Kak Klhs Kabupaten Tolikara

PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN TOLIKARA, PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2012

Kerangka Acuan Kerja

I.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara, Papua

LATAR BELAKANG

Kabupaten Tolikara merupakan salah satu Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua. Kabupaten ini mempunyai kekayaan potensi Sumber Daya Alam yang besar dan potensi unggulan yang bersifat spesifik serta bernilai kompetitif, sehingga mempunyai potensi untuk berkembang pesat. Namun demikian, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tolikara masih belum optimal, kondisi infrastruktur masih terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan untuk mendukung kemajuan kabupaten ini. Proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara seyogyanya dapat memberikan kondisi yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Tolikara. Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi sumberdaya alam, pembangunan yang dilaksanakan perlu berpijak pada pembangunan yang berwawasan lingkungan yang perlu terus-menerus menjadi perhatian. Melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15), disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota. Dengan demikian dalam penyusunan RTRW Kabupaten Tolikara diharapkan integrasi KLHS dapat menjadi pedoman bagi pengembangan Kabupaten Tolikara khususnya dan di harapkan dalam kaitan yang lebih luas, mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development ). ). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak Kebijakan, Rencana atau Program terhadap lingkungan. Atau sebaliknya menalaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan, Rencana atau Program. Kesemuanya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program dimana output KLHS adalah suatu dokumen telaah ( assessment document ) yang disertai dengan suatu saran untuk kebijakan, rencana atau program tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggraan KLHS. Kedudukan ini perlu ditegaskan karena apa yang disebut kebijakan, rencana atau program mempunyai aneka kedudukan dalam berbagai tingkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kegiatan yang harus dilaksanakan pasca terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah melaksanakan publikasi laporan KLHS. Adapun dokumen pelaksanaan KLHS merupakan

hal. 2



dokumen publik yang harus dapat diakses oleh setiap orang. Dengan latar belakang tersebut, maka pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolikara perlu melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN A.

MAKSUD

Pelaksanaan kegiatan ini bermaksud untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara untuk memberikan kepastian perspektif kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Tolikara yang berbasis rencana tata ruangnya sehingga tercapai tata ruang yang harmonis antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pertahanan keamanan, terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan kawasan konservasi alam yang handal, sesuai dengan kondisi objektif lingkungan hidup masing-masing

B.

TUJUAN

Sedangkan tujuan utama penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten Tolikara adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan

terhadap

lingkungan

hidup

dan

kemudian

mengintegrasikan

temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Tolikara. Proses dan hasil pelaksanaan KLHS akan memberi kontribusi kepada materi Rencana Tata Ruang ataupun Rencana Pembangunan melalui: 

Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;



Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Tolikara;



Penyelenggaraan rangkaian forum dialog kelompok masyarakat Kabupaten Tolikara untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan lingkungan serta alternatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C.

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

Kajian kebijakan pengembangan wilayah dan tata ruang Kabupaten Tolikara;



Teridentifikasinya pemanfaatan ruang eksisting berdasarkan informasi biogeofisik, demografi dan sosek, serta kerawanan Kabupaten Tolikara;



Inventarisasi potensi sumberdaya alam dan kondisi bentang alam atau lansekap;



Inventarisasi dan kajian tentang dokumen perencanaan pada tingkat lokal (RPJMD, RPJPD, Renstra OPD, dll) dan tinjauan dokumen perencanaan pada tingkat regional dan provinsi

hal. 3





Inventarisasi isu lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan wilayah Kabupaten Tolikara;



Inventarisasi dan identifikasi sumber dan potensi pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Tolikara terutama yang mempengaruhi pencemaran air dan sumber air serta pencemaran lingkungan lainnya.



Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah Kabupaten Tolikara dan dalam pengembangan konteks regional;



Rekomendasi kebijakan penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tolikara.

III.

DASAR HUKUM

Kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten Tolikara ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: A. Undang-undang: 1. UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. UU No.41/1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.1/2004 yang telah ditetapkan dengan UU No.19/2004; 3. UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air; 4. UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 6. UU No. 17 tahun 2007 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 7. UU No.38/2004 tentang Jalan; 8. UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; 9. UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang; 10. UU No.30/2007 tentang Energi; 11. UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; 12. UU No.17/2008 tentang Pelayaran; 13. UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 14. UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 15. UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara; 16. UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan; 17. UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan; 18. UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 19. UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 20. UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan; 21. UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. B. Peraturan Pemerintah: 1. PP No. 7 /1999 199 9 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 3. PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 4. PP No.10/2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; hal. 4



5. PP No. 82/2001 tentang Pengeolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 6. Peraturan Pemerintah nomor 03 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP no 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 7. PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 8. PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 9. PP.No. 43/2008 tentang Air Tanah 10. PP No.10/2010 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; 11. PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 12. PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 13. PP No.24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 14. PP. No. 28/ 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam C. Peraturan Presiden/PERPRES dan Keputusan Presiden/KEPPRES 1. KEPRES No. 57 tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya; 2. KEPRES No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 3. KEPRES No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 D. Peraturan Menteri/PERMEN dan Keputusan Menteri/KEPMEN: 1. KepMen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air 2. Permen Kehutanan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. 3. PERMENDAGRI No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 4. PERMENDAGRI No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 5. Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum 6. Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan.

IV.

RUANG LINGKUP A.

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut: 

Rapat Persiapan/Koordinasi awal dalam rangka penyamaan pandangan, difokuskan kepada diskusi dan mendapatkan umpan balik dari seluruh pihak terkait utamanya adalah pihak SKPD dan stakeholder kunci lainnya;



Mengkaji dampak lingkungan atas rencana tata ruang dan Kegiatan/Rencana/Program memberi kesempatan untuk memasukkan aspek LH dalam proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik;

hal. 5





Forum Group Discussion dilaksanakan untuk mengelaborasi analisis dampak KRP pada

tataran konsep melalui empat kali pertemuan dan diskusi dengan SKPD dan staleholder kunci lainnya. Termasuk melakukan workshop dalam rangka uji publik terhadap dan umpan balik dari seluruh pihak, termasuk mencoba melakukan sinkronisasi dengan KRP, dalam rangka penyempurnaan substansi materi; 

Dalam pelaksanaan FGD dihadirkan narasumber yang dapat menjelaskan dan menjembatani kegiatan FGD serta memberikan penjelasan tentang tujuan dan maksud penyusunan KLHS ini.



Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan yang mempunyai dampak dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Tolikara;



Mengkaji daya dukung dan daya tampung Kabupaten Tolikara baik itu melalui pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif;



Inventarisasi dan indentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang strategik secara sistemik;



Kajian kependudukan, fisik geografis, sosial-ekonomi, dan budaya;



Kajian mengenai kondisi pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya), antara lain: perkebunan, hutan, sumberdaya air, dan perikanan, pangan, dan bencana wilayah, serta kondisi kapasitas lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung lingkungan);



Rapat pembahasan dengan para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan untuk melakukan kajian tentang isu-isu lingkungan yang mungkin terjadi;



Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (reporting and review ); );



Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.

B.

Lingkup Wilayah Kajian

Ruang lingkup wilayah kajian adalah Kabupaten Tolikara. Lingkup wilayah kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara tersebut merupakan seluruh ruang daratan (termasuk gunung, hutan, dan lain-lain), ruang udara dan ruang perairan (sungai, danau, dan lain-lain).

C.

Data dan Fasilitas Penunjang

Data yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa berupa dokumen rencana dalam bentuk laporan dan gambar/peta yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Penyedia jasa juga harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

V.

KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari penerapan KLHS Kabupaten Tolikara adalah tersusunnya

hal. 6



laporan pelaksanaan KLHS yang memuat rekomendasi mitigasi dampak negatif kebijakan dan/atau rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup disertai dengan serta kajian daya dukung dan daya tampung sungai yang dilengkapi dengan data hasil identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air dan badan air. Laporan KLHS Kabupaten Tolikara bersifat interaktif yang dapat dan bahkan perlu dimutakhirkan oleh SKPD terkait. Laporan KLHS ini diharapkan bermanfaat bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tolikara berikutnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen-dokumen perencanaan dan lingkungan seperti halnya tata ruang, rencana pembangunan dan status lingkungan hidup Kabupaten Tolikara merupakan referensi utama yang dapat dijadikan acuan bagi analisis KLHS ini.

VI.

PELAPORAN

Pelaporan sebagai hasil pekerjaan yang harus diserahkan dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara, terdiri dari: •

Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) buku, yang akan diserahkan kepada pihak yang pemberi pekerjaan setelah dilakukan presentasi dan rapat pembahasan. Penyerahan Laporan Pendahuluan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai.

•

Laporan Antara (Data, Fakta, dan Analisis) sebanyak 10 (sepuluh) buku, yang akan diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pekerjaan dimulai.

•

Draf Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) buku, yang akan diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan setelah dilakukan presentasi dan rapat pembahasan. Penyerahan Draft Laporan Rencana selambat-lambatnya pada pertengahan bulan ke-4.

•

Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) buku yang akan diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan pada akhir pekerjaan.

•

CD yang berisi seluruh laporan sebanyak 10 buah yang diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir.

VII. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Pengguna Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tolikara. Pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan perencana), dengan melibatkan berbagai stakeholders dalam pembahasannya.

VIII. SUMBER DAN BESARNYA PENDANAAN Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2012 yang dituangkan dalam DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tolikara. Kegiatan ini

hal. 7



dilakukan secara kontraktual, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.074.800.000,- ( Dua Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Jangka waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

X. KEBUTUHAN TENAGA AHLI Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara, untuk masing-masing kegiatan diperlukan tenaga ahli sejumlah 11 (sebelas) orang tenaga ahli inti, 6 (enam) orang asisten tenaga ahli dan 8 (delapan) orang tenaga penunjang. Tingkat disiplin ilmu sekurang-kurangnya setingkat Strata 2 (S2) untuk Team Leader dan Strata 1 (S1) untuk Tenaga Ahli. Untuk lebih jelas kebutuhan tenaga ahli dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

No.

Spesialisasi/ Pendidikan

A. Tenaga Ahli Profesional/Inti 1 Teknik Lingkungan Studi Pembangunan/ 2 Arsitektur 3 Ilmu Lingkungan 4 Teknik Kimia

Kualifikasi Pendidikan Minimal

Team Leader

Ahli Perencanaan Wilayah

Jabatan

Ahli Pengelolaan Lingkungan Ahli Fisik – Kimia Lingkungan Ahli Konservasi Lingkungan 5 Ilmu Biologi Keanekaragaman Hayati Ahli Penyediaan Air Bersih, 6 Teknik Lingkungan Sanitasi dan Persampahan 7 Kesehatan Masyarakat Ahli Kesehatan Masyarakat 8 Sosiologi Ekonomi, Budaya Ahli Sosial Ekonomi Budaya 9 Geografi Ahli GIS Teknik Geologi/ Teknik Sipil Ahli Pengelolaan Daerah 10 Pengairan Aliran Sungai (DAS) 11 Kehutanan/Pertanian Kehutanan/Pertanian Ahli Kehutanan/Pertanian Kehutanan/Pertanian B. Asisten Tenaga Ahli/Sub Profesional Ass. Ahli Pengelolaan 1 Ilmu Lingkungan Lingkungan Ass. Ahli Fisik Kimia 2 Ilmu Kimia Lingkungan Ass. Ahli Perencanaan 3 Planologi Wilayah Sosiologi 4 Ass. Ahli Sosial Budaya Pedesaan-Antropologi Ass. Ahli Konservasi 5 Ilmu Biologi Lingkungan Keanekaragaman Hayati 6 Kehutanan Ahli Kehutanan C. Tenaga Penunjang Surveyor Kehutanan, 1 Surveyor Lapangan Sosiologi, budaya 2 Komputer Operator Komputer

Pengalaman

Jumlah TA (orang)

Jumlah Bulan

S2

5

1

4

S1

5

1

4

S1 S1

5 5

1 1

4 4

S1

5

1

4

S1

5

1

4

S1 S1 S1

5 5 5

1 1 1

4 3 3

S1

5

1

3

S1

5

1

3

S1

3

1

2

S1

3

1

2

S1

3

1

2

S1

3

1

2

S1

3

1

2

S1

3

1

2

D3

3

5

1

D3

3

1

1

hal. 8


No. 3 4

Spesialisasi/ Pendidikan GIS Administrasi


Jabatan Operator GIS Staf Administrasi

Kualifikasi Pendidikan Minimal SMK SMK

Pengalaman 3 3

Jumlah TA (orang) 1 1

Jumlah Bulan 1 1

XI. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Kepemilikan data dan hasil kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolikara adalah BAPPEDA Kabupaten Tolikara.

Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten Tolikara, Papua

............................................ NIP. ...........................................

hal. 9

Kak Klhs Kabupaten Tolikara

Recommend Documents