BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Belak Belakang ang Masal Masalah ah
Sejarah Sejarah merupakan merupakan ilmu pengetahua pengetahuan, n, cerita pelajaran tentang tentang kejaadian kejaadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau (W.J.S. Poerwadarminta, 1982: 646). Sejarah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan suatu negara, terutama dari segi politik. Perkembangan suatu negara selalu bertitik tolak dari sejarahnya dalam menentukan arah pemerintahan ke depannya. Dr. BRA Moory Mooryati ati Soedi Soediby byo o (2010) (2010) dalam dalam Merajut Nusantara: Paku Buwana X dalam Pergerakan Islam dan Kebangsaan mengemukakan bahwa setiap peristiwa sejarah selalu bermakna sosial dan politis, karena suatu peristiwa akan berfungsi melegitimasi struktur budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Bahkan peristiwa sejarah menjadi landasan untuk memperkokoh identitas bangsa. C. Char Charlo lott ttee van van dan dan Hasp Haspel el memb memberi eri sumba sumbang ngan an besa besarr terha terhada dap p perkembangan sejarah Indonesia dalam disertasinya pada tahun 1985, tentang Reorganisasi hukum, agraria dan pemerintahan di daerah kerajaan di Jawa tahun 1880 1880-1 -193 930. 0. Menu Menuru rutn tny ya, “mot “motif if awal awal dari dari peme pemerin rinta tah h untu untuk k meng mengad adak akan an reorganisasi hukum dan agraria lebih bertujuan praktis dari pada ideal”. Akibat utama dari reorganisasi tersebut adalah pengaruh Eropa menjadi semakin besar, lebih besar manfaatnya untuk kepentingan hukum dan keuangan bagi pengusaha perkebunan (Eropa), elit pribumi menjadi tidak puas dan memuncaknya keti ketida daks ksen enan anga gan n di kala kalang ngan an rakya rakyatt jela jelata ta pada pada umum umumny nyaa yang ang mung mungki kin n dikarenakan tidak mendapat perubahan-perubahan itu. (G.D. Larson, 1989 : ix) Peme Pemeri rint ntah ahan an di Indo Indone nesia sia sanga sangatt komp komple leks ks apab apabil ilaa kita kita kaji kaji lebih lebih mendalam, karena mengalami perkembangan sejarah yang panjang, berawal dari masa masa tradisio tradisional nal sampai sampai dengan dengan masa masa moder modern n seperti seperti saat ini. ini. Pemeri Pemerintah ntahan an Indo Indone nesia sia saat saat ini, ini, beras berasal al dari dari peme pemeri rint ntah ahan an yang ang sederh sederhan anaa dan dan bersi bersifat fat keda kedaera eraha han. n. Hal Hal terse tersebu butt dapa dapatt kita kita liha lihatt pada pada masa masa peme pemerin rinta taha han n kera kerajaa jaan n tradisional yang ditandai adanya orientasi pemerintahan yang berbeda dari setiap
1
kerajaan. Orientasi pemerintahan suatu kerajaan akan sesuai dengan keinginan raja yang berkuasa pada masanya. Peme Pemeri rint ntah ahan an pada pada masa masa kera kerajaa jaann-ke keraj rajaan aan trad tradis isio iona nall di Indo Indone nesia sia teruta terutama ma keraja kerajaan an jawa jawa merupa merupakan kan sesuatu sesuatu yang yang memilik memilikii perana peranan n sangat sangat vital vital dalam sejarah dan perkembangan politik Indonesia. Dalam pengantar buku yang berjudul “ Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942” karya George D. Larson , disebutkan bahwa kerajaan (keraton) adalah sangat vital dalam kehidupan politik dan keagamaan. Keraton Keraton adalah adalah masyarak masyarakat/k at/komu omunita nitass yang yang mempun mempunyai yai kebuda kebudaya yaan an sendir sendiri. i. Di dalam dalam masya masyaraka rakat/k t/komu omunit nitas as itu terjadi terjadilah lah interak interaksi, si, baik baik secara secara individual,
maupun
secara
kolektif.
Dengan
demikian,
anggota
masyarakat/k masyarakat/komuni omunitas tas itu berhubung berhubungan an secara kait-mengkai kait-mengkaitt satu dengan dengan lainnya, lainnya, sehingga sehingga terjadilah terjadilah ketergantun ketergantungan gan diantara diantara mereka. mereka. Selain itu terjadi interaksi secara individual dan kolektif itu, berlangsung pula interaksi yang dilakukan lewat organisasi sosial. (Darsiti Soeratman, 2000 : 9). Orga Organi nisas sasii sosia sosiall yang yang berk berkem emba bang ng dala dalam m kehi kehidu dupa pan n kerat keraton on pada pada akhirnya akhirnya akan menjelma menjadi menjadi perkumpula perkumpulan-perk n-perkumpu umpulan. lan. Dari sinilah sinilah akan terbentuk terbentuk organisasi-or organisasi-organisa ganisasi si politik dalam keraton. keraton.
Organisasi Organisasi politik sangat
mendukung perkembangan suatu pemerintahan. Banyak oraganisasi politik lokal di indonesia yang berkembang berkat mendapat dukungan dari keraton. Oragnisasi politik banyak memberi warna dalam tata hukum dan peradilan pemerintahan keraton. Keraton Jawa yang pertama kali menerapkan tata hukum dan peradilan di bidang pemerintahan adalah mataram yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung yang terkenal sebagai raja yang alim dan bijaksana, meskipun tata hukum yang dipergunakan adalah tata hukum dan peradilan islam. Pengadilan pada zaman Mataram merupakan pengadilan yang didasarkan pada hukum islam yang mengambil tempat persidangan di Sittinggil atau atau di serambi masjid dalam menangani perkara kejahatan. Perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan dinamakan kisas. kisas. Kerajaan Mataram selalu berpindah tempat karena alasan keamanan dari
kerajaan. Orientasi pemerintahan suatu kerajaan akan sesuai dengan keinginan raja yang berkuasa pada masanya. Peme Pemeri rint ntah ahan an pada pada masa masa kera kerajaa jaann-ke keraj rajaan aan trad tradis isio iona nall di Indo Indone nesia sia teruta terutama ma keraja kerajaan an jawa jawa merupa merupakan kan sesuatu sesuatu yang yang memilik memilikii perana peranan n sangat sangat vital vital dalam sejarah dan perkembangan politik Indonesia. Dalam pengantar buku yang berjudul “ Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942” karya George D. Larson , disebutkan bahwa kerajaan (keraton) adalah sangat vital dalam kehidupan politik dan keagamaan. Keraton Keraton adalah adalah masyarak masyarakat/k at/komu omunita nitass yang yang mempun mempunyai yai kebuda kebudaya yaan an sendir sendiri. i. Di dalam dalam masya masyaraka rakat/k t/komu omunit nitas as itu terjadi terjadilah lah interak interaksi, si, baik baik secara secara individual,
maupun
secara
kolektif.
Dengan
demikian,
anggota
masyarakat/k masyarakat/komuni omunitas tas itu berhubung berhubungan an secara kait-mengkai kait-mengkaitt satu dengan dengan lainnya, lainnya, sehingga sehingga terjadilah terjadilah ketergantun ketergantungan gan diantara diantara mereka. mereka. Selain itu terjadi interaksi secara individual dan kolektif itu, berlangsung pula interaksi yang dilakukan lewat organisasi sosial. (Darsiti Soeratman, 2000 : 9). Orga Organi nisas sasii sosia sosiall yang yang berk berkem emba bang ng dala dalam m kehi kehidu dupa pan n kerat keraton on pada pada akhirnya akhirnya akan menjelma menjadi menjadi perkumpula perkumpulan-perk n-perkumpu umpulan. lan. Dari sinilah sinilah akan terbentuk terbentuk organisasi-or organisasi-organisa ganisasi si politik dalam keraton. keraton.
Organisasi Organisasi politik sangat
mendukung perkembangan suatu pemerintahan. Banyak oraganisasi politik lokal di indonesia yang berkembang berkat mendapat dukungan dari keraton. Oragnisasi politik banyak memberi warna dalam tata hukum dan peradilan pemerintahan keraton. Keraton Jawa yang pertama kali menerapkan tata hukum dan peradilan di bidang pemerintahan adalah mataram yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung yang terkenal sebagai raja yang alim dan bijaksana, meskipun tata hukum yang dipergunakan adalah tata hukum dan peradilan islam. Pengadilan pada zaman Mataram merupakan pengadilan yang didasarkan pada hukum islam yang mengambil tempat persidangan di Sittinggil atau atau di serambi masjid dalam menangani perkara kejahatan. Perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan dinamakan kisas. kisas. Kerajaan Mataram selalu berpindah tempat karena alasan keamanan dari
musuh. Seiring dengan perpindahan tersebut, Kerajaan Mataram selalu mengadakan perubahan tata hukum maupun peradilan dalam menjalankan pemerintahannya, bahkan sampai dengan terpecahnya kerajaan tersebut. Keraton Surakarta pada tahun 1746 mulai dibangun. Pembangunan tersebut pada masa Paku Buwana II (1726-1749) sebagai pengganti keraton kartasura yang telah hancur akibat serangan musuh (Darsiti Soeratman, 1989: 1). Dalam buku yang berjudul ”Sejarah Sejarah Kerajaan Kerajaan Tradisional Tradisional Surakarta Surakarta”, ”, Kerato Keraton n Kartasu Kartasura ra rusak rusak akibat pemberontakan orang-orang cina di bawah pimpinan Sunan Kuning, juga oleh pasukan Madura yang dipimpin oleh Cakraningrat IV (1999: 13). Pemeri Pemerinta ntah h Beland Belandaa telah telah lama lama terliba terlibatt dalam dalam urusan urusan intern intern Kerajaa Kerajaan n Mataram, Mataram, tepatnya tepatnya pada masa pemerintahan pemerintahan Amangkurat Amangkurat II (Darsiti (Darsiti Soeratman, Soeratman, 1990: 1990: 17). Namun, Namun, Pemerintah Pemerintah Belanda Belanda benar-benar benar-benar menanamkan menanamkan pengaruhn pengaruhnya ya pada masa Paku Buwana II di Keraton Surakarta. Hal ini dapat kita perhatikan pada isi perja perjanj njia ian n 11 Desem Desembe berr 1749 1749 yang yang serin sering g diseb disebut ut het allerbelang allerbelangrijkste rijkste contract, yaitu yaitu Sunan Sunan “meny “menyerah erahkan kan”” Kerajaa Kerajaan n Mataram Mataram kepada kepada Pemeri Pemerintah ntah Beland Belanda, a, serta serta meniti menitipka pkan n puteraputera-put puteran eranya ya,, terutam terutamaa Panger Pangeran an Adipat Adipatii Anom Anom untuk mendapat perlindungan (Darsiti Soeratman, 1990: 25). Situas Situasii politi politik k Kasun Kasunana anan n sangat sangat dipeng dipengaru aruhi hi oleh oleh sikap sikap dari dari pihak pihak Kasunanan sendiri terhadap pemerintah Belanda, Mangkunegaran, penduduk dan wilayah di luar kerajaan. Reorganisasi sistem peradilan di Kasunanan sudah terjadi sejak masa pemerintahan Paku Buwana II, dimana seluruh daerah Mataram masuk ke dalam dalam wilaya wilayah h kekuasa kekuasaan an pemeri pemerintah ntah Beland Belanda. a. Akibat Akibatny nya, a, Mataram Mataram bukan bukan hanya kehilangan wilayahnya tetapi juga harus tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah Belanda termasuk mengenai sistem peradilan. Keraton Kasunanan Surakarta kehilangan kemerdekaanya, akan tetapi oleh belanda daerah itu dikembalikan dalam bentuk pinjaman kepada raja-rajanya. Sejak saat itu, terdapat tradisi, bahwa sesudah penobatan, raja baru harus menandatangani perjanjian, yang antara lain menyakan bahwa penobatannya sebagai raja bukan karena mewaris, melainkan karena pemberian Pemerintah Belanda. Peme Pemeri rint ntah ah Bela Beland ndaa semak semakin in mena menanam namka kan n peng pengaru aruhn hnya ya di Kerat Keraton on Suraka Surakarta, rta, bahkan bahkan mampu mampu menemb menembus us pada pada peratu peraturan ran seremo seremoni ni penoba penobatan tan raja. raja.
3
Pada tanggal 15 Desember 1749, Pemerintah Belanda melantik Adipati Anom di Sitihinggil menjadi Sitihinggil menjadi raja baru dengan gelar Paku Buwana III. Campur Campur tangan tangan Beland Belandaa di bidang bidang politik politik terliha terlihatt juga juga pada pada kerajaa kerajaannkerajaan lain di Indonesia, Belanda menentukan masalah penggantian raja yang dirasak dirasakan an melamp melampaui aui batas batas kekuasa kekuasaan an politi politikny knya. a. Selain Selain itu bidang bidang sosial sosial dan kebuda kebudaya yaan an juga juga terpen terpengar garuh uh yaitu yaitu terlih terlihat at pada pada cara berpak berpakaian aian serta serta adany adanyaa minuma minuman n keras. keras. Terlih Terlihat at bahwa bahwa bangsa bangsa Beland Belandaa sudah sudah mendom mendomina inasi si bidang bidang kehidupan di Indonesia (Nur Haryanti, 1993 : 13) Pemerintah Belanda juga terlibat dalam campur tangan terhadap sistem peradilan dalam praktik pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Belanda menunjukkan penetrasi ke dalam persoalan intern keraton yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem tata peradilan dan tata hukum Keraton Kasunanan Surakarta. Pemerintah Belanda berupaya memaksakan rencana organisasi terhadap sistem peradilan dengan maksud agar Pemerintah Keraton Kasunanan Surakarta menyetujui perubahan baik dalam kelembagaan maupun pranata hukumnya. hukumnya. Dalam usaha menanamkan pengaruh kekuasaannya, Pemerintah Belanda menuntut agar pepatih agar pepatih dalem yang mempunyai peran ganda, yaitu mengabdi pada kerajaan dan bekerja sebagai pegawai Pemerintah Belanda, agar berpihak kepada Pemeri Pemerinta ntah h Beland Belandaa serta serta memban membantu tu dalam dalam menanam menanamkan kan pengar pengaruh uh di kerato keraton n maupun maupun seluruh seluruh wilay wilayahn ahnya. ya. Pepatih Pepatih dalem dalem mendap mendapat at status status kekuas kekuasaan aan dan kemakmuran oleh raja. Hal ini merupakan faktor yang membuat sulit patih dalem untuk tidak tunduk pada raja. Pera Perana nan n raja raja dalam dalam kons konsep ep kera kerato ton n adal adalah ah meli melind ndun ungi gi keraj kerajaa aan n dan dan rakyatnya dengan menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia dewadewa. Raja harus memiliki kekuasaan dan wibawa yang setara dengan dewa-dewa. Hubungan raja dengan rakyatnya dikenal sebagai kawula-gusti. kawula-gusti. Dala Dalam m pemi pemiki kiran ran trad tradis isio iona nall Jawa Jawa terd terdap apat at tiga tiga kons konsep ep utam utamaa yang ang mengatur hubungan kawula-gusti tersebut yaitu: (1) suatu hubungan pribadi yang erat disertai dengan rasa saling mencintai dan menghormati yang dianggap sebagai standar standar komuni komunikasi kasi sosial; sosial; (2) nasib nasib menentu menentukan kan kedudu kedudukan kan seseora seseorang ng dalam dalam
masyarakat, apakah akan lahir sebagai hamba atau sebagai tuan. Akibatnya, manusia tidak punya pilihan, tetapi harus memikul kewajibannya seperti yang telah ditentukan oleh nasibnya; (3) raja dan pegawainya, dalam hal politik pemerintah, harus memperhatikan rakyatnya. Paku buwana III memerintah selama 39 tahun (17491788). Pada masa pemerintahan Paku Buwana III, sistem peradilan masih berjalan di bawah pemerintahan Belanda karena Sunan adalah vassal kompeni. Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram terpecah menjadi 2 yaitu Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat sesuai dengan perjanjian giyanti pada tahun 1755. Hal tersebut merupakan tamparan berat bagi Sunan karena harus kehilangan daerah yaitu negara, nagaragung dan mancanegara . Terbaginya kerajaan menjadi dua memudahkan Pemerintah Belanda untuk menguasai dan menanamkan pengaruhnya. Kerugian masih diderita Sunan dengan terbaginya Kasunanan menjadi 2 wilayah yaitu Kasunanan yang dipimpin oleh Sunan dan Mangkunegaran di bawah Raden Mas Said yang bergelar Mangkunegara I. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Paku Buwana IV (1788-1820). Pada masa ini, Sunan kembali kehilangan wilayahnya yaitu sebagian daerah mancanegara
dan
nagaragung.
Hal
tersebut
mengakibatkan
diadakannya
reorganisasi tanah lungguh di nagaragung yang masih ada (Darsiti Soeratman, 1990: 30). Pada masa Paku Buwana V (1820-1823) dan Paku Buwana VI (18231830)
juga belum terjadi sebuah perubahan yang signifikan. Tidak adanya
perubahan peradilan yang signifikan tersebut dikarenakan singkatnya masa pemerintahan Sunan sehingga belum sempat memikirkan perbaikan dalam pemerintahan, khususnya perbaikan sistem peradilan. Kondisi pemerintahan pada saat itu kurang mendukung untuk memperbaiki pemerintahan sebagai akibat dari pemberontakan yang terjadi di Kasunanan. Keraton Kasunanan Surakarta pada masa Paku Buwana VI (1823-1830), semakin banyak melakukan hubungan sosial ke luar setelah Susuhunan yang berkuasa mulai bersikap menerima pendidikan barat.
Pada masa pemerintahan
Paku Buwana VI, Pengadilan mendapat dukungan, terbukti dengan dibentuknya
5
prajurit-prajurit pelaksana hukuman, diantaranya nirbaya, martaulut dan s inggasara. Tiap-tiap prajurit memiliki tugas tersendiri dalam melaksanakan hukuman yang disesuaikan dengan putusan pengadilan. Selama lebih dari seratus tahun (1830-1939), Keraton Kasunan Surakarta diperintah oleh empat orang raja, yaitu Paku Buwana VII sampai dengan Paku Buwana X. Dalam periode tersebut, raja-raja yang memerintah secara terus menerus terpaksa harus menyerahkan kekuasaannya. Pertama-tama, mancanegara barat dan timur, ditambah negaragung Bagelen harus ikut diserahkan. Kemudian diikuti lagi dengan penyerahan pengadilan dan kepolisian, serta pelepasan hak atas tanah yang dihubungkan dengan adanya reorganisasi tanah. Pada masa Paku Buwana VII (1830-1858) baru terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam pemerintahan. Dalam usaha membawa perbaikan bagi keamanan, Paku Buwana VII mengeluarkan Angger Gunung yang berisi instruksiinstruksi kepada para para kepala polisi untuk bertempat tinggal di pinggir jalan besar seperti di Ampel, Boyolali, Kartasura, Krapyak dan Klaten. Pada tahun 1847 dicapai suatu akta persetujuan, kemudian dicantumkan dalam Indische Staatsblad 1847 No.30, yang berisi penghapusan Balemangu. Sebagai gantinya dibentuk lembaga-lembaga pengadilan yang disebut pradata, surambi dan kadipaten. Lenyapnya Balemangu berakibat Angger Gunung tidak mempunyai arti bagi Kasunanan. Kekuasaan pengadilan atas orang-orang bumi putera berada di tangan Sunan, tetapi dalam kenyataannya pemerintah Belandalah yang berkuasa. Hal itu dapat dilihat dalam pelaksanaan proses pengadilan sampai dengan pemberian hukuman yang hampir seluruhnya harus mendapatkan persetujuan pemerintah Belanda. Keraton Surakarta sebagai bentuk kerajaan, memiliki sebuah struktur yang tersusun atas beberapa lembaga dalam pemerintahan, salah satunya adalah lembaga peradilan. Pengadilan Keraton Kasunanan Surakarta apabila dilihat secara kelembagaan, merupakan lembaga yang memberikan kontribusi dalam menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Keraton Kasunanan Surakarta. Selain itu sistem peradilan Keraton Kasunanan Surakarta adalah sebuah
lembaga hukum yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak kejahatan yang dapat mengancam eksistensi raja. Menurut sejarahnya, sistem peradilan di Kasunanan Surakarta banyak mengalami perubahan sejak menguatnya penetrasi dari sistem pemerintahan Belanda yang semakin intensif. Reorganisasi sistem peradilan dilakukan pemeintah Belanda secara bertahap. Hal ini menyebabkan kebijaksanaan Sunan banyak dipengaruhi oleh peraturan pemerintah Belanda. Meskipun demikian, legitimasi Sunan masih tetap terjaga di mata rakyat. Intervensi pemerintah Belanda terhadap sistem peradilan Kasunanan menjadikan Sunan hanya sebagai sebuah simbol, sementara pengendali kekuasaan di wilayah Kasunanan dipegang oleh pemerintah Belanda. Meskipun sistem peradilan di Kasunanan Surakarta harus menaati peraturan Pemerintah Belanda, namun bukan berarti seluruh sistem dan tata cara peradilan mengalami perubahan total. Masyarakat Jawa terbiasa menggunakan cara musyawarah mufakat
untuk
menyelesaikan
perkara-perkara ringan.
Sikap
kekeluargaan yang sedemikian rupa di dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi masyarakat, bukan berarti mereka tidak membutuhkan lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Lembaga peradilan dimanfaatkan apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat. Dalam perkembangannya,
pengadilan pradata mendapat pelimpahan
wewenng dan perkara. Pengadilan pradata ini juga dibentuk di luar ibukota Kasunanan seperti di daerah Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura, Sragen. Pengadilan pradata di daerah-daerah tersebut diberi otonomi oleh Sunan atas desakan residen. Pengadilan pradata merupakan pengadilan tertua di Kasunanan yang dipimpin oleh seorang jaksa ditambah dengan mantra dan delapan orang nayaka. Pengadilan ini berpedoman pada nawala pradata dan hukum islam. Pengadilan pradata sebagai pengadilan tertinggi berhak memutuskan tindak kejahatan kelas berat misalnya pembunuhan. Pada masa Paku Buwana IX (1861-1893) berkuasa, pemerintah Belanda mengalami kesulitan untuk menggeser kekuasaan pribumi dalam bidang kepolisian
7
dan pengadilan. Berdasarkan pengalaman pahit tersebut, Pemerintah Belanda berusaha agar raja baru pengganti Paku Buwana IX, bersedia untuk tunduk sepenuhnya pada tindakan Pemerintah Belanda, termasuk dalam pembuatan peraturan baru (Darsiti Soeratman, 1990: 1). Pada masa Paku Buwana IX ini tidak ada pembaharuan pada bidang hukum, yang ada hanyalah perubahan pada bidang birokrasi akibat kebijakan etis. Untuk menjamin kepentingannya, pemerintah Belanda membuat peraturan yaitu peraturan yang mengatur tentang kenaikan tahta raja. Sebelum dinobatkan menjadi raja, putra mahkota harus menandatangani suatu verklairing. Putra mahkota menandatangani verklairing pada tanggal 25 maret 1893. Pata tanggal 30 maret 1893 dilangsungkan penobatan raja yang dilanjutkan dengan penandatanganan akta perjanjian. Dengan begitu dimulailah masa baru, masa pemerintahan Paku Buwana X (1893-1939). Peristiwa ini merupakan tradisi baru dalam pemerintahan Kasunanan, karena kenaikan raja-raja sebelumnya hanya menandatangani akta perjanjian dalam setiap kenaikan tahtanya. Beberapa butir dalam verklairing antara lain mencakup masalah : a. Perbaikan pengadilan, kepolisian dan penyelesaiannya menurut hokum b. Daerah terselip (enclave) c. Ganti kerugian dari pemerintah d. Pemungutan pajak baru e. Penyewaan tanah kepada orang-orang eropa f. Kerja wajib bagi penduduk yang tinggal di daerah yang disewa oleh pengusaha asing g. Seremoni pada pesta dan kesempatan lain Akta perjanjian pada pokoknya berisi ketentuan bahwa Sunan : a. Mengakui kedudukannya sebagai vasal yang memperoleh tanah Surakarta bukan karena kekuatan sendiri, melainkan sesuai perjanjian 1949 b. Berjanji akan setia pada perjanjian yang dibuat oleh raja-raja sebelumnya c. Akan memerintah secara adil, melindungi pertanian, perdagangan dan memajukan kesejahteraan rakyat d. Tidak akan melakukan hubungan politik dengan negara asing
e. Menyatakan, jika ia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, pemerintah berhak menarik kembali tanah pinjaman itu (Darsiti Soeratman, 1990: 55). Perkembangan pengadilan pradata mendapat perhatian pada masa pemerintahan Paku Buwana X. Namun, di dalam perkembangannya terdapat perbedaan penafsiran antara Sunan dan pemerintah tentang reorganisasi hukum pradata. Sunan menafsirkan hal tersebut sebagai sebuah usaha untuk membuat pengadilan menjadi lebih berfungsi, tanpa meninggalkan dasar-dasar pengadilan yang berlaku di Kasunanan. Sebaliknya, pemerintah menghendaki agar Sunan menyerahkan pengadilan kepada pemearintah Belanda. Sunan mengakui bahwa pengadilan pradata diambil oleh pemerintah Belanda atas desakan residen meskipun hubungan diantara keduanya mengalami ketegangan. Pada tanggal 17 oktober 1901 Sunan terpaksa menandatangani perjanjian
penyerahan pengadilan kepada pemerintah Belanda. Kekuasaan
Kasunanan harus mematuhi pemerintah Belanda berdasarkan hasil perjanjian antara kedua belah pihak. Pada tahun 1901 Kasunanan harus menyerahkan pengadilan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1903, Pemerintah Belanda mulai melaksanakan reorganisasi pengadilan. Dengan begitu, terjadi pengambialihan sistem peradilan oleh Pemerintah Belanda dari Kasunan. Perkembangan pengadilan pradata dan eksistensinya di Kasunanan Surakarta sangat menarik untuk diteliti, dimana bidang-bidang hukum di Kasunanan Surakarta mengalami perubahan seiring dengan pergantian raja-raja di Kasunanan sehingga akhir dari tatanan hukum di wilayah Kasunanan mengalami masa reorganisasi di bawah pemerintahan Belanda. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam mengkaji mengenai sistem peradilan di Kasunanan Surakarta menggunakan judul “Pengambilalihan Pradata Dalem 1903 (Studi Tentang Pengambilalihan Sistem Peradilan di Kasunanan)”. Dalam pembahasan ini penulis melakukan
pembatasan masalah pada pengambialihan sistem peradilan di Kasunanan pada masa Paku Buwana X setelah terjadi penyerahan pengadilan dari Kasunanan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1903.
9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana wewenang dan peran sistem peradilan Kasunanan sebelum terjadi pengambilalihan oleh pemerintah Belanda ? 2) Bagaimana
perkembangan sistem peradilan
Kasunanan
sejak
diberlakukannya hukum pemerintahan Belanda? 3) Bagaimana proses pengambilalihan sistem peradilan Kasunanan oleh pemerintah Belanda ? 4) Bagaimana
peran
sistem
peradilan
Kasunanan
setelah
pengambilalihan oleh pemerintah Belanda ?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah : 1) Untuk mengetahui wewenang dan peran pradata dalem sebelum terjadi pengambilalihan oleh pemerintah Belanda 2) Untuk
mengetahui
perkembangan
pradata
dalem
sejak
diberlakukannya hukum pemerintahan Belanda 3) Untuk mengetahui proses pengambilalihan pradata dalem tahun 1903 oleh pemerintah Belanda 4) Untuk mengetahui peran pradata dalem setelah pengambilalihan oleh pemerintah Belanda
D. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Teoritis a) Menambah kajian tentang pengambilalihan sistem peradilan di kasunanan. b) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah c) Dapat menambah wawasan pembaca khususnya mahasiswa tentang
sistem peradilan di kasunanan sehingga diharapkan nantinya ada studi lebih lanjut mengenai pengambilalihan sistem peradilan di keraton lain. 2. Manfaat Praktis a) Menambah
perbendaharaan
referensi
di
Perpustakaan Program Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. b) Dapat
memberikan
motivasi
kepada
para
sejarawan untuk selalu mengadakan penelitian ilmiah. c) Merupakan sumber referensi bagi mahasiswa Program Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang
akan meneliti
lebih
lanjut
mengenai pengambilalihan sistem peradilan di kasunanan. d) Mencoba memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai pengambilalihan peradilan di kasunanan.
11
sistem
BAB II KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka 1. Keraton
Pengertian keraton menurut Atmakusumah (1989 : 114) adalah “tempat bersemayamnya ratu-ratu,
berasal dari kata ka-ratu-an atau ka-datu-an, dalam
bahasa indonesia tidak lain adalah istana, yang mengandung arti keagamaan, falsafah dan kebudayaan”. Berdasarkan pengertian ini keraton tidak semata-mata tempat bersemayam atau tempat tinggal raja atau ratu, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pusat pemrintahan dan kebudayaan (pemrakarsa,1992). Pengertian keraton menurut Darsiti Soeratman, menunjuk pada tempat kediaman ratu (raja). Keraton mempunyai beberapa arti: “pertama, negara, atau kerajaan, kedua, pekarangan raja, meliputi wilayah di dalam cempuri (tembok yang mengelilingi halaman) baluwarti, dan yang ketiga, negara, pekarangan raja dengan alun-alun” (1989 : 1). Keraton adalah suatu komplek yang terdiri dari beberapa subsistem yang membentuk suatu kesatuan yang terkait, harmonis, utuh, anggun dan mempesona. Masing-masing subsistem itu mengandung nilai-nilai multidimensional, simbolik dan sakral, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, filosofi, kebudayaan dan nilai sejarah kemanusiaan (pemrakarsa, 1992 : 81). Bagian-bagian keraton yang terpenting terdiri dari berbagai bangunan fisik yang memiliki arti, peranan dabn fuingsinya sendiri-sendiri. Keraton merupakan inti lingkaran politik, pemerintahan, masyrakat dan budaya dari suatu kerajan jawa sebelum intervensi kolonial terhadap kehidupan. Raja dan seluruh kerabatnya yang tinggal di dalam keraton memegang kekuasaan
tertinggi. Kekuasaan raja dibangun atas struktur teritorial yang bersifat kosmopolit dengan tatanan konsentris dan monopoli kekuasaan oleh para sentana dalem (Sartono Kartodirjo, 1982). Keraton menurut Benedict Anderson yang dikutip G. Moejanto dalam bukunya “konsep kekuasaan jawa: penerapannya oleh raja-raja mataram,” adalah “pusat kekuasaan, kebudayaan dan spiritual maupun pusat makro kosmos antara jagat raya dan dunia manusia”. Dengan pengertian ini maka kekuasaan seorang raja adalah absolut karena mempunyai wewenang tertinggi di seluruh negeri.
2. Hukum
a. Pengertian
Untuk mencari definisi tentang hukum bukanlah hal yang mudah. Bahkan para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Pengertian hukum menurut E. Utrecht (1966) yang berpendapat bahwa, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran mana terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat tersebut (h.13). Pengertian hukum Menurut Ridwan Hakim dalam bukunya “Pengantar Tata Hukum Indonesia” (1985) adalah : Peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui oleh orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat (h.13). Beberapa sarjana hukum yang lain juga berusaha merumuskan tentang apakah hukum itu, diantaranya : a. S.M. Amin, S.H. Dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya Ke Alam Hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang tediri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum itu adalah mengadakan
13
ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. b. J.C.T Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum seperti berikut: “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menetukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”. c. M.H. Tirtaatmidjaja, S.H. Dalam buku beliau “Pokok-Pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan, bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekannnya, didenda dan sebagainya”. ( Kansil, 1986 : 38)
b. Unsur-Unsur Hukum
Dari beberapa perumusan tentang hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu : a. Peraturan
mengenai
tingkah laku manusia dalam
pergaulan
masyarakat b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib c. Peraturan itu bersifat memaksa d. Sanksi
terhadap
pelanggaran
peraturan
tersebut adalah tegas.
c. Ciri-Ciri Hukum :
Untuk dapat mengen al hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum,
yaitu (Kansil, 1986 : 39) : a. Adanya perintah dan/atau larangan b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.
d. Tujuan Hukum
Dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan,” Prof. Subekti, S.H. mengtakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
Menurutnya,
hukum
harus
melayani
tujuan
negara
dengan
menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban,” syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Prof. van Apeldoorn mengtakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan – kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.
e. Sumber Hukum
Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal: 1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. 2. Sumber-sumber hukum formal antara lain : a. Undang-undang b. Kebiasaan c. Keputusan-keputusan hakim d. Traktat e. Pendapat sarjana hukum
15
3. Sistem Pemerintahan
a. Pengertian Sistem Pemerintahan
Untuk mendapatkan pengertian sistem pemerintahan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti sistem dan apa arti pemerintahan. Menurut S. Pamudji (1982 : 9) sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masingmasing saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan suatu kesatuan yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling bergantung (Ng. Philipus, 2004 : 104). Abu Daud Busroh (1989 : 7) berpendapat, sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponenkomponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Menurut Sukarna (1981 : 19) sistem adalah sesuatu yang berhubung-hubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah suatu keseluruhan dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. S. Pamudji (1982 : 6) berpendapat, arti pemerintahan ada dua, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legeslatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan nagara (tujuan nasional). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan serangkaian
kegiatan
yang
pemerintahan negara. Pemerintahan merupakan dilaksanakan
oleh
pemerintah
dalam
rangka
melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundangundangan negara (Dharma Setyawan Salam, 2004 : 35).
Menurut S. Pamudji (1982 : 10) mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang diatur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Apabila pengertian sistem dan pemerintahan digabungkan maka, kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah sistem pemerintahan. Sedangkan komponenkomponen itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Abu Daud Busroh (1989 : 7) berpendapat bahwa sistem pemerintahan merupakan keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembagalembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.
b. Pembagian Sistem Pemerintahan
1) Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan Presidensial adalah suatu pemerintahan dimana pertanggunganjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden sendiri. Presiden merangkap memegang jabatan Perdana Menteri. Para Menteri tdak bertanggung jawab langsung kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Menteri-menteri dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Presiden, oleh karena itu kedudukan menteri-menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden saja. Dalam pemerintahan Presidensial, keadaan daripada kabinet adalah stabil, karena jatuh bangunnya kabinet bersama-sama dengan terpilihnya dan berhentinya Presiden, dan biasanya hanya terjadi perubahan dalam susunan a nggota kabinet (C. S. T. Kansil, 1993 : 106). Abu Daud Busroh (1989 : 14) berpendapat bahwa dalam sistem
17
pemerintahan
Presidensial,
pemisahan
antara
kekuasaan
eksekutif
dengan
kekuasaan legislatif diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang didalam menjalankan tugas eksekutifnya itu tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Pimpinan badan eksekutif ini diserahkan kepada seorang yang didalam hal pertanggungjawabannya sifatnya sama dengan badan perwakilan rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dengan demikian kedudukan badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat. Susunan badan eksekutif terdiri dari seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan dan didampingi atau dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Para menteri itu kedudukannya sebagai pembantu Presiden, maka para menteri itu didalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Presiden. Para menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. S. Pamudji (1982 : 19) berpendapat bahwa sistem pemerintahan Presidensial, kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan parlemen. Ciri-Ciri sistem presidensial adalah : a) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden sekaligus juga berkedudukan sebagai kepala negara ; b) Presiden tidak diplih oleh badan legislatif tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih, oleh karenanya Presiden bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer ; c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif ; d) Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif. 2) Sistem Pemerintahan Parlementer Mashuri Maschab (1983 : 20) berpendapat, bahwa dalam sistem pemerintahan Parlementer, Dewan Menteri tidak bertanggung jawab kepada Kepala Negara (Presiden) tetapi kepada Parlemen. Pemimpin Kabinet ini disebut Perdana Menteri, yang merupakan pimpinan pemerintahan. Dalam sistem ini kedudukan Kabinet atau para menteri tergantung kepada parleman. Kabinet atau salah seorang
menteri dapat bubar atau berhenti dari jabatannya karena mosi tidak percaya parlemen atau atas desakan parlemen. Menurut Abu Daud Busroh (1989 : 14) sistem pemerintahan Parlementer yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat, artinya kalau pertanggungjawaban kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh badan perwakilan rakyat, pertanggungjawaban tadi adalah pertanggungjawaban politis, maka badan perwakilan rakyat dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya)
terhadap
kebijakasanaan
kabinet
dan
sebagai
akibat
dari
pertanggungjawaban politis tadi kabinet harus mengundurkan diri. Menurut C. S. T. Kansil (1993 : 104) dalam sistem pemerintahan Parlementer apabila suatu Kabinet jatuh maka haruslah dibentuk Kabinet baru. Pembentukan Kabinet baru dilakukan sebagai berikut: a)Sesudah Pemilihan Umum, terrutama jika ternyata perubahan didalam pertimbangan kekuatan partai politik yang tidak dapat lagi membenarkan susunan kabinet lama. b)Apabila kabinet yang ada tidak lagi mendapatkan dukungan yang layak dari parlemen, baik mengenai rencana
yang
dimajukannya
ataupun
mengenai
kebijaksanaannya. Dan apabila muncul konflik antara Parlemen dan Kabinet, maka biasanya kabinet mengajukan permintaan dibebaskan dari tugasnya, dengan cara Perdana Menterinya mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Dalam sistem pemerintahan Parlementer, kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari parlemen. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut : (a) Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh kekuatan atau yang menguasai parlemen ; (b) Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet ; (c) Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen,
19
maka kabinet harus mengundurkan diri ; (d) Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara dengan saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen (S. Pamudji, 1982 : 19). Di Indonesia ketika baru merdeka tahun 1945, tata kepemerintahan telah banyak diwarnai oleh pergantian sistem pemerintahan. Kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan adalah Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Presidensial yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 hanya berlaku beberapa bulan saja karena para menterinya belum menunjukkan partai politik yang dianutnya, sehingga kabinet ini belum nampak mencerminkan kekuatan-kekuatan politik yang ada (Miftah Thoha, 2004 : 116). Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 November 1945 yang disetujui oleh Presiden dan diumumkan pada tanggal 14 November 1945, bahwa sistem pemerintahan Presidensial diganti dengan sistem pemerintahan Parlementer. Sejak saat itu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para Menteri sebagai anggota kabinet. Kemudian beralih lagi menjadi sistem pemerintahan Presidensial pada tanggal 29 Januari 1948 (Dharma Setyawan Salam, 2004 : 37).
4. Konsep Birokrasi
Birokrasi secara harfiah berarti pemerintahan untuk biro. Birokrasi mencatat sistem dimana didalamnya terdapat posisi di kementrian yang diduduki oleh pejabat-pejabat karir yang tidak mengenal dan dikenal dalam prinsip monarkhi yang bersifat turun-temurun ( David Bethan, 1990). Menurut pengertian dari pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (1989 : 120), disebutkan bahwa ”birokrasi merupakan : (1) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang teguh pada jenjang jabatan, (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya”. Birokrasi tidak lepas dari pengertian birokrat yaitu pegawai yang bertindak sebagai pemegang dan anggota birokrasi. Kemudian pengertian birokratisasi yaitu sistem pemerintahan oleh
pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, sehingga cara pemerintahannya sangat dikuasai oleh pegawai negeri. Menurut mill yang dikutip david bethan (1990 : 70) bahwa ”birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan secara terus-menerus oleh para profesional terlatih, serasi dengan peranan-peranan yang sudah ditentukan”. Menurut Yahya Muhaimin yang dikutip Akhmad Setiawan (1998), birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah sipil dan militer yang melakukan tugas membantu pemerintahan, menerima gaji dari pemerintah karena statusnya dalam pemerintahan. Pengertian birokrasi menurut berbagai pakar yang dikutip Widjojo (1994 : 50-56) sebagai berikut: a. Menurut Frets Monsten Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan untuk pelaksanaan pemerintahan modern mengenai tugastugasnya dilaksanakan dalam administrasi dan khususnya oleh aparatur pemeraintah. b. Menurut Ferrel Heady yang mengutip pendapat Thomson menyatakan bahwa organisasi birokrasi disusun sebagai suatu hirarki otoritas yang begitu terperinci untuk mengatasi pembagian kerja yang terperinci juga. c. Menurut Peter M. Blau dan Charles H. Page, birokrasi sebagai tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan banyak orang. Dari pendapat Blau dan Page ini, birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintahan saja, tetapi juga dalam semua organisasi besar seperti angkatan bersenjata dan organisasi perdagangan. d. Menurut Dennis Wrong, birokrasi adalah organisasi diangkat sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu dari berbagai ragam tujuan, birokrasi sebagai organisasi secara hirarki dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah. Birokrasi menciptakan pembagian kerja yang jelas mengenai tugas setiap organisasi dengan tujuan yang spesifik, peraturan umum mengenai ketentuan-ketentuan yang menetukan semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan, karyawannya dipilih terutama didasarkan kompetisi dan keuletan. Bahwa setiap organisasi birokrasi mempunyai ciri-ciri struktural sebagi berikut: (1) pembagian kerja, (2) hierarki otoritas, (3) perturan dan ketentuan yang terperinci, (4) hubungan interpersonal antar pekerja. Menurut Max Weber yang dikutip Widjojo (1994 : 25) birokrasi adalah salah satu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai peraturan yang dimaksudkan untuk mengorganisasikan secara teratur suatu pekrjaan yang
21
harus dilakukan banyak orang. Model birokrasi yang dikemukakan Max Weber yang dikutip dari Ahmad Setiawan (1998) mengandung karakteristik sebagai berikut : (a) para petugas staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas operasional (b) ada hirarki jabatan yang jelas (c ) fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas (d) para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak (e) dipilih berdasarkan kualifikasi professional didasarkan suatu ijazah yang diperoleh melalui suatu ujian (f) memiliki gaji dan biasanya ada hak-hak pensiun, gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarkhi (g) pos jabatan adalah lapangan kerjanya (h) terdapat suatu struktur karir dan promosi berdasarkan senioritas maupun keahlian (i) jabatan mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut dan (j) tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam. Di dalam birokrasi tradisonal pendapat Max Weber yang dikutip P.J. Suwarno (1994), terbagi sebagi berikut: (a) kekuasaan tradisional didasarkan atas kepercayaan terhadap legitimasi otoritas yang sudah ada. Orang yang berkuasa disebut bendoro. Bendoro menikmati otoritas itu karena status ahli waris. Perintahnya diakui secara sah selama sesuai dengan adat tradisonal, tetapi juga memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan sendiri secara bebas, sehingga ciri-ciri pemerintahannya sesuai dengan adat tradisional dan kehendak sendiri. Orang yang dikuasainya menjadi hamba yang mematuhi perintah perintahnya. Aparatur yang tepat untuk sistem ini adalah regim patrimonial, yang terdiri dari para abdi penguasa (abdi dalem). Di dalam masyarakat feodal aparaturnya adalah sekutu-sekutu yang setia (b) keuasaan kharismatis adalah keuasaan oleh seorang pemimpin yang disebut nabi, pahlawan karena kekuatan magis, wahyu, heroisme dan kekuatan-kekuatan adi kodrati yang lain. Kelompok orang atau masyrakat yang dikuasai disebut pengikut atau murid yang lebih percaya akan kekuatan-kekuatan yang luar biasa itu daripada peraturan yang dibuatnya atau tradisi yang dianutnya. Apparatur yang digunakan untuk memerintah terdiri dari orang-oraang yang dipilih atas dasar kepercayaan atau kebaktian terhadap kharisma
tersebut. Perintah yang dijalankan oleh apparatur itu didasarkan akan wahyu, teladan, tingkah laku dan keputusan dari penguasa. Penguasa kharismatis biasanya muncul pada saat darurat (c) kekuasaan legal ada kalau suatu sistem peraturan peraturan diterapkan secara yuridis dan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip yang sah bagi semua kelompok kelembagaan. Penguasa adalah orang-orang atasan yang ditunjuk atau dipilih berdasarkan prosedur legal dan para penguasa harus mempertahankan tertib hukum. Orang-orang yang dikuasainya adalah orang-orang yang secara yuridis mempunyai hak yang sama dengan penguasa dan kelompok orang atau masyarakat sebenarnya lebih mematuhi undang-undang daripada penguasa yang menegakkan undang-undang itu. Apparatus yang tepat untuk kekuasan ini adalah birokrasi pemerintah yang melaksanakan kekuasaan legal. Menurut Anderson (1980) bahwa struktur administrasi kerajaan Mataram khusunya Kasunanan, walaupun resminya bersifat hierarkis, sesunguhnya terdiri atas kelompok-kelompok kawula gusti yang berlapis-lapis. Baik di daerah-daerah maupun pusat, setiap pejabat mengumpulkan sekelompok orang yang bergantung disekelilingnya, mengikuti model raja sendiri. Para abdi dalem sebagai pembantu administrasi dan pembantu politik dan tidak mempunyai status otonom yang benar benar, kecuali dengan otonomi yang berhubungan dengan otonomi gusti.
5. Hakekat Kekuasaan a. Pengertian
Pengertian kekuasaan secara umum adalah ‘’kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan’’ (Harold D. Laswell, 1984:9). Sejalan dengan itu, dinyatakan Robert A. Dahl (1978 : 29) bahwa ‘’kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain’’. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk
23
mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi (Mochtar Mas’oed dan Nasikun, 1987 : 22). Dinyatakan oleh Ramlan Surbakti (1992 : 58) bahwa kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya. ‘’Kekuasaan merupakan penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset, kemampuan) untuk mendapat kepatuhan dan tingkah laku menyesuaikan dari orang lain’’ (Charles F. Andrain, 1992 : 130). Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seseorang individu atau sekelompok orang, demikian juga obyek kekuasaan bisa satu atau lebih dari satu. Menurut Miriam Budiarjo (1983 : 35) kekuasaan adalah ‘’kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku orang ltu menjadi sesuai dengan keinginn dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan’’. Menurut Walter S. Jones (1993 : 3), kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut : (1) Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan; (2) Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor; (3) Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk
menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing; dan (4) Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional. Lebih lanjut Walter S. Jones (1993 : 6) menyatakan unsur-unsur potensi kekuasaan adalah : (1) Sumber daya alam sebagai sumber kekuasaan, dalam hal ini sumber daya alam yang penting adalah sumber daya alam geografi; (2) Unsur psikologis dan sosiologis kekuasaan, sama halnya besarnya penduduk suatu bangsa yang mempunyai arti penting bagi kekuasaan, seperti halnya citra, sikap, dan harapan penduduk. Yang paling penting adalah citra diri bangsa, yang sangat mempengaruhi konsep peran yang harus dimainkan bangsa itu; dan (3) Unsur-unsur sintetik dari kekuasaan ketrampilan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain dalam rangka mengkoordinir, mengembangkan, menyiagakan kekuasaan negara yang paling penting adalah kapasitas industri dan kesiagaan. Menurut Benedict Anderson (1972 : 48) kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep pemikiran barat dan konsep pemikiran Jawa. Menurutnya kekuasaan dalam konsep pemikiran Barat adalah abstrak, bersifat homogen, tidak ada batasnya, dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Sedangkan kekuasaan menurut konsep Jawa adalah konkrit, bersifat homogen, jumlahnya terbatas atau tetap dan tidak mempersoalkan keabsahan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, yang mana dengan kekuasaan suatu kelompok dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan dapat mempengaruhi perbuatan perbuatan kelompok lain agar taat dan patuh terhadap pemegang kekuasaan. b. Cara memperoleh kekuasaan Menurut Haryanto (2005 : 22) kekuasaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu : 1) Kedudukan
Dari kedudukan dapat
memberikan
kekuasaan
kepada
seseorang
atau
sekelompok orang karena yang bersangkutan menduduki posisi tadi. Semakin tinggi kedudukan maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada genggaman orang yang menduduki posisi tersebut.
25
2)
Dari kekayaan
Atas dasar kekayaan yang dimilikinya, seseorang atau sekelompok orang dapat sedikit banyak memaksakan keinginannya kepada pihak-pihak lain agar bersedia mengikuti
kehendaknya.
Kekayaan
yang
digunakan
untuk
memperoleh kekuasaan biasanya dikaitkan dengan pemilikan sumber-sumber ekonomi. Semakin besar kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi, apalagi kalau sumber-sumber ekonomi itu merupakan sumber yang langka dan merupakan kebutuhan primer, maka akan semakin besar pula kekuatan pemilik sumber-sumber ekonomi untuk memaksakan keinginannya kepada pihak-pihak lain. Dalam realitas kehidupan, kekuasaan yang bersumberkan pada kekayaan akan lebih terasa besar pengaruhnya apabila berlangsung di masyarakat yang relatif kurang sejahtera, dan sekaligus juga merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tidak merata. 3)
Dari kepercayaan
Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan karena yang bersangkutan memang dipercaya untuk memilikinya atas dasar kepercayaan yang dianut masyarakat. Kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan hanya muncul di masyarakat di mana anggota-anggotanya mempunyai kepercayaan yang dimiliki pemegang kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo (1982 : 36) kekuasaan bisa diperoleh dari kekerasan fisik (misalnya, seorang Polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat); pada kedudukan (misalnya, seorang komandan terhadap bawahannya, seorang atasan dapat memecat pegawainya);
pada
kekayaan
(misalnya
seorang
pengusaha
kaya
dapat
mempengaruhi seorang politikus melalui kekayaannya); atau pada kepercayaan (misalnya, seorang pendeta terhadap umatnya).
c. Cara mempertahankan kekuasaan Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu negara terhadap terhadap pihak lain, dapat membuat penguasa tersebut berupaya untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Untuk itu, penguasa
berkeinginan
mempertahankan kekuasaannya. Cara untuk mempertahankan
kekuasaan dapat dilakukan dengan cara damai, antara lain dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain, atau dengan kekerasan, antara lain dengan penindasan dan memerangi pihak yang menentang kekuasaannya. Menurut Haryanto (2005 : 57) tindakan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya berbeda-beda. Dalam masyarakat yang demokrasis, penguasa mencari dukungan warga masyarakat secara konseptual dan memperbesar kepercayaan warga terhadap penguasa. Sedang dalam masyarakat yang tidak demokratis, penguasa mempertahankan kekuasaannya
dengan paksaan. Di
masyarakat yang tidak demokratis, ada kecenderungan penguasa untuk masuk terlalu jauh dalam mengatur kehidupan dan kepercayaan serta pribadi warganya sesuai dengan keinginan penguasa. Dengan paksaan, warga digiring untuk patuh pada penguasa. Di antara banyak bentuk kekuasaan, kekuasaan politik merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan, karena dengan kekuasaan politik, penguasa dapat mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mendapat ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas penguasa di bidang administratif, legislatif dan yudikatif (Miriam Budiardjo,1982 : 37). Ibnu Khaldun dalam Rahman Zainudin (1992 : 125) menjelaskan kekuasaan itu mempunyai dinamika dan prosesnya sendiri, yang dilaluinya mulai dari kelahirannya sampai kehancurannya. Penguasa atau kelompok yang berkuasa harus mempertahankan hubungan secara moralitas dan sifat-sifat kebaikan. Sifat-sifat terpuji itulah yang menunjukkan adanya kekuasaan. Selama sifat-sifat seperti itu ada, maka kekuasaan masih tetap ada. Dinyatakan Robert M. Macluer dalam Miriam Budiardjo (1982 : 36) bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa harus meluaskan pengaruhnya untuk meningkatkan kepercayaan dan ketaatan dari masyarakat atau warga di mana penguasa itu berkuasa.
27
Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa meskipun dalam mempertahankan kekuasaan ada berbagai macam cara, tetapi ada beberapa persamaannya yaitu pihak satu ingin selalu memerintah pihak lain, ingin lebih tinggi dari pihak lain dan menginginkan ketaatan pihak lain.
d. Faktor Runtuhnya Kekuasaan Dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang dikutip A. Rahman Zainuddin (1992 : 233) ada beberapa tahapan proses jatuhnya kekuasaan, yaitu : 1) Kekuasaan
yang
sentralistik,
dimana
pemusatan
kekuasaan dan kemegahan berada pada seorang atau sekelompok penguasa. 2) Kekuasaan yang mempunyai tata cara dan kebiasaan hidup dalam kemegahan. 3) Kekuasaan yang memiliki pertahanan lemah, tidak mempunyai kekuatan legitimasi. Sehingga tinggal menantikan kehancurannya. Selanjutnya Ibnu Khaldun menambahkan cirri sebuah kekuasaan yang mendekati kehancuran yaitu krisis ekonomi dan krisis moral. Hancurnya kekuasaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam kekuasaan itu sendiri, akan tetapi bias dari factor eksternal, antara lain karena peperangan yang melibatkan dua negara atau lebih, konflik dan perang saudara, kudeta (penggulingan kekuasaan) baik oleh militer maupun sipil dan aksi-aksi demonstrasi yang memungkinkan pergantian kekuasaan (Mukhammad Najib, 2001 : 318)
B. Kerangka Berpikir
0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100 000000000100ca140000000001000000180300000000000018030000010000006c0 0000000000000000000001a000000370000000000000000000000313700004f2500
Keterangan:
29
Keraton kasunanan sudah menerapkan system peradilan sejak pemerintahan paku buwana II, meskipun masih sederhana. Keratin berfungsi sebagai tempat untuk
mendapatkan
keadilan
bagi
rakyat
kasunanan.
Namun,
dalam
perkembangannya, pemerintah belanda berhasil masuk ke kasunanan dan mencampuri urusan pemerintahan kasunanan, termasuk dalam bidang peradilan. Pemerintah
belanda
mampu
bertahan
dan
menjaga
eksistensinya
dalam
mencampuri pemerintahan kasunanan. Pemerintah kasunanan tidak dapat berbuat banyak karena pemerintah belanda terlalu kuat untuk disingkirkan. Sejak pemerintahan paku buwana II-VI tidak ada perubahan dalam pemerintahan. Tidak adanya perubahan peradilan yang signifikan tersebut dikarenakan singkatnya masa pemerintahan Sunan sehingga belum sempat memikirkan perbaikan dalam pemerintahan, khususnya perbaikan sistem peradilan. Kondisi pemerintahan pada saat itu kurang mendukung untuk memperbaiki pemerintahan sebagai akibat dari pemberontakan yang terjadi di Kasunanan. Pada masa Paku Buwana VII ( 1830-1858) baru terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam pemerintahan. Hal tersebut terlihat pada perubahan sistem pengadilan tradisional seiring dengan reorganisasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Perubahan tersebut mengakibatkan munculnya beberapa pengadilan di wilayah Kasunanan termasuk adanya pengadilan pradata. Paku buwana VIII hanya meneruskan pemerintah sebelumnya tanpa melakukan perubahan yang berarti. Pada masa Paku Buwana IX ini tidak ada pembaharuan pada bidang hukum, yang ada hanyalah perubahan pada bidang birokrasi akibat kebijakan etis. Pada masa pemerintahan paku buwana X, terjadi sebuah pengakuan bahwa pengadilan diambil oleh pemerintah Belanda atas desakan residen meskipun hubungan diantara keduanya mengalami ketegangan. Pada tahun 1903, pakubuwana X terpaksa menandatangani perjanjian penyerahan pengadilan kepada pemerintah Belanda. Bidang-bidang hukum di Kasunanan Surakarta mengalami perubahan pada masa reorganisasi di bawah pemerintahan Belanda. Hal tersebut sangat merugikan kasunanan karena belanda dapat membuat peraturan-peraturan baru untuk kepentingannya, ditambah lagi, kasunanan harus tunduk terhadap peraturan belanda di wilayah
yang secara teritorial menjadi wilayah kekuasaanya.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian berjudul ”Pengambilalihan Pradata Dalem 1903 (Studi Tentang Pengambilalihan Sistem Peradilan di Kasunanan)”, Peneliti dalam pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Adapun sumber- sumber tersebut diperoleh di perpustakaan: a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Perpustakaan
Fakultas
Keguruan
dan
Ilmu
Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas
31
Sebelas Maret Surakarta. d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. e. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta. f. Perpustakaan Keraton Kasunanan Surakarta. g. Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta. h. Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. i.
Radya Pustaka Surakarta.
2. Waktu Penelitian Waktu penelitian yang digunakan adalah mulai dari disetujuinya judul skripsi pada bulan Januari 2011 dan direncanakan sampai bulan Januari 2012. B. Metode penelitian
Dalam suatu penelitian, peranan metode ilmiah sangat penting karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977: 16). Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan Pengambilalihan Pradata Dalem 1903 (Studi Tentang Pengambilalihan Sistem Peradilan di Kasunanan). Mengingat peristiwa yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Hadari Nawawi (1998: 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan
mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Menurut Louis Gottschalk yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 44) menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61), yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan ceritera sejarah yang dapat dipercaya. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji untuk memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji dan menganalisa secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut untuk dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipercaya.
C. Sumber Data
Sumber data sering disebut juga data sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1995: 94) perkataan ”data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal datum (bahasa latin) yang berarti pemberitaan. Menurut Dudung Abdurrachman (1999: 30) data sejarah merupakan bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61) sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Helius Syamsuddin ( 1996: 73) mengemukakan tentang pengertian sumber sejarah, yaitu: Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu ( past actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah
33
ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan). Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber
primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang
disampaikan langsung oleh saksi mata. Dikatakan sebagai sumber sekunder karena tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya dapat berupa buku buku, artikel, koran, majalah (Dudung Abdurrahman, 1999: 56). Sumadi Suryabrata (1997: 17) berpendapat bahwa penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian yang dituliskan pada waktu peristiwa terjadi. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari aslinya. Diantara kedua sumber tersebut, sumber primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer tersebut diantaranya dokumen, babad, serat dan arsip yang meliputi: kitab-kitab hukum dalam perkara perkara pengadilan pradata seperti, Serat angger nawala pradata, angger gunung, angger sadasa, undang-undang pranata perjanjian nagari surakarta, Rijksblaad Soerakarta tahun 1903, stasblaad van Nederlandsch indie tahun 1847, Babad Sala. Sumber data sekunder yang digunakan seperti buku yang berjudul kehidupan dunia keraton surakarta 1830-1939 karya Darsiti Soeratman, Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi karya M.C. Ricklefs, Konsep Kekuasaan Jawa karangan G. Moedjanto, kraton surakarta dan yogyakarta 179-1874 karya S. Margana, sejarah indonesia modern 1200-2008 karya M.C. Ricklefs, Mengenal Sri Susuhunan Pakoe Boewono X Karaton Surakarta karya K.P.H. S. Puspaningrat, merajut nusantara: paku buwana x dalam gerakan islam dan kebangsaan karya Hermanu Joebagio.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi kepustakaan. Studi pustaka penting sebagai proses bahan penelitian. Tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh tentang topik permasalahan. Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan (Koentjaraningrat, 1986: 31). Teknik pengumpulan data studi pustaka adalah suatu penelitian yang berjuang untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bermacam- macam materi yang terdapat dalam buku, majalah, dokumen dan surat kabar (Kartini Kartono, 1990: 67). Kegiatan studi pustaka ini dilakukan dengan sistem kartu atau menggunakan katalog dengan cara mencatat beberapa sumber tertentu mengenai masalah dengan mencantumkan keterangan mengenai identitas sumber (Louis Gottschalk, 1985: 47). Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut: 1) Pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang dibutuhkan baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan masalah sistem peradilan Keraton Kasunanan Surakarta. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber- sumber sejarah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengadakan studi referensi yang ada di
Perpustakaan
Pusat
Universitas
Sebelas
Maret
Surakarta,
Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra
dan
Seni
Rupa
Universitas
Sebelas
Maret
Surakarta,
Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, Perpustakaan Keraton Kasunanan Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Radya Pustaka Surakarta . 2) Membaca dan mencatat sumber primer yang berisikan mengenai Sistem Peradilan Keraton Kasunanan Surakarta.
35
3) Penggalian terhadap bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, majalah, artikel, yang dilakukan di perpustakaan yang dianggap penting dan relevan dengan masalah yang diteliti.
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan juga analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 89) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 2) mengatakan bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai
dalam
membuat
analisis
itu.
Data
yang
telah
diperoleh
diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Analisis data merupakan langkah yang penting dimulai dari melakukan kegiatan mengumpulkan data kemudian melakukan kritik ekstern dan intern untuk mencari otensitas dan kredibilitas sumber yang didapatkan. Dari langkah ini dapat diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber sejarah tersebut dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian
Heuristik Jejak / Peristiwa Sejarah
Fakta Sejarah Kritik Interpretasi
Historiografi
menjadi fakta sejarah. Agar memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami, fakta tersebut ditafsirkan dengan cara merangkaikan fakta menjadi karya yang menyeluruh dan masuk akal.
F. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian dari awal yaitu persiapan memmbuat proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Keterangan : 1. Heuristik Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein yang artinya memperoleh. Dalam pengertian yang lain, heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, tercetak dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ini diusahakan mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku yang relevan dan surat kabar. Dalam penelitian ini digunakan sumber data tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber tertulis primer berupa dokumen, babad, serat dan arsip yang meliputi: kitab-kitab hukum dalam perkara perkara pengadilan pradata seperti, Serat angger nawala pradata, angger gunung, angger sadasa, undang-undang pranata perjanjian nagari surakarta, Rijksblaad Soerakarta tahun 1903, stasblaad van Nederlandsch indie tahun 1847, Babad Sala.
37
Sumber data sekunder yang digunakan seperti buku yang berjudul Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939 karya Darsiti Soeratman, Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi karya M.C. Ricklefs, Konsep Kekuasaan Jawa karangan G. Moedjanto, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 179-1874 karya S. Margana, sejarah indonesia modern 1200-2008 karya M.C. Ricklefs, Mengenal Sri Susuhunan Pakoe Boewono X Karaton Surakarta karya K.P.H. S. Puspaningrat, Merajut Nusantara: Paku Buwana X dalam Gerakan Islam Dan Kebangsaan karya Hermanu Joebagio. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengunjungi beberapa perpustakaan diantaranya Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, Perpustakaan Keraton Kasunanan Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Radya Pustaka Surakarta .
2. Kritik Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah itu sejati atau otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 58), kritik ekstern yaitu menguji suatu keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik intern menguji keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas). Kritik ekstern adalah kritik terhadap autentisitas sumber, apakah sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan bentuk fisik atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan dan segi penampilan yang lain. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kapan sumber itu
dibuat, di mana sumber itu dibuat, siapa pengarangnya dan bagaimana latar belakang pendidikan pengarang. Sebagai contoh kritik ekstern terhadap buku “Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939” karya Darsiti Soeratman, buku tersebut di buat tahun 1989 dari sebuah suntingan disertasi yang telah dipertahankan di depan senat Universitas Gadjah Mada yang kemudian dipadukan dengan bahan-bahan lain sebelum penyusunan buku diselesaikan oleh Darsiti Soeratman yang merupakan seorang lulusan dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara isi sumber yang satu dengan isi sumber yang lain sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat memberikan sumber yang dibutuhkan. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana isi sumber sejarah dan relevansinya dengan masalah yang dikaji. Kritik intern sumber data tertulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis, sumber data, dan permasalahannya kemudian dibandingkan dengan sumber data lainnya. Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Misalnya dengan membaca buku karangan Hermanu Joebagio yang berjudul Merajut Nusantara: Paku Buwana X dalam Gerakan Islam Dan Kebangsaan, K.P.H. S. Puspaningrat yang berjudul Mengenal Sri Susuhunan Pakoe Boewono X Karaton Surakarta, G. Moedjanto yang berjudul Konsep Kekuasaan Jawa, S. Margana yang berjudul Kraton Surakarta dan Yogyakarta 179-1874, membaca buku karangan R.M. Said yang berjudul ” Babad Sala”.
3. Interpretasi Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 40), interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999 : 64) bertujuan untuk melakukan sintesis
39
atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisa. Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan menyeleksi dan menafsirkan tulisan buku dengan penentuan periodisasi, merangkaikan data secara berkesinambungan, misalnya dengan merangkaikan periode sejarah dan menghubungkan sumber data sejarah yang ada pada tulisan Darsiti Soeratman dengan tulisan Hermanu Joebagio maupun tulisan R.M. Said, sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal melalui interpretasi. Dalam kegiatan interpretasi ini penelitian yang dilakukan berusaha bersikap obyektif yang disebabkan keanekaragaman data yang diperoleh. Fakta-fakta yang didapat kemudian ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya, sehingga dapat dipahami makna sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah.
4. Historiografi Historigrafi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah untuk menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti berupa sumber-sumber data sejarah yang dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi. Historiografi dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ Pengambilalihan Pradata Dalem 1903 (Studi Tentang Pengambilalihan Sistem Peradilan di Kasunanan)”.
DAFTAR PUSTAKA
Ageng Pangestu Rama.2007. Kebudayaan Jawa: Ragam Kehidupan Keraton dan Masyarakat di Jawa 1222-1998. Yogyakarta: Cahaya Ningrat. Anderson, Benedict. 1972. Gagasan Tentang Kekuasaan di dalam Kebudayaan Jawa. Jakarta: Sinar Harapan. Andrain, F. Charles. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial . Yogyakarta : Pt. Tiara Wacana. Ariyono Suyono. 1985. Kamus Antropologi. Jakarta : CV Rajawali. Budiono Herusatoto. 2008. Simbolisme Jawa . Yogyakarta: Ombak Darsiti Soeratman. 1989. Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta : Taman Siswa _______________. 1990. Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1839. Yogyakarta: Disertasi Pasca Sarjana UGM. Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial . Yogyakarta :
41
Pustaka Pelajar. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1999. Sejarah kerajaan tradisonal Surakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu G. Moedjanto . 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja Raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius Geertz, Clifford. 1992. Politik Kebudayaan. Yogyakarta : Kanisius Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia Graf, de H.J. 1986. Puncak kekuasaan mataram, politik ekspansi sultan agung. Jakarta : Grafiti Pers. Hadari Nawawi. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: UGM Press. Helius Sjamsuddin. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta : Ombak Helius Syamsuddin & Ismaun. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Hendropuspito, D.O.C. 1989. Sosiologi Sistematik . Yogyakarta : Kanisius. Houben, Vincent J.H. 2002. Keraton dan kompeni surakarta dan yogyakarta. Yogyakarta: bentang budaya Jones, S. Walter. 1993. Logika Hubungan Internasional 2. Jakarta : Pustaka Utama. Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum indonesia. Jakarta: balai pustaka Kartini Kartono. 1983. Pengantar Metodologi Riset Sosial . Bandung : Alumni Gramedia. _____________. 1988. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : Rajawali _____________. 1990. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : CV Rajawali. _____________. 1990. Pengantar Metodologi Research Sosial . Bandung Koentjaraningrat. 1977. Metode-Metode Penelitian S ejarah. Jakarta: Erlangga Gramedia. _____________ . 1986. Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Jakarta : Ghalia Indonesia. ______________. 1997. Pengantar Antropologi Pokok-pokok Etnografi II . Jakarta: Rineka Cipta .2004. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
______________.2002. Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Kumar, Ann. 1980. Javanese Court Society and Politics In The Late Eighteenth Century: The record of a Lady Soldier . Terjemahan RT. M Husodo Pringgokusumo. 1990. Masyarakat Istana Jawa dan Politik Dalam Akhir Abad 18: Catatan Prajurit Wanita. Surakarta: Rekso Pustoko Mangkunegaran. Larson, George D. 1990. Masa Menjelang Revolusi Kraton Dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942. Yogyakarta : UGM Press Laswell, D. Harold, Abraham Kaplan, dalam Miriam Budiarjo. 1984. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta : Sinar Harapan. Lombard, Denys. 2000. Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3. Jakarta : Gramedia Maswadi Rauf. 2001. Konsensus dan Konflik Politik : Sebuah Penjajakan Teoritis. Jakarta : Diktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Miriam Budiardjo. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. ______________. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Mochtar Mas’oed, Nasikun. 1987. Sosiologi Politik . Yogyakarta : PAU-Studi Sosial UGM. Nugroho Notosusanto. 1985. Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Sinar Harapan Poerwodarminto, W.J.S. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka. Ricklefs, H C. 1974. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press _____________. 1989. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press _____________. 2002. Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792. Sejarah Pembagian Jawa. Yogyakarta: Mata Bangsa _____________. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta R.M. Said. 1984. Babad Sala. Solo : Rekso Pustaka Mangkunegaran. Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ________________. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1. Jakarta: pt. gramedia pustaka utama. Sastradihardja. 1972. Sejarah Perjuangan R.M. Said (KGPAA Mangkunegara).
43