Dana Sehat

Dana Sehat A. Pengertian Dana Sehat

Dana sehat merupakan upaya dari, oleh dan untuk masyarakat yangdiselenggarakan  berdasarakan asas gotong-royong dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui usaha penghimpunan dana secara pra upaya gunamenjamin terpeliharanya atau terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yangmeliputi upaya peningkatan kesehatan,  pencegahan penyakit dan pemeliharaankesehatan. Pada dasaranya pengertian dana sehat emnc emncak akup up tiga tiga hal pokok pokok,, yaitu yaitu :adan ya kes epa kat an ber das ara ka n pri nsi p got ong ro yong yo ng da ri sekelompok sekelompok

masyarakat masyarakat

untuk

mengumpu mengumpulkan lkan

sejumlah

dana

guna

 pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, adanya upaya pengembangan suatu bentuk  pemeliharaankesehatan

yang

sesuai

dengan

dan

dapat

memenuhi

kebutuhan

kelompok masyarakat tersebut, adanya sistem sist em pengelolaan dari dana yang terkumpul, seh sehing ingga.mampu a.mampu menj amin te rselenggar anya pem eliharaa n keseha tan ba gi masyar  akat secara paripurna, berkesinambungan dan bermutu. B. Tujuan Dana Sehat Tujuan umum dana sehat adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui suatupemeliharaan

kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang bersifat peripurna dan terjamin kesinambungan mutunya.Bila dirinci lebih lanjut maka tujuan dana sehat adalah : Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang paripurna, berhasilguna dan berdaya guna bagi  perorangan, keluarga dan masyarakat. Tersedianya pembiayaan pembiayaan pra upaya yang dihimpun atas asas asas goto gotong ng-r -roy oyon ong g. Penge lol aan dana dan penye len ggara an kes ehat an dikel ola olehorganisasi atau badan hokum yang ditunjuk oleh masyarakat.

C. Manfaat Dana Sehat Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya dana sehat adalah :

a.

Adanya biaya untuk pelayanan kesehatan

 b. Proses pelayanan kesehatan akan lebih baik c.

Adanya dana yang cukup untuk meunjang pembangunankesehatan di daerahnya

d. Terjalin hubungan yang lebih baik dan rasa kebersamaan D. Ciri Dana Sehat berprinsip JPKM:

a. Masyarakat sasaran terdaftar sebagai peserta à utamakan kelompok-kelompok.  b. Adanya jaringan pelayanan kesehatan yang terkoordinir dan memberikan pelayanan paripurna. c. Adanya organisasi yang mengumpulkan dan mengelola dana ( PPD). d. Tujuan : derajat kesehatan meningkat lewat upaya paripurna. e. Gotong royong dalam pengumpulan dana serta menonjolkan aspek musyawarah f. Prinsip risk sharing membagi resiko dalam arti resiko biaya karena sakit dari kelompok anggota kaya dan miskin, resiko sakit tingg dan resiko rendah. g. Dana Sehat sebagai wujud nyata peranserta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.

E. Pembentukan Dana Sehat

1. Persiapan : a. Petugas : 

Pertemuan tingkat kecamatan & lintas sektoral.



Tujuan : pengenalan Dana .sehat



Pemilihan lokast desa/ kelompok rnasy. potensial.

 b. Masyarakat: 

Pertemuan tingkat desa dengan tujuan: pengenalan Dana Sehat kepada masyarakat.



Survei Di Masyarakat 4 tujuan : masyarakat dapat mengenal, menemukan dan mengkaji masalah kesehatan terutama dalam hal potensi pendanaan dan agar masyarakat menjadi  berminat dan sadar terhadap. perlunya Dana Sehat.



Ada tida kegiatan yaitu:

 Penjelasan

(orientasi).

 Pengurnpulan  Penyajian

data dan informasi.

data dan pembahasan bersama secara diskusi.

2. Perencanaan Tujuan : mencari kesepakatan diantara calon peserta untuk bersama - s ama menyusun rencana kerja, Pembentukan kelompok dana Sehat, Pembentukan pengurus dana Sehat, Rencana  penyelenggaraan dana Sehat, Aturan dan dasar hukum, tata laksana administrasi (AD dan ART), besar (jumlah) iuran/premi, cara dan waktu pengumpulan iuran, pengaturan  pemanfaatan dana, penetapan jenis yankes dan sarana yankes yang akan dicakup, para-cara  pengendalian dan pertanggung jawaban Dana Sehat, usaha-usaha produktif Dana Sehat untuk income generating. 3. Pelaksanaan Didahului dengan persiapan tenaga pelaksana dengan pelatihan oleh pihak Puskesmas dan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan Dana Sehat j uga mengacu pada hak dan tanggung jawab masing-masing komponen Dana Sehat. 4. Pembinaan Dana Sehat Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina dan dilakukan secara berkala, Pembinaan tergantung temuan masalah à segera dibahas dan ditindaklanjuti. 5. Evaluasi Dana Sehat Evaluasi dilakukan dalam rapat/pertemuan anggota/peserta, bisa dilakukan secar a tahunan atau sesuai kebutuhan. Di dalam pertemuan ini bisa juga dilakukan pemilihan pengurus. yang dievaluasi adalah pelaksanaan Dana Sehat sesuai rencana semula. 6. Pencatatan dan pelaporan Dana Sehat yang harus ada yaitu Administrasi peserta., Administrasi PPK, Administrasi keuangan PPD, Lain-lain - sesuai dengan kebutuhan. 7. Ukuran keberhasilan Dana Sehat Kuantitas : Jumlah kelompok Dana Sehat, Jumlah peserta Dana. Sehat, Jumlah dana/ iuran yang terkumpul, Jumlah pert bayaran kepada PPK.

Kualitas : Angka-angka morbiditas dan mortalitas peserta, cakupan program-program kesehatan, efisiensi penggunaan dana, Pengaduan dan penyelesaiannya, tindak lanjut  pembinaan dsb. //////////////

Dan asehat merupakan dana yang dikumpulkan dan telah dihimpun dari berbagai kelompok masyarakat dengn tujuan pembiayaan kesehatan yang ada. Kesehatan yang dilaksanakan dari dana tersebut bertujuan untuk mengobati serta mengatasi berbagai macam kondisi yang tergolong kurang sehat. Pada dasarnya dana sehat yang ada di Indonesia sudah dikembangkan jauh sebelum program JPKM dicanangkan. Akan tetapi dari dari kita belum banyak yang mengatahui menganai dana kesehatan yang sesungguhnya. Sejak tahun 1974 dana sehat yang telah dilakukan melalui pendekatan PKMD atau pembangunan kesehatan masyarakat desa telah menimbulkan kemarakan yang berdampak positif pada era seperti ini. Meskipun pada saat ini masih digunakan cara yang sederhana seperti jimpitan beras pada tiap-tiap kepala keluarga, sumbangan keluarga, arisan sehat, arisan keluarga, dan ada banyak lagi. Dalam pelaksanaannya sendiri berdasarkan upaya paripura. Dari upaya paripurna sendiri terdiri dari berbagai upaya yang meliputi: 1.

Promotif

2.

Preventif

3.

Kuratif

4.

Rehabilitatif

Selain itu dari pelaksanaan yang ada pada dana kesehatan dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu dengan mutu dan tujuan yang dapat terjamin untuk semua orang. JPKM merupakan landasan bagi setiap penyelenggaraan upaya pemulihan kesehatan yang berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan dan pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya. Pada dasarnya program JPKM merupakan pemeliharaan kesehatan yang ditujukan langsung pada peserta dalam bidang penyelenggaraan dan pembiayaan berdasarkan jaminan yang ada dengan daya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Alasan mengapa JPKM dapat ditempatkan pada program kesehatan karena program tersebut mampu memelihara kesehatan masyarakat dengan efektif, efisien, dan optimal. Selain itu program JPKM memberikan kontribusi yang sangat luas untuk masyarakat. Dalam rangka pelaksanaannya sendiri juga membutuhkan dukungan serta partisipasi yang penuh dari masyarakat. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara optimal. Dari ulasan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa:

///////////

Syafrudin, SKM, M.Kes.

Dana Sehat sudah lama dikembangkan di Indonesia jauh sebelum program JPKM dicanangkan. Sejak pendekatan PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) digunakan pada tahun 1974, Dana Sehat telah mulai marak, meskipun masih dalam  bentuk yang sederhana. Jimpitan beras, sumbangan keluarga untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) balita, arisan jamban keluarga, arisan rumah sehat, adalah  beberapa dari sekian banyak kegiatan yang bernuansa Dana Sehat. Meskipun secara kuantitatif cukup banyak, namun pada skala mikro harus diakui  bahwa Dana Sehat ini mengalami 2 fenomena yang menarik, yaitu : 1. Fenomena gigi gergaji Banyak Dana Sehat yang baru berdiri, kemudian jatuh, bangun lagi, jatuh lagi dan seterusnya, sehingga bila di gambar grafik pertumbuhannya tampak seperti gigi gergaji. Hal ini terjadi karena pada Dana Sehat yang berskala kecil itu, meskipun mudah tumbuh namun daya tahannya sangat lemah. 2. Fenomena Bonsai Dana Sehat yang berhasil melampaui gigi gergaji akan menjadi Dana Sehat yang bertahan terus sampai bertahun-tahun, namun tatap kecil sehingga mirip bonsai. Hal ini terjadi karena pada model pendanaan seperti ini berlaku Hukum Bilangan Besar, sehingga bila pesertanya terbatas, manfaatnya juga amat terbatas. Seperti halnya Bonsai, Dana Sehat memerlukan dedikasi yang tinggi dari pengelolanya. Bila tidak ada pengelola yang dedikatif, Dana Sehat biasanya akan terbengkelai. Bersamaan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, “demand” masyarakat terhadap kesehatan masyarakat makin meningkat. Sejalan dengan itu terjadi perkembangan yang menarik, yakni meluasnya keinginan membentuk Dana Sehat dan membesarnya liputan wilayah Dana Sehat. Bila dulu Dana Sehat hanya terbatas pada desa, kini sudah mulai merambah ketingkat kecamatan bahkan kabupaten. Institusi penyelenggara Dana Sehat juga mulai beragam, ada pola PKMD, pola UKS, pola Koperasi, pola UKK, pola Pondok Pesantren, pola PKK, pola LSM, kelompok agama, pola perusahaan swasta, dan lain-lain.  A.

 Sejarah Perkembangan Dana sehat  Dana sehat pada awalnya dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat secara gotong royong dalam mengumpulan dana untuk membantu anggotanya dalam upaya pemeliharaan kesehatan. Dana sehat mulai berkembang sejak tahun 1950. Berbagai istilah penyebutan dana sehat di masyarakat seperti dana sehat, dana kesehatan, koperasi kesehatan masyarakat dan sebagainya. Dana sehat pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk kesehatan, tapi juga digunakan untuk perbaikan rumah, membangun jamban, sumber air  bersih dan sebagainya. Pada tahun 1970 an dana sehat semakin berkembang di pulau Jawa yang dikaitkan dengan program Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).

Pelaksanaan dana sehat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Iuran dana tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk natura (hasil bumi, kerajinan dan sebagainya). Pada tahun 1980 an dikembangkan DUKM (Dana Upaya Kesehatan Masyarakat), Dana sehat dicantumkan didalam UU No. 23 tahun 1972 tentang kesehatan  yang menyebutkan “Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat” (JPKM). Sebagai cara penyelenggaraan dan penjelasan pemeliharaan kesehatan sebagai upaya kesehatan paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), terpadu,  berkesinambungan dengan mutu yang terjamin dan bertujuan melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. JPKM merupakan landasan bagi setiap penyelenggaraan upaya pemulihan kesehatan yang berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan dan pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya. Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta serta  bidanng penyelenggaraan yang membiayainya dilakukan secara pra upaya dan dikelola  berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kaitan JPKM dan dana sehat : pada JPKM dapat ditempatkan dana sehat karena pemeliharaan kesehatan didukung oleh kontribusi pembiayaan dari masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan optimal diperlukan juga berbagai upaya sebagai peran dari masyarakat. Salah satu upaya itu adalah dana sehat.  Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara pra upaya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Ciri khas dana sehat adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk uang atau modal dan benda yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan dan kesehatan masyarakat sendiri.  B.

Tujuan Dana Sehat 

Dana sehat bertujuan untuk memelihara kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat yang  berkesinambungan melalui penyelenggaraan kesehatan, kepesertaan dan pendanaan yang terorganisasi. Secara khusus tujuan dana sehat adalah : 1. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang bermutu, berhasil guna dan berdaya guna. 2. Tersedianya dana yang dihimpun secara pra upaya atau azas gotong royong. 3. Terwujudnya pengelolaan yang efisien dan efektif oleh lembaga organisasi masyarakat yang melindungi kepentingan peserta. Dana sehat tidak hanya semata membiayai pemeliharaan kesehatan, melainkan juga berusaha meningkatkan kemampuan hidup sehat anggota masyarakat, baik perorangan, keluarga maupun masyarakat. Dana sehat merupakan salah satu bentuk peran serta dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Penyelenggaraan diperlihatkan melalui kelompok masyarakat yang terorganisasi seperti RT/RW, LKMD/PKK, paguyupan, pengajian, koperasi dan lain-lain.

C.

 Komponen Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaran dana terdapat 3 komponen yaitu : 1. Peserta Peserta dana sehat dapat perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat. Sebagai perorangan, peserta berkewajiban membayar iuran yang ditetapkan untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Peserta dana sehat dalam bentuk keluarga. Jumlah anggota keluarga yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ditentukan atas dasar sesuai dengan iuran yang diserahkan dan paket pelayanan yang diberikan. Dalam  bentuk kelompok, peserta ikut serta didalam penyelenggaraan dana sehat berdasarkan atas musyawarah bersama. 2. Pelaksana Tenaga kesehatan yang bekerja diunit kesehatan penyelenggara dana sehat bertindak sebagai  pelaksana dana sehat. Sebagai penyelenggara dana sehat ini dapat unit pelayanan kesehatan  pemerintah dan swasta.

3. Pengelola dana sehat Pengelola dana sehat melaksanakan tiga fungsi yaitu fungsi kepesertaan, pendanaan dan  pemeliharaan kesehatan.

 D.

Ciri Penyelenggaraan Penyelenggaraan dana sehat bercirikan sebagai berikut : 1. Kegotong-royongan Penyelenggaraan dana sehat dilaksanakan usaha bersama, azas kekeluargaan diantara peserta,  bersama-sama mengumpulkan iuran untuk pemeliharaan kesehatan. Gotong royong dilakukan oleh peserta spontan dan sadar.

2. Musyawarah mufakat Setiap putusan penyelenggaraan dana sehat didasarkan atas musyawarah anggotanya. Kepemimpinan didalam penyelenggaraan dana sehat diperlukan agar tujuan bersama tercapai. Pemeliharaan kesehatan yang didukung oleh dana sehat memerlukan organisasi yang teratur dan mantap. Azas demokrasi juga merupakan sistem pengambilan keputusan didalam  penyelenggaraan dana sehat.

3. Manajemen terbuka Oleh karena dana sehat adalah upaya masyarakat secara gotong royong, maka manajemen dilakukan adalah secara terbuka. Keterbukaan terutama dalam pengelolaan dana yang terkumpul. Hal ini hanya dapat terwujud bila timbul rasa saling percaya mempercayai antara peserta dan  pengelola.

4. Dana sehat dalam kegiatan ekonomi Penyelenggaraan dana sehat akan lestari bila dikaitkan dengan upaya ekonomi. Misalnya keterkaitan usaha koperasi, simpan pinjam dan kegiatan ekonomi lainnya merupakan tulang  punggung yang dapat memepertahankan dan mengembangkan penyelenggaraan dana sehat.

 E.

 Penyelenggaraan Dana Sehat  Penyelenggaraan dana sehat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut : 1. Penyiapan Dalam tahapan penyiapan ini dilakukan telaah untuk mengetahui kemungkinan masyarakat dapat melaksanakan penyelenggaraan dana sehat. Tahap ini juga merupakan tahap memperkenalkan

dana sehat dan dorongan masyarakat untuk turut serta berperan dalam penyelenggaraan dana sehat.

Pendekatan dengan tokoh masyarakat merupakan kegiatan awal dari tahap ini. Tokoh masyarakat adalah faktor penentu keberhasilan upaya yang dilakukan ditengahtengah masyarakat. Kepada tokoh masyarakat diperkenalkan dana sehat dan manfaatnya. Masyarakat diajak untuk mengetahui permasalahan kesehatan mereka melalui kegiatan survei diri. Kegiatan survei ini merupakan penentu diselenggarakannya dana sehat. Pengetahuan masalah kesehatan bagi masyarakat mendorong untuk mencari upaya pemecahan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri adalah penyelenggaraan dana sehat. Masalah kesehatan yang ditemukan di masyarakat merupakan bahan bagi kelompok bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Didalam musyawarah dibahas upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Didalam musyawarah diputuskan perlunya penyelenggaraan dana sehat. Ketentuan jumlah iuran yang harus dikontribusikan ditetapkan didalam musyawarah ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. 2. Pelaksanaan Kegiatan dana sehat yang utama adalah pembayaran iuran para anggotanya. Pemeliharaan kesehatan melalui dana sehat banyak tergantung kepada kelancaran pembayaran iuran peserta dana sehat. Pembayaran iuran yang teratur dan tepat waktu akan menjamin kelancaran  pemeliharaan kesehatan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan didalam pelaksanaan dana sehat ialah kesiapan pelaksana dan pengelola pelayanan. Pelaksana melakukan pelayanan yang dapat memuaskan peserta. Ketidakpuasan peserta menerima pelayanan kesehatan akan mempengaruhi kelancaran pembayaran iuran. Manajemen yang dilaksanakan oleh pengelola dan timnya juga berperan sebagai faktor pendukung. Manajemen yang baik akan memperlancar pembayaran iuran dan pelayanan. 3. Pembinaan dan pengembangan Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggaraan dana sehat. Melalui kegiatan pembinaan dapat diketahui dengan segera masalah yang dihadapi dan dicarikan jalan  pemecahannya.

Disamping itu petunjuk dapat diberikan melalui pembinaan. Upaya p engembangan merupakan keharusan agar dana sehat dapat dinamis tumbuh ditengah masyarakat. Dana sehat harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang tumbuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu dana sehat terus  berkembang secara terus menerus.  F.

 Dana Sehat dan KIA Penyelenggaraan dana sehat dapat dilakukan untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan anak. Pemeliharaan kesehatan melalui dana sehat dapat dilakukan kepada ibu hamil, nifas, menyusui, bayi dan anak balita dan keluarga berencana.

Kontribusi dana dapat berasal dari keluarga atau ibu rumah tangga. Sebagai peserta dana sehat disini adalah ibu atau keluarga. Sebagai pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan terutama bidan, dokter dan perawat. Penyelenggara dana sehat adalah lembaga yang ada di masyarakat seperti LKMD, PKK atau organisasi masyarakat lainnya. Penyelenggaraan dana sehat KIA dapat merupakan bagian dan penyelenggara dana sehat untuk pemeliharaan kesehatan umumnya. Bidan dapat berperan serta sebagai pendorong terbentuknya dana sehat KIA, disamping sebagai pelaksana pelayanan. Keikutsertaan para ibu dalam kegiatan sosial masyarakat lebih mudah bila dibandingkan dengan para kaum bapak. Para ibu lebih mudah memberi kontribusi dalam kegiatan sosial. Potensi yang ada pada ibu perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan dana sehat untuk mendukung pemeliharaan kesehatan ibu dan anak.  ARAH YANG DITUJU Pada masa lalu, para pengelola cenderung untuk tetap mengelola Dana Sehat dengan skala kecil. Memang kecil itu indah. Namun kini dengan meningkatnya “ability to pay” masyarakat dan meningkatnya demand mereka pada pemeliharaan kesehatan, pemerintah telah menyiapkan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Bila diurai lebih lanjut menurut fungsi kepesertaan pendanaan pemeliharaan kesehatan dan organisasi, maka arah pembinaan yang harus dituju ad alah sebagai berikut : ☺ Paket Pelayanan Dasar

Bila Dana Sehat akan mengarah ke JPKM maka paket pelayanan kesehatan dasar harus meliputi ;  b. rawat jalan yang meliputi : Promotif yaitu penyuluhan kesehatan  Preventif yaitu pelayanan kesehatan pencegahan, termasukm didalammya pemberian  imunisasi, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan ibu dan anak Kuratif yaitu pemeriksaan kesehatan , pengobatan dan tindakan medis  Rehabilitatif yaitu upaya pemulihan kesehatan  c. Rawat inap yang meliputi 5 hari rawat d. Pelayanan kesehatan penunjang termasuk :  Pelayanan radiodiagnostik dan atau ultrasonografi Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik  ☺ Jumlah anggota dan besarnya iuran

Dikaitkan dengan paket pelayanan kesehatan dasar tersebut diatas, maka jumlah peserta dan besarnya iuran akan saling bergantung. Makin besar jumlah peserta makin kecil iurannya, sebaliknya bila jumlah peserta makin sedikit, iuran yang harus dibayar menjadi semakin besar.

  

Dari perhitungan dengan menggunakan tarif dasar pelayanan kesehatan Pemerintah  yang berlaku sekarang ini, untuk peserta lebih dari 1000 KK, atau 5000 orang, maka iuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp 800,- /kapita /bulan. Pada peserta yang sebesar ini, perlu organisasi BP JPKM yang: Berbadan hukum (PT, Koperasi atau BUMN) Modal yang cukup Manajemen minimum dengan 8 orang tenaga yang “full timer”

☺ Tahapan Perkembangan

Melihat standart minimal yang harus dilakukan bagi dana sehat yang mengarah ke JPKM, tampaknya cukup berat untuk dicapai. Meski poyensi kesana tetap masih ada, namun masih perlu waktu yang cukup panjang untuk menggapainya. Untuk itu telah dirumuskan tahapan perkembangan dana sehat sebagai berikut: a. Dana sehat “PRATAMA”, yaitu dana sehat yang paling pemula tingkatannya.  b. Dana sehat “MADYA”, yaitu dana sehat yang sudah agak berkembang, tetapi belum seperti yang diinginkan. c. Dana sehat “PURNAMA”, yaitu dana sehat yang sudah mantap seperti y ang kita inginkan dan mendekati persyaratan JPKM Bila dikaitkan dengan perhitungan berdasarkan tarif perlayanan kesehatan pemerintah yang berlaku saai ini, tahap perkembangan dana sehat tersebut dapat dikualifikasi seperti tabel berikut: Tingkat Perkembangan Dana Sehat Indikator

Pratama

Madya

Purnama

Kepesertaan

<500KK (2.500 orang)

500-1000 KK (2.5005.000orang)

10.000 KK (>5.000 orang)

Pendanaan/Iuran/Premi
Rp.500800/bulan

>Rp. 800/bulan

Pemeliharaan Kesehatan

Rawat Jalan SubPuskes Puskesmas

Ditambah: Perangkat Rawat inap dan lengkap persalinan seperti tertulis di Permenkes

Organisasi

Institusi lokal 1-2 Organisasi ada Organisasi orang tenaga 3-7 orang tenaga  berbadan purna waktu purna waktu hukum >8 orang tenaga purna waktu

Perkiraan  wilayah

tingkat Tingkat Desa

Tingkat Kecamatan

Lintas Kecamatan

  

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dana sehat yang amsih dalam skala “kecil”, baik ditinjau dari aspek kepesertaan besarnya iuran, paket pemeliharaan kesehatan maupun organisasian. Oleh karena itu, terpaksa dilakukan stratifikasi dana sehat Pratama menjadi: Dana sehat Pratama I, artinya yang paling kecil Dana sehat Pratama II, yang tergolong menengah Dana sehat Pratama III, yang sudah mendekati kriteria maksimal Dana Sehat Pratama tersebut diatas.  Adapun kriteria pembagiannya seperti tergambar dalam tabel berikut : Pembagian Tingkat perkembangan Dana Sehat Pratama Indikator

Pratama I

Pratama II

Pratama III

Kepesertaan

<150 KK (750 org)

150 - 300 KK (750 – 1500 org)

300 –  500 KK (1500 – 2500 org)

Pendanaan / Rp. 150/kap/bln Iuran

150 300/kap/bln

– 300 – 500/kap/bln

Pemeliharaan Kesehatan

Rawat jalan Sub. Puskes dan Puskes dengan pembatasan

Rawat jalan Sub. Rawat jalan Sub. Puskes dan Puskes Puskes dan Puskes dengan tanpa pembatasan pembatasan

organisasi

Institusi lokal Institusi lokal sukarelawan sukarelawan

Institusi lokal sukarelawan

☺ Jenis intervensi Pada Tiap Kategori Dana Sehat

Dana Sehat pratama I, II, III, jenis intervensi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan frekuensi dan intensitas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dari petugas pembina kepada para pengurus Dana Sehat. Dana Sehat madya, jenis intervensinya adalah pelatihan manajemen operasional Dana Sehat. Pelatihan ini berkaitan dengan pengelolaan Dana Sehat secara keseluruhan, termasuk manajemen keuangannya. Dana Sehat purnama, jenis intervensinya adalah pelatihan JPKM, sebagai persiapan Dana Sehat tersebut untuk bergabung atau meningkatkan statusnya menjadi JPKM. /////////

UPAYA PENJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA SEHAT JPKM BAB I PENDAHULUAN

1.ATAR BELAKANG Tujuan Nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kehidupan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia banyak menghadapi tantangan. Adanya krisis multidimensi (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan) berdampak luas terhadap peri kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, diantaranya meningkatnya pengangguran dan jumlah penduduk miskin, menurunnya derajat kesehatan penduduk yang akhirnya berpengaruh pada mutu sumber daya manusia Indonesia. Adanya tantangan tersebut menuntut untuk melakukan pembaharuan di bidang kesehatan. Yaitu dengan menetapkan Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan s ebagai strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan misi pembangunan kesehatan yaitu Indonesia Sehat 2010. Gambaran masyarakat Indonesia yang ingin dicapai di masa depan adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau layanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setingi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia. 2. Dengan diberlakukannya UU No.22 Th 1999 tentang Pemerintah Daerah, mencerminkan semakin pentingnya peranan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Berdasarkan visi Indonesia Sehat 2010 tersebut berhasil menetapkan paradigma pembangunan kesehatan yaitu Konsep Paradigma Sehat, suatu paradigma yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 dan misi pembangunan kesehatan. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu dalam upaya penjangkauan pelayanan kesehatan. Adanya krisis multi dimensional berimbas juga dalam bidang kesehatan yaitu semakin mahalnya pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam upaya penjangkauan pelayanan kesehatan. Wujud peran serta masyarakat salah satunya melalui Dana Sehat JPKM. JPKM merupakan metode penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama melalui pembiayaan pra upaya. JPKM merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang memberikan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya suatu jaminan terhadap kasehatannya. Sehingga diperlukan suatu pengembangan JPKM sehingga masyarakat menjadi masyarakatmandiri dalam upaya peningkatan kesehatannya tanpa tergantung oleh pihak lain. Dengan demikian tujuan dari Indonesia Sehat 2010 dapat terpenuhi.  Adanya UU No 23 Th 1992 tentang kesehatan, tercantum beberapa pasal tentang peran serta masyarakat. Hal ini membuktikan adanya perhatian pihak penentu kebijakan yang telah memahami peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Peran serta masyarakat amat menentukan keberhasilan, kemandirian, dan kesinambungan pembangunan kesehatan. Peran serta masyarakat merupakan wujud kemandirian agar masyarakat menjadi berdaya tanpa tergantung pihak luar. 1.perumusan Masalah Dalam makalah ini akan dibahas mengenai wujud peran serta masyarakat melalui program dana sehat JPKM dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam penjangkauan upaya pelayanan kesehatan, yaitu meliputi : 1.Pengertian dan perkembangan dana sehat JPKM 2.Bentuk-bentuk dana sehat JPKM 3.tata hubungan kerja pelaku dana sehat JPKM 4.Paket pemeliharaan kesehatan pada dana sehat JPKM

BAB II PEMBAHASAN 1.Pengertian dan Perkembangan Dana Sehat J PKM Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah suatu konsep metode penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna ( preventif, promotif, rehabilitatif, dan kuratif ) berdasarkan azas usaha

bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan pra upaya. Sejarah adanya JPKM di Indonesia diawali berkembangnya dana sehat. Sejak pendekatan PKMD (Pembangunan Masyarakat Desa) digunakan pada tahun 1974, dana sehat mulai marak, meski dalam bentuk sederhana. Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan kesehatan membuat semakin luasnya keinginan membentuk dana sehat dan membesarkan liputan wilayah dana sehat. Bila awalnya dana sehat hanya terbatas pada desa, kini sudah merambah ke tingkat kecamatan bahkan kabupaten. Meningkatnya ability to pay masyarakat dan meningkatnya demand mereka pada pemeliharaan kesehatan, sehingga pemerintah menyiapkan alternatif untuk memenuhi kebutuhan melalui UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Pembinaan Dana Sehat diarahkan pada pembentukan JPKM sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Perkembangan konsep JPKM tidak terlepas dari perkembangan sistem pembiayaan kesehatan di dunia khususnya Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an di USA terjadi perkembangan pesat model HMO (Health Maintenance Organization) yang disebut-sebut lebih baik dari sistem asuransi pertanggungan kerugian (indemnity insurance) yang sebelumnya telah berkembang. Sejak saat itu model-model pembiayaan yang lebih terkendali terus berkembang dan dikenal dengan model ‘managed care’ yang banyak mempengaruhi

JPKM di Indonesia. Perkembangan JPKM di Indonesia dimulai sejak tahun 1982 dan dikenal dengan konsep DUKM (Dana Upaya Kesehataan Masyarakat). Konsep DUKM merupakan suatu rumusan tentang prinsip-prinsip pembiayaan kesehatan yang terintegrasi dengan penyediaan pelayanan kesehatan. Dalam perkembangannya, konsep DUKM lebih dioperasionalkan dalam pelaksanaannya yang kemudian disebut J PKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Operasionalisasi dari UU No. 23 tahun 1992 yaitu melalui Permenkes No. 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan JPKM. JPKM merupakan penyempurnaan terkini setelah sistem pemeliharaan dengan pembayaran tunai, asuransi ganti rugi, asuransi dengaan tagihan provider mengalami kegagalan dalam mengendalikan biaya kesehatan. Kelebihaan JPKM terhadap sistem asuransi kesehatan tradisional adalah pembayaran pra upaya. Peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan dana sehat JPKM disusun agar JPKM berkembang sesuai dengan tujuan normatif pembangunan kesehatan yaitu pemerataan, efisiensi, mutu dan berkesinambungan. Dengan peraturan-peratuan tersebut, diharapkan penyelenggaraan JPKM akan mengikuti suatu mekanisme yang menjamin tercapainya tujuan tersebut. Mekanisme tersebut terdiri dari 7 prinsip penyelenggaraan JPKM yaitu : 1.adanya ikatan kerja sama antara Bapel (Badan Penyelenggara) dengan PPK (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) dan antara Bapel dengan peserta. 2.adanya mekanisme pengendalian mutu oleh Bapel. 3.adanya pemantauan pemanfaatan pelayanan kesehatan. 4.adanya penanganan keluhan peserta dan PPK 5.pembayaran PPK oleh Bapel melalui pra upaya dengaan cara kapitasi atau anggaran 6.adanya bagi hasil antara Bapel, PPK dan peserta. 7.adanya pemeliharaan kesehatan yang paripurna dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis 1.Bentuk-Bentuk Dana Sehat JPKM Krisis ekonomi yang berkepanjangan m enyebabkan pemerintah menetapkan perlunya perluasan program J PKM. JPKM telah dinyatakan sebagai pilar stategi yang harus dilaksanakan untuk mendukung Indonesia Sehat 2010, yang telah ditetapkan sebagai visi pembangunan kesehatan di Indonesia. Dana sehat JPKM merupakan suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan atas us aha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara pra upaya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dana sehat JPKM terbagi dalam beberapa bentuk berdasarkan kepesertaannya yaitu : 1.1.Administrasi Wilayah Peserta kelompok ini berdasarkan wilayah administrasi atau tempat tinggalnya seperti RT, RW, Desa, Kecamatan atau yang lainnya. Dana sehat ini merupakan pengembangan dari kegiatan seperti Posyandu, Polindes dan sebagainya. 1.2. Institusi Sekolah Peserta ini dibentuk melalui instansi sekolah sebagai tindak lanjut dari kegiatan UKS. Berdasarkan tingkatannya ada dana sehat tingkat SD, SLTP, SMU serta mungkin Perguruan Tinggi. 1.3. Institusi Keagamaan

Pesertanya adalah simpatisan atas kesadaran anggota berdasarkan organisasi keagamaan misalnya Muhammadiyah, NU, Perdaki dan sebagainya. 1.4.Organisasi Koperasi Pesertanya merupakan salah satu kegiatan koperasi yang bersangkutan. 1.5.Kelompok Seminat Pesertanya didasarkan pada keanggotaan seseorang pada kelompok tertentu seperti pedagang kaki lima, akseptor KB, Petani dan sebagainya. Tata Hubungan Kerja Pelaku Dana Sehat JPKM Para pelaku dana sehat JPKM terdiri dari Bapim (Badan Pembina), Bapel (Badan Penyelenggara), PPK (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) dan Peserta. Hubungan diantara para pelaku merupakan suatu siklus yang saling berkait. Secara singkat hubungan kerja para pelaku dan sehat JPKM yaitu peserta yang telah mendaftar ke Bapel menjadi anggota dana sehat JPKM membayar iuran pra bayar secara teratur yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan kontrak dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna. Bapel sebagai penyelenggara dana sehat JPKM menjalin kerjasama dengan PPK untuk memberi pelayanan kesehatan paripurna kepada anggotanya (peserta). Tugas dan fungsi dari masing-masing pelaku dana sehat JPKM yaitu : 1.Bapim JPKM Bapim terdiri dari Bapim Pusat (Dirjen Binkesmas), Bapim Propinsi (Kaddinkes) dan Bapim Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi Bapim JPKM dijabarkan dalam Catur Langkah dan Tri Karya yaitu : 1.1.analisis potensi, menilai apakah suatu JPKM layak dikembangkan di suatu tempat, yang meliputi analisis target populasi, analisis pemeliharaan kesehatan, analisis keuangan, analisis organisasi dan manajemen. 2.mengembangan modal dan strategi, yaitu menetapkan alternatif model penyelenggaraan JPKM di wilayah Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya dan merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan informasi pada analisis potensi. 3.Pelaksanaan, meliputi 1.Advokasi, sosialisasi dan edukasi. Advokasi merupakan pendekatan yang ditujukan pada para pengambil keputusan sektor terkait. Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung terlaksananya program JPKM. 2.Regulasi, yaitu menetapkan dasar kebijakan dan operasional penyelenggaraan JPKM baik mengenai perizinan maupun akreditasi Bapel. 3.Peningkatan kinerja para pelaku JPKM, yaitu meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok para pelaku JPKM. 4.Monitoring dan evaluasi, yaitu pemantauan terhadap para pelaku JPKM yaitu Bapel, PPK dan peserta untuk meningkatkan kinerja pelaku JPKM. Pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari Bapim Pusat, Bapim Propinsi, Bapim Kabupaten/Kota, Bapel, PPK, dan Peserta. 2.Bapel Merupakan badan penyelenggara JPKM yang berbentuk badan hukum dapat berupa BUMN, BUMD, PT dan koperasi. Tugas dan fungsinya yaitu : 1.1.Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang paripurna, terstruktur, bermutu dan berkesinambungan, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan PPK 2.Melakukan pengelolaan keuangan secara cermat 3.Melakukan pengelolaan kepesertaan 4.Melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen 2.PPK PPK merupakan pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Bapel untuk melaksanakan kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. PPK bisa merupakan dokter umum, dokter gigi, bidan klinik, Puskesmas, dokter spesialis, rumah sakit, pelayanan konsultasi dan sebagainya. Sistem pembayaran PPK dengan menggunakan sistem kapitasi dan adanya ‘withold’ yaitu penangguhan sebagian pembayaran kapitasi

sebesar 15-45 %. Pembayaran kapitasi mempunyai tujuan untuk mendorong upaya pemeliharaan pelayanan promotif dan preventif dan juga mengendalikan inflas i biaya kesehatan. Sedangkan ‘withold’ bertujuan agar PP K menjaga mutu pelayanan dan pembayaran ditunda tersebut diberikan pada akhir tahun jika PPK sudah menunjukkan performance sesuai kesepakatan. 1.Peserta Peserta dana sehat JPKM adalah anggota masyarakat yang mendaftarkan diri dalam satuan keluarga, kelompok atau unit organisasi (perusahaan, sekolah/universitas, kelompok pedagang, organisasi kemasyarakatan, karyawan, organisasi kepemudaan) yang membiayai jaminan kesehatannya dengan iuran pra bayar dengan teratur kepada penyelenggara dana sehat JPKM.

Paket Pemeliharaan Kesehatan pada dana Sehat JPKM Menurut Permenkes No. 527/Menkes/Per/VII/1993 paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan. Pemeliharaan kesehatan yang paripurna (komprehensif) berarti disediakannya pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Paket pemeliharaan kesehatan pada dana sehat JPKM yaitu : 1.Paket pemeliharaan kesehatan standar Paket ini wajib diselenggarakan oleh Bapel yang meliputi : 1.1.pelayanan rawat jalan, terdiri dari : 1.Pelayanan kesehatan pencegahan 2.Penyuluhan kesehatan 3.Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis 4.Pemulihan kesehatan 2.pelayanan rawat inap, terdiri dari 5 hari rawat inap 3.Pelayanan penunjang, terdiri dari : 1.Radio diagnostik dan atau ultrasonografi 2.Pemeriksaan labolatorium klinik 2.Paket pemeliharaan kesehatan tambahan Paket ini hanya diselenggarakan Bapel bagi peserta yang telah ikut paket pemeliharaan kesehatan standar. Ini disesuaikan dengan kesepakatan antara peserta dan Bapel yang dilakukan secara tertulis. Tujuan penetapan paket pemeliharaan kesehatan yaitu : 1.memberikan kepastian pada peserta dalam memperoleh perlindungan kesehatan melalui pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan dan berkesinambungan. 2.menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. 3.Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. 4.Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan keterlibatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan . 5.Memberikan kepastian terhadap kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan. 6.Sebagai pedoman bagi Bapel dalam melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan.

BAB III PENUTUP 1. kesimpulan 1.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah suatu konsep metode penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna (preventif, promotif, rehabilitatif, dan kuratif) berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan pra upaya. 2.Bentuk-bentuk dana sehat JPKM berdasarkan kepesertaannya meliputi administrasi wilayah, institusi sekolah, institusi keagamaan, organisasi koperasi, kelompok seminat. 3.Tata kerja para pelaku dana sehat JPKM merupakan suatu siklus kerja/kontrak antara Bapel, PPK, peserta dan awasi oleh Bapim JPKM. 4.Paket pemeliharaan kesehatan merupakan kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan. Paket tersebut meliputi paket pemeliharaan kesehatan standar dan paket pemeliharaan tambahan. 1.1.Saran 1.Perlunya peran pemerintah maupun pihak penyelenggara dana sehat JPKM secara aktif mensosialisasikan program dana sehat JPKM pada masyarakat agar program ini berkembang dalam rangka upaya pemeliharaan kesehatan paripurna. 2.Perlunya peran pemerintah dalam menyeleksi Bapel yang profesional dalam pengelolaan dana sehat JPKM dan adanya sanksi bagi Bapel dan PPK yang ‘nakal’

/////////////

Dana Sehat Masyarakat 8 Sepember 12 | 20:39

TIRTAMARTANI (SK) - Tirtamartani namanya, sebuah desa transmigran di kecamatan Buke pelosok kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara. Telah menjelma menjadi ikon keberhasilan pengelolaan Dana Sehat juga terkenal sebagai desa pemilik Bank Darah di kabupaten Konawe Selatan. Berawal dari kisah yang memilukan, Dana Sehat dirintis sejak tahun 2004. Masyarakat Desa Tirtamartani, seperti juga masyarakat desa transmigran lainnya, selalu kesulitan dalam biaya pengobatan kesehatan, apalagi untuk perawatan di rumah sakit. Bukan hanya soal biaya medis dan menebus obat saja yang menjadi beban, juga soal transportasi dan biaya hidup untuk keluarga yang menemani pasien di rumah sakit terasa sangat merepotkan. Sekedar diketahui,  jarak dari Desa Tirtamartani ke RSU Provinsi di Kendari (rumah sakit yang biasa menjadi tempat rujukan), ditempuh kurang lebih 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat. Melihat kondisi tersebut, Budi Istianah seorang Ketua Tim Penggerak PKK Desa berinisiatif untuk melakukan penggalangan dan pengelolaan dana sehat secara mandiri. Melalui fasilitasi suaminya yang menjabat sebagai kepala desa, warga desa dikumpulkan untuk rembug warga. Kesepakatan pun didapat, untuk kepentingan kesehatan masyarakat, warga siap melakukan urunan dana setiap bulan. April 2005, iuran awal mulai dikumpulkan dengan masingmasing kepala keluarga membayar 2000 rupiah. Saat itu, kepala keluarga yang ada berjumlah 167, setiap bulannya berhasil mengumpulkan dana sebanyak 344.000 rupiah. Dana yang terkumpul dititip untuk dikembangkan di koperasi desa setempat selama dua tahun pertama tanpa ada pinjaman/klaim dari anggota. Sampai dengan April 2007, dana yang dititip dan dikembangkan di koperasi berjumlah 10 juta rupiah, hingga April 2011 tak kurang dari 40 juta rupiah telah terkumpul dan dikelola dengan baik. Bagi warga desa yang bersahaja, dana yang terkumpul tersebut cukup besar, sementara disisi lain masih banyak warga yang belum ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) salah satu indikatornya dengan tidak memiliki jamban yang sehat. Budi Istianah dan sang suami kemudian mengusulkan kepada warga untuk me lakukan “arisan jamban”, yaitu dengan membuat jamban keluarga yang layak dan sehat secara bergiliran dengan menggunakan pinjaman lunak dari dana sehat yang terkumpul. Hal ini didukung dari hasil survei Mawas Diri pada April Tahun 2007,  jumlah jamban permanen (water closed) di Desa Tirtamartani hanya berjumlah 12 unit, jumlah yang cukup memprihatinkan tentunya. Karena sebagian besar warga masih menggunakan ‘jamban alam’ yang telah jelas tidak sehat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, atas persetujuan bersama masyarakat, dilakukanlah arisan jamban permanen. Pembangunan jamban permanen mengambil dana stimulan dari Dana Sehat. Dengan biaya sebanyak 300.000 rupiah per unit, kemudian diangsur pembayarannya oleh warga pengguna sebanyak 62.500 rupiah perbulan selama 6 kali cicilan. Dari angsuran ini terkumpul dana 375.000 rupiah per unit, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 75.000 rupiah yang disetorkan ke kas Dana Sehat untuk digulirkan kembali. Selain dana digulirkan untuk pembuatan jamban warga, sisanya dikelola dan dikembangkan oleh koperasi, sementara untuk membantu warga dalam kasus-kasus kegawatdaruratan ada juga

dana yang tetap disimpan oleh pengelola untuk digunakan pada waktunya. Dalam rangka memberikan motivasi dan menjaga solidaritas antar warga terutama yang menjadi anggota dana sehat, maka aturan sederhana pun diterapkan. Setiap anggota Dana Sehat yang dirujuk ke fasilitas kesehatan memperoleh bantuan cuma-cuma sebesar 100.000 rupiah. Setiap anggota Dana Sehat yang meninggal dunia diberi santunan dana duka cita sebesar 500.000 rupiah. Jika masyarakat memerlukan bantuan modal usaha, Dana Sehat dapat memberikan pinjaman lunak, maksimum pinjaman dana sebesar 1 juta rupiah, untuk pinjaman modal usaha Dana Sehat dapat  juga digunakan bagi masyarakat umum asalkan mematuhi aturan yang berlaku . (Ibe/JRK Sultra, Irto/Serambi)

//////////////

engertian Dana Sehat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Dana sehat merupakan suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara pra-upaya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dana sehat terbagi dalam beberapa bentuk dan juga untuk mengelompokkannya dibuat stratifikasi agar dalam pembinaan dan pengembangannya dapat memudahkan dalam intervensi dukungan teknis.

Bentuk-Bentuk Dana Sehat

Berdasarkan Kepesertaan, dikelompokan berdasarkan :

1. Administrasi Wilayah

Peserta kelompok ini mengikuti wilayah administrasi atau tempat tinggalnya, seperti RT, RW, Desa atau Kelurahan, Kecamatan dan lainnya. Dana sehat ini merupakan pengembangan dari kegiatan  yang terkait dengan pengembangan wilayah administrasi seperti Posyandu, Polindes, dan kegiatan PPK.

a. Institusi Sekolah

Peserta ini dibentuk melalui institusi sekolah sebagai tindak lanjut dari kegiatan UKS. Berdasarkan tingkatannya ada dana sehat tinglat SD, SLTP, dan S MU serta mungkin Perguruan Tinggi.

 b. Institusi Keagamaan

Peserta adalah simpatisan atas kesadaran anggota berdasarkan organisasi keagamaan, misalnya Muhammadiyah, NU, Perdaki, dll.

c. Orgasnisasi Koperasi

Peserta ini adalah salah satu kegiatan koperasi yang bersangkutan.

d. Kelompok Seminat

Peserta ini didasarkan pada keanggotaan seseorang pada kelompok tertentu, seperti pedagang kaki lima, akseptor KB, tani, dan lain-lain.

Bentuk-Bentuk Premi

Suatu cara pengumpulan premi dari anggota sangat bervariasi antara dana sehat yang satu dengan  yang lain:

1. Berupa Uang

Pola ini mudah diterima bagi kelompok masyarakat yang sudah maju atau sering berhubungan dengan dunia luar, meskipun demikian cara pengumpulannya cukup bervariasi.

2. Berupa Barang

Pembayaran premi dengan dalam bentuk barang, antara lain hasil pertanian, perkebunan yang dikonversi dalam bentuk nilai uang.

3. Dari Sisa Hasil Premi

Premi ini hanya dimiliki dengan peserta yang bergabung dengan koperasi. Karena pada akhir t ahun koperasi menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) kemudian atas kesepakatan anggota sebagian dana dari SHU digunakan untuk membayar premi.

4. Berupa Tenaga atau Upah Kerja

Premi dibayar dengan memberikan jasa dalam bentuk tenaga seseorang yang diberi upah, upah tersebut dibayarkan ke Kas Dana Sehat.

//////////////

ENYULUHAN IBU  –  IBU HAMIL DAN DANA SEHAT Tweet PKK dan Posyandu Bojanegara bekerja sama dengan Puskesmas II Sigaluh, secara rutin mengadakan penyuluhan kepada ibu  – ibu hamil. Kegiatan ini dilakukan di Aula Balai Desa, sebagai upaya pembekalan agar ibu  – ibu hamil semakin memahami apa yang harus dilakukan selama hamil, sehingga dimasa persalinan tidak mengalami masalah alias aman  – aman saja. Kegiatan ini mendapat respon yang baik, apalagi Posyandu selalu aktif mendata, membina ibu  – ibu hamil. Disamping itu juga disampaikan tentang program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan seperti balita sehat, ibu hamil, jampersal.

Di sisi lain masyarakat juga menggalakan siap siaga buat ibu hamil. Warga yang punya mobil oleh kader dihubungi untuk menyiapkan diri membantu sewaktu  – waktu dibutuhkan, dan menyatakan kesiapannya.

Desa secara khusus juga mengalokasikan anggaran Dana Sehat, yang dikelola langsung oleh Posyandu. Dana sehat tersebut bisa dipergunakan untuk membantu biaya kesehatan balita kurang mampu, ibu hamil, lansia dll. Jadi insya allah ibu  – ibu hamil sudah mendapat perlindungan dan penjagaan dari warga, baik dari sisi angkutan, tim donor darah yang selalu siap siaga dan tim medis dari Puskesmas II Sigaluh.

Namun ya harus diingat program pemerintah 2 anak cukup agar kualitas sebuah keluarga semakin baik. RELATED POSTS

///////////

esa Pelopor Dana Sehat Masyarakat, Cikal Bakal Jamkesmas Tanggal 23 Februari 2012 oleh Sem Muhaling. Revisi 3 oleh Poleng pada 11 Maret 2013. Kategori: Tata Cara Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan Elemen Budaya: Tata Cara Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi: Sulawesi Utara Asal Daerah: Desa Mawali Pulau Lembeh, Kota Bitung

SEJARAH SINGKAT 1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DANA SEHAT Pelaksanaan upaya kesehatan dana sehat masyarakat kelurahan Mawali sebenarnya dilatarbelakangi oleh upaya kegiatan gotong-royong atau mapalus duka yang dikenal dengan istilah mapalus sosial duka, di mana setiap ada anggota masyarakat yang mengalami kedukaan, setiap keluarga secara sukarela memberikan sumbangan uang maupun bahan makanan, berupa beras, gula, bihun (laksa), ubi-ubian, pisang dll. Untuk mengumpulkan sumbangan ini, secara sukarela tanpa diperintah, beberapa lelaki mengambil inisiatif untuk berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjemput sumbangan. Kecuali untuk beras, gula dan bihun, biasanya dibawa langsung oleh ibu-ibu ke rumah duka. Kegiatan ini berlangsung terus tanpa dikendalikan oleh siapapun. Kemudian, mapalus sosial duka ini dilanjutkan dengan kegiatan mapalus pembangunan untuk membangun rumah sehat, pagar halaman, jamban sehat dan mapalus kebun. Setelah sukses dengan semua kegiatan mapalus ini, beberapa tokoh mulai berpikir, bahwa kegiatan mapalus sosial duka perlu diubah agar tidak selalu berpikir tentang kematian, tetapi berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi orang yang tidak mampu ketika sakit dan harus berobat ke dokter atau rumah sakit. Maka beberapa pengurus organisasi rukun mensponsori kegiatan ini. Sebagai perintis usaha ini adalah Rukun Keluarga Bulude Talaud (Rukelbut) yakni rukun keluarga yang beranggotakan 13 keluarga. Anggotanya adalah warga masyarakat yang berasal dari desa Bulude kecamatan Mangaran kabupaten Kepulauan Talaud. Dimulai tahun 1982, rukun ini memulai usaha dana sehat. Setiap keluarga anggota wajib membayar iuran dana sehat setiap bulannya. Ketika ada yang sakit, pengurus rukun mengeluarkan dana dari iuran dana sehat untuk membiayai anggota yang sakit, mulai biaya rawat jalan di Puskesmas, hingga rawat inap di rumah sakit.

Pada tahun 1983, Rukelbut berubah nama menjadi Rukun Porodisa dan memperluas keanggotaannya menjadi seluruh keluarga yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah anggota 17 keluarga. Usaha Rukelbut ini kemudian diikuti oleh beberapa rukun keluarga lain yang ada di kelurahan Mawali. Rukunrukun tersebut masing-masing Rukun Keluarga Mamile (tahun 1983 - 16 KK), Rukun Keluarga SiauTalgulandang (tahun 1984 - 18 KK), Rukun Keluarga Manuwo (tahun 1985 - 46 KK), Rukun keluarga Mala Siau (1986 - 25 KK), Rukun Keluarga Sumenang (tahun 1988 25 KK), Rukun Keluarga Tagulandang (Tahun 1989 50 KK), Rukun keluarga GMIM Kolom VII 31 KK), Rukun Keluarga GMIM Kolom XII 30 KK), rukun keluarga

Tatahulending (tahun 1990 22 KK), rukun keluarga Siloam (tahun 1992 37 KK), rukun keluarga Papehe (tahun 1993 7 KK). Pada tahun 1995, beberapa pemuda gereja GMIM berinisiatif juga membentuk usaha dana sehat dengan anggota 20 orang. 2. PELAKSANAAN DANA SEHAT Kegiatan dana sehat yang dilakukan oleh organisasi rukun-rukun keluarga ini, kemudian mendapat pantauan dari Dinas Kesehatan Kota Bitung melalui Puskesmas Kecamatan Bitung Selatan. Karena aktivitasnya sangat positif dari baru pertama ada di kota Bitung, bahkan mungkin seluruh dunia, maka pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga terjalin kerja sama dengan pihak Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dalam hal penanganan pasien. Karena itu pula, dibentuklah pengurus Dana Usaha Kesehatan Masyarakat (DUKM) Kelurahan Mawali yang fungsinya menjadi perantara bagi pihak Rumah Sakit Budi Mulia dengan rukun-rukun keluarga yang ada. Dengan demikian, siapapun anggota rukun keluarga yang dirawat di rumah sakit Budi Mulia Bitung, mendapat perlakuan khusus di mana biaya perawatan dibayarkan kemudian setelah diajukan surat penagihan kepada pengurus rukun keluarga melalui pengurus DUKM. 3. PENGHARGAAN BADAN KESEHATAN DUNIA (WHO)

Penyelenggara usaha dana sehat yang ada di kelurahan Mawali tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari kegiatannya. Namun, bagi pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung, ada hal yang luar biasa dari kegiatan ini. Karena itu, kegiatan dana sehat ini terus dipantau dan dibuatkan laporan secara berjenjang hingga ke pihak Departemen Kesehatan RI. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung ketika itu menginformasikan, bahwa usaha dana sehat kelurahan Mawali merupakan yang pertama di dunia. Kegiatannya pun dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, tanpa campur tangan maupun dorongan dari pemerintah dari semua tingkatan. Yang ada, hanyalah pemantauan dan pembinaan agar pengelolaannya menjadi lebih baik lagi. Laporan pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung ini, agaknya terus berlanjut hingga ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization WHO). Karena itu, pada tahun 1993, tanpa disangka pihak Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Walikota saat itu, Drs. S.H. Sarundayang diundang ke Markas WHO, sekaligus menerima penghargaan berupa prasasti penghargaan dari Direktur Jendral WHO, Hiroshi Nakajima, MD, PhD serta uang tunai sebenar $5.000. 4. PENGELOLAAN HADIAH WHO Pemberian penghargaan WHO kepada kelurahan Mawali merupakan sebuah kejutan luar biasa bagi

masyarakat. Sebab, tidak pernah dibayangkan kalau desa (kelurahan) Mawali yang terletak pulau Lembeh, akan mendapat sorotan dunia melalui WHO karena kegiatan usaha dana sehatnya. Untuk mengabadikan keberhasilan dan penghargaan WHO atas usaha masyarakat, maka walikota Bitung , Drs. S.H. Sarundayang memerintahkan kepada camat dan lurah untuk membuatkan monumen guna memajang prasasti Direktur Jendral WHO. Sedangkan dana $5.000 diserahkan kepada pengurus DUKM untuk dibahas bersama pengurus rukun, untuk apa dana tersebut. Dari hasil rapat DUKM bersama pengurus 11 rukun pengelola dana sehat, disepakti dana tersebut dibagi sama untuk seluruh rukun pengelola dana sehat, sebagai dana perangsang. Dana $5.000 tersebut kemudian dirupiahkan dengan kurs ketika itu menjadi sebesar lebih Rp8.000.000. Lalu dibagikan secara merata kepada masing-masing rukun sebesar. Sedangkan prasasti penghargaan, berhasil dibuatkan monumen dengan biaya sebagian bantuan pemerintah kota Bitung dan sebagian lagi partisipasi anggota rukun keluarga pengelola dana sehat. Demikian sejarah singkat penghargaan WHO atas usaha rintisan dana sehat kelurahan Mawali. ====== ISI PRASASTI PENGHARGAAN ORGANISASI KESEHATAN DUNIA THE CONTENT OF WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO) AWARD INSCRIPTION World Health Organization  Award For Healthy Education in Primary Health Care For the Year 1991 is awarded to the Project Mutual Help For Development and Health Mawali Village Lembeh Islan, Bitung District Province of North Sulawesi, Indonesia THIS AWARD RECOMMENDED & COMBINATION OF INNOVATIVE APPROACHES EMPLOYED BY THE PROJECT HEALTH CADRES TO EDUCATE PEOPLE TELEVISION AND RADIO PROGRAMMES TO REACH THEM RELIGIOUS LEADER TO COMMUNICATE HEALT MESSAGES INTERSECTORAL COMMUNITY GROUPS TAKING RESPONSIBILITY FOR PLANNING AND IMPLEMENTING AND FINANCING ACTIVITIES TOGETHER LEADING TO A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN HEALT INDICES HIROSHI NAKAJIMA M D.Ph.D DIRECTOR GENERAL WORLD HEALTH ORGANIZATION TUGU PENGHARGAAN WHO TERHADAP KEBERHASILAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DANA SEHAT MAWALI

//////////////