Sumber Daya Alam Papua

Sumber daya alam papua Dalam kerangka desentralisasi asimetrik, arah kebijakan di wilayah Papua perlu diletakkan dalam konteks kekhususannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 tentang !tonomi "husus bagi Papua Papua #UU !tsus$% merujuk pada tiga &enomena yang melatarbelakangi diterbitkannya regulasi tersebut, yakni' #i$ penduduk asli Pro(insi Papua adalah salah satu rumpun dari ras )elanesia* #ii$ penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia masyarakat Papua* dan #iii$ pengelolaan dan peman&aatan hasil kekayaan alam Pro(insi Papua belum digunakan se+ara optimal untuk meningkatkan tara& hidup masyarakat asli% Dalam berbagai kesempatan, arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dianggap sebagai spe+ial treatment guna mendorong pembangunan yang inklusi& di tengah masyarakat Papua% al tersebut ter+ermin dalam Pasal . yang mengatur bahwa' #1$ Perekonomian Pro(insi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk men+iptakan sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan% #2$ Usaha-usaha perekonomian di Pro(insi Papua yang meman&aatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus%al yang menarik adalah Pasal / UU !tsus nampak ber+irikan sistem perekonomian yang +enderung liberal* ter+ermin dari prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, e0sien, dan kompetiti& kompetiti& yang dijadikan dijadikan pegangan dalam peman&aatan sumber daya alam di Papua%1 Dengan demikian hal tersebut mengindikasikan bahwa system pengelolaan sumber daya alam di Papua pada prinsipnya terbuka bagi publik, bukan hanya nasional namun juga internasional* tergantung pada pihak mana yang mampu menyajikan e0siensi dalam kompetisi kompetisi pengelolaan% angkaian dasar normati& di dalam undangundang otsus dan ko(enan internasional hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya patut menjadi dasar dalam menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak masyarakat #adat$ di Papua, khususnya hak mereka mengelola sumber dayaalamnya% akta bahwa kon3ik agraria di Papua masih sering terjadi mengindikasikan bahwa norma di dalam regulasi serta pelaksanaannya

masih jauh dari optimal%al ini kemudian diperburuk dengan artikulasi kon3ik sosial yang kerap diarahkan kepada kon3ik separatisme sebagai bentuk utuh dari hak menentukan nasib sendiri masyarakat Papua%