BAB I PENDAHULUAN Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual. Dalam perkembangan selanjutnya, HAKI telah memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung banyak pada perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Sementara itu keunggulan komparatif tergantung banyak pada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan milik intelektual. Jadi dengan demikian milik intelektual salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan perdangangan antar negara pada saat ini. Permasalahan Hak Milik Intelektutal adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain; dan sebagainya. Permasalahanpun semakin majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis. Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun obyek perlindungan hak milik intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah hak milik intelektual adalah lahirnya konfensi mengenai hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu konfensi hak milik perindustrian, dan konfensi hak cipta. Kedua konfensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dibidang hak milik intelektual.
1
BAB II HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengertian HAKI Istilah hak milik intelektual merupakan terjemahan langsung dengan dari "intellectual property". Selain istilah intellectual property juga dikenal dengan istilah intangible property, creative property dan incorporeal property. Di Prancis orang menyatakannya sebagai "propriété intelectualle" dan "propriété industrielle". Di Belanda biasa disebut "milik intelektuil" dan "milik perindustrian". Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (H[A]KI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dalam konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO), HKI diartikan: Intellectual property right is deíined as “intellectual property shalL include the rights relating lo: literary, artistic and scientific works, inventions ín all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition.and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fieids” (Article 2). B. Manfaat HAKI Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat (Baca JICA Team.2003:1). Menurut Don Tapscot (dalam Andy Noorsaman Sommeng, 2002:1), “The new economy is a knowledge economy and the key assets of every firm become intellectual assets”. Dengan demikian,
2
Ekonomi baru ialah suatu ekonomi pengetahuan. Aset kunci setiap perusahaan adalah aset intelektual yang dimilikinya. Kekayaan Intelektual telah berubah dari bidang hukum dan bisnis yang sepi menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi. (New York Times, 9 April 1999).
Pengembangan
hak
kekayaan
intelektual
pada
hakekatnya
adalah
pengembangansumber daya manusia (“SDM”). Sebab hak kekayaan intelektual berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia. Dengan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. Hal ini sangat penting dikaitkan dengan kenyataan, walaupun kekayaan atau sumber daya alam (“SDA”) berlimpah, kita masih “begini-begini” saja bahkan mundur, dan tingkat kemiskinan makin bertambah (A. Zen Umar Purba, 2002:1). Hal ini sesuai dengan editorial The Washington Post, 28 April 2001 yang menyetakan : “. . . . if there is one lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do” (jika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam tidak menggerakkan ekonomi; sumber daya manusia yang melakukan itu). Hal ini secara singkat dapat diartikan bahwa Sumber Daya Manusia (yang potensial menghasilkan kekayaan intelektual) lebih penting daripada Sumber Daya Alam HKI merupakan kekuatan dari kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekpresi artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HKI adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial HKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya (Lihat juga Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, 1993:16, Richard B.Simatupang, 1996:84- 85, Saidin, 1997:9, Akira Okawa, 1997:1). Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia Dalam konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO), HKI diartikan: Intellectual
3
property right is deíined as “intellectual property shalL include the rights relating lo: literary, artistic and scientific works, inventions ín all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition.and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fieids” (Article 2). Para ahli ekonomi selama bertahuntahun telah mencoba memberikan penjelasan menge-nai adanya sebagian perekonomian yang dapat berkembang pesat, ada yang tidak. Secara umum disepakati bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Akumulasi dari ilmu pengetahuan merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat haruslah mendorong investasi di bidang penelitian, pengembangan dan mensubsidi program untuk pengembangan sumber daya manusia. (Baca Kamil Idris dalam Prihaniwati, 2004:2). Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HAKI yang baik, yaitu (Prihaniwati, 2004:2): a. meningkatkan posisi perdagangan dan investasi. b. mengembangkan teknologi. c. mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional. d. dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi. e. dapat mengembangkan sosial budaya. f. dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. C. Ruang Lingkup HAKI Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategoriyaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
4
Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
5
BAB IV AGGREMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)
A.
Pendahuluan Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), merupakan salah satu issue dari 15 issues dalam persetujuan GATT (General Agreement on Tarof and Trade) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global. Dokumen akhir Putaran Uruguay (GATT) disetujui pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada 15 April 1998 di Marrakech, 321 km ke arah Barat dari kota Rabai Ibukota Maroko, Afrika Utara. Dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman dengan lebih dari 28 kesepakatan perdagangan yang global telah ditandatangani oleh 125 negara Termasuk Indonesia. Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HAKI, di samping pengaturan nengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran HAKI tersebut. Di dalam persetujuan TRIPs ini terdapat beberapa aturan baru di bidang HAKI dengan standard pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan peraturan perUU-an Nasional (UU Hak Cipta, UU Paten dan UU Merek), dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan ( Cross Retaliation) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.
B.
Latar Belakang Lahirnya TRIPS Lahirnya persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi intemasional yang dirasa semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahimya TRIPs adalah Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (Word Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungai HAKI mereka di pasar intemasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.
6
Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO adalah: 1.
WIPO merupakan suatu organisasi dim ana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketetuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.
2.
WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran HAKI. Di samping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan
struktur perdagangan intemasional dan perubahan tingkat invasi teknologi. Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan HAKI ke forum perdangan GATT. Pemasukan HAKI ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan HAKI dalam GATT tidaklah tepat (kompeten). GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan HAKI tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun akhirnya mereka bisa menerimanya setelah negara argumentasi bahwa
kemajuan
perdagangan
(intemasional)
suatu
negara
bergantung
pada
kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk perlindungan HAKInya. C.
Ciri dan Prinsip Dasar Persetujuan TRIPS Ciri pokok persetujuan TRIPs adalah: 1.
Berbeda dengan issue-issue lainnya yang erat kaitannya dan pangkal tolaknya pada komoditi dan aksesnya ke pasar, TRIPs berbicara tentang norma dan standar (tingkat atau kualitas pengaturan).
2.
Kedua, Dalam beberapa hal TRIPs mendasarkan diri atas prinsip "full compliance" terhadap konvensi-konvensi HAKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal, tetapi dalam hal-hal tertentu mengisi kekosongan (misal "Rental Right Geographical Indications", tertentu, jangka waktu perlindungan Paten dan Komputer Program) dan bahkan mengubah ketentuan dalam perjanjian intemasional yang telah ada (misalnya menentukan perlindungan untuk "Integrated Circuit" minimal 10 tahun, sementara Washington Treaty hanya menentukan minimal 8 tahun).
3.
Ketiga, Karena keterkaitannya yang erat dengan perdagangan intemasional, TRIPs memuat dan menekankan derajat yang tinggi mekanisme penegakan hukum dan penyesuaian perselisihan yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang
7
atau Cross Retaliation. Penyelesaian perselisihan akan berlangsung melalui panel. Apabila dalam panel terbukti bahwa suatu negara tidak melindungi secara efektif HAKI, baik dalam pengaturannya ataupun penegakan hukumnya, dan secara nyata finansial akan memberi hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bersangkutan. Tindakan balasan tersebut dapat berupa kuota peniadaan GSP, dan lainlain. Pemilihan bidang pembalasan atau kondisi mana yang akan menjadi sasaran dengan sendirinya ditentukan oleh negara yang dirugikan. Adapun mengenai pelaksanaan atau penetapan persetujuan TRIPs tersebut, pada prinsipnya ditentukan : A. Dalam waktu satu tahun setelah persetujuan berlaku efektif, negara-negara peserta tidak diwajibkan untuk mulai menerapkan persetujuan tersebut. Ini berarti, bila ada yang telah siap, dapat saja segera menerapkannya, melakukannya tetapi tidak dapat meminta negara lain untuk melakukan yang sama. B. Setiap negara berkembang dapat menunda penerapan persetujuan tersebut untuk jangka waktu empat tahun setelah selesainya masa satu tahun yang berlaku umum tadi (A). C. Selain negara berkembang, setiap negara peserta yang sedang melakukan pembenahan atau perubahan sistem ekonomi mereka dari sistem terpusat menjadi sistem ekonomi pasar, dan menghadapi permasalahan dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan HAKI-nya, dapat pula menikmati jangka waktu penundaan tersebut (B). D. Negara berkembang yang berdasar persetujuan TRIPs diwajibkan pula memberikan perlindungan Paten terhadap penemuan teknologi tertentu yang semula tidak diberikannya, dapat memperoleh penundaan tambahan untuk selama lima tahun setelah berakhirnya masa penundaan untuk negara berkembang tersebut. E. Negara-negara paling terbelakang dapat menunda penerapan persetujuan TRIPs jangka waktu sepuluh tahun setelah masa penundaan umum tersebut (A), dan bila perlu masa tersebut dapat diperpanjang.
8
D.
Tujuan TRIPS TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan
intemasional,dengan
mengingat
kebutuhan
untuk
meningkatkan
perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah. E.
Isi TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights PREAMBLE to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights PART I
General Provisions and Basic Principles
PART II
Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights 1. Copyright and Related Rights 2. Trademarks 3. Geographical Indications 4. Industrial Designs 5. Patents 6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits 7. Protection of Undisclosed Information 8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences
PART III Enforcement of Intellectual Property Rights 1. General Obligations 2. Civil and Administrative Procedures and Remedies 3. Provisional Measures 4. Special Requirements Related to Border Measures 9
5. Criminal Procedures PART IV Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter-Partes Procedures PART V Dispute Prevention and Settlement PART VI Transitional Arrangements PART VII Institutional Arrangements; Final Provisions
10
DAFTAR PUSTAKA Abussamad, Zamroni, SH. MH., Diktat Mata Kuliah Hukum Bisnis dan Pajak, 2008. Purwandoko, Prasetyo Hadi, Implementasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights oleh Pemerintah Indonesia, Yustisia Edisi No. 68 MeiAgustus 2006, 2006. Sunarmi, SH., Peranan TRIPS (Trade Related Aspectof Intellecttual Property Rights)terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, USU Digital Library, 2003. http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=1&id=137&type=0 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
11
