Judul
: ETIKA ADMINISTRASI NEGARA
Penulis
: Wahyudi Kumorotomo
Penerbit
: PT RajaGrafindo Persada
Tahun Terbit : 2011 Cetakan
: ke 10
Halaman
: 438
Harga
: BAB I Etika dan Sejumlah Pengandaian Pengandaian Normatif Kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tidak menjamin kemajuan di bidang
moralitas. Kemajuan peradapan suatu bangsa dapat diukur sejauh mana individu-individu bangsa tersebut menjungjung tinggi nilai-nilai moralitas. Kedudukan hukum moral bagi kehidupan manusia, hukum moral sangat vital bagi manusia, hukum moral bersifat rasional dan objektif, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Etika berasal dari bahasa yunani ethos artinya kebiasaaan atau watak sedangkan moral berasal dari bahasa latin mos artinya cara hidup atau kebiasaan. Etika cenderung berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh manusia dan pembenarannya dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan moral ditekankan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus diluar peraturan yang bersifat spontan. Moral merupakan suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi dorongan atau kecenderungan bertindak, karakteristik nilai moral bersifat: premier, riil, terbuka, bisa bersifat positif maupun negatif, orde tinggi tinggi atau arsitektonik, absolut. Permasalahan etika sosial timbul karena sifat dasar manusia egoisme dan altruisme dimana manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Egoisme merujuk kepada mementingan diri sendiri tanpa peduli hukum dan kewajiban, altrusisme merujuk kepada berbuat untuk kepentingan orang lain. Kesosialan manusia mencakup situasi individualitas manusia dan kekhasan kepribadian manusia, sehingga manusia dapat saling membantu dalam kebutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan tujuan etika. Hak dasar
yang dimiliki oleh setiap manusia mencakup hak hidup, hak bebas dan hak memiliki tetapi semua itu menjadi terbatas apabila manusia berada ditengah suatu sistem sosial. Etika sosial menyangkut kedudukan individu ditengah sistem sosial yang memerlukan konseptualisasi maupun aplikasi yang bersigaf multi face tetapi tidak ada lembaga, pranata maupun individu yang berhak menentukan bagaimana orang bertindak. Garis besar landasan etika antara lain, naturalisme berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami yaitu pembenaran-pembenaran yang hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta. Individualisme, ajaran didalam hubungan sosilal yang paling pokok adalah individunya, segala interaksi harus dilakukan demi kepentingan individu. Hedoisme, kodrat manusia selalu mengusahakan kenikmatan (bahasa yunani, hedone= kenikmatan) yaitu bila kebutuhan kodrat terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Eudaemonisme, berasal dari kata yunani demon berarti roh pengawal yang baik, kemujuran atau keuntungan. Eudaemonisme mencita-citakan suasana batiniah bahagia, bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi. Utilitarianisme, ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari perbuatan, perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat, kegunaan, artinya memberikan kita sesuatu yang baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang buruk. Idealisme timbul dari kesadaran adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat, komponen idealisme ada idealisme rasionalistik, idealisme estetik, dan idealisme etik. Landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat yaitu keindahan (beauty), persamaan (equality), kebaikan (goodness), keadilan (justice), kebebasan (liberty) dan kebenaran (truth). Tahap pertimbangan moral perilaku manusia, penilaian sunderesis menyatakan kebenaran insani lebih sering merupakan hasil kesepakatan antarmanusia. Jadi terkadang dibatasi ruang dan waktu. Kebenaran mutlak ada ditangan Tuhan tetapi hati nurani manusia punya tendensi untuk menu ju kebaikan dan kebenaran “yang baik mesti dilaksanakan” jiwa dan benak manusia merupakan pengerak awal bagi segala pertimbangan moral. Penilaian tentang ilmu moral, dari proses belajar dan proses interaksi dengan individu yang lain, seseorang mendapatkan kaidah moral yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Penilaian khusus nir-pribadi, melakukan penalaran tentang nilai kebenaran secara objektif. Penilaian khusus pribadi, merujuk kepada pribadi baik menyangkut diri sendiri maupun orang lain, yang berperan adalah kesadaran tentang berbagai macam perilaku dengan melibatkan
penelaran-penalaran etis. Penilaian atas pilihan tindakan, melakukan pemilihan atas tindakantindakan yang harus diambil, pilihan yang diambil menentukan corak perilaku seseorang. BAB II Beberapa Konsepsi tentang Legitimasi Kekuasaan, Birokrasi, dan Administrasi Negara Legimitasi sosiologi menyangkut proses interaksi didalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosiologi setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periodi pemerintahan tertentu, wewenang yang melekat patut dihormati, apabila sebagian besar meyakini maka kekuasaan tersebut dianggap sah secara sosiologis. Legitimasi etis melihat kesesuain antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut norma-norma moral, pengertian legitimasi etis terkadang diluar apa yang diterima kebanyakan orang pada lingkup sosial tertentu, artinya sebagian besar orang yang sudah memiliki kesepakatan bulat mengenai suatu tatanan tidak mutlak bahwa tatanan itu sudah benar secara etis. Legimitasi kekuasaan negara menurut plato, mereka yang mempunyai kekuatan nalar terbesar hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah. Menurut Thomas Aquinas keadilan ada dua bentuk yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi pembelian penjualan yang sesuai dengan asas distribusi pasar, kedua, keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya berdasar pangkatnya. Jenis hukum Menurut Thomas Aquinas menjadi hukum abadi ( Lex Eterna), hukum kodrat (Lex Naturalis), dan hukum buatan manusia ( Lex humanan). Kekuasaan negara menurut Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa sebelum penguasa dapat berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya, pertama-tama yang ia lakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Thomas hobbes menyatakan untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan mengatasi anarkis tidak hanya mengandalkan imbauan-imbauan moral tetapi juga membuat tatanan hukum yang membuat manusia itu takut. Jean-Jaques Rousseau berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya manusia itu baik, sehingga ketertiban dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama, negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu. Demokrasi adalah suatu sistem permerintahan dimana kekuasaan terletak pada mayoritas masyarakat pelaksananya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih dengan menjamin hak minoritas. Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia, mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia serta memiliki aturan
hukum. Untuk menghasilkan demokrasi yang memuaskan para pemilih dalam sistem ini terdidik, perasaan bernegara diantara warga negara, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu-isu kenegaraan, keharusan untuk memilih orang yang berwatak baik dan terlatih dalam menangani urusan-urusan publik, kebebasan untuk melaksanakan reformasi perangkat dan pranata pemerintahan, serta distribusi kemakmuran yang lebih merata. Dalam negara demokratis, birokrasi merupakan alat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan adminstratif yang diambil penguasa dengan aspirasi rakyat yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa sendiri. Birokrasi berasal dari bahasa yunani bureu artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan politisi yang telah ditetapkan akan bermanfaat ketika dilaksanakan oleh birokrasi yang tanggap, sistematis dan efesien. Tujuan dibentuknya birokrasi supaya kepentingan-kepentingan umum dapat dipenuhi melalui serangkaian yang sama bagi semua pihak. Model birokrasi, birokrasi tradisional ,
yang
diutamakan terwujudnya keharmonisan hierarkis, bahwa masyarakat sudah terkondisi di dalam suatu sistem yang sudah berjenjang untuk memeliharanya dibutuhkan loyalitas dan keselarasan sosial. Birokrasi faksi-faksi kolonimenekankan pada struktur apolitis dan terpisah dari aspirasi rakyat, birokrasi tidak menjadi pelayan masyarakat tetapi masyarakat yang menjadi pelayan birokrasi. Birokrasi rasional mengandalkan efesiensi dan kualitas keputusan yang objektif yang ditawarkan, bukan kepada pembuat keputusan. Birokrasi memiliki sistem pertanggungjawaban hierarkis yang bermuara pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, untuk melaksanakan tugas-tugasnya aparat birokrasi diberi kekuasaan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepercayaan warga negara tergantung kepada layanan-layanan yang diberikan apakah memuaskan dan persyaratan persyaratan diberikan masuk akal serta pelayanan kepada semua warga negara dilaksanakan secara adil. Sehingga untuk menjamin kelancaran program, birokrat harus memperhatikan reaksi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Administrator sebagai pelayan publik harus mengabdi kepada kepentingan umum, pelayanan diberikan dengan prinsip berkeadilan, baik berkeadilan sosial maupunberkeadilan ekonomi. Administrator juga harus mempertanggung jawabkan tindakan, keputusan dan kebijakan
yang
dibuatnya
baik
mempertanggungjawabkan
secara
hierarkis
yaitu
pertanggungjawaban kinerja secara berjenjang dalam berbagai kedudukan dalam birokrasi dan mempertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa kepercayaan dan citra. Proses pembangunan merupakan tugas utama birokrasi, bukan hanya pembagunan dalam kebutuhan-kebutuhan materi, pembangunan sistem perekonomian, pembangunan taraf hidup, terutama ialah membangun manusia yang berwatak, berkepribadian, memiliki rasionalitas dan visi kedepan, dan mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi. Ide-ide pembangunan yang paling mendasar ialah kebebasan, kemerdekaan pribadi yang menjadi hak-hak dasar manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama. Kedua, persamaan derajat didepan hukum bagi semua warga negara. Ketiga, demokrasi dan partisipasi yaitu cara yang ditempuh dalam pembangunan sesuai keinginan rakyat sehingga dapat dinikmati bersama. Keempat, keadilan sosial dan pemerataan untuk meningkatkan taraf hidup melalui efisiensi pengolahan sumber daya, pencegahan pemborosan finansial yang tidak bertanggungjawab sambil mempertahankan pelayanan publik yang sudah dicapai. Administrasi negara berkaitan dengan aktivitas teknis yang berlandaskan ilmu manjemen untuk mencapi efesiensi yang tinggi dan juga aktivitas politis yang menafsirkan kehendak publik dan menerjemahkan dalam kebijakan nyata. Kebijakan berarti seluruh gagasan mengenai tujuan dan arah tindakan manusia didalam organisasi. Dari segi materi administrasi negara berarti melakukan kebijakan publik, menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat umum. Dari segi formal administrasi negara merupakan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak. Dari segi sosiologi administrasi negara merupakan serangkaian proses tindakan sosial yang berlangsung dan dibakukan dalam periode tertentu. BAB III KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL Keberhasilan pranata publik setelah suatu bangsa mengalami kemajuan ekonomi adalah meningkatnya keadilan sosial, dimana adanya pembagian beban secara proposional didalam warga negara. Nilai keadilan sosial dicapai dengan tujuan tersusunnya masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun kehidupan yang layak.
Secara umum corak partisipasi masyarakat dibedakan menjadi empat macam. Pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral participation) partisipasi ini bersifat rasional, mudah dilihat berupa pemilihan wakil rakyat atau pengangkatan pemimpin. Kedua, partisipasi kelompok (group participation) merupakan warga negara yang membentuk kelompok-kelompok untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintah (citizen-goverment contacting) yang dapat terhubung secara langsung seperti dalam lokarya, konferensi dalam membahas masalah-masalah khusus. Keempat, partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintah seperti mendudukan tokoh masyarakat didalam pengambilan keputusan. Para birokrat harus mengambil partisipasi dari masyarakat untuk menetukan kebijakan yang akan dit etapkan guna terwujudnya demokrasi. Kemajuan tehnologi dan pembagunan fisik berdampak kepada lingkungan. Pembangunan industri-industri dan pabrik-pabrik harus ditata oleh pemerintah agar dampak negatif dari pembagunan dapat diminimkan. Analisis dampak lingkungan harus ditetapkan sehingga pemilik modal bertanggungjawab kepada pemerintah dan kepada mayarakat disekitar. Pemerintah harus tegas menetapkan peraturan-peraturan yang ada sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari pembangunan. Pelayanan umum menyangkut kepada pelayanan yang disediakan pemerintah kepada warga negara untuk mempermudah berhubungan dengan pemerintah maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan umum menyangkut dibidang pendidikan, kesehatan, transportasi,perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik dan kebutuhan pangan pokok. Aparat birokrasi yang selama ini dikenal masyarakat sangat lambat dan bertele-tele karena hanya berorientasi kepada tugas harus melakukan perubahan menjadi berorientasi kepada pelayanan sehingga masyarakat akan memberikan partisipasi terhadap semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pejabat negara memiliki kewajiban moral dalam menjalankan tugasnya. Moral individu mensyaratkan bahwa dalam hubungannya dengan orang lain harus mengikuti norma etis dan melaksanakan kewajiban sebagai pertanggungjawaban antar manusia. Moral kolektif, terbentuk karena tergabungnya pertanggungjawaban didalam suatu kelompok sehingga proses tindakan etis terbentuk karean persetujuan antar individu yang ada didalamnya. Pejabat negara memiliki kewajiban moral kepada individu atau kelompok yang terpengaruh oleh aktivitas mereka, sumber yang mendelegasikan kewajiban, perumus kerangka konstitusional dimana aktivitas negara berjalan. Pengambilan keputusan oleh pejabat negara
harus berdasarkan kepentingan warga negara, dan dilakukan secara individu, sehingga pembinaan moral yang paling efektif terhadap pejabat adalah pembinaan moral individu sehingga menghasilan pejabat yang inisiatif, ketegasan, keberanian, jujur, dan peka terhadap masalah publik. Pertanggungjawaban diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga dia memperoleh hak dan wewenang dan sanksi sebagai konsekuensinya. Pertanggungjawaban administrasi negara melibatkan sarana yang dipergunakan oleh lemabga publik beserta pegawai untuk mengelola kehendak yang berlainan dari dalam maupun maupun dari luar organisasi. Pertanggungjawaban pejabat publik ada empat tipe, Pertanggungjawaban birokratis adalah mekanisme untuk mengelola kehendak lembaga negara melalui pemusatan perhatian kepada prioritas orang yang berada dipuncak hierarkis. Pertanggungjawaban legal, berlandaskan keterkaitan antara pengawasan pihak diluar lembaga dengan anggota organisasi, pihak luar merupakan pembuat undang-undang sedangkan administrator
publik
sebagai
pelaksana.
Pertanggungjawaban
profesional
dicirikan
penempatan kontrol atas aktivitas organisasional ditangan pejabat yang punya keterampilan khusus dalam melaksanakan pekerjaan dan pimpinan lembaga sebagai penguasa awam. Pertanggungjawaban politis memiliki karakteristik daya tanggap kepada kepentingan publik, kaitannya adalah antara administrator publik dengan warga pemilih. Pertanggungjawaban administrasi publik yang luas harus melibatkan sifat dari tugastingkat teknis, tingkat manajemen, dan tingkat institusional. Pelayanan publik akan mencapi tujuannya apabila konsep moralitas legal mendasari keputusannya, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan pejabat mengenai ketidakjujuran, perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar peraturan perundangan, perilaku yang tidak adil kepada bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, pemborosan, menutupi kesalahan, kegagalan mangambil prakarsa. Analisis etis diterapkan kepada tindakan dan perilaku pejabatmengenai pemakai yang menjadi kepemilikan kantor tapi dipakai untuk kepentingan pribadi menunjukkan etika para pejabat.
BAB IV KORUPSI DAN PITA MERAH Korupsi berasal dari bahasa latin corrumpere, corruption, atau corrupts artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dapat berbentuk pengelapan, kecurangan, atau manipulasi dengan karakteristik tidak mengandung kekerasan, ketidakjujuran, dan penyembunyian kenyataan. Nepotisme juga berkaitan dengan korupsi, nepotisme berasal dari kata nepos berarti cucu. Nepotisme adalah usaha yang disengaja oleh seorang pejabat dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatannya untuk menguntungkan posisi, pangkat dan karier diri sendiri, famili atau kawan dekatnya dengan cara yang tidak adil. Permasalahan korupsi didalam birokrasi telah menimbulkan suatu pemikiran didalam masyarakat bahwa memberi uang untuk memperlancar urusan menjadi hal yang wajar. Korupsi tidak hanya dilakukan dalam bidang admnistratifnya termasuk pengambilan keputusan juga. Menurut Syed Hussein Alatas, ada tujuh jenis korupsi yakni, korupsi transaktif disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka telah mengusahakan keuntungan tersebut. Korupsi memeras adalah korupsi dimana pihak pemberi dipaksa memberi uang suap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau sesuatu yang berharga lain. Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang direncanakan pada masa depan. Korupsi nepotisme, meliputi penunjukan secara tidak sah terhadap saudara atau teman dekat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Korupsi defentif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsi dalam cara mempertahankan diri. Korupsi otogenik, korupsi yang melibatkan satu orang saja dan
Korupsi dukungan adala korupsi yang
dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan. Korupsi mempengaruhi segala lini pelayanan pemerintah dan berdampak kepada pelayanan yang diberikan. Pengaruh positif dari korupsi hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal dan kekuasaan tetapi dampak negatifnya mempengaruhi semua lini, Korupsi mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat struktur dan kebijakan didalam pemerintah menjadi lemah, pelayanan publik dibuat rumit untuk memperoleh uang sogokan,
menghilangkan kekuatan hukum, munculnya kejahatan yang terorganisir dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Faktor yang menumbuhkan korupsi adalah Buruknya struktur dalam suatu negara, dipengaruhi oleh sejarah bangsa itu, dimana penguasa feodal mempunyai hak istimewa untuk menarik pajak tertentu. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem itu menerapkan dalam pemerintahan baru, bahwa dia harus memperoleh keuntungan sendiri dari kekuasaanya. Struktur birokrasi yang berorientasi keatas juga mempengaruhi penyelewengan karena seorang pimpinan tidak menindak tegas bawahannya yang melakukan penyelewengan sebelum ada ijin dari pejabat yang lebih tinggi. Lemahnya kemampuan badan pengawas seperti partai politik, lembaga legislatif , dan pers mempengaruhi tumbunya korupsi. Hukum yang ditegakkan untuk para pelaku korupsi harus efesien,rasional dan para penegaknya memiliki integritas tinggi dalam menegakkanya karena apabila tidak demikian, pelaku korupsi yang dituntut akan dapat membeli hukum. Buruknya moral manusia juga menumbuhkan korupsi dimana manusia tidak pernah puas dan nilai-nilai kejujuran tidak ada lagi dalam dirinya. Upaya menangkal korupsi dapat ditinjau dari sistem struktur, segi juridis, maupun segi etika. Dari segi struktur korupsi dapat ditangkal melalui cara sistemik-struktural, memperbaiki kelemahan sistem politik dan sistem administrasi dimana birokrasi sebagai pokoknya. Cara abolisionistik dengan memberantas penyebab korupsi dan melakukan penaggulangan pada usaha yang menghilangkan penyebab tersebut. Cara moralistik dengan melakukan pembinaan mental dan moral manusia. Dari segi juridis dengan kodifikasi hukum, memperbaiki kualitas hukuum, bahwa korupsi adalah segala perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dari segi etika adalah keberanian dan tekat seluruh aparatur negara dalam melawan korupsi. Masalah pelayan administrasi yang berbelit-belit dikaitkan dengan istilah pita merah yang memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dengan birokrasi. Para pelaku birokrat sengaja melakukan penyulitan didalam urusan administrasi dengan tujuan mendapatkan uang tambahan dari masyarakat untuk memudahkan urusannya. Media yang digunakan didalam pelayanan masyarakat berupa surat-surat juga tidak efektif karena membutuhkan proses yang lama. Perbaikan pelayanan birokrasi harus dilaksanakan sebelum nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalam birokrasi hilang akibat aparatur yang tidak bertanggung jawab.
Kebijakan pemerintah yang rentan terhadap penyelewengan administrasi menurut Douglas antara lain, kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak besar yang syaratnya menguntungkan kontraktor, kebijakan pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi mendorong pengusaha menyuap aparat untuk mengurangi pajak, penetapan tarif yang mendorong pemodal mengendalikan tarif, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memilih perusahaan yang diajak kerjasama, pemberian pinjaman atau pembebasan pajak, pengolahan barang mentah oleh pemerintah dan pengelolaan subsidi. Pengendalian diri pejabat publik terletak pada saat dia mampu membedakan kepentingan pribadi dan kewajibannya melayani masyarakat dan Pelaksanaan amanah merupakan tanggung jawab moral pejabat publik, kejujuran didalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat. Dengan kemampuan pengenadalian diri dan tanggung jawab pelaksanaa amanah yang diemban pejabat publik mampu mengindarikan tindakan korup yang dapat dilakukannya dengan kekuasaanya. BAB V ETIKA ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK Azas umum birokrasi pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam negara indonesia yang telah disepakati oleh sebagian besar masyarakat adalah prinsip demokrasi dengan azas kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi Indonesia asas kedaulatan rakyat dilakukan melalui asas permusyawaratan-perwakilan dan adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Prinsip keadilan sosial dan pemerataan, dimensi ketimpangan yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan antar kelompok sosial yang berbeda dalam suatu negara dan ketimpangan antara wilayah geografis dalam suatu negara dengan akar permasalahan kesenjangan distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Prinsip mengusahakan kesejahteraan umum yang dipecahkan dengan membuka lapangan kerja dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Masalah yang harus diselesaikan didalam kependudukan adalah mewujudkan negara hukum dengan dasar hukum UUD 1945, dinamika dan efesiensi pelayan, dengan ukuran untuk menilai kualitas birokrasi adalah tingkat efesiensi kepuasan dan kelancaran layanan terhadap kelompok sasaran. Proses administratif merupakan rangkaian pemilihan alternatif tindakan dan pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah secara efektif dan efesien dengan
mempertimbangkan nilai judisial yang berlaku yaitu berdasarkan nilai-nilai keadilan yang dianut didalam ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Keterkaitan antara lembaga judisial (kehakiman) dengan lembaga administratif terkait dalam hal penguasaan (coping) yaitu adanya interaksi kooptasi yang artinya para hakim memiliki kemampuan memperbaiki institusi dan para administratif memiliki kemampuan mengurangi campur tangan judisial. Hal konvergensi yang artinya hakim dan administrator publik memiliki harmoni kerja sama. Hal kemunduran judisial berarti intervensi hakim dan jaksa dikurangi sehingga administrati negara dapat berkembang. Hal perluasan hak, bahwa hak asasi setiap individu akan terus bertambah yang berarti penekanan konstirusi pada kebebasan positif akan membutuhkan perubahan struktur, proses, dan pilihan nilai-nilai administrasi. Hal kultur administrasi baru menekankan nilai prosedural dan keadilan lebih diutamakan dari ekonomi dan efesiensi sehingga berwujud atas perlakuan hak yang adil, birokrasi yang representatif dan birokrasi partisipatif. Untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi negara secara judisial pemerintah membentuk lembaga pengawas yang memiliki norma hukum yaitu pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, pengawasan merupakan proses berkelanjutan, pengawasan menjamin pengambilan koreksi yang cepat dan tepat, pengawasan bersifat mendidik dan dinamis. Seorang pengawas harus memiliki kemampuan teknis, kognitif maupun efektif yang lebih baik dari pada yang diawasi. Kepentingan umum merupakan aktivitas administrasi pemerintahan yang harus dijaga untuk menjaga eksistensi negara sehingga kebijakan pemerintah harus bersifat netral dan aparat publik harus memiliki wawasan pelayanan umum, kebijakan yang dibuat tidak memiliki maksud pribadi dan segera dilaksanakan sebagai pelayan masyarakat. Sifat arif dalam pemerintahan akan terlihat dari keputusan yang dicetuskan, pejabat yang arif adalah yang mampu menjaga supaya keputusanya diterima oleh sebagian besar masyarakt dengan berlandaskan kebenaran. Kearifan dalam mengambil kebijakan publik juga ditentukan oleh kesediaan aparat mendengar berbagai informasi dan pejabat publik juga harus melihat respon dari masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat. Etos bersifat menilai berupa landasan ide, cita, pikiran yang menentukan tindakan yang akan dibuat. Etos kerja pemerintah diharapkan tumbuh dengan semangat humanisme untuk melayani masyarakat, untuk membangkitkan etos kerja pemerintah dibutuhkan pengembangan diri dengan cara pendidikan diri sendiri secara mandiri dan peningkatan diri
melalui perbaikan perilaku sesuai dengan kebutuhan nilai dan moral administrasi pemerintahan. Kode etik merupakan kesepakatan bersama yang tidak memiliki sangsi hukum yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Aparat diharapkan menjadikan kode etik menjadi pedoman kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari negara atas nama rakyat.
