LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan
Pelaksanaan
Input Proses Output/
Input
Pengawasan/ Pengendalian
Proses Output/Input
Proses Output
Arah & Kebijakan Umum Strategi & Prioritas Program Kegiatan Anggaran Renstrada Dokumen Perencanaan Lainnya Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Kebijakan Pemerintah Pusat •
APBD
•
•
•
•
•
Tolok Ukur Kinerja
Standar Analisa Belanja
•
Standar Biaya
•
Akuntansi •
Perda APBD •
Dokumen
Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja
Catatan
•
•
Triwulanan
Akhir Tahun (LPJ)
•
Hasil
Evaluasi
SISTEM PERENCANAAN
2
5 TH 20 TH
PERDA/QANUN
RPJP DAERAH
VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN
Pasal 150 UU 32/ 2004
1 TH
PERDA/QANUN
M U S R E N B A N G D A
RPJM DAERAH PENJABARAN RPJP Arah Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum Program Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka
M U S R E N B A N G D A
RKP DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM
RPJMD 5 tahun
Renstra SKPD 5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja SKPD
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
5 tahun
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
TAPD
Dibahas bersama DPRD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya menyusun
RKASKPD
Pendekatan penyusunan 1. 2. 3.
Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah Penganggaran terpadu Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
4
Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berkeadilan
Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini. Cakupan data/informasi kondisi umum daerah. Cakupan data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah. Tingkat akurasi data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan.
Terwujudnya pemerintahan Governonce Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan;
administrasi yang sesuai
tata kelola prinsip Good
salah satu wujud komitmen terhadap terwujudnya administrasi tata kelola sesuai prinsip Good Governance adalah dengan menyelenggarakan tata kelola Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang tertib, efisien dan berkualitas,
RENCANA STRATEGIS 2012 – 2017 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan) Renstrada, Dokumen Perencanaan Lainnya, Penjaringan Aspirasi, Kinerja Masa Lalu, Kebijakan Pemerintah Pusat
•
•
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Penataan Kebijakan Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Good Governance dalam Menunjang Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berkeadilan
4 MISI Sasaran 1 •
Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat Daerah
Sasaran 3
Sasaran 2 •
Meningkatkan pembinaan terhadap OPD dan unit kerja lainnya
•
Meningkatkan pelayanan teknis adminstratif Kepala Daerah dan perangkat OPD
Sasaran 4 •
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan
Tahun 2014 PRIORITAS PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
DISUSUN DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA PROGRAM & KEGIATAN) –
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1. Penataan Administrasi Kepegawaian Setda 2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah 3. Analisis Jabatan Pemerintahan Daerah 4. Sosialisai Standar Penyusunan LAKIP 5. Sosialisasi Analisis Jabatan Pemerintah Daerah
D A L A M
T I A P
K E G I A T A N
8 INPUT (MASUKAN) Seluruh faktor produksi, bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan. OUTPUT (KELUARAN) Produk langsung dari kegiatan yang bersangkutan, yang dapat berwujud: barang, jasa dan/atau orang. HASIL (KERJA) = OUTCOME Manfaat jangka pendek yang diperoleh oleh pelanggan kegiatan, sebagai akibat langsung dari pemanfaatan OUTPUT kegiatan yang
K E G I A T A N
ORANG
BARANG JASA
PERUBAHAN PADA CUSTOMER / PIHAK YG DILAYANI / MASYARAKAT • • • • •
Sikap Perilaku / Tindakan Kondisi Situasi Tingkat pengetahuan
}
• • • • •
Berkurang Meningkat Terkendali Stabil ...
FORMULIR
9
PEMERINTAH KOTA XYZ
RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1
: : : : : : : :
Pemerintah Daerah UNIT SKPD Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Daerah Sosialisasi Standar Penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Karta Negar a Rp Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta) Rp ]
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
:
Jumlah Pegawai di setiap SKPD yang memahami standar penyusunan LAKIP sesuai ketentuan 1: 2
Masukan
:
Dana APBD 2014
Keluaran
:
Pegawai peserta sosialisasi yang memahami standar penyusunan LAKIP sesuai ketentuan
50 orang
Hasil
:
Pegawai yang mampu menyusun dokumen LAKIP di setiap SKPD
50 orang
1:5 Rp. 90.000.000
CONTOH-CONTOH OUTPUT NO
KEGIATAN
OUTPUTNYA …
1
Pelatihan
Jumlah orang yg trampil ttg …
2
Sosialisasi
Jumlah orang yg paham ttg …
3
(Rapat) Koordinasi
Dokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang … utk tiap peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama + Jumlah Peserta Rapat dari SKPD ybs yang ikut (Rapat) Koordinasi.
4
Pembangunan
Luas … yang dibangun
5
Studi / Penelitian / …
Jumlah dokumen hasil studi / penelitian / … yang minimal berisi …
6
Pengadaan barang
Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli (tetapi tidak menyebut merek & nama perusahaan)
7
Pemeliharaan
Jumlah dan spesifikasi … yang terpelihara
8
Monitoring
Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN Volume Sa tua n Ha rga Sa tua n 3 4 5
URAI AN 2
5 5
2 2
1
5
2
1
5
5 5 5 5
2
2 2 2 2
1
2 2 2 2
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 02 01
02 02
06 07 01 15 15 02
Honorariun PNS Honorariun Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota Honora ri um Non P NS Honorarium Narasumber - Ahli Administrasi Publik 1 Org - Ahli Keuangan Daerah 1 Org Belanja Cetak Belanja cetak - Panduan Penyusunan LAKIP Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan dinas luar daerah Golongan III 4 Org
1 1 1 1 6
1 1
2 bln
org/keg org/keg
6 29,200,000 21,600,000
1,500,000 1,250,000 1,000,000 750,000 350,000
6,600,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 750,000 2,100,000
7,500,000 7,500,000
15,000,000 7,500,000 7,500,000
100,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,600,000 1,600,000
4 org/keg 400,000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG
1,600,000 29,200,000
60
x
org org org org org
11
JUMLAH
bh
