MAKALAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN “KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA” MAKALAH
UNTUK MEMENUHI TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN Yang diampu oleh Bapak Ir. Sukandar, MP
Oleh: Muhammad Hamid Husain
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERIKANAN 2016
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya” dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan tak lupa, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan makalah ini. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai Kebijakan kebijakan tentang perikanan Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon kritik dan saran yang membangun agar makalah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Malang, Januari 2016
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............. ............. .............. ............. ............. ............. .
i
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah .................................................................... 2 1.3. Tujuan ....................................................................................... 2
BAB II. PEMBAHASAN 2.1. VISI KKP DAN DINAS TENTANG BUDIDAYA PERIKANAN ......
3
2.2. MISI KKP DAN DINAS .............................................................
3
2.3. RENSTRA KKP DAN DINAS ....................................................
3
2.4. PROGRAM KERJA KKP DAN DINAS .......................................
5
2.5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ..................................................
5
BAB III. PENUTUP 3.1. Kesimpulan ................................................................................ 7
Daftar Pustaka ..........................................................................................
8
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.500 pulau dan memiliki garis panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (18.000km2) sehingga luas wilayah Indonesia 2/3 merupakan wilayah lautan. Dengan potensi wilayah tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menuju Indonesia yang maju dan makmur (Solikhin,dkk : 2005). Pembangunan perikanan pada dasarnya dititikberatkan pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya . Pada dekade 80-an perikanan budidaya mulai mendapat perhatian (budidaya udang di tambak) Menjelang thn 90-an mulai dirintis usaha budidaya ikan di laut Potensi pengembangan lahan perikanan budidaya = 27.671.178 ha, terdiri dari : 2.230.600 ha (air tawar), 913.000 ha (air payau), 24.528.000 ha (air laut).Tahun 2004 lahan yang dimanfaatkan mencapai 262.000 ha (air tawar ), 500.000 ha (air payau), dan 370.000 unit budidaya di laut. Sehingga bisa dikatakan bahwa peluang pengembangan lahan pembudidayaan ikan di Indonesia masih sangat menjanjikan. Sektor perikanan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap umumnya merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan menangkap ikan di perairan dengan menggunakan berbagai macam alat dan metode. Sebagian besar ikan yang ditangkap berasal dari perairan laut, apabila hal ini dilakukan secara terus menerus maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem pada perairan itu sendiri. Maka dari itulah diperlukan adanya perikanan budidaya yang bisa terus berproduksi tanpa harus merusak ekosistem perairan. Subsektor perikanan budidaya sekarang tengah ditingkatkan pengembangannya setelah perikanan tangkap tak bisa lagi diandalkan untuk menjaga ketersediaan stok ikan nasional. Sumberdaya perikanan terdiri dari sumber daya perikanan laut dan sumberdaya perikanan air tawar. Disamping sumberdaya perikanan laut yang mempunyai keunggulan dan potensi untuk dikembangkan, sumberdaya perikanan air tawar juga sangat potensial untuk dikembangkan. Sumberdaya perikanan air tawar ini meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat mendukung
1
kegiatan perikanan. Salah satu komoditi perikanan air tawar yang dapat menjadi alternatif usaha di bidang perikanan dalam rangka menjalankan perekonomian di Indonesia adalah ikan konsumsi. Salah satu kebijakan dalam perkembangan budidaya perikanan adalah pengembangan kawasan untuk komoditas unggulan. Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan budidaya dimana komoditas unggulan ini memiliki kriteria antara lain, bernilai ekonomis tinggi, teknologi budidaya yang dapat diterapkan telah tersedia, permintaan luar negeri dan lokal tinggi, dan dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal. Beberapa komoditas unggul yang akan dikembangkan adalah rumput laut, catfish, nila, bandeng, udang, ikan mas, gurame, kakap, dan kerapu. 1.3
RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dari makalah ini adalah
a)
Bagaimana kebijakan pembangunan perikanan budidaya ?
b)
Bagaimana Misi dan Renstra KKP dan Dinas?
c)
Bagaimana program kerja KKP dan Dinas perikanan budidaya?
d)
Bagaimana Implementasi kebijakan KKP dan Dinas perikanan budidaya?
1.2
TUJUAN Tujuan makalah ini adalah
a)
Mengetahui kebijakan pembangunan perikanan budidaya.
b)
Mengetahui Misi dan Renstra KKP dan Dinas.
c)
Mengetahui program kerja KKP dan Dinas perikanan budidaya.
d)
Mengetahui Implementasi kebijakan KKP dan Dinas perikanan budidaya.
2
BAB II PEMBAHASAN
Sistem Masukkan (Input )
Sistem (Jogiyanto, 2005, hal. 4) adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut.Sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Input (Supriyanto, 2005, hal. 12) merupakan suatu energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, yang dapat berupa signal input dan maintenance input . Signal input adalah energi yang akan diolah oleh sistem, berupa data yang dimasukkan ke sistem komputer. Sedangkan maintenance input adalah energi yang digunakan untuk mengolah signal input , berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem input adalah suatu jaringan yang bekerja sama dan saling berhubungan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer yang akan diolah oleh suatu program tertentu melalui sebuah perangkat masukkan ( input device).Perangkat masukkan ( input device) (Supriyanto, 2005, hal. 11) merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan penggunanya. Prinsip kerja yang dilakukan perangkat input adalah merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer (machine readable form), ini berarti mengubah perintah dalam bentuk yang difahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer yaitu dengan kode-kode biner (binary encoded information). (Stalling, 1997, hal. 67).Salah satu inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur masukkan atau input .
2
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah Pembangunan perikanan pada dasarnya dititikberatkan pada perikanan
tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya sangat diperlukan karena yang bisa terus berproduksi tanpa harus merusak ekosistem perairanSalah satu kebijakan dalam perkembangan budidaya perikanan adalah pengembangan kawasan untuk komoditas unggulan. Kegiatan usaha budidaya ikan harus memperhatikan keamanan, visi, misi dan tujuan, UU, PERDA serta kondisi lingkungan yang lebih baik dan berkembang. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan antara lain: Pembangunan Prasarana Budidaya, prioritas pembangunan prasarana budidaya,
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 18/MEN/2009 Singarimbun, M. dan Sofian Efendi. 1995. Metode Penelitian Survey. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. 33 hlm. Sugiyono. 2005. Statistika untuk Penelitian. CV. Alfabeta, Bandung. 306 hlm. Tri Mardiana. 2003. Studi empirispengembangan sub sektor perikanan budidaya air tawar di kawasan minapolitan kabupaten kampar, Provinsi Riau.