BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam Dalam suatu suatu organi organisas sasi, i, sudah sudah pastil pastilah ah ada indivi individu du atau atau lembag lembagaa yang yang bertindak sebagai top administrator, yakni sebagai pihak yang menjadi pemimpin organi organisas sasii itu sendir sendiri. i. Jika Jika diibar diibaratk atkan an sebaga sebagaii suatu suatu organi organisas sasi, i, maka maka dalam dalam pemerinthan suatu Negara, yang bertindak sebagai top administrator adalah lembaga eksekutif, dalam hal ini khususnya presiden dan wakil presiden. Presiden sebagai Top Administrator ataupun pemimpin Negara harus bisa mengelola Negaranya dengan baik. Presiden memiliki aparat yang membantunya dalam menjalankan menjalankan kewajibanny kewajibannyaa sebagai sebagai Presiden. Presiden. Dalam makalah ini, penulis mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai apa itu lembaga eksekutif dalam hal ini khususnya presiden dan wakil presiden beserta lembaga-lembaga pembantunya dalam menjalankan pemerintahan pemerintahan Negara republik republik Indonesia. Indonesia. Sebagai Sebagai tambahan tambahan dalam mengkaji materi ini, penulis juga menyajikan satu artikel sebagai suatu contoh kasus kasus yang yang menyan menyangku gkutt mengen mengenai ai peran peran serta serta wewenan wewenang g presid presiden en sebaga sebagaii top administrator.
B. Perumusan Masalah Masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah : 1.
Baga Bagaim iman anaa pera peran n pres presid iden en dan dan waki wakill pres presid iden en seba sebaga gaii top top
administrator di Indonesia? 2.
Apa saja fungsi dan wewenang yang dimilikinya?
3.
Bagaimana peran presiden sebagai top administrator dalam
mengahadapi krisis global yang sedang melanda dunia?
1
C. Tujuan Penulisan Seperti yang telah di singgung pada latar belakang masalah, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1.
Untuk me m engkaji d an an m en engetahui l eb ebih da d alam m en engenai d es eskripsi
dari presiden dan wakil presiden 2.
Untuk mengetahui bagaimana sebenaranya peran, fungsi, serta
wewenang dari lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden beser beserta ta lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga pemban pembantun tunya ya teruta terutama ma dalam dalam menjal menjalank ankan an sistem sistem pemerintahan Indonesia. 3.
Untuk me menganalisa pe peran pr presiden se sebgai to top ad administrator da dalam
menghadapi krisis global yang sedang melanda dunia disertai dengan contoh berupa data yang diperoleh dari sumber yang terpercaya.
D. Metode Penulisan Metode dalam penulisan makalah ini menggunakan metode literatur, yaitu pencarian melalui buku-buku, literatur-literatur, dan sumber dari internet yang dirasa perlu untuk melengkapi data yang diperoleh.
E. Sistematika Penulisan Makalah yang saya susun ini terdiri dari lima bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan saran serta kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan metode penulisan. Kemudian di bagian pembahasan adalah deskripsi dari presiden, wakil presiden, dan lembaga-lembaga pembantunya serta contoh kasus dan analisa. Pada bagian terakhir, penutup, berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.
2
C. Tujuan Penulisan Seperti yang telah di singgung pada latar belakang masalah, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1.
Untuk me m engkaji d an an m en engetahui l eb ebih da d alam m en engenai d es eskripsi
dari presiden dan wakil presiden 2.
Untuk mengetahui bagaimana sebenaranya peran, fungsi, serta
wewenang dari lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden beser beserta ta lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga pemban pembantun tunya ya teruta terutama ma dalam dalam menjal menjalank ankan an sistem sistem pemerintahan Indonesia. 3.
Untuk me menganalisa pe peran pr presiden se sebgai to top ad administrator da dalam
menghadapi krisis global yang sedang melanda dunia disertai dengan contoh berupa data yang diperoleh dari sumber yang terpercaya.
D. Metode Penulisan Metode dalam penulisan makalah ini menggunakan metode literatur, yaitu pencarian melalui buku-buku, literatur-literatur, dan sumber dari internet yang dirasa perlu untuk melengkapi data yang diperoleh.
E. Sistematika Penulisan Makalah yang saya susun ini terdiri dari lima bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan saran serta kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan metode penulisan. Kemudian di bagian pembahasan adalah deskripsi dari presiden, wakil presiden, dan lembaga-lembaga pembantunya serta contoh kasus dan analisa. Pada bagian terakhir, penutup, berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.
2
BAB II LANDASAN TEORI Sebagai landasan, penulis menggunakan konsep trias politika dimana tugas pemer pemerint intaha ahan n dibagi dibagi (divis (division ion of power) power) ke dalam dalam tiga tiga bidang bidang kekuas kekuasaan aan,, yang yang masing-masing adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam makalah ini yang akan lebih disoroti adalah kekuasaan eksekutif di Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, beserta lembaga-lembaga pembantunya, yang terbagi menjadi lembaga kementrian serta non kementrian. Seca Secara ra gari gariss besa besar, r, ekse ekseku kuti tiff adal adalah ah lemb lembag agaa yang yang berf berfun ungs gsii seba sebaga gaii pelaksana undang-undang dimana lembaga yang berfungsi sebagai pembuat undangundang adalah lembaga legislatif, meskipun pada pelaksanaannya di Indonesia fungsi legislatif legislatif dalam membuat undang-und undang-undang ang dapat dikatakan sudah terkooptasi terkooptasi oleh lembaga eksekutif. Berangkat dari ketentuan UUD 1945 beserta penjelasannya, presiden sebagai top administrator atau penyelenggara pemerintahan yang tertinggi mempunyai tugas sebagai berikut : •
Melaksanakan tugas kenegaraan
•
Menjalankan segala tindakan atau kegiatan yang ditentukan oleh UndangUndang Undang dan/atau dan/atau diperlukan diperlukan agar tujuan tujuan yang ditentukan ditentukan dalam UndangUndang tersebut dapat tercapai
•
Melakukan segala kebijaksaan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu : 1. melind melindung ungii bangsa bangsa dan dan tanah tanah air Indon Indonesi esia, a, 2. memaju memajukan kan keseja kesejahte hteraan raan umum, umum, 3. mencerd mencerdask askan an kehid kehidupa upan n bangsa bangsa,, dan dan 4. ikut
serta
menciptakan
ketertiban
dunia
yang
berda rdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3
Untuk melaksanakan tugasnya yang berat itu, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan juga menteri-menteri Negara. Menteri-menteri Negara ini merupakan pembantu-pembantu utama presiden yang ditentukan oleh UUD 1945. Dalam rangka usaha untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, presiden juga dibantu oleh lembaga-lembaga non kementrian yang kedudukannya berada di bawah presiden dan wajib bertanggung jawab kepada presiden.
4
BAB III PEMBAHASAN A.
PRESIDEN
1. Presiden sebagai Badan Eksekutif.
Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Biasanya badan eksekutif terdiri atas kepala Negara, seperti raja atau presiden beserta menterimenterinya. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas Trias Politik, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tekah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.
2. Definisi Presiden. Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah suatu nama
jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua), tapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif . Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung. Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia)
adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Beliau digaji sekitar 60 juta perbulan
5
3. Pemilihan dan Pengangkatan Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum dengan perolehan suara yang paling banyak. Presiden harus seorang Indonesia asli, dan memenuhi syarat sebagai berikut : •
Warga Negara Indonesia.
•
Telah berusia 40 tahun. •
Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan
Umum. •
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
•
Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945. •
Bersedia menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR dan
putusan-putusan MPR. •
Berwibawa.
•
Jujur.
•
Cakap.
•
Adil.
•
Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam MPR. •
Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap
kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti misalnya gerakan G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. •
Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurangkurangnya 5 tahun. •
Tidak terganggu jiwa dan ingatannya. •
Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara.
•
Terdaftar sebagai pemilih.
6
Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
•
•
Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
Sebelum memangku jabatannya, Prsiden dan Wakil presiden bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Dalam keteta pan MPR No. II/MPR/1973 hanya dinyatakan bahwa sumpah atau janji presiden dan wakil presiden hanya diucapkan di depan MPR saja. Berdasarkan amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden memgang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tetapi, maksimal seorang calon presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode (10 tahun).
4.
Kedudukan dan Wewenang.
Presiden
adalah
penyelenggara
pemerintahan
di
bawah
Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam kedudukannya, presiden mempunyai kekuasaan yang luas, baik yang bersifat simbolis maupun yang benar-benar merupakan kekuasaan pemerintahan. Wewenang atau kekuasaan presiden tersebut menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1.
Administratif : kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang dan
peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi Negara.
2. Legislatif :
Membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya sampai menjadi Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 ayat (1) juncto pasal 20 dan 21 ayat (2) UUD 1945).
7
Dalam keadaan darurat atau kegentingan yang mendesak, presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Untuk menjalankan undang-undang, presiden berwenang untuk menetapkan peraturan pemerintah.
3. Keamanan :
Kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata. Presiden merupakan pimpinan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945). Dalam perkembangannya, presiden dinyatakan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga tidak hanya angkatan perang tetapi juga polisi (Polri). Dengan persetujuan DPR presiden dapat menyatakan perang, dan membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain (pasal 11 UUD 1945). Presiden berperan penting dalam menjaga pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Presiden menyatakan keadaan bahaya, dimana syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan di dalam Undang-Undang. (pasal 12 UUD 1945).
4.
Yudikatif : memberi grasi, amnesti, dan lainnya. Grasi adalah pengampunan yang diberikan presiden kepada
seseorang yang di pidana.
8
Amnesti adalah pengampunan umum yang diberikan presiden
kepada orang-orang yang di pidana atau bersalah melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Abolisi adalah keringanan hukuman yang di berikan oleh
presiden kepada orang-orang yang dipidana. Abolisi ini biasanya diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus. (sering disebut dengan istilah Remise). Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang
ternoda karena akibat suatu tuduhan dan/atau pidana yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan negara.
5.
Diplomatik
:
kekuasaan
untuk
menyelenggarakan
hubungan
diplomatik dengan negara-negara lain. Presiden mengangkat duta dan konsul (delegasi) Indonesia serta menerima delegasi negara lain. (pasal 13 UUD 1945). Wewenang lain : presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan yang lain (pasal 15 UUD 1945).
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15 UUD 1945 tersebut, pemerintah telah menegluarkan tanda-tanda kehormatan berupa “Bintang” dan “Satyalencana”. Bintang diberikan kepada orang-orang yang berjasa sangat luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, sementara Satyalencana diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada orang-orang yang telah berjasa besar kepada negara dan bangsa Indonesia. Di samping itu kepada kesatuan-kesatuan ABRI yang telah berhasil memperoleh prestasi yang besar
diberikan ”Samkaryanugraha”. Satu lagi,
”Prasamyapurnakaryanugraha” diberikan kepada daerah-daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan dengan hasil yang luar biasa.
5.
Hubungan Presiden dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
9
a.
Hubungan Presiden dengan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).
Sebagai mandataris MPR, Presiden tunduk dan
•
bertanggung jawab kepada majelis, dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung jawab atas pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan UUD 1945 atau MPR, dihadapan sidang MPR. Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di
•
hadapan Sidang Istimewa MPR yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Apabila wakil presiden berhalangan tetap, maka
•
presiden dan/atau DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih wakil presiden. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 mengatur bahwa
•
dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, maka menteri dalam negeri. Menteri luar negeri, dan menteri pertahanan an keamanan negara secara bersama-sama menjalankan tugas sebagai pemangku sementara jabatan presiden sampai MPR dapat memilih presiden yang baru.
b.
Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
Presiden wajib bekerjasama dengan DPR dalam membuat UndangUndang dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas dan wewenang keduanya. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti juga DPR tidak dapat menjatuhkan presiden. Apabila DPR menghendaki, maka presiden harus memberikan keterangan pemerintah mengenai hal-hal yang yang dikehendaki oleh DPR. Dalam hal ini presiden biasanya mewakilkan kepada menteri yang bersangkutan dengan masalah yang ditanyakan itu. Presiden juga harus benar-benar memperhatikan memorandum peringatan dari DPR, karena kalau tidak DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta peranggungjawaban presiden.
10
c.
Hubungan
Presiden
dengan
Badan
Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperiksa oleh BPK. Presiden melalui pembantu-pembantunya wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh BPK dalam rangka pelaksanaan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang (pasal 4 UU No.5 tahun 1973). Apabila
suatu
pemeriksaan
mengungkapkan
hal-hal
yang
menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang menimbukan kerugian keuangan negara, maka BPK memberitahukan persoalan tersebut kepada pemerintah (presiden atau para pembantunya) (pasal 3 UU No.5 tahun 1973).
d.
Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung (MA).
Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Sebelum menolak atau memberikan grasi, presiden harus meminta/menerima nasehat dari Mahkamah Agung.
B.
WAKIL PRESIDEN
1. Definisi Wakil Presiden . Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih
rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Di Indonesia dan negara-negara Amerika Latin, wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket dengan presiden. Dalam
11
sistem pemilihan umum lain, jabatan wakil presiden dapat juga diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak, atau ditunjuk langsung oleh presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.
2. Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Presiden . Wakil presiden dipilih dan diangkat bersamaan dengan dipilihnya Presiden. Mekanisme pemilihannya juga sama dengan mekanisme pemilihan presiden, yaitu melalui pemilu. Jadi, dalam pemilu muncul pasangan calonpresiden dan wakil presiden dimana pasangan yang mendapatkan suara terbanyak akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya.
3. Wewenang dan Tugas.
Wakil
presiden
bertugas
membantu
presiden
dalam
menjalankan
kewajibannya. Wakil presiden mengganti presiden bilamana presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebelum masa jabatannya berakhir, sampai habis masa jabatan presiden yang bersangkutan. Perincian wewenang dan tugas wakil presiden tidak diatur oleh UUD 1945, juga dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1973 tentang Tatacara pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam Ketetapan MPR No. VI/DPR/1973 disebutkan bahwa : ”presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden. Dalam pasal 8 ayat (1), ketetapan MPR diatas disebutkan bahwa hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden diatur dan ditentukan oleh presiden dan di bantu wakil presiden.
12
Dengan demikian maka jelaslah bahwa wewenang dan tugas wakil presiden diluar yang ditentukan UUD 1945 diatur dan ditentukan oleh presiden dengan dibantu wakil presiden. Ketentuan pasal 8 ayat (1) Tap MPR No.VI/MPR/1973 diatas bahkan menunjukkan bahwa yang lebih banyak menentukan adalah presiden, karena disitu dinyatakan ”...oleh presiden dibantu wakil presiden”. Sebagai contoh, tugas wakil presiden adalah penjelasan presiden Soeharto pada pengumuman pembentukan kabinet pembangunan II tanggal 27 Maret 1973, yang menyatakan bahwa tugas wakil presiden adalah sebagai berikut :
a.
Tugas Umum :
Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UUD 1945, tugas wakil presiden adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya. b.
Tugas Khusus :
Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-
•
masalah dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah yang perlu, yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Melakukan pengawasan operasional pembangunan
•
dengan bantuan departemen-departemen, dalam hal ini adalah inspekturinspektur jenderal daripada departemen-departemen yang bersangkutan.
C.
PEMBANTU PRESIDEN
1.
LEMBAGA KEMENTRIAN
Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. •
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur
13
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas: 1.
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri (dahulu Departemen Dalam Negeri, disingkat Depdagri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Di pimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Gamawan Fauzi. Fungsi :
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah. b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen. c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah. d. Pelaksanaan pengawasan fungsional.
2. Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri disingkat Kemenlu (dahulu Departemen Luar Negeri, disingkat Deplu) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Marty Natalegawa dan Wakil Menteri yang dijabat oleh Triyono Wibowo sejak 28 Agustus 2008. Fungsi :
a. Memagari potensi dan disintegrasi bangsa. b. Upaya membantu pemulihan ekonomi.
14
c. Upaya peningkatan citra Indonesia. d.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga negara
Indonesia /WNI dan kepentingan Indonesia. e.
Melakukan hubungan kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral dan
Organisasi internasional.
3. Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertahanan disingkat Kemenhan (dahulu Departemen Pertahanan, disingkat Dephan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang
membidangi
urusan
pertahanan.
Kementerian
Pertahanan
(Kemhan)dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro. Fungsi :
a. Memimpin Kementerian Pertahanan. b. Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara c. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. d.
Menyusun Buku Putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan
kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang
•
lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas: 1.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat Kemenkumham
15
adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Patrialis Akbar . Fungsi :
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian. c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. d. Pelaksanaan pengawasan fungsional.
2.
Kementerian Keuangan
Kementerian
Keuangan disingkat
Kemenkeu (dahulu Departemen
Keuangan, disingkat Depkeu) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 7 Desember 2005 dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati.
3. Kementerian perdagangan
Kementerian Perdagangan (dahulu Departemen Perdagangan, disingkat Depdag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan (Menperdag) yang sejak tanggal 21 Oktober 2004 dijabat oleh Dr. Marie Elka Pangestu. Fungsi :
a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
16
teknis di bidang perdagangan. b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. c. pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
yang
menjadi
tanggungjawabnya. d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 4.
Kementerian Agama
Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali. Fungsi :
a. Bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama. b. Penghayatan moral dan etika keagamaan. c. Kualitas pendidikan umat beragama. d. Kualitas penyelenggaraan haji. e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan. f. Kerukunan umat beragama. g. Keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
•
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas: 1.
Kementerian Lingkungan Hidup
Dahulu Kementerian Negara Lingkungan Hidup (disingkat Kemeneg LH) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan
17
lingkungan hidup. Kementerian LH dipimpin oleh seorang Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Gusti Muhammad Hatta. Tugas pokok dan Fungsi :
a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Tugas). b. perumusan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. d. pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
yang
menjadi
tanggungjawabnya. e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
2.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(disingkat Kemeneg PP & PA) adalah kementerian dalam Pemerintah
Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Linda Amalia Sari.
3.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia (disingkat Setneg RI) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala negara dalam
menyelenggarakan
kekuasaan
pemerintahan
negara.
Kementerian
18
Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Sudi Silalahi. Fungsi :
a. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara b. Penyiapan naskah-naskah presiden dan wakil presiden c. Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden. d. Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. e. Penyelenggaraan
administrasi
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara. f. Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden. g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan presiden dan wakil presiden. h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2.
LEMBAGA NON KEMENTRIAN
Lembaga
pemerintah
non
kementerian
(dahulu
lembaga
pemerintah
nondepartemen, disingkat LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada
19
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Dibentuk berdasarkan UU Nomor 7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Intelijen Negara (BIN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Kepala BKN sejak 29 November 2002 adalah Hardijanto.
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kepala BKKBN saat ini adalah Dr. Sugiri Syarief, MPA.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan ini didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinas antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.
6. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
20
Bertugas melaksanakan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kerja dan kegiatan dilaksanakan untuk mencapai visi Bakosurtanal, yaitu menyediakan infrastruktur data spasial sebagai dasar bagi pengembangan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan. Ir. Rudolf W. Matindas, M.Sc. saat ini menjabat sebagai Kepala Bakosurtanal.
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (disingkat BMG) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
8. Badan Narkotika Nasional (BNN) Tugas dan fungsi : •
pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi,
klimatologi, kualitas udara dan geofisika •
koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi,
kualitas udara dan geofisika •
memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah
dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika •
penyelenggaraan
pengamatan,
pengumpulan
dan
penyebaran,
pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika •
penyelenggaraan
kegiatan
kerjasama
di
bidang
meteorologi,
klimatologi, kualitas udara dan geofisika •
penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
21
Kewenangan : •
penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
•
perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro •
penetapan sistem informasi di bidangnya
•
penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi
penerbangan dan maritim •
pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi
•
pemberian jasa meteorologi dan klimatologi
•
pengamatan dan pemberian jasa geofisika
•
pengamatan dan pemberian jasa kualitas udara
•
pengaturan sistem jaringan pengamatan geofisika
•
penetapan standar teknis peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas
udara dan geofisika 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.
10. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan
22
terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tugas pokok BNP2TKI adalah: •
melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara
Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; •
memberikan
pelayanan,
mengkoordinasikan,
dan
melakukan
pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); •
penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan
sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. •
Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah
terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional. 11. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Badan POM berfungsi antara lain: •
Pengaturan, regulasi, dan standardisasi
•
Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-
cara Produksi yang Baik •
Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
•
Post
marketing
vigilance
termasuk
sampling
dan
pengujian
laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum. •
Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk
•
Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
•
Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan
publik.
23
12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPETEN bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAPETEN didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999.
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Terhitung mulai 16 Nopember 2006 Kepala BPKP dijabat oleh Drs. Didi Widayadi, MBA.
14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Terakhir, Kepala BPPT sejak 26 April 2006 adalah Prof. Ir. Said Djauharsjah Jenie, Sc.D. (wafat 11 Juli 2008). 15. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Jabatan Kepala Bappenas dijabat sekaligus oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Armida Alisjahbana.
16. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Mempunyai
tugas
melaksanakan
tugas
pemerintahan
di
bidang
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
17. Badan Pusat Statistik (BPS)
24
Mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Setiap sepuluh tahun sekali, BPS menyelenggarakan sensus penduduk. Di samping itu, BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional maupun daerah, serta melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. BPS juga terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dinamakan perwakilan BPS di daerah, karena BPS merupakan instansi vertikal, yakni instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, sehingga bukan merupakan bagian dari instansi milik daerah, Tugas lain BPS di daerah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan statistik regional. Setiap sepuluh tahun sekali BPS menyelenggarakan: •
Sensus Penduduk (SP) yaitu pada setiap tahun berakhiran "0" (nol),
•
Sensus Pertanian (ST) pada setiap tahun berakhiran "3" (tiga), dan
•
Sensus Ekonomi (SE) pada setiap tahun berakhiran " 6" (enam).
Di samping memiliki kantor pewakilan hingga daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), aparat BPS ada di setiap kecamatan, yaitu petugas Mantri Statistik atau saat ini disebut sebagai KSK (Koordinator Statistik Kecamatan).
18. Badan SAR Nasional (Basarnas)
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR). Tugas :
Basarnas
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pembinaan,
pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah
25
pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.
19. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Memiliki
tugas
pokok
mengembangkan
dan
membina
kegiatan
standardisasi di negara tersebut. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi
Nasional
(DSN).
Dalam
melaksanakan
tugasnya
Badan
Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
20. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
26
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Kepala BATAN sejak 5 Juli 2002 adalah Dr. Soedyartono Soentono, M.Sc. yang menggantikan Ir. Ijos R Subki, M.Sc. Kepala Batan saat ini sdh dijabat Dr. Hudi Hastowo BATAN mengoperasikan 3 buah reaktor nuklir di Indonesia, 2 buah reaktor Triga mark II dan sebuah reaktor nuklir 30 MW di Serpong.
21. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Berfungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor LAN Pusat berlokasi di Jakarta Pusat dan memiliki 3 Kantor Perwakilan yang disebut PKP2A (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) masing-masing di Bandung, Makassar dan Samarinda. LAN juga memiliki STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) dengan jenjang D3, S1 & S2 yang terdapat di Jakarta, Bandung dan Makassar.
22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dalam hubungannya dengan konservasi lingkungan hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah RI tentang penetapan daftar klasifikasi, kuota penangkapan dan perdagangan termasuk ekspor, re-ekspor, impor, introduksi dari laut, semua spesimen tumbuhan dan satwa liar; memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, serta memberikan
rekomendasi
kepada
pemerintah
tentang
pembatasan
pemberian izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan evaluasi secara biologis; dan bertindak sebagai pihak yang independen memberikan rekomendasi terhadap konvensi internasional di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar.
23. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
24. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
27
Bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Wewenang/tugas : •
Melakukan penelitian dan pengembangan atas segala masalah yang diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan nasional baik di dalam maupun luar atmosfir.
•
Menyempurnakan pembinaan kekuatan udara dan antariksa nasional dengan jalan memupuk Serta membimbing unsur-unsur yang telah ada dan merencanakan sertaserta mewujudkanyang belum ada ;
•
Membuat bangsa Indonesia menjadi sadar udara dan angkasa luar, termasuk membina bibit-bibit unsur manusia bagi kekuatan udara danangkasa luar Nasional;
•
Menyelenggarakan hubungan dan kerja-sama antar negara untuk : 1. Mengikuti dan mempelajari kegiatan negara-negara lain di bidang penerbangan dan angkasa luar; 2. Mempelajari pembinaan unsur-unsur kegiatan kekuatan udara dan angka luar Nasional; 3. Ikut memberi sumbangan kepada perkembangan penerbangan dan angkasa luar internasional, yang sejalan dengan cita-cita untuk membangun dunia baru.
25. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
Bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini didirikan pada tanggal 4 April 1946. Institusi ini pertama kali diketuai oleh Mayor Jenderal dr. Roebiono Kertopati, seorang dokter kepresidenan RI pada masa presiden Soekarno. Lembaga ini sekarang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso. Selain memiliki tugas mengamankan informasi rahasia negara, Lembaga Sandi Negara (disingkat Lemsaneg) juga memiliki tugas lain, yaitu memperoleh informasi melalui analisa informasi rahasia pihak asing. Informasi tersebut biasanya diperoleh dengan melakukan kegiatan intelijen sinyal. Kegiatan memperoleh informasi asing tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu fungsi intelijen, yaitu fungsi penyelidikan.
28
Lembaga Sandi Negara adalah institusi pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi menjadi pengelola persandian dan rahasia negara.
26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah Perpustakaan Nasional yang berada di Jakarta, Indonesia. Perpustakaan ini memiliki tugas menyimpan data-data dan informasi negara. Perpusnas juga merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Tugas dan Fungsi : •
PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi: •
Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional dibidang perpustakaan;
•
mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
PERPUSNAS; •
Melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi Pemerintah
dibidang perpustakaan; •
Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum
dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Wewenang : •
Menyusun rencana nasional secara makro, dibidang perpustakaan;
•
Merumuskan kebijakan dibidang perpustakaan untuk mendukung
pembangunan secara makro; •
Menetapkan sistem informasi dibidang perpustakaan;
•
Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
29
•
merumuskan
dan
pelaksanaan
kebijakan
tertentu
dibidang
perpustakaan •
merumuskan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya
bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.
D.
ANALISIS KASUS
1.
Data
Saya akan melampirkan salah satu contoh masalah yang menyangkut peran Presiden sebagai Top Administrator. Berikut datanya : Senin, 20 Oktober 2008 4 TAHUN PEMERINTAHAN SBY “APRESIASI DI TENGAH KRISIS.”
Krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat saat ini menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang genap berusia empat tahun pada 20 Oktober ini. Langkah-langkah yang diambil presiden beserta jajaran tim ekonominya untuk menghindarkan Indonesia dari dampak krisis berpengaruh terhadap citra pemerintahan Hasilnya, kinerja di semua bidang pada periode triwulan saat ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika usia pemerintahan menginjak 45 bulan pada Juli lalu, tantangan yang dihadapi pemerintah berpusat pada dua hal, yakni mengatasi dampak kenaikan harga-harga pangan dan bahan bakar (food and fuel). Pada saat itu citra pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi, tidak serta merta memburuk karena kondisi serupa juga terjadi di tingkat global. Dengan demikian, kebijakan yang idtempuh pemerintah, termasuk dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, cukup dimaklumi oleh publik. Bertambah tiga bulan usia pemerintahan, bertambah pula persoalan yang dihadapi perekonomian global dan domestic. Persoalan tambahan tersebut menyangkut 3F, yaitu food, fuel dan finance. Dampak dari ketiga persoalan ini menurut Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, dalam pembukaan pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF pada 9 Oktober 2008 di Washington, AS, akan menghantam masyarakat miskin terutama di banyak Negara berkembang., termasuk
30
Indonesia. Masyarakat miskin tidak hanya dapat jatuh ke jurang yang lebih dalam, tetapi juga membuat mereka tidak bisa keluar dari keadaannya. Melalui jajak pendapat triwulan yang dilakukan Litbang Kompas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Yudhoyono pada 15-17 Oktober lalu , tampak bahwa citra pemerintahan Presiden Yudhoyono di masa krisis ini justru membaik. Jika pada usia 45 bulan citra baik pemerintahan hanya dinyatakan oleh 47,8 persen responden, kali ini meningkat menjadi 66,5 persen. Langkah Presiden dalam memimpin kabinetnya dianggap sudah baik. Sebagian besar responden atau 62,7 persen dari total 1.235 responden puas dengan kepemimpinan Presiden Yudhoyono. 1
2.
Analisa.
Presiden sebagai pemimpin sudah seharusnya bisa menjadi ‘solusi’ untuk setiap masalah yang terjadi di Negara yang ia pimpin. Setiap Presiden mempunyai cara dan strategi yang berbeda dalam menangani setiap masalah yang terjadi di sekitarnya. Dalam artikel diatas terlihat bahwasanya SBY mampu memciptakan kemajuan bagi perekonomian Indonesia dan membuat perubahan yang signifikan terhadap Bangsa Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik. Kemudian apabila kasus diatas dikaji berdasarkan wewenang, kewajiban dan hak Presiden yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD . Setiap Presiden memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Negara. Dalam masalah diatas SBY menggunakan kekuasaannya sebagai kepala Negara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitarnya sehingga ia dapat menciptakan perubahan yang signifikan terhadap bangsa Indonesia tentunya kea rah yang jauh lebih baik. Selain itu, jika di analisa berdasarkan Presiden sebagai Badan Eksekutif, Presiden memiliki wewenang sebagai kepala Negara dan sebagai pemimpin Bangsa. Ia berhak mengambil keputusan yang menurut ia dapat menimbulkan perubahan yang signifikan kepada suatu bangsa.
1
www.indonesia.go.id/index.php
31
BAB IV KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya beserta dengan contoh kasus yang saya paparkan diatas, dapat saya simpulkan bahwa peran presiden sebagai top administrator adalah sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di Indonesia. Selain itu presiden juga berperan sebagai kepala negara yang mewakilkan Indonesia di kalangan internasional. Fungsi dan wewenang dari presiden antara lain terdiri atas kekuasaan dalam lima bidang, yaitu administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik.
32
Selama masa pemerintahannya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat membawa perubahan yang baik bagi kondisi Bangsa Indonesia terutama dalam kondisi keuangannya. Hal ini ditunjukkan pada saat terjadi krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat yang menjadi ujian bagi masa pemerintahan SBY, langkah-langkah yang diambil oleh SBY dan tim ekonominya untuk menghindarkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi global menghasilkan kinerja di semua bidang pada periode triwulan ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Keberhasilan SBY ini mempengaruhi citra pemerintahan bangsa kita menjadi kearah yang lebih baik pula dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebagai presiden,
SBY
mampu
bertindak
selayaknya
presiden
dengan
baik,
ia
membuktikannya melalui keberhasilannya menghindarkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi global yang sedang terjadi. Melalui hal itu pula kredibilitasnya sebagai
presiden meningkat.
Ia berhasil menunjukkan
kepada masyarakat
bahwasanya ia dapat membawa Indonesia ke perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya.
BAB V SARAN
Setelah mengkaji mengenai definisi dan deskripsi mengenai presiden dan wakil presiden beserta lembaga-lembaga pembantunya yang mencakup fungsi, tugas, dan wewenangnya serta ditambah dengan satu contoh kasus yang menyangkut peran presiden sebagai top administrator dalam menyikapi dampak krisis global, penulis berasumsi bahwa presiden sebagai pemimpin Negara memang seharusnya dapat memberikan perubahan yang lebih baik kepada Negara atau bangsa yang di
33
pimpinnya. Dalam masalah diatas, SBY sudah membuktikan kepada bangsa Indonesia bahwasanya ia berhasil membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Mungkin perubahan itu tidak dilakukan dan tidak kita dapatkan dalam waktu yang sebentar, namun sudah seharusnya kita berusaha terlebih dahulu jika ingin menuju kepada perubahan yang lebih baik. Sebagai saran, kedepannya, untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi bukan hanya Presiden yang harus bertindak dan mengambil suatu keputusan agar dapat menghindarkan Negara kita dari masalah, namun sebagai warga Negara Indonesia kita juga harus dapat berpartisipasi di Negara kita apalagi jika sedang mengalami masalah. Kita tidak bisa selamanya tergantung kepada Presiden, maka dari itu kita harus mulai bisa hidup mandiri untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada dan yang akan terjadi di sekeliling kita. SBY memang telah berhasil membawa Indonesia menuju ke perubahan yang lebih baik, namun itu bukan berarti Indonesia sudah berada di batas ‘aman’. Krisis ekonomi adalah masalah yang sangat sering terjadi di dunia ini, dengan keberhasilan yang telah dicapai SBY ini lantas kita tidak bisa kangsung bersikap tenang-tenang saja. Namun kita harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang mungkin terjadi di sekeliling kita.
DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Prof. Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Buyung, Drs. Bulizuar,MM. 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia & Lembaga-Lembaga Negara RI Hasil Amandemen Era Reformasi. Jakarta: Midada Rahma Press.
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
34
