ISLAMISASI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

0

DAFTAR ISI
Halaman Utama
DAFTAR ISI 1
BAB I Pendahuluan . 2
Latar Belakang 2
Rumusan Masalah 2
BAB II Pembahasan 3
Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan 3
Politik 3
Ekonomi 7
Penyebaran Islam Pasca Kemerdekaan 7
Peradaban Islam Pasca Kemerdekaan 8
Departemen Agama 8
Pendidikan 9
Majlis Uama Indonesia 11
Hukum Islam 12
Haji 12
BAB III Penutup 13
Kesimpulan 13
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam proses pejalanan, Islam selalu memberi perubahan bagi suatu Negara. Perubahan-perubahan tersebut baik dalam bidang politik, ekonomi,maupun peradaban.
Di Indonesia, Islam sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan tentunya sangat berbeda, yang mana sebelum kemerdekaan penyebaran islam itu melalui jalur-jalur, yaitu seperti perdagangan, perkawinan, kesenian,dll. Lain halnya dengan setelah kemerdekaan, banyak perubahan-perubahan dengan perkembangan, penyebaran, dan peradaban yang seharusnya kita ketahui bersama.
Oleh karena itu penulis akan mencoba menyajikan tentang perkembangan, penyebaran, peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan.

Rumusan Masalah
Bagaimana Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia?
Bagaimana Penyebaran Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia?
Bagaimana Peradabaan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN
Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan
Politik
Sebelum kemerdekaan Partai Islam yang pertama dibangun oleh Umat Islam adalah Sarekat Islam (SI) yaitu pada tanggal 11 Nopember 1912 di Solo. Partai ini berasal dari sebuah organisasi Dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Namun ketika tahun 1927-1922 SI telah gagal mempertahankan keberadaannya dalam pentas politik sehingga memudarnya kepercayaan kelompok Islam terhadap SI. Seiring perjalanan SI mulai bermunculan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad dari sayap Modernis dan gejala semakin terorganisasinya golongan Tradisionalis. Selain itu tantangan semakin besar terhadap kepemimpinan SI muncul dari kaum pergerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis dan komunis. Ideologi komunisme mulai merembes kedalam tubuh SI melaui Semaun dan Darsono.
Selain itu Sebelum kemerdekaan Jepang juga memberi perhatian terhadap gerakan dan perkembangan umat Islam melalui dorongan dan pemberian prioritas bagi mereka dalam mendirikan organisasi mereka sendiri. Dalam konteks ini,yaitu pada tanggal 10 September 1943 Jepang mensahkan berdirinya muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dan pada tanggal 1 Pebruari 1944 disahkan Perikatan Umat Islam di Majalengka dan Pesatuan Islam di Sukabumi. Dan Organisasi Islam bersatu dalam sebuah konfrderasi MIAI (Mjelis Islam A'laa Indonesia) yang terbentuk ditahun 1937 dibubarkan dan digantikan Masyumi pada tahun 1943, yang menyatakan siap membantu jepang.
Di masa inilah NU dan Muhammadiyah menampakan kebesarannya terbukti dengan hanya kedua organisasi itu diperbolehkan menjadi anggotan Masyumi. Atas usulan Tokoh KH.Wachid Hasyim (Putra KH.Hasyim Asy'ari seorang pendiri NU) jepang memberi latihan militer khusus bagi para santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan pertahanan rakyat sendiri yaitu Hizbulloh dan Sabilillah.
Namun menjelang kemerdekaan Indonesia, kekecewaan segera menimpa kalangan islam karena jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Didalam forum penting ini, kalangan Islam tidak terwakili dengan baik dari segi kualitas maupun jumlah anggota yang semuanya diangkat oleh jepang. didalam forum disebut pertama, kelompok politik islam diwakli oleh 15 orang dari 60 anggota selain ketua dan wakil ketua. Ketika jumlah anggotanya ditingkatkan sebesar 28 orang, hanya dua orang dari jumlah itu yang tergolong islam. Secara politik Jepang lebih dekat dengan kaum Nasionalis ketimbang golongan Islam.
Setelah pemerintah mengeluarkan maklumat Nopember 1945 kalangan Islam menyambutnya dengan mengadakan kongres Umat Islam Indonesia selama dua hari di Yogyakarta. Hadir dalam acara itusekitar lima ratus utusan organisasi-organisasikeagamaan islam, tokoh-tokoh aliran ulama dan tokoh-tokoh politik islam. Pada tanggal 7 Nopember 1945, para peserta kongres menyepakati pembentukan Partai Islam yang secara resmi dinamai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia). Partai inilah yang menjadi tekad untuk menjadikan Partai tunggal Islam diwujudkan dengan cara membentuk dua jenis keanggotaan yang diharapkan dapat menumpang semua elemen masyarakat. Dua jenis keanggotaan Masyumi perseorangan (biasa) dan organisasi (Istimewa).
Disamping itu Masyumi membentuk anak organisasi dan badan khusus. Anak organisasi profesi yang menghimpun anggota-anggota dengan latar belakang pekerjaan tertentu. Didalamnya ada Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), Sarekat Tani Islam Indonesia (STII), dan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII). Selain itu Masyumi juga mempunyai organisasi-organisasi pendukung yang secara eksternal yang bersifat independen. Kelompok ini mencakup Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pemuda Islam Indonesia (PII).
Kebesaran Masyumi pada zamannya memang tidak diragukan lagi, banyak tokoh-tokoh yang mengisi atau menempati posisi Menteri bahkan perdana menteri. Tetapi dalam perjalanannya Masyumi gagal mempertahankan sebagai Partai Tunggal Islam, karena pecahnya persatuan partai. Hal itu tampak Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) keluar dari Masyumi setelah brselisih paham mengenai kabinet Amir Syarifudin yang ingin menyertakan Masyumi. Keinginan ini ditolak oleh para pemimpin Masyumi, tetapi pihak PSII malah menentangnya dan memilih untuk menerima tawaran itu. Hal yang sama terjadi lagi pada akhir bulan April 1952 ketika Fraksi Tradisionalis NU menyatakan memisahkan diri, karena penghinaan terbuka yang dilancarkan tokoh-tokoh pembaharu dalam Masyumi terhadap Ulama sebagai kelompok yang tidak ada apa-apanya dan reaksioner membuat para pemimpin NU sakit hati. Rasa sakit hati NU terhadap kaum pembaharu mencapai puncaknya ketika beberapa modernis radikal mengkritik kepengurusan Departemen Agama yang saat itu dipimpin oleh KH.Wachid Hasyim yang mengakibatkan lepasnya jabatan menteri agama dari tangan NU, berpindah kepada Fakih Usman seorang tokoh Muhammadiyah pada tahun 1952. Akhirnya NU lepas dari Masyumi pada saat itu juga menandai putusnya hubungan kaum tradisionalis dengan kaum modernis. Dan kemudian NU menyatakan diri sebagai Partai Politik melalui Muktamar ke-19 di Palembang pada bulan april. Adalah KH.Abdul Wahab Hasbullah, seorang kyai cerdas dan kharismatis yang memberanikan kaum Nahdliyyin mengambil keputusan itu.
Pada hasil pemilu 1955 ternyata tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi perjalanan politik nasional. Konflik antara golongan abangan dan santri kian menajam, sebagaimana tercermin dari perdebatan sengit di Dewan Konsituante mengenai keberadaan piagam Jakarta dan Dasar Negara. Konflik ditingkat elit itu berakibat pula pada sulitnya membentuk pemerintahan yang setabil. Persoalan bertambah pelik ketika beberapa daerah melancarkan pemberontakan dengan dalih hubungan yang tak adil antara pusat dan daerah berkenaan dengan distribusi perekonomian Nasional. Kondisi semacam ini merangsang militer untuk mendesak Soekarno agar segera mengumumkan UUD darurat perang demi lembaga keutuhan Negara Republik Indonesia.
Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan Dewan Konstituante. Sejak saat itu parlementer diganti dengan Demokrasi Terpimpin dan anggotanya semua diangkat oleh Presiden.Kebijakan itu membuat Tokoh-tokoh politik Islam mengkritik sistem pemerintahan itu, salah satunya yaitu Masyumi. Sementara NU, PSIIdan Perti mengambil langkah akomodatif terhadap kibajakan Soekarno dengan manyatakan dukungannya dan memberikan legitimasi keagamaan atas kiprah politiknya.
Ketegangan plitik antara Soekarno dan Masyumi berpuncak ketika dikeluarkannya keputusan Presiden No.200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus 1960. Keppres ini melarang keberadaan Masyumi dan PSI dipentas plitik Indonesia, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan separatis PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958.
Runtuhnya Negara Demokrasi Terpimpin menakibatkan berakhir pula masa pemerintahan Soekarno, sehingga sejak tahun 1968 berhasil membangun Resim baru yang bernama Orde Baru (ORBA), yang dipimpin oleh oleh Presiden Soeharto. Dalam masa ini partai-partai Islam (NU,Parmusi,PSII, dan Perti) digabungkan menjadi satu dan diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu pada tanggal 5 Januari 1973,karena MPR hasil pemilu 1971 memutuskan bahwa pemilu Orba selanjutnya akan diikuti hanya tiga partai sehinggga mau tidak mau harus mematuhi. Kemudian pada tahun 1984 NU menyatakan mengundurkan diri dari PPP, sekaligus memberi keleluasan kepada warganya untuk mengikuti partai yang mana, sehingga warga NU berpisah-pisah, ada yang bermukim di PPP, PDI bahkan di Golkar.
Pengunduran Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 membesarkan semangat rakyat Indonesia untuk membangun Demokrasi. Pasca Soeharto, rakyat secara luar biasa berupaya menumpahkan keinginannya untuk terlibat aktif dalam proses politik.Partai-partai baru yang muncul pada masa Reformasi ini ialah lahirnya partai-partai menamakan diri sebagai partai Islam, pada masa Reformasi tercatat kurang lebih 13 partai politik Islam yang telah berdiri. Namun dari ke 13 partai ini yang mendaftar dan lolos seleksi untuk ikut pemilihan Umum 1999 hanya 8 partai. Partai-partai tersebut ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Bulan Bintang(PBB), Partai Politik Islam Masyumi, Partai Keadilan (PK), Partai Persatuan (PP).
Ekonomi
Munculnya monopoli baru oleh orang Tionghoa sebagai hasil dari kapitalisme, menimbulkan reaksi dikalangan pengusaha pribumi. Mereka mengimbangi dominasi Cina dalam perdagangan. Sistem kapitalisme Belanda pada saat itu juga seakin kokoh dengan dibentuknya perbankan yang dijalankan dengan sistem bunga (interest).
Kondisi tersebut memunculkan kesadaran akan pentingnya pendirian lembaga perbankan yang memihak pada pribumi. Pada tahun 1936, saat muktamar muhammadiyah muncul pemikran mendirikan bank yang diperuntukan bagi pribumi dan tidak bertentangan. Bunga Bank menurut Muhammadiyah adalah Mutasyabihat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat NU yang berpendapat bahwa Bunga Bank adalah halal, jika memberi manfaat pada si peminjam. Sehingga pada tahun 1950 NU mendirikan dua Bank di Jakarta, tahun 1960 di Semarang, tahun 1990-an NU mendirikan Perkreditan Rakyat.
Pada tahun 1973 di Saudi Arabia berdiri Islamic Develpement Bank (IDB). Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut mendatangani kesepakatan pendiriannya. Upaya merealisasikan Bank Islam ternyata juga mendapat tanggapan dai Majlis Ulama Indonesia (MUI), sehingga pada akhirnya dapat mendirikan Bank Muamalah Indonesia (BMI). Berdirinya BMI mendapat respon yang baik dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IMCI) sehingga menjalin kerjasama dengan mendirikan PT. Manajemen Musyarakah Indonesia (MMI), dari kerjasama ini berhasil mendirikan Bank Perkreditan Syari'ah. Kemudian berdiri pula Bank Syari'ah Mandiri.
Usaha ekonomi umat Islam tidak hanya berfokus pada bidang Perbankan. Lembaga keuangan islam yang lain adalah Asuransi (Takaful) dan Pegadaian Syari'ah.
Penyebaran Islam Pasca Kemerdekaan
Penyebaran agama pasca kemerdekaan diwarnai dengan lahirnya tokoh-tokoh agama dari berbagai corak pemikiran.Disamping itu juga ada gerakan-gerakan dakwah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Dewan Dakwah Islam. Kesemuanya itu memunculkan dinamika penyebaran agama berdasarkan dengan pola pemikiran dan pandangan dari masing-masing organisasi atau kelompok pemikir lainnya. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Masyumi dan lain lain.
Pada masa orde baru, pola penyebaran penyiaran Islam dilakukan melalui mimbar di samping kegiatan organisasi keagamaan. Pada masa reformasi, dinamika penyebaran Islam tidak lagi sama dengan orde lama dan orde baru. Penyebaran ajaran Islam memulai babak baru dengan lepasnya ikatan yang menakutkan yang disebut era kebebasan. Dalam konteks ini muncul kembali atribut-atribut gerakan Islam seperti : Forum Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahli Sunnah Waljamaah (FKSW), dan Hizbut Tahrir.
Peradaban Islam Pasca Kemerdekaan
Departemen Agama
Sebagaimana telah disebutkan, sejak awal kebangkitan nasional, posisi agama sudah mulai dibicarakan kaitannya dengan politik atau Negara. Ada dua pendapat yang didukung oleh dua golongan yang bertentangan tentang hal itu. Satu golongan berpendapat, Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan sebuah Negara "sekuler", negara yang dengan jelas memisahkan persoalan agama dan politik, sebagaimana diterapkan di Negara Turki oleh Mustafa Kamal. Golongan lainnya berpendapat, Negara Indonesia merdeka adalah "Negara Islam". Kedua pendapat itu terlihat misalnya, sebelum kemerdekaan, dalam polemic antara Soekarno dengan Agus Salim, kemudian dengan M. Natsir di akhir tahun 1930-an dan awal 1940-an; diskusi dan perdebatan di dalam siding-sidang BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, persoalan itu juga terangkat kembali di dalam siding-sidang konstituante hasil pemilihan umum 1955 M yang berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali kepada UUD 1945.
Meskipun persoalan itu belum selesai dipecahkan, tampaknya para pemimpin bangsa Indonesia sudah bergerak jauh ke depan, memikirkan alternative "jalan tengah" dari dua pendapat tersebut. Mereka menganjurkan suatu Negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah, Departemen Agama didirikan.
Awalnya kementrian ini terdiri dari tiga seksi ,kemudian menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Potestan, Katolik Roma, dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat Jenderal (Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekertariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat ) Pegawai.
Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 adalah sebagai berikut :
Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta membimbing perguruan-perguruan agama
Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan
Member penerangan dan penyuluhan agama
Mengurus dan mengatur peradilan agama serta mengelesaikan masalah yang berhubungan dengan hokum agama
Mengurus dan memperkembangan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi
Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.
Pendidikan
Pada periode pasca kemerdekaan, pendidikan Islam pada dasarnya masih bertumpu pada sistem pendidikan sebelumnya, yaitu pesantren dan madrasah. Wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Pesanteren dan Madrasah oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada Departemen Agama.
Dalam kabinet Wilopo, tugas Departemen Agama ditambah, yaitu melaksanakan Pendidikan Keguruan untuk tenaga pengjar pengetahuan Agama di sekolah umum dan tenaga pengajar pengetahuan umum di sekolah Agama. dari tugas tersebut kemudian mendirikan beberapa sekolah khusus, yaitu :
Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun untuk menjadi guru Agama di Sekolah Rakyat.
Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) untuk menjadi Guru Agama disekolah Menengah Pertama ditempuh 2 tahun dan mempunyai empat bagian Jurusan : bagian A (Sastra), B (Ilmu Pasti), C (Ilmu Agama), dan Bagian D (Hukum Agama).
Perguruan Tinggi Agama Negri (PTAIN) untuk menjadi tenaga pengajar Sekolah Menengah Atas.
Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk menjadi Guru Umum pada sekolah-sekolah agama tngkat rendah (SR).
Selain itu Departemen Agama juga mengelola beberapa lembaga Pendidikan lainnya, seperti :
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) sebagai perubahan dari SGHA bagian D (Hukum Agama) lama Pendidikan 3 tahun
Sekolah Persiapan IAIN (SP.IAIN) sekolah ini di maksudkan untuk calon-calon Mahasiswa IAIN dengan lama belajar 3 tahun selama tampat dari Madrasah Tsanawiyah dan setelah tamat PGA 4 Tahun.
Untuk meningkatkan madrasah Kementrian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1952 tentang mengatur jenjang Pendidikan Madrasah. Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan pada Madrasah terdiri dari :
Madrasah Rendah (sekarang Madrasah Ibatidaiyah)
Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (Sekarang Madrasah Tsanawiyah)
Madrasah Lanjutan Atas (Sekarang disebut Madrasah Aliah)
Selanjutnya di dorong oleh keinginan untuk memodernkan dunia pesantren dan Madrasah, sekitar tahun 1958 departemen mengadakan pembaharuan hal itu di wujudkan dengan mendirikan Madrasah Wajib Belajar, dengan masa setudi 8 tahun. Sedangkan materi pelajaran yang diberikan Madrasah ini terdiri dari pelajaran Agama, Pengetahuan Umum, dan Perkembangan Tangan/Kecekatan atau ketrampilan. Dengan perbandingan 25% untuk pelajaran Agama,75% untuk Pengetahuan Umum dan Ketrampilan.
Mengenai Madrasah Aliah adalah Sekolah Umum yang bercirikan Khas Agama Islam. Untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan pada Madrasah Aliah pilihan Ilmu-ilmu Agama maka di bentuk dengan Madrasah Aliah Program Khusu (MAPK) yang bertujuan untuk menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai bekal pengetahuan dasar dalam ilmu-ilmu Agama dan Bahasa Arab yang diperlukan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan Islam yang lebih tinggi atau dapat bekerja di masyarakat dalam bidang pelayanaan keagamaan.
Beberapa Tahun Kemudian muncil pemikiran dikalangan para tokoh Muslim untuk meningkatkan efektifitas dan fungsi STI (Sekolah Tinggi Islam) yang sejak 10 April 1946 berpindah di Yogyakarta. Dari pemikiran tersebut kemudian melahirkan kesepakatan untuk merubah STI menjadi Universitas. Yang pada akhirnya tanggal 22 Maret 1948,STI dirubah menjadi Universitas Islam Indonesia, tetapi untuk Fakultas Agama di pisah menjadi Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAIN). Pada tanggal 24 Agustus 1960 PTAIN di gabung dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), sehingga menjadi Institut Agama Islam Negeri. Sementara tahun 2000-an ada dua IAIN yaitu IAIN Syarif Hidayatullah dan IAIN Sunan Kalijaga serta satu STAIN yaitu STAIN malang dikembangan menjadi Universitas Islam Negeri.
Majelis Ulama Indonesia
Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan Soekarno yang pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan.Di samping untuk tujuan pembinaan mental, rohani dan agama masyarakat. Di Jawa Barat berdiri pada tanggal 12 Juli 1958 diketuai oleh seorang panglima Militer yang pada saat itu untuk meredakan pemberontakan DI-TII tahun 1961, tetapi setelah pemberontakan itu mereda, Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan, seperti dakwah dan pendidikan.
Dalam pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan dalam kongres. Majelis Ulama ini berfungsi antara lain:
Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatn kepada pemerintahan dan umat Islam umumnya sebagau amar ma'ruf nahi mungkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
Mempererat ukhuwah islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antarumat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Mewakili umat Islam dalam konsultasai antarumat beragama.
Penghubung antara ulama dan umara (pemerintahan) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintahan dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
Hukum Islam
Salah saatu lembaga Islam yang sangat penting yang juga ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat bersifat peribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, hukum, dan waris.
Haji
Setelah kemerdekaan, pada tahun 1970-an, banyak para pejabat tinggi pemerintah, termasuk menteri, yang tidak ketinggalan berangkat ke tanah suci. Bahkan dari kalangan merekalahamir al-hajj (pemimpin jama'ah haji) Indonesia ditunjuk.Pada tahun 1950 sebuah yayasan, yaitu perjalanan haji Indonesia, didirikan di jakarta.
Pemerintah juga memberikan kekuasaan kepada yayasan untuk menyelenggarakan perjalanan haji. Sebuah bank, bank haji Indonesia dan sebuah perusahaan kapal, pelayaran muslim Indonesia (musi) didirikan.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Politik
Islam di Indonesia telah muncul sebagai kekuatan politik sejak masa penjajahan serta terus bertahan. SI merupakan penjelmaan pertma dari perorganisasian umat Islam dalam sebuah partai politik. Tetapi kemudian muncul kelompok nasionalis-skuler yang dengan baik di wakili oleh PNI. Dengan demikian sebelum kemerdekaan Negeri ini berhasil di tegakan telah muncul dua kutub politik yang bersebrangan , yaitu kelompok abangan dan Islam santri yang masing-masing keendrungan pilitik yang berbeda, terutama yang bagaimana meletakan Agama dan Negara.
Kaum abangan memandang Agama dan Politik harus diletakan secara terpisah, sedangkan menurut Islam Santri meyakini bahwa Islam dan Politik merupakan satu kesatuan yang tak boleh di pisahkan.
Perdebatan kedua kubu ini telah banyak menyita banyak energi dan yang penting menjadi hubungan yang tidak harmonos dan terus berlangsung sampai masanya kepemimpinan Soekarno, sehingga harus membubarkan sebagian partai-partai.
Setelah Rezim Soekarno abruk, tiga partai yakni NU,PSI, Perti trus bertahan sampai masa Orde Baru berdiri, namun umur mereka tidak panjang, karena watak Negara Orba antidemokrasi. Sehingga partai Islam digabungkan menjadi satu yang bertambahan dengan Parmusi yaitu menjadi PPP. Tetapi setelah Reformasi banyak pertai-partai yang menamakan dirinya Islam telah benyak yang bermunculan.
Ekonomi
Sistem kapitalisme Belanda pada saat itu juga seakin kokoh dengan dibentuknya perbankan yang dijalankan dengan sistem bunga (interest). Telah memunculkan banyak lembaga-lembaga perbankan walaupun banyak yang mempersoalkan tentang Bunga bank itu sendri, bahkan antara NU dan Muhammadiyah berbeda pendapat tentang bunga Bank. Dan pada Akhirnya NU mendirikan lembaga-lembaga perbankan.
Setelah Indonesia ikut menandatangani Islamic Develpement Bank (IDB) di Saudi Arabia, mendapat tanggapan dari MUI sehingga MUI juga mendirikan lembaga perbankan yang di namai Bank Muamalah Indonesia (BMI).
Penyebaran
Penyebaran Islam masa Orde Lama dan Orde Baru sangat berbeda, pasca kemerdekaan diwarnai dengan lahirnya tokoh-tokoh agama dari berbagai corak pemikiran. Dan juga dengan gerakan-gerakan dakwah.
Pasca Soekarno (Orba) dakwah yaitu melalui mimbar-mimbar. Pasca Soeharto Penyebaran ajaran Islam memulai babak baru dengan lepasnya ikatan yang menakutkan yang disebut era kebebasan. Dalam konteks ini muncul kembali atribut-atribut gerakan Islam.
Peradaban
Perbedaan antara kelompok abangan dan Islam santri. Dari Islam Santri Mereka menganjurkan suatu Negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. kemudian Didirikanlah Departemen Agama.
Wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Pesanteren dan Madrasah oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada Departemen Agama. Sehingga Departemen Agama memajukan Madrasah-madrasah dan Pesantren yang ada di indonesia, yang mana setelah kemerdekaan mengalami kemajuan dalan bidang pendidikan, yang mana dulu zaman Belanda sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang pada saat itu di peruntukan bagi anak-anak Priyayi. Tetapi setelah kemerdekaan diperuntukan bagi semua. Tetapi pada dasarnya Madrasah masih bertumpu pada pesantren dalam sistem pengajarannya.
Selain itu, setelah kemerdekaan banyak orang yang berpergian untuk berhaji.Lain dengan pada saat zaman penjajahan belanda, umat Islam Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Iuran dikumpulkan, saham diedarkan, tetapi selama zaman jajahan keinginan ini tidak terwujud. Setelah Indonesia merdeka, usaha ini dilanjutkan. Pada tahun 1950 sebuah yayasan, yaitu perjalanan haji Indonesia, didirikan di jakarta.
Hukum Islam adalah lembaga keadilanagama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa colonial belanda. Pada masa pendudukan adalah kelanjutan dari masa colonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pengadilan agama tidak mengalami perubahan. Setelah Indonesia merdeka jumlah pengadilan agama bertambah.Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat bersifat peribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, hukum, dan waris.
Pertama kali Majelis Ulama Indonesia berdiri pada masa Soekarno. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah, karena diperlukan untuk menjamin keamanan.Pada masa Soeharto, Ia mengharapkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Dalam tahun 1975 usaha-usaha dimulai untuk mendirikan majelis ulama yang baru. Majelis-majelis ulama di tiap ibukota profinsi dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA
Amir, Zainal Abidin, Peta Islam Politik : Pasca Soeharto,(Jakarta:LP3ES,2003)
Ande'e Fellard, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi Bentuk, dan Makna,(Yogyakarta:Lkis,1999)
Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam:Perbandingan Partai Masyumi (indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan),(Jakarta:Paramidana, 1999)
Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1990-1945, cetakan keempat (Jakarta:L3PES, 1988)
Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia:Pendekatan Fikih dalam poltik (Jakarta: Gramedia,1998)
Ahmad Syafi'i Ma'arif,Islam dan Masalah kenegaraan : Studi tentang Peraturan zzdan Konstituante (Jakarta: L3PES, 1996)
Mundzirin Yusuf,dkk, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia (Yogyakarta: cetakan I Pustaka,2006)
Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983)
http://www.referensimakalah.com/2012/02/penyebaran-islam-di-indonesia-pasca_3888.html
http://zenmasyafta.blogspot.com/2012/11/peradaban-islam-di-indonesia-pra-dan.html

Amir, Zainal Abidin, Peta Islam Politik : Pasca Soeharto,(Jakarta:LP3ES,2003) hal 27
Ande'e Fellard, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi Bentuk, dan Makna,(Yogyakarta:Lkis,1999), hal 29
Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam:Perbandingan Partai Masyumi (indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan),(Jakarta:Paramidana, 1999) Hal 185-188
Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1990-1945, cetakan keempat (Jakarta:L3PES, 1988) hal 76
Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia:Pendekatan Fikih dalam poltik(Jakarta: Gramedia,1998) Hal 105
Ahmad Syafi'i Ma'arif,Islam dan Masalah kenegaraan : Studi tentang Peraturan zzdan Konstituante (Jakarta: L3PES, 1996) hal 75
Mundzirin Yusuf,dkk, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia (Yogyakarta: cetakan I Pustaka,2006) Hal 278
http://www.referensimakalah.com/2012/02/penyebaran-islam-di-indonesia-pasca_3888.html
Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 306.
Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 36-37.
http://zenmasyafta.vlogspot.com/2012/11/peradaban-islam-di-indonesia-pra-dan.html

ISLAMISASI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

Recommend Documents