LAPORAN HASIL EVALUASI RTRW JAKARTA 2010
BAPEDA DKI JAKARTA AGUSTUS 2006
Rencana Tata Ruang & Arah Pengembangan Kota yang Terjadi…………… Terjadi
RTRW JAKARTA 2010 TANGTANGERANG
BEKASI
DEPOK
RENCANA INDUK 1965 - 1985
Kota Inti Sentra
TANGTANGERANG
BEKASI
DEPOK
TANGTANGERANG
BEKASI
RUTR 1985 - 2005 DEPOK
Outer & inner Ringroad Batas wilayah DKI Jakarta
Mengapa Penataan Ruang di DKI Jakarta Perlu Dievaluasi? • Menjamin akuntabilitas kinerja penataan ruang ~ perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sejak Perda 6 tahun 1999 (RTRW) diberlakukan • Menjamin terselenggaranya “Good Governance” (tata kelola yang baik) dalam penataan ruang di Jakarta: khususnya keterlibatan semua stakeholders/“pemangku kepentingan” secara transparan, partisipatif, bertanggungjawab, sekaligus efektif dan efisien.
Akuntabilitas dalam penataan ruang • Seluruh input, proses, output, dan outcome dari penataan ruang yang telah dan sedang dilakukan sejak 1999 hingga 2005 selayaknya dapat dipertanggungjawabkan, dan mencapai tingkat pemenuhan (compliance) yang baik • Keseluruhan proses evaluasi penataan ruang itu sendiri, yang dilakukan pada tahun 2005 hingga awal 2006, semuanya dapat dipertanggungjawabkan.
Terselenggaranya Good Governance dalam Penataan Ruang • Seluruh pemangku kepentingan dalam penataan ruang (pemerintah, bisnis/swasta, dan kelompok masyarakat madani) berperanserta secara proporsional dalam: – Perencanaan tata ruang – Pelaksanaan pemanfaatan ruang – Pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk dalam proses ‘evaluasi’)
TUJUAN EVALUASI RTRW JAKARTA 2010 Menilai kinerja penataan ruang makro dari implementasi RTRW DKI Jakarta 2010 selama 5 tahun terakhir, melalui suatu proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) penataan ruang kota Jakarta.
Aspek-Aspek Evaluasi Perkembangan 1999-2005 1. Aspek yang tidak diatur, tetapi seiring perkembangan/dinamika “harus” dipertimbangkan dan digunakan dalam penataan ruang di DKI Jakarta – paradigma pembangunan & beberapa pengaruh eksternal (teknologi, lingkungan, globalisasi, dll) termasuk “basis perencanaan” 2. Aspek yang diatur dalam pasal-pasal Perda 6/1999 dan harus dinilai pencapaiannya: a) Aspatial b) Spatial: a. Kualitatif b. Kuantitatif
Aspek yang tidak diatur, tetapi “harus” dipertimbangkan • Paradigma penataan ruang yang hanya berbasis wilayah administratif telah mulai ditinggalkan karena tidak efektif, untuk DKI Jakarta perlu diarahkan pada wilayah fungsional (dan perilaku pemanfaat ruang) yang bersifat lintas batas. batas • Basis penataan ruang Jakarta harus sekurang-kurangnya di tataran metropolitan Jabodetabek-punjur.
Pengaruh eksternal yang“harus” dipertimbangkan 1. Globalisasi menuntut Jakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melengkapi diri secara berkelanjutan dengan fasilitas dan utilitas yang memadai serta infrastruktur yang kompetitif 2. Komitmen global pada program perbaikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan memaksa Jakarta sangat hati-hati dalam pengembangan wilayahnya. 3. Kecepatan perkembangan teknologi di segala bidang, terutama di bidang informasi, sangat tinggi. Oleh karena itu perlu penyesuaian karakteristik penataan ruang yang spesifik untuk memfasilitasi kemudahan era teknologi informasi dan implikasinya ke kebutuhan ruang untuk berbagai spesifikasi pemanfaatan.
Pengaruh eksternal yang“harus” dipertimbangkan 4. Otonomi Daerah yang semakin luas memunculkan kendala-kendala baru, khususnya dengan Daerah sekitar DKI Jakarta, tertutama yang terkait dengan isu kewenangan dan tanggung jawab. 5. Sistem pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara RI yang berimplikasi pada pola pengelolaan tertentu dari tata ruang yang dapat mendukung pembangunan kota, sekaligus dapat memicu konflik kepentingan mendasar atas ruang kota. 6. Tekanan penduduk metropolitan dari Bodetabekpunjur dan bahkan Karawang dalam bentuk commuting permanen yang cenderung semakin besar, memaksa DKI Jakarta mengkaji ulang standar-standar penyediaan dan kebutuhan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang harus disediakan
Teknik Evaluasi RTRW DKI Jakarta 2010
Pengumpulan data-data data Dasar dalam Rangka evaluasi RTRW Jakarta 2010
Evaluasi RRTRW Kecamatan Tahun 2002, up-dated 2005
Kinerja Penataan Ruang DKI Jakarta 5 th terakhir
ISU-ISU STRATEGIS Agregasi ke Skala Makro Input Proses Output
Outcome
Paradigma Baru · Otonomi Daerah · Peran Serta Masyarakat · Stakeholders Approach Ketentuan/ Peraturan perUUan baru Globalisasi, Fungsi Nasional, dan Metropolitan Jakarta
Deviasi Unsur Pembentuk Ruang 7 Aspek Propinsi •Kependudukan •Kawasan Lindung •Kawasan Hijau Binaan •Kawasan Permukiman •Kawasan Ekonomi Prospektif •Kawasan Pusat Kegiatan •Sistem Prasarana Wilayah •Kawasan Prioritas
Proses Delphi “Kriteria Penilaian ” RTRW DKI 2010
11 Aspek Kotamadya •Kawasan Hijau Lindung •Kawasan Hijau Binaan •Kawasan Permukiman •Kawasan Permukiman KDB Rendah •Kawasan Bangunan Umum •Kawasan Bangunan Umum KDB Rendah •Kawasan Campuran •Kawasan Industri dan Pergudangan •Sistem Pusat Kegiatan •Sistem Prasarana Wilayah •Kawasan Prioritas
Analisis Deviasi Analisa Unsur Pembentuk Ruang Analisa Pemanfaatan Ruang Analisa Kinerja Penataan Ruang
Deviasi Aspatial Deviasi Spatial
Penilaian Hasil Evaluasi
Strategi Evaluasi RTRW Jakarta 2010 Proses Evaluasi RRTRW Kecamatan Metodologi Evaluasi RTRW Jakarta 2010
Ketentuan/ standar peninjauan kembali RTRW Propinsi
Paradigma baru dalam Perencanaan Tata Ruang
ISU-ISU STRATEGIS: - Banjir, dll faktor internal
Peran Serta Stakeholders dalam Evaluasi RTRW Jakarta 2010:
faktor eksternal unsur pembentuk ruang propinsi unsur pembentuk ruang kota struktur & pola pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang
STAKEHOLDER ANALISIS YANG EKSTENSIF
STAKEHOLDER KUNCI
Pengumpulan Bahan DataData Dasar dlm Rangka Evaluasi RTRW Jakarta 2010
METODA DELPHI
Hasil Pengolahan Data-Data Dasar Evaluasi RTRW Jakarta 2010
Persamaan Pendapat tentang Kriteria-kriteria Penilaian RTRW Jakarta 2010 dan Kinerjanya:
1_____________ 2_____________ 3_____________dst
Penilaian Terhadap Hasil Evaluasi menggunakan Kriteria dari proses Delphi
REKOMENDASI
SK GUBERNUR
Aspek yang diatur dalam pasalpasal Perda 6/1999 • Evaluasi dilakukan secara formatif: ‘sebagaimana disebutkan di dokumen RTRW’, dengan kriteria utama ‘keefektifan’ (pencapaian tujuan/target) penataan ruang • Kinerja aspek ini dikelompokkan penilaiannya ke dalam “indikator”: Input, Proses, Output, dan Outcome
Aspek yang diatur dalam pasalpasal Perda 6/1999 • Kelompok INPUT: mengukur sejauhmana ketersediaan dan kejelasan ketentuan, kebijakan, target, sasaran, dan program seperti tercantum dalam RTRW Jakarta 2010 itu sendiri, serta prasyarat yang ditetapkan untuk pelaksanaannya • Kelompok PROSES: mengukur sejauhmana proses penyelenggaraan manajemen pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan RTRW Jakarta 2010 tersebut di dalam praktek pembangunan di Jakarta • Kelompok OUTPUT: mengukur capaian eksisting dari aspekaspek utama RTRW Jakarta 2010 yang berupa potret atau wajah tata ruang makro di tingkat Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten Administratif • Kelompok OUTCOME: mengukur pencapaian dampak yang langsung dirasakan masyarakat sesuai dengan statementstatement tujuan yang tertulis di RTRW Jakarta 2010 • INDIKATOR penilaian merupakan KESEPAKATAN stakeholders kunci (12 pihak yang mewakili seluruh stakeholders)
Kesepakatan Indikator Kunci Evaluasi Kinerja RTRW/Penataan Ruang Jakarta: A. Indikator INPUT 1. Ketersediaan dan kejelasan target capaian (dan jangka waktunya) aspek-aspek rencana dalam RTRW Jakarta 2010 2. Ketersediaan dan kejelasan kondisi titik awal rencana pada tahun 1999 3. Ketersediaan dan kejelasan prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana yang ditetapkan dalam RTRW Jakarta 2010 (peraturanperaturan pendukung, rencana lebih rinci yang dibutuhkan, program-program penjabaran, dan studi-studi khusus)
Kesepakatan Indikator Kunci Evaluasi Kinerja RTRW/Penataan Ruang Jakarta: B.
Indikator PROSES 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7.
Kejelasan lembaga dan SDM-nya yang berkualitas yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan aspek rencana yang ada Disediakannya anggaran/dana memadai (dalam APBD, dan APBN, atau sumber lain) untuk pelaksanaan aspek rencana di RTRW Jakarta 2010 Terjadinya komunikasi antar peraturan-perundangan terkait Kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, dan Keppres/Perpres) Terselenggaranya proses komunikasi antar stakeholders Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan ruang Ditindaklanjutinya dan ditaatinya ketentuan yang ada di RTRW Jakarta 2010 oleh rencana-rencana yang lebih rinci (sehingga tidak bertentangan)
Kesepakatan Indikator Kunci Evaluasi Kinerja RTRW/Penataan Ruang Jakarta: C. Indikator OUTPUT 1. Deviasi/simpangan spasial dari potret wajah kota berdasarkan aspek rencana di tahun 2004/2005 dengan target rencana dalam RTRW Jakarta 2010 2. Deviasi/simpangan aspasial dari RTRW Jakarta 2010 pada tahun 2004/2005 diukur dari proporsi tingkat pelaksanaan ketentuan (pasal-pasal) yang ada di dalam RTRW selama 5 tahun terakhir.
Kesepakatan Indikator Kunci Evaluasi Kinerja RTRW/Penataan Ruang Jakarta: D. Indikator OUTCOME 1. Tingkat manfaat yang dirasakan stakeholders sesuai dengan tujuan penataan ruang yang ada dalam RTRW Jakarta 2010: • • •
•
masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sebesarbesarnya sumberdaya manusia pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang serasi
2. Tingkat masalah dan persoalan akibat penataan ruang yang dirasakan stakeholders
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Input (1) • Ketersediaan dan kejelasan target capaian (dan jangka waktunya) aspek-aspek rencana dalam RTRW Jakarta 2010 • TOTAL Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki target 2005 : 3,19% • TOTAL Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki target 2010 : 51,21% • TOTAL Jumlah Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki “target program” 2004 (tidak ada di RTRW) : 35,21% • Ketersediaan dan kejelasan kondisi titik awal rencana pada tahun 1999 – Rencana kegiatan di dalam RTRW yang memilki kondisi eksisting 1999 : 1,22 % Jadi RTRW Jakarta 2010 sebagai INPUT proses penataan ruang dinilai tidak memadai, memadai, mengingat hampir tidak ada kondisi titik awal bagaimana usaha ke pencapaian rencana harus diprogramkan. Selain itu hanya separuh dari rencana yang jelas targetnya di tahun akhir rencana (2010), dan bahkan hanya 3,19% yang jelas targetnya di tahun 2004/2005. Hal ini sangat menyulitkan proses pemanfaatan ruang dan proses EVALUASI yang harus dilakukan terhadap RTRW.
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Input (2) • Ketersediaan dan kejelasan prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana yang ditetapkan dalam RTRW Jakarta 2010 – Jumlah ketersediaan peraturan perundang-undangan dan penjabarannya dalam program di RTRW: 101 peraturan implementasi rencana – Jumlah daftar penyusunan peraturan untuk implementasi rencana yang terdapat dalam APBD : 7,92% – Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki peraturan untuk implementasi rencana yang telah tersusun : 5,94% – Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki peraturan untuk implementasi rencana yang telah disahkan : 3,96% – Jumlah daftar program yang tersedia yang merupakan jabaran dari peraturan : 3,96% – Jumlah penanggung jawab program : 1,98% – Jumlah pelaksana program : 1,98% Dapat disimpulkan bahwa meskipun RTRW sebagai INPUT telah mensyaratkan adanya berbagai aturan & program pelaksanaan, tetapi tingkat pemenuhannya sangat rendah.
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Proses (1) • Disediakannya anggaran/dana memadai (dalam APBD, dan APBN, atau sumber lain) untuk pelaksanaan aspek rencana di RTRW Jakarta 2010 – TOTAL Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki Anggaran (APBD, APBN, atau MASYARAKAT/SWASTA) : 71,71% – Jumlah Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan sumber APBD : 64.31% – Jumlah Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan sumber APBD disertai dengan APBN : 0,58% – Jumlah Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan sumber APBD disertai dengan sumber anggaran dari Masyarakat/ Swasta/ Pihak Lain : 1,74% – Jumlah Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan sumber anggaran dari Masyarakat/ Swasta/ Pihak Lain : 5,08% Indikator ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaksanaan aspek rencana di RTRW telah ditindaklanjuti dengan anggaran, meskipun lebih banyak hanya dibiayai oleh APBD.
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Proses (2) • Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan ruang – Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang melibatkan NGO/CBO dalam pengawasan dan penertiban : 28,39% – Jumlah NGO/CBO yang melaporkan/mengadukan masalah pemanfaatan ruang : 7,88% Kondisi ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara khusus dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan ruang dirasa masih sangat kurang. Sangat mudah untuk diinterpretasikan bahwa kelihatannya masyarakat langsung memanfaatkan ruang tanpa berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang dalam penataan ruang.
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Output (1) • Deviasi spasial dari potret wajah kota berdasarkan aspek rencana di tahun 2004/2005 dengan target rencana dalam RTRW Jakarta 2010
(Dihitung dari agregasi hasil Evaluasi RRTRW-C Dinas Tata Kota DKI Jakarta, diperbaharui ke kondisi 2005)
Matrik Perubahan Peruntukan Kodya Jakarta Barat EKSISTING WISMA
WISMA BU
RENCANA WISMA
199.82
WISM A TMN
KPM
KKT/K PD
KUT
KIN/KPG
116.84
WISMA BANG. UMUM
52.98
KPM
13.97
JUMLAH
316.66
52.98
305.91
319.88
29.36
29.36
53.28
53.28
SUKA
-
HIJAU
9.21
AIR
JUMLAH
AIR
-
KUT
KIN/KPG
HIJAU
-
WISMA TMN
KKT/KPD
SUKA
9.21 -
67.25
199.82
514.30
781.37
RRTRWC 2005 Jakarta Barat
Guna Lahan Eksisting 2005 Jakarta Barat
Matrik Perubahan Peruntukan Kodya Jakarta Pusat EKSISTING WISMA RENCANA WISMA WISMA BANG. UMUM
WISMA BU
KPM
WISMA TMN
KUT
KKT/KP D
KIN/KPG
SUKA
HIJAU
AIR
2.09
2.09
49.33
49.33
WISMA TMN
KPM
KKT/KPD
2.76
2.76
32.49
32.49
KUT
248.95
248.95
KIN/KPG
-
SUKA
-
HIJAU
-
AIR
JUMLAH
JUMLAH
84.58
2.09
-
-
248.95
-
-
-
-
-
335.62
RRTRWC 2005 Jakarta Pusat
Guna Lahan Eksisting 2005 Jakarta Pusat
Matrik Perubahan Peruntukan Kodya Jakarta Selatan EKSISTING RENCANA
WISMA B U
WISMA
684.35
WISMA
WISMA TMN
KPM
KKT/KPD
KUT
KIN/KPG
SUKA
HIJAU
AIR
JUMLAH
684.35
WISMA BANG. UMUM WISMA TMN
-
1,227.67
11.90
11.30
1,250.87
KPM
-
KKT/KPD
-
KUT
5.30
5.30
KIN/KPG
-
SUKA
-
HIJAU
20.98
20.98
AIR JUMLAH
1,248.65
696.25
-
-
16.60
-
-
-
-
-
1,961.50
RRTRWC 2005 Jakarta Selatan
Guna Lahan Eksisting 2005 Jakarta Selatan
Matrik Perubahan Peruntukan Kodya Jakarta Timur EKSISTING WISMA RENCANA
WISMA
WISMA BU
WISMA TMN
KPM
KKT/KPD
KUT
KIN/KPG
SUKA
HIJAU
AIR
JUMLAH
22.40
22.40
WISMA BANG. UMUM WISMA TMN
-
2,080.27
2,080.27
KPM
-
KKT/KPD
69.31
69.31
KUT
27.48
27.48
KIN/KPG
3.35
0.84
4.19
SUKA HIJAU
431.32
431.32
AIR JUMLAH
2,608.38
25.75
-
-
-
-
-
-
0.84
-
2,634.97
RRTRWC 2005 Jakarta Timur
Guna Lahan Eksisting 2005 Jakarta Timur
Matrik Perubahan Peruntukan Kodya Jakarta Utara EKSISTING WISMA RENCANA WISMA
WISMA BU
WISMA TMN
KPM
KKT/KPD
KUT
KIN/KPG
15.88
235.74
SUKA
HIJAU
AIR
JUMLAH
13.09
264.71
WISMA BANG. UMUM
-
WISMA TMN
-
KPM
-
KKT/KPD
558.20
KUT KIN/KPG
99.68 21.00
558.20 42.22
141.90
2.55
23.55
SUKA HIJAU
14.63
14.63
AIR JUMLAH
35.63
18.43
-
-
-
-
893.62
55.31
-
-
1,002.99
RRTRWC 2005 Jakarta Utara
Guna Lahan Eksisting 2005 Jakarta Utara
Matrik Perubahan Peruntukan Propinsi DKI Jakarta EKSISTING WISMA RENCANA WISMA WISMA BANG. UMUM WISMA TMN KPM
WISMA BU
924.54
49.33 3,307.94
WISMA TMN
KPM
-
-
-
11.90
-
KKT/KPD
KUT
KIN/KPG
-
-
-
-
11.30
-
1,290.21
-
-
-
49.33
-
-
-
3,384.12
-
-
-
2.76
864.11
-
-
-
979.88
129.04
42.22
-
-
452.99
-
0.84
-
81.02
-
-
52.98
115.77
-
-
KUT
27.48
-
-
KIN/KPG
74.28
5.90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55.31
0.84
HIJAU AIR JUMLAH
466.93 4,044.49
942.34
-
-
254.25
265.55
-
JUMLAH
-
-
-
AIR
13.09
-
SUKA
-
HIJAU
2.76
KKT/KPD
-
-
352.58
SUKA
-
1,407.92
-
-
476.14
-
6,71 6.45
PROSENTASE THD RRTRWC *) EKSISTING **)
9.81 10.33
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Output (2) • Deviasi aspasial dari RTRW Jakarta 2010 pada tahun 2004/2005 diukur dari proporsi tingkat pelaksanaan ketentuan (pasal-pasal) yang ada di dalam RTRW selama 5 tahun terakhir
– Persentase jumlah Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap seluruh rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat di RTRW : 20,32% – Persentase jumlah Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap target 2005 dari seluruh rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat di RTRW : 1,45 % – Persentase jumlah Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap target 2010 dari seluruh rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat di RTRW : 7,82 % – Persentase jumlah Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap target 2004 (target yang diprogramkan) dari seluruh rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat di RTRW : 14,76%
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Output (3) – Persentase jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap target 2005 dari jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki target 2005 : 45,45% – Persentase jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap target 2010 dari jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki target 2010 : 15,27% – Persentase jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang terlaksana terhadap target 2004 (target yang diprogramkan) dari jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki target 2004 (target yang diprogramkan): 41,92%
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Outcome (1) – masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan
• Total Rencana kegiatan pemanfaatan memberikan dampak positif terhadap sosial masyarakat : 51,75% • Total Rencana kegiatan pemanfaatan memberikan dampak positif terhadap umum bagi masyarakat : 54,16% • Total Rencana kegiatan pemanfaatan memberikan dampak positif terhadap masyarakat : 51,29%
ruang yang kehidupan ruang yang pelayanan ruang yang taraf ekonomi
– pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
• Total Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan : 45,99%
Hasil Perhitungan Terhadap Indikator Outcome (2) • Tingkat masalah dan persoalan akibat penataan ruang yang dirasakan stakeholders
• Total Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat : 2,22% • Total Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif terhadap pelayanan umum bagi masyarakat : 3,09% • Total Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif terhadap taraf ekonomi masyarakat : 5,74% • Total Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan : 6,95%
Penilaian Kinerja Penataan Ruang di Jakarta 1999-2005 oleh Forum Stakeholders •
Dibagi ke dalam 7 aspek berikut (meskipun satu dengan lainnya tidak terpisah secara eksklusif): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aspek Pengembangan Wilayah Aspek Sosial Kependudukan Aspek Ekonomi Wilayah dan Kota Aspek Permukiman Aspek Lingkungan dan RTH Aspek Jalan dan Sistem Transportasi Aspek Infrastruktur di luar Transportasi
FORUM STAKEHOLDERS • Dilakukan secara formal dalam bentuk Focus Group Discussion masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali forum: 6 Oktober 2005, 16 Desember 2005, dan 29 Desember 2005. • Selain dilakukan FGD per aspek, juga dilakukan pembahasan PLENO terpadu antar aspek. • Di luar FGD lengkap tersebut, dilakukan berbagai forum diskusi internal stakeholders pemerintah (Badan, Dinas, Lembaga, Kantor) dan berbagai BUMD yang kemudian hasilnya dibawa ke dalam FGD formal.
Stakeholders dalam Evaluasi RTRW Jakarta 2010 • PEMERINTAH: – Pusat (Bappenas, KLH, BPS, Dep. PU, Perhub, Industri, Perdag, Dalam Negeri, Kelautan & Perikanan, ESDM, Kehutanan) – Daerah: • Provinsi DKI Jakarta • Kotamadya/Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta • Prop/Kab/Kota sekitar (Prop. Banten, Jawa Barat; Kab. Bekasi, Bogor, Tangerang; Kota Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok) • BKSP Jabodetabek
• MASYARAKAT: – Asosiasi Ahli (IAP, IAI, IALI, ISEI, IATPI, AKPPI, IAGI, API, IAKMI, IPADI) – LSM (WALHI, ICEL, MTI, YLKI, URDI, KELK, dll.) – CBOs
• Perguruan Tinggi (UI, IPB, UPH, ITI, Untar, Usakti) • Asosiasi Pengusaha: REI, Aprindo, APPBI • KADIN • BUMN/D
KESIMPULAN FGD: Aspek Pengembangan Wilayah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perlunya aspek Kewilayahan (Regional) sebagai Konteks Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Sekitar Sistem Infrastruktur yang terintegrasi Kesepakatan antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar Jakarta Tren (Kecenderungan) Perkembangan Penduduk sebagai basis proyeksi Pengembangan Waterfront City Pasal-Pasal RTRW terkait dg Kependudukan perlu direvisi
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Pengembangan Wilayah •
RTRW Jakarta 2010 harus mengalami REVISI. –
– –
Pertama, paradigma perencanaannya akan berbeda sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial-ekonomi maupun politis. Dimensi kewilayahan harus menjadi landasan RUTR DKI dengan melibatkan kajian pada area yang lebih luas dari hanya kota Jakarta saja, namun juga wilayah Jabodetabek. Kedua, proses perencanaan yang dilakukan harus melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan). Ketiga, dari segi substantif, hal-hal yang perlu dimasukkan sebagai revisi meliputi konteks tata ruang Jabodetabek; rencana tata ruang Provinsi serta kabupaten/kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta; perkembangan penduduk dengan memeperhatikan laju kenaikan yang semakin berkurang, migrasi sirkuler dan penglaju ulang-alik (commuters); kaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur, khususnya transportasi, di wilayah Jabodetabek; serta pengembangan waterfront city.
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Sosial Kependudukan •
Beberapa kesimpulan akhir dari segi sosial kependudukan adalah sebagai berikut: – – – – – –
Kependudukan dlm RTRW: perlu disesuaikan dengan kondisi/data kependudukan terbaru (terutama ps 13 dan 30). Pasal 13 butir a: tetap (jumlah penduduk sebanyakbanyaknya). Pasal 13 butir b: dihitung kembali (akibat adanya reklamasi, Kep. Seribu terpisah dari Kotamadya Jakarta-Utara) Pasal 13 butir c: tetap. Pasal 30 ayat 1: dihitung lagi. Pasal 30 ayat 2: gambar akan berubah sesuai perhitungan baru.
KESIMPULAN FGD: Aspek Ekonomi Wilayah dan Kota 1.
2. 3.
4.
5.
Terdapat isu baru yang perlu dimasukkan ke dalam RTRW 2010, seperti Pelabuhan dan pusat logistik/pergudangan. Kepulauan seribu selain sebagai pariwisata juga memiliki potensi migas. Belum optimalnya tools/instrumen untuk mendukung implementasi yang lebih detail seperti zoning regulation. Mengenai pasal per pasal khususnya pasal tentang 9,10,11 ekonomi prospektif hanya membahas tentang pengembangan, tidak menyinggung tentang revitalisasi yang juga kawasan ekonomi prospektif. Kawasan Kota Tua/Konservasi harus menjadi suatu isu yang berdiri sendiri dan bukan bagian isu lainnya.
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Ekonomi Wilayah & Kota •
Secara keseluruhan dari hasil pembahasan pasal per pasal, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa Perda No. 6 tahun 1999 perlu di-REVISI yang bisa dilakukan dalam bentuk amandemen.
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Permukiman Secara rinci rekomendasi yang diajukan meliputi: – – –
–
–
Meninjau kembali strategi penangan permukiman kumuh – dengan prioritas dan program tindak yang lebih spesifik Persoalan permukiman kepadatan tinggi (apartemen dan condominium) memerlukan rumusan pemanfaatan ruang tersendiri Merumuskan penanganan permukiman melalui tipologi satuan permukiman secara berjenjang (hirarkhis) dan diintegrasikan dengan pola dan struktur tata ruang fungsional lain serta sejalan dengan sistem penyediaan sarana dan prasarana, Manajemen perkotaan di tingkat provinsi DKI perlu merumuskan penangan hirarkhis pola dan struktur permukiman tersebut yang berjenjang pada tingkat Kotamadya-kecamatan dan kelurahan. Diperlukan subsidiarity sampai pada tingkat manajemen kawasan di mana komunitas setempat dan aparat kelurahan memperoleh mandat/legitimasi untuk melakukan penanganan secara “akar rumput”.
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Lingkungan & RTH •
Oleh karena Perda DKI Jakarta Nomor 6/1999 belum memberikan kejelasan pengertian mengenai Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan fungsinya yang merupakan hal fundamental, di samping pertimbangan yang menyeluruh mengenai cakupan KH dan RTH, maka substansi RTRW DKI Jakarta 2010 perlu di-REVISI.
KESIMPULAN FGD: Aspek Jalan & Sistem Transportasi 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Pembenahan Hirarki/Struktur Jaringan jalan raya Pembenahan Hirarki/Struktur Jaringan angkutan umum Perlu adanya kebijakan yang mengikat antara pengembangan guna lahan dengan jaringan transportasi yang harus dijabarkan dalam peraturan/mekanisme yang lebih tegas dan konkrit Sistem pedestrian yang terintegrasi perlu dinyatakan lebih tegas dan konkrit Sistem pengelolaan dan penerapan standar pelayanan untuk angkutan umum perlu dipertegas Memperhitungkan perkembangan wilayah Bodetabek (plus - Punjur, Karawang) untuk seluruh sektor
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Jalan & Sistem Transportasi •
Secara umum pasal-pasal yang menyangkut sektor transportasi perlu diREVISI (amandemen, revisi kecil dan revisi besar).
KESIMPULAN FGD:
Aspek Infrastruktur Perkotaan NonTransportasi 1. 2. 3. 4. 5.
Visi DKI Jakarta perlu dipikirkan kembali Prasarana merupakan suatu sistim makro dengan wilayah pengaruh makro, wilayah studi RTRW = Jabodetabek plus Dibutuhkan sistim kelembagaan khusus untuk wilayah makro tersebut Dibutuhkan perhitungan daya dukung DKI Jakarta dengan mempertimbangkan teknologi ramah lingkungan Disamping perhitungan kebutuhan prasarana, perlu ditonjolkan pentingnya pendekatan manajemen permintaan serta peranserta masyarakat yg difasilitasi pemerintah/pemda, misal upaya-upaya mikro terkait dgn daur ulang, sumur resapan, dsb.
KESIMPULAN FGD:
Aspek Infrastruktur Perkotaan NonTransportasi 6. Perlunya sistim makro yang terpadu (ducting, menara bersama) unt berbagai prasarana dgn pendekatan kemitraan pemerintah-masyarakat 7. Beberapa detail teknis prasarana perlu diperhatikan, misal sampah medis, listrik 8. Perlunya mempertimbangkan masalah kualitas udara (misal energi gas yg ramah lingkungan), estetika (misal jaringan bawah tanah, menara) 9. Target pencapaian perlu dimasukkan dlm RTRW dan harus dihitung kembali 10. Perlu kelengkapan peta-peta prasarana (sampah, listrik, gas, telekomunikasi)
KESIMPULAN AKHIR FGD: Aspek Infrastruktur Perkotaan Non--Transportasi Non •
Pasal-pasal yang menyangkut sektor infrastruktur perkotaan non-transportasi perlu di-REVISI
Tanggapan & IsuIsu-isu Strategis yang Muncul dalam Evaluasi RTRW Jakarta 2010
Kesimpulan Umum terhadap Perda No. 6 tahun 1999 • • • • • •
Terlalu rigid Rawan terhadap pelanggaran peruntukan Rawan terhadap kritikan Rawan terhadap penjabaran dan implementasinya Tidak realistis Kebijakan yang ada lebih berbobot pada kewajiban masyarakat, sedangkan kewajiban pemerintah samarsamar • Persebaran penduduk yang kurang tepat, menimbulkan konotasi negatif terhadap usaha penataan ruang (kekumuhan yang dilegalisir?) • Peran dan fungsi Jakarta yang terlalu tinggi. • Tidak ada ketentuan jelas tentang tata ruang udara, bawah tanah, air, bawah permukaan air.
USULAN FORUM EVALUASI • Substansi Perda sebaiknya jangan terlalu mikro • Hitung kembali proyeksi penduduk • Sinkronisasi RTRW Jakarta dan RTRW BODETABEK • Revisi RTRW 2010
ISU AKTUAL • KEPENDUDUKAN: – Meninjau kembali target penduduk – Menetapkan instansi yang bertanggung jawab atas kependudukan
ISU STRATEGIS • UTILITAS KOTA – AIR BERSIH: – Memenuhi Kebutuhan Air Bersih – Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk jaringan Pipa Air Bersih
• UTILITAS KOTA – TENAGA LISTRIK: – Memanfaatkan Tenaga Listrik secara Efisien – Menetapkan Rencana Induk Jaringan Tenaga Listrik
ISU STRATEGIS • SISTEM TRANSPORTASI: – Melaksanakan Manajemen lalu-Lintas – Merealisasikan Pembangunan Sistem Transportasi Massal, terutama yang Berbasis Rel – Membangun jaringan Jalan Orang (yang diiringi Jaringan Hijau) – Mendorong Pem. Pusat untuk Merampungkan Pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR) – Membatasi Pembangunan Flyover/Underpass/Underway – Merencanakan dan Merealisasikan Zona Transportasi
ISU STRATEGIS • KAWASAN HIJAU: – Mempertahankan dan Memelihara Ruang Terbuka Eksisting – Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Hijau
ISU STRATEGIS • KAWASAN PEMUGARAN: – Merealisasikan Kawasan Kota Tua sebagai Kawasan Pejalan Kaki – Menetapkan Kawasan Kebayoran Baru dan Kawasan Menteng sebagai Kawasan Permukiman
• INTENSITAS BANGUNAN: – Meninjau Kembali Penetapan KLB Rata-Rata (Perlu dicantumkan dalam Perda?)
ISU STRATEGIS • PERUMAHAN: – Menetapkan dan Merealisasikan RP4D
• PEDAGANG KAKI LIMA (PKL): – Merencanakan Pembangunan Sarana Penyeberangan Multiguna – Merencanakan Pembangunan Ruang-Ruang Publik
KESIMPULAN AKHIR EVALUASI RTRW JAKARTA 2010 • PERLU REVISI RTRW Jakarta 2010: – Secara formatif (sesuai yang diatur) simpangan aspatial sangat besar, kinerja input, proses, output, dan outcome tidak seperti diharapkan – Secara normatif kinerja penataan ruang kurang memuaskan, mulai dari penyusunan rencana tata ruang, pelaksanaan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang perlu diubah untuk mencapai kualitas dan keefektifan penataan ruang yang baik – Selain usaha khusus dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana yang kurang memadai, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang relatif lemah, sangat mungkin bahwa akar persoalan kinerja penataan ruang yang rendah dimulai dari kualitas RTRW yang kurang memadai untuk digunakan sebagai acuan penataan ruang, di mana tidak ditemui ‘kondisi awal’, ‘target antara – 5 tahunan’, dan bahkan hampir separuhnya tidak punya target capaian pada akhir masa rencana. Hal ini akan sangat menyulitkan, termasuk untuk pengawasan (evaluasi).