BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) STUDI LARAP PEMBANGUNAN BENDUNG GERAK KARANGNONGKO Uraian Pendahuluan 1.
Latar Belakang
Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo memuat rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro yang diantara fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku. Kegiatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini memerlukan pembebasan lahan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat, karena hilang atau berkurangnya aset lahan yang mereka miliki atau masyarakat terpaksa harus berpindah lokasi/ tempat tinggal yang kemungkinan akan menyebabkan beralihnya mata pencaharian mereka. Sebagai langkah awal penyiapan lahan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut diperlukan studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Plan) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya dokumen LARAP yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.
Bendung Gerak Karangnongko
Gambar 1 Lokasi Kegiatan
V-1
2.
Maksud dan Tujuan
Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi status tanah/ lahan yang terkena dampak rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko; Tujuan kegiatan ini adalah: a. Memperoleh informasi tentang status dan nilai tanah/ lahan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terkena dampak rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko; b. Menyusun rencana pemindahan penduduk dan atau ganti rugi lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko; c. Menyusun dokumen rencana pengadaan tanah.
3.
Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen LARAP yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko
4.
Lokasi Kegiatan
Lokasi pekerjaan adalah di lokasi rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yaitu sekitar 15 km di hilir pertemuan Sungai Bengawan Solo dengan Sungai Madiun, tepatnya di sebelah kanan di Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan di sebelah kiri di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
5.
Sumber Pendanaan
Pagu dana untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 pada DIPA Satker Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah PPK Perencanaan dan Program, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Data Penunjang
7.
Data Dasar
Data Teknis Bendung Gerak Karangnongko: - Tipe Bendung Gerak : Concrete Gravity - Elevasi Bendung Gerak tertinggi : EL.43,80 m - Tinggi Bendung Gerak maksimum : 25,80 m - Panjang total Bendung Gerak : 253,50 m - Lebar Jalan Inspeksi : 4,50 m - Panjang total Jembatan : 253,50 m - Lebar Jembatan : 4,50 m - Luas Genangan : 1.020,00 ha
V-2
- Luas Green Belt
: 2.057,20 ha
- Luas Tapak
: 38,23 ha
Sumber : Detail Desain Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Tahap I, 2012. 8.
Standar Teknis
Standar teknis dan pedoman yang dapat digunakan dalam pekerjaan ini antara lain: a. Permen PU No 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu; b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; d. Standar lain yang terkait.
9.
Studi-studi Terdahulu
Studi-studi terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi antara lain: a. Rancangan Rencana Pengeloloaan SDA WS Bengawan Solo, 2014; b. DD Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Tahap I, 2012; c. DD Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Tahap II, 2013; d. Review AMDAL Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kab. Bojonegoro; 2014.
Referensi Hukum
Referensi hukum untuk pelaksanaan pekerjaan ini meliputi : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; b. Undang-Undang Republik Indonesia No. c. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai; g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
10.
11.
Lingkup Kegiatan
Ruang Lingkup Lingkup pekerjaan pada Studi LARAP Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko adalah sebagai berikut: 1. Persiapan, yang meliputi: Persiapan administrasi dan teknis; Mobilisasi personil dan peralatan;
V-3
2.
3.
4. 5.
6.
Pengumpulan data sekunder yang terkait termasuk hasil-hasil studi sebelumnya yang sudah pernah dilakukan; Survey pendahuluan. Survei inventarisasi dan identifikasi, yang meliputi: Menyusun rencana survei dan pemetaan kadastral sekaligus survei sosial ekonomi; Melaksanakan survei dan pemetaan kadastral di lokasi yang terkena dampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko; Melakukan survei sosial ekonomi dalam bentuk sensus, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada warga masyarakat yang tanah/ lahannya terdampak pembangunan sekaligus pengumpulan bukti kepemilikan tanah dari pihak yang berhak; Analisis Data dan Penggambaran, yang meliputi: Analisis hasil pengumpulan data sekunder termasuk peta quick bird/ pleiades di lokasi yang terkena pembebasan lahan; Analisis hasil survei dan pemetaan kadastral; Analisis sosial ekonomi termasuk hasil sensus dan wawancara/ isian kuesioner; Analisis perkiraan aset yang terkena pembebasan; Penggambaran peta bidang berdasar hasil survei dan pemetaan kadastral. Penyusunan kebijakan rencana pengadaan tanah termasuk rencana relokasi dan penggantian kerugiannya. Diskusi-diskusi, yang meliputi: Diskusi RMK; Diskusi Konsep Laporan Pendahuluan; Diskusi Konsep Laporan Antara; Diskusi Konsep Laporan Akhir; Pertemuan Konsultasi Masyarakat (2 kali); Diskusi Kemajuan Pekerjaan (minimal 2 kali); Diskusi dengan Direktorat Pembina (minimal 1 kali). Pelaporan, yang meliputi: Laporan RMK, sebanyak 5 (lima) buku; Konsep Laporan Pendahuluan, sebanyak 10 (sepuluh) buku; Laporan Pendahuluan, sebanyak 5 (lima) buku; Konsep Laporan Antara, sebanyak 10 (sepuluh) buku; Laporan Antara, sebanyak 5 (lima) buku; Konsep Laporan Akhir, sebanyak 10 (sepuluh) buku; Laporan Akhir, sebanyak 10 (sepuluh) buku; Executive Summary, sebanyak 10 (sepuluh) buku; Laporan penunjang masing-masing sebanyak 5 (lima) buku, yang meliputi: a. Dokumen LARAP; b. Laporan hasil inventarisasi kepemilikan aset yang terdampak;
V-4
c. Laporan Survei dan Pemetaan; d. Laporan Sosial Ekonomi; Album Gambar, sebanyak 5 (lima) buku; Album foto dokumentasi; Softcopy laporan dalam eksternal hardisk 1 TB. 12.
Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa Dokumen LARAP beserta laporan pendukungnya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengadaan tanah rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa: a. Laporan dan Data Studi terdahulu dan data pendukung lainnya yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo apabila tersedia. b. Akomodasi dan Ruang Kantor Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan akomodasi dan ruang kantor, serta perlengkapannya, sehingga penyedia jasa harus menyediakan sendiri. b. Staf Pengawas/Pendamping Pejabat Pembuat Komitmen akan menunjuk pejabat/petugas selaku Direksi Pekerjaan, yang akan mendampingi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi.
13.
Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
14.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia Jasa menyediakan peralatan dan material yang memenuhi standar ketelitian untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Peralatan dan material tersebut harus disetujui dan direkomendasikan oleh Direksi Pekerjaan.
15.
Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Kewenangan Penyedia Jasa adalah menyediakan: a. Kantor/Studio lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti: peralatan gambar, peralatan tulis dan barang-barang yang habis pakai lainnya. Kantor/Studio harus beralamat/berdomisili di Kota Surakarta dan sekitarnya; b. Biaya akomodasi, perjalanan Dinas serta penginapan untuk Personil; c. Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang layak untuk inspeksi lapangan beserta pengemudinya; d. Biaya untuk staf pembantu pada bagian administrasi umum; e. Keperluan biaya sosial dan pengobatan selama pekerjaan lapangan di lokasi Proyek (sudah termasuk di dalam Biaya Langsung Personil); f. Penyedia Jasa menyediakan base camp (kantor lapangan) di dekat lokasi pekerjaan/proyek.
V-5
16.
17.
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Personil
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.
Posisi Tenaga Ahli : 1. Ketua Tim/ Ahli Sumber Daya Air (1 orang)
Kualifikasi
Jumlah Orang Bulan
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil/ Teknik Pengairan atau Pascasarjana (S2) Teknik Sipil/ Teknik Pengairan; b. Berpengalaman dalam pekerjaan penyusunan LARAP bidang sumber daya air sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen; c. Mempunyai pengalaman sebagai ketua tim sekurang-kurangnya 2 (dua) kali; d. Mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) dengan klasifikasi ahli madya di bidang sumber daya air atau teknik sipil yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang e. Uraian Tugas: Bertanggung jawab langsung kepada PPK dan Direksi atas jalannya pekerjaan dari awal sampai selesai dan seluruh hasil pekerjaannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak; Mewakili pihak konsultan jika harus berhubungan dengan pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta selama dalam pelaksanaan pekerjaan ini; Membuat program dan strategi pelaksanaan pekerjaan, baik rencana kerja maupun rencana penugasan personil sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK); Memberi pengarahan dan mendistribusikan pekerjaan kepada seluruh Tenaga ahli dan selalu mengawasinya; Mengendalikan jadwal pelaksanaan,
8
V-6
jadwal personil, dan jadwal peralatan termasuk jadwal diskusi, presentasi dan penyerahan laporan-laporan; Melaksanakan koordinasi, diskusi, asistensi dan presentasi pekerjaan dengan pihak Direksi; Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan dengan pihak Direksi; Bersama tenaga ahli lainnya menyusun laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan. 2. Tenaga Ahli Geodesi (1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Geodesi; b. Berpengalaman dalam bidang pengukuran dan pemetaan prasarana keairan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen; c. Mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) dengan klasifikasi ahli muda di bidang Geodesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang; d. Uraian Tugas: Membantu dalam pembuatan Draft dan Laporan Akhir, serta membantu pembuatan laporan-laporan lainnya; Ikut melaksanakan diskusi-diskusi dan presentasi dengan pihak pengguna jasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan; Mengkoordinir pelaksanaan survei dan pemetaan; Melakukan analisis hasil survei dan pemetaan serta menyiapkan gambar/ peta bidang sebagai bahan penyusunan dokumen LARAP.
7
3. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi (1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Sosial atau Ekonomi atau Sosial Ekonomi; b. Berpengalaman dalam pekerjaan sosial ekonomi di bidang sumber daya air sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa;
6
V-7
c. Uraian Tugas: Membantu dalam pembuatan Draft dan Laporan Akhir, serta membantu pembuatan laporan-laporan lainnya; Ikut melaksanakan diskusi-diskusi dan presentasi dengan pihak pengguna jasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan; Mengkoordinir pelaksanaan survei sosial ekonomi; Analisis data hasil survei sosial ekonomi; Membuat simpulan kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat di rencana lokasi pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sebagai bahan dalam penyusunan dokumen LARAP. 4. Tenaga Ahli Hukum (1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Hukum; b. Berpengalaman di bidang hukum khususnya kegiatan sumber daya air sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen; c. Uraian Tugas: Membantu dalam pembuatan Draft dan Laporan Akhir, serta membantu pembuatan laporan-laporan lainnya; Ikut melaksanakan diskusi-diskusi dan presentasi dengan pihak pengguna jasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan; Melakukan analisis terhadap status objek pengadaan tanah berdasar bukti dari pihak yang berhak.
4
5. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah /Lansekap (1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Perencanaan Wilayah/ Planologi; b. Berpengalaman dalam kegiatan Perencanaan Wilayah khususnya bidang sumber daya air sekurangkurangnya 4 (empat) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen;
3
V-8
c. Mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) di bidang Wilayah dan Perkotaan/ Arsitek Lansekap yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang; d. Uraian Tugas: Membantu dalam pembuatan Draft dan Laporan Akhir, serta membantu pembuatan laporan-laporan lainnya; Ikut melaksanakan diskusi-diskusi dan presentasi dengan pihak pengguna jasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan; Melakukan analisis terhadap kebutuhan relokasi dan menyusun rencana relokasi/ pemindahan aset yang terkena dampak. 6. Asisten Ahli Geodesi (1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Geodesi; b. Berpengalaman dalam bidang pengukuran dan pemetaan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen; c. Membantu Tenaga Ahli Geodesi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
4
7. Asisten Ahli Sosial Ekonomi (1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Sosial atau Ekonomi atau Sosial Ekonomi; b. Berpengalaman dalam pekerjaan sosial ekonomi di bidang sumber daya air sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dilengkapi dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa; c. Membantu Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
4
Juru a. Berpendidikan minimal Diploma III (D Gambar III) Teknik Sipil/ Teknik Pengairan/ (2 orang) Teknik Geodesi; b. Menguasai software AutoCAD; c. Berpengalaman dalam pembuatan gambar-gambar desain dan atau pemetaan
10
Tenaga Teknis: 1.
V-9
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 2. Surveyor Sosial (4 orang)
a. Berpendidikan Minimal Diploma III ilmu sosial; b. Berpengalaman dalam survei sosial sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
20
3. Surveyor Pengukuran & Pemetaan (4 orang)
a. Berpendidikan Minimal Diploma III (D III) Teknik Sipil/ Teknik Pengairan/ Teknik Geodesi; b. Berpengalaman melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun.
20
4.Surveyor a. Berpendidikan Minimal Diploma III (D Inventarisasi III) Teknik Sipil/ Teknik Pengairan; Aset b. Berpengalaman melaksanakan survei (4 orang) inventarisasi aset di bidang sumber daya air sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
20
Tenaga Pendukung: 1.Tenaga a. Berpendidikan Minimal Lulusan Administra SMA/SMK; si b. Berpengalaman dalam melaksanakan (2 orang) pekerjaan administrasi dan keuangan selama minimal 3 tahun.
16
2.Operator Komputer (1 orang)
a. Berpendidikan Minimal Lulusan SMA/SMK, memiliki sertifikat/ijasah dari lembaga pelatihan/kursus komputer b. Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan administrasi selama minimal 3 tahun.
8
3.Tenaga Lokal (18 orang)
Pendidikan minimal sesuai dengan bidang tugasnya.
90
V-10
18.
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : Bulan keNo Kegiatan . I II III IV V VI Persiapan 1 Persiapan administrasi dan teknis serta mobilisasi personil dan peralatan 2 Pengumpulan data sekunder dari instansi terkait 3 Survei Pendahuluan Survei Inventarisasi dan Investigasi 4 Menyusun rencana survei/ pengukuran topografi sekaligus survei sosial ekonomi 5 Melaksanakan survei dan pemetaan di lokasi yang terkena dampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko 6 Melakukan survei sosial ekonomi dalam bentuk sensus, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada warga masyarakat yang tanah/ lahannya terdampak pembangunan sekaligus pengumpulan bukti kepemilikan tanah dari pihak yang berhak Analisis Data dan Penggambaran 7 Analisis hasil pengumpulan data sekunder termasuk terhadap peta quick
V-11
VII
VII I
No .
Kegiatan
bird/ pleiades lokasi pembebasan (± 320 km2) 8 Analisis hasil survei pemetaan 9 Analisis sosial ekonomi termasuk hasil sensus dan wawancara/ isian kuesioner 10 Analisis perkiraan aset yang terkena pembebasan 11 Penggambaran peta bidang berdasar hasil pengukuran dan pemetaan Penyusunan kebijakan rencana pengadaan tanah termasuk rencana relokasi dan penggantian kerugiannya Diskusi 12 Diskusi RMK 13 Diskusi Konsep Laporan Pendahuluan No. Personil 14 Diskusi Konsep Laporan AntaraTenaga Ahli 15 Diskusi Konsep 1. Ketua Tim/ Ahli Sumber Daya Laporan Akhir Air 16 Pertemuan 2. Ahli Geodesi Konsultasi 3. Ahli Sosial Ekonomi Masyarakat/ PKM 4. Ahli Hukum (2 kali) 5. Ahli Perencanaan Wilayah/ 17 Diskusi Kemajuan Lansekap Pekerjaan (2 kali) 6. Asisten Ahli Geodesi 18 Diskusi dengan 7. Asisten Ahli Sosial Ekonomi Direktorat Pembina Tenaga Teknis Pembuatan Laporan 1. Juru Gambar (2 orang) 2. Surveyor Sosial (4 orang) Jadwal penugasan 3. Surveyor Pengukuran dan personil ditunjukkan pada Pemetaan (4 orang) Tabel berikut: 4. Surveyor Inventarisasi Aset (4 orang) V-12 Tenaga Pendukung 1. Tenaga Administrasi (2 orang) 2. Operator Komputer 3. Tenaga Lokal (18 orang)
MM 8 7 6 4 3 4 4 8 20 20 20
16 8 90
Bulan ke1 2 3 4 5 6 7 8
Laporan 19.
Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Laporan RMK memuat rencana tiap tahap kegiatan, yang digunakan dalam evaluasi dan monitoring mutu tiap tahap kegiatan. Presentasi Pra Pelaksanaan Kegiatan yang membahas RMK dilaksanakan pada minggu pertama di hadapan Direksi Pekerjaan/Pemberi Kerja. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
20.
Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat : a. Hasil pengumpulan data sekunder termasuk hasil kajian/ studi terdahulu; b. Hasil survei pendahuluan; c. Pendekatan pekerjaan dengan hasil survey dan studi terdahulu. Presentasi Konsep Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada minggu ke-2 (dua) bulan ke-1 (pertama) di hadapan Direksi Pekerjaan/Pemberi Kerja dan Instansi/Dinas terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Pendahuluan. Konsep Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakannya diskusi Konsep Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan 1 (satu) buku disimpan sebagai arsip. Laporan Pendahuluan merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Konsep Laporan Pendahuluan berdasar saran dan masukan pada diskusi konsep laporan pendahuluan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 (satu) sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
21.
Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat: a. Kemajuan Pekerjaan sampai dengan laporan dibuat; b. Rencana pekerjaan untuk bulan berikutnya; c. Daily work tenaga ahli yang bertugas; d. Dan hal-hal lain yang perlu disampaikan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya hari ke 5 (lima) setiap bulannya dan diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
22.
Laporan Antara
Laporan Antara memuat : a. Hasil analisis data sekunder; b. Rencana pelaksanaan survei topografi dan sosial ekonomi; c. Pelaksanaan survei topografi dan sosial ekonomi yang sedang berlangsung. Presentasi Konsep Laporan Antara dilaksanakan pada pertengahan bulan ke4 (keempat) di hadapan Direksi Pekerjaan/ Pemberi Kerja dan Instansi/Dinas terkait. Konsep Laporan Antara harus diserahkan 1 (satu) minggu sebelum Diskusi dilaksanakan, sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan sebagai bahan diskusi dan 1 (satu) buku disimpan sebagai arsip.
V-13
Laporan Antara merupakan perbaikan dan penyempurnaan Konsep Laporan Antara berdasar masukan dan saran pada saat Diskusi Konsep Laporan Antara. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 (keempat) sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan. 23.
Laporan Akhir
Laporan Akhir memuat keseluruhan hasil studi yang telah dilaksanakan. Presentasi Konsep Laporan Akhir dilaksanakan pada akhir bulan ke-7 (ketujuh). Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Akhir. Konsep Laporan harus Akhir diserahkan 1 (satu) minggu sebelum Diskusi dilaksanakan, sebanyak 20 (dua puluh) buku laporan sebagai bahan diskusi dan 1 (satu) buku disimpan sebagai arsip. Laporan Akhir merupakan perbaikan dan penyempurnaan Konsep Laporan Akhir berdasar saran dan masukan pada saat diskusi Konsep Laporan Akhir. Laporan yang harus diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan selambat-lambatnya sebelum masa berakhirnya kontrak.
23.
Laporan Ringkas (Executive Summary)
Laporan Executive Summary merupakan ringkasan dari Laporan Akhir yang wajib diserahkan sebelum berakhirnya kontrak sebanyak 10 (sepuluh) laporan.
24
Album Gambar
Album Gambar dibuat sebanyak 5 (lima) buku A3 dan harus diserahkan selambat-lambatnya akhir bulan ke-8 (delapan) sejak SPMK diterbitkan.
25
Laporan Penunjang
Laporan Penunjang yang wajib diserahkan masing-masing sebanyak 5 (lima) buku meliputi: a. Dokumen LARAP; b. Laporan hasil inventarisasi kepemilikan aset yang terdampak; c. Laporan Topografi; d. Laporan Sosial Ekonomi.
26
Album Foto Dokumentasi
Album foto dokumentasi berisi dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan harus diserahkan sebelum berakhirnya masa kontrak sebanyak 2 (dua) buah.
27
Soft copy laporan
Softcopy laporan termasuk peta dan software yang digunakan untuk analisis harus diserahkan sebelum berakhirnya masa kontrak dalam 1 (satu) hard disk eksternal 1 TB. Hal-hal Lain
28
Persyaratan Kerjasama
Dalam hal peserta akan melakukan kerjasama operasi (KSO)/kemitraan maka disyaratkan sebagai berikut: a. Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. Penilaian kualifikasi dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan; c. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO tertentu; d. Menunjuk 1 (satu) nama peserta sebagai perusahaan utama (leading firm)
V-14
untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO; e. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak; f. Perjanjian secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 29
Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan
Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; c. Pedoman lain yang terkait.
30
Alih Pengetahuan
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan (diskusi internal) dalam rangka alih pengetahuan kepada Direksi dan Pejabat Pembuat Komitmen.
V-15
