Latar belakang spj bos
Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia -1! tahun wa"ib mengikuti pendidikan dasar# Pasal 3$ ayat 2 menyebutkan bahwa bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah men"amin terselenggaranya wa"ib bela"ar minimal pada "en"ang pendidikan dasar tanpa memungut biaya% sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wa"ib bela"ar merupakan tanggung "awab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah% pemerintah daerah% dan masyarakat# &onsekuensi dari amanat undang-undang undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wa"ib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar 'S( dan S)P* S)P* serta satuan pendidikan lain yang sedera"at# Salah satu indikator penuntasan program +a"ib +a"ib ,ela"ar Tahun Tahun dapat diukur diukur dengan .ngka .ngka Partisipasi &asar '.P&* S( dan S)P# S)P# Pada tahun 200! 200! .P& S( S( telah men/apai 11!% sedangkan S)P pada tahun 200 te lah men/apai %11% sehingga program wa"ar tahun telah tela h tuntas tahun lebih awal dari target deklarasi deklaras i du/ation or .ll '.* '.* di (akar# Program ,antuan 4perasional Sekolah ',4S* yang dimulai se"ak bulan 5uli 200!% telah berperan se/ara signiikan dalam per/epatan pen/apaian program wa"ar tahun# 4leh karena itu% mulai tahun 200 pemerintah telah melakukan perubahan tu"uan% pendekatan dan orientasi program ,4S% dari perluasan akses menu"u peningkatan kualitas# 7indarkan dan "auhkan sekolah dari asap rokok 1 (alam perkembangannya% perkembangannya% program ,4S mengalami mengalami peningkatan biaya satuan dan "uga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang .P,N .P,N yang berlaku# Se"ak tahun 2012 penyaluran dana ,4S dilakukan dengan mekanisme transer ke pro8insi yang selan"utnya ditranser ke rekening sekolah se/ara online# )elalui mekanisme ini% penyaluran dana ,4S ke sekolah ber"alan lan/ar# Pelaksanaan program ,4S diatur dengan 3 peraturan menteri% yaitu9 1# Peraturan )enteri &euangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana ,4S dari &as Umum Negara ke &as Umum (aerah serta pelaporannya# 2# Peraturan )enteri (alam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana ,4S di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah# 3# Peraturan )enteri Pendidikan dan &ebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana ,4S dan penggunaan penggunaan dana ,4S di sekolah# 7al-hal yang diatur dalam Peraturan )enteri &euangan dan Peraturan )enteri (alam Negeri tentang Program ,4S tidak dibahas kembali dalam Peraturan )enteri Pendidikan dan &ebudayaan ini#
:atar belakang )eningkatnya kebutuhan dalam pendidikan% mendorong pemerintah ;ndonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di ;ndonesia% salah satunya adalah dana ,antuan 4perasional Sekolah ',4S*# (ana bantuan operasional Sekolah ',4S* diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di ;ndonesia dengan tu"uan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wa"ib bela"ar sembilan tahun yang bermutu#
Namun kebi"akan (ana ,4S bukan berarti behentinya permsalahan pendidikan% masalah baru mun/ul terkait dengan penyelewengan dana ,4S% dan ketidakeektian pengelolan dana ,4S% tu"uan dari pemerintah sendiri baik% namun terkadang sistem yang ada men"adi bumerang dan menghadirkan masalah baru% selain itu pribadi dan budaya manusia ;ndonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakeektian pengelolaan dana ,4S# 4leh karena itu dibutuhkan ker"a sama semua elemen dalam mewu"udkan eektiitas pengelolaan dana ,4S#
4leh karena itu% kami memilih untuk mengangkat masalah pengelolaan dana ,4S serta permasalahannya% sehingga mudah-mudahan makalah ke/il ini bisa memberikan gambaran bagi para pemba/a terkait dengan pengelolaan dana ,4S serta permaslahannya% solusi yang mun/ul bukan berarti solusi terbaik% ini hanyalah sedikit sumbangan pemikiran dari kami untuk perkembangan pendidikan di ;ndonesia#
Dana Bos
,antuan 4perasional Sekolah ',4S* merupakan pengembangan lebih la"ut dari Program 5aring Pengaman Sosial '5PS* ,idang Pendidikan% yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1-2003% dan Program &ompensasi Pengurangan Subsidi ,,) yang dilaksanakan dalam kurun 2003-200!# ,4S dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wa"ib bela"ar% yang untuk tahun 200 "umlahnya men/apai 26#66#2 siswa sekolah dasar% yang disalurkan melalui satuan pendidikan# (engan Program ,4S% satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik% terutama mereka yang miskin# Pendidikan merupakan salah satu kun/i penanggulangan kemiskinan dalam "angka menengah dan "angka pan"ang# Namun% sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu% hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan# (isisi lain% Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia -1! tahun wa"ib mengikuti pendidikan dasar% yang dikenal dengan Program +a"ib ,ela"ar Pendidikan (asar Sembilan Tahun# &onsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wa"ib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar 'S(<); dan S)P<)ts serta satuan pendidikan yang sedera"at*# &enaikan harga ,,) beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin# 7al tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program +a"ib ,ela"ar Pendidikan (asar Sembilan Tahun% karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan# Salah satu program di bidang pendidikan adalah ,antuan 4perasional Sekolah ',4S* yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tu"uan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pen/apaian Program +a"ib ,ela"ar Pendidikan (asar Sembilan Tahun# )elalui program ini% pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat S( dan S)P untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa# ,4S diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat# ,esarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan "umlah murid#
Mekanisme Pencairan BOS
Pengalokasian
Penggunaan Dana Bos
Penggunaan dana ,4S di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim )ana"emen ,4S Sekolah% (ewan =uru% dan &omite Sekolah yang harus didatar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam >&.S<>.P,S% di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah# 7asil kesepakatan penggunaan dana ,4S 'dan dana lainnya tersebut* harus dituangkan se/ara tertulis dalam bentuk berita a/ara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir# (ari seluruh dana ,4S yang diterima oleh sekolah% sekolah wa"ib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pela"aran atau mengganti yang telah rusak# ,uku yang harus dibeli untuk tingkat S( adalah buku mata pela"aran Pendidikan .gama% serta mata pela"aran Seni ,udaya dan &eterampilan% sedangkan tingkat S)P adalah buku mata pela"aran ;lmu Pengetahuan Sosial dan mata pela"aran Teknologi ;normasi dan &omunikasi# .dapun dana ,4S selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegitan berikut9 1# Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru% yaitu biaya pendataran% penggandaan ormulir% administrasi pendataran% dan pendataran ulang%
pembuatan spanduk sekolah gratis% serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut 'misalnya untuk oto/opy% konsumsi panitia% dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru% dan lainnya yang rele8an*# 2# Pembelian buku reerensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan 'hanya bagi sekolah yang tidak menerima (.&*# 3# Pembelian buku teks pela"aran lainnya 'selain yang wa"ib dibeli* untuk dikoleksi di perpustakaan# $# Pembiayaan kegiatan pembela"aran remedial% pembela"aran pengayaan% pemantapan persiapan u"ian% olahraga% kesenian% karya ilmiah rema"a% pramuka% palang merah rema"a% unit kesehatan sekolah% dan se"enisnya 'misalnya untuk honor "am menga"ar tambahan di luar "am pela"aran% biaya transportasi dan akomodasi siswa
12# Pembiayaan pengelolaan ,4S seperti alat tulis kantor '.T&*% penggandaan% suratmenyurat% insenti bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan ,4S dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana ,4S di ,ank
Permasalahan Pengelolahan Dana Bos
(eskripsi )asalah )ulai pertengahan 2010% kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana ,4S# (ana ,4S tidak lagi langsung ditranser dari bendahara negara ke rekening sekolah% tetapi ditranser ke kas .P,( selan"utnya ke rekening sekolah# &emendiknas beralasan% mekanisme baru ini bertu"uan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana ,4S# (engan /ara ini% diharapkan pengelolaan men"adi lebih tepat waktu% tepat "umlah% dan tak ada penyelewengan# 7arus diakui% masalah utama dana ,4S terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan# Selama ini% keterlambatan transer ter"adi karena berbagai aktor% seperti keterlambatan transer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pen/airan dana oleh tim mana"er ,4S daerah# .kibatnya% kepala sekolah harus men/ari berbagai sumber pin"aman untuk mengatasi keterlambatan itu# ,ahkan% ada yang memin"am kepada rentenir dengan bunga tinggi# Untuk menutupi biaya ini% kepsek memanipulasi surat pertanggung"awaban yang wa"ib disampaikan setiap triwulan kepada tim mana"emen ,4S daerah# ;ni mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko mudah didapat# &epsek memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko# &epsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana ,4S% seakan- akan tidak melanggar prosedur#
Tidaklah mengherankan apabila praktik /urang dengan mudah terungkap oleh le mbaga pemeriksa% seperti ,adan Pemeriksa &euangan ',P&* atau ,adan Pengawas &euangan dan Pembangunan# ;barat berburu di kebun binatang% ,P& dengan mudah membidik dan menangkap buruan# ,P& dengan mudah menemukan penyelewengan dana ,4S di sekolah# ,P& Perwakilan 5akarta% misalnya% menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah% terutama dana ,4S tahun 200-200% sebesar >p !% miliar di tu"uh sekolah di (&; 5akarta# Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah "alan 'SP5* dengan kuitansi ikti dan ke/urangan lain dalam SP5# ?ontoh manipulasi antara lain kuitansi per/etakan soal u"ian sekolah di bengkel .? mobil oleh S(N 012 >S,; >awamangun# SP5 dana ,4S sekolah ini ternyata menggunakan meterai yang belum berlaku# ,ahkan lebih parah lagi% ,P& tidak menemukan adanya SP5 dana ,4S 200 karena hilang tak tentu rimbanya# ,erdasarkan audit ,P& atas pengelolaan dana ,4S tahun anggaran 200 dan semester ; 200 pada 3#23 sekolah sampel di 33 pro8insi% ditemukan nilai penyimpangan dana ,4S lebih kurang >p 2 miliar# Penyimpangan ter"adi pada 2#0!$ atau 63%! persen dari total sampel sekolah itu# >ata-rata penyimpangan setiap sekolah men/apai >p 13%6 "uta# Penyimpangan dana ,4S yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri% biaya sumbangan P=>;% dan insenti guru PNS# Periode 200$-200% ke"aksaan dan kepolisian seluruh ;ndonesia "uga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah% termasuk dana ,4S# &erugian negara dari kasus ini lebih kurang >p 12% miliar# Selain itu% sebanyak 33 saksi yang terdiri dari kepsek% kepala dinas pendidikan% dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka# Perubahan mekanisme penyaluran dana ,4S sesuai dengan mekanisme .P,( se/ara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana ,4S# &onsekuensinya% sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi# Sekolah harus rela membayar se"umlah uang muka ataupun pemotongan dana sebagai syarat pen/airan dana ,4S# &epsek dan guru "uga harus loyal pada kepentingan politisi lokal ketika musim pilkada# (engan demikian% praktik korupsi dana ,4S akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran semakin banyak# Penyebab dan .kibat )asalah Penyebab timbulnya masalah-masalah dalam program ,4S yaitu9 1# Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran# 7endaknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah% agar tidak ter"adi saling tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan# .dakalanya sekolah yang kebutuhannya sedikit% dan ada sekolah yang kebutuhannya banyak# 5ika anggaran semua sekolah sama% di sekolah yang kebutuhannya sedikit akan meman/ing timbulnya korupsi karena anggaran yang berlebih% sedangkan di sekolah yang kebutuhannya banyak akan tetap mengalami kekurangan karena kebutuhannya tidak terpenuhi#
2# .lokasi dana ,4S Adipukul rataB untuk semua sekolah di semua daerah% pada tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah berbeda 3# &orupsi dana pada tingkat pusat '&emendiknas* terutama berkaitan dengan dana sae guarding# $# (inas pendidikan meminta sodokan atau memaksa sekolah untuk membuat pengadaan barang kepada perusahaan tertentu yang sudah ditun"uk dinas# !# &epala sekolah menggunakan dana ,4S untuk kepentingan pribadi melalui penggelapan% mark up% atau mark down# 6# Uang yang dikeluarkan oleh orang tua murid /enderung bertembah mahal walaupun sudah ada dana ,4S# )engapa hal tersebut bisa ter"adiC 5elas terlihat bahwa didalam implementasinya% ungsi pengawasan sangat kurang# Tidak ada partisipasi% transparansi% dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara% &emendiknas% dinas pendidikan% maupun sekolah# Pada tingkat pusat% proses penganggaran pun turut dimonopoli oleh &emendiknas% akibatnya kepentingan &emendiknas lah yang lebih terpenuhi% bukan mendahulukan yang perlu# Penyebab yang lain misalnya pada tingkat penyelenggara 'Sekolah dan perguruan tinggi*% tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran% warga dan stakeholder tidak memiliki akses untuk mendapat inormasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan# :embaga pengawasan internal seperti ;t"en% ,awasda% ,awasko% pun tidak mampu men"alankan ungsi# Serta pada tingkat sekolah% semua kebi"akan baik akademis maupun inansial diren/anakan dan dikelola kepala sekolah% dan komite sekolah diba"ak oleh kepala sekolah sehingga men"adi kepan"angan tangan kepala sekolah# &ami berpendapat% /ara penyelewengan dana ,4S yang paling bisa ter"adi adalah melalui setoran awal kepada dinas sebelum dana ,4S di/airkan atau didalam sekolah itu sendiri berhubung sekolah tidak melakukan kewa"iban mengumumkan .P,S '.nggaran Pendapatan ,elan"a Sekolah* pada papan pengumuman sekolah# Selain itu% penyusunan .P,S terutama pengelolaan dana bersumber dari ,4S kurang melibatkan partisipasi orang tua murid# .khirnya% kebo/oran dana ,4S di tingkat sekolah tidak dapat dihindari# Serta dokumen SP5 'Surat Pertanggung"awaban* dana ,4S yang kurang atau bahkan tidak dapat diakses oleh publik apabila ada kebutuhan inormasi atau ke"anggalan dalam pengelolaan dana ,4S#
Solusi Permasalahan
Permasalahan yang mun/ul dalam pengelolaan dana ,4S memang sudah banyak disinyalir di beberapa tempat% namun tentunya "uga hal ini tidak bisa digeneralisasikan di semua tempat dan kondisi penyalahgunaan wewenang tersebut ter"adi% namun "ika dilihat dari segi peluang atau kesempatan% banyak sekali peluang yang bisa digunakan oleh oknum untuk bisa melakukan penyelewengan# 4leh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa ter"adi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku# )enghapuskan kebi"akan pendidikan yang bersubsidi "elas bukan men"adi solusi% karena memang pada intinya pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi% dan "uga Undang-Undang kita telah mengamanatkan untuk memberikan layanan gratis untuk pendidikan dasar# 4leh karena itu% penghapusan sama sekali kebi"akan ,4S bukan merupakan solusi bagi kemelut pengelolaan dana ,4S# Namun% setidaknya ada beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini diantaranya 9
1.
Peninjauan Kembali Kebijakan
UU( 1$! menyatakan bahwa pendidkan adalah hak bagi semua warga% terlebih pendidikan dasar untuk wa"ib bela"ar Sembilan tahun men"adi hak utama bagi warga Negara dan Negara wa"ib mengusahakan pembiayaannya# ;ni men"adi amanat besar dan latar belakang utama kenapa dana ,4S hadir dalam proses pendidikan wa"ib bela"ar tahun# Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah dan tidak semua warga Negara membutuhkan dan harus diberi subsidi untuk pendidikan dasar ini% hal ini terbukti dengan beberapa sekolah yang tidak menerima dana ,4S% tapi tetap men"ual kualitas kepada /ustomernya# Penin"auan kembali bukan berarti penghapusan program% tapi pembaharuan design program ,4S bisa men"adi solusi# ,isa sa"a pemerintah mengatur kembali pendanaan untuk sekolah yang sudah ma"u se/ara inan/ial dan "uga aturan yang khusus untuk warga Negara yang sudah tidak layak untuk mendapatkan subsidi#
2.
Dana Berkeadilan
.dil bukan berarti sama rata% bisa sa"a besaran antara yang satu dengan yang lainnya berbeda% tapi se/ara teknis dan hakikatnya besaran itu bisa men/ukupi serta bisa digunakan se/ara eekti dan eisien# 4leh karena itu dana yang berkeadilan sudah saatnya diberlakukan untuk pengelolaan subsidi pendidikan# Tidak sepantasnya peserta didik yang orang tuanya mampu se/ara inan/ial% tapi masuk dan bersekolah di sekolah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah% sehingga disini dibutuhkan peran serta dari sekolah untuk benar-benar mendata peserta didik yang layak disubsidi# 5ika dana berkeadilan ini benar-benar diterapkan dalam system pengelolaan dana subsidi pendidikan% bisa sa"a kedepan orang tua akan beranggapan "ika dia tergolong kedalam warga yang layak mendapatkan subsidi maka dia harus menyekolahkan anaknya pada sekolah bersubsidi% sedangkan untuk warga yang tidak masuk kedalam kategori layak subsidi
menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tidak bers ubsidi# Sehingga konsentrasi dana akan benar-benar terarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan% dan tidak ada kesen"angangn kualitas antara sekolah yang bersubsidi dengan sekolah yang tidak bersubsidi# Namun tentunya dana berkeadilan ini dibutuhkan siat manusia ;ndonesia yang baik% tidak mendahulukan ego dalam bertindak dan sadar akan kepentingan umum atau so/ial#
3.
Pengawasan yang !ek"i! dan !isien
Pengawasan merupakan salah satu ungsi mana"emen atau administrasi# Pengawasan merupakan tindakan yang berungsi untuk memperhatikan kondisi yang ter" adi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebi"akan# &ebi"akan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program ,4S sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah% karena ini merupakan program atau kebi"akan pemerintah% sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan# Selama ini pengawasan yang ter"adi pada pengelolaan dana ,4S /ukup pada tataran pelaporan sa"a% sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang% pihak pengawas% kantor dinas atau pemerintah% merasa /ukup dengan laporan yang ada diatas kertas sa"a% padahal "ika dilihat di lapangan% belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan% sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang eekti dan eisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana ,4S# Pengawsan melekat dan pengeektian tenaga pengawasan yang ada bisa "adi men"adi solusi bagi pengawasan yang eekti#
#.
Pendam$ingan Dari %hli &ang Kom$e"en
Tidak sedikit "uga sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan senga"a% ada "uga a/tor ketidaktahuan% atau ketidaksenga"aan% sehingga oleh oknum-oknum pendidikan diperdaya dan disalahgunakan# 4leh karena itu% pendampingan dari ahli yang kompeten bisa men"adi solusi untuk masalah ini# .hli yang dimaksud bukan hanya proessor atau dosen dari ahli keuangan% tapi minimal orang atau lembaga so/ial yang aham pengelolaan pendidikan% sehingga pemahaman terhadap pengelolaan pendidikan akan mena"di dasar yang kuat bagi teknis pelaksanaan pengelolaan dana ,4S# 7al ini dikarenakan di sekolah belum ada tenaga proessional yang menangani mana"emen sekolah% tenaga yang ada hanyalah lulusan S). atau bahakan S)P% sedangkan untuk mengelola dana sebesar ini dibutuhkan beberapa kompetensi yang utama% disamping tentunya kompetensi mana"erial# Pendampingan bisa sa"a dari mahasiswa .dministrasi Pendidikan% atau lembaga so/ial lainnya yang bisa ikut mengawal dan men"adi mitra pendamping bagi sekolah# 7al ini bisa sa"a menekan penyalahgunaan dan ketidak tepatan penggunaan dana ,4S di sekolah% terlebih lagi di daerah yang kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya relati berbeda dengan sekolah yang sudah lain#
'%(% B)%* SP+ BOS *(B%() 2,1SPJ BOS
Tahun 2014 sebentar lagi akan kita tinggalkan,namun PR kita selaku orang yang bertugas dan bertanggung jawab akan tata kelola keuangan BOS masih ada. ya betul sekali,laoran lj BOS triwulan 4 eriode Oktober ! "esember 2014.#entu rekan bendaharawan semua sekarang tidak lagi membuat laoran keuangan dengan $ara manual bukan%.... Pasti dari sekian banyak rekan bendaharawan semua ada yang menggunakan rogram komuterisasi dalam menyusun laoran lj tersebut. &ah rekan!rekan yang sangat kami $intai.... berikut kami berikan link rogram enyusunan laoran sj'lj bos untuk semua tingkat sekolah baik S"'() atau S(P'(#s.Program ini kami tekankan keada *aoran Pertanggung +awaban SP+saja,dalam arti untuk enyusunan RPBS'RPB( atau R/S'R/( terisah. "alam Program ini seluruh komonen sj lengka tersedia,mulai dari /witansi Pengeluaran,*amiran /witansi,Buku /as mum,/as #unai,/as Pajak,/as Bank,S/ /egiatan,Proosal /egiatan,#anda #erima onor /egiatan,#ransort,ang lelah,ah ekerja,ormulir BOS /3,/, BOS 12a,12b,15,14 dst.....Satu esan dari kami,ingat selalu telti dalam enyusunan laoran keuangan,karena masalah seke$il aaun bisa menjadi atal Begitu juga dalam engisian rogram ini Program SP+'*P+ BOS 6 11-,rekan harus teliti dalam engentrian data,aalagi untuk data isian entritransaksi.Ba$a tatacara pengisian rogram ini dengan baik. /ami sudah merilis Program terbaru BOS 6.11 6ersi dan B +uknis BOS #ahun 2017/lik *ink dibawah untuk mengunduh Program SP+ BOS 6.11. 1. 2. 5. 4.
likasi untuk S" dan S(P 8 nduh likasi untuk ()9(#s 8 nduh likasi untuk S( 8 nduh likasi untuk (adrasah liyah 8 nduh
