Edi Suharto

re"flka

ADITAMA

Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial

RF.SP0.21.03.2009

Edi Suharto, Ph.D. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosia/ & Pekerjaan Sosia/ Editor : Aep Gunarsa, SH. Desain Sampul Setting & Layout lsi

lman Taufik : Creative Division

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama )1. Mengger Girang t~o. 98, Bandung 40254 Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984 Website : www.refika-aditama.com e-mail : [email protected] & [email protected] Anggota lkapi

Cetakan Ketiga: Februari 2009 ISBN 979-3304-39-1 © 2005. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Kupersembahkan untuk Kedua orang tua di Burujul Wetan, Jatiwangi: H. Dudi dan Hj. lnik Dahini yang mengajarkan doa dan usaha dalam setiap nafas pengharapan; yang memaknakan pengorbanan dan keberanian dalam segala denyut penghidupan.

Satu tragedi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat (c9mmunity empowerment) adalah bahwa pendekatan yang diterapkan seringkali terlalu terkesima oleh, untuk tidak menyatakan sangat mengagungkan, konteks lokal. Sedangkan sistem sosial yang lebih luas yang menyangkut pembangunan sosial, kebijakan sosial, relasi kekuasaan, ketidakadilan gender, ekslusifisme, pembelaan hak-hak publik, dan kesetaraan sosial kurang mendapat perhatian. Seakan-akan komunitas lokal .merupakan entitas sosiai yang vacuum dan terpisah dari dinamika dan pengaruh sistem sosial yang mengitarinya. Penyempit<;1n makna pernberdayaan masyarakat semacam ini, antara lain, bisa dilihat dari dominannya program-program pengembangan masyarakat (community development) yang bermatra usaha ekonomi produktif berskala mikro, sep.erti '1warungisasi" (setiap kelompok sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal agar dapat membuka warung) atau "kambingisasi" (pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok). Tidak ada yang salah dengan pendekatan lokalisme seperti itu. Hanya saja, tanpa perspektif holistik yang memadukan kegiatan-kegiatan lokal dengan analisis kelembagaan dan kebijakan sosial secara terintegrasi, pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan saja akan kurang efektif, melainkan pula tidak akan berkelanjutan. Diibaratkan dengan analogi "ikan dan pancing", maka meskipun kelompok sasaran (target group) diberi ikan dan pancing sekaligus, mereka tidak akan berdaya jika seandainya kolam dan sungai yang ada di seputar mereka telah dikuasai oleh elit atau kelompok kuat. Berpijak pada perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, buku ini berargumen bahwa gerakan membangun dan memberdayakan masyarakat memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan isu-isu lokal dan global. Karenanya, tema-tema pemberdayaan masyarakat dan pembangunan rakyat yang dibahas tidak saja mencakup aras lokal, rnelainkan pula aras global. Setelah Bab 1 dan 2 menjelaskan konsepsi tentang pembangunan kesejahteraan sosial dan vii

pekerjaan sosial, bab-bab selanjutnya mengkaji isu-isu strategis mengenai bagaimana selayaknya membangun dan memberdayakan rakyat dilakukan secara partisipatis, dinamis dan sekaligus multidimensional. Perlu dijelaskan bahwa istilah pembangunan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam buku ini secara sektoral merupakan bagian dari konsep pembangunan sosial (social development) yang di Indonesia sering mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dalam arti luas. Pembangunan kesejahteraan sosial (social welfare development) .didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi (economic capital), manusia (human capita/), kemasyarakatan (societal capital), dan perlindungan (security capital) secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kata kunci dari peningkatan modal ekonomi masyarakat adalah tumbuhnya mata pencaharian (livelihood) masyarakat yang memungkinkan mereka mampu memperoleh dan mengelola aset-aset finansial dan material untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak dan berkelanjutan. Kata kunci dari peningkatan modal manusia adalah berkembangnya kemampuan atau kapabilitas (capability) intelektual, emosional dan spiritual manusia yang memungkinkan mereka mampu menjalankan peran-peran sosial secara adekwat dalam kehidupannya. Sementara itu, tujuan utama dari peningkatan modal kemasyarakatan (sering disebut social capitan adalah tumbuh dan menyebarnya kepercayaan (trust) di antara berbagai elemen masyarakat. Sedangkan, terciptanya keamanan dan keterjaminan (security) adalah tujuan utama dari proses peningkatan modal perlindungan. Makna pekerjaan sosial yang menjadi ruh dan fokus dari buku ini juga bukanlah "pekerjaan sosial" sebagaimana sering diartikan oleh kalangan kebanyakan sebagai kegiatan amal atau sukarela begitu saja, seperti membagikan mie instant, beras atau baju bekas kepada kaum miskin. Pekerjaan sosial yang dimaksud dalam buku ini menunjuk pada sebuah disiplin dan pendekatan profesional. Pekerjaan sosial diartikulasikan sebagai profesi atau keahlian di bidang pertolongan kemanusiaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diajarkan melalui pendidikan fa-mal dan pengalaman praktek aktual. Pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1960-an di STKS Bandung yang saat itu bernama Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Tinggi (KKST). Saat ini, perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Air yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial telah berjumlah lebih dari 20 sekolah. lni belum termasuk pendidikan pekerjaan sosial VIII

tingkat menengah kejuruan (SMK) di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, lnggris, Australia, Selandia Baru, Singapura maupun di negara berkembang, seperti Malaysia, India dan Filipina, pendidikan pekerjaan sosial telah diajarkan hingga program doktoral. Di Indonesia pendidikan pekerjaan sosial"baru" sampai tingkat magister (52), yakni di Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Indonesia, Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat (MPM), kerjasama lnstitut Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, dan Program Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setara dengan pendidikan magister (52), pada tahun 2006 nanti, STKS akan mempelopori program pendidikan spesialis satu (SP1) di bidang pekerjaan sosial dengan dua konsentrasi utama: pekerjaan sosial komunitas dan pekerjaan sosial klinis. Seperti halnya wartawan (pelaku profesi di bidang jurnalistik), dokter (di bidang kesehatan), guru (di bidang pendidikan) dan psikiater (di bidang kesehatan psikis), para pekerja sosial (atau bisa pula disebut para sosiawan atau sosiater), terlibat dalam menjalankan program-program pembangunan nasional. Namun demikian, berbeda dengan para dokter atau guru yang lebih concern di bidang pembangunan sosial, para pekerja kemanusiaan (human worker) ini lebih memfokuskan diri kepada pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Dalam mengemban tugas profesionalnya, para pekerja sosial dibekali dengan ilmu dan metoda penyembuhan sosial (social treatment) yang umumnya meliputi terapi individu (casework), terapi kelompok (groupwork), terapi masyarakat (communit}1Work -populer dengan nama

"pengembangan masyarakat" atau community development), manajemen pelayanan kemanusiaan (human service management -dapat pula disebut terapi kelembagaan/organisasi atau institutional/organisational therapy) dan anal isis kebijakan sosial (social policy analysis). Pendekatan holistik pekerjaan sosial dibangun secara sistematik dari strategi dan metoda penyembuhan sosial tersebut. Sebagian besar bahan yang dihimpun dalam buku ini dikembangkan dari makalah-makalah penulis yang disajikan dalam seminar, pelatihan dan pertemuan ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat berhutang budi dan menyampaikan penghargaan kepada para peserta pertemuan ilmiah tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung telah memperkaya materi pad a buku ini. Kepada guru-guru penulis di STI
lrawan Soehartono, Prof. DR. Syarif Muhidin, M.Sc., Prof. DR. Jusman Iskandar, MS. dan DR. Caroliha Nitimaharja, penulis ingin menghaturkan penghargaan atas bimbingan dan pengajarannya yang masih berkesan hingga kini. Kepada Ketua STKS Bandung, DR. Marjuki, M.Sc., penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, kesempatan dan dorongan yang diber•kan hingga buku ini bisa dirampungkan. Tidak perlu cfiragukan lagi, istri saya, Oom Komariah Suharto beserta anak-anak kami tercinta, Febry Hizba Ahshaina Suharto, Fabiola Hazimah Zealandia Suharto dan Fadlih Syari'ati Augusta Suharto, adalah sumber inspirasi dan motivasi yang tiada henti-hentinya. Doa, nasi hat dan bimbingan dari orang tua penulis di Burujul Wetan, Jatiwangi adalah perlambang dari gugusan cinta kasihnya nan sejati.

Edi Suharto

X

Prolog- vii Daftar lsi - ix Bab 1

Pembangunan Kesejahteraan Sosial - 1

• Kesejahteraan Sosial ................................................... . • Pembangunan Kesejahteraan Sosial .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Pembangunan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · Fokus Pembangunan Kesejahteraah Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Pendekatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendekatan Residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendekatan lnstitusional.......................................... Pendekatan Pengembangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • lsu-lsu Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemahnya Visi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ Program Strategis................................................... • Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . . . . . . . . . . . . .

Bab 2 • • •

• •

Pekerjaan Sosial- 23

Pekerjaan Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keberfungsian Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Pertolongan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Kerangka Kerja...................................................... Model yang Berbasis Kekuatan Klien . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... Analisis Jaringan Sumber .........................................

Bab 3

4 5 8 10 10 11 13 16 16 18 19

23 26 29 29 31 33

Pengembangan Masyarakat- 37

Konsep dan Cakupan . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Perspektif Teoritis........................................................

38 40 XI

•

•

Model-model Pengembangan Masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengembangan Masyarakat Lokal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Perencanaan Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aksi Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengetahuan dan Keterampilan .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mempelajari Masyarakat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Pendidikan dan Pelatihan . .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. . . Mempelajari Lembaga Pelayanan Kemanusiaan . . . . . . . . . . . . Pemasaran Pelayanan Kemanusiaan........................... Pengumpulan Dana Bagi Lembaga Pelayanan Kemanusiaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membuat Proposal untuk Memperoleh Dana dari Lembaga Eksternal .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..

Bab 4

• • • • •

• •

•

XII

52 54

Pemberdayaan Masyarakat- 57

Pemberdayaan.......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. lndikator Keberdayaan............................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strategi Pemberdayaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prinsip .. .. . .. . . . .. . . ... . .......... ...... .... ... . ........ .. .. .. . ....... Tugas Pekerja Sosial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ..

Bab 5

42 42 44 45 45 · 47 49 50 51

57 60 63 66 68 69

Perencanaan Program - 71

Hakekat Perencanaan................................................... Model Perencanaan . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. Model Rasional Komprehensif.................................. Modellnkremental...... ..... .......... ......... ..... .. ............ Model Pengamatan Terpadu ............. ..... ..... .. .. .... ...... Model Transaksi.................................................... Proses Perencanaan Program .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ldentifikasi Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penentuan Tujuan.................................................. · Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program . . . . . . . Pelaksanaan Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluasi Program...................................................

71 73 73 74 74 75 75 76 77 78 79 79

Bab 6 • • • •

Pemetaan Sosial - 81

Apa ltu Pemetaan Sosial? .... .. ..... ... ......... ..... .. . ...... .. ....... Masalah Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memahami Masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendekatan Pemetaan Sosial .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Survey Formal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods) .. .. .. .. .. .. . Metode Partisipatoris..............................................

Bab 7

81 83 85 89 89 91 92

Pendampingan Sosial - 93

•

Pendampingan Sosial ..............................................·.....

93

•

Bidang Tugas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pemungkinan atau Fasilitasi .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. ........ ... Penguatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlindungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ Pendukungan........................................................

95 95

Peran Pekerja Sosial . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fasi I ita tor.............................................................

97 98 99 101 102 1 03 1 03 105

•

Broker .. ...... .. ....................... ..... .. . . ..... .. . ... . . . . ....... Mediator.............................................................. Pembela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelindung . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. • •

Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerangka Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bab 8

96 96 97

Anal isis Kebijakan Sosial - 107

•

Batasan Kebijakan Sosial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• •

Tujuan Kebijakan Sosial . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . Anal isis Kebijakan Sosi.al .. .... .. . .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. . .. . ...... ... ..

107 110 112

•

Model Anal isis Kebijakan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

113

•

Kerangka Analisis .... ·....................................................

114

Bab 9 •

Monitoring dan Evaluasi Program - 117

Apa ltu MONEV... ... . .... ................... .................. ... . . . . . .

117

Monitoring........................................................... Evaluasi . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

118 119

xiii

• •

• •

Prinsip-prinsip MONEV . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. PrDses MONEV ....... ............ ............ ... ........ .... .. . . . . . ..... Desain MONEV ............ ....... .. ........ .... ............... .. . ...... lndikator ............. .. ....... ....... ... ............ ....... .. . . . . .......... Kriteria lndikator . .. . .. . . . . ...... .. . . .. . . .. .. . ... . . . . ...............

119 122 125 126 128

Bab 1 0 Kemiskinan - 131 • • •

Definisi. dan Dime,nsi Keniiskinap......................... ... ....... Potret Kemiskinan di Indonesia .................·..................... Paradigma Kemiskinan .. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .

leori Neo-liberal................................... ... . . . . . . . . . . . . . . Teori Demokrasi-sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

Peru bah an Paradigma ............................. .,. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Paradigma Lama.................................................... Paradigma Baru ....................... :............................. Keberfungsian sosial............................................... • •

Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . Kemiskinan dan Perlindungan Sosial . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .

Potret P.embangunan Asia........................................ Tanggungjawab Negara: Landasan Faktual . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanggungjawab Negara: Landasan Konstitusional . . . . . . . . .

132 135 138 138

140 142 143 145 146 148 152 154 155 156

'Bab 11 Perlakuan Salah Terhadap Anak (Child Abuse) -159 • • • •

Permasalahan Anak . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . Hambatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Pertolongan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program Konseling .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . ..

•

System Abuse ............................ ...........................................

160 163 163 166 168

Bab 12 Aliansi Strategis dalam Pemberdayaan Keluarga - 169

• • • • • • XIV

Pemberdayaan Keluarga . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali ansi Strategis . . . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . Tugas Ali ansi . . ... . .. . . .. .. . . ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Prinsip ................. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Proses ........................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waspada...................................................................

169 170 171 173 1 74 175

Bab 13 Permasalahan Pekerja Migran - 177 •

•

Pekerja Migran ...... ........... ... .. . .... ...... .......... ........ ........ Urbanisasi dan Pekerja Migran Internal ....... ... ... .. ....... Globalisasi dan Pekerja Migran Jnternasional .. ........ .. . . Penangan an ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177 178 179 1 83

Bab 14 Manajemen Lembaga Pelayanan Sosial - 185 • • •

Total Quality Management............................................ Mengkaji Kualitas Pelayanan .. . ... ................... ...... .. .... ... . Tugas-tugas Manajemen . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ..

185 186 189

•

Strategi Pengembangan Pelayanan...................................

190

Bab 15 Pekerjaan Sosial di Dunia lndustri - 193 • • • •

Definisi Pekerjaan Sosial lnduStri.. .. ... . .. ..... ... . .. ........ ... .. .. Sejarah ..................................................................... Bentuk-·bentuk Program dan Lembaga Naungan . . .. .. . . . . . .. . . . . Tipologi Pelayanan Pekerjaan Sosial lndustri .. .. . ...... ...... ... . Model Pelayanan Sosial bagi Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Pelayanan Sosial bagi Majikan atau Organisasi Perusahaan............................................ Model Pelayanan Sosial bagi Konsumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Tanggungjawab Sos1al Perusahaan atau Model lnvestasi Sosial Perusahaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Kebijakan Publik di bidang Kepegawaian . . . . . . . . . .

193 195 201 203 204 207 209 209 211

Bab 16 Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan - 213 • • • • •

Komersialisas! Pendidikan ............................................. Mengapa Komersialisasi Pendidikan .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. Sisi Posistif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dampak Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ke Mana Kita Melangkah?.. ... .. .... .... .. . ... ..... .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

213 214 21 7 218 219

Bab 17 Konflik Sosial, Masyarakat Multikultural dan Modal Kedamaian Sosial- 221 •

Konflik Sosial dan Masyarakat Multikultural................ .. .. ..

222 XV

• •

• • •

Penyebab Konflik Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konflik Sosial dan Modal Kedamaian Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsep Modal Kedamaian Sosial . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. .. • lndikator Modal Kedamaian Sosial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Potensi dan Hambatan . .. .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .... . . . . . . .. . .. Pluralisme Budaya; Sebuah Kerangka Kerja .. .. . .. . . .. .. .. .... . .. Strategi Kebijakan .Publik ............ ·..... .. . . ...... .......... .. . ......

222 224 226 228 · 230 232 233

Bab 18 Globalisasi, Permasalahan dan Penanganannya- 237 •

•

•

•

Globalisasi dan Permasalahannya .................. ~................ Kemakmuran versus Kesengsaraan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ Bahaya Globalisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Peran Pekerjaan Sosial . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . Think Globally and Act Globally .. .. .... .. .. .. ........ ........ Tugas Pekerja Sosial . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. Strategi Penanganan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hambatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apa yang Mesti Dilakukan? ...... .... .................... ....... Refleksi ..................................·...................................

Daftar Pustaka - 255 lndeks- 267

XVI

237 239 241 243 244 246 249 249 250 253

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan rakyat tidak mungkin dipisahkan dari arena dan konteks di mana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Untuk memperjeias proses dan dimensi pemberdayaan masyarakat, bab permulaan ini mendiskusikan konsepsi dan beberapa isu mendasar mengenai PKS yang akan dilanjutkan dengan kajian mengenai pekerjaan sosial pada bab kedua.

Kesejahteraan Sosial lstilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional (Suharto, 1997). PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Rl 1

2

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT

Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiri,tual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebail<-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban man usia sesuai dengan Pancasila. Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. lni berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2002; Swasono, 2004). Sehingga kalau mau jujur, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham "Negara Kesejahteraan" (welfare state) dengan model "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (participatory welfare state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare plural-

ism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (social security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Dengan demikian, .kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu: 1.

Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

2.

lnstitusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3.

Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

BAB

1-

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

3

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, peru mahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tuju,;:l (end) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan

adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2004). Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas

kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yangbersifatformal adalah berbagai skema jaminan sosial (social security) yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (social assisstance) dan asuransi sosial (social insurance), semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin (social benefits atau doll), tunjangan pengangguran (unemployment benefits), tunjangan keluarga (family assisstance yang di Amerika dikenal dengan

nama TANF atau Temporary Assisstance for Needy Families). Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial (social safety nets) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

4


Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif· makro, UKS ini pada intinya menunjuk pada apa yang di. Tanah Air dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Perlu dijelaskan di sini bahwa konsep mengenai pembangunan kesejahteraan sosial merupakan istilah khas di Indonesia. Di negara-nega lain, seperti di AS, Selandia Baru, lnggris atau Australia, konsep mengenai social welfare development kurang dikenal. Dalam benak publik di negara-negara tersebut,

istilah welfare (kesejahteraan) sudah mencakup makna UKS atau PKS. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan PKS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang rnencakup: 1.

Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompokkelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.

2.

Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.

3.

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihanpilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Ciri utama PKS adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan

sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas,

yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pe~bangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai

golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama PKS adalah kelompokkelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), khususnya yang

BAB

1-

5

PE~BANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS yang biasanya dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengaiami perlakuan salah (child abuse), pasangan yang mengalami perlakuan salah (spouse abuse),

n

anak yang d i perdagangkan atau d i lacu rkan komu n itas ad at terpenci I (KA I

I

serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

Pembangunan Nasional Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan ke dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah negarabangsa (nation-state), yakni pertumbuhan ekonomi (economi growth), perawatan masyarakat (community care) dan pengembangan manusia (human development). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana

melakukan "wirausaha" (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Agar pembangunan nasional berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang. Sebagaimana diilustrasikan Gambar 1 .1, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable). Apabila pertumbuhan ekonomi diibaratkan kepala dalam tubuh

6


Pertumbuhan Ekonomi (Keuangan, lndustri)

Pengembangan Man usia (Pendidikan)

Gambar 1.1: Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional

man usia, maka perawatan masyaraka.t (sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial), bersama pengembangan manusia (sektor pendidikan), merupakan kaki yang menopang kepala itu. Fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan man usia inilah yang sebenarnya merupakan substansi dari pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi. Berbagai studi memberi pesan yang san gat jelas bahwa negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial (Suharto, 2004). Laporan tahunan UNDP, Human Development Report, yang kini menjadi acuan di berbagai negara di dunia, secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertahan lama (tidak berkelanjutan). lni sejalan dengan ternuan pakar ekonomi pemenang Nobel1998, Amartya Sen. Sen dengan sempurna membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial tidaklah otomatis. Agar berjalan positif dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus ditunjang oleh kebijakan sosial (social policy) pemerintah yang pro pembangunan sosial (SuhJrto, 2005).

BAB

1-

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

7

Ketiga fungsi negara-bangsa di atas juga sering dijadikan dasar dalam menyusun portofolio departemen/kementerian negara dan lembaga pemerintahan. Di hampir semua negara di dunia, struktur pemerintahan selalu memiliki lembaga-lembaga yang mencakup sedikitnya ketiga fungsi negara-bangsa ini. Misalnya, untuk menjalankan fungsi pertumbuhan ekonomi dibentuk Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Sementara itu, untuk menjalankan fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia, dibentuk Departemen Kesehatan, Departemen Kesejahteraan Sosial, dan Departemen Pendidikan. Dalam struktur pemerintahan di Tanah Air, lembaga pemerintah yang berperan dominan dalam PKS adalah Departemen Sosial, sebagaimana Departemen Kesehatan lebih dominan dalam pembangunan kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dalam pembangunan pendidikan, dan Departemen Agama dalam pembangunan agama. Keempat departemen di atas berada di bawah payung dan kendali langsung Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian, karena arti kesejahteraan rakyat di sini mengacu pada konsep pembangunan sosial yang mencakup arti luas dan meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan agama, maka daiam arti sempit, Departemen Sosial sesungguhnya adalah Departemen Kesejahteraan Sosial. Bersama departemen-departemen lain, ia terlibat dalam pembangunan sosial, namun konsentrasinya secara khusus melaksanakan PKS (Gambar 1.2). Sebagaimana dijelaskan dalam konsep welfare pluralism di atas, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam PKS. Masyarakat juga terlibat dalam PKS, baik dalam pelaksanaan berbagai program maupun pendanaannya. Lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan PKS adalah masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui organisasi-organisasi sosial (Orsos) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang UKS dalam skala lokal, nasional maupun internasional, seperti lembaga sosial lokal (Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Save the Children VVorld Vision, dan lainlain.

8


Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Gambar 1.2: Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional

Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial Banyak arti yang diberikan pada istilah PKS (Suharto, 2005b). Karenanya, tidak mudah merumuskan fokus PKS secara tegas. PKS seringkali menyentuh, berkaitan, atau bahkan, selintas, bertumpang-tindih (over/aping) dengan bidang lain yang umumnya dikategorikan sebagai pembangunan sosial, semisal kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Lebih dari itu, makna sosial tidak jarang diartikan secara luas sebagai, misalnya, kegiatan kesukarelawanan, hiburan, rekreasi, sesuatu yang bersifat non-fisik atau non-ekonomi. Merujuk pada definisi welfare dari Howard Jones (1990), tujuan utama PKS yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. "The achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its many manifestations" Uones, 1990:281 ). Makna "kemiskinan dalam berbagai manifestasinya" menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini tidak hanya menunjuk pada "kemiskinan fisik", seperti rendahnya pendapatan (income poverty) atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosiallain

BAB

1 -

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SosiAL

9

yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pengemisan, pekerja migran, termasuk di dalamnya menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Penjelasan Spieker (1995 :5) mengenai konsep welfare juga niembantu mempertegas substansi PKS dengan menyatakan bahwa welfare (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai "well-being" atau "kondisi sejahtera". Namun, welfare juga berarti 'The provision of social services provided by the state' dan sebagai 'Certain types of benefits, especially means-tested social security, aimed at poor people.' Artinya, PKS menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Seperti halnya pengalaman di negara lain, maka PKS memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial (social services/ provisions), perlindungan sosial (social protection), dan pemberdayaan masyarakat (community/social empowerment). Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan (Gambar 1.3).

Pelayanan Sosial Kebijakan/ Strategi Pencegahan Penyembuhan • Pengembangan

11

11

Perlindungan Sosial

Pemberdayaan Masyarakat Gambar 1.3: Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

10


Pendekatan Mengacu pada buku Charles Zastrow (2000), Introduction to Social Work and Social Welfare, ada tiga pendekatan dalam PKS, yaitu perspektif re- ·

sidual, institusional, dan pengembangan. Ketiga perspektif tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk model welfare state (negara kesejahteraan) yang merupakan basis pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pemberantasan kemiskinan di negara-negara demokratis. Thoenes mendefinisikan welfare state sebagai "a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production"

(Spieker, 1988:77). Meski dengan model yang berbeda, lnggris, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru serta negara-negara di Eropa Barat termasuk penganut welfare state. Negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis (Spieker, 1978; 1995).

Pendekatan Residual Pandangan residual menyatakan bahwa pelayanan sosial baru perlu diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan ekonomi pasar. Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek, pada masa kedaruratan, dan harus dihentikan manakala individu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat berfungsi kembali. Di Amerika Serikat, program-program Bantu an Publik (public assistance), seperti Supplemental Security Income (SSI), General Assistance, Medicaid, Food Stamps, Housing Assistance, dan Aid to Families with Dependent Children (AFDC) -kini menjadi Temporary Assistance f0r Needy Families (TANF) (Chambers, 2000), adalah beberapa contoh

program residual dalam penanggulangan kemiskinan. Perspektif residual sangat clipengaruhi ideologi konservatif (berasal dari kata kerja "to comerve", ''memelihara" atau "mempertahankan") yang

BAs

1-

PEMBANGUNIIN KESEJAHTERAAN SosrAL

11

cenderung menolak perubahan (Parsons et.al., 1994; Zastrow, 2000). Menu rut ideologi ini tradisi dan kepercayaan yang berubah cepat akan menghasilkan dampak negatif, ketimbang positif. Dalarn konteks ekonomi, penganut konservatif melihat bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap bekerjanya pasar. Daripada mengatur bisnis dan industri, pemerintah lebih baik mendukungnya melalui pemberian insentif pajak. Ekonomi pasar bebas adalah cara paling baik untuk menjamin kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan individu. Welfare state yang berwajah rudimentary, selektivitas dan melibatkan pendekatan means-tested kemudian diyakini oleh para residualist sebagai model yang tepat dijalankan dalam sistem kesejahteraan

sosial suatu negara (lihat Spieker, 1995; Suharto, 2005c). Perspektif residual sering disebut sebagai pendekatan yang "menyalahkan korban" atau blaming the victim approach. Masalah sosial, termasuk kemiskinan, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individu dan karenanya menjadi tanggungjawab dirinya, bukan sistem sosial. Metoda pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah sosial melibatkan pendekatan klinis dan pelayanan langsung yang ditujukan untuk membantu orang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Program-program pengentasan kemiskinan yang bergaya jaring Pengaman Sosial (JPS) atau subsidi BBM adalah "anak kandung" faham residual. Penerima pelayanan sosial dianggap sebagai klien, pasien, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri atau bahkan penyimpang (deviant) (Parsons et.al., 1994).

Pendekatan lnstitusional Berbeda dengan perspektif residual yang memandang pelayanan sosial sebagai charity for unfortunates, pendekatan institusional melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern. Pelayanan sosial dipandang sebagai hak warga negara. Program pengentasan kemiskinan eli AS yang berbentuk Asuransi Sosial (social insurance), semisal Old Age, Survivors, Disability, and Health Insurance (OASDHI); Medicare; Unemployment Insurance; clan Workers' Compensation Insurance aclalah manifestasi clari pembangunan kesejahteraan

sosial yang berbasis penclekatan insitusional.

12


Perspektif institusional dipengaruhi oleh ideologi liberal yang percaya bahwa perubahan pada umumnya adalah baik dan senantiasa membawa kemajuan (Parsons et.al., 1994; Zastrow, 2000). Masyarakat dan ekonomi . pasar memerlukan pengaturan guna menjamin kompetisi yang adil dan setara di antara berbagai kepentingan. Karena negara dipandang merefleksikan kepentingan-kepentingan warganya melalui ·perwakilanperwakilan kelompok, maka pemerintah dibenarkan untuk mengatur dan memberikan pelayanan sosial. Perspektif ini sangat mendukung model welfare state yang bersifat universal. Program-program pemerintah, termasuk

program kesejahteraan sosial dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan secara luas dan berkelanjutan. Seperti dinyatakan Zastrow (2000:14), para penganut faham liberal meyakini bahwa " ... government regulation and intervention are often required to safeguard human rights, to control the excess of capitalism, and to provide equal chances for success. They emphasize egalitarianism and the rights of minorities." Menariknya, sikap seperti ini justru berbeda dengan faham para

ekonom pemuja neo-liberalisme yang cenderung niendukung pasar bebas, globalisasi, dan laissez-faire policy sebagaimana dianut para politisi dari kalangan konservatis. Selain dipengaruhi ideologi liberal, perspektif institusional juga dekat dengan ideologi radikal. Dalam konteks ini, perspektif institusional termasuk dalam gugus pendekatan "yang menyalahkan sistem" (blaming the system approach) (Parsons, et.al., 1994). lndividu dan kelompok dipandang sebagai

warga negara yang sehat, aktif dan partisipatif. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kesalahan individu. Melainkan, produk dari sistem sosial yang tidak adil, menindas, sexist dan rasis yang kemudian membentuk sistem kapitalis. Metoda pekerjaan sosial yang sering digunakan mencakup program-program pencegahan, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan strukturstruktur kesempatan. Tiga bentuk program pemerintah yang umum ditekankan oleh pendekatan institusional meliputi: penciptaan distribusi pendapatan; stabilisasi mekanisme pasar swasta; dan penyediaan "barangbarang publik" tertentu (pendidikan, kesehatan, peru mahan sosial, rekreasi), yang tidak dapat disediakan oleh pasar secara efisien (Parsons et.al., 1994).

BAB

1-

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOS!AL

13

Pendekatan Pengembangan Selama bertahun-tahun telah terjadi perdebatan seru antara penganut ideologi liberal/institusional dengan penganut ideologi konservatif/residual. Kaum institusional mengkritik pendekatan residual sebagai perspektif kesejahteraan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip kewajiban negara (state obligation). Negara wajib menyediakan bantuan jangka panjang dan terstruktur

kepada konstituen mereka, terutama kelompok lemah, miskin dan kurang beruntung (disadvantegd groups) yang tidak mampumemenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan adekuat. Skema bantuan sosial residual yang mensyaratkan test penghasilan (means-tested approach) dikritik sebagai sistem kesejahteraan sosial yang melahirkan stigma dan poverty trap kepada para penerimanya. Skema pelayanan sosial means-tested umumnya hanya diberikan kepada orang miskin yang memiliki pendapatan tertentu atau di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Misalkan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp.1 00.000 per bulan. Maka hanya orang yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan itulah yang berhak menerima pelayanan sosial. Akibatnya, skema ini menimbulkan stigma, karena penerima pelayanan sosial selalu diidentikan dengan orang miskin dan tidak mampu. Apabila orang tersebut suatu ketika mendapat pekerjaan dengan upah, katakanlah Rp.11 0.000 per bulan, secara otomatis dia harus melepaskan bantuan sosial yang diterimanya. Kondisi ini sering memaksa para penerima pelayanan untuk tetap tidak bekerja, terutama jika upahnya hanya lebih sedikit dari standar kemiskinan. Situasi seperti inilah yang kemudian disebut sebagai "jebakan kemiskinan", karena orang miskin terpaksa atau dipaksa untuk terus hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, kelompok residual juga tidak henti-hentinya mengkritik pendekatan institusional. Pendekatan ini dipandangtelah melahirkan model welfare state yang boros, tidak ekonomis dan menciptakan ketergantungan

kepada pemerintah yang berkuasa. Para penerima pelayanan sosial menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja agar dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Konsepsi pembangunan sosial yang diajukan Midgley (1995) dalam

14


buku Social Development: The Developmental Perspective in Social Wel-

fare (1995) menawarkan pendekatan alternatif, yakni perspektif pengembangan (developmental perspective) yang memadukan aspek-aspek, positif dari pendekatan residual maupun institusional (Zastrow, 2000). Perspektif pengernbangan ini sering disebut juga sebagai pendekatan pembangunan sosial yang oleh Midgley (1995:25) didefinisikan sebagai "a

process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development." Perspektif pengembangan sejalan dengan ideologi liberal dan pendekatan institusional. Ia mendukung pengembangan program-program kesejahteraan sosial, peran aktif pemerintah, serta peiibatan tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Menurut Midgley (2005: 205): Selain memfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga seharusnya memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosiallewat bermacam kebijakan dan program sektor publik. Perspektif institusional membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggungjawab untuk mengatur usaha pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi dari berbagai pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkat yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinasikan pada tingkat nasion aI. Mereka juga mempekerjakan tenaga spesialis yangtelah terlatih dan terampil untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial.

Pendekatan pengembangan juga tidak menentang ideologi konservatif dan pendekatan residual, karena menyatakan bahwa pengembangan program-program kesejahteraan sosial tertentu akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi (di AS, politisi aliran konservatif umumnya menolak program-program kesejahteraan sosial karena dipandang akan membawa dampak negatifterhadap pembangunan ekonomi) (Zastrow, 2000:15). lni sejalan dengan ide Tittmus (1974), "Mbahnya" kebijakan sosial dan pekerjaan sosial lnggris, yang berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah "the

handmaiden of the process of production." Agar terus hidup dan berjaya, masyarakat harus memiliki beberapa piranti untuk memelihara keteraturan,

BAB

1 -

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN 50SIAL

15

mempertahankan perubahan, menciptakan angkata:1 kerja yang kuat dan terampil, serta mereproduksi dirinya sendiri untuk masa depan. Sistem kesejahteraan sosial memiliki fungsi untuk mempromosikan investasi sosial semacam ini (Spieker, 1988; 1995). Menurut Costa Esping-Andersen, kebijakan sosial di Swedia telah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja dan tidak hanya sekadar merespon kebutuhan sosial (Midgley, 1995). Dalam buku sebelumnya, The Social Dimensions of Development:

Social Policy and Planning in the Third World, Hardiman dan Midgley (1982) berpendapat bahwa penanganan masalah sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih difokuskan kepada kemiskinan, karena merupakan masalah dominan dan. mempengaruhi permasalahan sosial lainnya. Namun, mengingat kemiskinan di negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara~negara industri maju, maka strategi yang digunakan di negara maju tidak dapat begitu saja diadopsi negara berkembang. Oleh karena itu, selain menyatukan dua perspektif dan ideologi kesejahteraan sosial yang tadinya berlawanan, perspektif pengembangan juga muncul sebagai reaksi terhadap tiga strategi peningkatan kesejahteraan sosial, yakni filantropi sosial, pekerjaan sosial dan administrasi sosial, yang dianggap Midgley terlalu didominasi oleh pendekatan residual dan program-program sosial yang bersifat remedial dan kuratif. Metoda pekerjaan sosial yang bermatra klinis, yang seringkali digunakan para pekerja sosial di negara-negara maju, dipandang Midgley kurang tepat jika digunakan dalam menangani kemiskinan. Sebagai ilustrasi, kemiskinan di AS banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat individual, seperti kesehatan yang buruk, kecacatan fisik, kecacatan mental, masalah emosional, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba (Zastrow, 2000) dan karenanya cocok jika ditangani dengan metode casework atau terapi individu dan konseling. Sedangkan kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural, semisal KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) atau sistem pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang kurang memadai. Midgley mengusulkan bahwa selain memerlukan program-program penguatan sosial dan ekonomi dalam skala masyarakat,

16

MEMBANGUN MASYARAKAT

ME~1BERDAYAKAN RAKYAT

penanggulangan kemiskinan perlu pula didukung o!eh kebijakan ekonomi dan sosial pada skala nasional (Hardiman dan Midgley, 1982; Midgley, 1995; lihat Suharto, 2005b).

Isu-isu Pembangunan Kesejahteraan Sosiai Di negara-negara yang kapitalis dan bahkan atheis sekalipun, selalu ada perlindungan sosial dari pemerintah untuk mencegah kaum lemah terpinggirkan oleh derap modernisasi dan industrialisasi. Di Indonesia, selain PKS diamanatkan secara tegas oleh konstitusi, jumlah PMKS masih san gat besar. Mereka umumriya merupakan "kelompok termiskin dari yang miskin" (the poorest of the poor). Pada tahun 2002, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6 persen dan 7,7 persen. lni berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, 18 orang di antaranya adalah orang miskin. Dan jika kelompok fakir miskin ini kita kategorikan sebagai PMKS, maka dari 18 orang miskin tersebut, 8 orang di antaranya adalah PMKS (BPS dan Depsos, 2002:9).

Lemahnya Visi Meskipun demikian, terdapat kesan kuat bahwa para politisi dan pembuat keputusan di Indonesia masih belum memiliki visi PKS yang tegas. Sebagai contoh, anggaran pemerintah untuk PKS masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan sosial lainnya. Pertanyaannya, mengapa para politisi dan pembuat kebijakan di Indonesia tidak memiliki visi yang jelas mengenai PKS? Jika dipetakan, sedikitnya ada tiga isu yang menjelaskan kondisi ini. Pertama, pandangan mengenai pentingnya PKS seringkali terjegal oleh mainstream pemikiran ekonomi yang kapitalistik. lndikator-indikatorekonomi

makro seperti pertumbuhan GNP, investasi, dan perluasan kesempatan kerja dijadikan parameter utama dan citra keberhasilan pembangunan. Kondisi sejahtera kemudian direduksi menjadi sekadar kemakmuran ekonomi. Kesejahteraan dianggap akan tercipta dengan sendirinya jika

BAB

1-


17

pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi .mungkin. Mekanisme pasar bebas dan "trickle down effects" diyakini sebagai "tangan-tangan tidak kelihatan" yang akan mengatur beroperasinya pembangunan nasional secara optimal, meskipun kenyataannya tidak terbukti. Pada saat pemerintahan SBY baru terbentuk, para ekonom dan pemlkir kapitalisme "buru-buru" mengangkat isu bahwa pemerintah harus ramah pasar. Padahal yang tepat, pasarlah yang harus ramah pemerintah. Terlebih, pasar harus ramah rakyat.

Kedua, komitmen terhadap pembangunan seringkali masih bersifat jangka pendek berdasarkan .kalkulasi ekonomi sederhana. Kegiatan pembangunan hanya dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap APBN. Artinya, jika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sebesar satu miliar, maka pemerintah harus memperoleh return yang lebih besar dari satu miliar. Karena PKS tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negara dalam waktu singkat, maka tidak mengherankan kalau sebagian besar penguasa ogah-ogahan mengurusi masalah ini. Sayangnya, pandangan seperti ini telah merasuk pula ke para politisi dan pembuat keputusan di daerah. Dengan otonomi daerah, kini semakin banyak Pemda yang mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun, kurang bersemangat mengatasi "PAD" (Permasalahan Asli Daerah). Dana Pemda untuk PKS sebagian besar banyak yang mengandalkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi. Pengelolaan ekonomi "rabun jauh" (miopia) seperti ini mirip dengan ekonomi "kakilima" yang sederhana. Pagi hari pergi ke pasar membawa dagangan senilai Rp.1 00.000, sore hari pulang ke rumah dengan membawa uang Rp.150.000. Padahal mengelola negara lebih kompleks, memerlukan wawasan yang lebih luas dan berpandangan ke depan. lnvestasi tidak mesti dalam bentuk ekonomi jangka pendek, melainkan pula investasi sosial jangka panjang.

Ketiga, PMKS yang menjadi sasaran utama PKS adalah kelompok masyarakat yang memiliki bargaining position yang rendah. Mereka tidak memiliki sumber dan akses yang dapat menyuarakan aspirasi politiknya. Walhasil, meskipun kitab suci, ajaran moral dan LJU menekankan pentingnya pembelaan terhadap mereka, para penguasa lebih tertarik pada

18


kelompok-kelompok kuat yang memililiki uang dan jaringan. Terlebih di negeri yang penuh dengan KKN, para penguasa lebih berminat berhubungan dengan orang yang memiliki uang melimpah guna menjalin deal-deal, yang saling menguntungkan. Secara guyon, lagu heroik yang tadinya berbunyi "maju tak gentar, membe/a yang benar" bisa diplesetkan menjadi "maju tak gentar, membela yang besar".

Program Strategis lsu lain yang hangat dibicarakan adalah menyangkut akuntabilitas (accountabiity) program PKS (Suharto, 2005a). Sejalan dengan rnenguatnya

semangat kompetisi dan efisiensi, perencanaan program PKS baik pada tingkat nasional maupun daerah semakin dituntut untuk lebih akuntabel (accountable). Artinya, dampak PKS harus terukur secara jelas. Dalam

bahasa politik, wacana ini seringkali diungkapkan dengan pernyataan bahwa "program PKS harus bersifat strategis". Sebagai suatu bidang atau sektor pembangunan yang melibatkan program dan pelayanan sosial yang "tidak kelihatan" (intangible services), PKS memerlukan parameter yang jelas dalam menentukan apakah program PKS bersifat strategis, kurang strategis atau tidak strategis. Secara konseptual, parameter untuk menentukan kestrategis-an PKS dapat diringkas dalam akronim "FIT-V" yang merupakan kepanjangan dari Factor, Impact, Trend, dan Value (Gambar 1 .4): 1.

Factor (faktor): Apakah program PKS causally accountable? Artinya, apakah program PKS merupakan faktor penentu yang mampu mengatasi masalah publik yang menyangkut orang banyak (key factor to problem solving)?

2.

Impact (dampak): Apakah program PKS socially and economically profitable? Apakah program PKS bermanfaat atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik?

3.

Trend (kecenderu ngan): Apakah program PKS globally and nationally visible? Apakah program PKS sejalan dengan kecenderungan global dan nasional?

4.

Value (nilai): Apakah program PKS culturally acceptable? Apakah program PKS sesuai dengan nilai-nilai dan harapan-harapan kultural yang berkembang pada masyarakat?

BAs

1-


19

Gambar 1.4: Parameter Program Strategis

Pemahaman mengenai program strategis ini selain akan membantu memudahkan penentuan prioritas program PKS, juga dapat meningkatkan daya saing program PKS dibandingkan dengan program pembangunan lainnya. Para politisi dan pembuat keputusan lebih tertarik kepada program PKS yang strategis.

Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pertanyaannya, apa saja yang perlu dilakukan agar PKS memenuhi kriteria strategis di atas? Sedikitnya ada tiga agenda besar yang perlu dilakukan (lihat Kotak 1 .1 tentang visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial yang diusulkan penulis masuk ke dalam Rencana Strategis Depsos ke depan): Pertama, tugas PKS perlu direkonstruksi atau diluruskan kembali (rebounding) agar lebih jelas dan terukur. Sebagai langkah awal, reformulasi

visi PKS merupakan keharusan. Kita bisa berkaca pada visi lembaga bisnis seperti Nokia yang dengan jelas menyatakan "connecting people" atau maskapai penerbangan Lion Air yang dengan gagah berkata "we make people fly". Sejalan dengan tiga fokus PKS, yakni pelayanan sosial,

perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, visi PKS dapat mengacu

20

M EM BAN GUN MASYARAKAT M EMBERDAYAKAN RAKYAT

pada tiga kegiatan pokok tersebut, katakanlah, menjadi "melayani, melindungi, dan memberdayakan masyarakat". Dengan visi ini, PKS dapat merumuskan core business-nya secara terukur sehingga memiliki "merek. dagang" (trade-mark) yang mudah dikenal oleh masyarakat luas. Kedua, mengarusutamakan disiplin dan profesi pekerjaan sosial ke

dalam kebijakan dan program PKS. Seperti halnya profesi keguruan yang menjadi "tuan rurnah" di bidang pendidikan atau profesi kedokteran di bidang kesehatan, maka PKS perlu pula menetapkan pekerjaan sosial sebagai "tuan rumah" dan basis profesionalisme yang menerangi setiap konsep dan strateginya. Sebagian besar kebijakan dan program PKS belum didasari oleh konsep-konsep pekerjaan sosial. Melainkan hanya begitu saja dicomot dari ilmu-ilmu sosiallain yang seringkali kurang relevan. Sejalan dengan ini, PKS perlu mengedepankan pekerja sosial profesional sebagai profesi utama di bidang kesejahteraan sosial. Seperti guru dan dokter, para pekerja sosial profesional ini adalah lulusan perguruan tinggi jurusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial yang dihasilkan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, serta perguruan tinggi negeri dan swasta lain yang tersebar di Indonesia. Tanpa ada kejelasan profesionalisme seperti ini, PKS akan terus-menerus dipandang sebagai lembaga "biasa-biasa saja" yang kegiatannya dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Ketiga, agar tidak sekadar dipandang sebagai sektor pembangunan

yang hanya menangani "sampah sosial" atau "piring kotor", PKS tidak hanya terpusat pada kegiatan rowing (mendayung) dalam "perahu" pembangunan nasional, melainkan harus pula terlibat dalam aktivitas "steering" (menyetir) "perahu" pembangunan nasional, dalam bentuk perumusan

kebijakan sosial di tingkat makro. PKS perlu menggeser sasaran tembaknya dari sekadar menangani problema sosial di tingkat hilir menjadi menangani problema sosial di tingkat hulu. Misalnya, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang PKS seperti ~epsos dapat memulainya dengan menjadi lembaga audit sosial yang bertugas memberi peringatan dini kepada lembaga lain yang memproduksi kebijakan dan program yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup dapat memberi alarm

BAs

1-

PEMBt.NGUNAN KESEJAHTERAAN SosrAL

21

soal polusi dan kerusakan lingkungan, maka Depsos juga harus mampu merancang parameter yang mampu memberi peringatan dini soal"polusi sosial" dan "kerusakan sosial" akibat kegiatan industri atau pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain.

-

-;-'

i IikLk~rri~mpuc:m .. . dasa:rnya ~esuai '

22


masya~akat.ya~g beruntung(ad6~At1~~dg~oups)_dan dunia u~~h~~}

dalam ·pembangunan kesejahtera~n;~osial ;. . {. ·•. < 4.

5.

\/c• x·<~:lt~a·w

Mengembangkan sistem dan·rn8B~I ja;.hi~an ·~osia( b~ik '9~Wg~;·,·. dilakukansecara formal oleh pehlerintali, maupun dilakukan sec~r~:.·: informal oleh pranata-pranata sosial: • <<. . . .. .· ....·· ... Mend uku ng tersgle~lgg~[ariya dk{.eni~£'lisa~{.pembao'go~i~~t~!~ kese jahteraan so sip I dengan. tetap !Tl~h1perhatikan p rins ip' keadi hiri.:·

:~:~k~~;::~h:1!a~!~~t~~~~~~!Qa~;::~a,~r:d;(', . ' ,- ....... ,

:::.-·-··_,-.:·.; ·,··' -~:~·.:: :;=-> ·:-

c

'

-~-~:/_·-~~--

••_ · : - · · : , '

••

:-

-

-.

••

•

···~)'

. StrategiL?~!·:··~···. .·•· ,.·.·.· . ·. · . . :;,;· · · ;:~.·~;'.·. ~,:~•:.:c,·;;,;i···.•·.:•\·,\;W~~:}~,1~·l$~l:~~F~··.:.·:···;,;,. .,:.· 1.

2.

3.

40

50

6.

lnvestasi sosfai:··Pembarl.laYr'l<61111men"'r\~gara·'da:lammel'aksa ·... n;1; kewajiban sosial (social ob/igatiori),t~rhadap warga n~egarayang:, menempatkan pembangunan'kesejahteraan sosial sebagai pil"adti~i

~:::;:~:o:~::a~~~;:~:~:;n~~;;n~:~:;jJ,,o;i~l ~roi~~~fe': yakni yang memiliki lata:r belal
Pekerjaan Sosial

Pada bab terdahulu dikemukakan bahwa pekerjaan sosial sejatinya harus merupakan profesi utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Agar sistem dan mekanisme PKS dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional secara maksimal, PKS perlu dilaksanakan secara profesional oleh para pekerja sosial

(social worker) yang memiliki kompetensi

profesional atau keahlian khusus di bidangnya. Bab ini menjelaskan karakteristik pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi kemanusiaan yang berkiprah dalam arena atau bidang kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat. Di dalamnya dibahas pula mengenai konsep keberfungsian sosial yang merupakan fokus perhatian intervensi pekerjaan sosial serta Perspektif Kekuatan

(Strengths Perspective) sebagai salah satu model pertolongan pekerjaan sosial. Bab ini ditutup oleh sebuah pendekatan pekerjaan sosial dalam memobilisasi lingkungan atau sumber yang berada di seputar klien, yaitu Anal isis Jaringan Sumber (AJS).

Pekerjaan Sosial Pekerjaan sosial adalah profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama. Sejak kelahirannya sekitar tahun 1800-an (Zastrow, 1999; Zastrow, 2000; Shulman, 2000), pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat. Namun demikian, seperti halnya profesi lain (misalnya kedokteran, keguruan), fondasi dan prinsip dasar pekerjaan sosial tidak mengalami perubahan. Tan dan Er.vall

"while social work explores changes and adapts to various demands ... the basic ingredients of social work must remain in the

(2000:4) berujar,

23

24

MEMBANGUN MASYARAKAT MEM6ERDAYAKAN RAKYAT

changing tide."

Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, semisal psikolog, dokter atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter · hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula mempertimbangkan lingkungan atau sistuasi sosial di mana klien berada, termasuk di dalamnya "orang-orang penting lain" (significant others) (Suharto, 2005a; 2005b) yang mempengaruhi klien. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. Mengacu pada profesi di bidang jurnalistik (yakni wartawan) dan bidang kesehatan-psikis (yakni psikiater), pekerja sosial juga bisa diberi nama lain, yaitu sosiawan atau sosiater. Pemberian nama yang pendek ini terutama untuk menghilangkan anggapan umum yang seringkali melihat pekerja sosial sebagai orang yang bekerja di bidang amal atau kegiatan sosial. Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi~kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999). Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial: kerangka pengetahuan (body of knowledge), kerangka keahlian (body of skills) dan kerangka nilai (body of values). Ketiga komponen

tersebut dibentuk dan dikembangkan secara ekletik dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi. Nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial dapat dilihat dari definisi pekerjaan sosial terbaru. Dalam Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli tahun 2000, International Federation of Social Workers (IFSW) (Tan dan Envall, 2000:5) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut: The social work profession promotes problem solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and

BAs

2 -

PEKERJAAN SosiAL

25

the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

(Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan man usia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teoriteori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) di niana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi man usia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.)

Secara garis besar ilmu dan metoda penyembuhan sosial (social treatment) pekerjaan sosial terdiri atas pendekatan mikro dan makro. Pendekatan

mikro merujuk pada berbagai keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga dan kelompok. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan problema psikologis, seperti stress dan depresi, hambatan relasi, penyesuaian diri, kurang percaya diri, alienasi atau kesepian dan keterasingan, apatisme hingga gangguan mental. Dua metoda utama yang biasa diterapkan oleh pekerja sosial dalam setting mikro ini adalah terapi perseorangan (casework) dan terapi kelompok (groupwork) yang di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial seperti Terapi Berpusat pada Klien (client-centered therapy), terapi perilaku (behavior therapy), terapi keluarga (family therapy), terapi kelompok (group therapy). Pendekatan makro adalah

penerapan metoda dan teknik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya (sistem sosial), seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Tiga metoda utama dalam pendekatan makro adalah terapi masyarakat (communitywork -populer dengan nama "pengembangan masyarakat"

atau community development), manajemen pelayanan kemanusiaan (human service management -bisa pula disebut terapi kelembagaan atau institutional therapy) dan analisis kebijakan sosial (social policy analysis).

Perbedaan mendasar antara communitywork, human service management

26


dan social policy analysis adalah jika dua metoda yang disebut pertama merupakan pendekatan pekerjaan sosial dalam praktik langsung (direct practice) dengan kliennya, maka anal isis kebijakan sosial merupakan metoda

pekerjaan sosial dalam praktik tidak langsung (indirect practice) dengan kliennya. Pusat perhatian pengembangan masyarakat adalah orang-orang dan sumber-sumber kemasyarakatan yang biasanya bermatra lokal. Programprogram peningkatan pendapatan masyarakat seperti usaha ekonomis produktif, kelompok usaha bersama (KUBE), kredit mikro adalah contoh konkrit penerapan metode pengembangan masyarakat. Sementara itu, sasaran perubahan analisis kebijakan sosial lebih luas lagi, yaitu pada keberfungsian sistem yang mempengaruhi masyarakat yang akan dibantunya. Perumusan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, pemerataan pendapatan adalah contoh kongkrit pendekatan analisis kebijakan sosial.

Keberfungsian Sosial PKS seringkali bersifat multidimensi. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bisa terentang mulai dari kegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan (aspek ekonomi) hingga peningkatan kapasitas intelektual atau keterampilan sosial (aspek pendidikan) dan kapasitas fisikal (aspek kesehatan). Oleh karena itu, meskipun dominan, pekerja sosial atau sosiater bukanlah satu-satunya profesi yang terlibat di dalam arena PKS. Dalam menangani korban bencana tsunami di Aceh, umpamanya, program dan kegiatan PKS melibatkan banyak sekali profesi pertolongan yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, seperti ekonom, dokter, guru, dan psikolog. Diantara profesiprofesi tersebut, peran pekerja sosial lebih dominan dalam peningkatan keberfungsian sosial klien. Sedangkan profesi lainnya, peranan dominannya adalah dalam menjalankan fungsi khasnya. Tujuan seorang dokt:er menangani pasien adalah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien sehingga ia sehat. Seorang guru mendidik siswa tujuannya adalah agar siswa tersebut

BAs

2 -

PEKERJAAN SosiAL

27

terlepas dari kebodohan dan menjadi pintaratau terdidik. Secara sederhana, hubungan dan fokus berbagai profesi dalam arena PKS dapat dilihat pada Gambar 2.1.

AREA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Gambar 2.1: Fokus Berbagai Profesi dalam Arena Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam proses pertolongannya, peranan pekerja sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.

2.

Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoler berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.

3.

Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan

28

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAI<:YAT

berperikemanusiaan.

4.

Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya ' kemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (social functioning) melalui intervensi yang bertujuari atau bermakna.

Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya. "Social functioning to be a central purpose of social work and intervention was seen as the enhancement of social functioning", begitu kata Skidmore, Thackeray

dan Farley (1991 :19). Keberfungsian sosial merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dst. Berdasarkan penelitian di 17 propinsi yang kemudian menjadi dua buku "Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia (2003)" dan "Menerapkan Pemandu: Perlindungan Masyarakat Miskin Terpadu (2004)", Suharto dkk mendefinisikan

keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi!merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial,.serta menghadapi goncangan dan tekanan (shocks and stresses) (Gambar 2.2).

Gambar 2.2: Konsepsi tentang Keberfungsian Sosial

BAs

2 -

PEKERJAAN SosiAL

29

Sebagai contoh, kemampuan melaksanakan peranan sosial adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, status seorang ayah memiliki peranan sebagai pencari nafkah, pelindung dan pembimbing segenap anggota keluarga. Maka seorang ayah dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan peranan tersebut. Sebaliknya bila seorang ayah, yang karena sesuatu sebab (umpamanya karena sakit, cacat, atau dipenjara) tidak mampu menjalankan peranannya, ia dikatakan tidak berfungsi sosial atau mengalami disfungsi sosial. Keluarga, organisasi sosial, dan masyarakat juga dapat dikatakan berfungsi sosial, bila mereka mampu menjalankan perananperanannya sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya.

Model Pertolongan Selain melalui praktik, ilmu dan teknologi pekerjaan sosial berkembang melalui pelatihan dan pendidikan formal. Di Indonesia pendidikan pekerjaan sosial baru sampai program 52. Di universitas-universitas kelas dunia, seperti di Amerika, lnggris, Perancis, Australia, New Zealand, Philippina, Singapura, India, dan Malaysia, pekerjaan sosial diajarkan sampai tingkat doktoral. Dibandingkan dengan profesi lain, harus diakui bahwa profesi pekerjaan sosial di Indonesia masih tertinggal perkembangannya. Para pekerja sosial menghadapi berbagai tantangan yang hingga kini masih harus terus ditelisik solusinya. Tantangan tersebut terutama berkenaan dengan kerangka kerja (framework) praktik pekerjaan sosial berdasarkan konsepsi pekerjaan sosial yang genuine, asli dan khas.

Kerangka Kerja Banyak yang berpendapat bahwa ketertinggaian pekerjaan sosial disebabkan oleh kurangnya praktik dibandingkan dengan teori. Ketika di kelas atau dalam seminarditerangkan mengenai konsep-konsep pekerjaan sosial, tidak sedikit yang bersifat apriori sambil mengutip iklan shampo "ah ... teori". Selain sikap ini merupakan kekeliruan dalam memandang dan "memper-

3Q


lakukan" teori, penulis berargumen bahwa ketertinggalan pekerjaan sosial bukan karena kekurangan aplikasi, melainkan kekurangan konsepsi dan model teori. Secara paradigmatik, model pertolongan pekerjaan sosial sangat tergantung atau dipengaruhi oleh beroperasinya SC, yaitu Concept, Commitment, Capability, Connection, dan Communicationdalam proses dan praktik pekerjaan sosial (Gambar 2.3): 1.

Concept(konsep): menunjuk pada perumusan konsep-konsep pekerjaan sosial yang akan dijadikan focus of inquiry secara ringkas, menarik ("seksi"), dan jelas.

2.

Commitment (komitmen): penerimaan secara konsisten terhadap konsep yang telah didefinisikan dan akan digunakan sebagai pisau analisis.

3.

Capability (kapabilitas atau kemampuan): kemampuan atau keahlian dalam mengaplikasikan konsep.

4.

Connection (koneksi atau jaringan): koneksi atau jaringan dengan mana praktik pekerjaan sosial beroperasi, baik dengan teman sejawat dalam bingkai asosiasi profesi atau dengan profesi lain secara teamwork.

5.

Communication (komunikasi): mengkomunikasikan setiap hasil praktik dalam bentuk jurnal, buku. Bagi masyarakat modern, publikasi tertulis merupakan dinamika sentral (zeitgeists) dan pendefinisi kemajuan peradaban.

Kerangka kerja praktik pekerjaan sosial yang berserakan di literatur Barat belum dikembangkan secara sungguh-sungguh menjadi konsepsi praktik pekerjaan sosial gaya Indonesia. Bukankah pekerjaan sosial telah sering dipraktikkan oleh ribuan mahasisiwa kesejahteraan/pekerjaan sosial dan para pekerja sosial di panti-panti, lembaga sosial dan masyarakat? Namun, karena kegiatan praktik tersebut tidak "dikonsepsikan" dan "dilndonesiakan", kita menyaksikan betapa domain pekerjaan sosial masih saja pabaliut (campur aduk) dengan domain profesi lain. Akibatnya, tidak sedikityang memandang pekerjaan sosial sebagai profesi "coca-cola" yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja.

BAs

2 -

PEKERJAAN SosiAL

31

Gambar 2.3: Kerangka Kerja Praktik Pekerjaan Sosial

Model yang Berbasis Kekuatan Klien Sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial, sesungguhnya memiliki model dan pendekatan yang khas dalam menghadapi permasalahan sosial yang ditanganinya. Bersandar pada kerangka pengetahuan (body of knowledge), keterampilan (body of skills) dan nilai (body of value), ciri utama pendekatan pekerjaan sosial adalah senantiasa menempatkan klien atau kelompok sasaran (target group) dalam konteks situasi atau lingkungan yang mengitarinya.

Pendekatan person-in-situation atau person-in-environment ini kemudian menjadi "cetak biru" (blue-print) pekerjaan sosial yang tidak melihat klien sebagai orang atau sekelompok orang yang bermasalah. Melainkan, orang yang memiliki kekuatan (strengths) yang sesungguhnya bisa dijadikan "sumber" (resources) dalam proses pemecahan masa!ah atau pemenuhan kebutuhan hidupnya. MenurutTan dan Envall (2000:5): 'The skillful social work professional is able to analyze complex situations and to facilitate individual, organizational, social and cultural changes. Social workers are the skilled deliverers of community resources to those who need them most."

(Seorang pekerja sosial profesional yang terlatih mampu menganalisis situasi-situasi komplek dan memfasilitasi perubahan-perubahan secara individual, organisasional, sosial, dan kultural. Pekerja sosial adalah para pengelola!pemberi sumber-sumber kemasyarakatan yang terlatih terhadap mereka yang san gat membutuhkan .)

32


Banyak sekali model praktik pekerjaan sosial yang bisa diterapkan baik untuk setting individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Berdasarkan prosesnya saja, Sheafor, Horejsi dan Horejsi (2000), misalny\}, mencatat lebih dari 100 model. Oleh karena itu, untuk keperluan buku ini, hanya akan dikemukakan satu model praktik yang disebut Model Kekuatan (the Strengths Perspective/Mode/) (Zastrow, 1999:61-62; Sheafor, Horejsi dan Horejsi, 2000:93-95). Tujuan utama Model Kekuatan (Strengths Model) ini adalah untuk menjamin bahwa pekerja sosial sangat memperhatikan kekuatan-kekuatan klien selama proses assessment dan intervensi. Dengan demikian, fokus model ini lebih ditekankan pada bagaimana menggali dan memobilisasi sumber-sumber yang terkait dengan klien, baik sumber internal yang ada pad a diri klien sendiri, maupun sumber eksternal yang berada di lingkungan sekitar klien. Sebagaimana dinyatakan Malucio, banyak pekerja sosial yang terlalu menekankan pada kelemahan klien ketimbang kekuatan yang dimilikinya (Zastrow, 1999). Karenanya, Malucio menyarankan agarfokus pendidikan dan praktik pekerjaan sosial diubah dari pendekatan masalah atau patologi ke pendekatan yang berbasis kekuatan klien yang memperhatikan sumber, potensi kemanusiaan, dan lingkungan klien. "There is a

need to shift the focus on social work education and practice from problems or pat.ho/ogy to strengths, resources, and potentialities in human beings and their environments." (Zastrow, 1999:61 ). Model ini dapat diaplikasikan dalam praktik pekerjaan sosial dengan klien perseorangan, kelompok maupun masyarakat dalam setiap tahap proses pertolongan, mulai dari assessment sampai evaluation. Dalam bekerja dengan klien, pekerja sosial memfokuskan pada kemampuan dan sumber-sumber klien untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Pendekatannya lebih diutamakan pada pengubahan lingkungan klien terlebih dahulu ketimbang klien itu sendiri. Artinya, jika model-model lain (misalnya the task-centered model, client-cen-

tered theraphy, crisis intervention model) lebih menekankan pada bagaimana membantu klien menyesuaikan dengan lingkungan, Model Kekuatan memfokuskan pada bagaimana memobilisasi lingkungan dan

BAB

2 -

PEK=RJAAN SOSIAL

33

sumber terlebih dahulu sehingga sesuai dengan kebutuhan klien. Model yang berbasis pada kekuataf1 klien sangat berkaitan dengan konsep pemberdayaan (empowerment). pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, sosio-ekonomi dan jXJiitik, serta mengembangkan pengaruh terhadap perbaikan lingkungan mereka (Barker dalam Zastrow, 1999). Model ini berupaya untuk mengidentifikasi, menggunakan, membangun, dan memperkuat kekuatan dan sumber-sumber yangdimiliki atau berada di seputar klien. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan, nilai-nilai, perhatian, keyakinan, sumber-sumber, pencapaianpencapaian, dan aspirasi-aspirasi orang yang menjadi klien pekerja sosial. Menurut Sallebey (Zastrow, 1999:61-'62; Sheafor, Horejsi dan Horejsi, oo0:93-94) terdapat lima asumsi yang mendasari model ini: 2 . Setiap individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat memiliki kekuatan1 kekuatan.

2. Trauma, perlakuan. salah, penyakit, dan penderitaan bisa saja menjadi luka, namun dapat pula menjadi sumber tantangan dan kesempatan.

3. Tidak seorang pun yang mengetahui batas maksimal kemampuan klien untuk tumbuh dan berubah.

4.

Klien akan sangat terbantu jika dilayani melalui kerjasama dengannya dan melalui penghargaan terhadap aspirasi dan harapannya secara serius.

s.

Lingkungan di mana klien berada dan berfungsi sesungguhnya memiliki sumber-sumber yang lengkap.

Anal isis Jaringan Sumber Salah satu teknik yang berporos pada Model Kekuatan adalah Analisis jaringan Sumber (AJS) atau Resources Network Analysis (RNA) adalah pernetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi beragam sumber dalam sebuah kesatuan atau entitas sosial (lingkungan keluarga, lembaga atau masyarakat) yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, informasi dan beragam pelayanan sosial di dalamnya. Misalnya, lembaga-lembaga

34


pelayanan sosial formal, seperti sekolah, rumah sakit, dan bank dapat digambarkan dengan lingkaran-lingkaran, sedangkan garis-garis yang menghubungkan lingkaran tersebut menunjukkan keterkaitan anta:a lembaga-lembaga yang bersangkutan. Segenap jalinan interaksi beserta dinamika dan keberfungsian di antara elemen-elemen tersebut dinamakan jaringan (network). Pendekatan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi kualitas dari jaringan tersebut dapat menggunakan metode Asesmen Cepat dan Partisipatif (ACP) atau Participatory Rapid Assessment (PARA). Tiga teknik inti dalam ACP antara lain Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Croup Oiscussion!FGD), Pendiagraman Lembaga atau Ven (Institutional or Venn Diagramming), dan Perbandingan Pasangan (Pairwise Comparison) (Cham-

bers, 1997; Suharto, 1997). Hasil AJS dapat divisualisasikan ke dalam Peta AJS (Gambar 2.4) dan ditransformasikan ke dalam Matrik AJS (Tabel

2.1 ). ,~

,,''

.............................. .

/

/

( \

Legenda:

Hubungan searah -~

~

Hubungan timbal balik

- - - - Kualitas hubungan kuat Sedang -------- Lemah ............ .

Gambar 2.4: Peta Analisis jaringan Sumber

BAB

2 -

PEKERJAAN SOSIAL

35

label 2.1: Matrik Anal isis Jaringan Sumber )enis dan kualitas sumber

Aksesibilitas sumber

lnteraksi sumber

Orang tua Anggota keluarga lain Teman dekat Sekolah Tetangga Mesjid/Gereja Lembaga sosial

AJS pada hakekatnya dirancang untuk memetakan dinamika interaksi antar sumber internal dan eksternal yang terkait dengan klien sehingga dapat dibuat sebuah rencana intervensi guna meningkatkan keberfungsian sosial klien tersebut. Beberapa tema yang dapat digali dalam AJS meliputi: 1)

Jenis dan kualitas sumber yang ada dan terlibat dalam kehidupan klien. Misalnya, sumber-sumber apa saja yang dimiliki klien? Manfaat apa yang dapat diperoleh dari sumber tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan standar hidup mereka?

2)

Aksesibilitas klien terhadap sumber-sumber. Dalam kaitannya dengan sumber eksternal, umpamanya, lembaga sosial lokal mana yang paling sering atau mudah diakses oleh klien? Kontribusi dan keterlibatan apa yang dapat diberikan klien terhadap lembaga-lembaga tersebut? Hambatan apa yang dialami klien dalam mengakses lembaga-lembaga tersebut?

3)

lnteraksi antar sumber. Bagaimana hubungan diantara sumber-sumber yang ada (kuat, sedang, lemah)? Dalam konteks makro kemasyarakatan, misalnya, bagaimana hubungan antara lembaga sosial lokal dengan lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga donor? Dengan lembaga mana lembaga sosiallokal memiliki hubungan kuat? Lembaga mana yang dipandang klien dan warga setempat sebagai lembaga yang memiliki derajat/tingkat interaksi kuat? Bentuk interaksi seperti apa yangterjadi di antara mereka (kerjasama, persaingan)?

36


Pengembangan Masyarakat If you have come to help me you can go home again. But if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together

(Seorang Wanita Aborigin Australia)

Pengembangan Masyarakat (PM) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hid up masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS). PM meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan salah (abused} sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Suharto, 2002). Beberapa topik yang dibahas pada bagian ini meliputi konsep pengembangan masyarakat, perspektif teoritis, model-model PM, serta beberapa pengetahuan dan keterampilan dalam PM.

Konsep dan Cakupan Pengembangan masyarakat (PM) memiliki sejarah panjang dalam literatur dan praktik pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Menurutjohnson (1984), PM merupakan spesialisasi atau setting prakte'< pekerjaan sosial 37

38


yang bersifat makro (macro practice). Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM tidak hanya dilakukan oleh para pekerja sosial. PM juga menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota,. pengembang peru mahan, dan bahkan kini sangat populer diterapkan oleh para industriawan di perusahaan-perusahaan besar, seperti Caltex, Rio Tinto, Freeport, Pertamina melalui pendekatan yang dikenal dengan nama corporate social responsibility maupun corporate social investment (dibahas

secara khusus pada Bab 15). PM juga sering dilakukan oleh para sukarelawan dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah PM dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional dan ciri khas pekerjaan sosial. Yang jelas, PM memi!iki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998). Dalam diskursus akademis pekerjaan sosial, PM lebih dikenal sebagai community organization atau community development (CO/CD) (Gilbert dan Specht, 1981)

atau Bimbingan Sosial Masyarakat (Soetarso, 1991 ). Di Australia, lnggris dan beberapa negara Eropa, PM disebut sebagai pekerjaan kemasyarakatan (community work), penyembuhan sosial (social treatment), perawatan sosial (social care) atau perawatan masyarakat (community care) (Twelvetrees,

1993; Payne, 1986). PM dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Menurut Twelvetrees (1991 :1) PM adalah "the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions." Secara khusus PM berkenaan dengan upaya

pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. PM memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk

BAB

3-

PEMGEMBANGAN MASYARAKAT

39

memenuhi kebutuhan tersebut. PM seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek PKS yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebutdapatdipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995:165).

Sebagaimana asal katanya, yakni pengembangan masyarakat, PM terdiri dari dua konsep, yaitu "pengembangan" dan "masyarakat". Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Sementara itu, masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998:162): 1.

Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yakni sebuah wi Iayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, peru mahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

2.

Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakatetnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan te1tentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

lstilah masyarakat dalam PM biasanya diterapkan terhadap pelayananpelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayananpelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yangdiberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. lstilah masyarakatjuga sering dikontraskan dengan "negara". Misalnya, "sektor masyarakat" sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni "sektor publik", kerap diartikan

40

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAi
sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis. PM seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangar-~ antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. PM juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan

(empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna

dan pemberi pelayanan.

Perspektif Teoritis Secara teoritis, PM dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, PM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Twelvetrees (1991) membagi perspektif teoritis PM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistern pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana

"This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation." Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan diungkapkan oleh Payne (1995:166),

yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal

BAB

3-


41

dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformasional label 3.1 : Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat Pendekatan

Perspektif

Profesional (Tradisional, Netral, Teknikal)

• Perawatan masyarakat • Pengorganisasian masyarakat • Pembangunan masvarakat • Aksi masyarakal berdasarkan kelas • Aksi masyarakat berdasarkan jender • Aksi masyarakat berdasarkan ras

Radikal (Transformasionai)

Tujuan/Asumsi • Meningkatkan inisialif dan kemandirian masyarakat. • Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada. • Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat. • Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. • Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif.

Sumber: dikembangkan dari Mayo (1998:166)

Seperti digambarkan oleh Tabel 3.1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek PM (Dominelli, 1990; Mayo, 1998) yang meliputi: perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pembangunan masyarakat pada gugus profesional; dan aksi masyarakat berdasarkan kelas sosial, aksi masyarakat berdasarkan gender dan aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) pada gugus radikal. 1.

Perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunter yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.

2.

Pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.

3.

Pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

4.

Aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan

42


kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsungdan konfrontasi. 5.

Aksi masyarakat berdasarkan gender bertujuan untuk mengubah relasi.relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.

6.

Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatari dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Model-model Pengembangan Masyarakat jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, Three Models of Community Organization Practice (1968), mengembangkan tiga model yang

berguna dalam memahami konsepsi tentang PM: (1) Pengembangan masyarakat lokal (locality development); (2) Perencanaan sosial (social planning); dan (3) Aksi sosial (social action) (lihat Suharto, 1997). Paradigma ini

merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan anal isis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lain. Setiap komponennya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Mengacu pada dua perspektif yang dikemukakan Mayo di atas, model pertama dan kedua lebih sejalan dengan perspektif profesional, sedangkan model ketiga lebih dekat dengan perspektif radikal. Dengan penyesuaian di sana sini, ketiga model tersebut akan dijelaskan secara singkat di bawah ini dan di tampilkan dalam Tabel3.2.

Pengembangan Masyarakat Lokal Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

8AB

3-

PEMGI:MBANGAN MASYARAKAT

43

Tabel3.2: Tiga Model Pengembangan Masyarakat PARAMETER

PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL Kemandirian, integrasi clan kemampuan masyarakat (tujuan proses)

Pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat (tujuan tugas/hasil)

Keseimbangan, kurang kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah

Masalah sosial nyata: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja

Kepentingan umum atau perbedaan-perbedaan yang dapat diselaraskan

Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik keoentingan

Perubahan struktur kekuasaan, lembaga dan sumber (tujuan proses & tugas) Ketidakadilan, kesengsaraan, keticlakmerataan, ketidaksetaraan Konflik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan: ketiadaan sumber

Rationalist-unitary

Idealist-unitary

Realist-individualist

Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Struktur kekuasaan sebagai kolaborator, perwakilan

Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor

Sistem klien atau sistem perubahan

Masyarakat secara keseluruhan.

Seluruh atau sekelompok masyarakat, termasuk masyarakat fungsional

Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan Peranan masyarakat Peranan Pekerja Sosial Media perubahan

Warga masyarakat atau

Konsumen

Struktur kekuasaan sebagai sasaran aksi, dominasi etit kekuasaan harus dihilangkan Sebagian atau sekelompok anggota masyarakat tertentu Karban

Partisipan dalam proses pemecahan masalah Pemungkin, koordinator, pembimbing Mobilisasi kelompokkelompok kecil Pel ibatan masyarakat dalam pemecahan masalah

Konsumen atau penerima

Pelaku, elemen, anggota

Konsensus dan diskusi kelompok, partisipasi, brain storming, role playing, bimbingan dan penyuluhan

Advokasi, andragogy, perumusan kebijakan, perencanaan program

Orientasi tujuan

Asumsi mengenai

struktur masyarakat dan kondisi masalah Asumsi mengenai

kepentingan masyarakat Konsepsi

PERENCANAAN SOSIAL

AKSI SOSIAL

mengenai

kepentingan umum

Strategi perubahan

Teknik perubahan

negara

pelayanan Peneliti, analis, fasilitator, pelaksanan program Mobilisasi organisasi formal Penentuan masa:ah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli

Aktivis advokasi: agitator, broker, negotiator 'V\obilisasi organisasi masa

dan oolitik Katalisasi dan pengorganisasi-an masyarakat untuk mengubah struktur kekuasaan Konflik atau unjuk rasa, konfrontasi atau tindakan langsung, mobilisasi massa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi,

negosiasi, oembelaan

Sumber: Suharto (1997)

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokallebih berorientasi pada "tujuan proses" (process goal) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or

44


product goa/). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk

menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi· kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa bottom-up ini.

Perencanaan Sosial Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) dll. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosiallebih berorientasi pada "tujuan tugas" (task goa/). Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups) atau kelompok rawan sosial-ekonomi, seperti para

lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai "konsumen" atau "penerima pelayanan" (beneficiaries). Keterlibatan para penerima pelayanan da!am proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal, semisal lembaga kesejahteraan sosial pemerintah (Depsos) atau swasta (LSM). Para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi programprogram pelayanan kemanusiaan.

AksiSosial Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendis-

BAB

3-


45

tribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources) dan pengambilan keputusan (distribution of decision making).

Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi 'korban' ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality) dan keadilan (equity).

Pengetahuan dan Keterampilan PM sangat memperhatikan keterpaduan antara sistem klien dengan lingkungannya. Sistem klien dapat bervariasi, mulai dari individu, keluarga, kelompok kecil, organisasi, sampai masyarakat. Sementara itu sistem lingkungan dapat berupa keluarga, rukun tetangga, tempat kerja, rumah sakit dll. Dalam PM, pekerja sosial menempatkan masyarakat sebagai sistem klien dan sistem lingkungan sekaligus. Karenanya, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh pekerja sosial yang terlibat dalam PM meliputi pengetahuan tentang masyarakat, organisasi sosial, perkembangan dan prilaku manusia, dinamika kelompok, program sosial, dan pemasaran sosial (social marketing). Keterampilan yang perlu dikuasai meliputi keterampilan interview, relasi sosial, studi sosial, pengumpulan dan pengorganisasian dana, pengembangan dan evaluasi program, serta identifikasi kebutuhan (needs assessment) Uohnson, 1984; Suharto, 1997). Model-model PM perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu memiliki perangkat pengetahuan dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi.

46


II

Engagement (cara melakukan kontak, kontrak dan pendekatan awal dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi).

II

Assessment (cara memahami dan menganalisis masalah dan kebutuhan klien, termasuk assessment kebutuhan dan profil wilayah).

II

Penelitian (cara mengumpulkan dan mengidentifikasi data sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan dasar dalam merencanakan pemecahan masalah atau mengembangkan kualitas program).

II

Croupwork (bekerja dengan kelompok-kelompok yang dapat dijadikan sarana pemecahan masalah maupun dengan kelompok-kelompok kepentingan yang bisa menghambat atau mendukung pencapaian tujuan program pemecahan masalah).

• •

Negosiasi (bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik) . Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga) .

•

Konseling (melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan).

•

Manajemen sumber (memobilisasi sumber-sumber yang ada di masyarakat, termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan).

li

Pencatatan dan pelaporan terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

Pekerja sosial juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (welfare state), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuan-pengetahuan khusus dalam bidang-bidang di mana praktek pekerjaan sosial beroperasi, seperti: kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundangundangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah (perkotaan dan pedesaan) dan perumahan. Sebagai tambahan, seperti diungkapkan oleh Mayo (1994:74), pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan mengenai:

The socio-economic and political backgrounds of the areas in which they are to work, including knowledge and understanding of political structures, and of relevant organisations and resources in the statutory, voluntary and community sectors. And they need to have know/-

BAB

3-


47

edge and understanding of equal opportunities policies and practice, so that they can apply these effectively in every aspect of their work.

Mempelajari Masyarakat Pekerja sosial perlu memiliki keahlian dalam memahami masyarakat. Tujuan mempelajari masyarakat adalah agar dapat melakukan asesmen atau penelitian mengenai masyarakat sehingga mampu. memahami konteks dimana kegiatan PM akan dilaksanakan, mengevaluasi sistem pelayanan kemanusiaan yang ada, dan mengerti struktur pengambilan keputusan yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Ada beberapa fungsi masyarakat: penyedia dan pendistribusi barang-barang dan ja5a, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik. Beberapa aspek di bawah ini penting diketahui dalam rnempelajari masyarakat: •

Nama dan batas wilayah serta jarak dari kota atau masyarakat lain.

•

Demografis: jumlah penduduk, distribusi usia, kelompok minoritas, jumlah anggota keluarga, status keluarga.

•

Sejarah wilayah: kapan, mengapa dan oleh siapa daerah tersebut dikembangkan, kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan wilayah, perubahan karakteristik penduduk, alasan?.lasan mengapa pendatang baru datang ke wilayah tersebut dan mengapa orang-orang pergi meninggalkan wi!ayah tersebut.

•

Geografi dan pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap masyarakat: pengaruh cuaca, gunung, sungai, danau, pola-pola transportasi lokal, pembangunan ekonomi, pengaruh jalan to!, interaksi sosial, suplai air, listrik, jarak dari pasar.

•

Kepercayaan dan sikap-sikap: nilai-nilai dominan, agama, sikap-sikap penduduk, jenis-jenis lembaga pelayanan kemanusiaan, rasa memiliki penduduk terhadap wilayahnya.

•

Po!itik lokal: bentuk pemerintahan lokal, kekuasaan dan pengaruh

48


partai politik, tingkat partisipasi dalam pemilu, debat, isu dan kontroversi pada saat ini.

"

Ekonomi dan bisnis lokal: industri utama, bisnis, produksi wilayah, jenis pekerjaan yang ada, keterampilan kerja yang diperlukan oleh' perusahaan-perusahaan besar, persentasi pekerja dan penganggur, ramalan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

•

Distribusi pendapatan: pendapatan rata-rata bagi pria dari wanita, kelompok minoritas, jumlah orang dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah orang dan keluarga yang menerima bantuan sosial (program kemiskinan).

•

Peru mahan: tipe peru mahan umum, biaya dan ketersediaan peru mahan, persentasi peru mahan yang disewa atau kosong, persentasi rumah yang padat atau kumuh.

•

Fasilitas dan program-program pendidikan: lokasi dan jenis sekolah, ketersediaan sekolah bagi anak-anak khusus, tingkat drop-out, ketersediaan pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa, programprogram kejuruan dan pelatihan kerja.

•

Sistem kesehatan dan kesejahteraan: nama dan lokasi pemberi pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan kemanusiaan, kelengkapan dan keterjangkauan pelayanan, jaringan-jaringan informal.

•

Keamanan publik dan sistem peradilan: kelengkapan polisi dan pemadam kebakaran, sikap penduduk terhadap polisi lokal, pengadilan dan pogram-program koreksional, jumlah orang dewasa dan remaja yang dipenjara.

•

Sumber informasi dan opini publik: Stasiun TV, radio dan surat kabar yang paling berpengaruh, pemimpin kunci dan pembicara-pembicara utama dari berbagai kelompok masyarakat.

•

Masalah utama dan perhatian-perhatian masyarakat: jenis dan penyebaran masalah (perumahan kumuh, transportasi yang tidak memadai, keterbatasan kesempatan kerja), usaha-usaha yang tengah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, kesenjangan yang ada pada berbagai pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.

BAB

3-


49

Pendidikan dan Pelatihan Salah satu program yang seringkali dilakukan oleh pekerja sosial dalam PM adalah peningkatan kapasitas klien

(capacity building). Pendidikan dan

pelatihan merupakan keahlian yang sangat penting dimiliki oleh pekerja sosial. Tujuan program ini adalah untuk membimbing dan membantu klien dalam memperoleh informasi, pengetahuan atau keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. Pekerja sosial umumnya memberikan pelajaran mengenai keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, komunikasi interpersonal, manajemen stress, pencarian kerja, hidup mandiri. Pengajaran mereka diberikan kepada kl_ien, tenaga sukarela, ternan sejawat atau peserta biasa. Pengajaran dilakukan dalam konteks relasi personal, lokakarya atau kelas formal. Beberapa pedoman di bawah ini dapat membantu pekerja sosial menjadi pelatih yang baik: •

Mengajar dan belajar berbeda. Kegiatan mengajar direncanakan dan dikontrol oleh guru, tetapi belajaitidak. Belajartergantung pada individu yang bersangkutan, khususnya motivasi, kemampuan, dan kesiapannya.

•

Apa yang kita ajarkan dan pelajari menyangkut tiga kategori besar: pengetahuan, keyakinan dan nilai-nilai, serta keterampilan.

•

Orang yang benar-benarterpelajar adalah orang yang belajar bagaimana belajar.

•

ldentifikasi dan ajarkan terminologi dan konsep-konsep yang paling penting.

•

Bantulah orang belajar dengan mengembangkan keterampilanketerampilan dan teknik-teknik yang dapat menjembatani proses belajar. Keterampilan dan teknik tersebut meliputi: membaca, menulis, komunikasi verbal, mendengarkan, manajemen waktu, pemecahan masalah, perumusan tujuan, pembuatan keputusan dan lain-lain.

•

Ketika merencanakan suatu pelajaran atau pelatihan di kelas, mulailah dengan menganalisis karakteristik peserta (tahap perkembangan, pendidikan formal, pengalaman kerja, pengalaman hidup dan lainlain) dan mengidentifikasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilanketerampilan yang diharapkan atau ingin dipelajari. Kemudian pi!ih atau rancang metode yang paling tepat atau disukai.

•

Review dan kenali kurikulum dan bahan-bahan ajar yang sudah ada,

50

MEMBANGUN FvJASYARAKAT MEMeERDAYAKAN RAI(YAT

namun yakini bahwa materi tersebut perlu dimodifikasi. Materi dan metoda yang mungkin tepat bagi kelompok tertentu mungkin tidak sesuai untuk kelompok lainnya.

•

Sampai tingkat tertentu, gunakanlah pendekatan pengajaran yang dinamakan "learning by doing" atau belajar sambil berbuat. Teknik ini secara aktif melibatkan pikiran dan tubuh peserta didik (permainan peran, latihan simulasi, debat, dan diskusi). Kurangi seminimal mungkin presentasi yang bersifat formal.

•

Ketika mengajarkan suatu keterampilan, gunakan model yang dikenal dengan istilah "lihatlah satu, lakukan satu, ajarkan satu".

"'

Beri penekanan untuk membantu peserta didik menggunakan segera informasi, pengetahuan atau keterampilan yang baru diajarkan.

..

Evaluasi secara kritis pengajaran yang dilakukan oleh kita. Bisa secara sederhana bertanya kepada peserta didik, apakah mereka menyukainya. Kita bisa menilai apakah peserta didik belajar sesuatu yang baru atau apakah mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan setelah kelas usai. Kita juga bisa menilai apakah pengetahuan dan keterampilan yang baru berdampak positif bagi kehidupan dan pekerjaannya.

Mempelajari lembaga Pelayanan Kemanusiaan Kegiatan PM seringkali melibatkan lembaga pelayanan kemanusiaan dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuan rnempelajari lembaga ini adalah untuk mengetahui tujuan, struktur dan prosedur-prosedur lembaga pelayanan kemanusiaan sehingga lembaga tersebutdapat memberikan pelayanan dan program-program sosial secara efektif. Pekerja sosial perlu mengetahui visi, misi, struktur, pendanaan, kebijakan dan prosedur-prosedur lembaga. Beberapa hal di bawah ini dapat membantu pekerja sosial memahami lembaga pelayanan kemanusiaan: •

Pelajari bagan lembaga dan tentukan bagaimana bagian-bagian atau seksi-seksi lembaga selaras dengan struktur organisasi.

•

Pelajari perundang-undangan dan peraturan-peraturan setempat yang mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan program lembaga.

•

Pelajari kebijakan dan pedoman kerja lembaga. Beri perhatian khusus pada petunjuk-petunjuk etis atau pedoman perilaku pegawai.

BAB

3-

PEMGEMBAr\GAN MASYARAKAT

51

•

Bacalah dokumen yang menjelaskan sejarah, visi, dan misi lembaga.

•

Pelajari kebijakan kepegawaian lembaga.

•

Pelajari sistem pendanaan lembaga: sumber dana, alokasi dana, laporan-laporan pengeluaran lembaga.

•

Pelajari laporan tahunan lembaga dan ketahui program-program lembaga mana yang paling sering atau paling jarang dimanfaatkan oleh klien.

•

Pelajari prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan lembaga dan kualitas pelayanan yang diberikan.

•

ldentifikasi organisasi-organisasi lain dengan mana lembaga sering berhubungan.

•

Pelajari peran, tugas, dan kegiatan khusus yang diberikan kepada para pekerja sosial.

•

Berbicaralah kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kaum profesional lain mengenai lembaga tersebut untuk mengetahui bagaimana program-program lembaga tersebut dilihat oleh pihak lain.

Pemasaran Pelayanan Kemanusiaan Sebagian besar pekerja sosial tidak terbiasa untuk berpikir bahwa program PM adalah sebuah produk yang harus dipasarkan, ditampilkan dan dijual. Prinsip pemasaran dapat membantu pekerja sosial untuk memahami secara lebih baik tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendanaan, menarik klien yang memerlukan pelayanan, tenaga sukarela dan para profesional. Agar dapat menarik minat publik berpartisipasi atau mendukung pelaksanaan kegiatan PM, ada 5 P yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi pemasaran sosial.

•

Product (produk): produk harus baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat di mana program akan di !aksanakan.

•

Potential Buyer or consumer (pembeli atau pelanggan potensial): kenalilah siapa pembeli atau pelanggan potensial yang paling mungkin membeli atau menggunakan produk kita.

"'

Place (tempat): pilihlah lokasi yang paling mudah dijangkau oleh para pengguna pelayanan.

52

•


Price (harga): harga produk PM tidak selalu diukur dalam rupiah,

melainkan juga dari atensi, partisipasi atau kepuasan klien.

•

Promotion (promosi): gunakanlah selalu berbagai bentuk atau mediq.

promosi yang sesuai untuk memasarkan produk. Media bisa berupa TV; surat kabar, radio atau "words of mouth" atau pemasaran "dari mulut ke mulut".

Pengumpulan Dana Bagi Lembaga Pelayanan Kemanusiaan

Lembaga pelayanan sosial adalah lembaga nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Lembaga pelayanan sosial sangattergantung pada pihak ketiga, seperti lembaga donor, lembaga pemerintah atau publik. Untuk menjaga agar tetap hidup (survive), lembaga tersebut perlu memiliki program-program yang didukung oleh dana yang memadai dan berkelanjutan. Keahlian pekerja sosial dalam melakukan fund raising (pengumpulan dana) atau fund development (pengembangan dana) dapat membantu meningkatkan keberhasilan PM. Tujuannya adalah agar lembaga yang terlibat dalam PM memperoleh dana dari masyarakat dan lembaga lain yang dapat mendukung proyek tertentu atau program PM yang sedang berlangsung. Terdapat beberapa petunjuk dan prinsip yang dapat membantu para pekerja sosial dalarn melakukan pengumpulan dana: •

Sadari bahwa meskipun dalam kondisi yang paling baik sekalipun, mengumpulkan uang bagi kegiatan PM bukanlah hal yang mudah.

•

Pengumpulan dana bagi kegiatan yang sedang berjalan harus menerapkan metode-metode yang dapatdiulangi setiap tahun.

•

Prasyarat utama keberhasilan pengumpulan dana adalah program pemasaran yang baik yang membuat publik tetap memiliki informasi mengena! lembaga atau kegiatan PM.

•

Hal terpenting dalam pengumpulan dana adalah membuat perencanaan. Sediakan waktu yang cukup (sekitar 12 sampai 18 bulan) dan ingatlah bahwa waktu yang tersulit untuk memperoleh dana adalah manakala kita memerlukan sekali dana pada saat itu.

"

Lihatlah sumber keuangan pada tingkat lokal terlebih dahulu. Orangorang di wilayah lokal adalah mereka yang paling mungkin memiliki kepentingan tertentu dengan keberhasilan program yang diusulkan.

BAs

3 -


53

•

Pengumpulan dana adalah kegiatan yang sangat bersifat personal. Dalam kenyataannya, orang memberi uang kepada orang lain yang ia kenai atau sukai dan bukan terhadap lembaganya. Bangunlah jaringan dan ketahuiJah orang-orang kunci pada lembaga-lembaga yang dapat memberikan akses dalam memperoleh dana.

•

Adalah memerlukan uang untuk memperoleh uang. Pastikan bahwa kegiatan pengumpulan dana memiliki anggaran tersendiri.

•

Libatkan tenaga sukarela dan dewan direksi lembaga. Mereka memiliki kredibilitas dalam masyarakat dan keterlibatan mereka meningkatkan rasa memiliki terhadap program.

•

Adalah penting untuk melakukan penelitian mengenai prioritas sumbersumber dana yang potensial dan sesuaikan prioritas tersebut dengan rencana kita.

•

Pengumpulan dana melibatkan permintaan kepada orang untuk memberikan atau menyumbangkan uangnya. Jika tidak memintanya, maka kita tidak akan memperoleh uang.

•

Hubungi ahli jika kita belum mengetahui secara pasti bagaimana melakukan kampanye pengumpulan dana. Kita akan merusak usahausaha di masa depan jika melakukan pengumpulan dana dengan perencanaan yang buruk.

Terdapat beberapa langkah dalam merancang kegiatan pengumpulan dana: •

Merumuskan tujuan pengumpulan dana.

•

Melakukan konsultasi dengan ahli di bidang yang terkait dengan pengumpulan dana. Misalnya, jika pengumpulan dana akan melibatkan penyelenggaraan hiburan musik, maka pekerja sosial perlu melakukan konsultasi dengan orang yang memiliki keahlian di bidang hiburan ini.

•

Membuat rencana kegiatan.

•

Memilih seorang ketua pelaksana.

•

Membentuk struktur organisasi.

•

Melakukan seleksi dan latihlah para petugas, khususnya dalam melakukan kampanye dan pengelolaan pengumpulan dana.

54


•

Melakukan persiapkan materi informasi yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan.

•

Membuat dan menyebarkan laporan-laporan kepada para donatwr apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada orang yang telah mendukung program, kegiatan ini juga dapat membuat donatur tertarik untuk terus menyumbangkan dananya.

Membuat Proposal untuk Memperoleh Dana dari Lembaga Eksternal Selain dana yang berasal dari anggaran internal, kegiatan PM dapatdidanai oleh lembaga-lembaga eksternal. Kita dapat mengajukan proposal kepada lembaga-lembaga eksternal untuk mendanai proyek sosial yang akan maupun sedang dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh dana dari lembaga pemerintah, yayasan-yayasan swasta alau lembaga donor internasional. Sebelum pekerja sosial atau tim memutuskan untuk mengajukan permohonan dana ke pihak luar ada tiga prasyarat yang harus d i perti mbangkan: •

Gagasan atau inovasi program yang akan diajukan harus dirumuskan secara cermat dan jelas.

•

Selain orang-orang atau panitia yang mengembangkan program, administrasi lembaga dan badan pelaksana harus memiliki komitmen terhadap program yang akan diusulkan.

•

Harus dilakukan asesmen terhadap kompetensi dan kapasitas individu dan lembaga yang menunjukkan bahwa proyek dapat dilaksanakan secara baik dan terukur.

Terdapat enam petunjuk dalam mengembangkan sebuah proposal pengajuan dana: •

Lakukan pekerjaan rumah untuk meneliti sumber potensial pemberi dana sebelum proposal dibuat. Pelajari prioritas-prioritas pendanaan yang diberikan oleh lembaga yang akan dilamar, sejarah pemberian dana terdahulu, kriteria kelayakan, batasan geografis, jenis dan jumlah dana yang tersedia, proses seleksi. Simpan nama, alamat dan nomor

BAB

3 -

PcMGEMBANGAN MASYARAKAT

55

telepon orang yang dapat dihubungi (contact person). •

Carilah informasi dan kontak secara informal dengan lembaga maupun contact person yang akan ditawari proposal.

•

Buatlah proposal. Dalam membuat proposal, jawablah pertanyaan berikut: Apa yang ingin kita lakukan, berapa biaya dan waktu yang diperlukan? Apakah proyek yang diusulkan sesuai dengan bidang dan prioritas lembaga pemberi dana? Apakah ada proyek lain yang mirip dengan proyek yang kita usulkan, bagaimana persamaan dan perbedaannya? Bagaimana kita akan melaksanakan proyek tersebut, apakah pelaksana proyek memiliki pelatihan dan pengalaman yang memadai, mengapa mesti kita atau lembaga kita yang melakukan proyek tersebut dan bukannya pihak lain? Siapa yang akan diuntungkan oleh proyek tersebut, apa dampak yang akan ditimbulkan terhadap lembaga, klien, bidang ilmu, masyarakat, negara atau bangsa? Bagaimana kita akan mengukur, mengevaluasi dan melaporkan dampak tersebut? Apakah proyek dapat berlanjut setelah dana yang diberikan berakhir?

•

Jadilah salesman yang baik terhadap proyek kita. Proposal yang ditulis harus dapat dipresentasikan dengan menarik yang merefleksikan pengetahuan, antusiasme, dan komitmen.

•

Terukur. Persiapkan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan rencana tertulis dan dana yang diajukan.

lsi proposal sebaiknya mencakup: •

Jilid (halaman muka) yang memuat judul proyek, peneliti utama, nama lembaga, tanggal pelaksanaan, total dana yang diperlukan, dan tanda tangan pengurus lembaga yang berwenang.

•

Abstraksi yang memuat pernyataan ringkas mengenai tujuan dan prosedur proyek, metode evaluasi, dan rencana penyajian hasil.

•

Pernyataan masalah dan tujuan proyek yang menunjukkan rationale (alasan-alasan utama) perlunya proyek dan buatlah tujuan dalam bahasa yang terukur.

"'

Metodologi, prosedur dan kegiatan yang akan dilakukan.

"

Metode evaluasi yang menjelaskan bagaimana hasil-hasil proyek yang akan dicapai dapat diukur.

56

MEMBANGUN fvJASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT

•

Tenaga pelaksana dan fasilitas yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.

•

Anggaran. Gambaran secara detail mengenai biaya-biaya yang mungkil'l akan dikeluarkan dalam melaksanakan proyek.

•

Penyajian atau penyebarluasan hasil yang menjelaskan bagaimana hasil proyek akan dilaporkan dan disebarluaskan sehingga pihak lain dapat memperoleh manfaat dari proyek tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat

Pekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan (ODK), komunitas adatterpencil (KAT). Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti 'menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri' (to

help people to help themselves), 'penentuan nasib sendiri' (self determination), 'bekerja dengan masyarakat' (working with people) dan bukan 'bekerja untuk masyarakat' (working for people), menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat. Pekerjaan sosial adalah profesi yang populis dan tidak elitis. Bab ini membahas beberapa terna yang mencakup konsep pemberdayaan, kelompok lemah dan ketidakberdayaan, indikator keberdayaan, strategi pemberdayaan, serta tugas-tugas yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. llmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan 57

58


berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas, Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangattergantung pada dua hal: 1.

Bahwa kekuasaan dapat berubah. jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2.

Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:21 0-224): "

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (lfe, 1995).

•

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa

BAB

4-

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

59

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, eta/., 1994). •

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).

•

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut lfe (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: •

Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

•

Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

•

Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

•

Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.

•

Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

•

Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

•

Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan keiornpok lemah dalam

60

MEMBANGUN MASYARAKAT

~~EM~ERDAYAKAN

RAKYAT

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyaraka~ yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: 1.

Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

2.

Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan rernaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.

3.

Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu

masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wan ita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan peri laku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerapkali dipandang sebagai 'de-

viant' (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap

BAB

4-

PEMBERDI•YAAN MASYARAKAT

61

sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu. Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet (Suharto, 1997), 'strukturstruktur penghubung' (mediating structures) yang memungkinkan kelompokkelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile telah melemahkan iembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (mesjid, gereja), dan lembaga keiuarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyekproyek fisik, selain di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihanpelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997). Para teoritisi, seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian. Seeman menyebut keadaan in i dengan isti lah 'al ienasi'. Sementara Sei igman menyebutnya sebagai 'ketidakberdayaan yang dipelajari' (learned helplessness), dan Learner menamakannya dengan istilah 'ketidakberdayaan sur-

plus' (surplus powerlessness) (Suharto, 1997:212-213).

62

MEMBANGUN MASYARAKAT Mt:MBERDAYAKAN RAKYAT

Learner lebih jauh menjelaskan konsep 'pentidakberdayaan' ini sebagai proses dengan mana orang merasa tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahny.a dari pengaktualisasian kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada. Sebagai contoh, para penerima Bantuan Sosial Keluarga (AFDC/Aid for Families with Dependent Children) merasa tidak berdaya untuk merubah program dan bentuk-bentuk pelayanan AFDC. Mereka memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya, .atau bahkan tidak berhak untuk merubah program-program tersebut. Menurut Kieffer (1984:9), ketidakberdayaan yang dipersepsi ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan-diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik. Solomon (1979) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto, 1997:213-214): •

Penilaian diri yang negatif. Ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat adanya penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat.

•

lnteraksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang tertindas dengan sistem di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh, wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial di mana mereka berada.

"

Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekpresikan

BAB

4 -


63

atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok gay atau lesbian dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

Indikator Keberdayaan Menu rut Kieffer (1981 ), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215). Parsons et.a/. (1994:1 06) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: •

Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

•

Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

•

Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons et.a/., 1994:1 06).

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosia! diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2004). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (power within), 'kekuasaan untuk' (power to), 'kekuasaan atas'

64

MEMBANGUN fvlASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT

(power over), dan 'kekuasaan dengan' (power with). Tabel4.1 merangkum

indikator pemberdayaan. 1.

Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rump.h atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2.

Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). lndividu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

3.

Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4.

Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha.

5.

Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anakanak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

6.

Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukumhukum waris.

7.

Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan prates, misalnya, terhadap suami yang memukul istri;

BAB

4-


65

Tabel 4.1: lndikator Keberdayaan Jenis Hubungan Kekuasaan Kekuasaan di dalam:

Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah

Kekuasaan untuk:

Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses

Kekuasaan atas:

Perubahan pada hambatanhambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatanhambatan terse but Kekuasaan dengan:

Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatanhambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat d1n makro

Kemampuan Ekonomi

.

. .

Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat

. . .

.. . . . . . . .

.

Akses terhadap pelayanan keuangan mikro Akses terhadap pendapatan Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga Akses terhadap pasar Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar

Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern. Mampu memberi gaji terhadap orang lain Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.

Kemampuan Mengakses Manfaat Keseiahteraan

. . . .

. . .

.

. .

. .

Kepercayaan diri dan kebahagiaan Keinginan memiliki kesejahteraan yang

. .

setara

Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain Keinginan untuk mengontrol jumlah anak

Keterampilan, termasuk kemelekan hurup Status kesehatan dan gizi Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik

Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga iermasuk. keputusan keluarga berencana. Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat

Penghargaan tinggi lerhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. Tindakan bersama untuk menmgkatkan kesejahleraan publik.

. . . . . .

.

. .

Kemampuan Kultural dan Politis

Assertiveness dan otonomi

Keinginan untuk menghadapi subordinasi. gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.

Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saal krisis. Ti ndakan bersa rna untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

66


istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. 8.

Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Strategi Pemberdayaan Parsons et.a/. (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawansatu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat di lakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro. 1.

Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah rnembimbing atau melatih klien dalam rnenjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach).

2.

Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendid1kan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetafiuan, keterarnpilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

BAB

3.

4 -


67

Aras Makro. Pendekatan ini disebutjuga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak .•

Pendekatan Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi SP, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219): 1.

Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2.

Penguatan: memperkuatpengetahuan dan kemampuan yangdimiliki masyarakat dalam memecahkan rnasalah dan memenuhi keoutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3.

Perlindungan: melindungi masyarakatterutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuatterhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat keci I.

4.

Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5.

Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi

68


keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. ·

Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat di lakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1.

Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (client partnerships).

2.

Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabatdan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.

3.

Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

4.

Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Prinsip Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan pnns1p pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sui ivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997:216-217). "'

Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

BAB

4-


69

•

Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumberdan kesempatan-kesempatan.

•

Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

•

Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

•

Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

•

jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

•

Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

•

Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

•

Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

•

Proses pemberdayaan besifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

•

Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Tugas Pekerja Sosial Schwartz (1961:157-158), mengemukakan 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial: 1.

Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.

2.

Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat

70

MEMBANGUN MptSYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKY'AT

banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka. 3.

Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.

4.

Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.

5.

Mendefinisikan syarat-syaratdan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturanaturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yangmehgikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial (social well-being) masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta instansi terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut. Membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program. Hakekat perencanaan sosial, model perencanaan, dan proses perencanaan program adalah tiga tema yang dibahas dalam bab ini.

Hakekat Perencanaan Ketika menjadi Analis Kebijakan lnternasional di Central European University, Hongaria dari tahun 2003 sampai dengan 2004, penulis bertemu dengan Nicholas White, direktur Crisis Croup International, sebuah NGO yang berpusat di Belgia. Dalam sebuah pertemuan ilmiah di jantung Budapest, dia menyatakan: 'if we fail to plan, we plan to fail.' Nicholas benar. jika kita gagal merencanakan, kita merencanakan gagal. Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, 71

. '\1

72


terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik darisejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapatdiartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan masalah. Perencanaan sosial mula pertama digunakan di negara-negara maju seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara. Menu rut pengertian yang diberikan oleh PBB, pengertian perencanaan sosial meliputi (Suharto, 1997): 1.

Perencanaan sosial sebagai perencanaan pada sektor-sektor sosial, seperti sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan dan keluarga berencana.

2.

Perencanaan sosial sebagai perencanaan lintas sektoral. Pengertian ini sifatnya lebih menyeluruh dalam arti perencanaan yang lebih dari sekedar perencanaan ekonomi saja.

3.

Perencanaan sosial sebagai perencanaan pada aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi. Dalam pengertian ini, perencanaan sosial memiliki dua dimensi. Pertama, perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan input sosial bagi perencanaan ekonomi. Kedua, perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan yang ditujukkan untuk menghindari atau mencegah berbagai akibat sosial yang tidak diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi, seperti keretakan keluarga, kenakalan remaja, polusi, pelacuran dan sebagainya.

Perencanaan sosial memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut pendidikan, kesehatan, perumahan), perencanaan sosial pada hakekatnya menunjuk pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992). Mengacu pada pengertian yang dirumuskan PBB pada tahun 1970, maka bidang kesejahteraan sosial dalam konteks ini merujuk pada suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi yang ditujukkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.

BAB

5-

PERENCANAAN PROGRAM

73

Dengan demikian, perencanaan program pelayanan sosial pada dasarnya menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang umumnya mencakup: bimbingan keluarga, pendidikan orang tua, perawatan sehari-hari, kesejahteraan anak, perawatan manusia lanjut usia, rehabilitasi penyandang cacat dan narapidana, pelayanan bagi pengungsi, kegiatan kelompok remaja, pelayanan kesehatan, kegiatan persekolahan, dan perumahan (Marjuki dan Suharto, 1996).

Model Perencanaan Prinsip-prinsip dalam perencanaan program san gat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Asumsi dan tujuan perencanaan sosial tidak ada yang seragam, melainkan tergantung pada model perencanaan yang dipilih. Oleh karena itu untuk memahami prinsipprinsip dalam perencanaan sosial dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap model-model perencanaan sosial. Sedikitnya ada empat model perencanaan sosial yang memuat prinsip-prinsip perencanaan secara tersendiri (lihat Gilbert dan Specht, 1977).

Model Rasional Komprehensif Model perencanaan ini merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh para pembuat keputusan. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan atas fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam model ini, masalah yang ditemukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perancangan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik. Namun demikian, beberapa ahli menunjukkan beberapa kelemahan yang melekat pada model ini (lihat Winarno, 2002):

74


1.

Karena masalah dan alternatif yang diusulkan oleh model ini bersifat kompehensif, luas dan mencakup berbagai sektor pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan seringkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik dan kongkrit.

2.

Teori rasional komprehensif seringkali tidak realistis karena informasi mengenai masalah-masalah yang dikaji dan alternatif-alternatif yang diajukan seringkali menghadapi hambatan, misalnya dalam hal waktu dan biaya.

3.

Para pembuat keputusan biasanya berhadapan dengan situasi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.

Modellnkremental Kekurangan yang ada pada model rasional komprehensif melahirkan model inkremental atau model penambahan (incremental). Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan adalah menentukan pili han terhadap kebijakan yang berbeda secara marginal saja. Misalnya ada dua kebijakan A dan B yang sama-sama akan menghasilkan a, b, dan c dalam ukuran yang sama. Namund demikian, A dapat menghasilkan d yang lebih besar atau lebih banyak daripada B. Sedangkan B menghasilkan e yang lebih besar daripada A. Maka untuk memilih kebijakan A atau B caranya adalah dengan membandingkan perbedaan antara d dan e saja, serta menentukan yang mana yang harus dikorbankan.

Model Pengamatan Terpadu Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixedscanning model) dikembangkan oleh Arnitai Etzioni melalui karyanya Mixed Scan-

BAB

5-

PERENCANAAN PROGRAM

75

ning: A Thord Approach to Decision Making yang dimuat dalam jurnal Administration Review, XXVII pada Desember 1967. Model ini merupakan jalan tengah dari model pertama dan kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas, yakni mengenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajagi alternatif-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan. Tetapi tidak seperti pendekatan rasional, hal-hal yang det;::dl dan spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat.diperoleh. Sementara itu, keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat di dalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. Dengan demikian, masing-masing unsur dapat mengurangi kekurangankekurangan yang terdapat pada unsur lainnya.

Model Transaksi Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan rencana program. Caranya dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus menerus di antara mereka yang terlibat.

Proses Perencanaan Program Setiap perencanaan sosial dibuat dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Namun demikian, dalam garis besar perencanaan sosial dapat dirumuskan menjadi lima tahapan sebagai berikut (lihat Carey, 1980; Marjuki dan Suharto, 1996; Suharto, 1997): (a) ldentifikasi masalah; (b) Penentuan tujuan; (c) Penyusunan dan pengembangan rencana program; (d) Pelaksanaan program; dan (e) Evaluasi program.

76


ldentifikasi Masalah Mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang akan direspon oleh suatu program. ldentifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan · menggunakan teknik-teknik dan indikatoryang tepat. Misalnya, jika masalah kemiskinan dirumuskan sebagai orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka alternatif-altenatif yang dapat dirancang menjadi sempit. Pemecahan masalah kemiskinan menjadi hanya sekadar meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Namun demikian, mungkin saja masalah kemiskinan yang sebenarnya berhubungan dengan keterpencilan suatu wilayah atau tidak tersedianya sarana ekonomi masyarakat. Karenanya, pemecahannya dapat melalui kegiatan lain, seperti peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas perkreditan dan pemasaran, selain meningkatkan pendapatan orang-orang miskin saja. ldentifikasi masalah san gat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (need assessment). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang

mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Asesmen kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan. Dalam kaitan ini ada lima jenis kebutuhan, yaitu kebutuh,an absolut, kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang dinyatakan, dan kebutuhan komparatif. 1.

Kebutuhan absolut (absolute need) adalah kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan kehidupannya (survive). Misalnya, manusia Indonesia membutuhan makanan sekitar tiga kali sehari yang biasanya ditentukan oleh nilai kecukupan kalori. Nilai kalori ini oleh para ahli kemudian disetarakan dengan nilai uang agar mudah dijadikan standar pengukurannya. Garis kemiskinan (poverty line) yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah contoh garis kemiskinan yang bepijak pada konsep kebutuhan absolut.

2.

Kebutuhan normatif (normative need) adalah kebutuhan yang didefinisikan oleh ahli atau tenaga profesional. Kebutuhan ini biasanya didasarkan standar tertentu. Misalnya: Penentuan kebutuhan gizi

BAB

5-

PERENCANAAN PROGRAM

77

masyarakat tidak bisa di lakukan sembarangan oleh masyarakat awam. Untuk menentukan kebutuhan masyarakat akan gizi, maka para ahli menentukan jumlah dan asupan makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia sesuai dengan golongan usia. 3.

Kebutuhan yang dirasakan (felt need) adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Kebutuhan ini merupakan petunjuk tentang kebutuhan yang nyata (real need). Akan tetapi, kebutuhan ini berbeda dari satu orang ke orang lainnya, karena sangat tergantung pada persepsi orang yang bersangkutan mengenai sesuatu yang dinginkannya pada suatu waktu tertentu.

4.

Kebutuhan yang dinyatakan (stated need) adalah kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung pada seberapa orang yang memerlukan pelayanan sosial.

5.

Kebutuhan komparatif (comparative need) adalah kesenjangan (gap) antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang memiliki karakteristik sama.

Penentuan Tujuan Tujuan dapatdidefiniskan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalah. Tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Ada dua jenis atau tingkat tujuan, yaitu tujuan umum (goa/) dan tujuan khusus (objective). Tujuan umum drrumuskan secara luas sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur. Sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang spesifik dan terukur mengenai jumlah yang menun_iukkan kemajuan ke arah pencapaian tujuan umum. Rumusan tujuan khusus yang baik memiliki beberapa ciri: 1.

Berorientasi pada keluaran (output) bukan pada proses atau masukan (input).

2.

Dinyatakan dalam istilah yang terukur.

3.

Tidak hanya menunjukkan arah perubahan (misalnya meningkatkan), tetapi juga tingkat perubahan yang diharapkan (misalnya 10 persen).

4.

Menunjukkan jumlah populasi secara terbatas.

78

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYIIKAN RAKYAT

5.

Menunjukkan pembatasan waktu.

6.

Realistis dalam arti dapat dicapai dan menunjukkan usaha untuk mencapainya.

7.

Relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum.

Ciri-ciri tersebut dapat dirumuskan dalarn akronim SMART (dalam Bahasa lnggris 'smart' dapat diartikan cerdas) yang merupakan singkatan dari Specific (spesifik atau khusus), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Realistic (realistik atau masuk aka I), dan Time-Bound (terikat waktu).

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program Dalam proses perencanaan sosial, para perencana dan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) selayaknya bersama-sama menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif. Pola tersebut menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedurprosedur yang ditujukkan untuk membantu pemenuhan kebutuhankebutuhan dan pemecahan masalah. Suatu rencana biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis dan pragmatis di mana bentuk-bentuk kegiatan dijadwalkan dengan jelas. Program dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus (objectives). Penyusunan program dalam proses perencanaan sosial mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan program: 1.

ldentifikasi program alternatif. Penyusunan program merupakan tahap yang membutuhkan kreativitas. Karenanya sebelum satu program dipilih ada baiknya jika diidentifikasi beberapa program alternatif.

2.

Penentuan hasil program. Bagian dari identifikasi program alternatif adalah penentuan hasil apa yang akan diperoleh dari setiap program alternatif. Hasil tersebut menunjuk pada keluaran atau outputs yang terukur. Hasil ini dapat dinyatakan dalam tiga tingkatan, yaitu: pelaksanaan tugas, unit pelayanan dan jumlah konsumen.

BAB

5-

PEP.ENCANAAN PROGRAM

79

3.

Penentuan biaya. lnformasi tentang biaya mencakup keseluruhan biaya program maupun biaya per hasil. Ada beberapa macam biaya, antara lain: biaya tetap (fixed cost), biaya variabel, biaya marginal, biaya rata-rata dan sunk cost. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan hanya satu kali saja dalam satu program, tetapi bisa berulang kali jika program berikutnya dilanjutkan atau dikembangkan. Misalnya, biaya untuk pembangunan jalan di desa tertinggal. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan setiap kurun waktu tertentu (misalnya setiap bulan) sehingga jumlahnya dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan atau produksi pada tahapan program. Biaya marginal adalah biaya yang dikeluarkan untuk tambahan pelayanan. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk jumlah seluruh unit pelayanan. Sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

4.

Kriteria pemilihan program. Setelah program-program alternatif diidentifikasi, maka harusdilakukan pilihan di antara mereka. Pemilihan dapat dilakukan atas dasar rasional, yakni bersandar pada kriteria tertentu. Kriteria yang tergolong rasional adalah menyangkut pentingnya, efisiensi, efektivitas, fisibilitas (feasibility), keadilan dan hasil-hasil tertentu. Misalnya, mana yang lebin penting antara penurunan jumlah orang miskin atau jumlah pengangguran?

Pelaksanaan Program Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatankegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program, yaitu: a.

Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program.

b.

Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.

Evaluasi Program Dalam tahap evaluasi program, anal isis kembali kepada permulaan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang

80

MEMBANGUN MASYARAKAT MEM'BERDAYAKAN RAKYAT

berkesinambungan. Evaluasi baru dapatdilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namun demikian, perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Ada beberapa, pertanyaan pokok yang biasanya diajukan pada tahap evaluasi: a)

Apakah rencana sudah dilaksanakan?

b)

Apakah tujuan sudah tercapai?

c)

Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif?

d)

Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efisien?

Secara lebih mendalam, pokok bahasan mengenai evaluasi dapat dilihat pada Bab 9 mengenai Monitoring dan Evaluasi Program.

Pemetaan Sosial Successful problem solving requires finding the right solution to the right problem. We fail more often because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the right problem. Russell L. Ackoff (1974)

Pernyataan Ackoff (1974) memberi pesan jelas bahwa keberhasilan pemecahan masalah memerlukan solusi yang tepat atas masalah yang tepat pula. Namun demikian, kegagalan pemecahan masalah seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam merumuskan masalah daripada karena perumusan solusi yang sa!ah. lni menunjukkan bahwa menggali dan menganalisis masalah merupakan aspek penting, jika bukan yang terpenting, dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Betapapun baiknya suatu metode dan strategi penanganan masalah, apabila tidak sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, maka metode tersebut tidak akan mampu memecahkan masalah tersebut secara efektif. Ada empat topik yang disajikan pada bab ini, yaitu masalah sosial, memahami masyarakat, dan pendekatan pemetaan sosial.

Apa Itu Pemetaan Sosial? Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan masalah sosial. Pemetaan sosial (social mapping) adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Merujuk pada 81

82


Netting, Kettner dan McMurtry (1993), pemetaan sosial dapat disebutjuga sebagai social profiling atau pembuatan profil suatu masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh. ilmu penelitian sosial dan geography. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa suatu peta wilayah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosiat misalnya jumlah orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar, yang ditandai dengim warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya. Dengan demikian, fungsi utama pemetaan sosial adalah memasok data dan informasi bagi pelaksanaan program PM. Perlu dicatat bahwa tidak ada aturan dan bahkan metoda tunggal yang secara sistematik dianggap paling unggul dalam melakukan pemetaan sosial. Prinsip utama bagi para praktisi pekerjaan sosial dalam melakukan pemetaan sosial adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan sebagai bahan membuat suatu keputusan terbaik dalam proses pertolongannya. Mengacu pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993:68) ada tiga alasan utama mengapa para praktisi pekerjaan sosial memerlukan sebuah pendekatan sistematik dalam melakukan pemetaan sosial: 1.

Pandangan mengenai "manusia dalam lingkungannya" (the personin-environment) merupakan faktor penting dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam praktek tingkat makro atau praktek pengembangan masyarakat. Masyarakat di mana seseorang tinggal sangat penting dalam menggambarkan siapa gerangan dia, masalah apa yang dihadapinya, serta sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Pengembangan masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh masyarakat tersebut.

2.

Pengembangan masyarakat rnemerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini, para praktisi akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan sosial maupun dalam memelihara kemapanan dan mengupayakan perubahan.

3.

Masyarakat secara konstan berubah. lndividu-individu dan kelompokkelompok bergerak ke dalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi,

BAs

6 -

PEMETAAN SosrAL

83

sumber pendanaan dan peranan penducluk. Pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami clan menginterpretasikan perubahanperubahan tersebut.

Masalah Sosial Pernahkah kita menemukan suatu masyarakat yang ticlak pe~nah berhadapan clengan masalah sosial? Masyarakat cJi mana seluruh anggotanya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hiclupnya. Masyarakat eli mana seluruh incliviclu eli clalamnya berfungsi sosial secara adekuat. Masyarakat eli mana seluruh kelompok-kelompok sosial di dalamnya memi liki akses clan kesempatan yang sama untuk menjangkau sumber-sumber ekonomi, pencliclikan, kesehatan dan pelayanan sosial secara adil dan merata. Jawabannya: tentu tidak ada masyarakat yang sedemikian itu. Tidak ada masyarakat manusia yang sempurna. Masalah sosial datang silih berganti. Beragam kebutuhan manusia senantiasa hadir setiap saat. Masalah sosial membutuhkan pemecahan. Kebutuhan sosiai memerlukan pemenuhan. Meskipun masalah dan kebutuhan memiliki pengertian yang berbeda, namun dalam konteks pengembangan clan pemberdayaan masyarakat kedua istilah tersebut seringkali dipertukarkan. Masalah pada hakekatnya merupakan kebutuhan, karena masalah mencerminkan adanya kebutuhan dan sebaliknya kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah. Masalah pada dasarnya merupakan pernyataan suatu kondisi secara 'negatif' sedangkan kebutuhan menyatakan secara 'positif'. 'Masyarakat mengalami kelaparan' adalah suatu pernyataan masalah, tetapi 'masyarakat memerlukan bantuan makanan' adalah pernyataan kebutuhan. Secara luas masalah dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992:42). Dalam diskusi ini, pengertian masalah akan lebih difokuskan pada masalah sosial. Menurut Horton dan Leslie (1982) masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Dari definisi ini dapatdisimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

84


1.

Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sog;jal apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suat'u masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat rarnai diberitakan di koran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.

2.

Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurutfaham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran 'baik' atau 'buruk' sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkotika, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum. Tetapi pada masyarakat yang memandang penggunaan minuman keras, misalnya, sebagai sesuatu yang 'wajar' dan 'biasa', penggunaan whisky, johny walker atau sampagne bukanlah masalah sosial, meskipun dilakukan banyak orang.

3.

Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli Paramex atau Bod rex. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisitersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakatbelum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan

BAS

6 -

PEMETAAN SOSIAL

85

untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial. 4.

Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

Setiap masyarakat di mana pun berada senantiasa memiliki masalah dan kebutuhan. Agar mencapai tujuan yang diharapkan, penanganan masalah harus dimulai dari perumusan masalah sosial. Penanganan masalah sosial harus mampu merespon masalah dan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang senantiasa berubah, meningkatkan keadilan dan hak azasi man usia, serta mengubah struktur masyarakat yang menghambat pencapaian usaha dan tujuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itulah dalam prakteknya, penanganan masalah sosial kerap diimplementasikan ke dalam programprogram kegiatan dari, bagi dan bersama individu, keluarga, kelompok sosial, organisasi sosial dalam mencapai tujuan sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Memahami Masyarakat Pemetaan sosial memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan elemenelemen masyarakat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki wilayah (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogen) dan status sosial-ekonomi (kaya-miskin atau majutertinggal) yang berbeda satu sama lain. Kerangka untuk memahami masyarakat akan berpijak pada karya klasik Warren (1978), The Commu-

nity in America, yang dikembangkan kemudian oleh Netting, Kettner dan McMurtry (1993:68-92). Sebagaimana digambarkan Tabel5.1, kerangka pemahaman masyarakat dan masalah sosial terdiri dari 4 fokus atau variabel dan 9 tugas.

86


Tabel 5.1 : Kerangka Pemahaman Masyarakat dan Masalah Sosial

Fokus

A. Pengidentifikasian Populasi Sasaran

Tugas

1. Memahami karakteristik anggota

populasi sasaran.

B. Penentuan Karakteristik Masyarakat

2. Mengidentifi kasi batas-batas

masyarakat. 3. Menggambarkan masalah-masalah social. 4. Memahami nilai-nilai dominan.

c.

Pengakuan Perbedaan-perbedaan

D. Pengidentifi kasian Stru ktu r

5. Mengidentifikasi mekanismemekanisme penindasan yang tampak dan formal. 6. Mengidentifikasi bukti-bukti diskriminasi.

7. Memahami lokasi-lokasi kekuasaan. 8. Menentukan ketersediaan sumber. 9. Mengidentifikasi pola-pola pengawasan sumber dan pemberian pelayanan.

Sumber: Netting, Kettner dan McMurtry (1993 :69)

Fokus A: Pengidentifikasian Populasi Sasaran

Tugas 1: Memahami karakteristik anggota populasi sasaran. •

Apa yang diketahui mengenai sejarah populasi sasaran pada masyarakat ini?

"

Berapa orang jumlah populasi sasaran dan bagaimana karakteristik mereka?

•

Bagaimana orang-orang clalam populasi sasaran memanclang kebutu han-kebutu han nya?

.,

Bagaimana orang-orang dalam populasi sasaran memandang

BAB

6 -

PEMETAAN 50SIAL

87

masyarakat dan kepekaannya dalam merespon kebutuhan-kebutuhan mereka?

Fokus B: Penentuan Karakteristik Masyarakat Tugas 2: Mengidentifikasi batas-batas masyarakat. •

Apa batas wilayah geografis di mana intervensi terhadap populasi sasaran akan dilaksanakan?

•

Di mana anggota-anggota populasi sasaran berlokasi dalam batas wilayah geografis?

•

Apa hambatan fisik yang ada dalam populasi sasaran?

•

Bagaimana kesesuaian batas-batas kewenangan program-program kesehatan dan pelayanan kemanusiaan yang melayani populasi sasaran?

Tugas 3: Menggambarkan masalah-masalah sosial. •

Apa permasalahan sosial utama yang mempengaruhi populasi sasaran pada masyarakat ini?

•

Adakah sub-sub kelompok dari populasi sasaran yang mengalami permasalahan sosial utama?

•

Data apa yang tersedia rnengenai permasalahan sosial yang teridentifikasi dan bagaimana data tersebut digunakan di dalam masyarakat?

•

Siapa yang mengumpulkan data, dan apakah ini merupakan proses yang berkelanjutan?

Tugas 4: Memahami nilai-nilai dominan. •

Apa nilai-nilai budaya, tradisi, atau keyakinan-keyakinan yang penting bagi popu lasi sasaran?

•

Apa nilai-nilai dominan yang mempenga1·uhi populasi sasaran dalam masyarakat?

•

Kelompok-kelompok dan individu-individu manakah yang menganut nilai-n i lai tersebut dan siapa yang menentangnya?

•

Apa konflik-konflik nilai yang terjadi pada populasi sasaran?

88

MEMBANGUN MASYARAKAT t'IEMBERDAYAKAN RAKYAT

Fokus C: Pengakuan Perbedaan-perbedaan

Tugas 5: Mengidentifikasi mekanisme-mekanisme penindasan yang tampak dan formal.

•

Apa perbedaan-perbedaan yang terlihat di antara anggota-anggota populasi sasaran?

•

Apa perbedaan-perbedaan yang terlihat antara anggota populasi sasaran dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat?

•

Bagaimana perbedaan-perbedaan populasi sasaran dipandang oleh masyarakat yang lebih besar?

•

Dalam cara apa populasi sasaran tertindas berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tersebut?

•

Apa kekuatan-kekuatan populasi sasaran yang dapat diidentifikasi dan bagaimana agar kekuatan-kekuatan tersebut mendukung pemberdayaan?

Tugas 6: Mengidentifikasi bukti-bukti diskriminasi. •

Adakah hambatan-hambatan yang merintangi populasi sasaran dalam berintegrasi dengan masyarakat secara penuh?

•

Apa bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh populasi sasaran dalam masyarakat?

Fokus 0: Pengidentifikasian Struktur

Tugas 7: Memahami lokasi-lokasi kekuasaan. •

Apa sumber-sumber utama pendanaan (baik lokal maupun dari luar masyarakat) bagi pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang dirancang bagi populasi sasaran dalam masyarakat?

•

Adakah pemimpin-pemimpin kuatdalam segmen pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang melayani populasi sasaran?

•

Apa tipe struktur kekuasaan yang mempengaruhi jaringan pemberian pelayanan yang dirancang bagi populasi sasaran?

BAB

6 -

P~METAAN SOS!AL

89

Tugas 8: Menentukan ketersediaan sumber. •

Apa lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada saat ini yang dipandang sebagai pemberi pelayanan bagi populasi sasaran?

•

Apa sumber utama pendanaan pelayanan-pelayanan bagi populasi sasaran?

•

Apa sumber-sumber non-finansial yang diperlukan dantersedia?

Tugas 9: Mengidentifikasi pola-pola pengawasan sumber dan pemberian pelayanan. •

Apa kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi yang mendukung dan memberikan bantuan terhadap populasi sasaran?

•

Bagaimana distribusi sumber bagi populasi sasaran dipengaruhi oleh interaksi di dalam masyarakat?

•

Bagaimana distribusi sumber bagi populasi sasaran dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan masyarakat ekstra?

Pendekatan Pemetaan Sosial Metode dan teknik pemetaan sosial yang akan dibahas pada makalah ini meliputi survey formal, pemantauan cepat (rapid appraisal) dan metode partisipatoris (participatory method) (LCC, 1977; Suharto, 1997; World Bank, 2002). Dalam wacana penelitian sosial, metode survey formal termasuk dalam pendekatan penelitian makro-kuantitatif, sedangkan metode pemantauan cepat dan partisipatoris termasuk dalam penelitian mikrokualitatif (Suharto, 1997).

Survey Formal Survey formal dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari sam pel orang atau rumahtangga yang diseleksi secara hati-hati. Survey biasanya mengumpulkan informasi yang dapat dibandingkan mengenai sejumlah orang yang relatif ban yak pad a kelompok sasaran tertentu.

90

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMB~RDAYAKAN RAK\'AT

Beberapa metode survey formal antara lain: 1.

Survey Rumahtangga Beragam-Topik (Multi-Topic Household Survey). Metode ini sering disebut sebagai Survey Pengukuran Standar, Hidup atau Living Standards Measurement Survey (LSMS). Survey ini merupakan suatu cara pengumpul~m data mengenai berbagai aspek standar hidup secara terintegrasi, seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fertilitas, gizi, tabungan, kegiatan pertanian dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

2.

Kuesioner lndikator Kesejahteraan Inti (Core Welfare Indicators Questionnaire atau CWIQ). Metode ini merupakan sebuah survey rumah tangga yang meneliti perubahan-perubahan indikator sosial, seperti akses, penggunaan, dan kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Metode ini merupakan alat yang cepat dan efektif untuk mengetahui rancangan kegiatan pelayanan bagi orang-orang miskin. Jika alat ini diulang setiap tahun, maka ia dapat digunakan untuk memonitor keberhasilan suatu kegiatan. Sebuah hasil awal dari survey ini umumnya dapat diperoleh dalam waktu 30 hari.

3.

Survey Kepuasan Klien (Client Satisfaction Survey). Survey ini digunakan untuk meneliti efektivitas atau keberhasilan pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman atau aspirasi klien (penerima pelayanan). Metode yang sering disebut sebagai service delivery survey ini mencakup penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penerima pelayanan dalam memperoleh pelayanan publik, pandangan mereka mengenai kualitas pelayanan, serta kepekaan petugas-petugas pemeri ntah.

4.

Kartu Laporan Penduduk (Citizen Report Cards). Teknik ini sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mirip dengan Survey Kepuasan Klien, penelitian difokuskan pada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk biasa. Penemuan ini kemudian dipublikasikan secara luas dan dipetakan sesuai dengan tingkat dan wilayah geografis.

5.

Laporan Statistik. Pekerja. sosial dapat pula melakukan pemetaan sosial berdasarkan laporan statistik yang sudah ada. Laporan statistik mengenai permasalahan sosial seperti jumlah orang miskin, desa tertinggal, status gizi, tingkat buta huruf, dan lain-lain. biasanya dilakukan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data sensus.

BAB

6 -

PEMETAAN SOSIAL

91

Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods) Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis dan sosial-ekonomi.

Metode Pemantauan Cepat meliputi: 1.

Wawancara lnforman Kunci (Key Informant Interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semiterstruktur.

2.

Diskusi Kelompok Fokus (Focus Croup Discussion). Diskusi kelompok dapat melibatkan 8-12 anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latarbelakang. Peserta diskusi bisa para penerima pelayanan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), atau para ketua Rukun Tetangga. Fasilitator menggunakan petunjuk diskusi, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatannya.

3.

Wawancara Kelompok Masyarakat (Community Croup Interview). Wawancara difasilitasi oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu pertemuan terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

4.

Pengamatan Langsung (Direct Observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dan lain-lain.

5.

Survey Kecil (Mini-Survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50-75 orang). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling) ataupun sampel bertujuan (purposive sampling). Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survey yang terbatas seperti sekitar klinik, sekolah, balai desa.

92

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAI
Metode Partisipatoris Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan~ pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garisgaris besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya-jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipatoris. Empat di bawah ini cukup penting diketahui: 1.

Penelitian dan Aksi Partisipatoris (Participatory Research and Action). Metode yang terkenal dengan istilah PRA (dulu disebut Participatory Rural Appraisal) ini merupakan alat pengumpulan data yang sangat berkembang dewasa ini. PRA terfokus pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara pengumpul data dan responden. Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (penggunaan tanaman, biji-bijian, tongkat) sebagai alat penunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta hurut) berpartisipasi. PRA memiliki banyak sekali teknik, antara lain Lintas Kawasan, jenjang Pili han dan Penilaian, jenjang Matrik Langsung, Diagram Venn, jenjang Perbandingan Pasangan (Suharto, 1997; 2002; Hikmat, 2001 ).

2.

Stakeholder Analysis. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat.

3.

Beneficiary Assessment. Pengidentifikasian masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.

4.

Monitoring dan Evaluasi Partisipatoris (Participatory Monitoring and Evaluation). Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.

Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni "membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri", pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Setelah membahas secara singkat mengenai konsep pendampingan sosial, secara bertutut-turut bab ini mendiskusikan bidang tugas atau fungsi-fungsi pendampingan sosial, peran pekerja sosial dalam pendampingan sosial, strategi pendampingan sosial dan kerangka kerja melakukan pendampingan sosial.

Pendampingan Sosial Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam rnembuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Dalam 93

94

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBcRDAYAKAN RP.KYAT

program penanganan masalah kemiskinan, misalnya, masyarakat miskin yang dibantu seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen peru bah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Dengan demikian, pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan sepetti: •

Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.

•

Memobilisasi sumber daya setempat.

•

Memecahkan masalah sosial.

•

Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.

•

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada Payne (1986), prinsip utama pendampingan sosial adalah

"making the best of the client's resources". Sejalan dengan perspektif kekuatan (strengths perspective) sebagaimana dijelaskan pada Bab 2, pekerja sosial tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan hal itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Payne (1986:26):

Whenever a social worker tries to help someone, he or she is starting from a position in which there are some useful, positive things in the client's life and surroundings which will help them move forward, as well as the problems or blocks which they are trying to overcome. Part of social work is finding the good things, and helping the client to take advantage of them.

BIIB

7 -

PENDAMPINGAN SOSIAL

95

Bidang Tugas Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendukungan (supporting):

Pemungkinan atau Fasilitasi Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yangberkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan ekonomi maupun birokrasi. Pekerja sosial terpanggil untuk mampu memobilisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat dijangkau oleh klien. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup, motivasi), sumber interpersonal (sistem pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksi formal dengan orang lain), dan sumber sosial (respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya). Pengertian manajemen di sini mencakup pengkoordinasian, pensistematisasian, dan pengintegrasian -bukan pengawasan (controlling) dan penunjukkan (directing). Pengertian manajemen juga meliputi pembimbingan, kepemimpinan, dan kolaborasi dengan pengguna atau penerima program PM. Dengan demikian, tugas utama pekerja sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan masalahnya.

96

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKMJ RAKYAT

Penguatan Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan. Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan. Sebagai fungsi dalam pendampingan sosial, pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan, ketimbang sebagai sebuah hasil dari suatu kegiatan. Pendidikan sangatterkait dengan pencegahan berbagai kondisi yang dapat menghambat kepercayaan diri individu serta kapasitas individu dan masyarakat. Dalam pendampingan sosial, pendidikan beranjak dari kapasitas orang yang belajar (peserta didik). Pendidikan adalah bentuk kerjasama antara pekerja sosial (sebagai guru dan pendamping) dengan klien (sebagai murid dan peserta didik). Pengalaman adalah inti "pelajaran pemberdayaan". Peserta didik adalah

partner yang memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran merupakan proses saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Pekerja sosial dan klien pada hakikatnya dapat menjadi pendidik dan peserta didik sekaligus.

Perlindungan Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembagalembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembel2.an, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan

BAB

7-

PENDAMPINGAN .SOSIAL

97

masalah tidak hanya berupa pernberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memp~roleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengide~tifikasi prosedurprosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan. Konsultasi dilakukan sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Pekerja sosial membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau kemasyarakatan yang pernah diperoleh semasa hidupnya. Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan sosial dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktek pekerjaan sosial pada umumnya, yaitu: pemahaman kebutuhan, perencanaan dan penyeleksian program, penerapan program, evaluasi dan pengakh iran.

Pendukungan Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntuttidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur surnber dana.

Peran Pekerja Sosial Mengacu pada Parsons, jorgensen dan Hernandez (1994), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial.

98


Fasilitator Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan "fasilitator" sering disebut sebagai "pemungkin" (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama. lain. Seperti dinyatakan Parsons, jorgensen dan Hernandez (1994:188), "The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action." Selanjutnya Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa "setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usahausaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, jorgensen dan Hernandez, 1994). Parsons, jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial: •

Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.

•

Mendefinisikan tujuan keterlibatan.

•

Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.

"'

Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.

•

Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.

•

Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.

•

Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.

..

Memfasilitasi penetapan tujuan.

BAB

•

Merancang solusi-solusi alternatif.

•

Mendorong pelaksanaan tugas.

•

Memelihara relasi sistem.

•

Memecahkan konflik.

7-

PENDAMPINGAN SOSIAL

99

Broker Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang beroker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa brokertersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial. yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh "keuntungan" maksimal. Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker: •

Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.

•

Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.

•

Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah

dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup "menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang

100


dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (/inking), barangbarang dan pelayanan (goods and services) dan pengontrolan kualita~ (quality control). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:226-227)

rnenerangkan ketiga konsep di atas satu per satu: •

Linking adalah proses rnenghubungkan orang dengan lernbaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang rnerniliki surnber-surnber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya rnernberi petunjuk kepada orang rnengenai surnber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga rneliputi rnernperkenalkan klien dan surnber referal, tindak lanjut, pendistribusian surnber, dan rnenjarnin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterirna oleh klien.

•

Goods adalah barang-barang yang nyata, seperti rnakanan, uang, pakaian, perurnahan, obat-obatan. Sedangkan services rnencakup

keluaran pelayanan lernbaga yang dirancang untuk rnernenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak. •

Quality Control adalah proses pengawasan yang dapat menjamin

bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial: •

Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatanhambatan dalam menjangkau pelayanan.

•

Pengetahuan dan keterarnpilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) rnendefinisikan peranan lembaga-lernbaga, (c) rnendefinisikan potensi dan hambatan setiap

BAB

7 ··

PENDAMPINGAN SoSIAL

101

lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

Mediator Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saatterdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai "fungsi kekuatan ketiga" untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai "solusi menangmenang" (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri. Compton dan Calaway (1989:511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator: •

Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

•

Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.

•

Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.

•

Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.

•

Berupaya untuk melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.

10 2

MEMBANGUN MASYARAKAT M EMBERDAYAKAN RAKYAT

• •

Membagi konflik kedalam beberapa isu .

•

Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

II

Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaatjika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang. terlibat terus dalam konflik.

Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

Pembela Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial haru memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kausal (cause advocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat. Roth blatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial: •

Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar.

•

Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.

"

Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.

•

Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.

BAs

7-

PENDAMPnJGA"l SosiAL

103

•

lnformasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersarna dengan dukungan dokumen dan analisis.

•

Pendukungan: mendukung partisipasi secara luas.

•

Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempe1timbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

Pelindung Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: •

Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.

•

Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.

•

Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

Strategi Berdasarkan pengalaman di lapangan, kegiatan pendampingan sosial seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yakni pelatihan dan advokasi atau pembelaan masyarakat. Pelatihan dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya serta meningkatkan keterampilan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan advokasi adalah bentuk keberpihakan pekerja sosial terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang

104


dilakukan secara terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut. Advokasi yang efektif dilakukan sesuai dengan rencana stategis dan dalam kerangka waktu yang masuk akal. Terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat. 1.

Motivasi. Masyarakat didorong agar dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Misalnya, keluarga-keluarga miskin didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2.

Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya, dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilanketerampilan vokasional dikembangkan melalui. cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3.

Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyaiakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk rnelaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4.

Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari

BAB

7-

PENDAMPINGAN 50SIAL

105

pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. 5.

Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini san gat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Kerangka Kerja Salah satu kerangka kerja pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam proses pendampingan sosial adalah Teknik PPM (Programme Planning Model) yang juga dikenal dengan sebutan Proses Kelompok Nominal (PKN) (Delbecq dan Van de Ven, 1977: 333-348). PPM bukanlah teknik ekonomi-rasionalistik dalam sistem perencanaan sosia!. Melainkan sebuah model sosial logis yang menyarankan urutan perencanaan berdasarkan proses penstrukturan pembuatan keputusan dalam berbagai phase perencanaan. Dalam mengembangkan model ini, perencanaan sangat memperhatikan proses dan situasi di mana berbagai kelompok yang terbagi berdasarkan keahlian, kepentingan, konsep-konsep retoris dan ideologis dilibatkan bersama dalam merancang sebuah program atau perubahan sosial. Secara ringkas, proses PPM meliputi:

Phase 1: Eksplorasi Masalah •

Pelibatan kelompok-kelompok klien atau konsumen.

•

Pelibatan pendamping sebagai supervisor garis depan.

Phase 2: Eksplorasi Pengetahuan •

Pelibatan ilmuwan luar (bukan dari masyarakat setempat).

106

MEMBANGUN MASYARAI
•

Pelibatan ahli organisasi dalam dan luar.

•

Pelibatan pendamping sebagai penghubung antara pihak luar dan masyarakat setempat.

Phase 3: Pengembangan Prioritas •

Pelibatan para pengawas sumber.

•

Pelibatan administrator-administrator kunci.

•

Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan terhadap keputusan.

Phase 4: Pengembangan Program •

Pelibatan administrator-administrator lini.

•

Pelibatan ahii teknis.

•

Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan.

Phase 5: Evaluasi Program •

Pelibatan kelompok-kelompok klien atau konsumen.

•

Pelibatan staf dan petugas administrasi.

•

Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan.

Anal isis Kebijakan Sosial

Analisis Kebijakan Sosial (AKS) adalah salah satu keahlian yang penting dimiliki oleh para pekerja sosial, terutama yang akan bekerja pada setting makro, seperti dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. lntervensi makro bukan hanya melibatkan seperangkat keahlian dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam arti sempit, seperti pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomis produktif dan program bantuanbantuan sosiallangsung lainnya. Pendekatan makro mencakup pula intervensi tidak langsung (indirect intervention) dalam bentuk AKS. AKS mencakup keahlian merumuskan kebijakan sosial dan menganalisis implikasi-implikasi yang ditimbulkannya dalam konteks sistem sosial yang lebih luas secara holistik (lihat Suharto, 2005a). Lima topik yang dibahas pada bab ini meliputi batasan kebijakan sosial, tujuan kebijakan sosial, AKS, Model-model AKS, dan kerangka kerja melakukan AKS.

Batasan Kebijakan Sosial Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map) atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare). Karena urusan kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik (Suharto, 2005a). 107

108


Di negara-negara Barat, kebijakan sosial sebagian besar menjadi tanggungjawab pemerintah. lni dikarenakan sebagian besar dana untuk kebijakan sosial dihimpun dari masyarakat (publik) melalui pajak. Di negaranegara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia serta negara~ negara Eropa Barat seperti Belanda, Jerman, lnggris, dan Prancis, pelayananpelayanan sosial menjadi bagian integral dari sistem 'negara kesejahteraan' (welfare stale) yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang sosial dan medis untuk segala kelompok usia (anak-anak, remaja, lanjut usia) dan status sosial ekonomi (orang kaya maupun miskin). Namun demikian, seperti ditunjukkan oleh Tabel 8.1, terjadinya pergeseran paradigma dalam ketatanegaraan dan kebijakan publik dari government (pemerintah) ke governance (tatakelola pemerintahan), kebijakan sosial dipandang bukan lagi sebagai dominasi pemerintah. Makna publik juga bergeser dari 'penguasa orang banyak' yang diidentikkan dengan pemerintah, ke 'bagi kepentingan orang banyak' yang identik dengan istilah stakeholder atau pemangku kepentingan. Para analis kebijakan dan kelompok pemikir yang independent kemudian muncul sebagai profesi baru yang banyak berperan mengkritisi beroperasinya kebijakan sosial dan kemudian mengajukan saran-saran perbaikannya demi terwujudnya good governance sejalan dengan menguatnya semangat demokratisasi, civil society dan transparansi. Tabel8.1: Pergesearan Paradigma dalam Kebijakan Publik ASPEK PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

GOVERNMENT Pemerintah

•

• Stakeholder

• Ana/is Kebijakan •

PENETAPAN KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN

GOVERNANCE Pemerintah

Independent ThinkThank

Pemerintah

Pemerintah

• • •

• Stakeholder • Analis kebijakan • Independent

Pemerintah Public Contractor

Government ThinkThank

Sumber: Suharto (2005a:13)

ThinkThank

BAs

8 -

ANALisrs KE!liJAKAN SosrAL

109

Karen a memuat kata 'sosial', kebijakan sosial mencakup bidang-bidang kemasyarakatan yang umumnya dikategorikan sebagai 'bidang sosial' yang luas yang mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, atau bahkan makanan. Namun demikian, kebijakan sosial memiliki makna dan bidang garapannya sendiri yang relatif berbeda dengan bidang kemasyarakatan pada umumnya. Spieker (1995 :5) membantu mempertegas substansi kebijakan sosial dengan menyajikan tiga karakteristik atau aras pendefinisi kebijakan sosial. 1.

Social policy is about policy. Kebijakan sosial adalah tentang 'kebijakan'. Artinya, meskipun kebijakan sosial bersentuhan dengan bidang makanan, pendidikan, dan kesehatan, ia memiliki fokus dan urusannya sendiri, yakni menyangkut urusan 'kebijakan'. Elemen utama 'kebijakan' adalah tujuan, proses implementasi dan pencapaian hasil suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh, misalnya, departemen-departemen pemerintah (pada tingkat makro) atau lembagalmbaga pelayanan sosial (pada skala mikro). Karenanya, meskipun kebijakan sosial tidak jarang berhubungan dengan 'makanan', ia tidak mempelajari atau mengurusi soal makanan itu sendiri; melainkan dengan regulasi dan distribusi makanan tersebut. Kebijakan sosial tidak secara langsung berhubungan dengan perkembangan anak (child development), tetapi dengan pendidikan dan pelayanan sosial untuk membantu mengatasi kesulitan anak-anak tumbuh dan berkembang. Kebijakan sosial juga tidak mengurusi persoalan kesehatan fisik karena merupakan domain kedokteran, tetapi ia sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk mempromosikan kesehatan dan pemberian perawatan kesehatan, khususnya yang menyangkut jaminan sosial kesehatan (di AS disebut Medicare dan Medicaid).

2.

Social policy is concerned with issues that are social. Kebijakan sosial berurusan dengan isu-isu yang bersifat sosial. Namun, seperti dijelaskan di muka, arti sosial di sini tidak bersifat luas. Melainkan merujuk pada beragam respon kolektif yang dibuat guna mengatasi masalah sosial yang dirasakan oleh publik. lsti!ah sosial menunjuk pada " ... some kind of collective social response made to perceived problems," demikian kata Spieker.

3.

Social policy is about welfare. Secara luas, welfare dapat diartikan sebagai 'well-being' atau 'kondisi sejahtera". Namun, welfare juga

110

M EMBANGUN MA.SYARAKAT

MEM~ERDAYAKAN RAKYAT

berarti "The provision of social services provided by the state" dan sebagai "Certain types of benefit, especially means-tested social security, aimed at poor people".

Tujuan Kebijakan Sosial Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang sa ling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Gambar 8.1 ).

· Memecahkan , Masalah Sosial

Memenuhi Kebutuhan Sosial Gambar 8.1: Tujuan Kebijakan Sosial

Tujuan pemecahan masalah sosial mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat (misalnya kenakalan remaja). Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbullagi

BAB

8 -

ANALISis KEBIJAKAN SosiAL

111

masalah, atau mencegah meluasnya masalah) atau pengembangan (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya). Secara lebih luas, tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah: 1.

Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

2.

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.

3.

Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.

4.

Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.

5.

Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Menurut David Gil (1973), untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sosial, terdapat perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, yaitu yang menyangkut pengembangan sumber-sumber, pengalokasian status dan pendistribusian hak. Ketiga aspek tersebut merupakan kerangka acuan dalam menentukan tujuan kebijakan sosial. Di samping itu, kebijakan sosial harus memperhatikan distribusi barang dan pelayanan, kesempatan, dan kekuasaan yang lebih luas, adil dan merata bagi segenap warga masyarakat. 1.

Pengembangan sumber-sumber. Meliputi pembuatan keputusankeputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas semua barang-barang dan pelayanan··pelayanan yang ada dalam masyarakat.

2.

Pengalokasian status. Menyangkut peningkatan dan perluasan akses serta keterbukaan kriteria dalam menentukan akses tersebut bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan sosial harus memiliki efek pada

112


penghilangan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan sosial harus mendorong bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa mempertimbangkan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, ras, suku bangsa dan agama. 3.

Pendistribusian hak. Menun_iuk pada perluasan kesempatan individu dan kelompok dalam mengontrol sumber-sumber material dan non material. Apakah semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka? Sejauhmana individu dan kelompok dapat mengontrol distribusi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya? Dengan kata lain, pendistribusian hak berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan atau penguasaan sumber-sumber yang lebih adil. Selain itu, pendistribusian hak juga menunjuk pada usaha-usaha pemerataan sumber-sumber dari golongan kaya ke golongan miskin.

Analisis Kebijakan Sosial Mengacu pada definisi kebijakan publik dari Dunn (1991 ), AKS adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. AKS, merujuk Quade (1995), adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasardasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaianpenilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatifalternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isuisu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang akan maupun telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih

BAB

8 -

ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL

113

dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampakdampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, AKS dapat diartikan sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebutdiimplementasikan (Suharto, 2004a; lihatSheafor, Horejsi dan Horejsi, 2000).

Model Analisis Kebijakan Menurut Dunn (1991: 51-54), ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif. Gambar 4.2 memvisualkan model analisis kebijakan. Gambar 4.2: Model Analisis Kebijakan

KONSEKUENSI-KONSEKUENSI KEBIJAKAN

Model Prospektif

Model lntegratif

Model Retrospekt

Sumber: Suharto (2005a:86)

1.

Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mer:tgarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapatdisebutsebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan tirnbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan. ·

114


2.

Model retrospektif adalah anal isis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3.

Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuansi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Kerangka Analisis Penelaahan terhadap kebijakan sosial, baik menggunakan model prospektif, retrospektif, maupun integratif, didasari oleh oleh prinsip-prinsip atau patokan-patokan umum yang membentuk kerangka analisis. Kerangka anal isis tersebut secara umum berpijak pada dua pedoman, yaitu 'fokus' dan 'parameter' analisis. Analisis kebijakan dapat difokuskan ke dalam berbagai aras. Namun, tiga fokus utama yang umumnya dipilih dalam anal isis kebijakan sosial meliputi: 1.

Definisi masalah sosial. Perumusan atau penyataan masalah sosial yang akan direspon atau ingin ditanggulangi oleh kebijakan.

2.

lmplementasi kebijakan sosial. Pernyataan mengenai cara atau metoda dengan mana kebijakan sosial tersebut diimplementasikan atau diterapkan. lmplementasi kebijakan juga mencakup pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.

3.

Akibat-akibat kebijakan sosial. Berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan atau akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai dampak diterapkannya suatu kebijakan sosial. Konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan bisa bersifat positif (manfaat), maupun negatif (biaya). Akibat kebijakan bisa diprediksi sebelt.;m kebijakan diimplementasikan (model prospektif), sesudah diimplementasikan (model retrospektif), ataupun sebelum dan sesudah diimplementasikan (model integratif).

BAB

8 -

ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL

115

Dalam menganalisis ketiga fokus tersebut, diperlukan pendekatan atau parameter anal isis yang dapat dijadikan basis bagi pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan kebijakan. 1.

Penelitian dan rasionalisasi yangdilakukan untuk menjamin keilmiahan dari anal isis yang dilakukan. Penelitian dan rasionalisasi merupakan dua aspek yang berbeda, namun saling terkait. Penelitian menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen yang dapat membantu membuat pilihan-pi!ihan kebijakan. Rasionalisasi menunjuk pada logika dan konsistensi internal. Misalnya, apakah berbagai bagian kebijakan b~rkaitan secara rasional? Apakah kebijakan sudah bersifat konsisten secara logis dan internal?

2.

Orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan sosial tersebut berdasarkan nilai baik dan buruk. Nilai-nilai merupakan keyakinan dan opini masyarakat mengenai baik dan buruk. Nilai juga merupakan sesuatu yang diharapkan atau kriteria untuk membuat keputusan mengenai sesuatu yang diharapkan.

3.

Pertimbangan politik yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Politik berkenaan dengan suatu cara bagaimana kebijakan-kebijakan dirumuskan, dikembangkan dan diubah dalam konteks demokrasi. Lebih khusus lagi, politik menunjuk pada individu-individu dan kelompok-kelompok kepentingan yang berpartisipasi atau berusaha mempengaruhi proses perumusan dan pengembangan kebijakan.

Kerangka analisis dari Quade (1 995:172-173) yang disajikan Tabel 8.2 memberikan pedoman dalam menelisik pendefinisian masalah sosial, implementasi kebijakan sosial dan akibat-akibat kebijakan dilihat dari tiga parameter: penelitian, nilai dan politik.

116


label 8.2: Kerangka Analisis Kebijakan Sosial Parameter Fokus DEFINISI KEBI)AKAN SOSIAL • Apa masalah sosialnyal • Faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut • Siapa yang terpengaruh secara langsung oleh masalah tersebutl

IMPLEMENT AS! KEBI)AKAN SOSIAL • Apa tujuan kebijakan sosial? • Program dan pelayanan sosial apa yang diberikan?

. . .

. . .

• Bagaimana

slruklur organisasinyal • Bagaimana kebijakan tersebut didanail

. .

Penelitian & Rasionalisasi Apakah definisi masalah sudah rasional dan konsisten dengan penelitian yang ada I Apakah definisi kelompok sasaran pada tingkal generalisasi tertentu sudah sesuai dengan penelitianl Apakah kriteria yang digunakan untuk menyeleksi kelompok sasaran didukung oleh rasionalisasi dan penelitianl Apakah penelitian yang ada mendukung penyebab masalah? Apakah tujuan kebijakan konsislen dengan penelitian dan pendefinisian masalahl Apa bentuk pelayanan sosial yang diberikan? Apakah pene!itian mendukung pelayanan sosial yang dipilihl. Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan kebijakannya? Apakah pendanaan memadai,

teramalkan, dan lersedia sesuai dengan penelilian dan rasionalisasil

KONSEKUENSI KEBI)AKAN SOSIAL • Apa keuntungan dan kerugian kebijakanl • Apa konsekuensi kebijakan bagi • klien, sistem sosial, dan sistem pelayanan sosial?

. .

Apakah keuntungan dan kerugian sejalan dengan penelitian dan rasionalisasil Apa konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kebijakan dalam kaitannya dengan penelilian dan

. . .

. .

Nilai-Nilai Apakah ini merupakan masalah sosial yang pentingl Nilai-nilai apa yang penting dalam melakukan seleksi kelompok sasaranl Apakah nilai-nilai tersebut sudah sesuailtepatl Nilai-nilai apa yang penting dalam menentukan penyebab masalahl Apakah nilai-nilai tersebut sudah tepatl

Nilai-nilai apa yang mempengaruhi tujuan kebijakanl Apakah nilai-nilai lersebul sudah lepat? Apakah kebijakan memperlakukan klien secara tepal sesuai dengan kesamaan,

. .

.

penentuan

. .

kesetaraan,

. .

kelayakan dan penentuan nasib sendiri klienl Apakah struktur organisasi mendukung efektifitas dan efisiensi pemberian pelayananl Apakah pendanaan memadai,

teramalkan, dan tersedia sejalan dengan nilail

. .

Apakah keuntungan dan kerugian sejalan dengan nilai-nilail. Apa konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kebijakan dalam kaitannya dengan niiJi?

rasionalisasi?

Sumber: dikembangkan dari Quade (1995: 172-173)

Politik Apakah definisi masalah secara politik dapal diterimal lndividu alau kelompok mana yang mendukung dan menentang pendefinisian kelompok sasaranl Apa akibatnya lerhadap pendefinisian masalah sosial? Apa akibal

.

.

penyebab masalah lersebut terhadap individu atau kelompok sasaran? Seberapa besar tingkal kekuasaan yang menentang kebijakanl Bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakanl Adakah dukungan yang memadai yang dapal memungkinkan kebijakan dilerapkan? lndividu dan kelompok mana yang akan diuntungkan oleh kebijakan inil Apa dampaknya bagi implementasi kebijakanl Apakah pendanaan memadai,

. .

teramalkan, dan tersedia sejalan den~an polilikl Apakah keuntungan dan kerugian sejalan dengan politikl Bagaimana dukungan dan penentangan terhadap kebijakan pada lingkal masyarakat mempengaruhi pemberian pelayanan?

Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya monev, maka akan diketahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi program sosial yang diberikan. Apa itu monev, prinsip-prinsip monev, proses monev, desain monev, dan indikator monev adalah beberapa tema yang disajikan bab ini.

Apa Itu MONEV? Monev dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah program sosial sudah mencapai tujuan yang diharapkan? Apakah cakupan program sosial sudah mampu menjangkau sasaran pelayanan (target groups) secara maksimal? Apakah metode atau cara-cara pemberian pelayanan sosial dapat diterapkan sesuai dengan pendekatan yang dipi lih? Apakah surnber-sumber pelayanan sosial, termasuk tenaga pelaksana, dapat diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan sasaran pelayanan? Apakah indikator-indikator keberhasilan pelayanan sosial dapat disusun dan diterapkan dalam proses monev? Apa saja kekuatan dan kelemahan pelayanan sosial yang diberikan dan apa saja rekomendasi yangdapatdiusulkan bagi perbaikan-perbaikan pelayanan sosial di masa yang akan datang? Monev merupakan dua istilah yang senantiasa dipadukan dan bahkan pengertian keduanya sering dipertukarkan. Bank Dunia (2002) dan Owen dan Rogers (1999) misalnya, menyamakan pengertian monitoring dan 117

118

MEMBANGUN MASYARAKAT MEMilERDAYAKAN RAKYAT

evaluasi. Sekurang-kurangnya ban yak ahli yang tidak melihat monev sebagai dua kegiatan yang terpisah satu sama lain. Namun demikian, kita dapat membedakan pengertian monitoring dan evaluasi.

Monitoring Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasillaporan dari pelaksanaan kegiatan (Marjuki dan Suharto, 1996). Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya gaga!, serta bagaimana tindak lanjutnya. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan atas hasil dari monitoring (Marjuki dan Suharto, 1996). Monitoring adalah proses pengumpulan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi atau penerapan program. Tujuan monitoring adalah untuk: 1.

Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan.

2.

Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan.

3.

Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.

4.

Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi . . terhadap per~ncana dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan ~ang terjadi dalam tahap implementasi. Monitoring merupakan m~kanisme yang . digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (deviations)yang '

....

-1

.•

~ungkin tinibul dalam suatu kegiatan dengan m~mbandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

BAB

9 -

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

119

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa monitoring pada dasarnya merupakan pemantauan suatu kegiatan proyek atau program sosial yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah pemantauan suatu kegiatan proyek atau program sosial yang dilakukan pada saat kegiatan tersebut telah berakhir atau dilakukan sekurang-kurangnya setelah program tersebut telah berjalan beberapa saat (misalnya tiga bulan, satu semester atau enam bulan, satu tahun).

Evaluasi Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu: on-going evaluation atau evaluasi terus-menerus dan ex-post evaluation atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada

interval periode waktu tertentu, misalnya per tri wulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas prcgram. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi bertujuan untuk: 1. · Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 2.

Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.

3.

Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities).

Prinsip-prinsip MONEV Hal yang paling mendasar dalam melakukan monev adalah mengetahui terlebih dahulu kegiatan dan objek apa saja yang dapat dijadikan bahan atau sasaran monev. Menurut Owen dan Rogers (1999) ada 5 objek atau sasaran yang dapat dijadikan bahan monev:

120


1.

Program. Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu.

2.

Kebijakan. Kebijakan adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 1997:1 08).

3.

Organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan, departemen pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat adalah beberapa contoh organisasi.

4.

Produk atau hasil. Produk adalah keluaran atau output yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan tertentu. Misalnya, buku atau pedoman pelatihan, barang-barang, makanan, sapi atau kambing yang diberikan kepada klien dalam suatu pelayanan sosial.

5.

lndividu. lndividu yang dimaksud dalam hal ini adalah orang atau man usia yang ada dalam suatu organisasi atau masyarakat. Umumnya, monev terhadap individu difokuskan kepada kemampuan atau r)erforma yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam organisasi atau masyarakat.

Monev yang berkaitan dengan program sosial pada hakekatnya menekankan bahwa prinsip utama monev adalah untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan. Misalnya, keputusan yang menyangkut jenis pelayanan sosial yang akan diberikan, sasaran yang akan menerima pelayanan sosial, serta metode pendistribusian pelayanan sosial tersebut. Oleh karena itu, kegunaan utama dari data monev adalah sebagai input atau masukan bagi proses pembuatan keputusan. Dalam konteks ini maka monev dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuatdengan cara membandingkan berbagai bukti (evidence) yang berkaitan dengan apakah program telah sesuai dengan kriteria (criteria) yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan diimplementasikan (Boyle, 1981 ). Berdasarkan konsepsi ini, maka monev pada prinsipnya menunjuk pada sebuah proses pembuatan keputusan yang melibatkan kriteria, bukti dan penilaian. Secara sederhana,

BAB

9 -

MONITORING DM EVALUASI PROGRAM

121

prinsip-prinsip di atas dapat diilustrasikan ke dalam Gambar 9.1 di bawah ini (lihat Boyle, 1981 :226-228).

~

I Kriteria ,;1

H·

r-1 :--:-11:M'i-e'-,-fr1,_b.·-,-a.h-d-in . -:-.9-.k--,-an--,·.·

~

r--s-u-,-kt,----i__,~,1

. .

·1

'' ' · ·. em·1 a1a[l

P ·

/

Gambar 9.1: Prinsi-prinsip MONEY

1.

Penetapan kriteria (criteria), yakni standar-standar tertentu yang akan dijadikan patokan dalam melakukan penilaian. Orang yang akan melakukan monev harus memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang "seharusnya" (what should be). Mereka harus mengetahui standarstandar, norma-norma atau pernyataan-pernyataan deskriptif yang dinamakan kriteria. Kriteria harus diseleksi sesuai dengan jenis keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh pelaku monev. Kriteria adalah ukuran-ukuran untuk menilai sesuatu. Kriteria dapat berbentuk aturan-aturan, standar-standar, norma-norma, objek-objek, atau kondisi-kondisi perilaku yang dianggap "baik" atau "ideal". Kriteria memberikan keterangan atau gambaran mengenai seperti apakah sebuah program itu dianggap baik, karenanya menunjukan sebuah nilai terhadap sebuah fenomena yang berkaitan dengan program (Boyle, 1981 :226).

2.

Pengurnpulan bukti (evidence). Bukti adalah indikasi atau tanda penunjuk. Dalam konteks monev, bukti terdiri dari: (a) tindakantindakan, kata-kata, angka-angka atau benda-benda yang memberikan petunjuk atau indikasi; (b) sesuatu yang dapat dijadikan "saksi" mengenai tingkat kualitas program; dan (c) sesuatu yang dapat dibuat sebuah pola atau model yang kemudian dapat memberikan gambaran atau patokan untuk menilai tingkatan kriteria yang akan dicapai.

3.

Penilaian (judgement) mengenai perbandingan (comparison) antara bukti dan kriteria. Penilaian adalah bagian dari proses monev dengan mana kesimpulan-kesimpulan alternatif dapat diajukan, keputusan dapat dibuat, dan nilai dapat ditunjukkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian program pada hakekatnya menyangkut

122


keputusan-keputusan mengenai seberapa jauh atau seberapa baik sebuah program telah memenuhi kriteria dan karenanya dapat diketahui . seberapa tinggi nilai dari program tersebut. Penilaian dibuat oleh orang dan karenanya sangat bergantung pada orang-orang yang ' melakukannya. Penilaian juga dipengaruhi oleh pengalaman~ pengalaman masa lalu serta keyakinan-keyakinan individu yang melakukannya. Penilaian dapat bersifat terperc:aya (reliable), sahih (valid) dan objektif, namun dapat pula bersifat sangat bias atau subjektif. Penilaian sangat tergantung pada. seberapa jauh individuindividu yang melakukd.nnya dapat mengontrol kegiatan penilaian dan menyaring faktor-faktor yang dapat menimbulkan bias atau subjektivitas. Sebuah peni laian program yang akurat san gat tergantung kepada kriteria yang jelas dan bukti yang terpercaya. Namun demikian, selalu ada saja kemungkinan di mana beberapa alternatif kesimpulan dapat dibuat. Seorang penilai yang melakukan monev harus mempertimbangkan alternatif-alternatif tersebut sebelum mencapai sebuah keputusan atau kesimpulan akhir.

Proses MONEV Mengapa pengetahuan mengenai proses monev sangat penting? Proses monev yang baik dapat memberikan kerangka kerja (blueprint) yang jelas bagi tim monev dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman menunjukkan bahwa proses monev sangat menentukan kualitas, relevansi dan kegunaan hasil monev(World Bank, 2002). Monevdapatdilakukan melalui beberapa langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan ini tidak bersifat kaku, namun dapat disesuikan dengan keadaan dan kebutuhan. Sebagai acuan, ada 10 langkah pelaksanaan monev (lihat USAID, 1996). 1.

Menentukan jenis-jenis dan skope atau ruang lingkup kegiatan yang akan dinilai. Pada tahap ini harus ditentukan apakah kegiatan yang akan dievaluasi bersifat tunggal atau terdiri dari berbagai kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Jelaskan nama, judul atau yang berwenang dalam kegiatan yang akan dievaluasi. ldentifikasi pula jumlah, tingkat dan sumber dana, tanggal awal dan akhir kegiatan dan penjelasan ringkas mengenai aspek-aspek apa saja dari kegiatan tersebut yang akan dievaluasi.

BAB

9-


123

2.

Menjelaskan secara ringkas latar belakang dan sejarah kegiatan atau program yang akan dievaluasi. Dalam latar belakang ini dapat pula dijelaskan nama-nama lembaga pelaksana dan organisasi-organisasi yang terlibat serta informasi lain yang dapat membantu tim monev memahami konteks kegiatan yang akan dinilai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut pertanyaan berikut ini: Siapa yang menginginkan informasi dari hasil monev ini? Apa yang mereka ingin ketahui? Untuk apa informasi monev ini akan digunakan? Kapan informasi tersebut diperlukan? Seberapa akurat informasi tersebut harus dibuat?

3.

Mengidentifikasi sumber-sumber informasi mengenai kinerja kegiatan yang telah berlangsung. Data sekunder ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem-sistem monev atau laporan-laporan monev terdahulu. Sebuah ringkasan mengenai jenis-jenis data yang sudah tersedia, kerangka waktu, dan indikasi mengenai kualitas suatu kegiatan dapat membantu tim monev dalam mengidentifikasi informasi apa saja yang telah ada dan apa yang telah terjadi pada kegiatan yang akan dievaluasi.

4.

Menentukan tujuan Monev. Sebuah monev dapat dilakukan dengan baik jika memiliki tujuan yang je!as mengenai apa yang ingin dicapai oleh kegiatan monev tersebut. Secara garis besar tujuan monev dalam kaitannya dengan kegiatan pelayanan sosial menyangkut beberapa aspek sebagai berikut: (a) penentuan hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu program sesuai dengan kriteria; (b) pengujian validitas asumsi-asumsi dan hipotesisi-hipotesis yang rnendasari kerangka kerja monev; (c) penentuan seberapa jauh kepuasan klien telah terpenuhi; (d) pengidentifikasian dampak-dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan; (e) pengujian keberlangsungan program dan hasilhasilnya; (f) pengujian efektivitas strategi-strategi lembaga dalam mengimplementasikan program-program kegiatannya.

5.

Merumuskan pertanyaan-pertaoyaan monev. Pertanyaan harus jelas dan terfokus. Pertanyaan yang mengambang dapat menimbulkan jawaban yang mengambang pula. Batasi jumlah pertanyaan sesuai dengan parameter atau variabel yang perlu diukur. Terlalu banyak pertanyaan dapat menimbulkan tidal~ terf<2kusnya informasi yang dikumpu lkan. Hindari pula pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah dan mudah d.iketahui secara umum.

r':!l,

124


6.

Menentukan metode atau teknik-teknik monev. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah: (a) desain strategi secara umum yang akan diterapkan dan bagaimana strategi tersebut sejalan dengan pertanyaan-. pertanyaan monev yang telah disusun (pada point 5); (b) Dari siapa data akan dikumpulkan; (c) Bagaimana data tersebut diperoleh; dan (d) Bagaimana data tersebut akan dianalisis.

7.

Menentukan komposisi dan partisipasi tim pelaksana. ldentifikasi jumlah tim, kualifikasi dan keterampilan para anggota tim, termasuk partisipasi yang diharapkan dari mereka. Monev yang baik biasanya sangat tergantung dari komposisi tim. Tim monev yang berasal dari berbagai latar-belakang pendidikan dan pengalaman sangatdianjurkan, termasuk seorang spesilias teknis dan sekurang-kurangnya seorang spesialis monev.

8.

Menentukan prosedur, jadwal dan logistik. Kaji berbagai prasyarat prosedural sebuah monev, termasuk jadwal dan logistik yang diperlukan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan meliputi: (a) jadwal umum pelaksanaan monev seperti lamanya pelaksanaan monev dan waktu penyerahan laporan monev; (b) jam kerja, hari-hari libur; (c) dokumen-dokumen perjalanan yang diper!ukan, seperti tiket bus, KA atau pesawat udara, booking dan tiket penginapan; (d) kondisi-kondisi cuaca, perjalanan, sosial-budaya yang mungkin mempengaruhi pengumpulan data; (e) ketersediaan petugas pembantu atau pendamping, seperti penunjuk jalan, penterjemah, asisten pengumpul data, pengolah data, supir dan lain-lain; (f) ketersediaan fasilitas dan alat-alat penunjang, seperti mobil, handphone, komputer laptop, tape recorder, kalkulator dan sarana yang diperlukan lainnya; (g) prosedurprosedur untuk merancang pertemuan, wawancara, seminar.

9.

Anggaran. Dalam rencana anggaran dapat dirancang dari mana sumber pendanaan akan diperoleh dan untuk apa saja dana tersebut akan digunakan. Perkirakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan monev, termasuk biaya-biaya untuk konsultan, pembuatan laporan, biaya perjalanan, hotel dan sebagainya.

10. Melakukan pengumpulan data dan menyiapkan sistem pelaporannya. Setelah semua persiapan dianggap matang maka monev dapat dilakukan. Hal ini terutama menyangkut lpelaksanaan pengumpulan data di lapangan sesuai dengan metode dan teknik-teknik monev yang dipilih. Selanjutnya, semua kegiatan monev tersebut harus

BAs

9-

MoNITORING OAN EvALUASI PROGRAM

125

dihimpun dan disusun ke dalam sebuah laporan yang memaparkan hasil-hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Hal-hal yang perlu .diperhatikan adalah: (a) kapan dan berapa lama proses pengumpulan data akan dilakukan; (b) kapan laporan awal harus sudah disusun, berapa buah laporan harus disiapkan, dan kapan seminar hasil pelaporan tersebut akan dilakukan.

Desain MONEV Format monev dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek penting yang harus dicakup dalam monev, yaitu; (a) tujuan dan orientasi monev; (b) isu-isu penting yang sejalan dengan masing-masing tujuan; dan (c) pen~ekatan-pendekatan umum dalam melaksanakan monev. Format monev dal~m materi ini akan difokuskan pada pengevaluasian dampak yang oleh

Owen dan Rogers (1999) dinamakan Impact Evaluation. 1.

Tujuan atau orientasi monev. Monev dilakukan untuk menaksir dampak dari suatu pelayanan sosial. Misalnya, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari program pendidikan orang dewasa dalam hal kemampuan membaca dan menu lis. Tujuan dari monev difokuskan pada tingkat kernampuan membaca dan menulis peserta program; berapa banyak peserta yang kini meningkat kemampuan membaca dan menulis, termasuk pengaruh-pengaruh tidak langsung dari program yang diberikan (kepercayaan diri peserta program, peningkatan kemampuan berelasi sosial dengan tetangga dan lain-lain).

2.

lsu-isu penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan monev ini, meliputi: (a) apakah program telah diimplementasikan sesuai dengan rencana?,(b) apakah tujuan program telah dicapai? (c) apakah kebutuhankebutuhan klien yang ingin dipenuhi oleh program ini telah tercapai? (d) apa saja pengaruh-pengaruh tidak langsung dari program ini? (e) .apakah startegi yang diterapkan telah mengarah pada hasil-hasil yang ingin dicapai? (f) bagaimanakah perbedaan-perbedaan dalam implementasi telah berpengaruh terhadap hasil-hasil program? (g) apakah program teleh memenuhi kriteria efektivitas biaya (cost effective)?

3.

Pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan format ini, meliputi: (a) Evaluasi Berbasis Tujuan (objective-based evaluation), yaitu penilaian

126


program berdasarkan tujuan yang dinyatakan; (b) Studi Proses-Hasil (process-outcomes studies), mengevaluasi bukan hanya hasil-hasil program, melainkan pula proses atau tingkat penerapan dari program tersebut; (c) Evaluasi Berbasis Kebutuhan (need-based evaluation) adalah · penilaian program berdasarkan tingkat pemenuhan kebutuhan klien yang mampu dicapai oleh suatu program; (d) Evaluasi Tujuan Bebas (goal-free evaluation) adalah pengevaluasian dampak tidak langsung dari suatu program; di mana evaluasi diarahkan bukan pada tujuantujuan program yang dinyatakan, melainkan pada hasil-hasil program; (e) Audit Kinerja (performance audit)

Indikator Dalam realitasnya, pengukuran keefektifan suatu program sosial sangat ditentukan oleh kualitas masukan data. Karenanya monev terhadap program sosial tidak dapat dilepaskan dari metode statistik dan prosedur penelitian sosial, seperti teknik pengumpulan data, analisis, presentasi data serta metodologi survey sosial. Satu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan monev ini adalah penentuan indikator dan variabel sosial yang akan dijadikan tolok ukur terutama dalam menganalisis dampak implementasi suatu program sosial. Secara umum, indikator dapat didefinisikan sebagai suatu alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. lndikator dapat menyangkut suatu fenomena sosial, ekonomi, penelitian, proses suatu usaha peningkatann kualitas . . lndikator dapat berbentuk ukuran, angka, atribut atau pendapat yang dapat menunjukkan suatu keadaan. lndikator seringkali dirumuskan dalam bentuk variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahanperubahan yang terjadi dari waktu ke waktu (Depkes, 2001 :1 0). Misalnya: 'kecantikan' dapat diukur oleh tiga variabel, yakni 38; Brain (kecerdasan), Behavior (perilaku) dan Beauty (penampilan fisik) (Suharto, 2005d).

lndikator digunakan apabila aspek yang akan dinilai perubahannya tidak dapat secara langsung dilihat seperti halnya tinggi badan, berat badan

BAB

9 ··

MoNITORING DAN EvA~UASr PROGRAM

127

atau harga suatu barang yang secara kuantitatif mudah diukur (Surbakti, 1996 dalam Suharto, 1997). lndikator sosial pada dasarnya menunjuk pada definisi operasional atau bagian dari definisi operasional dari suatu konsep utama yang memberikan gambaran sistem informasi tentang suatu sistem sosial. Konsepkonsep pokok yang menggambarkan kedudukan indikator dalam suatu sistem sosial dapat digolongkan sebagai berikut (Suharto, 1997): 1.

Komponen sistem yang terdiri atas subsistem yang saling berkaitan dan membentuk struktur sistem. Untuk sub-sub sistem tersebut diharapkan dapatdioperasionalkan dengan menggunakan istilah terukur dalam bentuk indikator-indikator.

2.

Tujuan sistem, yaitu suatu keadaan yang dikehendaki oleh anggotaanggota sistem dengan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan sistem.

3.

Bidang-bidang masalah yang dioperasionalkan dalam bentuk data pada suatu waktu tertentu dan segera memerlukan penanganan.

4.

Tujuan kebijakan, yakni kondisi sosial yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

Sesuai dengan penggolongan tersebut, maka indikator sosial dalam monev dapat digunakan menu rut fungsinya, yaitu: 1.

lndikator informatif. lndikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan masyarakat, sejauh mana kesejahteraan masyarakat telah tercapai, dan kebutuhan apalagi yang masih belum terpenuhi yang mungkin dapat dikembangkan melalui program sosial yang diperlukan.

3.

lndikator prediktif. lndikator yang digunakan untuk merancang program apa saja yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

4.

lndikator yang berorientasi masalah. lndikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar masalah yang masih dihadapi dalam suatu masyarakat.

5.

lndikator evaluasi kebijakan. lndikator yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan tertentu, sejauhmana tujuan tercapai , sejauhmana suatu kebijakan itu efektif, dan sejauh mana kebijakan di laksanakan secara efisien.

128

MEMBANGUN MASYARAI
Selain itu, indikator juga bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu indikator kinerja dan indikator hasil atau keluaran (Suharto, 2005d): 1.

lndikator Kinerja: mengindikasikan keadaan masukan dan proses pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga dan aktor-aktor yang terkait.

2.

lndikator Keluaran: menunjukkan hasillangsung (output) maupun tidak langsung atau dampak (outcome) dari suatu kegiatan pelayanan

Kriteria lndikator Karena fenomena sosial bersifat multidimensional, kita tidak selalu mudah untuk membuat indikator secara tepat dan objektif. lni dikarenakan yang kita hadapi tidak hanya cara mengukur masing-masing dimensi, tetapi juga bagaimana keseluruhan dimensi dapat direpresentasikan dalam satu ukuran. Banyak kriteria tentang pemilihan indikator yang dikemukakan oleh para ahli, namun demikian beberapa kriteria dasar yang digunakan umumnya tidak berbeda. Seperti namanya, indikator (artinya: 'penunjuk') harus dapat menunjukkan seluruh aspek atau sisi dari hal yang akan dilihat, digambarkan, dipanta.u atau dievaluasi secara jelas. Dalam menguraikan masalah kesejahteraan Anak, Hananto dan Sigit (1985 dalam Suharto, 1997) menyatakan bahwa indikator harus dapat menu n ju kkan permasalahan-permasa lahan yang d i hadapi, su mber-su mber yang dimiliki, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program, serta tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Budi Utomo (1985 dalam Suharto, 1997) menyatakan bahwa indikator harus memiliki relevansi dengan perubahan permasalahan yang akan dinilai dan memiliki kelayakan data yang akan dikumpulkan. lni berarti bahwa indikator memiliki kelayakan dilihat dari segi cara memperoleh informasi, teknis pengumpulan, biaya dan manajerial. Selain itu, indikator harus senantiasa mempertimbangkan kemudahan niemperoleh, mengolah dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan (Surbakti, 1996 dalam Suharto, 1997). Agar indikator dapat mewakili fenomena yang akan digambarkan, secara lebih rinci terdapat 4 persyaratan yang harus dipenuhi yang sebagian

BAB

9-


129

telah dijelaskan di atas (Suharto, 2005d): 1. · Valid: menggambarkan secara tepat kondisi yang akan diukur. 2.

Reliable: bersifat konsisten atau ajeg. Nilai indikator selalu menunjukkan hasil yang relatif sama meskipun diukur oleh orang yang berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda.

3.

Sedikit dan Sensitif: indikator tidak terlalu banyak dan sebaiknya hanya indikator kunci yang dianggap paling mampu menggambarkan kondisi yang akan diukur.

4.

Kuantitatif dan Komparatif: dapat diukur dengan angka dan dapat diperbandingkan.

130


Kemiskinan While humanity shares one planet, it is a planet on which there are two worlds, the world of the rich and the world of the poor. Raanan Weitz

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengahtengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan "misteri" kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. lni bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Bab ini mendiskusikan pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan sebagai salah satu bentuk masalah sosial yang serius dan krusial dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Di dalamnya disajikan beberapa topik mengenai definisi dan dimensi kemiskinan, potret kemiskinan di Indonesia, paradigma kemiskinan, dan perlunya perubahan paradigma dalam mempelajari dan menangani kemiskinan. Setelah membahas topik mengenai bagaimana pekerjaan sosial memandang dan menangani kemiskinan, bab ini ditutup oleh tema mengenai perlindungan sosial sebagai salah satu pendekatan penanggulangan kemiskinan menurut perspektif pekerjaan sosial. 131

132

~IJEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT

Definisi dan Dimensi Kemiskinan Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. SMERU, misalnya, menunjukkan bahwa. kemiskinan memiliki beberapa ciri (Suharto et.a/., 2004:7-8): 1.

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).

2.

Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3.

Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4.

Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun mas sal.

5.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.

6.

Ketidakterlibatan dalam.kegiatan sosial masyarakat.

7.

Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8.

Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9.

Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anaktelantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004: 1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi: 1.

Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

2.

Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kerniskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh

BAB

10 -

KEMISKINAN

133

hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

:r·.

3.

Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anakanak, dan kelompok minoritas.

4.

Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadiankejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau anal isis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya, konsepsi kemiskinan ini juga sangat dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya. Ellis (1984:242-245) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty

line). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,1 00 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untulc makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas

134

MEMBANGUN MASYARAKAT f'v1EMBERDAYAKAN RAKYAT

kemiskinan (poverty threshold). Caris kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian: kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS dan Depsos, 2002:4)

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto et.al., 2004). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001 ). Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan

(power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan

sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang bekaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan symberdaya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks politik ini Fri~dman mendefinisikan kemiskinan daiam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial

BAB

10 -

KEMISKINAN

13'5

yang meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto eta/., 2004). Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan

ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktorfaktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori "kemiskinan budaya" (cultural poverty) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etas kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kerniskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan "ketidakmauan" si misikin untuk bekerja (malas), melainkan karena "ketidakmampuan" sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Potret Kemiskinan di Indonesia Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode

136


1997-1999. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11 ,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11 ,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS; 1999). Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) di antaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. lni berart(bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (Suharto, 2004:3). Selain kelompok di atas, terdapatjuga kecenderungan di mana krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, dan dirampingkannya struktur industri formal telah mendorong orang untuk memasuki sektor informal yang lebih fleksibel.

BAB

10 -

KEMISKINAN

137

1::.:

('.

Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhadap 5,4 juta pekerja pada sektor industri modern telah menurunkan jumlah pekerja formal dari 35 persen menjadi 30 persen. Menurut Tambunan (2000), sedikitnya setengah dari para penganggur baru tersebut diserap oleh sektor informal dan industri kecil dan rumah-tangga lainnya. Pada sektor informal perkotaan, khususnya yang menyangkut kasus pedagang kaki lima, peningkatannya bahkan lebih drarnatis lagi. Di Jakarta dan Bandung, misalnya, pada periode akhir 1996-1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300 persen

(Kompas, 23 November 1998; Pikiran Rakyat, 11 Oktober 1999). Dilihat dari jumlah dan potensinya, pekerja sektor informal ini saligat besar. Namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam kondisi miskin dan rentan. Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah ketimbang penduduk pedesan. Menurut Thorbecke (1999) setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini: 1.

Krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan.

2.

Pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsisten yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan di mana sistem produksi subsisten, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan

138

MEMBANGUN MASYARAKAT rvlEMBERDAYAKAN RAKYAT

namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain rnemiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Paradigma Kemiskinan Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoali:m klasik yang telah ada sejak umat man usia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus terus menerus dikembangkan. Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan, literatur mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan sosial menunjukkan dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neoliberal dan demokrasi-sosial (social-democracy). Dua paradigma atau pandangan ini kemudian menjadi cetak biru (blueprint) dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan (lihat Tabel1 0.1).

Teori Neo-liberal Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, john Lock dan John Stuart Mill. lntinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah rnasyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, The Wealth of Nation (1776), dan Frederick Hayek, The Road to Serfdom (1944),

dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas laissez faire, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut

sebagai ide yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas" dan mengusulkan "the almost complete absence of state's intervention in the economy".

BAB

10-

KEM!SKINAN

139

label 10.1: Teori Neo-liberal dan Demokrasi-Sosial tentang Kemiskinan

Neo-Liberal

PARADIGMA Landasan Teoretis Konsepsi dan lndikator Kemiskinan Penyebab Kemiskinan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Demokrasi-sosial

Individual Kemiskinan Absolut

Struktural Kemiskinan Relatif

Kelemahan dan pilihanpilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh). Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif. Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarilkat dan LSM.

Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan sosial

. .

. .

Penyaluran pendapatan dasar secara universal Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara dan kebiiakan sosial

Sumber: dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:176).

Para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/ atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hi lang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembagalembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spieker, 1995; Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998). Penerapan program-program

structural ad-

justment, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.

.,~

140


Teori DemokrasiMsosial Keyakinan yang berlebihan tehadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakdilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrasi-sosial. Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung demokrasi-sosial menyatakan bahwa "a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation ... a society is just when people's needs are met, arid when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated" (Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998: 91 dan 97). Teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumbersumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (mixed economy) dan "ekonomi manajemen-permintaan" (demand-management economics) gaya Keynesian yang muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal1930-an. Sistem negara kesejahteraan (welfare state) yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi Keynesian. Meskipun kaum demokrasi-sosial mengkritik sistem pasar bebas, mereka tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil yang harus dimusuhi dan dibuang jauh. Sistem kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejc.hteraan agar lebih berwajah manusiawi. "The welfare state acts as the human face of capitalism," demikian menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave, (1998:79). Pendukung demokrasi-sosial berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan.

BAB

10 -

KEMISKINAN

141

Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikian, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihanpilihan (choices). Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (capabilities) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya,

kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari

t

kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksitransaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihanpilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kemiskinan kepada masyarakat dan LSM bukan saja tidak akan efektif, melainkan pula mengingkari kewajiban negara dalam melindungi warganya. Menurut pandangan demokrasi-sosial, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori demokrasi-sosial. jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (capabilities) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (choices). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasartersebut dapat menyebabkan ketergantungan (dependency) karen a dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Dirumuskan secara tajam, maka dapat dikatakan bahwa kaum neoliberal memandang strategi penanganan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya, pendukung demokrasi-sosial meyakini bahwa penangananan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya

142


juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neo-liberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat "kebebasan", kaum demokrasi-sosial justru meyakini . bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan "kebebasan", karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya (choices).

Perubahan Paradigma Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa aktual, pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan pada pertengahan 1980an, upaya peogentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalab: 1.

Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni "kemiskinan pendapatan" atau "income-poverty" (Chambers, 1997). Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.

Jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatatsebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin· kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

3.

Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.

BAB

10 -

KEMISKINAN

143

Berbagai peristiwa konflik di Tanah Air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Banyak studi menunjukkan bahwa kemiskinan juga merupakan muara dari maslah sosial lainnya. Masalah anak jalanan, perlakuakn salah terhadap anak (child abuse), kekerasan dalam rurriah tangga, rumah kumuh, kejahatan, alkoholisme, kebodohan, danpengangguran terkait dengan masalah kemisikinan.

Menurut Hardiman dan Midgley (1982) dan Jones (1990), pekerjaan sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih memfokuskan pada penanganan masalah sosial yang bersifat makro, seperti kemiskinan. Karena merupakan masalah dominan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Sayangnya, dalam perancangan kebijakan dan program anti kemiskinan para pekerja sosial di Indonesia masih belum mampu memberikan kontribusi. Khususnya dalam merumuskan konsep dan indikator kemiskinan yang genuine dan sesuai dengan paradigma pekerjaan sosial. Penyebabnya adalah karena para teoritisi dan praktisi pekerjaan sosial di Tanah Air belum mampu memformulasikan kemiskinan sejalan dengan konsep keberfungsian sosial (social functioning), fokus pertolongan profesi ini. Hingga sekarang konsep ini masih belum dikembangkan lebih jauh untuk menganalisis masalah kemiskinan. Ketika mengukur kemiskinan, para pekerja sosiallebih confident jika memakai konsep-konsep "milik" profesi lain. Padahal konsep keberfungsian sosial merupakan "harta terpendam" yang dapat digali untuk mendekati dan mengukur kemiskinan.

Paradigma Lama Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma neo-liberal yang dimotori oleh Bank Dunia dan didasari oleh teori-teori modernisasi yang sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan produksi (the production-centred model) (SLiharto, 2002). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan

144


tahun 1950-an, para ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator "garis kemiskinan". Meskipun GNP dapat dijadikan ukuran untuk menelaah performa pembangunan suatu negara, banyak ahli menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Haq (1995), misalnya, menyatakan bahwa GNP merefleksikan harga-harga pasar dalam bentuk nilai uang. Harga-harga tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut. Namun demikian, harga-harga dan nilai uang tidak dapat mencatat distribusi, karakter atau kualitas pertumbuhan ekonomi. GNP juga mengesampingkan segala aktivitas yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian subsisten, atau pelayananpelayanan yang tidak dibayar. Dan yang lebih serius lagi, GNP memiliki dimensi-tunggal dan karenanya ia gagal menangkap aspek budaya, sosial, politik dan pilihan-pilihan yang dilakukan manusia. Haq (1995:46) menyatakan:

GNP reflects market prices in monetary terms. Those prices quietly

register the prevailing economic and purchasing power in the systembut they are silent about the distribution, character or quality of economic growth. GNP also leaves out all activities that are not monetisedhousehold work, subsistence agriculture, unpaid services. And what is more serious, GNP is one-dimensional: it fails to capture the cultural, social, political and many other choices that people make. Seperti halnya GNP, pendekatan income poverty juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Satterthwaite (1997) sedikitnya ada tiga kelemahan pendekatan income poverty: 1.

Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk esengsaraan orang miskin.

2.

Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi kemiskinannya.

3.

Tidak menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

BAB

10 -

KEMJSKINAN

145

Karena pendekatan GNP dan income poverty memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan alternatif. Di antaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); Social Accounting Matrix (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977), dan Physical Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris (1977). Di bawah kepemimpinan

ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990an UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk lndeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan lndeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index). Pendekatan

ini relatif lebih komprehensif dan mencakup faktor ekonomi, sosial dan budaya si miskin. Berporos pada ide-ide heterodox dari paradigma popular development, pendekatan ini memadukan model kebutuhan dasar (basic needs model) yang digagas Paul Streeten dan konsep kapabilitas (capability) yang dikembangkan Pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Paradigma Baru Bila dicermati, semua paradigma kemiskinan terdahulu masih tetap menyimpan kelemahan. Konsepsinya masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Akibatnya, aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya belum tersentuh secara memadai. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada "kondisi" atau "keadaan" kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai "orang yang serba tidak memiliki'': tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dan sebagainya. Metodanya masih berpijak pada outcome indicators sehingga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Si miskin dilihat hanya sebagai "korban pasif" dan objek penelitian. Bukan sebagai "manusia" (human being) yang memiliki "sesuatu" yang dapat digunakannya baik

dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

146

MEMBANGUN MASYARAKAT MfMBERDAYAKAN RAKYAT

Kelemahan paradigma lama di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma demokrasi-sosial dapat. dijadikan dasar dalam rnerumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma baru yang lebih sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan sosial.

Keberfungsian Sosial Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada "kapabilitas" (capa-

bilities) individu, keluarga atau masyarakatdalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Baker, Dubois dan Miley (1992) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positifbagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Bahwa manusia memi!iki kernampuan dan potensi yangdapatdikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang tekait dengan situasi kemiskinannya. Selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni 'to help people to help

themselves', pendekatan ini memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Ada empat poin yang diajukan pendekatan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan:

Edi Suharto

Recommend Documents