I.
Dewan Pers panggil pimpinan Tempo terkait laporan Rizal
Reporter : Randy Ferdi Firdaus Selasa, 18 Desember 2012 14:24:53
Rizal Mallarangeng melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Majalah Tempo kepada Dewan Pers. Dewan Pers segera mempelajari laporan ini dan secepatnya memanggil pihak Majalah Tempo untuk menjelaskan serta mengklarifikasi masalah
ini.
"Kami akan mengundang pihak Tempo terlebih dahulu, secepatnya," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewas Pers, Agus Sudibyo, di kantornya,
Jakarta,
Selasa
(18/12).
Dalam kasus ini, lanjut dia, Dewan Pers bukan hanya mendamaikan kedua belah pihak
dan
menyelidiki
pelanggaran
kode
etik
yang
dimaksud.
"Fungsi dewan pers bukan juru damai, kami akan menilai ada tidak pelanggaran kode etik
jurnalistik,
bukan
sekedar
mendamaikan,"
terang
dia.
II.
"Anonymous" Sangkal Tuduhan Sony
06 May 2011 http://gpgo.in/atb
Menindaklanjuti respon terhadap penyelidikan kongres atas cyberattacks yang ditujukan untuk beberapa jaringan online Sony, perusahaan tersebut mengklaim memiliki
bukti
keterlibatan
hacker
“Anonymous”.
Pada hari yang sama “Anonymous” mengeluarkan siaran pers yang menyangkal keterlibatan mereka dengan pencurian data pelanggan, yang mencakup lebih dari 12,3 juta nomor kartu kredit. “Anonymous” mengakui bahwa terjadi pelanggaran ketika mereka melakukan serangan terhadap server Sony, tetapi mereka mengatakan tidak berpartisipasi dalam pencurian data. Kelompok ini juga mengklaim tidak meninggalkan file pada server Sony -Sony sebelumnya menyatakan bahwa mereka menemukan sebuah file yang bernama “Anonymous” pada server dan sebagian berisi slogan “Anonymous”. Press Release yang digelar “Anonymous” tersebut mencakup 5 point yang berisi penyangkalan keterlibatan mereka terhadap kasus pencurian data PSN. Mereka menyatakan bahwa Anonymous tidak pernah dikenal melakukan pencurian kartu kredit. Selain itu, mereka juga membeberkan beberapa contoh kasus kebohongan publik yang dilakukan oleh musuh-musuh perusahaan serta pemerintah, seperti kasus CEO Harun Barr membuat nomor laporan palsu tentang maksud dari “penelitian”.
III.
Ibas Yudhoyono Korban Black Campaign
Yang jadi persoalan adalah orang-orang dari partai tertentu yang melakukan black campaign.
VIVAnews - Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengakui tidak ada masalah dengan maraknya pemberitaan kasus dugaan money politics dan pencemaran nama baik dirinya. Yang bermasalah justru partai-partai lain yang
diduga
memanfaatkan
kasus
ini.
"Tidak ada masalah dengan Ibas (sapaan akrab Edhie Baskoro). Yang jadi persoalan adalah orang-orang dari partai tertentu yang berusaha melakukan black campaign terhadap saudara Ibas," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.
Hal itu disampaikan Andi usai mendampingi Presiden Yudhoyono dalam acara pertemuan dengan Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI, Agum Gumelar, di Kantor Presiden,
Jakarta
Pusat,
Rabu,
8
April
2009.
Menurut Andi, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik putra Presiden itu, biarkan
semuanya
permasalahan
media
diproses massa,
secara
hukum
Yudhoyono
oleh
polisi.
menegaskan
dipersoalkan. "Kalau pers tidak ada masalah," ujar dia.
tidak
Sedangkan ada
yang
untuk perlu
IV.
470 Kasus Pelanggaran Etika Pemberitaan Pers di Tahun 2011
Bangkapos.com - Rabu, 28 Desember 2011 16:01 WIB
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Divisi Etik Profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
mencatat
pemberitaan
pers
data
pengaduan
sebanyak
470
masyarakat kasus
terkait hingga
pelanggaran Oktober
etika 2011.
"Tercatat ada 470 kasus pelanggaran etika pemberitaan pers sampai bulan Oktober 2011. Pelanggaran ini trendnya menurun. Di tahun 2010, pelanggaran ada 514 kasus," ujar Ketua Umum (Ketum) AJI, Eko Maryadi kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di kantor AJI, Jalan Kembang Raya, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2011).
Eko menjelaskan, dari 470 kasus pelanggaran etika, ada tiga problem mendasar pemberitaan pers meliputi, data tidak berimbang sebanyak 22 kasus, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi sebanyak 10 kasus dan pemberitaan tidak akurat sebanyak
delapan
kasus.
Selain itu, meski jumlah pelanggaran etika jurnalistik cenderung menurun, Eko mengatakan bahwa AJI mengingatkan ketaatan terhadap kode etik, menghindari pemberitaan yang tidak akurat dan meningkatkan profesionalisme jurnalis.
V.
Dewan Pers: Kasus Penyebaran Foto Seronok Novi Gawat
Fiddy Anggriawan - Okezone Sabtu, 27 Oktober 2012 08:00 wib wib
JAKARTA
-
Dewan
menganggap
Pers
dugaan
keterlibatan
rekan
media
berinisial
WO
dalam
penyebaran foto seronok Novi Amelia sebuah
(25) hal
merupakan yang
gawat.
Pasalnya pelaku akan dijerat dengan Informasi
dan
Transaksi
Undang-Undang
Elektronik
(ITE).
"Pengedar foto Novi itukan bukan dimuat di media baik cetak maupun elektronik. Namun melalui BBM (Blackberry Messanger) atau jejaring sosial, ini menjadi gawat karena dapat terjerat Undang-Undang ITE," ungkap Anggota Dewan Pers, Ridho Easy kepada
Okezone,
Jumat
(26/10/2012).
UU ITE yang dimaksud Ridho adalah Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 yang bisa diancam hukuman hingga enam tahun penjara. Hal tersebut sama dengan kasus Prita. "Sehingga, pengadilan
yang
bersangkutan
karena
bisa
hukumannya
dilakukan
penahanan
di
lima
atas
tanpa
tahun,"
menempuh
sambungnya.
Ridho menambahkan, sebenarnya Dewan Pers risau dengan isi UU ITE khususnya pasal 27 Ayat 3 yang terkesan mengekang kebebasan berpendapat. "Ada dua keinginan dewan pers, yaitu menghilangkan ayat 3 tersebut atau merevisinya dengan hukuman
di
bawah
5
tahun,"
terangnya.
Menurut Ridho kasus peredaran foto Novi ini merepotkan, sebab biasanya Dewan Pers hanya menangani masalah pelanggaran kode etik jurnalis. "Kalau melanggar kode etik itu, jika foto yang dinilai cabul itu dimuat di media. Kalau ini kan tidak," tegasnya.
VI.
Kasus 'Charity Settingan', KPI Temukan Rekayasa & tvOne Harus Minta Maaf
Indra Subagja - detikNews Jakarta - Kasus 'Charity Settingan' yang tayang di tvOne selesai diperiksa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pihak tvOne dinilai bersalah dan harus meminta maaf kepada
masyarakat
"KPI
Pusat
Indonesia.
berkesimpulan
pelanggaran
yang
bahwa
dilakukan
adalah
stasiun tvOne mengetahui adanya adegan rekayasa
dalam
penayangan
pencarian
dana untuk acara sosial. Program juga melakukan pelanggaran atas pengabaian hak narasumber (Valencia Mieke Randa alias Silly) untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah
program
siaran,"
jelas
keputusannya
yang
Keputusan
dikeluarkan
itu
Ketua
KPI,
diperoleh
KPI
Dadang
Rahmat
detikcom,
hari
ini
Hidayat,
Senin
berdasarkan
dalam
(12/12/2011).
surat
bernomor
774/K/KPI/12/11. Surat KPI ditujukan kepada Direktur Utama tvOne, Ardiansyah Bakrie.
KPI
"Jenis
pelanggaran
menyebutkan
ini
sanksi
dikategorikan
sebagai
administratif
pelanggaran
bagi
atas
tvOne.
prinsip-prinsip
jurnalistik dan hak narasumber yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan menayangkan program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2009pasal 18 ayat (1) dan pasal 39 ayat (1) serta Standar Program Siaran pasal 42 ayat (1) huruf b. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran di atas, kami memberikan sanksi administratif teguran
KPI
Pusat
tertulis,"
berpendapat
bahwa
jelas
pelanggaran
yang
dilakukan
Dadang.
program
telah
menimbulkan polemik dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya pengaduan masyarakat dan juga telah menimbulkan polemik di media massa dan media sosial. Pelanggaran atas program ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada program siaran jurnalistik dan lembaga penyiaran pada umumnya.
VII.
Pelanggaran Kode Etik Pers Masih Marak
Kamis, 17 Pebruari 2011 01:02 Redaksi Rubrikasi - Nasional
JAKARTA, publiknasional.com Dewan Pers mengungkapkan sekitar 80% dari total
48 kasus pengaduan yang
dimediasi institusi itu sepanjang 2010 berakhir dengan keputusan bahwa media melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik.
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengungkapkan banyak juga kasus yang dimediasi itu diadukan oleh pihak wartawan atau media, namun setelah cek ke lapangan ternyata pihak wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik.
Agus memberi contoh, misalnya ada wartawan yang mengadu dipukul pejabat di Bekasi, setelah dicek ternyata si wartawan terlebih dulu mengatai (menghina) si pejabat. "Si wartawan itu mengatai, pejabat kok otaknya di dengkul. Tentu saja si pejabat ya tersinggung," ujar Agus dalam Lokakarya Kode Etik Jurnalistik, Rabu (16/2/2011).
Dari keputusan/rekomendasi Dewan Pers tersebut, menurut Agus, sebanyak 95% di antaranya dipatuhi oleh pihak media. Ada juga yang mematuhi rekomendasi itu setelah 'ditakut-takuti' masalah itu bisa dibawa ke penga dilan. Kasus pengaduan yang dimediasi itu merupakan bagian dari total pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sepanjang tahun 2010 lalu sebanyak 512 pengaduan. Perinciannya, 144 pengaduan langsung, 368 berupa tembusan, 48 kasus dimediasi Dewan Pers, 4 keputusan akhir Dewan Pers, dan 92 surat menyurat.
VIII. Polisi Panggil Wartawan Metro Tv dan SCTV Senin, 08 Oktober 2012 | 00:59
alam
surat
wartawan
panggilan
Metro
TV
disebutkan
ini
dipanggil
sebagai saksi kasus pencemaran nama baik.
Wartawan Metro TV di Banda Aceh Hendra Saputra dipanggil oleh Polresta Aceh pada Selasa (9/10) dalam status sebagai saksi. Selain Hendra yang diminta hadir, polisi juga melayangkan surat panggilan kepada wartawan SCTV di Banda Aceh Mukhtaruddin Yakob terkait kasus sama.
“Saya akan penuhi panggilan tersebut jam 11.00 WI B di Ruang Tipiter Polresta Banda Aceh,”
ungkap
Hendra
kepada
Beritasatu.com,
Minggu
(7/10)
malam.
Dalam surat panggilan disebutkan wartawan Metro TV ini dipanggil sebagai saksi kasus pencemaran nama baik. Hendra mengingatkan jika pemanggilan berhubungan dengan berita, maka dia akan meminta polisi mengirimkan surat ke redaksi Metro TV
“Saya menduga panggilan ini ada kaitan dengan pemberitaan gadis bunuh diri PE di Langsa
di
media
lokal,”
ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Pelaksana Harian (Plh) Ketua AJI Banda Aceh Taufik Al Mubarak pada menyikapi
17 September lalu mengadakan jumpa pers di Banda Aceh
pemberitaan
kasus
bunuh
diri
remaja
di
Langsa.
Dalam siaran pers itu, AJI Kota Banda Aceh menulis belasungkawa sedalamdalamnya
terhadap
keluarga
PE
(16
tahun),
seorang
anak
perempuan
yang
memutuskan menghilangkan nyawanya demi menjaga martabat keluarganya yang dicemarkan
media.
Kemudianm Manajer Umum/Pengembangan Sumber Daya Manusia Harian Prohaba, Erlizar Rusli SH MH, melaporkan Taufik Al Mubarak ke Polda Aceh pada 25 September dengan dugaan mencemarkan nama baik Harian Prohaba .
IX.
Wartawan KONTAN diperiksa polisi soal pencemaran nama baik Presdir Newmont
Oleh Lamgiat Siringoringo - Rabu, 19 Oktober 2011 | 18:35 WIB
JAKARTA.
Hari
ini
(19/10),
dua
KONTAN
diperiksa
penyidik
wartawan oleh
Bareskrim
Mabes
Polri.
Kedua
wartawan itu yakni Dea Chadiza Amal
Syafina Ihsan
diperiksa
sebagai
dan Hadian saksi
dalam kasus pencemaran nama baik Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) Martiono Hadianto sebagai pelapor dan pejabat PT Pukuafu Indah sebagai terlapor. Dea dan Amal diperiksa karena telah membuat pemberitaan di harian KONTAN yang berisi PT Pukuafu Indah melaporkan Martiono ke polisi. Ada dua berita di Harian KONTAN yang menjadi objek pemeriksaan. Pertama, berita tertanggal 12 Januari 2011 yang berjudul "Pukuafu Ancam Tuntut Pidana Direktur Newmont. Kedua, berita tertanggal 18 April 2011 yang berjudul "Pukuafu La porkan Martiono ke Polisi". Pemimpin Redaksi KONTAN Ardian Taufik Gesuri mengatakan pemeriksaan kedua wartawan ini berdasarkan surat panggilan dari Mabes Polri tertanggal 11 Oktober lalu. "Sebenarnya kami bisa gunakan hak tolak, tapi tidak apa-apa kami datang," ujar Ardian, seusai mendampingi kedua wartawan itu diperiksa. Dalam pemeriksaan, penyidik banyak bertanya soal proses bagaimana berita itu dibuat lalu mendapatkan sumber berita dari mana. "Kami jelaskan berita ini didapatkan dari siaran pers Pukuafu. Kami juga wawancara dari pihak Newmont. Jadi berimbang," pungkas Adrian. Sebelumnya, Martiono melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan sejumlah pejabat Pukuafu diantaranya almarhum Jusuf Merukh, Nana Merukh, Gustaf Y.N Merukh, Tri Asnawanto Aji, Harsi Sri Harnani, dan Y Ditha Evasari. Pukuafu menuduh Martiono menyembunyikan dokumen arbitrase dan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham pada 15 November 2005.
X.
Dewan Pers Saksi Ahli Pencemaran Nama Baik Bupati Tapteng
Kota - Kamis, 17 Jan 2013 08:40 WIB
Medan, (Analisa). Ketua Komisi Hukum dan
Perundang-undangan
Wina
Armada
keterangan I/Kamneg Sumut,
Sukardi
kepada
Pers
memberikan
penyidik
Direktorat Rabu
Dewan
Subdit
Reskrimum
(16/1)
Polda
terkait
kasus
pencemaran nama baik Bupati Tapanuli Tengah
oleh
salahsatu
anggota
DPRD
Sibolga di satu media cetak lokal. Wina
Armada
mengatakan,
kepada
wartawan
kedatangannya
ke
Polda
Sumut sebagai saksi ahli atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Tapteng Raja
Bonaran
Situmeang.
"Dewan pers mempunyai kesepakatan atau MoU
dengan
Polri
terkait
kasus
yang
berhubungan dengan pers. Intinya Polri meminta dianggap
mengetahui,"
pendapat
dewan
pers
karena katanya.
Dia menyebutkan, keterangannya sebagai saksi ahli dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Tapteng yang ditulis dalam advetorial di satu media cetak di Tapteng. Tapi, advetorial itu merupakan informasi berbentuk iklan yang memang produk pers tetapi bukan karya jurnalistik, sehingga tidak berkaitan dengan pers. Karena itu mereka menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik Polda untuk menangani sepenuhnya.
"Kita serahkan kepada penyidik karena dewan pers tidak bisa menyatakan itu salah atau benar. Karena dia bukan berita, jadi harus tunduk kepada pidana umum," kata Wina
Armada.
