Analisis Peran Akuntan Publik dalam Mendeteksi Fraud Terhadap Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Disusun oleh : Bella Ariandini
1506677805
Fairudz Kamila
1506677881
Rina Rinand nda a Maul Maulid ida a Joha Johan n
1506 150667 6777 7780 80
Sara Andriana
1506678083
Yolanda Marpaung
1506750365
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2018
Statement of Authorship
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menyatakan menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme. Mata ajaran
: Audit Internal
Judul makalah/tugas : Analisis Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Tanggal
: 7 Oktober 2018
Dosen
: Dr. Aria Farah Mita S.E., M.S.M / Robert Porhas Tobing S.E., MBA.
Rinanda Maulida J.
Bella Ariandini
1506677780
1506677805
Sara Andriana 1506678083
1
Fairudz Kamila.
Yolanda Marpaung
1506677881
1506750365
1. Pembahasan Materi Fraud
Fraud adalah suatu istilah yang didefinisikan sebagai tindakan pengambilan uang atau properti dengan bukti palsu. Secara singkat, fraud merupakan tindakan otorisasi dokumen secara tidak benar yang dilakukan oleh seseorang dan berakibat pada adanya perpindahan uang secara tidak benar pula. OJK sendiri mendefinisikan fraud sebagai suatu tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu dan menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Tindakan fraud telah menjadi suatu hak yang kerap kali terjadi dalam perusahaan. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ini juga cukup besar, sehingga perusahaan melakukan kontrol untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Kontrol internal yang efektif menjadi tameng bagi perusahaan dalam mengatasi hal ini. Dengan implementasi kontrol internal yang komprehensif dan monitor yang dilakukan secara berkala, kemungkinan terjadinya fraud dapat diminimalisir. Dalam hal ini, yang paling banyak terlibat adalah auditor internal dan eksternal. Mereka berperan dalam menjalankan investigasi untuk menentukan cakupan dari fraud yang dilaporkan tersebut. Sehingga, dapat dilihat bahwa auditor internal maupun eksternal bertanggung jawab dalam mendeteksi terjadinya fraud dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. 2. Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
SNP Finance merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance sebenarnya sudah menjadi nasabah Bank Mandiri selama 20 tahun. Namun, itikad buruk baru ditujukan perusahaan pembiayaan tersebut beberapa bulan terakhir. Saat ini, pinjaman macet perseroan ke anak perusahaan Columbia Group tersebut mencapai Rp1,2 triliun.
Menteri
Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menjatuhkan sanksi
administratif kepada kantor akuntan publik yang diketahui melakukan pelanggaran dalam prosedur audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance tahun buku 2012 hingga 2016. Sanksi administrasi diberikan setelah memperoleh
2
pengaduan dari OJK. Kantor akuntan publik tersebut, yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). PT Bank Mandiri Tbk. telah menurunkan tim audit investigatif untuk menelusuri duduk perkara hingga bank terbesar tersebut terancam merugi hingga Rp 1,4 triliun akibat pembobolan oleh SNP Finance. Modus yang dilakukan SNP Finance adalah pengajuan kredit fiktif untuk biaya modal kerja. Selain Bank Mandiri, SNP Finance juga melakukan modus yang sama terhadap beberapa bank dengan total uang yang dibawa kabur senilai Rp 14 triliun. Perusahaan mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya. Namun, status kreditnya macet. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan. Pada 14 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah dijatuhi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU). Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebut jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU, maka sesuai dengan ketentuan POJK 29, izin usahanya akan dicabut. 3. Pelanggaran yang dilakukan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance)
SNP Finance yang sudah selama belasan tahun menjadi debitur Bank Mandiri, hingga beberapa bulan sebelum kasus terjadi, memiliki catatan yang baik dengan kualitas kreditnya yang lancar. Hal ini menjadi pendukung utama bagi banyak bank untuk kemudian ikut memberikan pembiayaan kepada SNP Finance sehingga pada saat kasus terbongkar, 14 bank menjadi korban fraud yang dilakukan SNP Finance. Dalam hal ini, Bank Mandiri melihat permasalahan yang berkaitan dengan SNP Finance dan beberapa perbankan saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketidak hati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit, mengingat saat ini regulator telah menetapkan rambu-rambu yang sangat ketat bagi perbankan dalam penyaluran kredit. Pelanggaran yang dilakukan SNP FInance salah satunya adalah adanya itikad tidak baik dari pengurus SNP Finance untuk menghindari kewajiban mereka, dilihat dari bukti di mana SNP Finance langsung mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran
3
Utang (PKPU) setelah kualitas kreditnya menurun. Hal ini dianggap sebagai tindakan memanfaatkan celah dari ketentuan hukum mengenai kepailitan. Selain itu, KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) mengaku bahwa SNP Finance menerbitkan Medium Term Notes (MTN) menggunakan laporan audit atas laporan keuangan SNP dari KAP Satrio Bing, Eny & Rekan sebagai rujukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan KAP terkait, sedangkan SNP Finance juga menggunakan rujukan laporan audit tahun 2016 untuk penerbitan MTN yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 di mana pada kedua tahun tersebut laporan audit dari KAP SBE Deloitte Indonesia tidak terbit. Padahal, sesuai surat perikatan audit, jika SNP Finance akan mencantumkan nama KAP SBE Deloitte Indonesia dalam dokumen apa pun, harus dengan pemberitahuan dan persetujuan dari KAP tersebut. Namun tentunya, pelanggaran utama yang dilakukan SNP Finance adalah rekayasa laporan keuangan perusahaan yang mencoreng prinsip kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan juga ditemukan bahwa tidak pernah dilakukan rekonsiliasi antar bank yang diikuti dengan sistem dan proses yang tidak sempurna. Bukan hanya dari SNP Finance, terdapat juga beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KAP yang melakukan audit general terhadap SNP Finance yaitu KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu, belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional
4
dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Serta sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan, salah satunya adalah pengujian yang dilakukan terhadap SNP Finance tidak sampai pada dokumen dasar. 4. Langkah yang diambil Regulator
Pada 18 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan siaran pers terkait pembekuan kegiatan usaha kepada SNP Finance. SNP Finance sendiri telah diberikan peringatan pertama hingga peringatan ketiga karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 POJK 29/2104 yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan, termasuk OJK”.
Pasca
dikeluarkannya
peringatan
tersebut,
PEFINDO,
selaku
lembaga
pemeringkat menarik peringkat SNP Finance dan surat utang yang diterbitkan. Sanksi ini dikeluarkan karena perusahaan belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang Medium Term Notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga. Seperti yang kita ketahui, perusahaan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mencapai Rp 4,07 Triliun, yang terdiri dari pinjaman perbankan senilai Rp 2,2 Triliun dan medium term notes senilai Rp 1,85 Triliun. Perusahaan ini juga telah gagal bayar bunga MTN V Tahap II senilai Rp 5,25 Miliar dan bunga MTN III Seri B senilai Rp 1,5 Miliar, di mana keduanya jatuh tempo pada 9 dan 14 Mei 2018. Dengan dibekukannya kegiatan usaha SNP Finance, perusahaan ini dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dan apabila melanggar akan dicabut izin usahanya. OJK juga mengambil langkah-langkah pengawasan (mandatory supervisory actions) dengan melarang perusahaan mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan, antara lain: a. Menggunakan dana keuangan perusahaan dan/atau melakukan transaksi yang tidak wajar b. Menambah penerbitan surat utang dalam bentuk apapun termasuk MTN
5
c. Mengambil tindakan dan/atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan d. Melakukan pergantian pengurus perusahaan tanpa persetujuan OJK Sementara itu, KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Deloitte) dinilai telah lalai dalam melakukan pelaksanaan auditnya, dimana PT SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya namun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Deloitte. Maka pada 1 Oktober 2018, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna dan Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. OJK mengenakan sanksi tersebut dengan pertimbangan bahwa Deloitte: a. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya b. Besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap laporan keuangan PT SNP c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian laporan keuangan tahunan audit oleh akuntan publik Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat laporan audit tersebut digunakan oleh SNP untuk mendapatkan kredit dari bank dan menerbitkan MTN yang berpotensi gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. Setelah mengenakan sanksi ini pada SNP dan Deloitte, OJK secara aktif melakukan pemantauan terhadap SNP Finance lewat tim audit internal bank yang melakukan investigasi. OJK terus melakukan upaya yang sistematis guna menciptakan stabilitas industri multifinance yang kuat dan dipercaya masyarakat. 5. Kesimpulan
Dalam ISA 200 (Overall Objective of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit), dijelaskan bahwa “auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan reasonable assurance bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material, baik disebabkan oleh kesalahan atau penipuan.” Namun, dalam kasus PT SNP ini terlihat bahwa akuntan publik tidak mencerminkan hal tersebut dan telah melakukan
6
pelanggaran berat. Dalam hal ini AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Hal tersebut melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan: telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik. Akibat hal ini OJK memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan dalam mengaudit sektor perbankan, pasar modal dan IKNB selama satu tahun berlaku tanggal 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Selain itu, KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan di atas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019. Maka dari itu, perlu diperhatikan kembali bagi AP untuk mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan
Publik
dalam
pelaksanaan
mengedepankan profesional skeptisme.
7
audit
umum atas laporan keuangan dan
Daftar Pustaka
“Siaran Pers OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.”Siaran Pers, www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Bekukan-Kegiata n-Usaha-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx. “Siaran Pers OJK Kenakan Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor
PT
Sunprima
Nusantara
Pembiayaan”,
Siaran
Pers,
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenak an-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima Nusantara-Pembiayaan.aspx. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb38917257f0/belajar-dari-kasus-pt-snp-berimb as-pencabutan-izin-akuntan-publik diakses pada 6 Oktober 2018 pukul 16.25 WIB https://bisnis.tempo.co/read/1131969/ojk-beri-sanksi-akuntan-dan-kantor-akuntan-publik-audi tor-pt-snp diakses pada 6 Oktober 2018 pukul 16.30 WIB https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653257/begini-awal-mula-kasus-snp-finance-yang-rug ikan-14-bank diakses pada 6 Oktober 2018 pukul 16.30 WIB https://www.cnbcindonesia.com/market/20180802101243-17-26563/ada-apa-dengan-deloittedan-snp-finance-ini-penjelasannya diakses pada 6 Oktober 2018 pukul 22.37 WIB https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-kedeloitte-indonesia diakses pada 6 Oktober 2018 pukul 22.40 WIB https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-fraud-daridalam diakses pada 7 Oktober 2018 pukul 16.56 WIB
8
