Hak Merek

Sally Sitangga, S.H, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya, (Erlangga, Jakarta, 2010) Hal. 145
Undang-Undang Hak Merek No 15 Tahun 2001, (Jakarta, 25 Oktober 2005),Hal.192
Ibid.
Ibid., Hal.193
Ibid., Hal.148
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.379
Ibid., Hal.150
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hak Merek
Pengertian resmi dari hak merek berdasarkan pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah sebagai berikut : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi apa yang bisa dikenal sebagai merk adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain. Merk merupakan kekayaan industry dan tentu termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama kata, frasa, logo, lambing, desain, gambbar atau lebih unsure tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:
H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, "merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".
Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, "merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang perusahaan lain."
Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa, "suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu; "suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek jadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
Essel R. Dillavou, sarjana Amerika serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa : "tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan lambang-lambang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menujukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan".
Dari pendapat-pendapat sarjana tersebuut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relative cepat. Dalam undang-undang ini pun pemilik merek diberi upaya perlingdungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrsa atau alternative penyelesaian sengketa.
Dengan undang-undang ini, terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah, sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang merek lama yang subtansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.
2.2 Macam-Macam Merek
a. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya lainnya.
b. Merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
c. Merek kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang dan/ jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa-jasa sejenisnya lainnya.
2.3 Jenis-Jenis Merek
Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang berdasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:
Merek Lukisan (beel mark)
Merek kata (word mark)
Merek bentuk (form mark)
Merek bunyi-bunyian (klank mark)
Merek judul (title mark)

Selanjutnya R.M. suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:
Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
Merek kombinassi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.
Misalnya: Rokok putih merek "Escort" yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya "Escort";
Teh wangi merek "Pandawa" yang terdiri dari lukisan wayang kulit pandawa dengan perkataan di bawahnya "Pandawa Lima"
Lebih lanjut prof R. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:
Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (beel mark)
Merek dengan perkataan (word mark)
Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.
2.4 Kegunaan Merek
Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa inggrisnya adalah trademark, brand atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyedianya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik ekslusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.

Merek sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, merupakan hak eksklusif dari Negara untuk digunakan sendiri oleh pemegang merek, atau oleh pihak lain atas seizin pemegang merek.
Merek begitu efektif sebagai tanda pengenal, maka pemakainya kini tidak terbatas produk komersial atau perusahaan saja. Lembaga-lembaga non laba seperti Palang merah dan Bulan Sabit Merah (organisasi semacam Palang Merah dinegara-negara islam) atau bahkan Negara, kini juga sudah menggunakan logo untuk mempopulerkan diri.
2.5 Merek Harus Unik
Sebuah merek harus memenuhi unsure-unsur berikut ini :
Memiliki daya pembeda
Bukan milik umum
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Karena harus memiliki daya pembeda, maka sebuah merek haruslah unik dan bukan merupakan nama-nama umum alias generic. Kata-kata umum seperti "kecap', "bakmie" atau "baterai" harus dihindari karena merupakan kata umum. Semakin unik nama sebuah merek, akan semakin baik dan juga akan lebih efektif karena lebih mudah diingat siapa yang pernah mendengarkannya. Begitu pula, semakin mencolok dan berbeda tampilan sebuah merek, akan lebih mudah melekat dalam ingatan siapa saja yang melihatnya.
2.6 Jangka Waktu dan Pengalihan Merek
Jangka waktu perlindungan hukum merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya perlindungan hukum bagi merek (tahun ke-9). Itu berarti merek bisa dipertahankan pemiliknya sampai kapanpun. Pendaftaran ulang semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebuah merek tetap ada pemiliknya dan sebagai mekanisme semacam pajak agar pemilik merek menyisihkan sebagian keuntungan untuk Negara yang melindunginya. UU Merek Tahun 2001 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi :
Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. (Pasal 36).
Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instasi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.
Merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, jual-beli atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya pembubaran badan hukum pemilik merek. Sedangkan merek kolektif hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang mampu melakukan pengawasan efektif sesuai ketentuan merek kolektif tersebut. Permohonan dua kelas barang atau lebih dan / jasa dapat pula diajukan dalam satu permohonan.
Berkaitan dengan merek ada istilah "Lisensi", yakni izin yang diberikan lisen akan menggunakan merek itu untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa tertentu dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta disertai syarat tertentu. Perjanjian lisensi dapat pula mengatur pemberian lisensi lebih dan penerima lisensi kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Daftar Umum Merek di Ditjen HAKI yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
2.7 Prosedur Pendaftaran Merek
Untuk memiliki merek terdaftar, yang secara sah dilindungi undang-undang, kita perlu menempuh prosedur pendaftaran sebagai berikut ;
Mengisi formulir yang telah disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan.
Tanggal, bulan, dan tahun
Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamt permohonan.
Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendftarannya menggunakan unsure-unsur warna : pendaftarannya menggunakan unsure-unsur warna
Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
Permohonannya ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya.
Melampiri dengan dokumen-dokumen berikut :
Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000,00 serta ditanda tangani oleh pemohon langsung (bukan kuasa pemohon), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon.
Surat kuasa khusus apabila pemohon pendaftaran diajukan melalui kuasa pemohon.
Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh notaris, apabila pemohon merupakan badan hukum.
Sebagai bagian dari proses ini akan dilakukan pemeriksaan substantif paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan selesai paling lama Sembilan bulan. Hasil dari pemeriksaan ini ada dua, yaitu diterima atau ditolak. Jika setelah pemeriksaan substantive permohonan merk disetujui oleh Ditjen HKI untuk didaftar permohonan itu segera diumumkan paling lama 10 hari sejak persetujuan. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan di Berita Resmi merk yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI atau di sarana khusus yang dengan mudah dan jelas dapat dilihat oleh masyarakat, yang disediakan oleh Ditjen HKI.

Selama masa pengumuman, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Kalau sebaliknya pendaftaran suatu merk ditolak, maka penolakan permohonan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya disertai alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan disertai alasan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan.
2.8 Merek Yang Tidak Dapat di Daftarkan dan Ditolak
Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepetingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecohkan atau menyesatkan konsumen.
Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsure dibawah ini :
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
Tidak memiliki daya pembeda
Telah menjadi milik umum
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar leboh dahulu untuk barang dan/ jasa yang sejenis.
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenisnya.
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Merupakan atau menyurapai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Hak Merek

Recommend Documents