Imbalan Kerja Latar Belakang
Seperti yang kita tahu, bahwa semua perusahaan di Indonesia wajib mematuhi undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK). UUK mengatur secara umum mengenai tatacara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari dari imbalan imbalan istirah istirahat at panjan panjang g sampai sampai dengan dengan imbala imbalan n Pemutu Pemutusan san Hubung Hubungan an Kerja (PHK). Imbalan Kerja
Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang, “Ketenagakerjaan” yang mengatur hubung hubungan an tripar tripartit tit antara antara pekerja pekerja,, pember pemberii kerja, kerja, pemeri pemerinta ntah h tentan tentang g hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Bila maksud dari UU No 13 / 2003 diatas dikaitkan dengan tujuan PSAK 24 ( revisi 2004) maka suatu perusahaan harus mengakui: •
Liabilitas Liabilitas jika pekerja pekerja telah memberikan memberikan jasanya jasanya dan berhak memperoleh memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
•
Beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.
Siapa saja subyek dari UU No.13 Tahun 2003? •
Berd Berdasa asark rkan an UU No.1 No.13 3 Tahu Tahun n 2003 2003 pasal pasal 1, pemb pember erii kerj kerjaa adala adalah h perorangan, persekutuan baik firma maupun CV, badan hukum yang berdiri sendiri seperti, yayasan, koperasi, PT, organisasi nirlaba, baik LSM maupun organisasi yang dibentuk pemerintah, BUMN dan BUMD.
•
Sedangkan Pekerja adalah seluruh pekerja ( karyawan penuh waktu, paruh waktu, permanen, atau sistem kontrak ) termasuk direktur dan anggota manajemen lainnya.
Apa saja hak-hak pekerja? •
Pemberi kerja harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.
•
Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya dan harus diselesaikan dengan pembayaran (atau dengan penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami/istri mereka, anak-anak atau tanggungan lainnya atau kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi.
•
Besar imbalan kerja sesuai UUK No. 13/2003 terdiri dari 1.
Uang Pesangon (UP), ditambah
2.
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK ), ditambah
3.
Uang Penggantian Hak (UPH) sebesar 15% dari UP dan UPMK
untuk penggantian biaya kesehatan dan perumahan, sisa cuti dan repatriasi •
Jumlah Imbalan adalah: 1.
Pasal 162 ( Berhenti bekerja secara sukarela) = Uang pisah, bervariasi antara perusahaan dari nihil sampai ( 1 x UP+1 x UPMK) x 0,15
2.
Pasal 166 ( Meninggal) = (2 x UP + 1 x UPMK) x 1,15
3.
Pasal 167 (Mencapai usia pension) = ( 2 x UP + 1 x UPMK) x 1,15
4.
Pasal 172 ( Cacat atau sakit berkepanjangan) = ( 2 x UP + 2 x UPMK) x 1,15
Bilamana Hubungan Kerja Berakhir ? ( pasal 61) •
Pekerja Meninggal Dunia
•
Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
•
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Telah berakhir
•
Terdapat Putusan Pengadilan dan/atau putusan penyelesaian hubungan industry yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
•
Adanya keaadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan hubungan kerja berakhir.
Hubungan Kerja Tidak Berakhir bila ? ( pasal 61 ayat2) •
Pemberi kerja meninggal
•
Hak atas perusahaan beralih disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah.
Dengan berlakunya UU no.13 tahun 2003, maka imbalan pasca kerja yang terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi bersifat pasti atau defined benefit. Dasar Perlakuan Akuntansi Imbalan Pasca Kerja Di Indonesia yaitu PSAK 57 ( revisi 2009) dan PSAK 24 (Revisi 2004 ) yang mencakup: •
Imbalan Jangka Pendek
•
Imbalan Pasca Kerja ,termasuk Program iuran pasti dan Program Imbalan pasti
•
Imbalan kerja jangka panjang lainnya
•
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)
•
Imbalan berbasis ekuitas
Karena setiap kategori di atas memiliki karakteristik yang berbeda, Pernyataan ini menetapkan aturan yang terpisah untuk setiap kategori.
Imbalan Jangka Pendek adalah imbalan kerja (selain dari pesangon PKK dan imbalan berbasis ekuitas ) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.
IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK
Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti: a. upah, gaji, dan iuran jaminan sosial; b. cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) di mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; c. utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan d. imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan,rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja.
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
1. Imbalan Kerja Jangka Pendek Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi, perusahaan harus mengakui jumlah tak-terdiskonto (undiscounted
amount)
atas
imbalan
kerja
jangka
pendek
yang
diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atau jasa tersebut 2. Cuti Berimbalan Jangka Pendek Perusahaan harus mengakui prakiraan biaya imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berimbalan seperti yang diatur pada paragraph 11 sebagai berikut; a. cuti berimbalan yang boleh diakumulasi, adalah pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan; dan b. cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi, adalah pada saat cuti tersebut terjadi.
Pengungkapan
Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek, Pernyataan lainnya mungkin mewajibkan pengungkapan tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak- pihak yang
Mempunyai
Hubungan
mengenai imbalan kerja untuk 2009): Penyajian
Istimewa mensyaratkan
pengungkapan
anggota manajemen kunci. PSAK 1 (revisi
Laporan Keuangan
mensyaratkan
pengungkapan
beban
imbalan kerja.
Imbalan Pasca Kerja
Imbalan Pasca Kerja adalah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
Imbalan pascakerja meliputi: a. Tunjangan pensiun;dan b. Imbalan pasca kerja lain,seperti asuransi jiwa pasca kerja dan tunjangan kesehatan pascakerja.pernyataan kerja ini diterapkan oleh perusahaan untuk semua jenis program, baik dengan atau tanpa pendirian sebuah entitas terpisah untuk menerima iuran dan membayar imbalan tersebut.
Program imbalan pasca kerja adalah pengaturan format atau suatu kebiasaan dimana perusahaan memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja.
Program Iuran Pasti adalah program imbalan pasca kerja yang mewajibkan perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) terpisah sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan dan periode lalu.
IMBALAN PASCAKERJA PROGRAM IURAN PASTI
Akuntansi untuk program Iuran pasti adalah cukup jelas karena kewajiban perusahaan untuk setiap periode ditentukan oleh jumlah yang harus dibayarkan pada periode tersebut. Sehingga tidak diperlukan asuransi aktuarial untuk mengukur kewajiban atau beban dan tidak ada kemungkinan keuntungan atau kerugian aktuarial.
PENGAKUAN DAN PEGUKURAN
Apabila pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto.
PENGUNGKAPAN
Perusahaan telah mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.
Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti.
IMBALAN PASCAKERJA : PROGRAM IMBALAN PASTI
Akuntansi untuk program imbalan pasti sangat kompleks karena diperlukan asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungkinan keuntungan dan kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar diskonto karena kemungkinan tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya
AKUNTANSI UNTUK KEWAJIBAN KONSTRUKTIF
Perusahaan harus menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan perusahaan. Kebiasaan akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika perusahaan tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali membayar imbalan kerja.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti merupakan jumlah bersih dari : a. Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca b. Ditambah keuntungan aktuarial c. Dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui d. Dikurangi nilai wajar aset program pada tanggal neraca (jika ada) yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah kewajiban kotor, sebelum dikurangi aset program.
LAPORAN LABA RUGI
Perusahaan harus mengakui jumlah bersih berikut sebagai beban atau penghasilan, kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan asset. a. biaya jasa kini; b. biaya bunga; c. hasil yang diharapkan dari aset program (lihat paragraph 118-120) dan dari hak penggantian;
d. keuntungan dan kerugian aktuarial, seperti disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi entitas; e. biaya jasa lalu; f. dampak kurtailmen atau penyelesaian program; dan g. dampak batasan, kecuali diakui diluar laporan laba rugi.
Imbalan Kerja Yang Memerlukan Perhitungan Aktuaria
Jenis imbalan kerja yang memerlukan perhitungan aktuaria adalah : •
Imbalan Pasca Kerja seperti program pesangon, pensiun, jaminan kesehatan pasca kerja.
•
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya seperti program winduan, tunjangan cuti besar, kecelakaan dinas, tunjangan kematian.
PENGAKUAN & PENGUKURAN NILAI KINI KEWAJIBAN IMBALAN PASTI & BIAYA JASA KINI
Biaya program imbalan pasti bisa dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti gaji terakhir, tingkat
perputaran pekerja, dan tingkat mortalitas, tren biaya
kesehatan,dan untuk program uang didanai, hasil investasi dari aset program. Biaya program imbalan pasti, berubah-ubah bergantung pada variabel diatas dan berlangsung untuk waktu jangka panjang. Dalam rangka mengukur nilai kini dari kewajiban imbalan pascakerja dan biaya jasa kini yang terkait, perusahaan perlu untuk : a. Menerapkan metode penilaian actuarial b. Mengaitkan imbalan pada periode jasa c. Membuat asumsi-asumsi actuarial: Tingkat Diskonto, Gaji, Imbalan, dan Biaya Kesehatan.
Metode Penilaian Aktuarial
Entitas menggunakan metode Projected Unit Credit untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan). Metode Projected Unit Credit (sering kali disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang diperhitungkan secara pro rata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa) menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan. Asumsi Aktuarial
Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain (mutually compatible). Asumsi aktuarial adalah estimasi terbaik entitas mengenai variabel yang akan menentukan total biaya dari penyediaan imbalan pascakerja. Asumsi aktuarial terdiri atas: a. asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja (dan tanggungan mereka) yang berhak atas imbalan. Asumsi demografi berhubungan dengan masalah seperti: •
mortalitas, selama dan sesudah masa bekerja;
•
tingkat perputaran pekerja, cacat, dan pensiun dini;
•
proporsi dari peserta program dengan tanggungannya yang akan berhak atas imbalan; dan
•
tingkat klaim program kesehatan.
b. asumsi keuangan, berhubungan dengan hal-hal seperti berikut: •
tingkat diskonto
•
tingkat gaji dan imbalan masa depan
•
jaminan kesehatan, biaya kesehatan masa depan, termasuk (jika material) biaya administrasi klaim dan pembayaran imbalan
•
tingkat hasil yang diharapkan atas aset program.
Asumsi Aktuarial: Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja (baik yang didanai maupun tidak) ditentukan dengan mengacu pada bunga obligasi berkualitas tinggi di pasar aktif pada akhir periode pelaporan. Bila tidak ada pasar aktif (deep market) bagi obligasi tersebut, maka digunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar yang aktif. Mata uang dan periode yang dipersyaratkan dalam obligasi tersebut di atas harus sesuai dengan mata uang dan estimasi periode kewajiban imbalan pascakerja. Asumsi Aktuarial: Gaji, Imbalan, dan Biaya Kesehatan
Kewajiban imbalan pascakerja diukur dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a) estimasi kenaikan gaji di masa depan; b) imbalan yang ditentukan dalam program (atau yang timbul dari kewajiban konstruktif yang jumlahnyamelebihi ketentuan dalam program tersebut) pada akhir periode pelaporan; dan c) prakiraan perubahan tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah untuk masa depan yang mempengaruhi imbalan terutang berdasarkan program imbalan pasti, jika dan hanya jika:
i.
perubahan itu diberlakukan sebelum akhir periode pelaporan; atau
ii.
pengalaman masa lalu atau bukti lain yang andal mengindikasikan bahwa tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah akan berubah dan dapat diprediksi. Sebagai contoh sejalan dengan perubahan tingkat harga umum atau tingkat gaji di masa depan.
Contoh pengakuan imbalan pasti Perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja di usia pensiun normal sebesar Rp 100.000.000,Karyawan B mempunyai masa kerja sampai pensiun = 20 tahun, maka berdasarkan metode projected unit credit (asumsi-asumsi diabaikan). Unit menurut periode jasa Rp 100.000.000,-/20 = Rp 5.000.000,-, sehingga pengakuan pada Laba Rugi dan Neraca sebagai berikut :
Tahun
Beban Tahun Berjalan
Kewajiban Akhir Tahun
1
Rp 5.000.000
Rp 5.000.000
2
Rp 5.000.000
Rp 10.000.000
3
Rp 5.000.000
Rp 15.000.000
Dst
...
20
Rp 5.000.000
Rp 100.000.000
Laporan Laba/Rugi
(Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Pendapatan
100
150
200
250
Beban
(75)
(125)
(145)
(175)
(5)
(5)
(5)
(5)
20
20
50
70
0
0
0
0
20
20
50
70
Beban
Imbalan
Kerja
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
Pajak
Laba/(Rugi Setelah Pajak
Neraca
(Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Aset
Kas & Bank
1.000
1.025
1.050
1.105
1.180
Total
1.000
1.025
1.050
1.105
1.180
5
10
15
20
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
20
40
90
160
1.000
1.025
1.050
1.105
1.180
Pasiva
Kewajiban Imbalan Kerja
Modal
Akum. Laba/ (Rugi) ditahan
Total
Pengakuan dan Pengukuran: Aset Program Nilai Wajar Aset Program
Nilai wajar aset program merupakan salah satu unsur yang dikurangkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam rangka menentukan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban imbalan pasti. Apabila harga pasar tidak tersedia, nilai wajar aset program harus diestimasi. Penggantian
Jika, dan hanya jika, terdapat kepastian bahwa pihak lain akan mengganti sebagian atau seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban
imbalan pasti, maka entitas mengakui bagiannya dalam penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah. Entitas menilai asetnya sebesar nilai wajarnya. Hasil Aset Program
Hasil aset program yang diharapkan adalah satu salah satu komponen beban yang diakui di laporan laba rugi. Perbedaan antara hasil aset program yang diharapkan dan realisasinya merupakan keuntungan atau kerugian actuarial. Penyajian Saling Hapus
Entitas melakukan saling hapus antara asset yang berkaitan dengan suatu program dan liabilitas yang berhubungan dengan program lain jika, dan hanya jika, entitas: a) mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus pada suatu program untuk menyelesaikan kewajiban program lain; dan b) bermaksud untuk: i. ii.
menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto (net basis); atau merealisasi surplus pada satu program dan menyelesaikan kewajiban program yang lain secara multan.
Perbedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar/Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Sejumlah entitas membedakan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pernyataan ini tidak menentukan apakah entitas harus membedakan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang berasal dari imbalan pascakerja.
Komponen Keuangan dari Biaya Imbalan Pascakerja
Pernyataan ini tidak menentukan apakah entitas harus menyajikan biaya jasa kini, biaya bunga dan hasil aset program yang diharapkan sebagai komponen dari satu item atas penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Entitas harus mengungkapkan informasi berikut mengenai program imbalan pasti: a) kebijakan akuntansi entitas dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial. b) gambaran umum mengenai jenis program. c) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang disajikan
secara terpisah,
pengaruh periode
berjalan dapat
diatribusikan kedalam: i. ii.
biaya jasa kini; biaya bunga;
iii.
iuran oleh peserta program;
iv.
keuntungan dan kerugian actuarial;
v.
kurs mata uang asing berubah pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
vi. vii.
imbalan yang dibayarkan; biaya jasa lalu;
viii.
kombinasi bisnis;
ix.
kurtailmen; dan
x.
penyelesaian.
d) analisis kewajiban imbalan pasti terhadap jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya tidak didanai dan jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya atau sebagian didanai. e) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar asset program serta saldo awal dan akhir hak penggantian yang diakui sebagai asset. f) rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. g) total beban yang diakui di laporan laba rugi. h) jumlah total yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain. i) untuk entitas yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam laporan pendapatan komprehensif lain, jumlah kumulatif dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain. j) untuk setiap kategori utama dari aset program, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, instrument ekuitas, instrumen utang, property, dan seluruh aset lain, persentase atau jumlah setiap kategori utama merupakan nilai wajar total aset program. k) jumlah yang mencakup nilai wajar aset program untuk: i. ii.
setiap kategori instrumen keuangan milik entitas;dan setiap properti atau aset lain yang digunakan oleh entitas.
l) penjelasan atas basis yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian aset yang diharapkan secara keseluruhan, termasuk dampak kategori utama dari asset program. m) pengembalian aktual dari aset program, sebaik pengembalian aktual setiap hak penggantian yang diakui sebagai asset. n) prinsip asumsi aktuarial yang digunakan sampai pada akhir periode pelaporan. o) dampak kenaikan satu angka persentase dan dampak penurunan satu angka persentase dalam tingkat tren biaya kesehatan. p) jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya. q) estimasi terbaik pekerja, selama dapat ditentukan secara andal, iuran uang diharapkan akan dibayar dalam program selama periode tahunan dimulai setelah periode pelaporan. IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAINNYA
Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup,antara lain: a) cuti-berimbalan jangka panjang; b) imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya ( jubilee or other long-service benefits) c)
imbalan cacat permanen;
d) utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan e) kompensasi ditangguhkan yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan.
Pengakuan dan Pengukuran
Jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah total nilai neto dari jumlah berikut ini: a) nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. b) dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan (jika ada) selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Pengungkapan
Walaupun Pernyataan ini tidak mewajibkanpengungkapan rinci imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pernyataan lainnya dapat saja mewajibkan pengungkapan, sebagai contoh ketika beban yang dihasilkan dari imbalan tersebut sangat besar jumlahnya, maka pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan. PESANGON PEMUTUSAN KONTRAK KERJA (PKK)
Pernyataan ini membahas pesangon PKK secara terpisah dari imbalan kerja lainnya karena kejadian yang menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja. Pengakuan
Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk: a) memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau b)
menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang me nerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.
Pengukuran
Jika pesangon PKK jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan,
maka
besarnya
pesangon
PKK
harus
didiskontokan
dengan
menggunakan tingkat diskonto. Pengungkapan
Jika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pekerja yang bersedia menerima tawaran pesangon PKK, maka terdapat suatu liabilitas kontinjensi. Seperti diatur dalam PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset
Kontinjensi,
entitas
mengungkapkan
informasi
mengenai
liabilitas
kontinjensi tersebut, kecuali jika kemungkinan kecil terjadi arus keluar pada saat penyelesaian.