Esai Permasalahan Ekonomi di Surabaya
Mikael Gabe Pahala Tambunan Anuradha 12 Nomor Absen 19 I.
LATAR BELAKANG Negara Indonesia adalah termasuk negara berkembang, pada negara negara
berkembang banyak yang harus dilakukan dan diperhatikan dengan fokus oleh pemerintahan dalam melakukan pengembangan dan perwujudan dalam mencapai suatu negara yang lebih maju. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun suatu negara yang lebih maju seperti dengan lebih memperhatikan masalah pembangunan suatu negara seperti halnya masalah kemiskinan, masalah distribusi pendapatan, masalah pembangunan manusia, masalah utang luar negeri dan banyak lagi masalah yang bisa menghambat kemajuan suatu negara berkembang.
Dengan mengambil contoh suatu kota, seperti Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta yang termasuk Ibukota Indonesia, semakin besar kota tersebut semakin banyak masalah yang sangat signifikan yang yang bisa dan akan menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi.
Seperti halnya masalah penduduk yang menganggur akibat dari jumlah penduduk yang yang sangat melonjak tinggi dan melonjaknya melonjaknya angka kelahiran yang ada di Kota Surabaya tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang berada di Kota Surabaya tersebut. Dengan melonjaknya angka kelahiran yang ada pada Kota Surabaya tersebut semakin banyaknya masalah yang bisa menghambat suatu pembangunan perkonomian perkonomian yang berhubungan berhubungan langsung atau secara tidak langsung dengan masalah kemiskinan yang terjadi pada daerah tersebut.
Namun hingga saat ini masalah kemiskinan masih saja belum terselesaikan dengan baik. Kemiskinan yang terjadi di kota Surabaya sungguhlah sangat serius dan wajib menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya. Dengan banyaknya anggota keluarga yang kurang memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidupnya secara layaknya. Penyelesaian problem kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemkot Surabaya hingga kini. Namun, alih-alih a ngka kemiskinan berkurang, namun justru bertambah. Padahal, intervensi anggaran yang disediakan pemkot dari tahun ke tahun terus naik.
Berdasar data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), angka kemiskinan di Surabaya tak kunjung berkurang dalam t iga tahun terakhir. Pada 2008, penduduk miskin di kota ini terdata 113 ribu KK (kepala keluarga). Data ini juga dipakai acuan pemerintah pada program raskin 2011.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) kemarin (4/2), masalah kemiskinan di Surabaya menjadi problem krusial yang harus segera diselesaikan. "Harus dic ari apa yang salah. Intervensi pemerintah dari tahun ke tahun semakin tinggi anggarannya, namun jumlah penduduk miskin belum juga berkurang," kata Kapala Bappeko Tri Rismaharini yang juga menjabat sebagai Walikota Surabaya. Menurut Risma, selama ini begitu banyak program bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengentas masyarakat miskin. Lembaga yang menangani pun beragam. Namun, program tersebut seolah lebih bersifat amal . "Bantuan yang telah diberikan tetap tidak bisa mengentas kemiskinan secara mendasar," ujarnya.
Perlu dicari faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat sulit dientaskan dari kemiskinan. Seorang warga miskin yang butuh pendidikan tak bisa disamakan dengan warga miskin yang membutuhkan beras khusus warga miskin . Karena itu, pemberian bantuan kemiskinan akan didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat miskin. Pemkot akan menyusun kriteria kemiskinan secara khusus. Kriteria yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap ada yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Surabaya sekarang. Kriteria yang dipakai pemkot cenderung sesuai dengan kriteria kemiskinan produk Chumbers. Yakni, masyarakat miskin, rentan miskin, tak berdaya, terisolasi, dan punya intensitas sakit tinggi. Dengan demikian, bantuan kemiskinan tak harus selalu berhubungan pada masalah pangan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan seseorang yang bersangkutan.
Banyaknya intervensi bantuan yang diberikan lembaga-lembaga donor atau pemerintah juga membingungkan masyarakat. Misalnya, raskin dan biaya operasional sekolah (BOS). Menurut saya sebaiknya hanya ada satu lembaga aja yang menaungi masalah kemiskinan. Lembaga tersebut bertugas memantau secara intens perkembangan sasaran keluarga miskin (gakin) .Dengan begitu ada progres dalam pengentasan kemiskinan. (NRP 3610100070)
Angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin kota surabaya tahun 2010-2014
Kemiskinan
2013
2014
Angka Kemiskinan (%)
6
5.79
Garis Kemiskinan (Rp)
372511
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
169.4 164.36
393151
Dengan mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Sejak menjadi Kepala Bina Program Kota Surabaya, Risma dikenal telah mulai mempelopori penggunaan sistem e procurement untuk melelang pekerjaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Dengan sistem lelang yang memanfaatkan internet ini, Surabaya akhirnya berhasil menarik perhatian kota-kota lain untuk belajar tentang pengelolaan anggaran pembangunan yang lebih transparan. II.
PEMBAHASAN Namun hingga saat ini masalah kemiskinan masih saja belum terselesaikan dengan baik. Kemiskinan yang terjadi di kota Surabaya sungguhlah sangat serius dan wajib menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya. Dengan banyaknya anggota keluarga yang kurang memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidupnya secara layaknya. Penyelesaian problem kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemkot Surabaya hingga kini. Namun, alih-alih angka kemiskinan berkurang, namun justru bertambah. Padahal, intervensi anggaran yang disediakan pemkot dari tahun ke tahun terus naik. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMNAS), angka kemiskinan di Surabaya tak kunjung berkurang dalam tiga tahun terakhir.
.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) kemarin (4/2), masalah kemiskinan di Surabaya menjadi problem krusial yang harus segera diselesaikan. "Harus dicari apa yang salah. Intervensi pemerintah dari t ahun ke tahun semakin tinggi anggarannya, namun jumlah penduduk miskin belum juga berkurang," kata Kapala Bappeko Tri Rismaharini yang juga menjabat sebagai Walikota Surabaya. Menurut Risma, selama ini begitu banyak program bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengentas masyarakat miskin. Lembaga yang menangani pun beragam. Namun, program tersebut seolah lebih bersifat amal.
III.
PEMECAHAN MASALAH Masalah ini harus di perhatikan matang-matang oleh pemerintah kota Surabaya, karena jika tidak maka angka kenaikan akan terus bertambah setiap tahunnya. Masalah ini bisa di pecahkan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Surabaya, serta menambah kuota dana bos, selain itu dengan menaikkan lapangan kerja yang ada di surabaya dengan cara mengajak para pembisnis yang ada di Surabaya untuk membuka lapangan kerja. Sehingga angka penggangguran dapat berkurang, jika angka penganguran berkurang, maka kemiskinan juga bisa berkurang atau teratasi dengan baik. Sehingga kehidupan masyarakat kota surabaya dapat hidup dengan enak atau dengan sejahtera.
IV.
KESIMPULAN Angka kemiskinan sangat mempengaruhi perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Jika angka kemiskinan terus menaik, maka Indonesia tidak bisa mencapai keinginannya untuk mengurangi atau meniadakan kemiskinan di Indonesia. Jika angka kemiskinan di Indonesia berkurang, maka masyarakat juga dapat hidup dengan sejahtera atau layak dan bangsa Indonesia dapat membayarkan hutang yang telah di pakai untuk pembangunan, serta seumpama angka kemiskinan berkurang maka juga banyak anak yang tidak mampu dapat bersekolah dan tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk pendidikan lanjut seperti kuliah. Saya menyadari dengan giatnya saya belajar dan bisa membuat lapangan kerja, berarti saya juga membantu Indonesia menyukseskan dalam bentuk SDG dan membantu menyejahterakan bangsa Indonesia.
V.
DAFTAR PUSTAKA http://www.kompasiana.com/firdhael/kemiskinan-di-surabaya-yang-takkunjung-usai_550b07a0a33311cf1c2e3c0f
https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/511
https://geotimes.co.id/kolom/risma-dan-program-pengentasankemiskinan/
