CONTOH KONTRAK PENGAWASAN

SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas: PENGAWASAN __________________________

Nomor: ________ Pada hari ini, ______ tanggal _____________ bulan _____________ tahun _____________ bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian antara pihak-pihak: Nama Jabatan

: _______________ : KEPALA SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 12 Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor _______ Tahun _________ tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran ______

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “PIHAK PERTAMA”, dan Nama Jabatan

: _______________ : DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PT./CV. _______________, yang berkedudukan di Jl. _______________, berdasarkan Akta Pendirian No. _____ tanggal __________ yang dikeluarkan oleh Notaris ___________ dan Akte Perubahan Terakhir No. ____ tanggal _______ yang dikeluarkan oleh Notaris ___________.

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “PIHAK KEDUA”. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan konsultan pengawas berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PENGERTIAN ISTILAH Dalam surat perjanjian/kontrak ini terkandung beberapa pengertian istilah, diantaranya sebagai berikut: 1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBD. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

SURAT PERJANJIAN KONSULTAN PENGAWAS

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PIHAK KEDUA adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pengadaan. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara PIHAK KEDUA nasional maupun dengan PIHAK KEDUA asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang mencakup Dokumen Pemilihan serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. Hari adalah hari kalender. Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam). Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan PIHAK KEDUA untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja PIHAK KEDUA yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh PIHAK KEDUA yang tercantum dalam SPMK. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PIHAK PERTAMA untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini. Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA [untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : “berikut harga satuannya (mata pembayaran)”] dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA. Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran PIHAK KEDUA. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu. Pasal 2 LINGKUP TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

1.

2.

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan: Program : _______________ Kegiatan : _______________ Uraian Kegiatan : _______________ Kode Rekening : _______________ Tahun Anggaran : _______________ PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk: Program : _______________


Kegiatan : _______________ Uraian Kegiatan : _______________ Kode Rekening : _______________ Tahun Anggaran : _______________ 3. PIHAK KEDUA mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, biaya dan ketepatan waktu pencapaian volume pekerjaan. 4. PIHAK KEDUA mengawasi setiap tahapan dan keseluruhan pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi. 5. PIHAK KEDUA menyiapkan/menyediakan Buku Harian Lapangan (BHL) dan setiap harinya harus selalu berada dilapangan. 6. PIHAK KEDUA mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang memuat tentang jumlah tenaga kerja/personil, kondisi lapangan, kondisi bahan, penyimpangan/perubahan pekerjaan (apabila ada) dan kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan setiap hari. 7. PIHAK KEDUA mengusulkan perubahan dan/atau penyesuaian di lapangan kepada PIHAK PERTAMA untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 8. PIHAK KEDUA memeriksa dan menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor, selanjutnya Berita Acara kemajuan pekerjaan tersebut harus disahkan oleh PIHAK PERTAMA. 9. PIHAK KEDUA menyelenggarakan rapat di lapangan secara berkala. 10. PIHAK KEDUA membuat laporan mingguan dan bulanan kepada PIHAK PERTAMA meliputi, masukan hasil rapat di lapangan penyimpangan yang dilakukan oleh kontraktor yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan halhal lain yang terjadi di lapangan. 11. PIHAK KEDUA menyusun daftar kekurangan dan cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan. Pasal 3 KORESPONDENSI 1.

2.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak; a. Satuan Kerja PIHAK PERTAMA Nama : SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 12 Tanjung Priok, Jakarta Utara Telepon : 021-_____ Faximili : 021-_____ b. PIHAK KEDUA Nama : PT./CV. _______________ Alamat : Jl. _______________ Telepon : _______________ Faximili : ______ Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat 1 pasal ini. Pasal 4 DASAR KONTRAK

Dasar kontrak dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah dokumen kontrak, yang meliputi: 1. Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa 2. Berita Acara Hasil Seleksi 3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 4. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 5. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen sampul II 6. Undangan Pembukaan Dokumen sampul II 7. Pengumuman Peringkat Teknis 8. Surat Penetapan Peringkat Teknis 9. Berita Acara Evaluasi Dokumen sampul I 10. Berita Acara Pembukaan Dokumen sampul I 11. Daftar hadir pemasukan dokumen penawaran. 12. Berita Acara Pemberian Penjelasan 13. Daftar hadir pengambilan dokumen Pemilihan


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Undangan Pengumuman Hasil Kualifikasi Surat Penetapan Hasil Kualifikasi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Daftar hadir pemasukan dokumen kualifikasi. Berita Acara Pemberian Penjelasan Daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi. Pengumuman Prakualifikasi Dokumen Pemilihan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kerangka Acuan Kerja (KAK). DPPA-SKPD Pasal 5 BAHASA DAN HUKUM

1. 2.

Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)]. BAB II KETENTUAN ADMINISTRASI UMUM Pasal 6 HARGA KONTRAK

1. 2. 3. 4.

PIHAK PERTAMA membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar Rp ________,(____________). Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi DKI Jakarta. Pasal 7 PERPAJAKAN

Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pasal 8 PENYESUAIAN DAN KOMPENSASI HARGA KONTRAK 1. 2.

Penyesuaian biaya diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang masa kontraknya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sejak penandatangan kontrak. Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut : a. PIHAK PERTAMA memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan PIHAK KEDUA; b. keterlambatan penerbitan SPP; c. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak; e. PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan; g. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;


h. 3.

perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. Pasal 9 JADWAL PELAKSANAAN

1. 2. 3.

tanggal mulai berlaku kontrak adalah sejak kontrak ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK; tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tercantum dalam SPMK. Pasal 10 PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 11 CARA PEMBAYARAN 1.

2.

3.

Pembayaran prestasi pekerjaan a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin. b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi denda apabila ada, serta pajak. c. Permintaan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. d. Pembayaran termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan, sebagai berikut: Angsuran I : sebesar 20% x Rp _____,- = Rp _____,- (__________________) yang akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai di atas 20% Angsuran II : sebesar 30% x Rp _____,- = Rp _____,- (__________________) yang akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai di atas 50% Angsuran III : sebesar 25% x Rp _____,- = Rp _____,- (__________________) yang akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai di atas 75% Angsuran IV : sebesar 25% x Rp _____,- = Rp _____,- (__________________) yang akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai 100% e. Pembayaran dilakukan melalui Bank ________ no. Rekening __________ atas nama PT./CV. _______________ Penangguhan Pembayaran a. PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA. c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA yang memuat: 1) alasan penangguhan pembayaran; dan 2) persyaratan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. d. Jika dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA. Cara-cara dan tahapan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran harga kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA berdasarkan prestasi pekerjaan. b. Jumlah pembayaran prestasi hasil pekerjaann yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. c. Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan bobot pembayaran angsuran melebihi bobot kenyataan di lapangan.


d. e. f.

Penilaian prestasi pekerjaan dilakukan oleh panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Bobot Pekerjaan. Berita Acara bobot pekerjaan dibuat oleh PIHAK KEDUA ditandatangani bersama dengan panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas tagihan dari PIHAK KEDUA diterima, harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran prestasi kerja. Pasal 12 ASURANSI

Pihak PIHAK KEDUA mengasuransikan : 1. semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerjapekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; 3. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi. 4. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. BAB III KETENTUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN Pasal 13 MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. 2. 3.

PIHAK PERTAMA menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh PIHAK KEDUA. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat 2 pasal ini PIHAK KEDUA belum juga melaksanakan pekerjaan, segala resiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan kondisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pekerjaan. Pasal 14 PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. 2. 3. 4. 5.

PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan penyerahan pekerjaan. PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikannya. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PIHAK PERTAMA meminta agar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Pasal 15 ASAL JASA KONSULTAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 16 KEADAAN KAHAR 1.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit; c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;


d. e. f.

2. 3.

4. 5.

pemogokan; kebakaran; dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi. Pasal 17 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh PIHAK KEDUA. Pasal 18 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 1.

2.

Penghentian Kontrak : a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. c. PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika PIHAK KEDUA gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat: 1) alasan penghentian Kontrak; dan 2) persyaratan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. Pemutusan Kontrak : a. Oleh PIHAK PERTAMA : Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: 1) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya; 2) PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA; 3) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit; 4) karena Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; 6) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. b. Oleh PIHAK KEDUA : Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: 1) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak ini; atau 2) karena Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender. c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka: 1) PIHAK KEDUA membayar denda; dan/atau


d. e.

2) PIHAK KEDUA dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut : 1) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak; 2) biaya langsung personil (termasuk biaya demobilisasi) yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pemutusan Kontrak. Pasal 19 DENDA

1. 2. 3.

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir adalah 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak. Besarnya denda keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir tidak melampaui 5% dari nilai kontrak. Pasal 20 PERDAMAIAN DAN LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA

1. 2. 3.

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui: a. arbitrase, b. alternatif penyelesaian sengketa, atau c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN Pasal 21 PERSONIL KONSULTAN

1.

2.

Umum a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA. c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan. d. PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan. e. Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa Personil Inti: 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik 2) berkelakuan tidak baik; atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA. f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun. Personil Inti


a.

3. 4.

penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh PIHAK KEDUA melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA; b. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak. Personil inti yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia PIHAK KEDUA. Waktu kerja dan lembur a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti diberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA; b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut. Pasal 22 PERUBAHAN PERSONIL

1.

2.

Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA: a. PIHAK KEDUA dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA. b. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. c. PIHAK PERTAMA meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan. 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai. d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, PIHAK KEDUA diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan. e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Penggantian personil PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA a. Personil dari PIHAK KEDUA yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada PIHAK KEDUA dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi. b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari PIHAK KEDUA. Pasal 23 LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. 2.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Buku Harian Lapangan (BHL), laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir serta semua foto dokumentasi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PIHAK PERTAMA. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 24 PENUTUP

1. 2.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan), 2 (dua) diantaranya asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan ini.


3.

Kontrak pekerjaan ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan. PIHAK PERTAMA KEPALA SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA PT./CV. ____________ Selaku Penyedia

________________ NIP ____________

___________________ Direktur Utama/Direktur

Tembusan: 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; 3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta; 4. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 5. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 6. Bendahara Pengeluaran.


CONTOH KONTRAK PENGAWASAN

Recommend Documents