A. Definisi Profesi Kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu proffesio, yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Belum ada kata sepakat mengenai pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang bagaimanakah yang bisa dikatakan sebagai profesi. Ada yang mengatakan bahwa profesi adalah jabatan seseorang walau profesi tersebut tidak bersifat komersial. Secara tradisional ada 4 profesi yang sudah dikenal yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat – sifat berikut: 1. Menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. 2. Mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. 3. Menjunjung tinggi etika dan integritas profesi Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi orang yang profesional, diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berfikir, penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat profesional. B. Definisi Etika Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti normanorma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Drs. O.P. Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik, sedangkan Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat menyatakan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan seharihari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. C. Etika Profesi Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code)
tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral yang ada, tapi pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Ada dua macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia: · Etika Deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil; · Etika Normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. C.1 Peranan Etika Profesi dalam Bidang Keteknikan Etika profesi diperlukan dalam bidang keteknikan yaitu untuk perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat dan lingkungannya. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari seorang tenaga ahli profesi. Dalam rangka menjunjung tinggi integritas, kehormatan dan martabat profesi keteknikan sesuai dengan kode etika profesi keteknikan menurut ABET-Engineering Criteria 2000 terdapat 4 (empat) prinsip dasar (fundamental principles) yang harus dilakukan oleh insinyur, yaitu: a. Menggunakan keterampilan dan pengetahuan para orang teknik untuk peningkatan kesejahteraan manusia. b. Menjadi tidak berat sebelah dan bersikap jujur, melayani dengan ketepatan publik, serta pemberi kerja dan klien para orang teknik. c. Bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan wewenang d. Mendukung profesional dan masyarakat yang teknis dari disiplin. Di sisi lain, Persatuan Insinyur Indonesia telah menyusun kode etiknya sendiri. Kode etik itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu catur karsa (prinsip-prinsip dasar) dan sapta dharma (tujuh tuntunan sikap), dan secara lengkapnya dapat ditunjukkan sebagai berikut :
CATUR KARSA, prinsip-prinsip dasar :
Mengutamakan keluhuran budi
Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia
Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran
SAPTA DHARMA, tujuh tuntunan sikap :
Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat
Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya
Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
Insinyur Indonesia senantiasa memgang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi
Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya
Dengan mengacu pada ABET-Engineering Criteria 2000 tersebut, maka seorang profesional teknik tidak saja harus menguasai kepakaran (hard-skill) keteknikan, tetapi juga harus memiliki wawasan, pemahaman, dan kemampuan/kompetensi lainnya (soft-skill) seperti : (a) kemampuan untuk bekerja dalam kelompok (organisasi), (b) pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan etika profesi, (c) kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, (d) kesadaran lingkungan (alam maupun sosial), (e) kepekaan tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi menyangkut berbagai macam isu kontemporer, aktual maupun situasional, (f) kemampuan berorganisasi, manajemen dan leadership, sehingga seorang profesional teknik tidak saja diharapkan akan memiliki kemampuan akademis dan kompetensi profesi keinsinyuran (engineering) yang baik saja, tetapi juga memiliki wawasan dan
kepekaan terhadap segala permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat. Bidang keteknikan merupakan suatu bidang yang berorientasi dalam menyelesaikan masalah. Sehingga pada aplikasinya etika profesi bidang keteknikan ini merupakan suatu ilmu tentang hak dan kewajiban untuk menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam bidang keteknikan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuain dengan bidang tersebut. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas. Sehingga, etika profesilah yang sangat penting. Bidang keteknikan tergabung atas berbagai bidang, dimana dalam bidang pekerjaan disini akan ada banyak orang yang tergabung, tidak menutup kemungkinan terdapat teman, saudara ataupun orang yang dicinta. Sehingga ketika hendak mengambil keputusan tidak terjadi penyimpangan, oleh sebab itu etika disini sangat dibutuhkan, sehingga tidak terjadi ketidakadilan. Salah tetap salah dan benar tetap benar. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang keteknikan, sehingga bila suatu profesi keteknikan tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Begitu luasnya ruang lingkup yang bisa dirambah untuk mengaplikasikan keteknikan jelas akan membawa persoalan tersendiri bagi profesional teknik pada saat mereka harus menjelaskan secara tepat “what should we do and where should we work” ? Pertanyaan ini jelas tidak mudah untuk dijawab secara memuaskan oleh mereka yang masih awam dengan keteknikan. Bila profesi keteknikan tanpa adanya etika profesi, kepercayaan masyarakat akan berkurang dan akan terjadi penyalahgunaan dalam keteknikan itu sendiri. Sehingga pentingnya etika profesi ini dalam mewujudkan harapan yang dinginkan dengan hasil baik tanpa melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang tidak diperlukan. C.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Profesi Hal-hal berikut ini yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi : · Kebutuhan individu. · Korupsi alasan ekonomi. · Tidak ada pedoman. · Area “abu-abu”, sehingga tak ada panduan. · Perilaku dan kebiasaan individu. · Kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. · Lingkungan tidak etis. · Pengaruh dari komunitas. · Perilaku orang yang ditiru. · Efek primordialisme yang kebablasan.
Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Proyek Hambalang Jenis badan hukum dari proyek Hambalang adalah BUMN.BUMN merupakan perusahaan yang mayoritas kepemilikannya milik pemerintah. Namun, dalam kasus proyek hambalang ini ditemukan prosedur prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya. Berikut prosedur yang dilanggar dalam proyek hambalang , yaitu sebagai berikut : 1. a. Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tanggal januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 di desa Hambalang. Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu. b. Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK hak pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak, sehingga diduga melanggar kep ka. BPN tahun 2005 jo kep. Ka. BPN 1 tahun 2010. 2. Bupati Bogor menandatangani site plan meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang, sehingga diduga melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diduga melanggar Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, site plan dan peta situasi 3. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. 4. Direktur Penataan dan Lingkungan Kementerian PU memberikan pendapatan teknis yang dimaksud dalam PMK 56/PMK.02/2010, tanpa memperoleh pendelegasian dari Menteri Pekerjaan umum sehingga diduga melanggar Permen PU Nomor 45 tahun 2007. 5. Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang menyetujui memberikan disperisasi perpanjangan batas waktu revisi RKAKL tahun 2010 dan didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar, yaitu sebagai berikut : 6. a. Sesmenpora mengajukan permohonan revisi RKA-KL tahun 2010 pada tanggal 16 November 2010, sehingga diduga melanggar PMK 69/PMK.02/2010 dan 180/PMK.02/ 2010. 7. a. Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.52/2010. b. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan sebagaimana dimaksud PP 60 tahun 2008.
8. Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan dirjen anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama meskipun diduga melanggar PMK 56/PMK.52/2010 antara lain sebagai berikut. a. Tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran. b. Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga. c. RKA-KL kemenpora 2010 (revisi) yang menunjukkan kegiatan lebuh dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh dirjen anggaran. 9. Dirjen anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010 10. a. Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora. Sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2003. b. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melakukan pengendalian dan pengawasan melainkan diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Diduga melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. c. Proses evaluasi dan prakualifikasi dan teknis terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang (bukan) dilakukan oleh panitia pengadaan melainkan diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2008. d. Adanya rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang untuk memenangkan kerja sama operasi (KSO) AW yang dilakukan dengan cara sebai berikut: 1. Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar. 2. Untuk mengevaluasi kemampuan dasar (KD) KSO-AW digunakan dengan cara penggabungan nilai dua pekerjaan sedangkan untuk peserta lain KD digunakan dengan nilai proyek tertinggi yang pernah digunakan, sehingga menguntungkan KSO- AW. Hal ini diduga melanggar PP 29 tahun 2000 dan Keppres 80 Tahun 2003. 11. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi KSO-AW menyubkontrakkan pekerjaan utamanya (konstruksi) kepada perusahaan lain sehingga diduga melanggar keppres 80 tahun 2003. http://www.merdeka.com/peristiwa/10-pelanggaran-proyek-hambalang-menurut-auditbpk/pencairan-anggaran-tahun-2010.html
Adanya Mark Up Anggaran Proyek Salah satu isu-isu yang melanggar kode etik profesi pada peroses pembangunan sarana olah raga sport centre adalah adanya Mark UpAnggaran proyek. Mark Up anggaran proyek biasanya dilakukan kontraktor untuk menghindari kerugian akibat naiknya harga barang/ material. Namun pada kasus proyek hambalang Mark Up anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mark Up yang seperti inti bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah menemukan bukti kuat proyek gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, telah di-markup atau digelembungkan. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, penggelembungan dana proyek itu cukup besar. "Ada penggelembungan (dana) secara cepat sekali dalam jumlah yang spektakuler," kata Busyro di kantornya, Selasa, 10 Juli 2012. Menurut Busyro, bukti-bukti ihwal penggelembungan dana proyek tersebut sudah dikantongi satuan tugas yang menangani kasus ini. Meski menolak memerinci apa saja bukti tersebut, ia menyatakan bahwa bukti itu akan dikaji secara mendalam hingga dipaparkan dalam gelar perkara atau ekspose Hambalang pekan ini. "Bukti itu harus ditakar. Menakarnya sesuai hukum pembuktian materiil”. Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) sejak 2010 dengan nilai Rp 1,2 triliun. Dalam proyek ini, Adhi Karya memegang saham 70 persen, dan sisanya dipegang PT Wijaya Karya. Proyek ini mengemuka saat M. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, menuduh Ketua Demokrat Anas Urbaningrum mengambil dana dari proyek itu sebesar Rp 50 miliar pada Januari 2010. Duit itu dipakai untuk merebut kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei tahun lalu. Anas membantah tudingan tersebut. Sumber Tempo di lembaga antikorupsi itu menyatakan terdapat dua pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga dibidik menjadi calon tersangka pertama kasus ini. Mereka adalah Kepala Biro Perencanaan Deddy Kusdinar dan Kepala Bidang Evaluasi dan Diseminasi Wisler Manalu. Deddy menjadi ketua tim pencari tanah sekaligus pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. Sedangkan Wisler ketua panitia lelang proyek. Keduanya diduga terlibat penggelembungan dana proyek. “Nama mereka sudah ada dalam berkas penyidikan,” kata dia. Busyro mengatakan memang peran dua orang pejabat Kementerian itu sedang didalami untuk kasus Hambalang. Namun ia menyatakan bahwa keduanya belum ditetapkan tersangka karena menunggu ekspose digelar. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa gelar perkara kemungkinan dilaksanakan Jumat, 13 Juli. Namun ia menolak menjelaskan apakah kedua orang tersebut akan ditetapkan tersangka atau tidak dalam gelar perkara itu. "Tunggu hasil gelar perkara dulu," ucapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa, 10 Juli. http://www.tempo.co/read/news/2012/07/10/063416034/Bukti-Markup-ProyekHambalang-Sangat-Kuat
