AMANDEMEN DAN MODIFIKASI TERHADAP PERJANJIAN

AMANDEMEN DAN MODIFIKASI TERHADAP PERJANJIAN Cara-cara untuk mengajukan amandemen secara resmi terhadap suatu perjanjian adalah sama seperti untuk pembuatan suatu perjanjian, kecuali ketika ketentuan di dalam perjanjian itu menyaakan dengan beberapa bentuk yang sederhana. Perubahan atau pembuatan amandemen terhadap perjanjian itu tergantung dari kesepakatan para pihak. Perjanjian yang sudah diamandemen itu berlaku hanya diantara para pihak saja, sedangkan perjanjian aslinya tetap berlaku baik pada para pihak yang belum menjadi pihak dari perjanjian yang sudah diamandemen maupun bagi hubungan negara yang sudah menjadi pihak dengan mereka yang belum menjadi pihak dari naskah yang sudah diamandemen.(Sebagai contoh konevensi 1899 mengenai penyelesaian sengketa secara damai) Disamping pembuatan amandemen terhadap perjanjian juga bisa diadakan modifikasi apabila beberapa pihak membat persetujuan secara bersama-sama ( Inter se agreement ) untuk mengadakan perubahan mengenai penerapan perjanjian diantara mereka sendiri. Dilain pihak modifikasi juga bisa dihasilkan dari pembuatan suatu perjanjian berikutnya atau munculnya norma yang pasti dalam hukum internasional secara umum. Dalam rancangan terakhir dari komisi hukum internasional misalnya dinyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dimodifikasi oleh tindakan berikutnya, yaitu dalam penerapan perjanjian yang membuat persetujuan para pihak untuk memodifikasikan ketentuan-ketetuannya. Pasal mengenai ini telah ditolak oleh konvensi Wina atas dasar bahwa aturan semacam itu dapat menciptakan ketidak stabilan, hasil ini tidaklah memuaskan. Pertama karena pasal 39 konvensi menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat diberikan amandemen dengan persetujuan tanpa memerlukan formalitas untuk menyatakan persetujuan. Kedua, suatu perbuatan yang konsisten bisa memberikan bukti secara meyakinkan mengenai kesepakatan bersama untuk

suatu perubahan. Ketiga, modifikasi semacam ini terlihat di dalam praktek ( Misalnya konvensi menganai laut wilayah tahun 1963 ). Istilah modifikasi digunakan juga sebagai persamaan dari amandemen. Baik amandemen maupun modifikasi keduanya menyangkut perubahan kecil terhadap suatu perjanjian. Jika terjadi perubahan secara umum, maka hal itu merupakan revisi dan ada kalanya revisi tersebut diatur oleh ketentuan dalam perjanjian. Sesuai dengan aturan umum dalam hukum perjanjian, maka pada perjanjian interasional itu dapat diadakan perubahan ( amandemen ). Prosedur pembuatan amandemen secara resmi terhadap sesuatu perjanjian internasional sampai diberlakukannya amandemen tersebut diatur sama dengan prosedur pembuatan perjanjian itu sendiri sampai keberlakuannya, kecuali jika perjanjian itu sendiri menyatakan yang lain. Perubahan secara umum terhadap suatu perjanjian merupakan revisi dan ada kalanya revisi itu diatur oleh ketentuan dalam perjanjian itu sendiri. Dalam ketentuan umum mengenai kodifikasi, suatu perjanjian dapat dirubah sewaktuwaktu dengan persetujuan dari para pihak. Hal itu seperti tercermin di dalam pasal

39

konvensi

W

ina

1969

yang

mengatur

tentang

aturan

umum

mengenai

pembuatan

amandemen terhadap perjanjian. Mengenai perubahan atau amandemen terhadap perjanjian multilateralini tidak mengharuskan adanyaprakarsa dari semua negara pihak dari perjanjian tersebut. Namun setiap usul perubahan baik di dalam bentuk amandemen atau revisi haruslah diberitahukan kepada semua negara pihak dan semuanya berhak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan tantang kelanjutan usul perubahan tersebut. Jika dianggap perlu para pihak mempunyai hak untuk berunding membuat persetujuan modifikasi. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan suara mayoritas. Ratifikasi tehadap berlakunya perjanjian baru tersebut yang sudah diamandemen tidak diperlukan secara aklamasi ( UNANIMOUS ). Hak kedaulatan negara-negara yang tidak meratifikasi perjanjian yang sudah diamandemen tersebut dilindungi dan hak-hak mereka dijamin, karena bagi mereka tidak diberlakukan perjanjian baru itu. Namun negara-negara yang menerima perjanjian baru tersebut pada umumnya dengan syarat-syarat tertentu masih dapat mengajukan keberatan-keberatan ( Reservation ). Hubungan antar negara-negara yang belum atau tidak menerima dan negara-negara yang menerima perjanjian baru masih tetap diatur oleh perjanjian aslinya. Mengenai amandemen

terhadap

perjanjian

khususnya

perjanjian

multilateral

telah

dimasukan dalam pasal 40 konvensi wina 1969. Setiap usul untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian multilateral, semua pihak harus memberitahukan kepada semua negara pihak, dimana setiap negara akan mempunyai hak untuk ikut serta dalam : 1. Keputusan tentang tindakan yang akan diambil mengenai usul tersebut. 2. Perundingan dan persetujuan mengenai perubahan perjanjian tersebut. Setiap negara yang berhak untuk menjadi pihak dari perjanjian tersebut mempunyai hak pula untuk menjadi pihak dari perjanjian yang sudah mengalami perubahan. Persetujuan yang dirubah tidak mengikat setiap negara yang sudah menjadi pihak dari suatu perjanjian yang tidak menjadi pihak dari persetujuan yang dirubah tersebut.

Perubahan Secara bersama-sama ( Inter Se ) hanya dilakukan pada perjanjian multilateral yang hanya berlaku pada negara-negara tertentu saja. Beberapa negara pihak dari konvensi multilateral bisa bertindak lebih jauh terhadap naskah yang sudah ada dalam konvensi. Suatu penolakan hanya berlaku   jika notifikasi itu tidak sesuai dengan pelaksanaan tujuan dan maksud dari perjanjian secara efektif. Atau akan bisa berpengaruh terhadap pemberian hakhak mereka dari pihak-pihak lainnya sesuai dengan pasal 41 konvensi wina 1969. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam amandemen yang tida lengkap, apapun sempurnanya suatu perjanjian baik dari segi isi maupun dari teknis yang dihasilkan oleh komisi hukum internasional, ketentuan-ketentuan tentang revisi sering kurang lengkap. Ketentuan-ketentuan tersebut banyak mengatur tentang tahap inisiatif dan tidak menyebutkan syarat-syaratpemerimaan naskah yang sudah diamandemen dan mulai berlakunya. Sebagai contoh pada pasal 30 konvensi Jenewa mengenai laut wilayah dan jalur tambahan. .