Interpretasi Audit Checklist SMK3 64 Kriteria

A = Awal (64 kriteria) T = Transisi (122 kriteria) L = Lanjutan (166 kriteria)

INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012

X V KMJ KMI

= Tidak berlaku = Sesuai = Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Major = Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Minor

PEMENUHAN No.

No. Kriteria 1

1

1.1 1.1.1

2

1.1.3

1.2 3

1.2.2

KRITERIA

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN Kebijakan K3 Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen perusahaan terhadap peningkatan K3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat

Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai dengan peraturan

INTERPRETASI

Perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis, bertanggal, isinya mencakup tujuan dan sasaran K3 serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan mengenai pelaksanaanK3 di tempat kerjanya Bentuk komunikasi kebijakan ini dapat melalui: penempelan poster, pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor , lampiran dalam kontrak, materi briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction training) dll.

Ada beberapa penanggung jawab K3 yang sesuai dengan peraturan perundangan yaitu: Sekretaris P2K3/Ahli K3 –Permenaker –Permenaker No.Per.04/MEN/187 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja-Permenaker kerja-Permenaker - No.Per.01/MEN/ 1976 Paramedis-Permenaker Paramedis-Permenaker No.Per.01/ MEN/1979 Auditor Internal SMK3 - Permenaker No. Per.18/MEN/XI/2008 Operator Ketel Uap – Uap – Permenaker Permenaker No. Per.01/MEN/1988 Operator Pesawat Angkat Angkut Permenaker No.Per.09/MEN/VII/ 2010 Petugas P3K- Permenakertrans Permenakertrans No.Per.15/MEN/VII/2008 Petugas kebakaran-Permenake kebakaran-Permenakerr No.Per.186/MEN/1999 Ahli K3 Kimia & eugas K3 KimiaPermenaker No.Per.187/MEN/1999 No.Per.187/MEN/1999 Kualifikasi Juru Las-Permenaker No.Per.02/MEN/18982

4

1.2.4

Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3

5

1.2.5

Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan

6

1.2.6

Perusahaan mendapatkan saransaran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan

Dapat dilihat dalam Visi, Misi dan Program K3 yang ditetapkan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan serta dukungan SDM dan anggaran Dapat dilihat dari sertifikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat, absensi latihan. Penetapan petugas dapat diketahui dari tanda pengenal misalnya topi/helm khusus, bage, warna baju, dll. Dari dalam dapat berupa: laporan auditor internal K3, laporan inspeksi ahli K3, laporan studi banding/ bench marking, dll. Dari luar dapat berupa: laporan

BUKTI TEMUAN

TIDAK BERLAKU

SESUAI

KETIDAK SESUAIAN KMJ KMI


INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 kinerja K3 dari konsultan indeenden, nota pemeriksaan dari pegawai pengawas Disnaker setempat.

7

1.3 1.3.3

Tinjauan dan Eavaluasi Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3

1.4

Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja

8

1.4.1

9

1.4.3

10

1.4.4

11

1.4.5

12

1.4.6

13

1.4.7

14

1.4.8

Peninjauan ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala dilakukan setelah audit internal dan dilaporkan adanya temuan ketidak sesuaian terhadap kriteria audit

Ada dokumentasi tentang kegiatan konsultasi antara tenaga kerja (bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perus-ahaan, contohnya bisa dalam forum serikat pekerja yang salah satu agendanya mengenai K3 atau forum P2K3 antara tenaga kerja dengan wakil pengurus perusahaan/manajemen yang duduk dalam kepengurusan P2K3. Dokumentasi dapat dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau kegiatan. Wakil time table perusahaan adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan (MR). Perusahaan telah membentuk Buktinya dapat berupa dokumen P2K3 sesuai dengan perauturan surat penunjukan/pengesahan P2K3 dari Disnaker setempat. Ketua P2K3 adalah pimpinan Lihat pada dokumen 1.4.3 siapa puncak atau pengurus yang menjabat sebagai ketua P2K3. Seharusnya pengurus atau pimpinan puncak perusahaan, yang dimaksud pengurus disini sesuai dengan Pemenaker No.Per.04/ MEN/1987 pasal 3 ayat (1) Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan peraturan sesuai dengan Permanaker No.Per.04/MEN/1987 pasal 3 ayat (2)dan lihat pada surat penunjukan ahli K3 dan sertifikat pelatihan (ahli K3 umum). P2K3 menitikberatkan kegiatan Lihat pada program-program K3 pada pengembangan kebijakan yang direncanakan atau sedang dan prosedur untuk dilaksanakan oleh P2K3 selama ini, mengendalikan risiko apakah ada program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari hasil penilaian risiko (notulen rapat) sesuai dengan tugas dan fungsi P2K3 yang tecantum dalam Permenaker No.Per.04/MEN/1987. Susunan pengurus P2K3 Dapat dilihat dari mekanisme didokumentasikan dan pemberitahuan/ pengumuman diinformasikan kepada tenaga berkaitan dengan informasi K3 dan kerja jumlah tenaga kerja yang mengetahui kepengurusan P2K3 P2K3 mengadakan pertemuan Pertemuan P2K3 minimal dilakukan secara teratur dan hasilnya 1 kali dalam sebulan ata sesuai

X V KMJ KMI

= Tidak berlaku = Sesuai = Ketidaksesuaian Major = Ketidaksesuaian Minor



disebarluaskan di tempat kerja

15

16

1.4.9

P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan

2

PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN RENCANA K3 Rencana Strategi K3 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengedalian risiko K3

2.1 2.1.1

2.2 2.3

17

2.4 2.4.1

3

Manual SMK3 Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3 Informasi K3 Iinformasi yng dibutuhan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, konstraktor, pelanggan, dan pemasik

PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK Pengendalian Perancangan Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengenadilian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

18

3.1 3.1.1

19

3.2 3.2.2

Peninjauan Ulang Kontrak Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten

4 4.1

PENGENDALIAN DOKUMEN Persetujuan, Pengeluaran dan

ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan notulen rapat P2K3 yang selama ini sudah berjalan Sesuai Permanaker No.: Per. 04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Disnaker setempat minimal menggunakan format pelaporan yang disediakan sesuai dengan peraturan (distribusi pelaporan & rekaman hasil action plan)

Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi. Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen program. Untuk penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko tsb.

Bentuknya dapat berupa (tulisan, lisan, tanda) papan pengumuman, foto-foto, poster, label, verbal dalam rapat, briefing/apel, e’mail, dll. Tata caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi. Ada bagian/personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Terdapat dokumentasi tertulis berupa prosedur perancangan ulang yang didalamnya terdapat identifikasi bahaya dan penilaian risiko (manjemen risiko). Lihat detail isi prosedurnya, bagaimana tahapan manjemen risiko tsb dimasukan pada tahap perancangan. Ada petugas yang ditunjuk bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundangan. Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tsb tercakup dan diatur dalam prosedur tsb. (minimal telah mendapat pelatihan ahli k3 dan manajemen risiko yang berpengalaman di bidangnya)

X V KMJ KMI



20

4.1.1

4.2 5 5.1 21

5.1.1

22

5.1.2

5.2 23

5.2.1

5.3 5.4 6

24

6.1 6.1.1

25

6.1.5


Pengendalia Dokumen Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal modifikasi

Perubahan dan Modifikasi Dokumen PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spefikasi teknik dan informasi lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kima atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan stadar K3 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan Kemampuan Telusur Produk KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3 Sistem Kerja Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan telah menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu proses kerja

Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi

Disini dapat dilihat dari acuan prosedur pengendalian dokumen yang telah ditetapkan, dimana status dokumen dapat berupa tata cara penomoran (kodefikasi dokumen), wewenang dapat berupa siapa personil yang dapat menyetujui dokumen, terdapat tanggal pengeluaran dan modifikasi dokumen bila terjadi perubahan.

Adanya prosedur tertulis mengenai prosedur pembelian barang atau jasa dimana ada spesifikasi K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah satu clausul prosedur tsb. secara jelas, misalkan adanya M SDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang relevan untuk pembelian APD dll. Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1 dimana perusahaan dapat menunjukan contoh catatan puschase order yang memasukkan item K3 saat pembeliannya secara jelas.

Dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa kesesuaiannya dengan spesifiksi pembelian yang telah ditetapkan dalam 5.1.1

Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini dapat dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan manajemen risiko, job desc atau wewenangnya atau dari track record pengalaa serta catatan manajemen risiko sesuai dengan tata cara perhitungan yang telah ditetapkan. Bila ada pengembangan dan atau perubahanterhaap prosedur kerja/ instruksi kerja maka harus

X V KMJ KMI




26

6.1.6

APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak pakai

27

6.1.7

APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan yang berlaku

28

6.2 6.2.1

Pengawasan Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

6.3

Seleksi dan Penempatan Personil Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja

29

6.3.1

30

6.3.2

Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan ketrampilan srta kewenangan yang dimiliki

31

6.4 6.4.1

Area Terbatas Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk

mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan, standar atau ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada prosedur kerja/instruksi kerja dapat diketemukan pada kolom referensi, dimana dalam referensi tsb section dicantumkan standar/peraturan yang dijadikan acuan. Pada prosedur kerja/instruksi kerja dapat dilihat siapa personil yang membuat, personil yang mereview dan yang menyetujui pada halaman terdepan, serta masukan dapat dilihat dari notulensi rapat yang membahas perubahan prosedurinstruksi kerja tsb. (jika dimasukkan dalam rapat pembahasan tim). Prasyarat pemenuhan kompetensi petugas dapat dilihat dalam prosedur pengendalian dokumen yang megatur pembuatan dan persetujuan dokumen. Kesesuaian APD dengan standar/peraturan perundangan yang berlaku dapat dilihat pada spesifikasi teknisnya yang berasal dari pihak supplier yang tercantum dalam informasi brosur maupun sertifikat uji kelayakan dari pihak yang berwenang yang terlampir (setifikasi produk). Uji kelayakan dapat mengacu kepada beberapa standar yang berlaku secara universal misal SNI, BS, ISO, dll. Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. biasanya menjadi tanggung jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian tanggung jawabnya. Bukti dokumen dapat berupa catatan/log book inspeksi harian

Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pekerja. Lihat pada prosedur penerimaan pekerja dan data-data aktifias pemeriksaan kesehatan tenaga kerja selama ini. Idem dengan 6.3.1 dan terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup menimal pelatihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman. Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah di tempat kerja yang memerlukan ijin masuk.

X V KMJ KMI




mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk 32

6.4.2

Terdapat pengendalian atas daerah/ tempat dengan pembatasan ijin masuk

33

6.4.3

Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis

34

6.4.4

Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis

6.5

Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara Sarana dan perlatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar

35

6.5.2

36

6.5.3

37

6.5.4

Dapat juga dicek langsung ke lapangan atau dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah dilakukan. Pada daerah-daerah tsb dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, ramburambu, dll. Fasilitas dalam hal ini yaitu kamar mandi, wastafel, shower, loker/ruangan ganti, mushola, ruang makan, kantin, sarana olah raga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga, lantai ruang, transportasi, dll. Layanan yaitu penyediaan air minum bersih, layanan makan, layanan kesehatan, dll. Rambu K3 (safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR, rambu parkir, dll) dan anda pintu darurat dipasng sesuai standar berdasarkan pedoan teknis yang berlaku, mepunyai sinyal penerangan minimal 10 lux dan berwarna hijau serta tulisan putih dan mempunyai tanda bertuliskan “keluar” atau “exit” di atasnya dan menghadap kekoridor.

Perusahaan menyimpan catatancatatan pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat ppemeriksaan alat baik dalam bentuk soft copy atau hard copy.

Perusahaan memiliki sertifikat (ijin/pengesahan pemakaian) sarana produksi yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain bejana tekanan (Permenaker No.Per.01/MEN/ 1982), pesawat angkat dan angkut (Permenaker No.Per.05/MEN/ 1985), lift (Permenaker No.Per.03/MEN/1999), pesawat uap (UU dan Peraturan Uap 1930). Untuk tepatnya mengacu pada lembar obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kedaluwarsa sertifikat tsb beserta jadwal resertifikat. Pemeriksaan, pemeliharan, Lihat kompetensi personil yang perawatan, perbaikan dan setiap melakukan kegiatan perawatan perubahan dilakukan petugas sarana produksi tsb. (sertifikat, yang berkompeten dan lisensi, pengalaman), jika dilakukan berwenang oleh pihak ke-3 dapat menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang

X V KMJ KMI




38

6.5.7

Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out ) bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan

39

6.5.8

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out sistem) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya

40

6.5.9

Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain yang berada didekat saran dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan

6.6 6.7

Pelayanan Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja

41

6.7.4

42

6.7.6

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan

6.8

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi

43

6.8.1

dikirimkan, kemudian dibandingkan dengan laporan/berita acara penyeleseian pekerjaan apakah sama Penandaan pada mesin/sarana produksi yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup lock-out dan tag-out (LOTO) atau prosedur lock-out dan tag-out (LOTO) bila terpisah. Lihat rekaman penandaan yang ada dibandingkan dengan prosedurnya. Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur pemeliharaan/ perbaikan atau prosedur lock-out dan tag-out (LOTO) bila terpisah. Rekamannya dapat dilihat pada daftar pelaksanaan dan lock-out dibandingkan dengan prosedurnya Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman untuk digunakan kembali. Bukti rekaannya adalah work order form yang telah ditanda tangani oleh user setelah proses perbaikan selesei dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berwenang. (persetujuan siap operasi/ serah terima)

Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat sesuai dengan peran dan tugasnya (damkar/P3K). Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakaran dapat mengacu pada Kep.Menaker No.Kep.186/MEN/1999. Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan sertifikat hasil pengujian dan laporan maintenance-nya beserta penjadwalannya (rekaman kegiatan hasil pemeriksaan dan pengujian lengkap dengan jadwalnya), seperti pemeriksaan dan pengujian peralatan hydrant, sprinkle, fire ditector, fire alarm, APAR, emergency lamp, emergency shower, breathing apparatus, dll.

Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K, biasanya berupa cheklist tentang

X V KMJ KMI




peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis

44

6.8.2

6.9

45

7 7.1 7.1.1

7.2 46

7.2.1

47

7.2.2

48

7.2.3

Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan

kelengkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian, dll. Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K, biasanya berupa cheklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian, dll. Ada petugas P3K yang ditunjuk pimpinan perusahaan. Petugas tsb dapat dari lingkungan pekerja atau personil medis di klinik. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan Per.Menaker No.Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja jo. Per. Menakertrans No. Per.15/MEN/VIII/2008 tantang P3K di Tempat Kerja.

Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat STANDARD PEMANTAUAN Pemeriksaan Bahaya Pemeriksaan/inspeksi terhadap Ada jadwal reguler kegiatan tempat kerja dan cara kerja inspeksi. Dapat dilihat pada tabel dilaksanakan secara teratur jadwal atau proseur inspeksi atau dari hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada job analysis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada housekeeping. Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Pemantauan/pengukuran Adanya dokumentasi/laporan hasil lingkungan kerja dilaksanakan pemantauan lingkungan kerja. secara teratur dan hasilnya interval waktu pelaksanaannya didokumentasikan, dipelihara disesuaikan dengan ketentuan/ dan digunakan untuk penilaian standar yang berlaku, dapat dan penendalian risiko melalui UKL dan UPL. Pemantauan/pengukuran Lihat laporan hasil lingkungan kerja meliputi faktor pemantauan/monitoring fisik, kimia, biologis, radiasi dan lingkungan kerja: psikologis Faktor fisik yang mengacu pada Kep. Menaker No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika (kebisingan, suhu kerja, getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet); Faktor kimia yang mengacu pada Per. Menaker No. Per.13/MEN/X/2011 tentang NAB Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja dan Kep.Menaker No. Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dar dalam dan/atau luar perusahaan.

’

X V KMJ KMI



7.3


Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian Pemantauan Kesehatan Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mangandung bahaya tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan,

49

7.4 7.4.1

50

7.4.3

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

51

7.4.4

52

7.4.5

Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

8 8.1 8.2 8.3 53

8.3.1

8.4 9 9.1 54

9.1.1

55

9.1.2

PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN Pelaporan Bahaya Pelaporan Kecelakaan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Penanganan Masalah PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA Penanganan Secara Manual dan Mekanis Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis

Identifikasi dan penilaian risiko

Ada`kegiatan dan dokumentasinya (daftar, jadwal, SOP, rekaman pemeriksaan kesehatan) mengenai kegiatan pemantauan kesehaan tenaga kerja, terutama pemeriksaan pemeriksaan kesehatan khusus seperti misalnya pengecekan darah untuk melihat kontaminasi kadar bahan kimia, audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernafasan, dll. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Per.Menaker No.Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan dan mandapatkan surat penunjukan dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 8 UU Keselamatan Kerja. Detail pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada Per. Menaker No.Per.03/MEN /1980 Diwajibkan untuk memberikan pelaporan setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (rekap medis) yang mengacu pada Per.Menaker No.Per.02/MEN /1980

Dokumen sama dengan 8.2.1 dimana dapat disajikan satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikan.

Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manajemen risiko seperti pada 2.1.1 dan 6.1.1 tetapi kriteria ini lebih fokus pada kegiatan penangan bahan secara manual dan mekanis. Bukti penerapannya lihat hasil laporan risk assesment pada kegiatan tsb. Verifikasi petugas yang melakukan

X V KMJ KMI



9.2


dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan Pembuangan Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpanan dan dipindahankan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

risk assesment.

Bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang aman (seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan kepenampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke PPLI), dll.

56

9.2.1

57

9.2.3

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangundangan

9.3

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai d bengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan Terdapat sistim untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan kimia berbahaya

58

9.3.1

59

9.3.3

60

9.3.4

10 10.1 10.2 11 11.1 12

12.1 12.2 61

12.2.1

Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standard yang relevan PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA Catatan K3 Data dan Laporan K3 PEMERIKSAAN SMK3 Audit Internal SMK3 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN Strategi Pelatihan Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3

Semua kriteria ini dapat ditunjukan dengan suatu prsedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (housekeeping).

Ada prosedur terulis mengenai kegiatan-kegiatan tsb untuk bahan berbahaya, dapat berupa prosedur atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang pengendalian bahan kimia berbahaya yaitu Kep. Menaker No. Kep.187/MEN/1999. Ada pelebelan pada wadah bahan kimia, yang penting lebel ini maksudnya diketahui oleh para user /pengguna bahan kimia. Bukti penerapan di lapangan yaitu semua wadah bahan kimia mempunyai lebel yang berisi nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan darurat. Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan kimia yang ada di tempat kerja, misalnya rambu sifat bahan tsb seperti flammable, explosive, poison, dll.

Manajemen senior terlibat dalam kegiatan pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan, minimal pelatihan tentang penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsipprinsp serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada) atau

X V KMJ KMI




62

12.2.2

Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka

63

12.3 12.3.1

Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman

12.4

Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor Pelatihan Keahlian Khusus Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakn tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan peralatan

64

12.5 12.5.1

kegiatan yang diikuti seperti seminar, dll. Pelaihan dissinin bukan haanyaa pelatihan K3 yang sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga yang berhubungan dengan kopetnsi pekerjaannya. Kesesuaiannya dapat dilihat dari job qualificationnya dan atau matriks pelatihan mereka. Bukti penerapannya dapat dilihat pada rekaman pelatihan dan sertifikat atau daftar riwayat pelatihan mereka. Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan mengenai K3, begitu pula dengan tenaga kerja yang dipindahkan ke bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan dan catatan pelatihan.

Perusahaan melakukan identifikasi terhadp kebutuhan pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu: Ahli K3 Umum/Kimia/Konstruksi/ Pesawat Uap dan Bejana Tekanan/ Kebakaran –Per.Menaker No.Per.02/ MEN/1992 Dokter pemeriksa – Per. Menaker No.Per.01/ MEN/1976 Paramedis – Per. Menaker No.Per. 01/MEN/ 1979 Juru las – Per. Menaker No. Per.02/ MEN/1982 Operator ketel uap – Per. Menaker No.Per.01/ MEN /1988 Regu kebakaran – Kep. Menaker No.Kep.186/ MEN/1999 Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia – Kep. Menaker No.Kep.187/ MEN/1999 Petugas P3K-Per. Menakertrans No.Per.15/VII/2008 Operator crane – Per. Menaker No. Per.09/VII/ MEN/2010

X V KMJ KMI


Interpretasi Audit Checklist SMK3 64 Kriteria

Recommend Documents