MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, HATTA RAJASA MENGATAKAN PEMERINTAH AKAN MENYELESAIKAN K KONFLIK ONFLIK TATA RU RUANG ANG YANG DAP APA AT MENGHAMBA MENGHAMBAT T PERTUMBUHAN EK EKONOMI ONOMI ENGA GATTAKA KAN N PE PERC RCEEPATAN PE PENY NYEL ELEESA SAIA IAN N KON ONFFLI LIK K TATA RU RUAN ANG G IN INII DIL ILA AKU KUKA KAN N DI DAN INVEST INVESTASI. ASI. IA MEN BERBA BER BAGA GAII DA DAERA ERAH H SEP SEPERT ERTII BA BATA TAM, M, BA BALI, LI, DA DAN N BEB BEBERA ERAP PA WIL WILA AYAH LAI LAIN. N. PER PERCE CEP PATA TAN N DIL DILAKU AKUKAN KAN,, AP APALA ALAGI GI SAA SAATT INII SU IN SUD DAH ADA 19 PR PRO OVIN INSI SI YANG ME MEM MIL ILIK IKII PE PERA RATU TURA RAN N DAERA RAH H (P (PEERDA) RE REN NCAN ANA A TATA RUAN ANG G WIL ILA AYAH (RTRW). “SEDANGKAN RT RTR RW UNT NTU UK KA KAB BUPATEN DAN KOTA SU SUD DAH SE SELE LESA SAII 70%," UJ UJAR ARNY NYA A, SE SENI NIN N (1 (13 3/1 /1). ). HATTA HATT A ME MENG NGA ATAK AKA AN, PE PENY NYEL ELES ESAI AIAN AN KON ONFL FLIK IK TATA RU RUAN ANG G PE PENT NTIN ING G ME MENJ NJAD ADII PE PERH RHA ATI TIAN AN.. SA SALA LAH H SA SATU TUNY NYA A TERJ TE RJAD ADII DI BA BATTAM KA KARE RENA NA ME MERU RUP PAK AKAN AN KAWASAN INDUSTRI. NAMUN, INI BELUM SESUAI DENGAN KEPUTU KEP UTUSAN SAN MEN MENTER TERII KEH KEHUT UTANA ANAN N (M (MENH ENHUT) UT) YANG MEN MENY YATAKA AKAN N ITU AD ADALA ALAH H HUT HUTAN AN LINDUNG. MENURUT HATTA, TIM TERPADUNYA SUDAH MELAKUKA N PENYESUAIAN TATA RUANG UNTUK KONSERVASI DAN INVESTASI. SELAIN SELA IN DI BA BATTAM AM,, ADA PU PULA LA KON ONFFLI LIK K TATA RU RUAN ANG G DI BA BALI LI KA KARE RENA NA AD ADA A KE KETI TID DAK AKSE SESU SUAI AIAN AN AN ANTTAR ARA A WILAYAH KONSERVASI DAN INVESTASI DI TANJUNG BENOA. "K "KAM AMII SU SUDA DAH H MI MINT NTA A KE KEME MENT NTER ERIA IAN N KE KELA LAUT UTAN AN DA DAN N PERI PE RIKA KANA NAN N (K (KK KP) MELA LAKU KUKA KAN N KA KAJI JIAN AN UNTU TUK K KE KED DUA WIL ILA AYAH IT ITU U. DIH IHA ARA RAPK PKA AN TID IDA AK ADA KONFL FLIK IK LAGI ANTARA KAWASAN INVESTASI DENGAN KONSERVASI," PAPARNYA. MENURUT HA MENURUT HATTA TTA,, INVESTOR AKAN BERPIKIR ULANG JIKA JIKA TA TATA TA RU RUAN ANG G SE SEBU BUAH AH WI WILA LAY YAH BE BERM RMAS ASAL ALAH AH,, APALAGI JIKA ANG G DI DITE TETA TAPK PKAN AN,, JIKA KA KAW WAS ASAN AN IND INDUS USTR TRII TAK SE SESU SUAI AI DE DENG NGAN AN TATA RUANG YAN SEHING SEH INGGA GA PER PERLU LU AD ADA A PEN PENA ATA TAAN. AN.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, HATTA RAJASA MENGATAKAN PEMERINTAH AKAN MENYELESAIKAN K KONFLIK ONFLIK TATA RU RUANG ANG YANG DAP APA AT MENGHAMBA MENGHAMBAT T PERTUMBUHAN EK EKONOMI ONOMI ENGA GATTAKA KAN N PE PERC RCEEPATAN PE PENY NYEL ELEESA SAIA IAN N KON ONFFLI LIK K TATA RU RUAN ANG G IN INII DIL ILA AKU KUKA KAN N DI DAN INVEST INVESTASI. ASI. IA MEN BERBA BER BAGA GAII DA DAERA ERAH H SEP SEPERT ERTII BA BATA TAM, M, BA BALI, LI, DA DAN N BEB BEBERA ERAP PA WIL WILA AYAH LAI LAIN. N. PER PERCE CEP PATA TAN N DIL DILAKU AKUKAN KAN,, AP APALA ALAGI GI SAA SAATT INII SU IN SUD DAH ADA 19 PR PRO OVIN INSI SI YANG ME MEM MIL ILIK IKII PE PERA RATU TURA RAN N DAERA RAH H (P (PEERDA) RE REN NCAN ANA A TATA RUAN ANG G WIL ILA AYAH (RTRW). “SEDANGKAN RT RTR RW UNT NTU UK KA KAB BUPATEN DAN KOTA SU SUD DAH SE SELE LESA SAII 70%," UJ UJAR ARNY NYA A, SE SENI NIN N (1 (13 3/1 /1). ). HATTA HATT A ME MENG NGA ATAK AKA AN, PE PENY NYEL ELES ESAI AIAN AN KON ONFL FLIK IK TATA RU RUAN ANG G PE PENT NTIN ING G ME MENJ NJAD ADII PE PERH RHA ATI TIAN AN.. SA SALA LAH H SA SATU TUNY NYA A TERJ TE RJAD ADII DI BA BATTAM KA KARE RENA NA ME MERU RUP PAK AKAN AN KAWASAN INDUSTRI. NAMUN, INI BELUM SESUAI DENGAN KEPUTU KEP UTUSAN SAN MEN MENTER TERII KEH KEHUT UTANA ANAN N (M (MENH ENHUT) UT) YANG MEN MENY YATAKA AKAN N ITU AD ADALA ALAH H HUT HUTAN AN LINDUNG. MENURUT HATTA, TIM TERPADUNYA SUDAH MELAKUKA N PENYESUAIAN TATA RUANG UNTUK KONSERVASI DAN INVESTASI. SELAIN SELA IN DI BA BATTAM AM,, ADA PU PULA LA KON ONFFLI LIK K TATA RU RUAN ANG G DI BA BALI LI KA KARE RENA NA AD ADA A KE KETI TID DAK AKSE SESU SUAI AIAN AN AN ANTTAR ARA A WILAYAH KONSERVASI DAN INVESTASI DI TANJUNG BENOA. "K "KAM AMII SU SUDA DAH H MI MINT NTA A KE KEME MENT NTER ERIA IAN N KE KELA LAUT UTAN AN DA DAN N PERI PE RIKA KANA NAN N (K (KK KP) MELA LAKU KUKA KAN N KA KAJI JIAN AN UNTU TUK K KE KED DUA WIL ILA AYAH IT ITU U. DIH IHA ARA RAPK PKA AN TID IDA AK ADA KONFL FLIK IK LAGI ANTARA KAWASAN INVESTASI DENGAN KONSERVASI," PAPARNYA. MENURUT HA MENURUT HATTA TTA,, INVESTOR AKAN BERPIKIR ULANG JIKA JIKA TA TATA TA RU RUAN ANG G SE SEBU BUAH AH WI WILA LAY YAH BE BERM RMAS ASAL ALAH AH,, APALAGI JIKA ANG G DI DITE TETA TAPK PKAN AN,, JIKA KA KAW WAS ASAN AN IND INDUS USTR TRII TAK SE SESU SUAI AI DE DENG NGAN AN TATA RUANG YAN SEHING SEH INGGA GA PER PERLU LU AD ADA A PEN PENA ATA TAAN. AN.
Apa itu Konflik?
Hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan (Fisher 2000). Situasi dimana tindakan salah satu kelompok mengurangi nilai hasil dari kelompok lain (Sissons dan Ackoff 1966). Interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari menyadari perbedaan perbedaa n tersebut dan melakukan tindakan terhadap perbedaan tersebut (Minnery 1985) .
Jenis konflik
Konflik dalam proses perencanaan
Konflik dalam proses pengendalian
Lingkup konflik Sosial Lingk
Ekonomi
Lingkup konflik • •
•
Antar Wilayah Antar Lembaga Antar Individu
Konflik perencanaan
Data yang tdk sinkron
Data penggunaan lahan
Data penduduk
dll
Alokasi ruang sektoral
Lahan pertanian pangan berkelanjutan
Konflik pengendalian
Konflik dalam proses perijinan
Konflik dalam pemberian insentif
Konflik dalam penertiban
Konflik Pemanfaatan Ruang
Perwujudan Struktur Ruang
Perwujudan Kaw. Lindung
Perwujudan Kaw. Budidaya
Konflik pemanfaatan ruang Permukiman Permukiman KRB Merapi
Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana •
•
•
tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010; tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010; tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di kawasan rawan bencana Merapi III;
Permukiman kumuh perkotaan
Memanfaatkan kawasan lindung sempadan sungai Rawan bencana (banjir, longsor) Kualitas lingkungan kurang Masyarakat kurang mampu
Urban Sprawl
Perkembangan permukiman tidak terkontrol
Mempercepat alih fungsi
Boros infrastruktur
Pertambangan
Tambang batubara vs hutan Tambang pasir vs resapan air
Transportasi
Pedagang kaki lima
Papan reklame
Galian pipa dan kabel
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Flyover Jombor terkendala tanah warga Jalan Tol Jembatan jalan Melati Wetan
Konflik Mall depan Polda
Tanah eks BHS luas kurang lebih 5 ha Analisis sosial, ekonomi, lingkungan Ijin sudah dikeluarkan Terjadi penolakan dari sebagian warga
Solusi Konflik
Rencana tata ruang harus berkualitas (proses penyusunan dan hasilnya) dan rinci Sinkronisasi produk rencana tata ruang Pelibatan masyarakat Pemanfaatan ruang dilakukan melalui kajian yang komprehensif (ekonomi, sosial, lingkungan)
Pola Ruang
Kendala Regulasi Pasal 37 ayat 7 UUPR Setiap pejabat pemerintah dilarang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Pasal 73 ayat 1 UUPR Setiap pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dg tata ruang dipenjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak Rp.500.000.000
Dasar Perijinan di Sleman
Ditetapkan kebijakan Pengaturan penggunaan tanah dengan Perda 19 tahun 2001 tentang IPPT
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
Ditetapkan SK Bupati nomor 53 tahun 2003 tentang Juklak IPPT
Perbub 11 TAHUN 2005 Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.Kdh/A/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun
Dasar Perijinan di Sleman
Perbub 19/Per.Bup/2005 Juklak Pelepasan Perubahan Peruntukan Dan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa
Perbub 18/Per.Bup/2005 Persyaratan Tata Bangunan Dan Lingkungan
Perbub 9/Per.Bup/2006 Perubahan atas keputusan Bupati Sleman No.16/Kep.KDH/A/2004 Tentang pengendalian kegiatan dikawasan lindung
Perbub 12/Per.Bup/2006 Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman No.18/Per.Bup./A/2005 Tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
Beberapa Kebijakan lainnya:
Dasar Perijinan di Sleman
Perda 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.
Perda 5 Tahun 2006 Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Selular
18 Tahun 2006 Persyaratan Tata Bangunan Dan Lingkungan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan
Proses Perijinan di Sleman Permohonan kepada Bupati melalui BPPD
Sesuai Dengan Tata Ruang
Kondisi Eksisting
Dokumen Perencanaan TR
Masukan SKPD Teknis
Peraturan Perundangan Ketataruangan
Rapat Koordinasi Perijinan (IPPT)
REKOMENDASI BPPD Bupati
Beberapa Kebijakan lainnya:
Aspek Kajian
Aspek tata ruang
Kondisi lahan eksisting
Rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW dan RDTR
Kondisi eksisting dan rencana Sarana dan prasarana
Aspek penguasaan tanah
Status tanah
Hubungan hukum dengan pemilik tanah
Beberapa Kebijakan lainnya:
Aspek Kajian
Aspek ekonomi
Peluang kerja
Peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat
Aspek sosial budayaya
Akseptabilitas masyarakat
Pengaruh terhadap budaya masyarakat
Aspek lingkungan
Pengaruh terhadap lingkungan biogeofisik
Beberapa Kebijakan lainnya: Tugas (Membuat rekomendasi)
Rencana pembangunan ecowisata di Candibinangun, Pakem Sleman
Kawasan lindung resapan air, budidaya pertanian
Eksisting sawah
Beberapa Kebijakan lainnya: Tugas (Membuat rekomendasi)
Rencana pembangunan International Fishing and Park di Trihanggo Gamping
Kawasan Permukiman Perkotaan
Ekisting sawah
Beberapa Kebijakan lainnya: Tugas (Membuat rekomendasi)
Rencana pembangunan WaterPark di Sendangadi Mlati
Kawasan Permukiman Perkotaan
Ekisting sawah
