HAK ATAS TANAH
HAK MEMBUKA
NO HAK MILIK
HAK GUNA
HAK GUNA
USAHA
BANGUNAN
HAK PAKAI
HAK SEWA
TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN
1
2
- Warga Negara indonesia - Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah
-Warga Negara Indonesia - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
-Warga Negara Indonesia - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
-WNI - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia - Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah - Badan-badan keagamaan dan sosial - Orang asing yang berkedudukan di Indonesia - Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia -Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Intemasional.
- Warga negara Indonesia - orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia - Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di indonesia
-Warga Negara Indonesia
- Tanah
- Tanah Negara - Luas minimum tanah 5 Ha dan maksimum untuk perorangan 25 Ha,untuk badan hukum ditentukan menteri
- Tanah negara - Tanah hak pengelolaan - Tanah hak milik
- Tanah negara - Tanah hak pengelolaan -Tanah hak milik
-Hak sewa untuk bangunan - Hak sewa tanah pertanian
-Tidak diatur
SUBJEK
OBJEK
HAK ATAS TANAH
HAK MEMBUKA
NO HAK MILIK
HAK GUNA
HAK GUNA
USAHA
BANGUNAN
TANAH DAN
HAK PAKAI
HAK SEWA
- Paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. -Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk -Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. -Didaftar di Kantor Pertanahan. -Berlaku setelah didaftarkan dan sertifikat sbg tanda bukti Hak Pakai
- Tidak ada ketentutuan dalam UUPA yang mengatur mengenai hal itu, biasanya dalam hal ini berpedoman pada hak pakai
- 3 musim berturut-turut. - Apabila ingin diperpanjang maka ditingkatkan menjadi hak pakai, HGU, HGB, atau hak milik
-Adanya perjanjian sewamenyewa
- Pembukaan tanah yang dilakukan dengan izin pejabat yang berwenang - Memberikan wewenang untuk memakai/mengusahakannya selama 3 musim berturutturut.
MEMUNGUT HASIL HUTAN
3
4
JANGKA WAKTU
CARA TERJADINYA
- Tidak mempunyai limit waktu berlakunya ( tak terbatas)
- Paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.
- Terjadinya hak - Diberikan milik menurut keputusan hukum adapt dan pemberian hak dapat diatur pula oleh Menteri atau dengan peraturan pejabat yang pemerintah, selain ditunjuk itu bisa terjadi - Didaftar di karena Penetapan Kantor Pemerintah atau Pertanahan. ketentuan UU - Berlaku setelah didaftarkan dan sertifikat sbg tanda bukti HGU
- Paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.
- Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. - Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. - Didaftar di Kantor Pertanahan. - Berlaku setelah didaftarkan dan sertifikat sbg tanda bukti HGB
HAK ATAS TANAH
HAK MEMBUKA
NO HAK MILIK
HAK GUNA
HAK GUNA
USAHA
BANGUNAN
HAK PAKAI
HAK SEWA
TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN
5
6
PERALIHAN
PEMBEBANAN
- Dapat diwariskan kepada ahli warisnya, -Dijual, -Ditukar dengan barang lain, -Dihibahkan dan diberikan dengan wasiat, -Dilepaskan untuk menjadi tanah negara
- Jual beli - Tukar menukar - Penyertaan dalam modal - Hibah - Pewarisan
- Jual beli - Tukar menukar - Penyertaan dalam modal - Hibah - Pewarisan
- Jual beli - Tukar menukar - Penyertaan dalam modal - Hibah - Pewarisan
Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan
Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan
Hak Guna Bangunan Hak Pakai dapat dijadikan dapat dijadikan jaminan utang dengan jaminan utang dibebani Hak Tanggungan dengan dibebani Hak Tanggungan
- Tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada pihak lain ataupun ntuk menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan penyewa tanpa izin pemilik tanah
- Tergantung kesepakatan masyarakat adat
Hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, karena tidak perlu didaftarkan pada kantor agrarian setempat
Hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, karena tidak perlu didaftarkan pada kantor agrarian setempat
HAK ATAS TANAH HAK MEMBUKA
NO HAK MILIK
HAK GUNA
HAK GUNA
USAHA
BANGUNAN
HAK PAKAI
HAK SEWA
TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN
- Tanahnya jatuh kepada Negara (karena pencabutan hak, karena penyerahan dengan sukarela, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat(3) dan pasal 26 ayat(2) UUPA) - Tanahnya musnah 7
HAPUSNYA
- Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan; - Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban dan haknya, serta adanya putusan pengadilan yang tetap - Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir - Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 - Ditelantarkan - Tanahnya musnah
- Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan; - Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban dan haknya, serta adanya putusan pengadilan yang tetap - Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir - Dicabut berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 - Ditelantarkan - Tanahnya musnah
- Berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam janjian pemberiannya - Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban dan haknya, tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajibankewajiban yang terutang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan, serta adanya putusan pengadilan yang tetap - Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir - Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 - Ditelantarkan - Tanahnya musnah
- Hak sewa ini akan berakhir jika penyewanya meninggal dunia (kalo memang hal itu ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa tanahnya)
- Apabila hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan menjadi hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak milik.
HAK ATAS TANAH
HAK MEMBUKA
NO HAK MILIK
HAK GUNA
HAK GUNA
USAHA
BANGUNAN
HAK PAKAI
HAK SEWA
TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN
untuk memiliki tanah yang sifatnya tidak terbatas sesuai undang-undang 8
PERUNTUKAN
Untuk hal-hal usaha tertentu seperti : peternakan, pertanian, perikanan yang diatur dalam undang-undang.
Untuk mendirikan bagunan di atas tanah guna tujuan-tujuan tertentu seperti, bagunan hotel, bagunan industri, Bagunan perkantoran, Dll.sesuai undangundang
untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban.
Untuk memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah, dalam hal ini adalah tanah milik orang atau pihak lain dengan membayar sejumlah uang pemasukan kepada pemilik tanah tersebut.
Untuk pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari
TUGAS HUKUM PENGUASAAN & PERTANAHAN
Matriks Perbedaan Jenis Hak Atas Tanah Menurut Pasal 16 UUPA
Oleh : Rendy Mulandy B11108424
