BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya mineral dan migasnya. Hal ini didasarkan atas letak Indonesia yang terletak dijalur tektonik, yang membentuk busur magmatik. Sehingga Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut tersebut meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas gas bumi, batu bara dan lain-lain yang dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan sendiri di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah besar bangsa ini. Seberapa tua pemakaian besi dan mineral lainnya dalam kehidupan, setua itulah umur pertambangan dilakukan rakyat. Pertambangan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan alat-alat sederhana. Pada tahun 1651 emas dapat diperoleh secara resmi dari tangan VOC di pantai Pariaman. Untuk itu, pada titik klimaksnya dapat dikatakan bahwa aktifitas haruslah ramah lingkungan. Tidak bisa dipungkiri, dari aktifitas pertambangan itulah semua orang dapat menikmati kecanggihan fasilitas yang ada di sekitarnya. Meski demikian, karena daya rusaknya yang cukup kuat, aktifitas pertambangan tetap saja membutuhkan kontrol yang ketat guna mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan yang makin parah sebagai akibat ulah manusia yang liar. Di sinilah letak pentingnya hukum sebagai panglima dari kebebasan manusia itu. Pada makalah ini akan dibahas mengenai hukum pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Terutama lingkungan hidup disekitar areal pertambangan secara regional.
1
I.2 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah membahas hukum pertambangan dari aspek lingkungan hidup pada pertambangan-pertambangan di Indonesia dan menentukan instrument hukum apa yang sesuai dalam pertambangan agar kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalkan.
I.3. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan mengkaji mengenai dampak lingkungan yang terjadi pada Lokasi pertambangan dilihat dari segi hukumnya, serta studi kasus yang terjadi di beberapa perusahaan tambang di Indonesia.
I.4 Metode Penulisan
Dalam pembuatan makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait yang berasal dari literatur-literatur dan Internet.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Hukum Pertambangan
Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenagan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (Salim, 2007). Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan yang tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya local, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara adalah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan bagan galian sehingga hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan bahan galian kepada orang atau badan hukum tersebut. Salah satu asas dalam hukum pertambangan yaitu asas yang berwawasan lingkungan, yaitu asas dalam penyelenggaraan pertambangan yang mana dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut harus memperhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
II.2 Hubungan Antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan
Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung 3
dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 point ke 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup). Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. 1. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tenang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi:
Iklim dan kualitas udara;
Fisiologi dan geologi;
Hidrologi dan kualitas air;
Ruang, lahan dan tanah;
Flora dan fauna;
Sosial.
2. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatan. 3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun Disamping dari kewajiban itu, perusahaan pertambangan juga dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup serta perusahaan pertambangan dilarang untuk melakukan impor limbah berbahaya dan beracun. Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PP LINGKUNGAN HIDUP). Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup dengan UndangUndang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip4
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain: 1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem; 7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global; 8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; 10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan 11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam
5
melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.
II.3 Aspek Lingkungan Bidang Pertambangan
Kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus di gali. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. US-EPA (1995) telah melakukan studi tentang pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia pada 66 kegiatan pertambangan.
6
Tabel 2.1 Frekuensi Terjadinya Dampak Lingkungan dari 66 Kegiatan Pertambangan.
Berdasarkan peraturan pemerintah No 27 Tahun 1980, mineral (bahan galian) diklasifikasikan menjadi 3 golongan yakni: 1. Golongan bahan galian yang strategis adalah: minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, koblat dan timah. 2. Golongan bahan galian yang vital adalah: besi, mangan, molobden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsenm antimony, bismut; yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum; zircon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, klor dan belerang. 3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: nitrat, pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas, oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap; marmer, batu tulis; batu kapur, dolomit, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsure-unsur golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Komponen-komponen lingkungan yang perlu diperhatikan dalam sektor pertambangan yaitu:
7
1. Komponen Tata Ruang
Kebijakan Tata Ruang Lokasi kegiatan harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah setempat, lampirkan Perda Tata Ruang Kabupaten atau Kota (jika tidak tersedia gunakan Perda Tata Ruang Provinsi).
Penggunaan Lahan, meliputi luas penggunaan lahan, status lahan dan produktivitas lahan.
Transportasi, meliputi sistem transportasi regional dan lokal, prasarana transportasi lokal dan regional dan pola pergerakan penduduk.
Kegiatan lain di Sekitar, perlu diperhatikan keberadaan pasar tradisional, perkampungan penduduk lokal, daerah wisata, situs bersejarah, kawasan lindung.
2. Komponen Fisik
Fisiografi, yaitu kondisi topografi setempat (yang dinyatakan ketinggian dalam meter di atas permukaan laut guna menentukan ketinggian agar mengacu pada peta topografi di mana diberikan garis kontur ketinggian serta sumber-sumber lain seperti foto satelit), kemiringan lahan, perhatikan lokasi kegiatan dan signigfikan landmark, badan-badan air serta daerah-daerah relevan lain yang akan terkena dampak, inventarisasi daerah terlindungi, tangkapan air, elevasi muka air banjir dan daerah banjir pada lokasi kegiatan dan sekitarnya. Potensi erosi, longsor dan land subsidence. Perlu diperhatikan pula potensi terjadinya perubahan fungsi lahan, dan sedimentasi.
Iklim, diperlukan pula data iklim setempat yang mencakup curah hujan rata-rata, maksimum dan minimum; jumlah bulan hujan, bulan kering; suhu rata-rata, maksimum, minimum; kelembaban rata-rata, maksimum dan minimum; penyinaran matahari, arah dan kecepatan angin.
Kualitas Udara dan Kebisingan, kualitas udara termasuk debu dan kebisingan.
Kualitas air, kualitas air (air laut, air permukaan, air tanah), pemanfaatan air tanah atau air permukaan untuk aktivitas penduduk, ketersediaannya.
Geologi, meliputi struktur tanah, bearing capacity, kondisi geologi, kegempaan, potensi tsunami, patahan, sesar (patahan).
Geohidrologi, meliputi aliran air tanah.
3. Komponen Biologi
Flora, vegetasi (apakah terdapat vegetasi endemik, keragaman, kerapatan) 8
Fauna, Fauna (apakah ada satwa endemik yang dilindungi, apakah ada habitat satwa yang terganggu)
4. Komponen Sosial, Ekonomi, Dan Budaya, meliputi tingkat pendapatan masyarakat lokal, jenis mata pencaharian dan demografi penduduk (jumlah dan komposisi penduduk), kesehatan masyarakat, nilai dan norma budaya masyarakat lokal.
II.4 Aspek Lingkungan dalam Lingkup Kegiatan Pertambangan
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi dan migas). Kegiatan pertambangan sendiri pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut: 1. Eksplorasi 2. Development 3. Extraction, mining, quarry 4. Beneficiation/operation/concentration 5. Closure ataupun penutupan II.4.1 Eksplorasi
Eksplorasi adalah kegiatan mencari sumber daya endapan-endapan mineral (resourse), menentukan posisi, geometri (ukuran, diameter, kedalaman, dan volume) dan mengevaluasi cadangan (reserve) dan nilai ekonomi dari endapan tersebut, melalui suatu program yang sistematika hingga pada studi kelayakannya. Pada tahap eksplorasi ini dampak lingkungan yang dihasilkan sangatlah kecil. II.4.2 Development
Development Merupakan kegiatan persiapan untuk penambangan dan pengangkutan yang antara lain meliputi pembuatan lubang-lubang bukaan kearah dan didalam endapan yang sudah pasti ada, proses yang termasuk disini adalah semua tahapan yang diperlukan suatu tambang menuju ke penjadwalan produksi yang lengkap seperti persiapan peralatan penambangan, pembuatan jalan hauling, infrastruktur, konstruksi, stockpile, pelabuhan, dan sebagainya. Pada Tahap ini dampak lingkungan yang dihasilkan masih sangatlah kecil (tidak signifikan). II.4.3 Ekstraksi, mining, quary
9
Ekstraksi adalah kegiatan proses pengelupasan suatu cebakan mineral dalam suatu proses penambangan. Pada tahapan ini dampak lingkungan yang dihasilkan sangatlah besar dimana yang dihasilkan berupa waste yang diperoleh dari pengelupasan lahan. Kegiatan ekstraksi menghasilkan limbah/waste dalam jumlah yang sangat banyak. Total waste yang diproduksi dapat bervariasi antara 10 % sampai sekitar 99,99 % dari total bahan yang ditambang. Limbah utama yang dihasilkan adalah batuan penutup dan limbah batuan. Batuan penutup (overburden) dan limbah batuan adalah lapisan batuan yang tidak/miskin mengandung mineral ekonomi, yang menutupi atau berada di antara zona mineralisasi atau batuan yang mengandung mineral dengan kadar rendah sehingga tidak ekonomis untuk diolah. Penutup umumnya terdiri dari tanah permukaan dan vegetasi sedangkan batuan limbah meliputi batuan yang dipindahkan pada saat pembuatan terowongan, pembukaan dan eksploitasi singkapan bijih serta batuan yang berada bersamaan dengan singkapan bijih.
Tabel 2.2 Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Mineral Komoditas Mineral
Komponen Lingkungan Yang Terkena Dampak
Timah
Tanah, topografi, flora & fauna, air & biota, sosial budaya
Nikel
Tanah, flora & fauna, air & biota, sosial budaya
Bauksit
Tanah, flora & fauna, air & biota, sosial budaya
Batubara
Tanah, topografi, flora & fauna, air & biota, udara & kebisingan, sosial budaya
Tembaga
Tanah, topografi, flora & fauna, air & biota, udara & kebising-an, sosial budaya, warisan nasional (cagar alam & cagar budaya)
Emas
Tanah, topografi, flora & fauna, air & biota, udara & kebising-an, sosial budaya, warisan nasional (cagar alam & cagar budaya)
Perak
Tanah, topografi, flora & fauna, air & biota, udara & kebising-an, sosial budaya, warisan nasional (cagar alam & cagar budaya)
Bahan Galian Gol.C Tanah, topografi, flora & fauna, warisan nasional (cagar
10
alam & cagar budaya) II.4.4 Beneficiation/operation/concentration
Merupakan proses pengolahan dan pemisahan mineral berharga dari gangue nya secara mekanis menghasilkan produk yang kaya akan mineral berharga (konsentrat) dan tailing (produk yang umumnya terdiri dari gangue mineral). Proses benefication umumnya terdiri dari kegiatan persiapan, penghancuran dan atau penggilingan, peningkatan konsentrasi dengan gravitasi atau pemisahan secara magnetis atau dengan menggunakan metode flotasi (pengapungan), yang diikuti dengan dewatering dan penyaringan. Hasil dari proses ini adalah konsentrat bijih dan limbah dalam bentuk tailing serta emisi debu. Tailing biasanya mengandung bahan kimia sisa proses dan logam berat.
Gambar 2. Grafik Proses Penambangan dan Proses yang Dihasilkan 11
II.4.5 Closure ataupun penutupan
Closure atau penutupan lahan biasa dikenal dengan reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Secara umum yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam merehabilitasi/reklamasi lahan bekas tambang yaitu dampak perubahan dari kegiatan pertambangan, rekonstruksi tanah, revegetasi, pencegahan air asam tambang, pengaturan drainase, dan tataguna lahan pasca tambang. Pembentukan air asam cenderung intensif terjadi pada daerah penambangan, hal ini dapat dicegah dengan menghindari terpaparnya bahan mengandung sulfida pada udara bebas. Secara kimia kecepatan pembentukan asam tergantung pada pH, suhu, kadar oksigen udara dan air, kejenuhan air, aktifitas kimia Fe3+, dan luas permukaan dari mineral sulfida yang terpapar pada udara. Sementara kondisi fisika yang mempengaruhi kecepatan pembentukan asam, yaitu cuaca, permeabilitas dari batuan, pori-pori batuan, tekanan air pori, dan kondisi hidrologi. Penanganan air asam tambang dapat dilakukan dengan mencegah pembentukannya dan menetralisir air asam yang tidak terhindarkan terbentuk.Pencegahan pembentukan air asam tambang dengan melokalisir sebaran mineral sulfida sebagai bahan potensial pembentuk air asam dan menghindarkan agar tidak terpapar pada udara bebas. Sebaran sulfida ditutup dengan bahan impermeable antara lain lempung, serta dihindari terjadinya proses pelarutan, baik oleh air permukaan maupun air tanah. Produksi air asam sulit untuk dihentikan sama sekali, akan tetapi dapat ditangani untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Air asam diolah pada instalasi pengolah untuk menghasilkan keluaran air yang aman untuk dibuang ke dalam badan air. Penanganan dapat dilakukan juga dengan bahan penetral, umumnya menggunakan batu gamping, yaitu air asam dialirkan melewati bahan penetral untuk menurunkan tingkat keasaman (Suprapto, 2006).
12
BAB III STUDI KASUS
Secara ringkas dampak utama kegiatan pertambangan (Sudradjat, 1999) dapat dikelompokkan dalam kerusakan bentuk permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, tumpahan minyak bumi, menurunnya permukaan bumi (land subsidence) , dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat. Kerusakan yang terekam adalah perubahan bentang alam akibat kematian biota, musnahnya kehidupan di sekitar lokasi serta kerusakan habitat dari ekosistem aslinya. Selain itu proses pelumpuran yang membawa material yang terkontaminasi merkuri dan asam-asam kuat yang digunakan pada proses tersebut menjadi bumerang bagi masyarakat mengingat bahwasanya mereka juga menggantungkan sumber air bersihnya dari sungai/badan air tersebut. Sedangkan untuk merkuri karena mempunyai potensi kontak langsung ataupun melalui rantai pangan, namun bahayanya memang tidak terasakan secara langsung karena sifatnya yang komulatif (Moersidik, 2001). Penambangan timah, nikel, bauksit dan batubara pada umumnya dilakukan dengan pertambangan terbuka. Emas, perak, tembaga dan mineral logam ikutan lainnya ditambang baik secara terbuka maupun dengan teknik pertambangan bawah tanah. Pertambangan terbuka lebih banyak menimbulkan dampak lingkungan dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah (Sudradjat, 1999).
III.1 Penambangan Dipulau Sumatra dan Bangka
Proses penambangan telah berlangsung lebih dari 150 tahun, dampak lingkungan yang dihadapi terutama adalah menyangkut masalah topografi (Sudradjat, 1999). Tercatat lebih kurang 2
2
185 km luas lobang total di Pulau Bangka dibandingkan dengan luas pulau 11.582 km
( 1,6%). Batubara banyak ditambang di Sumatera Selatan. Pengusahaan sumberdaya mineral batubara secara besar-besaran dilakukan dengan metode pertambangan terbuka. Lubang-lubang yang ditinggalkan tidak dapat ditata kembali dengan baik. Biasanya lubang berisi lumpur, bukan saja air genangan dari hujan, namun juga berasal dari rembesan tanah. Sementara itu pencucian batubara dapat merusak kualitas air. Material lepas yang menumpuk sebagai tanah galian sangat mudah tererosi. Sungai dapat tercemari oleh muatan material tanah dan lumpur.
13
III.2 Pertambangan Emas dan Nikel di Indonesia III.2.1 PT.Freeport Indonesia
Dampak pertama dari usaha pertambangan tembaga-emas Grasberg, Irian Jaya yang diusahakan oleh PT. Freeport Indonesia adalah jumlah ampas (tailing) yang mencapai 66.000 metrik ton/hari. Dengan akan ditingkatkannya produksi menjadi 300 ribu metrik ton/hari, maka ampas (tailing) yang dihasilkan akan menjadi 4 kali lebih besar (Sudradjat, 1999). Dampak lingkungan yang sangat unik dari pertambangan ini adalah dugaan menciutnya glasier atau es abadi satu-satunya yang terdapat di daerah tropis akibat adanya kegiatan pertambangan tersebut. III.2.2 Pertambangan Tanpa Izin (Tambang Liar)
Tambang Liar merupakan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat secara illegal yang dilakukan bukan pada lokasi resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) menimbulkan pembukaan dan penghancuran bahu-bahu sungai sampai sejauh 50 sampai 200 m di kedua sisinya (Sudewo, 2001). Akibat dari pertambangan liar ini terjadi proses pengendapan lumpur secara besar besaran pada sungai sehingga menyebabkan peningkatan beban sedimen dan penyempitan pada aliran sungai. Selain itu, penggunaan larutan merkuri secara berlebihan menyebabkan terkontaminasinya air sungai di sekitarnya yang merupakan sumber air minum masyarakat. Sebagian merkuri terbuang ke sistem sungai/aliran sungai dan terbawa oleh air atau mengendap di dalam sedimen sungai dalam bentuk anorganik atau mengendap sebagai sedimen sungai. Merkuri anorganik dapat berubah bentuk dengan proses mikro-organisme. Bentuk anorganik tersebut sangat beracun sebagaimana dapat/siap larut dan mampu berakumulasi secara biologi di dalam jaring rantai makanan (Sudewo, 2001). Sifat senyawa merkuri tidak dapat terurai dan terakumulasi di lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Merkuri melalu reaksi kimia dapat berubah dalam bentuk yang sangat beracun, yaitu metil merkuri yang dapat larut dengan mudah dan diserap oleh biota air (plankton, benthos dan ikan). Metil merkuri sangat lambat lepas dari tubuh sehingga terakumulasi pada biota air. Sekitar 80% jumlah merkuri ditemukan pada ikan adalah dalam bentuk yang sangat beracun (metil merkuri). Melalui proses jaring rantai makanan (food chain), merkuri akan terakumulasi dari biota air yang kecil sampai dengan ikan yang lebih besar yang tertangkap dan dimakan oleh penduduk. Ikan tersebut mengandung merkuri yang tnggi (walaupun kadar merkuri di dalam air tidak begitu tinggi.
14
Hal tersebut berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat yang hidup di tepi sungai, umumnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Gejala psikologi merkuri dan logam berat pada manusia seperti sakit kepala, fungsi otak, fungsi otot, fungsi ginjal dan kelainan lahir dan kematian. Pengaslaman yang telah dialami oleh masyarakat Minamata di Jepang menjadi kesaksian dari dampak yang mematikan dan berjangka waktu panjang dari kontaminasi merkuri terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil survey terhadap para penambang (Inkiriwang, 2001), didapatkan bahwa dari jumlah merkuri yang dipergunakan mereka, 20% terbuang ke perairan dan hilang dalam proses pembakaran (menguap). Merkuri yang hilang dalam proses pembakaran dapat dihirup oleh penambang sedangkan yang lainnya akan lepas ke udara dan melalui proses presipitasi akan kembali ke bumi sebagai hujan yang mengandung merkuri. Sedangkan merkuri yang terbuang ke perairan dalam bentuk bebas atau anorganik, bentuk ini dapat berubah menjadi merkuri organik melalui proses metilisasi bakteri yang bersifat lebih toksik. III.2.3 PT. Rio Tinto
Ketua Bappeda Palu menyatakan bahwa Rio Tinto akan melakukan eksplorasi tambang emas di Tahura Poboya. Kenekatan ini mesti ditolak. Sebab, dalam banyak kenyataannya, Rio Tinto memiliki trade record buruk dalam sejarah industri pertambangan, khususnya di Indonesia. Salah satu contoh operasi Klien Equal Mining (PT KEM) di Kalimantan Timur yang 90% sahamnya dikuasai oleh Rio Tinto telah menyisakan dampak lingkungan dan praktek pelanggaran HAM. Dalam operasinya, teridentifikasi bahwa PT. KEM telah menggunakan bahan Sianida dan drainase batu asam yang berakibat pada tersumbatnya saluran air sungai di Sangatta. Dampaknya, masyarakat lokal tak bisa menangkap ikan di sungai, serta masih banyak pelanggaran lainnya. Terkait dengan prosedur penutupan tambang, Rio Tinto telah mengabaikan kewajiban mereka memperbaiki kembali atau mereklamasi 450 hektar lubang tambang dan penumpukan limbah sebagai wilayah hutan. Padahal, dalam perjanjian kontrak karyanya disebutkan secara tegas akan kewajiban tersebut. Ikbal Kasim, pengkampanye WALINGKUNGAN HIDUPI Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa akan terjadi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada wilayah hulu dan hilir di kawasan hutan, jika rencana eksploitasi tambang emas Rio Tinto di Sulawesi Tengah beroperasi.
15
Di tingkat hulu, kawasan hutan berfungsi sebagai kawasan konservasi, hutan lindung, dan penyangga kehidupan sosial yang mempunyai peran hidrologis, ekologis, dan keanekaragaman hayati, termasuk mendukung perekonomian masyarakat. Hutan pegunungan Kambuno terbukti banyak mendukung perekonomian sekitarnya, melalui pengambilan rotan, damar, tanaman obat, sayur, dan buah-buahan. Begitupun pengetahuan dan kearifan masyarakat lokal yang lahir bersamaan dengan keberadaan “kawasan hutan”. Dapat dibayangkan, kerusakan yang timbul seandainya kawasan konservasi ini dibuka menjadi areal pertambangan. Fakta lain yang akan terjadi pada masyarakat (hilir) adalah langkanya air minum dan rentan terkontaminasi oleh zatzat limbah beracun. Padahal, Sungai Poboya di pegunungan Kambuno merupakan penyuplai terbesar sumber air di Kota Palu dan sekitarnya. Resiko paling berbahaya adalah pencemaran logam berat akibat eksploitasi tambang emas. Limbah tambang (tailing) yang mengandung bahan beracun dan berbahaya „B3‟ (Mercuri [Hg], Arsenic [As], Sianida [Cn] dan Cadmium [Cd]) akan sangat berbahaya jika dibuang di darat, sungai, dan laut. Sianida, misalnya, secara besar-besaran dipakai untuk memisahkan kandungan metal murni dengan tidak murni dari bebatuan. Selain itu, sebagian konsentrasi alamiahnya dibutuhkan tubuh sebagai vitamin B12. Tetapi, konsentrasi di luar itu akan mengganggu fungsi otak, jantung, dan menghambat jaringan pernapasan. Keganasan Mercuri pernah menimpa penduduk di Teluk Minamata, Jepang, yang diperkirakan 1.800 orang meninggal dunia akibat memakan hasil laut dari perairan lokal akibat Merkuri. Demikian pula yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Untuk kasus eksploitasi tambang emas di Pegunungan Kambuno (Poboya) diperkirakan pembuangan limbah ini ke Teluk Palu. Jika hal ini terjadi, dapat dipastikan bahwa akses nelayan ikan akan lenyap akibat kontaminasi limbah tambang. Akankah kasus Teluk Buyat terulang diTeluk Palu? Melihat pengalaman di pelbagai daerah, WALINGKUNGAN HIDUPI Sulawesi Tengah menolak segala bentuk eksploitasi tambang di Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan konservasi (Poboya-Paneki). III.2.4 PT. Inco
PT. Inco merupakan perusahaan pertambangan di Kanada yang mengeluarkan paling banyak polusi, hampir dua kali lipat polusi yang dihasilkan oleh perusahaan pencemar kedua di Kanada. Saingan utama Inco adalah Falconbridge. Inco menghasilkan 3 kali jumlah nikel tetapi mengeluarkan 13 kali jumlah polusi dari pada Falconbridge (Environmental Defence Canada, 2003). Kilang Ontario Inco, secara historis menyebabkan hujan asam terbesar di benua Amerika Utara. Pohon-pohon mati jauh dari kilang Inco di Sudbury. Pada hari ini, Inco dengan 16
sombongnya berupaya melakukan reklamasi di Sudbury, tetapi hal itu tidak bisa memulihkan lingkungan hidup seperti semula. Pada hari ini, Inco secara drastis mengurangi operasinya di Sudbury untuk lebih memfokuskan operasinya di negara-negara yang ongkos produksi nikelnya lebih murah dan memiliki standar lingkungan hidup buruk, seperti di Indonesia dan Kaledonia Baru. Aktifis Bruno Van Petehgem, yang mendapatkan Hadiah Lingkungan hidup Goldman atas upaya-upayanya untuk melindungi ekosistem terumbu karang menyatakan bahwa, “Itu adalah aib. Perusahaan-perusahaan besar datang di sini karena tidak ada peraturan. Hanya uang.” Kelompok adat Kanak Customary Senate menuntut perlindungan karang Kaledonia Baru dengan mengusulkan karang sebagai kawasan Warisan Dunia UNESCO. Sejak Kaledonia Baru masih dikuasai Perancis, Perancis seharusnya mengusulkan kepada UNESCO. Tahun lalu, saat tokoh-tokoh Kanak diterima proposalnya ke Paris, Perancis tidak mengajukannya. Kesempatan ke depan untuk pencalonan lokasi Warisan Dunia adalah bulan Februari 2004. Kanak Customary Senate dan Agen Pembangunan Kanak sedang meminta dukungan dengan menulis surat kepada Presiden Perancis Jacques Chirac, mendorong dia untuk secara agressif mempromosikan perlindungan karang Kaledonia Baru sebagai lokasi Warisan Dunia. Inco berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan dan kilangnya (nickel rash, penyakit nafas, kanker, dll). Secara historis, banyak pekerja di pertambangan Inco mengalami luka-luka atau meninggal disebabkan oleh kondisi kesehatan dan rendahnya jaminan keamanan di pertambangan. Di Port Colborne, Kanada, Inco baru saja diperintahkan harus membersihkan tanah property di 25 lokasi yang terkontaminasi berat oleh nikel. Warga di sana adalah subjek penilaian resiko kanker.
17
BAB IV PEMBAHASAN
Dengan
menyadari
bahwa
setiap
kegiatan
dari
pertambangan
pada
dasarnya
menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperlukan penerapan beberapa instrument hukum dan instrumen sosial pada kegiatan pertambangan.
IV.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pertambangan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan permbangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan telahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yg direncanakan. Dengan ANDAL ini akan dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan sehingga secara dini dapat dimontor dan dicegah kemungkinan kerusakannya. Dapat dihindarinya akibat yang mungkin muncul berarti pula perlindungan terhadap lingkungan dengan berbagai kehidupan yang ada.
VI.2 Baku Mutu Lingkungan (BML)
Limbah dapat menimbulkan dampak negatif apabila jumlah atau konsentrasinya di lingkungan telah melebihi baku mutu. Salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan perlu baku mutu lingkungan.
18
Baku mutu lingkungan adalah ambang batas/batas kadar maksimum suatu zat atau komponen yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Baku mutu lingkungan mencakup baku mutu limbah padat, baku mutu air laut, baku mutu udara emisi, baku mutu limbah cair, dan baku mutu air pada sumber air (komponen fisik dan komponen biologi). Sebelum limbah dilepas atau dibuang ke perairan ataupun kesungai, limbah baik dalam bentuk cair misalnya harus diolah terlebih dahulu sesuai dengan baku mutu cairan. Yang paling sering terjadi dari kasus pertambangan yaitu air asam tambang, dimana dapat timbul secara alamiah akibat dari kontak air dan mineral-mineral sufida yang ada didalam pertambangan tersebut. Air asam tambang memiliki derajat keasaman yang tinggi dan mengandung partikel partikel logam didalamnya sehingga sangat berbahaya apabila air asam tambang ini terbawa oleh air sungai dan terkonsumsi oleh warga dan margasatwa disekitar perairan sungai. Oleh karena itu sebelum air asam tambang dibuang ke sungai maupun keperairan dalam, perusahaan wajib untuk mengelola air asam tambang tersebut sesuai dengan baku mutu air. Salah satu cara yaitu dengan melakukan pengelolaan dengan pengelolaan air asam tambang dengan pemberian senyawasenyawa yang bersifat basa seperti kapur dan kalsit kedalam air asam tambang tersebut sehingga deraja keasaman dari air tersebut dapat dikurangi dan aman bila dialirkan ke perairan sungai maupun lautan. Baku mutu lingkungan memiliki banyak kegunaan, yang dapat dipakai berbagai keperluan. Apabila diinventarisasi dari berbagai penerapan yang dilakukan, maka dibawah ini dapat disebutkan beberapa kegunaan dari baku mutu lingkungan. 1. Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenangatas mutu lingkungan suatu daerah. 2. Berguna sebagai alat penataan hukum administrative bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengendalikan tingakat kecemaran sehingga dapat dilakukan upaya preventif. 3. Dapat berguna bagi pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini. 4. Sebagai control untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan. 5. Dapat berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana.
19
Salah satu contoh baku mutu lingkungan untuk pertambangan emas dan tembaga dapat dilihat berdasarkan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 202 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga (lampiran 1).
VI.3 Peran Masyarakat
Berdasarkan Pasal 70 yang mengatur mengenai Peran Masyarakat, yaitu: Ayat1: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam PPLH Ayat 2: Peran Masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan c. penyampaian informasi dan/atau laporan Diharapkan
dengan
adanya
peranan
masyrakat
sekitar
(khususnya)
didalam
pertambangan dapat menjadi sebagai salah satu indicator aktif apabila terjadi kerusakan lingkungan. Karena dengan terjadinya kerusakan lingkungan, masyarakat yang berada disekitar kawasan pertambangan lah yang akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek lingkungan dalam setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Menurut ahli ekonomi Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat 20ember kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua tersebut paling jelek sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut. Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran lokal akan menjadi semakin signifikan.
20
VI.4 Sanksi Administratif
Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Pasal 76 ayat 1): 1. Sanksi administrative terdiri atas
teguran tertulis
paksaan pemerintah
pembekuan izin lingkungan
pencabutan izin lingkungan
2. Paksaan Pemerintah berupa:
penghentian sementara kegiatan produksi
pemindahan sarana produksic. penutupan saluran pembuangan airlimbah atau emisi
pembongkaran
penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
penghentian sementara seluruh kegiatan
tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi LH
Dari adanya studi kasus yang terjadi pada daerah pertambangan di Indonesia, dapat diketahui bahwa proses penambangan dapat mengakibatkan kerusakkan lingkungan apabila tidak dikaji lebih detail. Berdasarkan pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup: UU no.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan tgl 3 Oktober 2009, UU ini menggantikan UU no.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembedakan UU 32/2009 denganUU sebelumnya:
1. Prinsip PPLH didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik 2. Kejelasan kewenangan pusat dan daerah 3. Perizinan sebagai instrumen pengedalian-Penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana yang lebih jelas 4. Penguatan kewenangan Pejabat Pengawas LH dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil LH 21
5. Kewenangan yang lebih luas kepada Menteri dan Pemda dalam PPLH. Dalam UU no.32 Tahun 2009 tentang PPLH setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko (Pasal 47) Dimana
Analisis risiko meliputi: 1. pengkajian risiko 2. pengelolaan risiko 3. komunikasi risiko Selain itupula setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusahan lingkungan hidup wajib melakukan penggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 53 ayat 1), dan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusahan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 54 ayat 1). Pasal 69 mengatur tentang larangan, dimana setiap orang dilarang: 1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangan ke wilayah NKRI 3. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup 4. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI 5. membuang limbah ke media lingkungan hidup 6. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup 7. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dgn peraturan perundangan atau izin lingkungan 8. melakukan pembukaan lahan dengancara membakar 9. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 10. memberikan informasi palsu,menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Secara umum proses penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang ada menghasilkan limbah yang sangat besar dimana limbah yang dihasilkan tersebut dapat memberi dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan hal tersebut sangat melanggar UU no 32 tahun 2009 khususnya pada pasal 58 dan pada pasal 59 yang mengatur tentang B3 dan limbah B3.
22
Pasal 58:
Setiap orang yang memasukkan ke wilayah RI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3 (ayat 1). Pasal 59:
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (ayat 1); jika tidak mampu melakukan sendiri dapat diserahkan pihak lain (ayat
3).
Pengelolaan
limbah
B3
wajib
mendapat
izin
(Menteri,
Gubernur,
Bupati/Walikota) (ayat 4).
Pada akhirnya sumber daya alam sebagai sumber untuk kegiatan pertambangan dan energi dimanfaatkan dari sistem ekologi oleh karena itu syarat mendasar yang harus dipatuhi adalah tidak melanggar daya dukung ekosistem. Untuk dapat memanfaatkan sebanyak banyakinya sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia, konsep eko-efisiensi harus menjadi acuan utama yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya dan membuang atau memboroskan sesedikit mungkin yang juga berarti meminimumkan limbah yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi sekaligus akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Untuk itu ekonomi lingkungan perlu diperhitungkan dalam setiap aktifitas pertambangan.
23
BAB V PENUTUP
Dengan kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH ini diharapkan akan dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam upaya kita, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lebih baik dan bijaksana, sehingga apa yang menjadi titipan anak cucu kita dapat kita serahkan kembali dalam kondisi yang masih layak. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kegiatan maka diperlukan instrumentinstrumen sebagai pengatur dalam kegiatan pertambangan. Intrumen tersebut yaitu: 1) Analisis Mengengai Dampak Lingkungan (AMDAL), 2) menaati Baku Mutu Lingkungan, 3) peran Masyrakat, 4) sanksi administratif.
24