudah memuat kemuktahiran penelitian yang memuat pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan serta saran.
Bahasa yang digunakan pada artikel atau jurnal ini tidak rumit sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.
Analisis datanya sangat lengkap, objek yang diteliti juga sangat luas, tidak berpatok pada satu populasi saja.
Jurnal ini memuat kasus-kasus atau masalah nilai-nilai pancasila dalam penegakan hukum sesuai dengan masalah bangsa indonesia saat ini
3.7.2
Kelemahan
Analisis data pada jurnal ini kurang lengkap dan terperinci, sehingga membuat pembaca kurang memahami metode analisis data yang dilakukan.
Pembahasan pada jurnal ini terlalu padat, sehingga membuat pembaca bosan dalam membaca keseluruhan jurnal tersebut
11
BAB IV
PENUTUP
4 4.1
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari jurnal yang saya baca ini, jurnal ini dapat digunakan sebagai panduan penelitian berikutnya, belajar dari memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada jurnal. Dan Tinjauan pustaka pada artikel atau jurnal ini dapat juga dipakai sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa pada materi pancasila sebagai pentingnya nilai-nilai pancasila bagi bangsa indonesia
4.2
Saran Sebaiknya semua kekurangan yang terdapat pada jurnal ini direvisi lagi dan ditingkatkan kualitas dan kekuatan penelitiannya serta mengedepankan kasus maupun masalah terupdate di Negara ini yaitu Indonesia.
12
