ASKINDO ( Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia) :
KODE ETIK DAN PROFESI
MUKADIMAH
Sejalan dengan nilai dan norma tata kehidupan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, maka ditetapkanlah Kode Etik dan Profesi ASOSIASI KONSULTAN NON KONSTRUKSI guna meningkatkan pengabdian para anggotanya kepada negara, bangsa dan lingkungan dengan bertumpu pada kejujuran, keahlian dan keluhuran budi, berprofesi secara profesional.
KETENTUAN UMUM
Dengan menjunjung tinggi profesi konsultan dan menghormati kode etik ASOSIASI KONSULTAN NON KONSTRUKSI sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia maka tiap anggota Asosiasi dengan ini menjunjung tinggi dan berikrar berpegang teguh pada :
KODE ETIK
Berorientasi pada pembangunan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat, bertindak jujur serta independen dan penuh dedikasi melayani Pemberi Tugas maupun Masyarakat luas, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai aturan agama, sosial dan budaya yang berlaku.
Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan Pemberi Tugas, rekan konsultan dan masyarakat luas pada umumnya.
Menghindari dari kepentingan pribadi maupun kelompok dan keputusan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Menjaga kerahasiahan lembaga Pemberi Tugas yang menjadi mitra atau klien.
Taat pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku pada organisasi Asosiasi serta menghormati prinsip imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan.
Taat dan patuh pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melakukan tindakan yang menyimpang.
Melaksanakan sekuat tenaga serta kemampuan terhadap ikrar yang telah diucapkan.
KODE PROFESI
Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi sehingga mampu memberikan layanan yang lebih bermutu.
Dengan landasan kekayaan pengetahuan dan penguasaan iptek melahirkan pribadi yang mampu mewujudkan karya besar yang ditujukan untuk membangun harkat kemanusiaan dan peradaban manusia.
IKRAR
Bahwa akan senantiasa menyumbangkan perhatian, pemikiran, waktu dan tenaga kami untuk meningkatkan kualitas dan derajat hidup bangsa Indonesia maupun khususnya pengusaha kecil dan menengah serta dengan mengembangkan dan memberdayakan lembaga-lembaga perekonomian rakyat yang mandiri serta ikhtira-ikhtiar lainnya untuk maksud itu semata-mata sebagai pengabdian kami kepada Tuhan yang Maha Esa.
Bahwa kami akan secara terus-menerus melaksanakan ihktiar dan usaha-usaha tersebut secara konsisten, istiqamah, cerdas dan penuh kesabaran.
Badan Sertifikasi INTAKINDO:
Dikutip dari:
PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : 09 /LPJK TAHUN 2005, Tanggal 29 Desember 2005, TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BAKUAN KOMPETENSI TENAGA AHLI JASA KONSTRUKSI (Lampiran V)
W.1. Kode Etik Ahli Teknik Sipil Indonesia dan Etika Profesi Ahli Teknik Sipil
Kemampuan dalan unit Kompetensi dan Elemen Kompetensi ini Seyogyanya dapat diperoleh dengan melaksanakan pekerjaan bidang Teknik Sipil yang umum dan baku, dengan pengarahan atau dibawah pengawasan terbatas Ahli Teknik Sipil senior pada waktu melaksanakan pekerjaan bidang Teknik Sipil yang lebih canggih.
Pada umumnya setiap pekerjaan bidang Teknik Sipil akan memberikan kesempatan bagi calon Ahli Teknik Sipil untuk menunjukkan kemampuannya dalam Unit Kompetensi ini.
W.1.1. Mengembangkan Dan mewujudkan Tanggung jawab Kecendekiaan dan Kepedulian Profesi Ahli Teknik Sipil Kepada Bangsa, Negara dan Komunitas Internasional.
W.1.1.1. Menyadari tanggungjawab kecendekiaan Ahli Teknik Sipil untuk memahami dan menjunjung falsafah dan nilai pancasila sebagai falsafah dan nilai pancasila sebagai dasar masyarakat bangsa indonesia
W.1.1.2 Mengahayati dan senantiasa berusaha mengamalkan nilai dan jiwa Pancasila dalam menjalankan profesi.
W.1.1.3. Berpedoman kepada UUD 1945 serta perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pofesi.
W.1.1.4. Menjunjung rasa kesetiawanan nasional dan rasa kepedulian sosial dan berusaha mendorong perekonomian dan kesehjateraan masyarakat menuju cita-cita Bangsa dan Negara.
W.1.1.5. Mengembangkan wawasan kebangsaan yang kuat dan dengan sadar menumbuhkan kepercayaan diri membangun kemandirian nasional dalam profesinya dan dalam mengembangkan kerjasama di komunitas internasional.
W.1.2. Menghayati serta mematuhi Kode Etik Ahli Teknik Sipil dan tatalaku Profesi Ahli Teknik Sipil.
W.1.2.1. Menempatkan tanggung jawab pada kesehjateraan, kesehatan dan keselamatan masyarakat dia atas tenggungjawabnya kepada profesi, kepada kepentingan golongan, atau kepada rekan sesama Ahli Teknik Sipil.
W.1.2.2. Bertindak dengan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan nilai luhur profesi.
W.1.2.3. Melakukan pekerjaan hanya dalam lingkup kemampuannya.
W.1.2.4. Mengembangkan nama baik berdasarkan prestasi dan tidak bersaing secara curang.
W.1.2.5. Menerapkan ketrampilan profesi untuk kepentingan perusahaan tempatnya bekerja atau pemberi tugas untuk siapa ia bertindak, dalam semua hal secara profesional, sebagai pihak yang diberi kepercayaan.
W.1.2.6. Memberikan keterangan, pendapat atau pernyataan berdasarkan obyektivitas, kebenaran dan pengetahuan yang memadai.
W.1.2.7. Melakukan pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan.
W.1.2.8. Secara aktif membantu dan mendorong bawahan untuk memajukan pengetahuan dan pengalaman mereka.
W.1.3. Memahami, menerapkan, serta mengembangkan wawasan dan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
W.1.3.1. Menyadari bahwa saling ketergantungan dan keaneka ragaman ekosistem adalah dasar bagi kelangsungan hidup manusia.
W.1.3.2. Menyadari keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk menyerap perubahan yang dibuat manusia.
W.1.3.3. Mengembankan tindakan profesional yang diperlukan untuk memperbaiki, mempertahankan dan memulihkan lingkungan hidup.
W.1.3.4. Mempromosikan penggunaan yang bijaksana atas Sumber daya yang tak terbarui dengan memperkecil atau mendaur ulang limbah dan mengembangkan alternatif lain sejauh mungkin.
W.1.3.5. Berusaha mencapai tujuan pekerjaan Teknik Sipil yang bermanfaat dengan penggunaan bahan baku dan energi yang hemat dan dengan menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
W.1.3.6. Memperhatikan keseluruhan dampak dari siklus hidup produk dan proyek terhadap lingkungan hidup.
W.1.3.7. Memperhitungkan pengaruh yang mungkin muncul dari tindakan berdasarkan keahliannya terhadap faktor budaya atau warisan sejarah.
W.1.4. Mengemban tanggungjawab profesional atas tindakan dan karyanya.
W.1.4.1. Memperhitungkan resiko dan tanggungan perdata ("liabilites") profesional, dan sanggup bertanggung jawab untuk itu.
W.1.4.2. Menerapkan dengan tepat persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3).
W.1.4.3. Menyelidiki kebutuhan keselamatan masyarakat dan bertindak untuk memecahkan masalah keselamatan yang mungkin timbul.
W.1.4.4. Mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani pekerjaan yang berbahaya.
W.1.4.5. Memperhatikan kaiah-kaidah pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana alaam.
KODE ETIK INSINYUR INDONESIA
"CATUR KARSA SAPTA DHARMA INSINYUR INDONESIA"
PERTAMA, PRINSIP-PRINSIP DASAR
Mengutamakan keluhuran budi.
Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
KEDUA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP
Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.
Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.
Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.
Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.
Perilaku Etis dan Profesional (IEEE) :
Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka fatktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan;
Menghindari konflik interes nyata atau yang terperkirakan sedapat mungkin, dan membukakannya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul;
Jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia;
Menolak sogokan dalam segala bentuknya;
Mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan konsekuensinya;
Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi kami;
Mencari, menerima, dan menawarkan kritik perkerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain;
Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur dan asal kebangsaan;
Berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau maksud jahat;
Membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini.
INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia):
KODE ETIK
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
MUKADIMAH
Sejalan dengan norma-norma tata hidup yang berlaku umum, maka Ditetapkanlah Kode Etik IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA untuk mempertinggi pengabdian para Anggotanya Kepada Tanah Air, Masyarakat dan Lingkungannya, yang selaras dengan dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan mengutamakan kejujuran, keahlian dan keluhuran budi.
KETENTUAN DASAR
Dengan menjunjung tinggi profesi Konsultan dan menghormati Kode Etik IKATAN NASIONAL INDONESIA sebagai dasar dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap anggota IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA:
Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas, sesama rekan konsultan dan masyarakat.
Bertindak jujur dan tidak memihak serta dengan penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan pengertian masyarakat terhadap profesi konsultan, sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga diyakini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan dengan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi dan integritas yang tinggi.
Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan serta setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas yang tinggi.
Menjalankan azas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, terhadap lingkungan kehidupan yang luas dan terhadap generasi yang akan datang.
BKKPII (Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia) :
KODE ETIK INSINYUR INDONESIA
"CATUR KARSA & SAPTA DHARMA"
CATUR KARSA, PRINSIP-PRINSIP DASAR :
Mengutamakan keluhuran budi.
Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
SAPTA DHARMA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP :
Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.
Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.
Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.
Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.
Nelafes.wordpress.com:
Kode Etika dan (Keprofesian/Etika Profesi) dikaitkan dengan Industri Jasa Konstruksi (Konsultan/Kontraktor/Pabrik material bangunan) adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang baik dan bermoral yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berkeahlian tertentu, yang berprofesional, untuk menjunjung tinggi kemuliaan profesi mereka demi tanggungjawabnya terhadap profesi mereka, masyarahkat, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.
Mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Bangsa, karena disamping menjadi penunjang utama kegiatan-kegiatan dalam sektor-sektor pembangunan yang lain, hasil karyanya juga lambang peradaban yang dapat mengambarkan tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa pada suatu masa.
Mereka merupakan bidang usaha yang tidak saja mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, tetapi juga merupakan bidang yang sangat efektif bagi pemupukan modal pengusaha, untuk selanjutnya diinvestasikan ke berbagai bidang. Di samping itu idutri atau jasa construksi juga dapat menjadi oral pengerak perekonomian nasional, karena dalam bidang-bidang tertentu, telah mampu dikerjakan sepenuhnya oleh potensi dalam negri, dan dampaknya dapat ikut menggerakkan kegiatan –kegiatan ekonomi yang lain .
Keberadaan dan jasa konstruksi nasional telah mengalami pasang surut yang terkait erat dengan kondisi perekonomian dan politik nasional yang berkembang sejak tahun 1966-1980, perkembangan industri atau jasa konstruksi nasional merupakan awal perkembangan yang cukup memuaskan.Hal ii terbukti dengan keputusan KEPRES.No 14/1979, No 10/1980 dan KEPRES.No 18A/1980, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tender untuk proyek-proyek konstruksi.
Pada tahun 1981-1990/an perkembangan industri/jasa konstruksi mencapai tingkat dan kecepatan yang sama tinggi, sehinga pemerintah mengeluarkan KEPRES No.1/1982, No.7/1982, No 42/1982 dan No 17/1983 serta penyempurnaan KEPRES No 14/1979 menjadi KEPREs No 29/1984. pada periode ini juga telah di bentuk Tim pengendalian pengadaan barang/peralatan pemerintah yang telah berhasil meningkatkan barang dan jasa produksi dalam negri, termasuk kontraktor dan konsultan dalam negri.
Pada periode tahun 1981-1990, perkembangan industri atau jasa kopnstruksi di samping di dukung oleh kondisi perekonomian juga oleh kondisi politik yang cukup.
baik dan stabil sehingga banyak proyek-proyek pembangunan nasional baikyang berskala kecil sampai yang besar , mengggunaka teknologi teknologi rendah sampai teknologi tinggi, telah dapat di selesaikan dengan baik dan dapat di banggakan.Disamping itu telah tumbuh pula asosiasi-asosiasi profesi yang mendukung keberadaan industri ini, misalnya INKINDO (Ikatan konsultan Indonesia),GAPENSI (Gabungan
pengusaha jasa konstruksi) dan KADIN (kamar dagan dan industri nasional) yang juga telah berkembang dengan pesat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Pada periode tahun 1991-1997/an perkembangan industri atau jasa konstruksi mengalami berbagai macam persoalan, baik masalah-masalah interen maupun eksteren akibat dinamisme di lingkungan industri atau jasa konsultan itu sendiri. Salh satu masalah yang ada pada saat itu adalah, ketidak seimbangan antara pasar dan jumlah kontraktor akibat perkembangan pesat tersebut diatas.Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui KEPRES No 16/1994,menata kembali tata cara pelaksanaan APBBN, terutama terkait dengan penataan prosedur pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang ditangani oleh jasa konstruksi dan jasa konsultansi.
Dalam KEPRES No 16/1994 ini telah diatur lebih detail di banding dengan KEORES sebelumnya tentang bebagai hal yang menyangkut tata cara kerja industri atau jasa konstruksi mengalami keterburukan seiring dengan komisi politik nasional yang tidak menentu dan melemahnya tukar rupiah terhadap dolar. Beberapa industri atau jasa konstruksi baik yang swasta mupun BUMN mengalami kepailitan, pasar hampir tidak ada,invstor semakin kurang dan APBBN yang terkait dengan pembangunan konstruksi jumlahnya juga semakin berkurang dan APBBN yang terkait dengan pembangunan konstruksi jumlahnya juga semakin kecil, semuanya tidak sebanding dengan jumah perusahaan industri atau jasa konstruksi yang sudah ada.
Dengan telah diberlakukannya otnomi daerah pada tahun 2001, dimana kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, akan menjadi pertanyaan bagi kita apakah industri atau jasa di bidang konstruksi ini akan mempunyai prospek yang lebih baik ataukah sebaliknya.Apabla setia[ daerah mempunyai kebijaksanaan lebih mementingkan perusahan daerah setempat dalam menerapkan pelaksanaan tender-tender proyek pemerintah,maka setiap industri atau jasa konstruksi akan mengalami pergeseran
- 2 -
pendapatan OMZET, dari yang bersifat sentralistis menjadi regionalistis. Oleh karena itu perlu untuk diadakan study evaluasi tentang kberadaan dan perkembangan industri ini, terutama terkait dengtan knijakan-kebijakan pasca pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut KIRMAN (1988), defnisi perusahan jasa konstruksi adalah suatu kegiata sektor ekonomi yang melakukan transformasi beberapa sumber daya untuk Imenghasilkan fasilitas-fasilitas prasarana ekonomimdan sosial. Proses transformasi tersebut meliputi kegiatan perencanaan (planing), rekayasa (desain), procurement,pembangunan,pengeprasian dan pemeliharaan prasaran dan fasiliotas yang telah di hasilkan .
Pelaku kegiata dalam perusahaan jasa konstruksi meliputi perencana (konsultan perencana), pemboron(kontraktor),subkontraktor,pengawas pekerjaan (konsultan supervisi) ,akuntan ,ahli-ahli hukum dan lain-lain dalm
perusahaan jasa konstruksi, hubungan interaksi pelaku kegiatan tersebut di atur melalui perjanjian kerja (kontrak). Untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan kegiatan yang di lakukan melalui manejemen proyek konsrtruksi.
Kontrktor dapat di definisikan sebagai pelaksana konstruksi atu pembangunan pekerjaan sipil seperti gudang,jaln, irigasi, pelabuhan, lapangan terbang, kawasan pemukiman, perumahaan dan lain-lain, bedasarkan ikatan kontrak pekerjaan yang mencakup pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Sedangkan konsultan dapat didefinisikan sebagai perencana atu pegawas konstruksi.danatau layanan pekerjaan konstruksi yang diberikan loleh pelaksanaan kontruksi.pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan aatau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pegawasan yag mencakup pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal beserta kelengkapan instlasinya, ntuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Undang-undang jasa konstruksi 1999 juga mendefinisikan beberapa orang perseorangan atau badang usaha yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi, yaitu :
pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badang hukum baik
sebagai pemilih pekerjaan atau proyek yang memerlukan penyedia jasa untuk
melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 3 -
Penyediaan jasa, adalah orang perseorangan atau badang usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.Termasuk daam hal ini adalah konsultan dan kontraktor.
Forum, adalah wadah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi nasional dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa dan konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen dan mandiri.
Registrasi, adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan atau badang hukum untuk menentuklan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang di wujudkan dalam sertifikat ketrampilan dan keahlian kerja.
Menurut Barrie dan paulson (1994), yipe proyek konstruksi dapat di
kategorikan menjadi empat tipe utama konstruksi. Keempat tipe tersebut dapat di jelaska sebagai berikut :
Konstruksi pemukiman (residential construction)
Konstruksi pemukiman meliputi real state, perumahan keluarga (rumah tinggal),perumahan kota, perumahan unit ganda, rumah susun (flag) dan kondomunium.
Konstruksi gedung (building construction)
Konstruksi baguanan gedung di mulai dari toko pengecer kecil sampa pada kompleks peeremajaan kota, misalnya gedung sekolah, gedung Universitas, gedung Rumah sakit,gedung perkantoan komersial, gedung Gereja, gedung Bioskop, gedung Pemerintah, gedung pusat rekreasi, gedung industri, pergudagan dan lain-lain
Konstruksi rekayasa berat (heave enggineering consruction)
Konstruksi rekayasa berat meliputi konstruksi bendungan,terowongan, irigasi, pengendalian banjir, jembatan, jaringan jalan kereta api, pelabuhan udara,jalan raya, banginan sistem penyaringan, distribusi air minum, jaringan listrik,jaringan komunikasi dan lain-lain.
Konstruksi industri (industrial construction)
Konstruksi industri meliputi konstruksi pabrik penyelingan minyak bumi dan petro kimia, pabrik bahan bakar sintetik, pusat pembangkit listrik tenaga nuklir, pabrik peleburan minyak, pabrik baja dan alumunium serta pabrik-pabrik lainnya.
Menurut Kerzner(1999), pengertian manajemen proyek adalah merupaka suatu perencanaan,pengaturan, pengarahan dan pegontroplan sumber daya perusahaan untuk mencapai sesaran dalam waktu yang relatif singkat, dimana telah terbukti untuk mencapai tujuan tertentu secara sempurna.
Sebuah kontrak dapat di artikan sebagai perjanjan atau persetujuan antara dua pihak secara suka rela dan meningkatkan diri mereka masing-masing,dalam persetujuan tersebut yang di anggap sebagai "hukum" yang harus di taati dan di penuhi.Pada proyek-proyek bidang konstruksi pada dasarnya kontrak di buat dengan mlibatkan pihak pemberi pekerjaan, yang dalam hal ini biasanya mewakili pemilik atau pemilik pekerjaan itu sendiri denga pihak penerima pekerjaan.Jadi paling sedilit ada dua unsur yang terlibat.
Menurut Barrie dan paulson pada tahun 1994 ada tiga aspek mengenai mutu berkaitan dengan rekayasa, pengendalian dan jaminan yang masing-masing di berikan batasan sebagai berikut :
Rekayasa mutu
Pengendalian mutu
Jaminan mutu.
Secara umum prosedur pendirian perusahan industri jasa kontraktor dapat di jelaskan sebagai berikut :
Pembuatan akte notaris untuk pendirian PT atau CV
Pengesahan akte notaris,PT oleh Departemen Kehakiman,itu di Jakarta pusat, sedangkan CV oleh pengadilan negri setempat .
pengurusan Domisili( diketahui RT,RW,Lura dan Camat)
Pengurusan TDP(Tanda daftar perusahaandi Departemen perdagangan)
Pengurusan PKP
Pengurusan NPWP
Pengurusan untuk menjadi anggota organisasi profesi
Pengurusan SIUJK
Pendaftarn srtifikasi
Klasifikasi industri jasa kontraktor
Ada kesalahan yang mendasar dan telah menjadi kultur global,bawha kriteria apa yang seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai prestasi dan produk professional.Selama ukuran yang dipakai untuk penilaian kwalitas,adalah segi kwalitas teknis dan manfaatnya,sedangkan bagi kwantitas adalah dari segi produktivitas dan efisiensinya.Inilah penilaian yang sekuler dan telah menempatkan obyek yang dinilai barang mati atau mesin.
Kita telah melupakan kriteria makna spritual atau keridhaan Tuhan,dan sebagai akibatnya,sebagai contoh yang sangat extrim,terlibatnya beberapa negara adi kuasa dalam perlombaan senjata,pencemaran lingkungan,paket informasi budaya yang merusak moral dan sebagainya.Disinilah sesunggunya agama berperan.Agama akan memeberikan wawasan yang lebih luas untuk dapat mencapai makna manfaat dan spritual yang maksimal,tanpa mengurangi kemantapan dan ketahanan kwalitas teknis dan produktivitas maksimalnya,sehingga produk atau prestasi tersebut bermanfaat bagi kemanusian,alam dan lingkungan secara keseluruhan.
Moral professional secara umum dapat di bedakan sebagai berikut :
Tingkat pra professional.
Tingkat professional konvensional.
Tingkat professional berazas.
Dalam dunia professional,upaya peningkatan peringkat tersebut,bisanya selalu dilakukan melalui kode etika profesi,padahal masalah tersebut dapat di tempuh melalui agama.Agama dapat memberikan kontribusi sebagai kendali transedental,sebagai pemberi ukuran dan kepastian,disamping sebagai pemberi makna spiritual.
Mereka adalah manusia-manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan sebagai mahkluk yang tidak sempurna dengan segala kekurangan dan kelemahannya.Oleh sebab itu,perlu ada peraturan serta ketentuan tentang kewajiban dan tanggug jawabnya yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesinya.
Dalam masyrakat profesi,peraturan dan ketentuan tersebut dapat di beri nama kode etika dan ketentuan perilaku keprofesian,sedangkan otoritas pelaksanaan penindakan atas pelanggaran diprcayakan kepada satu dewan kehormatan atau mejelis,yang terdiri dari orang-orang terpilih dengan integritas tinggi dan berpengalam luas dalam bidang profesi bersagkutan.Kode etika konsultan atau kontraktor pada dasarnya berisikan pedoman serta petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap profesi,masyarkat umum,klien dan rekan-rekan profesinya.
- 6 -
Dengan adanya kode etika dan dipatuhi secara sungguh-sungguh,maka pihak klien dan masyarakat umum memperoleh jaminan akan hasil pekerjaan yang optimal baik dari segi kwalitas maupun kejujuran.Sebaliknya,dalam iklim sehat dibawah perlindungan kode etik,konsultan atau kontraktor dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan memberikan semua keahlian serta pengalamannya untuk mencapai hasil yang terbaik.
AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia):
Tujuan AKI adalah:
1. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif
2. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Jasa Konstruksi
Nasional Indonesia
3. Meningkatkan tertib pembangunan
4. Meningkatkan mutu dan kemampuan anggota sebagai pelaku
Jasa Konstruksi
5. Meningkatkan kemitraan sesama anggota.
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan:
1. Selalu aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran-
saran mengenai pembinaan dan pengembangan usaha jasa
konstruksi Indonesia
2. Aktif dalam upaya peningkatan teknologi dan kemampuan para
pelaku usaha Jasa Konstruksi bekerja sama dengan lembaga
penelitian dan pendidikan
3. Menyusun kode etik profesi Kontraktor Indonesia dan
membudayakannya
4. Membantu para anggota dalam menjalankan usahanya dan dapat
bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar anggota.
5. Bekerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi di
dalam maupun yang mempunyai tujuan yang sama.
